DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2023

Nomor: 16
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Keputusan Gubernur tentang Perubahan, Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
17.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
27.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);
28.Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 7), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.475.094.698.500,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- sedan;
2. b.pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep;
3. c.pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- minibus;
4. d.pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus;
5. e.pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus;
6. f.pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- pick up;
7. g.pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- light truck;
8. h.pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- truck;
9. i.pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- blind van;
10. j.pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua; dan
11. k.pajak kendaraan bermotor-sepeda motor roda tiga.
(2)Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp737.265.417.800,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
1. a.bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan;
2. b.bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep;
3. c.bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus;
4. d.bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- microbus;
5. e.bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- bus;
6. f.bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up;
7. g.bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck;
8. h.bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck;
9. i.bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van;
10. j.bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor- sepeda motor roda dua; dan
11. k.bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor- sepeda motor roda tiga.
(3)Ketentuan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp390.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin;
2. b.pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar;
3. c.pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas; dan
4. d.pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
(4)Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) yaitu pajak air permukaan.
(5)Pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp354.877.734.289,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) yaitu pajak rokok.

2.Ketentuan ayat (4) dan ayat (8) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp900.674.035.000,00 (sembilan ratus miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
3. c.hasil kerja sama daerah;
4. d.jasa giro;
5. e.pendapatan denda pajak daerah;
6. f.pendapatan denda retribusi daerah;
7. g.pendapatan dari pengembalian; dan
8. h.pendapatan badan layanan umum daerah.
(2)Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
(3)Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp568.577.407.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu rupiah).
(4)Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.403.600.000,00 (satu miliar empat ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).
(5)Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(6)Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp50.473.986.000,00 (lima puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
(7)Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
(8)Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp599.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
(9)Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp269.229.842.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

3.Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.362.019.831.869,00 (empat triliun tiga ratus enam puluh dua miliar sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.072.564.871.779,00 (dua triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah ).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.366.691.808.743,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.025.000.000,00 (sepuluh miliar dua puluh lima juta rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp882.016.951.347,00 (delapan ratus delapan puluh dua miliar enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp30.721.200.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

4.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.366.691.808.743,00 (satu trilium tiga ratus enam puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa BOS; dan
7. g.belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp188.002.532.903,00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp674.657.478.907,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp30.872.584.270,00 (tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp179.007.212.796,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp30.818.708.676,00 (tiga puluh miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp128.441.330.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp134.891.961.191,00 (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

5.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp188.002.532.903,00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah), yaitu belanja barang pakai habis.

6.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp674.657.478.907,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja jasa kantor;
2. b.belanja iuran jaminan/asuransi;
3. c.belanja sewa tanah;
4. d.belanja sewa peralatan dan mesin;
5. e.belanja sewa gedung dan bangunan;
6. f.belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
7. g.belanja sewa aset tetap lainnya;
8. h.belanja jasa konsultansi konstruksi;
9. i.belanja jasa konsultansi non konstruksi;
10. j.belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment);
11. k.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
12. l.belanja sewa aset tidak berwujud.
(2)Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp555.402.966.697 (lima ratus lima puluh lima miliar empat ratus dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp52.373.744.216,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah).
(4)Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
(5)Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp26.723.363.297,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(6)Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp18.039.900.000,00 (delapan belas miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
(7)Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp25.262.457,00 (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
(8)Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.441.600.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
(9)Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp1.280.734.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
(10)Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp11.909.891.136,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
(11)Belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp238.620.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
(12)Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp7.126.397.104,00 (tujuh miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat rupiah).
(13)Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp30.872.584.270,00 (tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja pemeliharaan dan mesin;
2. b.belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
3. c.belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;
4. d.belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
(2)Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp19.883.919.145,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh lima rupiah).
(3)Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp9.292.652.436,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.294.292.689,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp337.720.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
(6)Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

8.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp179.007.212.796,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
2. b.belanja perjalanan dinas luar negeri.
(2)Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp159.496.769.296,00 (seratus lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
(3)Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp19.510.443.500,00 (sembilan belas miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

9.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp30.818.708.676,00 (tiga puluh miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
2. b.belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
(2)Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp20.137.548.000,00 (dua puluh miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
(3)Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp10.681.160.676,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp882.016.951.347,00 (delapan ratus delapan puluh dua miliar enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja hibah kepada pemerintah pusat;
2. b.belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
3. c.belanja hibah dana BOS; dan
4. d.belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
(2)Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp924.140.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
(3)Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp770.536.966.347,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp94.087.990.000,00 (sembilan puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(5)Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp16.467.855.000,00 (enam belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

11.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…