DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERJALANAN DINAS BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 52 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); jdih.baliprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); jdih.baliprov.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Bali.
7.Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta derivatifnya berupa lembaga pendukung.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali.
10.Pegawai Tidak Tetap Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah pegawai pemerintah Provinsi Bali Non Pegawai Negeri Sipil, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11.Pejabat Eselon adalah PNS yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
12.Pejabat Fungsional adalah PNS menduduki jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
13.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Perintah Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut dengan SPPD terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. jdih.baliprov.go.id
14.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16.Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi dari tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.
17.Orang Pribadi adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.
18.Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
19.Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan dinas pindah atas permohonan sendiri.
20.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dan pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Bali dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
21.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
22.Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23.Bukti pengeluaran yang sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
24.Surat Permohonan ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta orang pribadi untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali. jdih.baliprov.go.id
25.Surat Perintah Tugas adalah perintah yang diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap serta orang pribadi oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
26.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan orang pribadi untuk melaksanakan perjalanan dinas.
27.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Badan Daerah adalah Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
29.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Provinsi Bali.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Jenis perjalanan dinas terdiri dari :

a.perjalanan dinas jabatan; dan
b.perjalanan dinas pindah.

Pasal 3

(1)Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
(2)Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. b.mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya;
3. c.menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
4. d.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas ; jdih.baliprov.go.id
5. e.mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
6. f.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenasah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
(3)Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :
1. a.perjalanan dinas jabatan diluar batas kota Denpasar; dan
2. b.perjalanan dinas jabatan didalam kota Denpasar.
(4)Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b hanya untuk kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD.
(5)Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
1. a.perjalanan dinas yang dilaksanakan paling sedikit 8 jam yang didukung dengan surat pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas;
2. b.perjalanan dinas jabatan yang melebihi 10 kilometer dari tempat kedudukan kantor.

Pasal 4

(1)Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
1. a.Tingkat A untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Pejabat Eselon I;
2. b.Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
3. c.Tingkat C untuk Pejabat Eselon III;
4. d.Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan IV;
5. e.Tingkat E untuk PNS Golongan IV, Golongan III dan Pejabat Fungsional Golongan III; dan
6. f.Tingkat F untuk PNS Golongan II dan I.
(2)Biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara disamakan/disetarakan dengan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Tingkat A.
(3)Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap/Non PNS/orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah, ditetapkan dengan Keputusan dan atas persetujuan PA/KPA, sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/profesi/tugas yang bersangkutan.
(4)Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada DPA/DPPA SKPD penerbit SPPD. jdih.baliprov.go.id

Pasal 5

(1)Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah.
(2)Perjalanan dinas pindah dilakukan dalam rangka:
1. a.pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
2. b.pemulangan PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
3. c.pemulangan keluarga yang sah dari PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; dan
4. d.pengembalian PNS yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
(3)Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.isteri/suami yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.anak kandung belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
3. c.anak kandung yang berumur tidak lebih dari 25 tahun pada waktu berangkat dan/atau belum pernah menikah dan/atau tidak mempunyai penghasilan; dan
4. d.anak kandung yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab dia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri.

Pasal 6

(1)Perjalanan dinas pindah oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Keputusan Pindah.
(2)Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPPD.
(4)SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. jdih.baliprov.go.id

Pasal 7

(1)Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
1. a.biaya transportasi Pegawai;
2. b.biaya transportasi keluarga;
3. c.biaya pengepakan barang.
(2)Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan kebutuhan riil.
(3)Biaya transportasi pegawai dan biaya transportasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan biaya yang diperlukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12.
(4)Komponen biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 9

(1)Biaya perjalanan dinas pindah dibebankan pada DPA/DPPA – SKPD
(2)Satuan biaya transportasi dan volume pengepakan barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

Biaya Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

a.uang harian;
b.biaya transportasi;
c.biaya penginapan;
d.uang representasi;
e.sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
f.biaya menjemput dan mengantar jenazah. jdih.baliprov.go.id

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…