DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, jenis informasi publik, kelembagaan, mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi, forum koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, laporan layman informasi dan dokumentasi publik, pendanaan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu di ganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
6.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Provinsi Bali yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Bali lainnya, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
7.Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada masyarakat pengguna Informasi.
8.Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik yang dibutuhkan.
9.Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
10.Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan Dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan Informasi Publik.
11.Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaan, yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
12.Pengelolaaan Dokumen adalah proses pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian Dokumen secara sistematis.
13.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau Pelayanan Informasi di Pemerintah Provinsi Bali.
14.Tim Pertimbangan adalah memberikan pertimbangan atas klasifikasi Informasi, termasuk Informasi yang dikecualikan.
15.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selanjutnya disingkat PPID-Pembantu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada pada Perangkat Daerah.
16.Pengguna Informasi Publik adalah orang/badan yang menggunakan Informasi Publik.
17.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
18.Uji Konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu Informasi dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan menutup suatu Informasi Publik.
19.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
20.Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
21.Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
22.Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID di Pemerintah Provinsi.
23.Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya di singkat RPID adalah tempat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian Informasi dan Dokumentasi Publik.
24.Sistem Keterbukaan Informasi yang selanjutnya di singkat SIKI adalah sebuah Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP) yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi untuk dapat memberikan layanan Informasi dan Dokumenatasi secara cepat, mudah, wajar sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan.
25.Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya di singkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Provinsi tidak termasuk Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan.
26.Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya di singkat FKPPID adalah forum yang dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar PPID lingkup Nasional dan Regional dan memperkuat peran dan fungsi PPID Pemerintah Provinsi.
27.Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi, pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan, untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.jenis Informasi Publik;
b.kelembagaan;
c.mekanisme Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
d.Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
e.Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik;
f.pendanaan.

BAB II

JENIS INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

Informasi Publik berdasarkan jenisnya terdiri dari:

a.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, meliputi:
1. 1.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. 2.Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
3. 3.Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
b.Informasi yang dikecualikan.

Pasal 5

(1)Setiap Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
(2)Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah.
(3)Setiap Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan Informasi yang tidak bisa diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1, dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Informasi tentang profil Pemerintah Provinsi;
2. b.ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Provinsi;
3. c.ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi;
4. d.ringkasan laporan Akses Informasi Publik;
5. e.Informasi lain tentang Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur atau naskah hukum lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi;
6. f.Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, pengajuan keberatan, proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk dapat dihubungi;
7. g.Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintah Provinsi maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Provinsi;
8. h.Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
9. i.Informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

(1)Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, merupakan Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
2. b.keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
3. c.bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
4. d.jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
5. e.racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan
6. f.rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Pasal 8

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 meliputi:

a.Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada Perangkat Daerah terkait yang tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;
b.Informasi tentang Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur atau naskah hukum lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik yang dikeluarkan badan publik;
c.Informasi tentang organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
d.agenda kerja Pemerintah Provinsi;
e.syarat-syarat perijinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut Dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan;
f.rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Provinsi;
g.Informasi mengenai kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunanaannya;
h.jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; dan
i.Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersifat ketat dan terbatas.
(2)Sifat Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai pengertian sebagai berikut:
1. a.bersifat ketat artinya, pengecualian Informasi dilakukan dengan pengujian secara seksama dengan mempertimbangkan berbagai aspek legal, kepatutan, dan kepentingan umum; dan
2. b.bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Informasi yang dapat membahayakan negara/daerah;
2. b.Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat;
3. c.Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. d.Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
5. e.Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
(4)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan PPID.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1)Dalam pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dibentuk PPID.
(2)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
1. a.Tim Pertimbangan;
2. b.PPID-Utama; dan
3. c.PPID-Pembantu.
(3)Tim Pertimbangan, PPID-Utama dan PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…