DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah provinsi, pelaksanaan pengarusutamaan gender, Kerjasama, partisipasi masyarakat, pengendalian, pendanaan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengintegrasian Gender, diperlukan pengaturan pelaksanaan pengarusutamaan Gender;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); SALINAN jdih.baliprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. jdih.baliprov.go.id
5.Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
6.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perkembangan jaman dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperolah kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8.Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
9.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender bagi berbagai instansi/lembaga di daerah.

Pasal 2

(1)Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan Gender.
(2)Penyusunan Peraturan Gubernur ini, bertujuan:
1. a.sebagai landasan hukum dan penyusunan strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pada sektor-sektor terkait, termasuk penganggarannya;
2. b.untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
3. c.untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. d.untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang responsif Gender;
5. e.untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai salah satu sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan; dan
6. f.untuk meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. jdih.baliprov.go.id

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi;
b.pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
c.kerjasama;
d.partisipasi masyarakat;
e.pengendalian; dan
f.pendanaan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 4

(1)Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban untuk merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unsur masyarakat.
(3)Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk menghapus ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan maupun laki-laki mulai dari:
1. a.penomorduaan (subordinasi);
2. b.pelabelan negatif (sterotipe);
3. c.diskriminasi; dan
4. d.beban ganda.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Provinsi berwenang:

a.menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender;
b.menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi advokasi serta sosialisasi tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; dan
c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif Gender dan Pengarusutamaan Gender.

BAB III

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 6

(1)Dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi dibentuk Pokja PUG dan Focal Point. jdih.baliprov.go.id
(2)Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi.
(3)Pembentukan Pokja PUG dan Focal Point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Keanggotaan Pokja PUG dan Focal Point terdapat dalam unsur:
1. a.Organisasi Perangkat Daerah;
2. b.Akademis; dan
3. c.Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 7

(1)Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar Perangkat Daerah di Provinsi;
2. b.mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender;
3. c.menyusun program kerja Pokja PUG dalam rangka pelaksanaan dan reviu Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender;
4. d.membuat mekanisme kerja agar Pokja PUG dan setempat semakin handal dan efektif;
5. e.melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender di unit kerja masing-masing; dan
6. f.membuat dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Pokja PUG kepada pimpinannya Organisasi Perangkat Daerah.
(2)Fungsi Pokja PUG, meliputi:
1. a.sebagai koordinator dalam mengembangkan ide dan pemikiran di lingkungan unit kerja masing-masing tentang responsif gender pada proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya;
2. b.sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing atau antar instansi, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan dan diskusi mengenai Pengarusutamaan Gender;
3. c.tata kerja kelompok kerja diatur sesuai dengan kewenangan Sekretaris Daerah guna melaksanakan program pemberdayaan perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja satuan kerja pemerintah daerah dan rencana pembangunan jangka menengah. Perangkat Daerah yang ditugaskan menangani pemberdayaan perempuan menjadi sekretaris kelompok kerja; dan jdih.baliprov.go.id
4. d.ketua kelompok kerja Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 8

(1)Focal Point sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.membantu pengambil kebijakan unit dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat kesenjangan Gender;
2. b.mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mereview dan memperbaiki kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih berspektif Gender;
3. c.memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensifitas Gender, pelatihan Analis Gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi atau unit kerjanya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
4. d.mengupayakan terselenggaranya analis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
5. e.menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan dan program pelaksanaan yang tersirat dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Jangka Menengah;
6. f.ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja Pengarusutamaan Gender; dan
7. g.membuat laporan kerja secara periodik kepada kelompok kerja.
(2)Fungsi Focal Point meliputi:
1. a.sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep Pengarusutamaan Gender, kesetaraan dan keadilan Gender serta program pembangunan;
2. b.sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring Pengarusutamaan Gender di lingkungan kerjanya dan/atau sektor kerjanya; dan
3. c.sebagai pelaksana setiap kegiatan pembangunan yang responsif Gender.

Pasal 9

(1)Lembaga non pemerintah berhak ikut serta dalam Pengarusutamaan gender meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.penyusunan;
3. c.pelaksanaan;
4. d.pemantauan; dan
5. e.evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah. jdih.baliprov.go.id
(2)Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan Pengarusutamaan Gender.

BAB IV

KERJASAMA

Pasal 10

(1)Pemerintah Provinsi dalam upaya melaksanakan Pengarusutamaan Gender dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah lainnya.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…