DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Keputusan Gubernur Tentang Perubahan,Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9.Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 10), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat UPTD PKSDM adalah UPTD pada BKPSDM yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
6.Seksi Pelayanan Sarana Prasarana adalah Seksi Pelayanan Sarana Prasarana pada UPTD PKSDM.
7.Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada UPTD PKSDM.
8.Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PKSDM.
9.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Bali.
12.Layanan Pendidikan dan Pelatihan adalah penggunaan jasa sumber daya manusia pada UPTD sebagai narasumber, fasilitator, pengendali pendidikan dan pelatihan, panitia pelatihan, penjamin mutu pelatihan, sertifikat dan/atau jasa lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik dilaksanakan di dalam UPTD dan/atau dilaksanakan di luar UPTD.
13.Layanan Paket Pendidikan dan Pelatihan adalah layanan pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh UPTD sebagai penyelenggara diklat secara keseluruhan mulai dari akomodasi, konsumsi, narasumber, fasilitator, pengendali diklat, panitia pelatihan, penjamin mutu pelatihan, sertifikat, dan/atau jasa lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan, baik dilaksanakan di dalam UPTD dan/atau dilaksanakan di luar UPTD.
14.Layanan Pemakaian Aset adalah layanan pemakaian dan/atau penggunaan aset yang dapat berupa fasilitas sarana, dan/atau prasarana, baik di dalam gedung dan/atau di luar gedung pada UPTD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15.Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Secara Klasikal adalah metode pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara konvensional dimana pengajar menitikberatkan pada penyampaian bahan ajar dan peserta pada menyimak materi yang disampaikan pengajar.
16.Penyelenggaraan Pelatihan Secara Blended Learning adalah metode pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka atau pembelajaran secara konvensional, dimana antara peserta didik dan pendidik saling berinteraksi secara langsung, masing-masing dapat bertukar informasi mengenai bahan-bahan pengajaran, belajar mandiri atau belajar dengan berbagai modul yang telah disediakan serta belajar mandiri secara online.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Jenis layanan pada UPTD PKSDM yang dapat dikenakan tarif sesuai dengan jenis pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan meliputi:
1. a.Penyelenggaraan Pelatihan Secara Klasikal;
2. b.Penyelenggaraan Pelatihan Secara Blended Learning; dan
3. c.pemanfaatan aset.
(2)Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh:
1. a.Seksi Pelayanan Sarana Prasarana; dan
2. b.Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
1. a.pemanfaatan aset; dan
2. b.penyewaan aset di UPTD PKSDM.
(2)Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
1. a.penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II secara klasikal;
2. b.penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator secara klasikal;
3. c.penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas secara klasikal;
4. d.penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil secara klasikal;
5. e.pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;
6. f.penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II secara Blended Learning;
7. g.penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator secara Blended Learning;
8. h.penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas secara Blended Learning;
9. i.penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil secara Blended Learning;
10. j.penyelenggaraan pelatihan teknis;
11. k.Penyelenggaraan Pelatihan Pembelajaran Secara klasikal;
12. l.Penyelenggaraan Pelatihan Pembelajaran Secara Blended Learning;
13. m.penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi Polisi Pamong Praja;
14. n.penyelenggaraan pelatihan dasar bagi Polisi Pamong Praja;
15. o.penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi pejabat fungsional;
16. p.pelatihan pengembangan kompetensi anggota DPRD di bidang kepariwisataan;
17. q.orientasi dan pendalaman bidang tugas anggota DPRD;
18. r.paket benchmarking untuk pelatihan di lingkungan DPRD;
19. s.paket outbound di lingkungan Pemerintah (ASN);
20. t.paket outbound di lingkungan Non Pemerintah (Non-ASN); dan
21. u.Uji Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Managerial dan Sosial Kultural.
(3)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam hal peserta atau pengguna jasa pendidikan dan/atau pelatihan pada UPTD PKSDM yang berasal dari instansi pemerintah yang alokasi anggarannya tidak mencukupi dengan Tarif Layanan dalam Peraturan Gubernur ini, Kepala UPTD PKSDM dapat melakukan negosiasi Tarif Layanan yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Tarif Layanan.

5.Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 17 Pebruari 2023 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 17 Pebruari 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 12 PARAF KOORDINASI Assisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala BKPSDM Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA JENIS LAYANAN DAN TARIF LAYANAN I. Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Sarana Prasarana A. Kepentingan Pemerintah Daerah No Obyek Sewa Satuan Tarif (Rp) Keterangan 1 2 3 4 5
1.Mess/asrama Per kamar/hari 200.000
2.Mess VIP Per kamar/hari 250.000
3.Ruang belajar Per ruangan/hari 300.000 pemakaian ruangan maksimal 12 (dua belas) jam
4.Auditorium/aula Per ruangan/hari 800.000 pemakaian ruangan maksimal 12 (dua belas) jam 5. Laboratorium Komputer Per ruangan/hari 2.500.000 pemakaian ruangan maksimal 12 (dua belas) jam
6.Ruang Makan Per ruangan/hari 300.000
7.Sewa Lapangan Parkir Per hari 100.000
8.Sewa Sound System Per hari 3.000.000
9.Sewa Kantin Per bulan 500.000 10. Jasa Antar Jemput Bandara Per sekali keberangkatan 150.000
11.Full Board Orang per hari 300.000 paket kegiatan rapat/ pertemuan sehari penuh dan menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 12 (dua belas) jam, 2 (dua) kali coffee break, 1 (satu) kali sarapan, 1 (satu) kali makan siang dan 1 (satu) kali makan malam 1 2 3 4 5
12.Full Day Orang per hari 150.000 paket kegiatan rapat/ pertemuan paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 8 (delapan) jam, 2 (dua) kali coffee break, 1 (satu) kali makan siang/makan malam
13.Half Day Orang per hari 75.000 paket kegiatan rapat/ pertemuan paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 5 (lima) jam, 1 (satu) kali coffee break, 1 (satu) kali makan siang/makan malam
14.Makan Orang per kali 30.000
15.Makan Prasmanan Orang per piring 75.000
16.Snack Biasa Orang per kali 15.000
17.Snack Prasmanan Orang per piring 40.000 B. Di luar Kepentingan Pemerintah Daerah/Umum No Obyek Sewa Satuan Tarif (Rp) Keterangan 1 2 3 4 5
1.Mess/asrama Per kamar/hari 200.000
2.Mess VIP Per kamar/hari 250.000
3.Ruang belajar Per ruangan/hari 650.000 pemakaian ruangan maksimal 12 (dua belas) jam
4.Auditorium/aula Per ruangan/hari 2.000.000 pemakaian ruangan maksimal 12 (dua belas) jam 5. Laboratorium Komputer Per ruangan/hari 4.000.000 pemakaian ruangan maksimal 12 (dua belas) jam
6.Ruang Makan Per ruangan/hari 400.000
7.Sewa Lapangan Parkir Per hari 200.000
8.Sewa Sound System Per hari 5.000.000 9. Sewa Fasilitas Olahraga Per hari 100.000
10.Sewa Kantin Per bulan 1.000.000 11. Jasa Antar Jemput Bandara Per sekali keberangkatan 150.000 1 2 3 4 5
12.Full Board Orang per hari 350.000 paket kegiatan rapat/ pertemuan sehari penuh dan menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 12 (dua belas) jam, 2 (dua) kali coffee break, 1 (satu) kali sarapan, 1 (satu) kali makan siang dan 1 (satu) kali makan malam
13.Full Day Orang per hari 200.000 paket kegiatan rapat/ pertemuan paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 8 (delapan) jam, 2 (dua) kali coffee break, 1 (satu) kali makan siang/makan malam
14.Half Day Orang per hari 100.000 paket kegiatan rapat/ pertemuan paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 5 (lima) jam, 1 (satu) kali coffee break, 1 (satu) kali makan siang/makan malam
15.Makan Orang per kali 35.000
16.Makan Prasmanan Orang per piring 125.000
17.Snack Biasa Orang per kali 20.000
18.Snack Prasmanan Orang per piring 50.000 C. Sewa Sarana Prasarana Untuk Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (Assessment Center) No Obyek Sewa Satuan Tarif (Rp)
1.Sewa Ruang CAT Per asesi 100.000
2.Sewa Ruang Simulasi Per asesi/simulasi 60.000
3.Sewa CCTV Per asesi 200.000 II. Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia No Jenis pelatihan Satuan Biaya Pelatihan (Rp) Keterangan 1 2 3 4 5
1.Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Secara Klasikal per orang 30.261.000 kuota minimum 60 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 60 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
2.Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara Klasikal per orang 22.125.000 Kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
3.Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Secara Klasikal per orang 20.230.000 kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
4.Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Secara Klasikal per orang 9.296.000 kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
5.Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III Yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 per orang 2.242.000 kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit) 1 2 3 4 5
6.Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Secara Blended Learning per orang 22.945.000 kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (online)
7.Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara Blended per orang 17.000.000 kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (online)
8.Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Secara Blended per orang 14.643.000 kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (online)
9.Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Secara Blended per orang 5.260.000 kuota minimum 30 orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (online)
10.Pelatihan Teknis per orang 10.000.000 kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit) apabila kegiatan dilaksanakan kurang atau lebih dari 8 (delapan) hari maka index cost disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan
11.Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 Metode Klasikal per orang
4.000.000 kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit) 1 2 3 4 5
12.Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 Metode Blended Learning per orang 1.400.000 kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (online)
13.Pelatihan Fungsional Bagi Polisi Pamong Praja per orang 7.000.000 kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
14.Pelatihan Dasar Bagi Polisi Pamong Praja per orang 5.000.000 kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
15.Pelatihan Fungsional Bagi Pejabat Fungsional per orang 10.000.000 kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit) apabila kegiatan dilaksanakan kurang atau lebih dari 8 (delapan) hari maka index cost disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan
16.Pelatihan Pengembangan Kompetensi Anggota DPRD di Bidang Kepariwisataan per orang 7.500.000 kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
17.Biaya Orientasi dan Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD per orang 7.000.000 kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
18.Paket Benchmarking Untuk Pelatihan di Lingkungan DPRD per orang 1.500.000 kuota minimum 30 orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 JP 45 menit)
19.Paket Outbound di Lingkungan Pemerintah (ASN) per orang 750.000 kuota minimum 30 orang, waktu penyelenggaraan outbound apabila lebih dari 1 (satu) hari, maka tarif paket (OH) disesuaikan dengan index cost tersebut
20.Paket Outbound di Lingkungan Non Pemerintah (Non-ASN) per orang 1.000.000 kuota minimum 30 orang, waktu penyelenggaraan outbound apabila lebih dari 1 (satu) hari, maka tarif paket (OH) disesuaikan dengan index cost tersebut III. Rincian Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural NO JENIS UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI SATUAN BIAYA UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 5
1.Uji Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Menginap) per orang 1.551.500 Kuota minimum 20 (dua puluh) orang, biaya include pembekalan ujian
2.Uji Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tidak Menginap) per orang 1.351.500 Kuota minimum 20 (dua puluh) orang, biaya include pembekalan ujian
3.Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Menginap) per asesi 13.977.000 Include pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang dilaksanakan secara online, admin dan teknisi datang ke lokasi ujian 4 Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Tidak Menginap) per asesi 13.677.000 Include pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang dilaksanakan secara online, admin dan teknisi datang ke lokasi ujian
5.Uji Sertifikasi Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja (menginap) per asesi 2.258.000 Include pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang dilaksanakan secara online, admin dating ke lokasi ujian
6.Uji Sertifikasi Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja (tidak menginap) per asesi 2.058.000 Include pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang dilaksanakan secara online, admin dating ke lokasi ujian
7.Uji Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan (menginap) per asesi 2.058.000 Include pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang dilaksanakan secara online, admin datang ke lokasi ujian
8.Uji Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan (tidak menginap) per asesi 1.858.000 Include pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang dilaksanakan secara online, admin dating ke lokasi ujian
9.Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Teknis lainnya (menginap) per asesi 6.253.500 Include pembekalan, kuota minimum 6 (enam) orang dilaksanakan secara offline, admin dan teknisi datang ke lokasi ujian GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER 1 2 3 4 5
10.Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Tehnis lainnya (tidak menginap) per asesi 5.953.500 Include pembekalan, kuota minimum 6 (enam) orang dilaksanakan secara offline, admin dan tehnisi dating ke lokasi ujian PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala BPKSDM Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…