DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 4, mengubah ketentuan dalam Lampiran, ketentuan Pasal 25 ditambah 4 (empat) ayat

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan masyarakat perlu penyediaan sarana prasarana Rumah Sakit serta pengembangan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
b.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;

1.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); SALINAN jdih.baliprov.go.id
3.Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1885); jdih.baliprov.go.id
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 69), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Jenis Pelayanan Rumah Sakit yang dilaksanakan di masing- masing intalasi dikenakan tarif yang dikelompokkan ke dalam:
1. a.pelayanan Rawat Inap;
2. b.pelayanan Rawat Jalan;
3. c.pelayanan Rawat Darurat;
4. d.pelayanan medic (Tindakan Medik dan Visite);
5. e.pelayanan rehabilitasi medik;
6. f.pelayanan rehabilitasi psikososial;
7. g.pelayanan rehabilitasi NAPZA;
8. h.pelayanan medico legal;
9. i.pelayanan jenazah;
10. j.pelayanan penunjang medik;
11. k.pelayanan ambulance;
12. l.pelayanan farmasi;
13. m.pelayanan pendidikan, latihan dan penelitian; dan
14. n.pelayanan sarana umum. jdih.baliprov.go.id
(2)Besaran Tarif dan Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3.Ketentuan Pasal 25 ditambah 4 (empat) ayat, yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Tarif Pelayanan yang berbentuk kerjasama dengan pihak ketiga disesuaikan dengan tarif yang berlaku di Rumah Sakit atau sesuai dengan kesepakatan para pihak.
(2)Direktur Rumah Sakit dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Direktur Rumah Sakit dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan tarif yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan tarif pelayanan sementara untuk jenis pelayanan baru yang belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
(5)Tarif pelayanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan.
(6)Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Rumah Sakit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(7)Kondisi dan situasi tertentu sebagimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
1. a.pelayanan dalam keadaan emergency;
2. b.kejadian akibat kerusuhan atau huruhara yang mengakibatkan sarana dan prasarana kesehatan jadi rusak;
3. c.kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error yang menimbulkan korban berupa genset meledak, boiler meledak, Central Sterile Suplly Department (CSSD) meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak; dan jdih.baliprov.go.id
4. d.pelayanan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah bermasalah kesehatan dengan kriteria tertentu. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali Ditetapkan di Bali pada tanggal 29 April 2020 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 29 April 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 16 PARAF KOORDINASI Ass. Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala Dinas Kesehatan

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…