DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus,Izin Operasional,Penambahan dan Perubahan Program keahlian Pada Sekolah Menengah Kejuruan, Tata Cara Pemberian Izin,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasional, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendirian, Operasional, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, serta Penambahan, dan Perubahan Program Keahlian Pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN, OPERASIONAL, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN KHUSUS, SERTA PENAMBAHAN, DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
6.Pendirian Satuan Pendidikan adalah proses atau cara mendirikan satuan pendidikan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
7.Perubahan Satuan Pendidikan adalah pergantian nama dan/atau bentuk dari Satuan Pendidikan menjadi nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan yang lain.
8.Penggabungan Satuan Pendidikan adalah peleburan dua atau lebih Satuan Pendidikan yang sejenis menjadi satu Satuan Pendidikan yang diakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan.
9.Penutupan Satuan Pendidikan adalah ditutupnya Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan/bidang keahlian/kompetensi keahlian.
10.Penambahan Program Keahlian adalah Penambahan Program Keahlian pada satuan pendidikan menengah kejuruan yang disertai dengan penambahan kompetensi keahlian.
11.Perubahan Program Keahlian adalah perubahan program keahlian pada satuan pendidikan menengah kejuruan yang disertai dengan perubahan kompetensi keahlian.
12.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Bali.
13.Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14.Pendidikan Khusus adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal, berbentuk Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusif atau bentuk lain yang sederajat.
15.Sekolah adalah Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan negeri maupun swasta.
16.Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
17.Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
18.Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB adalah Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
19.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
20.Pendidik adalah tenaga Pendidikan yang berkualifikasi dan berprofesi sebagai Guru.
21.Tenaga Kependidikan adalah tenaga Pendidikan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
22.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
23.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
24.Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan.
25.Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian, operasional, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, serta penambahan dan perubahan program keahlian pada satuan pendidikan menengah kejuruan yang diselenggarakan masyarakat.
26.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Provinsi atau masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan.
27.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem Pendidikan pada Satuan/program Pendidikan pada Satuan/program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
28.Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Badan Penyelenggara untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Badan Penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
29.lzin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Online Singgle Submission (Lembaga OSS) untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Badan Penyelenggara melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
30.Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Online Singgle Submission untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/walikota setelah Badan Penyelenggara mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
31.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pendirian, Operasional, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, serta Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, dalam rangka memastikan tersedianya pelayanan Pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta terlaksananya wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
1. a.mewujudkan Sekolah yang mempunyai standar dan kompetensi yang layak dalam proses belajar mengajar sesuai dengan standar nasional Pendidikan; dan
2. b.mengakomodir peran serta masyarakat dalam meningkatkan layanan Pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus;
b.Izin Operasional:
c.Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK;
d.Tata Cara Pemberian Perizinan;
e.Perubahan Satuan Pendidikan;
f.Penggabungan Satuan Pendidikan;
g.Penutupan Satuan Pendidikan;
h.Pelaporan dan pembinaan; dan
i.Pendanaan.

BAB II

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS

Pasal 4

(1)Gubernur mendelegasikan penerbitan Perizinan Berusaha sektor Pendidikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2)Penerbitan Perizinan Berusaha sektor Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam penerbitan Perizinan Berusaha sektor Pendidikan dapat membentuk Tim Verifikasi atau Tim Pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Tim Verifikasi atau Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait.

Pasal 5

(1)Badan Penyelenggara wajib melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan mengakses laman OSS.
(2)Ketentuan mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Badan Penyelenggara yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan mendapatkan NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(2)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Badan Penyelenggara untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Operasional.
(3)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama Badan Penyelenggara menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(4)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal:
1. a.Badan Penyelenggara melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
2. b.dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 7

(1)Badan Penyelenggara yang akan mendirikan Satuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan izin Pendirian Satuan Pendidikan.
(2)Persyaratan izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.hasil studi kelayakan;
2. b.isi pendidikan;
3. c.jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
4. d.sarana dan prasarana pendidikan;
5. e.pembiayaan pendidikan;
6. f.sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
7. g.manajemen dan proses pendidikan.
(3)Selain persyaratan izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penyelenggara berkewajiban melampirkan dokumen persyaratan pengajuan izin Pendirian Satuan Pendidikan Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.latar belakang dan tujuan pendirian;
2. b.bentuk dan nama lembaga Pendidikan;
3. c.lokasi lembaga Pendidikan;
4. d.dukungan masyarakat;
5. e.sumber Peserta Didik;
6. f.kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
7. g.rencana pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
8. h.sumber pendanaan selama 5 (lima) tahun;
9. i.fasilitas lingkungan penunjang;
10. j.peta Pendidikan; dan
11. k.kesimpulan studi kelayakan.
(2)Latar belakang dan tujuan pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat unsur filosofis, sosiologis, dan empiris pendirian, serta tujuan yang ingin dicapai.
(3)Bentuk dan nama lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan Bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penamaan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur; dan
2. b.penamaan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh badan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan tidak menggunakan nama Sekolah yang sama pada satu wilayah Kota atau Kabupaten.
(4)Dukungan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah.

Pasal 9

(1)Persyaratan isi Pendidikan memuat rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.
(2)Rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.visi dan misi;
2. b.penyelenggara;
3. c.prasarana;
4. d.sarana;
5. e.organisasi;
6. f.pendanaan;
7. g.manajemen lembaga Pendidikan;
8. h.peran serta masyarakat; dan
9. i.rencana pentahapan pelaksanaan.
(3)Persyaratan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan oleh masyarakat berbentuk badan hukum yang bersifat sosial, dibuktikan dengan akta notaris pendirian badan hukum penyelenggara Sekolah dan bukti registrasi dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Pengurus badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperbolehkan menduduki jabatan sebagai pengelola Sekolah.
(5)Persyaratan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Penyelenggara Pendidikan harus menyediakan pendanaan paling sedikit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Persyaratan kebutuhan jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…