DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Pergub ini adalah: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan; Pendampingan untuk Sekolah Menengah Kejuruan Swasta; Kerja Sama; Penghargaan;Peranan Perangkat Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/ M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link dan Match dengan Industri; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689); 11. 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/ PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktek Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Berbasis Kompetensi Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1028); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6.Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
7.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
8.Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disebut Revitalisasi SMK adalah upaya sistematis, terencana, terukur dan terorganisasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pendidikan kejuruan berkualitas di SMK baik swasta maupun negeri guna peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia melalui optimalisasi semua unsur Pendidikan yang terkait.
9.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10.Sertifikasi Kompetensi Kerja, yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
11.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
12.Pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi Peserta Didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
13.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
14.Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya Revitalisasi SMK.
15.Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
16.Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
17.Lembaga Sertifikasi Profesi, yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Sertifikasi kompetensi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
18.Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama, yang selanjutnya disingkat LSP-P1 adalah LSP di SMK Negeri dan SMK Swasta yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
19.Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen terhadap suatu kompetensi sesuai ruang lingkup asesmennya.
20.Unit Produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan.
21.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Revitalisasi SMK.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan keterkaitan dan kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan menengah kejuruan di SMK dengan praktik usaha/kerja yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Pelaku Usaha dalam dunia usaha dan dunia industri;
2. b.mengubah paradigma SMK dari mendorong untuk mencetak lulusan tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk terciptanya Kurikulum SMK yang selaras dengan Kurikulum industri;
3. c.mengubah pembelajaran pada satuan Pendidikan SMK berdasarkan kebutuhan pasar kerja;
4. d.menyiapkan lulusan SMK yang mampu beradaptasi terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan dan berwirausaha;
5. e.mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara Pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik dari aspek teknologi, administratif maupun kompetensi;
6. f.meningkatkan kemandirian dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan SMK;
7. g.meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK, dengan memberikan akses Sertifikasi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
8. h.meningkatkan peranan Pelaku Usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk Revitalisasi SMK.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.penyelenggaraan Revitalisasi SMK;
b.pendampingan untuk SMK Swasta;
c.kerja sama;
d.penghargaan;
e.peran Perangkat Daerah dan BUMD;
f.pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
g.Pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Revitalisasi SMK.
(2)Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mengembangkan kemandirian untuk penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengembangan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
1. a.memperkuat kelembagaan SMK;
2. b.memperkuat pengelolaan keuangan SMK; dan
3. c.penguatan SMK Negeri dan SMK Swasta.
(4)Dalam rangka membangun kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SMK berperan aktif:
1. a.mengelola manajemen Lembaga secara profesional;
2. b.menggalang kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, LSP dan Lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan;
3. c.menyediakan akses dan fasilitasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK untuk meningkatkan kompetensi profesional sesuai bidang keahlian;
4. d.menyelaraskan muatan mata pelajaran yang diajarkan dengan kebutuhan yang berkembang dalam lapangan pekerjaan sasaran;
5. e.mengevaluasi program keahlian;
6. f.mengembangkan program keahlian yang mendukung pengembangan potensi wilayah;
7. g.mengembangkan LSP sesuai dengan kompetensi unggulan yang dimiliki;
8. h.menggalang dukungan Pelaku Usaha/ dunia usaha dan dunia industri untuk memperoleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari unsur praktisi serta perguruan tinggi untuk memperoleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari unsur perguruan tinggi;
9. i.melaksanakan promosi lulusan/tamatan di dunia kerja;
10. j.memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi kompetensi untuk lulusan;
11. k.mengembangkan Unit Produksi
12. l.sekolah dengan konsep perusahaan berbasis sekolah;
13. m.membekali Peserta Didik dengan nilai karakter budaya bangsa dan etos kerja industri; dan
14. n.menggalang akses dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan untuk Peserta Didik dan lulusan.

Pasal 5

Peserta Didik dalam rangka Revitalisasi SMK berkewajiban:

e.mengembangkan kemampuan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya pada program keahlian yang dipilih;
f.mengasah jiwa wirausaha dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas;
g.mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
h.mengikuti pembelajaran dengan baik; dan
i.mencari dan memanfaatkan akses untuk peningkatan kapasitas, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Revitalisasi SMK diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatangannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.

Pasal 7

(1)SMK melaksanakan fasilitasi dan/atau pemberian akses kepada peserta didik, lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Sertifikasi kompetensi berdasarkan kompetensi keahlian yang dimiliki.
(2)Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SMK dapat bekerja sama dengan LSP-Pl milik SMK sendiri atau bekerja sama dengan LSP lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)SMK menyelaraskan Sertifikasi kompetensi dengan Kurikulum pembelajaran.
(2)Dalam penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SMK dapat melibatkan LSP yang relevan untuk memberikan masukan materi muatan pembelajaran yang harus diberikan.

Pasal 9

(1)SMK dapat melaksanakan Sertifikasi kompetensi dengan standar internasional dan/atau standar Sertifikasi kompetensi yang berbeda dengan standar Sertifikasi kompetensi yang berlaku dengan ketentuan:
1. a.spesifikasi kompetensi tenaga kerja kebutuhan Pelaku Usaha berbeda dengan spesifikasi kompetensi berdasarkan standar Sertifikasi kompetensi yang telah ada;
2. b.dilaksanakan melalui kerja sama dengan LSP resmi yang diakui oleh Pelaku Usaha, perguruan tinggi, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
3. c.belum ada LSP di Indonesia yang dapat memberikan Sertifikasi kompetensi dengan standar kompetensi yang diakui dunia internasional.
(2)Pelaksanaan Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah Provinsi memberikan dukungan terhadap Sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:

a.memfasilitasi pembentukan LSP-P1;
b.memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi kompetensi Peserta Didik SMK;
c.melaksanakan program Sertifikasi internasional untuk kompetensi keahlian yang menjadi unggulan daerah;
d.memfasilitasi pelatihan Asesor; dan
e.pengembangan TUK.

Pasal 11

(1)SMK melaksanakan revitalisasi Kurikulum, dengan cara:
1. a.menyelaraskan Kurikulum dengan dunia usaha dan dunia industri;
2. b.mengembangkan kompetensi/keahlian dengan standar daerah, nasional dan internasional dan menerapkan kepada SMK sesuai dengan kapasitasnya;
3. c.mengembangkan kompetensi/keahlian bidang teknologi rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata, agribisnis, kemaritiman, konversi energi, seni dan produk kreatif;
4. d.fasilitasi integrasi Kurikulum pembelajaran SMK dengan potensi daerah di lingkungan SMK tersebut; dan
5. e.mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi.
(2)Dalam rangka penyelarasan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Pelaku Usaha, Badan Nasional Sertifikat Profesi, LSP, perguruan tinggi, tokoh budaya dan instansi lain yang terkait dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…