DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 130 Tahun 2016

Nomor: 130
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM UPT DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN,HOLTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 24 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali; Mengingat : 1. 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Jdih.baliprov.go.id 5. 6. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Bali.
2.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali.
5.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali.
6.Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali. Jdih.baliprov.go.id

BAB II

UPT DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI

Pasal 2

UPT di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali, terdiri atas:

1.UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
2.UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
3.UPT Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4.UPT Benih/Bibit Perkebunan.
5.UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT. Jdih.baliprov.go.id

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPT Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Benih Padi dan Palawija; dan
3. c.Seksi Benih Hortikultura.
(2)UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
(4)Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi UPT Benih/Bibit Perkebunan terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Kebun Induk Tanaman Perkebunan; dan
3. c.Seksi Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan.
(2)UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
(4)Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi UPT Benih/Bibit Perkebunan terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Kebun Induk Tanaman Perkebunan; dan
3. c.Seksi Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan. Jdih.baliprov.go.id
(2)UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
(4)Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT

BAB IV

RINCIAN TUGAS

Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas:

a.menyusun rencana dan program kerja UPT;
b.mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
c.melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan program Dinas;
d.memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e.melaksanakan pembinaan umum, pembinaan teknis dan menetapkan prosedur pelayanan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
f.melaksanakan pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
g.melaksanakan penilaian kultivar (varietas), sertifikasi benih dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
h.mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program tahun berikutnya;
i.melaksanakan sistem pengendalian intern;
j.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b.memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; Jdih.baliprov.go.id
c.menilai kinerja bawahan dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan pengembangan karier;
d.melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.menyusun kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerja;
f.mengkompulir laporan hasil-hasil kegiatan bidang pengawasan dan sertifikasi benih sebagai bahan laporan UPT;
g.melaksanakan sistem pengendalian intern;
h.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
i.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Pasal 10

Kepala UPT mempunyai tugas:

a.menyusun rencana dan program kerja UPT;
b.mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
c.melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan program Dinas;
d.memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e.melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.mengembangkan metode dan melaksanakan pengamatan, peramalan, pemetaan, analisa dampak kerugian akibat organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan fenomena iklim, mengembangkan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pengembangan pestisida nabati dan agensia hayati, melaksanakan pengawasan pestisida, serta menginformasikan keadaan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan fenomena iklim sesuai ketentuan yang berlaku;
g.mengkoordinasikan penanggulangan / penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pada tanaman padi, palawija dan hortikultura dan bencana alam (kekeringan dan banjir) lintas Kabupaten/Kota;
h.mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program tahun berikutnya;
i.melaksanakan sistem pengendalian intern;
j.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan Jdih.baliprov.go.id
k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b.memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c.menilai kinerja bawahan dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan pengembangan karier;
d.melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.menyusun kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerja;
f.mengkompulir laporan hasil-hasil kegiatan bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sebagai bahan laporan UPT;
g.melaksanakan sistem pengendalian intern;
h.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
i.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…