DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 15 diubah 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 ditambahkan 2 (dua) huruf 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 486);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 14), diubah sebagai berikut:
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
1.Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas:
1. a.membantu PPID-Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. b.menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID-Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. c.melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. d.menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. e.mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan Informasi Publik; dan
6. f.menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID-Utama paling sedikit setiap triwulan atau sesuai dengan kebutuhan.
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID-Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas:
1. a.menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan Informasi dan Dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.mengkoordinasikan informasi dan Dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
  1. 2.Ketentuan ayat (2) Pasal 16 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dalam penyelenggaraan tugas PPID mengacu pada SOP.
(2)Jenis-jenis SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
2. b.SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
3. c.SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
4. d.SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
5. e.SOP Fasilitasi Sengketa Informasi;
6. f.SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan
7. g.SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan.
  1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)FKPPID Provinsi terdiri dari PPID Pemerintah Provinsi dan seluruh PPID Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
(2)Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap FKPPID di seluruh PPID Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 1 April 2021 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 1 April 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 13 PARAF KOORDINASI Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala Dinas Kominfos

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…