DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Evaluasi Jabatan; Kelas dan Nilai Jabatan; Perubahan Kelas Jabatan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian

Menetapkan

menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai validasi hasil evaluasi jabatan;

c.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. 7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangannya.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
9.Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
10.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13.Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
14.Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini.
15.Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

BAB II

EVALUASI JABATAN

Pasal 2

(1)Evaluasi Jabatan dilaksanakan terhadap seluruh jabatan yang ada di Pemerintah Daerah.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Jabatan Manajerial, yang terdiri dari;
  1. 1.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
  2. 2.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  3. 3.Jabatan Administrator; dan
  4. 4.Jabatan Pengawas.
2. b.Jabatan Nonmanajerial, yang terdiri dari :
  1. 1.Jabatan Fungsional; dan
  2. 2.Jabatan Pelaksana.
(3)Proses Evaluasi Jabatan menggunakan Informasi Faktor Jabatan yang terdiri dari :
1. a.Informasi Faktor Jabatan Struktural; dan
2. b.Informasi Faktor Jabatan Fungsional.
(4)Informasi Faktor Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
1. a.ruang lingkup dan dampak program;
2. b.pengaturan organisasi;
3. c.wewenang penyeliaan dan manajerial;
4. d.hubungan personal, yang terdiri atas :
  1. 1.sifat hubungan; dan
  2. 2.tujuan hubungan.
5. e.kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
6. f.kondisi lain.
(5)Informasi Faktor Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
1. a.pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
2. b.pengawasan penyelia;
3. c.pedoman;
4. d.kompleksitas;
5. e.ruang lingkup dan dampak;
6. f.hubungan personal;
7. g.tujuan hubungan;
8. h.persyaratan fisik; dan
9. i.lingkungan pekerjaan.

BAB III

KELAS DAN NILAI JABATAN

Pasal 3

(1)Kelas dan Nilai Jabatan digunakan untuk program kepegawaian meliputi penyusunan formasi, sistem karier, kinerja, pemberian tunjangan dan sistem penggajian.
(2)Penetapan Kelas Jabatan atas Kelas Jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Daftar Nama, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 4

(1)Kelas Jabatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan apabila, antara lain disebabkan:
1. a.perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
2. b.penambahan dan/atau penghapusan kewenangan pada jabatan;
3. c.perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan; atau
4. d.penetapan jabatan baru
(2)Apabila terdapat perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, Kelas Jabatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah mendasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat sampai dengan ditetapkannya perubahan terhadap Peraturan Gubernur ini.
(3)Dalam hal terdapat perubahan Kelas Jabatan dan/atau nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi Jabatan dan selanjutnya dimintakan validasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 5

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

Pasal 6

(1)Dalam hal Jabatan Manajerial belum ditetapkan kelas jabatannya, tambahan penghasilan pegawai ASN pada Jabatan Manajerial bersangkutan diberikan 100% (seratus persen) dari nilai tambahan penghasilan Pegawai ASN pada Jabatan Manajerial lain dengan kelas jabatan terendah sesuai jenis Jabatan dan jenis Perangkat Daerah atau Unit Kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal Jabatan Fungsional belum ditetapkan kelas jabatannya, tambahan penghasilan pegawai ASN pada Jabatan Fungsional bersangkutan diberikan 100% (seratus persen) dari nilai tambahan penghasilan Pegawai ASN pada Jabatan Fungsional lain dengan kelas jabatan terendah sesuai jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Jabatan pelaksana belum ditetapkan kelas jabatannya, tambahan penghasilan Pegawai ASN pada Jabatan Pelaksana bersangkutan diberikan 100% (seratus persen) dari nilai tambahan penghasilan Pegawai ASN pada Jabatan pelaksana lain dengan kelas jabatan terendah sesuai kualifikasi Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)PNS yang ditetapkan pada Jabatan Pelaksana dengan Kelas Jabatan yang lebih rendah dari Kelas Jabatan 5 (lima) sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, diberikan nomenklatur Jabatan operator layanan operasional.
(2)PNS yang ditetapkan pada nomenklatur Jabatan pelaksana operator layanan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tambahan penghasilan pegawai di kelas yang sama dengan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan.
(3)Ketentuan pada ayat (2), berlaku sampai dengan PNS yang bersangkutan dapat memenuhi syarat Jabatan dan kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan pada Jabatan operator layanan operasional.

Pasal 8

(1)PNS yang telah ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, namun belum memenuhi kualifikasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat ditetapkan kembali dalam nomenklatur Jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan yang sama dan wajib memenuhi kualifikasi Jabatan yang dipersyaratkan sampai dengan bulan Maret 2030.
(2)Pemenuhan kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila belum dipenuhi sampai dengan bulan Maret 2030 maka PNS yang bersangkutan ditetapkan dalam Jabatan pelaksana sesuai kualifikasi dan Syarat Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Nomenklatur Jabatan pelaksana bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya pengisian Jabatan berdasarkan peta dan formasi Jabatan sesuai Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a.Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 29);
b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1);
c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 39);
d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 2);
e.Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 57); dan
f.Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Diundangkan di Denpasar pada tanggal 25 April 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 21 Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 25 April 2025 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…