DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, realokasi anggaran, penanganan kesehatan terkait covid-19, penanganan dampak covid-19 terhadap ekonomi, penanganan dampak covid-19 terhadap masyarakat dalam bentik jaringan pengaman sosial (JPS), jangka waktu pemberian bantuan, besaran, kriteria, mekanisme, dan pertanggungjawaban, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanganan kesehatan terkait COVID-19 dan dampak terhadap ekonomi dan masyarakat Bali, sehingga perlu memberikan bantuan untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan serta meringankan beban hidup masyarakat terhadap kebutuhan dasar;
c.bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
d.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan dalam pemberian bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
5.Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
6.Pekerja Formal adalah mereka yang status pekerjaannya berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.
7.Pekerja Informal adalah pekerja yang bekerja secara pribadi dan banyak terdapat di kalangan masyarakat.
8.Krama Desa Adat adalah Warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
9.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2.
10.Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada masyarakat berupa kebutuhan pokok sehari-hari.
11.Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disingkat BST adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara tunai melalui transfer ke rekening penerima bantuan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a.mewujudkan percepatan penanganan kesehatan terkait COVID-19;
b.mewujudkan percepatan penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi; dan
c.mewujudkan percepatan penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

a.realokasi Anggaran;
b.penanganan kesehatan terkait COVID-19;
c.penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi; dan
d.penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS).

BAB II

REALOKASI ANGGARAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Provinsi merealokasi anggaran dalam Program APBD Semesta Berencana Tahun 2020 untuk percepatan penanganan COVID-19.
(2)Realokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 756.069.643.295,- (tujuh ratus lima puluh enam milyar enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang bersumber dari Realokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18.896.598.747,- (delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), Realokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 687.173.044.548,- (enam ratus delapan puluh tujuh milyar serratus tujuh puluh tigas juta empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), dan Realokasi Pembiayaan/Penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 5

Realokasi anggaran APBD Semesta Berencana Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dimanfaatkan untuk membiayai penanganan COVID-19 yang terdiri dari:

a.penanganan kesehatan terkait COVID-19 dengan pagu sebesar Rp. 274.769.643.295,- (dua ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
b.penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi dengan pagu sebesar Rp. 220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh milyar rupiah); dan
c.penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan pagu sebesar Rp. 261.300.000.000,- (dua ratus enam puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6

Pemanfaatan realokasi anggaran APBD Semesta Berencana Tahun 2020 untuk percepatan penanganan COVID-19 harus berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan kepatutan.

BAB III

PENANGANAN KESEHATAN TERKAIT COVID-19

Pasal 7

(1)Penanganan kesehatan terkait COVID-19 terdiri atas:
1. a.penanganan kesehatan berbasis Desa Adat; dan
2. b.penanganan kesehatan oleh Gugus Tugas Provinsi.
(2)Penanganan kesehatan berbasis Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.kegiatan secara Niskala; dan
2. b.kegiatan secara Sakala.
(3)Kegiatan secara Niskala sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, dilaksanakan dengan Nunas Ica bersama Pamangku di Pura Kahyangan Tiga/Desa dengan cara Nyejer Daksina di Desa Adat.
(4)Kegiatan secara Sakala sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, dilaksanakan dengan :
1. a.pencegahan COVID-19 antara lain melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada Krama Desa Adat, membatasi pergerakan Krama Desa Adat, mengarahkan Krama Desa Adat/Krama Tamiu yang termasuk kategori ODP dan PDP COVID-19 agar melaksanakan isolasi mandiri, menyiapkan masker, handsanitizer, dan cuci tangan; dan
2. b.mengembangkan gotong-royong sesama Krama Desa Adat antara lain mendata Krama Desa Adat yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar pokok dan menghimpun kebutuhan dasar pokok dari Krama Desa Adat yang mampu secara ekonomi, dengan sukarela dan bergotong- royong.
(5)Penanganan kesehatan oleh Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.pelayanan di RS PTN UNUD, RSUP Sanglah, dan RS Bali Mandara;
2. b.pengadaan peralatan kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 antara lain: Alat Pelindung Diri (APD), Rapid Test Kit, masker, sarung tangan, handsanitizer, disinfektan, dan lain-lain, termasuk bantuan Kabupaten/Kota;
3. c.penyediaan tempat Karantina di hotel dan tempat lain bagi tenaga medis, Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Anak Buah Kapal (ABK), dan tenaga pendukung lainnya, termasuk bantuan Kabupaten/Kota;
4. d.bantuan insentif bagi tenaga medis; dan
5. e.dukungan kegiatan operasional Gugus Tugas Provinsi.

BAB IV

PENANGANAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP EKONOMI

Pasal 8

(1)Penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi berupa peyelamatan kegiatan usaha yang meliputi:
1. a.kelompok usaha informal;
2. b.kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM);
3. c.koperasi; dan
4. d.kelompok Usaha Media Cetak dan Media Online.
(2)Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.koperasi binaan Pemerintah Provinsi; dan
2. b.koperasi binaan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan stimulus untuk keberlanjutan usahanya.

Pasal 9

(1)Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a, huruf b, dan huruf d yaitu:
1. a.kelompok usaha informal dengan pagu sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
2. b.kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Industri Kecil Menengah dengan pagu sebesar Rp. 65.620.000.000,- (enam puluh lima milyar enam ratus dua puluh juta rupiah); dan
3. c.kelompok usaha Media Cetak dan Media Online dengan pagu sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).
(2)Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)dengan pagu sebesar Rp. 43.880.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

BAB V

PENANGANAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT DALAM BENTUK JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)

Pasal 10

(1)Penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) diberikan kepada:
1. a.masyarakat miskin berbasis Desa Adat;
2. b.masyarakat miskin yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Pra Kerja dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. c.kelompok Pekerja Formal;
4. d.kelompok Pekerja Informal;
5. e.peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
6. f.mahasiswa.
(2)masyarakat miskin berbasis Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk BPNT.
(3)masyarakat miskin, kelompok Pekerja Formal dan kelompok Pekerja Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan dalam bentuk BPNT atau BST.
(4)peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan huruf f diberikan dalam bentuk BST.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…