DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

ketentuan Umum; Penganggaran; Penggunaan; Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c. d. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan biaya penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Pejabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
8.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
1. a.terwujudnya tertib administrasi pengelolaan biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
2. b.mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.penganggaran;
b.penggunaan; dan
c.pertanggungjawaban.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)Besarnya biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut :
1. a.sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
2. b.di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen);
3. c.di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling rendah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
4. d.di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi 0,40% (nol koma empat puluh persen);
5. e.di atas Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) paling rendah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling tinggi 0,25% (nol koma dua puluh lima persen); dan
6. f.di atas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) paling rendah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).
(2)Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD Provinsi.
(3)Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target pendapatan asli daerah dalam APBD.
(4)Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang umum yang menangani biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 5

(1)Biaya Penunjang Operasional digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
(2)Dalam hal Gubernur berhalangan tetap maka Wakil Gubernur dapat menggunakan 100% (seratus persen) biaya penunjang operasional.
(3)Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan tetap maka Gubernur dapat menggunakan 100% (seratus persen) biaya penunjang operasional.
(4)Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap maka biaya penunjang operasional dapat digunakan Penjabat/Pelaksana Tugas/Penjabat Sementara Gubernur sebesar 100% (seratus persen) terhitung mulai menjabat sebagai Penjabat/Pelaksana Tugas/Penjabat Sementara Gubernur.
(5)Penggunaan dan Pembagian Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Langsung.
(2)Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
(3)Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.kwitansi atau tanda bukti lainnya yang sah;
2. b.pakta integritas yang telah ditandatangani Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya;
3. c.surat pengantar;
4. d.surat permintaan pembayaran langsung;
5. e.rincian surat permintaan pembayaran langsung;
6. f.surat perintah membayar langsung; dan
7. g.rincian bukti yang ditandatangani Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Bali Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 25 April 2025 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Denpasar pada tanggal 25 April 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 20

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…