DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 128 Tahun 2016

Nomor: 128
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2011 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali; Mengingat : 1. 2. 3. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Jdih.baliprov.go.id 4. 5. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Bali.
2.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3.Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
5.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
6.Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali. Jdih.baliprov.go.id

BAB II

UPT DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI

Pasal 2

UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bali, terdiri atas:

1.UPT Balai Peralatan dan Pengujian.
2.UPT Pengelolaan Air Minum.
3.UPT Pengelolaan Sampah.
4.UPT Pengelolaan Air Limbah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi UPT Balai Peralatan dan Pengujian terdiri dari:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengujian; dan
4. d.Seksi Peralatan.
(2)UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
(4)Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Air Minum terdiri dari:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelaksana Teknis; dan
4. d.Seksi Monitoring dan Evaluasi.
(2)UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Jdih.baliprov.go.id
(3)Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
(4)Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sampah terdiri dari:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelaksana Teknis; dan
4. d.Seksi Monitoring dan Evaluasi.
(2)UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(5)Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
(4)Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah terdiri dari:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelaksana Teknis; dan
4. d.Seksi Monitoring dan Evaluasi.
(2)UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(6)Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
(4)Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT. Jdih.baliprov.go.id

BAB IV

RINCIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

a.menyusun rencana dan program kerja UPT;
b.mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
c.mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
d.menilai prestasi kerja bawahan;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
f.mengevaluasi kerja UPT secara keseluruhan dan berkesinambungan;
g.melaksanakan sistem pengendalian intern;
h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
i.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b.memberikan petunjuk kepada bawahan;
c.menilai prestasi kerja bawahan;
d.melaksanakan urusan kerumah tanggaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.menghimpun laporan dari masing-masing Seksi dan diolah sebagai bahan laporan UPT.
f.menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerjanya;
g.melaksanakan sistem pengendalian intern;
h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
i.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Pasal 9

(1)Kepala Seksi Pengujian mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana dan program kerja Seksi;
2. b.memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. c.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.memberikan pelayanan penyelidikan terhadap instansi lain yang berhubungan dengan pekerjaan pengujian tanah dan bahan serta pekerjaan pengujian air;
5. e.melaksanakan penyelidikan tanah dan bahan Jdih.baliprov.go.id lapangan;
6. f.menyiapkan bahan peralatan dan bahan kimia serta perlengkapan bahan/regen sebelum sampling ke lapangan;
7. g.melaksanakan pengujian tanah dan bahan bangunan serta pengujian air di laboratorium;
8. h.menjaga, membersihkan dan memelihara peralatan pengujian serta lingkungan;
9. i.menghimpun dan menyusun hasil pengujian tanah dan bahan bangunan;
10. j.melaksanakan inventarisasi peralatan pengujian;
11. k.melaksanakan sistem pengendalian intern;
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
13. m.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
(2)Kepala Seksi Peralatan mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana dan program kerja seksi;
2. b.memberi petunjuk kepada bawahan;
3. c.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.melaksanakan survey lokasi lapangan tentang penggunaan peralatan;
5. e.menyelenggarakan inventarisasi peralatan;
6. f.melakukan monitoring pencatatan penggunaan peralatan;
7. g.melaksanakan koordinasi operasi peralatan unit struktural di lingkungan Dinas;
8. h.menyelenggarakan pemeliharaan peralatan;
9. i.melaksanakan perencanaan suku cadang/spare part peralatan;
10. j.mengevaluasi hasil kerja seksi secara keseluruhan dan berkesinambungan;
11. k.melaksanakan evaluasi atas kualitas pelayanan publik;
12. l.melaksanakan sistem pengendalian intern;
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
14. n.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Pasal 10

Kepala UPT mempunyai tugas:

a.menyusun rencana dan program kerja UPT;
b.mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
c.mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
d.menilai prestasi kerja bawahan;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
f.menyusun rencana strategis UPT;
g.menyusun dan menyiapkan rencana anggaran tahunan Jdih.baliprov.go.id UPT;
h.menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan UPT;
i.melaksanakan sistem pengendalian intern;
j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b.memberikan petunjuk kepada bawahan;
c.menilai prestasi kerja bawahan;
d.melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;
e.mengkoordinasikan prosedur dan persyaratan pelayanan air minum;
f.menerima dan memungut tarif jasa layanan air minum pelanggan dan menyetorkan ke rekening bank yang ditunjuk;
g.menyusun tarif layanan air minum;
h.menghimpun laporan dari masing-masing bawahan;
i.melaksanakan sistem pengendalian intern;
j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…