DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pokok; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Jenis dan Sifat Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana; Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana; Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana; Mengingat : 1. 2. 3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); S A L I N A N
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11. 12. 13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11); Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Berita Faerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 25). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINGENSI PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA.

BAB I

PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas kegempaan yang tinggi di Indonesia, tingginya tingkat aktivitas kegempaan ini disebabkan adanya beberapa generator kegempaan yang ada di Provinsi Bali, baik di bagian Utara maupun di bagian Selatan Bali (Gambar 1.1). Di bagian utara terdapat aktivitas Back Arc Thrust, sementara di bagian selatan disebabkan adanya zona subduksi lempeng atau pertemuan Lempeng Indo – Australia yang menunjam ke bawah Lempeng Eurasia.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6.Tsunami adalah gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor.
7.Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
8.Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.
9.Influenza adalah infeksi akut saluran pernafasan dengan gejala demam (suhu diatas 38°C) disertai batuk kurang dari 10 hari dan dapat disertai dengan gejala lain seperti sakit tenggorokan, nyeri sendi, nyeri otot dan dapat juga disertai diare.
10.Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi.
11.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
13.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
14.Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.
15.Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
16.Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah kerangka kerja yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana.
17.Partisipatoris adalah pelibatan multipihak pada setiap tahapan proses penyusunan dokumen.

BAB II

SITUASI II.1. Karakteristik Bahaya Berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan bencana gempa bumi oleh E.K. Kertapati (2001) dalam Departemen ESDM (2007), daerah Provinsi Bali dan sekitarnya termasuk daerah kegempaan dengan intensitas skala VI -VII Modified Mercalli Intensity (MMI) (lihat Tabel 2.4).

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengurangan Risiko Bencana dan operasional penanganan darurat Bencana Tsunami, Pandemi Influenza, Dampak Serangan Terorisme, dan Gempa Bumi bagi Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, dan dunia usaha serta masyarakat.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.menurunkan Risiko Bencana melalui Kesiapsiagaan penanganan darurat Bencana secara maksimal bagi Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, dan dunia usaha serta masyarakat di Provinsi;
2. b.menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat Bencana saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
3. c.mewujudkan komitmen bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi, masyarakat dan dunia usaha ditingkat daerah untuk penanganan darurat Bencana;
4. d.sebagai instrumen koordinasi Pemerintah Provinsi terhadap penanganan Bencana di Kabupaten/Kota se-Provinsi; dan
5. e.menurunkan risiko korban dengan upaya pencegahan, deteksi dini, dan respon yang optimal dalam keadaan darurat.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.jenis dan sifat Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
b.penyelenggaraan Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
c.pelaksanaan dan evaluasi Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana; dan
d.pendanaan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN III.1. Tujuan Organisasi Penanganan Darurat Bencana Provinsi Bali melaksanakan operasi Penanganan Kedaruratan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Bali, mulai hari “H” dan Jam “J” selama penetapan status keadaan darurat bencana waktu, yang ditetapkan 14 hari (bisa diperpanjang/diperpendek) dalam rangka menjalankan operasi tugas kemanusiaan dengan melibatkan semua unsur multipihak berdasarkan prinsip-prinsip penanggulangan bencana.

Pasal 4

(1)Jenis Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Pemerintah Provinsi meliputi:
1. a.rencana Kontingensi Bencana Tsunami;
2. b.rencana Kontingensi Pandemi Influenza;
3. c.rencana Kontingensi Dampak Serangan Terorisme; dan
4. d.rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi.
(2)Rencana Kontingensi Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Rencana Kontingensi Pandemi Influenza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Rencana Kontingensi Dampak Serangan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Sifat Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana, meliputi:
1. a.partisipatoris; dan
2. b.dinamis.
(2)Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang bersifat Partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan:
1. a.perangkat Daerah dalam 1 (satu) Provinsi;
2. b.perangkat Daerah lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
3. c.dunia usaha; dan
4. d.masyarakat.
(3)Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang bersifat Partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam pelaksanaannya selalu terbarukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB IV

PELAKSANAAN IV.1. Konsep Operasi Organisasi Komando penanganan kedaruratan bencana Provinsi Bali melaksanakan operasi penanganan darurat bencana di Provinsi Bali yang terbagi di dalam 2 fase yaitu Fase Tanggap Darurat dan Fase Transisi Darurat ke pemulihan, bentuk kegiatan yang dilakukan pada saat tanggap darurat dan transisi darurat pemulihan meliputi :

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana, berdasarkan pada potensi Bencana Tsunami, Pandemi Influenza, Dampak Serangan Terorisme, dan Gempa Bumi di Indonesia.
(2)Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Bencana di daerah dapat meliputi 9 (sembilan) wilayah administrasi yaitu:
1. a.Kabupaten Badung;
2. b.Kabupaten Bangli;
3. c.Kabupaten Buleleng;
4. d.Kabupaten Gianyar;
5. e.Kabupaten Jembrana;
6. f.Kabupaten Karangasem;
7. g.Kabupaten Klungkung;
8. h.Kabupaten Tabanan; dan
9. i.Kota Denpasar.

BAB V

ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana membangun tata kelola administrasi pemenuhan kebutuhan logistik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota terdampak sebagai berikut :

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah mengoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Provinsi.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana dilaksanakan melalui lokakarya partisipatif untuk membangun kesepakatan perencanaan.
(2)Dalam hal, terjadi kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diaktivasi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat.
(3)Pelaksanaan Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan melalui gladi Kesiapsiagaan Bencana secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap tahun.

Pasal 9

Evaluasi Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditinjau kembali secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PENGENDALIAN VI.1. Instruksi Komandan Operasi Penanganan Darurat Bencana di Provinsi Bali mengeluarkan instruksi koordinasi kepada seluruh Pimpinan Bidang mulai hari “H” jam “J” selama xx hari, untuk segera menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Perintah Operasi Penanganan Darurat Bencana sebagai berikut:

Pasal 10

Sumber pendanaan Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana berasal dari:

a.anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
b.sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Kontingensi Tsunami Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…