DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 107 Tahun 2017

Nomor: 107
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETENTUAN UMUM Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 Provinsi Bali memperoleh Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.11.828.776.000,00 (Sebelas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); Jdih.baliprov.go.id

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); Jdih.baliprov.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut DBH CHT adalah Dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

BAB II

ALOKASI DANA

Pasal 2

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali menerima Alokasi Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yaitu Cukai Hasil Tembakau.

Pasal 3

Bagian Daerah menerima Alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.11.828.776.000,00 (Sebelas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 4

Pembagian Alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan persetujuan Menteri Keuangan dengan Komposisi sebagai berikut:

a.30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Penghasil;
b.40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil; dan Jdih.baliprov.go.id
c.30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali.

Pasal 5

Kabupaten/Kota Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu Kabupaten/Kota yang selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut menghasilkan tembakau.

Pasal 6

Kabupaten/Kota Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu Kabupaten/Kota sebagai non penghasil tembakau.

Pasal 7

Alokasi DBH CHT untuk Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan untuk mendanai:
1. a.peningkatan kualitas bahan baku;
2. b.pembinaan industri;
3. c.pembinaan lingkungan sosial;
4. d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
5. e.pemberantasan barang kena cukai ilegal.
(2)Pelaporan Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bupati/Walikota melaporkan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur; dan
2. b.Gubernur melaporkan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dengan Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

(1)Bagian Penerimaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pendapatan daerah untuk Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota dicantumkan dalam Tahun Anggaran 2018.
(2)Dengan telah ditetapkannya APBD Provinsi Tahun Anggaran 2018 dan bagi Kabupaten/Kota yang telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2018 agar melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018. Jdih.baliprov.go.id
(3)Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) agar disampaikan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) Bulan setelah dilakukan perubahan terhadap peraturan Kepala Daerah dimaksud.
(4)Penyaluran DBH CHT dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…