DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 17 Tahun 2020

Nomor: 17
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, kerja sama badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah rumah sakit, pendelegasian wewenang, tata cara kerja sama, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pebentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun_1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1649);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor_144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor_153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun_2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DI_LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan rehabilitasi.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Sakit terdiri dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali dan UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
10.Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah Direktur UPTD Rumah Sakit yang terdiri dari Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, Direktur UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali dan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
11.Kerja Sama dengan Pihak Lain adalah kesepakatan antara Direktur UPTD Rumah Sakit yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya dengan pihak Lembaga Pemerintah atau sebutan lain, perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemimpin BLUD dalam memproses, menerbitkan, menolak, merevisi/addendum dan mencabut Perjanjian Kerja Sama di_lingkungan UPTD Rumah Sakit yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan khususnya penyelenggaraan Rumah Sakit dalam penandatanganan naskah perjanjian kerja sama.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kerja sama BLUD UPTD Rumah Sakit;
b.pendelegasian wewenang; dan
c.tata cara kerja sama.

BAB II

KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT

Pasal 5

(1)BLUD UPTD Rumah Sakit dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
(2)Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.
(3)Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
(4)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 6

(1)Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
1. a.kerja sama operasional; dan
2. b.pemanfaatan barang milik daerah.
(2)Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
(3)Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Rumah Sakit.
(4)Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan Rumah Sakit merupakan pendapatan Rumah Sakit.
(5)Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti Peraturan Perundang- undangan.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 7

(1)Gubernur mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Lain kepada Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
(2)Perjanjian Kerja Sama dengan pihak lain yang melibatkan beberapa Pemimpin BLUD ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dengan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 8

Tata cara kerja sama dilakukan dengan:

a.Pemimpin BLUD atau Pihak Lain dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu;
b.apabila Pimpinan BLUD dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
1. 1.subjek kerja sama;
2. 2.objek kerja sama;
3. 3.ruang lingkup kerja sama;
4. 4.hak dan kewajiban para pihak;
5. 5.jangka waktu kerja sama;
6. 6.pengakhiran kerja sama;
7. 7.penyelesaian perselisihan; dan
8. 8.sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
c.Pemimpin BLUD dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama dapat berkonsultasi dengan perangkat daerah terkait dan/atau dapat meminta pendapat serta saran dari para pakar/tenaga ahli;
d.penyiapan rancangan perjanjian kerja sama di UPTD Rumah Sakit disusun oleh bidang/bagian sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pemrakarsa yang selanjutnya diharmonisasi oleh bagian yang membidangi tugas koordinasi penyusunan perjanjian kerja sama; dan
e.penyiapan rancangan perjanjian kerja sama yang melibatkan beberapa UPTD Rumah Sakit disusun oleh pemrakarsa yang selanjutnya diharmonisasi oleh Dinas.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 29 April 2020 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 29 April 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 17 PARAF KOORDINASI Ass. Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala Dinas Kesehatan

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…