DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. JANGKA WAKTU; 4. PENYELENGGARA, PENGAWASAN, DAN PEMANTAUAN; 5. SISTEMATIKA RISPAM; 6. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726); jdih.baliprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM LINTAS KABUPATEN BULELENG DAN KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali. jdih.baliprov.go.id
4.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Bali.
5.Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran.
7.Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8.Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
9.RISPAM Lintas Kabupaten Buleleng dan Jembrana yang selanjutnya disebut RISPAM Burana adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana yang memanfaatkan air baku waduk Titab.
10.Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
11.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum ) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. jdih.baliprov.go.id
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RISPAM Burana dimaksudkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM regional di dalam wilayah administrasi Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana dengan memanfaatkan air baku Waduk Titab yang disusun dengan memperhatikan kebijakan strategi Daerah.

Pasal 3

RISPAM Burana bertujuan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Daerah.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1)RISPAM Burana ditetapkan untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) Tahun.
(2)RISPAM Burana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (Lima) tahun sekali.
(3)Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang membidangi SPAM. jdih.baliprov.go.id

BAB IV

PENYELENGGARA, PENGAWASAN, DAN PEMANTAUAN

Pasal 5

Penyelenggara Pengembangan SPAM adalah Pemerintah Provinsi melalui BUMD dan/atau UPTD sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang sekaligus sebagai pelaksana RISPAM.

Pasal 6

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RISPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah yang menangani SPAM dan/atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

BAB V

SISTEMATIKA RISPAM

Pasal 7

(1)RISPAM merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari 10 (Sepuluh) BAB yaitu :
1. a.BAB I Pendahuluan.
2. b.BAB II Kondisi Umum Daerah.
3. c.BAB III Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum Eksisting.
4. d.BAB IV Standar/Kriteria Perencanaan.
5. e.BAB V Proyeksi Kebutuhan Air.
6. f.BAB VI Potensi Air Baku.
7. g.BAB VII Rencana Pengembangan SPAM.
8. h.BAB VIII Rencana Pendanaan/Investasi.
9. i.BAB IX Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum
10. j.BAB X Penutup
(2)RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. jdih.baliprov.go.id

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 13 Maret 2018 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 13 Maret 2018 Plh.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, IDA BAGUS NGURAH ARDA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 17

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…