DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Keputusan Gubernur Tentang Perubahan, Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada anggal 1 April 2023.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
17.Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (4) Pasal 35 dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Besaran jenis Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Besaran jenis Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sudah termasuk pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor.
(4)Dihapus.
(5)Besaran Satuan Biaya Jasa Kantor yang tidak tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarannya diatur dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6)Besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berdasarkan hasil survey terhadap harga yang berlaku di pasaran.
(7)Besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk pekerjaan/kegiatan yang dikerjasamakan/dikuasakan kepada Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, menggunakan standar besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor yang ditetapkan oleh instansi/Lembaga yang bersangkutan.

2.Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 28 Maret 2023 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 28 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 15 PARAF KOORDINASI Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala BPKAD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 NO SATUAN BESARAN (Rp.)

(1)(3) (4) 1.
1. a.Orang/Bulan 350.000,00
2. b.Orang/Bulan 250.000,00
3. c.Orang/Jam 27.500,00
4. d.Orang/Jam 22.500,00
5. e.Orang/Penelitian 750.000,00
6. f.Orang/Jam 15.000,00
7. g.Orang/Responden 5.000,00
8. h.Orang/Hari 50.000,00
  1. 2.Orang/Jam 100.000,00 3.
9. a.Orang/Hari 100.000,00
10. b.Orang/Hari 120.000,00
11. c.Orang/Hari 130.000,00 4.
12. a.Orang/Bulan 3.500.000,00
13. b.Orang/Bulan 3.250.000,00
14. c.Orang/Bulan 3.000.000,00
  1. 5.Per Paket 1.500.000,00 6.
15. a.Orang/Bulan 3.233.554,00
16. b.Orang/Bulan 3.233.554,00
17. c.Orang/Bulan 3.962.500,00 7.
18. a.Orang/Bulan 100.000,00
19. b.Orang/Bulan 50.000,00 8.
20. a.Orang/Jam 300.000,00
21. b.Orang/Jam 250.000,00
22. c.Orang/Jam 250.000,00
23. d.Orang/Jam 250.000,00
24. e.Orang/Jam 250.000,00
25. f.Orang/Jam 250.000,00
26. g.Orang/Jam 250.000,00
27. h.Orang/Jam 250.000,00
28. i.Orang/Jam 200.000,00
29. j.Orang/Jam 200.000,00
30. k.Orang/Jam 200.000,00
31. l.Orang/Jam 200.000,00
32. m.Orang/Jam 150.000,00
33. n.Orang/Jam 150.000,00
34. o.Orang/Jam 150.000,00
35. p.Orang/Jam 150.000,00
36. q.Orang/Jam 150.000,00
37. r.Orang/Jam 150.000,00
38. s.Orang/Jam 125.000,00 Satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional Koordinator Lapangan Staf IPAL dan Jaringan Staf Administrasi Pelanggan Satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media Pengolah Data Pembantu Penelitian Petugas Survey Pembantu Lapangan Satuan biaya jasa Juri Satuan biaya jasa Tenaga Musiman Pekerja Biasa Operator Biasa Tukang Batu Satuan biaya jasa Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Juru Karya jalan, Operator Alat Berat, dan Dump Truck Tenaga teknis/Juru Karya Jalan Operator Alat Berat dan Dump Truck (D. PU) Operator Alat Berat (D. Kehutanan LH) Satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Satuan biaya jasa TKSK Satuan biaya jasa TAGANA Satuan biaya jasa Wasit/Juri Cabang Olahraga Koordinator Cabang Olahraga BESARAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI URAIAN
(2)Satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian Koordinator Peneliti Sekretaris Peneliti Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari) Peneliti (maksimum 4 jam/hari) Technical Delegate Manager Lapangan Dewan Hakim Pemimpin Wasit Chief Route Route Setter Inspektur Pertandingan Refree Wasit/Juri Asisten Wasit Juri Belayer Time Keeper Hakim Garis Data Entry Petugas Meja Petugas Ruang Isolasi Kameramen Scorer LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
(1)(3) (4)(2)
1. t.Orang/Jam 125.000,00
2. u.Orang/Jam 100.000,00
3. v.Orang/Jam 75.000,00
4. w.Orang/Jam 50.000,00 9.
5. a.Orang/Bulan 2.808.300,00
6. b.Orang/Bulan 2.808.300,00
7. c.Orang/Bulan 2.808.300,00
8. d.Orang/Bulan 2.808.300,00
9. e.Orang/Bulan 2.808.300,00
10. f.Orang/Bulan 2.808.300,00
11. g.Orang/Bulan 2.808.300,00
12. h.Orang/Bulan 2.808.300,00
13. i.Orang/Bulan 2.808.300,00
14. j.Orang/Bulan 2.808.300,00
15. k.Orang/Bulan 2.808.300,00
16. l.Orang/Bulan 5.000.000,00
17. m.Orang/Jam 100.000,00
18. n.Orang/Jam 250.000,00 10.
19. a.Orang/Bulan 15.000.000,00
20. b.Orang/Bulan 12.500.000,00
21. c.Orang/Bulan 11.000.000,00
22. d.Orang/Bulan 8.000.000,00
23. e.Orang/Bulan 5.500.000,00
24. f.Orang/Bulan 4.250.000,00
25. g.Orang/Bulan 3.500.000,00
26. h.Orang/Bulan 3.000.000,00
27. i.Orang/Bulan 2.808.300,00 11.
28. a.Siswa/Tahun 1.150.000,00
29. b.Siswa/Tahun 750.000,00
30. c.Siswa/Tahun 1.400.000,00
31. d.Siswa/Tahun 650.000,00
32. e.Siswa/Tahun 1.100.000,00
33. f.Siswa/Tahun 650.000,00
34. g.Siswa/Tahun 750.000,00
35. h.Siswa/Tahun 1.275.000,00 12.
36. a.4% X Rp.10 milyar 400.000.000,00
37. b.(biaya s.d. Rp.10 milyar sebelumnya) + (3% X Rp.5 milyar) 550.000.000,00
38. c.(biaya s.d. Rp.15 milyar sebelumnya) + (2% X Rp.15 milyar) 850.000.000,00
39. d.(biaya s.d. Rp.30 milyar sebelumnya) + (1% X Rp.25 milyar) 1.100.000.000,00
40. e.(biaya s.d. Rp.55 milyar sebelumnya) + (0,50% X Rp.50 milyar) 1.350.000.000,00
41. f.(biaya s.d. Rp.105 milyar sebelumnya) + (0,25% X Rp.100 milyar) Paling tinggi 1.600.000.000,00 Starter Anak Gawang Petugas Papan Nilai Petugas Perata Lapangan Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Pengamanan Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor Belanja Jasa Keprotokolan Tenaga Teknis Kualifikasi 2 Tenaga Teknis Kualifikasi 1 Satuan Biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di Provinsi Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Belanja Jasa Kebencanaan Belanja Jasa Penyuluh Bahasa Bali Belanja Jasa Kebersihan Belanja Jasa Kehumasan Belanja Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olah raga Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Belanja Jasa Tenaga Ajudan Non ASN untuk Gubernur/Wakil Gubernur dan Istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur Belanja Guru SMA/SMK/SLB Orang Jam Tatap Muka (OJTM) Belanja Jasa Pakar/Praktisi/Guru Tamu dari IDUKA Satuan biaya jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI), Jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI) dan Tenaga Teknis Kualifikasi Jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI) Jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI) Tenaga Teknis Kualifikasi 7 Tenaga Teknis Kualifikasi 6 Tenaga Teknis Kualifikasi 5 Tenaga Teknis Kualifikasi 4 Tenaga Teknis Kualifikasi 3 Bidang Keahlian Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi Bidang Keahlian Kemaritiman Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Bidang Keahlian Pariwisata Bidang Keahlian Seni dan Industri Kreatif Satuan biaya jasa Operasional dan Biaya Jasa Pendukung untuk Kegiatan pada Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah biaya s.d. Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) biaya diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) s.d. Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) biaya diatas Rp.15.000.000.000 ( lima belas milyar rupiah) s.d. Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) biaya diatas Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) s.d. Rp.55.000.000.000 (lima puluh lima milyar rupiah) biaya diatas Rp.55.000.000.000 (lima puluh lima milyar rupiah) s.d. Rp.105.000.000.000 (seratus lima milyar rupiah) biaya diatas Rp.105.000.000.000 (seratus lima milyar rupiah)
(1)(3) (4)(2) 13. a.
(1)Orang/Hari 200.000,00 Orang/Hari 300.000,00
(2)Orang/Hari 200.000,00 Orang/Hari 600.000,00
(3)Orang/Hari 2.000.000,00 Orang/Hari 2.500.000,00
(4)Orang/Hari 500.000,00 Orang/Hari 1.000.000,00
1. b.Orang/Hari 200.000,00 14.
2. a.Tenaga Ahli/Profesional
(1)Orang/Bulan 3.500.000,00
(2)(a) Utama Orang/Bulan 3.250.000,00 (b) Madya Orang/Bulan 3.000.000,00 (c) Muda Orang/Bulan 2.750.000,00
(3)Orang/Bulan 2.550.000,00 b.
(1)Orang/Bulan 1.500.000,00
(2)Orang/Bulan 1.250.000,00
(3)Orang/Bulan 1.000.000,00 c.
(1)Orang/Bulan 2.000.000,00
(2)Orang/Bulan 500.000,00
(3)Orang/Bulan 500.000,00
(4)Orang/Bulan 650.000,00
(5)Orang/Bulan 750.000,00 15.
1. a.Orang/Jam 27.500,00
2. b.Orang/Jam 22.500,00
3. c.Orang/Jam 15.000,00
4. d.Orang/Hari 50.000,00
  1. 16.Orang/Bulan 11.250.000,00 17.
5. a.Orang/Bulan 17.000.000,00
6. b.Orang/Bulan 15.000.000,00 18.
7. a.Orang/Bulan 1.000.000,00
8. b.Orang/Bulan 2.750.000,00 19.
9. a.Orang/Bulan 3.250.000,00
10. b.Orang/Bulan 3.000.000,00
11. c.Orang/Bulan 2.750.000,00 20.
12. a.Art Director Orang/Bulan 7.000.000,00
13. b.Senior Desain Orang/Bulan 5.500.000,00
14. c.Junior Desain Orang/Bulan 4.000.000,00 Tenaga Pendukung (Supporting staf ) Sekretaris Pengaman/Satpam Satuan biaya jasa Tenaga Ahli Jasa Penelitian Kebudayaan Tugas mengawal Pejabat dan/atau Tamu di luar Kota Denpasar Tugas mengawal Pejabat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tugas mengawal Pejabat di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta Anggota Intelkam Anggota PJR Satuan biaya jasa Pengamanan oleh Anggota PJR dan Anggota Intelkam dalam rangka Pengawalan Pejabat dan/atau Tamu Pemerintah Provinsi Roda 2 (dua) Roda 4 (empat) Roda 2 (dua) Roda 4 (empat) Roda 2 (dua) Roda 4 (empat) Roda 2 (dua) Roda 4 (empat) Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Tim Leader/Koordinator Tenaga Ahli/Profesional Asisten Ahli Tenaga Pembantu Ahli/Sub Profesional Juru Gambar Juru Ketik Pegawai Administrasi/Keuangan Pesuruh Juru Ukur/Pencari Data (Surveyor ) Teknisi (Tenaga terampil berpendidikan SMK s/d. D.3) Tugas mengawal Pejabat dan/atau Tamu di dalam Kota Denpasar Peneliti Utama/Penyusun Sinopsis/Katalog Peneliti Pembantu Penelitian Pembantu Lapangan Satuan biaya jasa Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi Satuan biaya jasa Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, Kelompok Ahli Bantuan Hukum Koordinator Anggota Satuan biaya jasa Tim Teknis dan Tenaga Ahli Pengadaan Tim Teknis Tenaga Ahli Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Non PNS dan Non Pendidikan Formal Bidang Seni, Budaya, dan Pendidikan Utama Madya Muda Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Desain Grafis/Non ASN
(1)(3) (4)(2) 21.
1. a.Lembar 30.000,00
2. b.Lembar 30.000,00
3. c.Lembar 30.000,00
4. d.Lembar 30.000,00
5. e.lontar/lembar 30.000,00 22.
6. a.Lembar 30.000,00
7. b.Cm 500,00
8. c.Lembar 30.000,00
9. d.Lembar 30.000,00 23.
10. a.Lembar 1.500,00
11. b.Lembar 4.000,00 24.
12. a.Dokter Umum Orang/Bulan 4.650.000,00
13. b.S1 Keperawatan, Ners Orang/Bulan 4.100.000,00
14. c.S1 Apoteker, Profesi Orang/Bulan 4.100.000,00
15. d.S1/DIV Keperawatan, Kebidanan, Apoteker Orang/Bulan 3.800.000,00
16. e.DIII Kebidanan/Keperawatan Orang/Bulan 3.600.000,00
17. f.Tenaga Teknis dan Non Kesehatan
(1)S1/DIV Orang/Bulan 3.500.000,00
(2)D III Orang/Bulan 3.000.000,00
(3)SMP/SMA/SMK/D1 Orang/Bulan 2.808.300,00 25.
1. a.Orang/Jaga 135.000,00
2. b.Orang/Jaga 115.000,00
3. c.Orang/Jaga 100.000,00 26.
4. a.Orang/Bulan 3.500.000,00
5. b.Orang/Bulan 3.000.000,00 27.
6. a.Per Shift 100.000,00
7. b.Per Shift 75.000,00
  1. 28.Orang/Bulan 3.250.000,00 29. a . Orang/Jam 150.000,00
8. b.Orang/Jam 150.000,00
9. c.Orang/Jam 150.000,00
10. d.Orang/Jam 100.000,00
11. e.Orang/Jam 100.000,00 30.
12. a.Orang/Bulan 3.233.554,00
13. b.Orang/Bulan 2.808.300,00 31.
14. a.Orang/Hari 3.500.000,00
15. b.Orang/Hari 3.500.000,00 32.
16. a.Orang/Jam 1.000.000,00
17. b.Orang/Jam 500.000,00
18. c.Orang/Jam 400.000,00 Indonesia - Bali Sansekerta-Bali/Jawa Kuno-Bali Satuan biaya jasa Penulisan Indonesia - Asing Satuan biaya jasa Tim Crisis Centre pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana Petugas Jaga Pegelaran Satuan biaya jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis Dokter Hewan Paramedis Satuan biaya jasa Jasa Akreditasi Penilaian Komponen/Asessment lembaga penilaian kesesuaian Pelaksana Asessment Pemantauan Kompetensi/Surveilens lembaga Penilaian Kesesuaian Satuan biaya jasa Kurator/Pengamat/Asesor Prof/Dr/Ahli Utama (NON-ASN dipersamakan Ahli Utama) S2/Gol IV/Ahli Madya (NON-ASN dipersamakan Gol IV/Ahli S1/Gol III/Ahli Muda (NON-ASN dipersamakan Gol III/Ahli Muda) Artikel untuk Tabloid/Majalah Satuan biaya jasa Pengetikan Bahasa Indonesia Bahasa Asing Satuan biaya jasa Tim Operasional ESR (Emergency Service Response ) Bidang Kesehatan Satuan biaya jasa Petugas Area Traffic Control System Pengawas Operator Satuan biaya jasa Komite Penjamin Mutu Penyelenggara Diklat dan Komite Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan biaya jasa Petugas Sound System /Ligthing , Stage Manager , Penyanggre Seniman, Petugas Jaga Pegelaran Kesenian dan Tim Petugas Petugas Sound System dan Ligthing Petugas Stage Manager Petugas Tim Kreatif Petugas Penyanggre Seniman Programme Asistant Programme Officer Satuan biaya jasa Penterjemah Asing - Indonesia Gol. IV Gol. III Gol. II Satuan biaya jasa Programme Officer dan Programme Asistant pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bali - Indonesia Pengganti materi pengajar maksimal 20 lembar Lontar Aksara Bali Editor soal ujian Maksimal 20 lembar
(1)(3) (4)(2)

33.Orang/Jam 150.000,00 34.

a.Orang/Bulan 4.000.000,00
b.Orang/Bulan 4.000.000,00
c.Orang/Bulan 3.500.000,00
d.Orang/Bulan 3.500.000,00 35.
a.Orang/Bulan 4.000.000,00
b.Orang/Bulan 500.000,00
a.Orang/Bulan 12.500.000,00
b.Orang/Bulan 11.500.000,00
c.Orang/Bulan 10.000.000,00 36.
a.Orang/Bulan 12.500.000,00
b.Orang/Bulan 11.500.000,00
c.Orang/Bulan 10.000.000,00
1. 37.Satuan biaya jasa Pelayanan Umum
a.Ajudan Pimpinan

(1)Ajudan Gubernur (Anggota Polri) Orang/Bulan 10.000.000,00
(2)Ajudan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD Orang/Bulan 5.250.000,00
(3)Orang/Bulan 2.750.000,00
1. b.Sopir Pejabat
(1)Sopir Gubernur dan Ketua DPRD Orang/Bulan 4.000.000,00
(2)Sopir Wakil Gubernur dan Wakil Ketua DPRD Orang/Bulan 4.000.000,00
(3)Sopir Sekretaris Daerah Orang/Bulan 3.500.000,00
(4)Orang/Bulan 2.750.000,00
(5)Sopir Kepala Kantor Orang/Bulan 2.000.000,00 c Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung
(1)Kelas Jabatan 12 Orang/Bulan 8.000.000,00
(2)Kelas Jabatan 10 Orang/Bulan 7.800.000,00
(3)Kelas Jabatan 9 Orang/Bulan 7.800.000,00
(4)Kelas Jabatan 8 Orang/Bulan 7.600.000,00
(5)Kelas Jabatan 7 Orang/Bulan 7.400.000,00
(6)Kelas Jabatan 6 Orang/Bulan 7.200.000,00
(7)Kelas Jabatan 5 Orang/Bulan 7.000.000,00 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Psikolog Klinis Mediator Konselor Pendamping Hukum Satuan biaya jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan Konseling Psikis Ketua Merangkap Anggota Ketua Merangkap Anggota Wakil Ketua Merangkap Anggota Anggota Satuan biaya jasa Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Satuan biaya jasa Tim Penyeleksi Bali Kerti Nugraha Mahottama Satuan biaya jasa Tenaga Non ASN/Tenaga Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Ajudan Istri/Suami Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Wakil Ketua DPRD Jasa Konseling Psikis Sopir Assisten, Sopir Staf Ahli Gubernur, Sopir Kepala Badan, Sopir Kepala Dinas, Sopir Kepala Biro, Sopir Sekretaris Dewan. Wakil Ketua Merangkap Anggota Anggota Jasa Penyelesaian Kasus Perdata Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 35

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 35

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022