DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024-2026 sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024-2026;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5.Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RPD Provinsi Tahun 2024-2026 adalah dokumen transisi rencana pembangunan menengah daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024-2026.

Pasal 2

RPD Provinsi Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah di masa transisi menuju ke pemilihan umum kepala daerah 2024 yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode Tahun 2024-2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Sistematika RPD Provinsi Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum;
3. c.Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis;
5. e.Bab V Tujuan dan Sasaran;
6. f.Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;
7. g.Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
8. h.Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
9. i.Bab IX Penutup.
(2)RPD Provinsi Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Penjabat Gubernur menggunakan RPD Provinsi Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026.
(2)Pemerintah Provinsi menjabarkan RPD Provinsi Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.
(3)Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPD Provinsi Tahun 2024-2026.
(2)Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
(3)Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Perangkat Daerah.
(4)Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPD Provinsi Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala setiap tahun.
(5)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit dilakukan terhadap:
1. a.capaian target tujuan dan sasaran RPD Provinsi Tahun 2024-2026;
2. b.capaian target indikator kinerja daerah RPD Provinsi Tahun 2024-2026;
3. c.efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan sasaran; dan
4. d.efektivitas program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

Pasal 6

(1)Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPD Provinsi Tahun 2024-2026 yang diterjemahkan dalam Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.
(2)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menjamin:
1. a.konsistensi kinerja RKPD dengan kinerja RPD Provinsi Tahun 2024-2026; dan
2. b.konsistensi kinerja Renja Perangkat Daerah dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah.
(3)Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dituangkan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah sudah konsisten/sesuai dan mendukung pencapaian target, tujuan, dan sasaran RPD Provinsi Tahun 2024-2026.

Pasal 7

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mencakup evaluasi terhadap program prioritas daerah dan program Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pertumbuhan derajat keotonomian daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan pencapaian target RPD Provinsi Tahun 2024-2026 dan keselarasan dengan pembangunan nasional.
(3)Evaluasi dapat dilaksanakan pada paruh waktu dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Pelaksanaan tata cara pengendalian dan evaluasi RPD Provinsi Tahun 2024-2026 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Perubahan RPD Provinsi Tahun 2024-2026 dapat dilakukan dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi existing;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Perubahan RPD Provinsi Tahun 2024-2026 menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 9 Maret 2023 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 9 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 14 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 PARAF KOORDINASI Assisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala Bappeda

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…