DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERUBAHAN HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
17.Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 32); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur:

a.Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 15);
b.Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1);
c.Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8); dan
d.Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 32), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
1. a.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
2. b.Pengelola Keuangan selaku SKPKD, meliputi
  1. 1.BUD; dan
  2. 2.Kuasa BUD.
3. c.PPK SKPD, dengan dibantu oleh:
  1. 1.urusan penyiapan SPM;
  2. 2.urusan verifikasi SPJ;
  3. 3.urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  4. 4.pembantu urusan penyiapan SPM;
  5. 5.pembantu urusan verifikasi SPJ; dan
  6. 6.pembantu urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.
4. d.Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
5. e.Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
6. f.Pembantu Bendahara Penerimaan, terdiri dari:
  1. 1.pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang; dan
  2. 2.pembuat SPJ Fungsional.
7. g.Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu, terdiri dari:
  1. 1.pembantu pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang; dan
  2. 2.pembantu pencatat Buku Kas Umum Penerimaan Daerah.
8. h.Pembantu Bendahara Pengeluaran, terdiri dari:
  1. 1.pembuat Dokumen Pengeluaran uang;
  2. 2.pembuat SPJ Fungsional; dan
  3. 3.pengurus gaji.
9. i.Pembantu Bendahara Pengeluaran pembantu, terdiri dari:
  1. 1.pembantu pembuat Dokumen Pengeluaran Uang; dan
  2. 2.pembantu pengurus gaji.
10. j.Pembantu pencatat buku kas umum pengeluaran daerah; dan
11. k.Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
(2)Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama masa pelaksanaan kegiatan.
(3)ASN yang bertugas selaku Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dananya berasal dari APBD Semesta Berencana Provinsi tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(4)Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap satuan kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan Honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA;
2. b.alokasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibebankan pada masing-masing DPA;
3. c.untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan Perangkat Daerah, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu;
4. d.besaran Honorarium yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerimaan pembantu mengacu pada Honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
5. e.ketentuan jumlah PPK SKPD diatur, sebagai berikut:
  1. 1.jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk Bendahara Pengeluaran pembantu; dan b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Bendahara Pengeluaran pembantu.
  2. 2.jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK; dan
  3. 3.jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut: a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan b) besaran Honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
6. f.jumlah keseluruhan alokasi dana untuk Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
7. g.dalam hal Bendahara Pengeluaran telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka tidak diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
(6)Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan selaku SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas selaku SKPKD.
(7)Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan Bendahara BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k hanya dapat dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
(2)Satuan biaya jasa Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
(3)Satuan biaya jasa Tenaga Musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah yang menggunakan jasa tenaga musiman.
(4)Satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(5)Satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(6)Satuan biaya jasa Tenaga Kontrak, Tenaga Teknis/Juru Karya Jalan, Operator Alat Berat, dan Dump Truck sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kehutanan, dan bidang lingkungan hidup.
(7)Satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 34C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34C

(1)Satuan biaya jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf oo meliputi:
1. a.pengguna barang, meliputi:
  1. 1.Pejabat Penatausahaan;
  2. 2.Pengurus Barang Pengguna;
  3. 3.Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
  4. 4.Pengurus Barang Pembantu.
2. b.pengelola barang, meliputi:
  1. 1.Pejabat Penatausahaan;
  2. 2.Pengurus Barang Pengelola; dan
  3. 3.Pembantu Pengurus Barang Pengelola.
(2)Satuan biaya jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama masa pelaksanaan kegiatan berdasarkan nilai aset yang dikelola.
(3)ASN yang bertugas selaku Pengelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dananya berasal dari APBD Semesta Berencana Provinsi tidak boleh merangkap sebagai pejabat penatausahaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(4)Satuan biaya jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

4.Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 30 April 2025 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Denpasar pada tanggal 30 April 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 22 NO SATUAN BESARAN (Rp) 1 3 5 1. a.

(1)Orang/Bulan 1,040,000.00
(2)Orang/Bulan 1,250,000.00
(3)Orang/Bulan 1,450,000.00
(4)Orang/Bulan 1,660,000.00
(5)Orang/Bulan 1,970,000.00
(6)Orang/Bulan 2,280,000.00
(7)Orang/Bulan 2,590,000.00
(8)Orang/Bulan 3,010,000.00
(9)Orang/Bulan 3,420,000.00
(10)Orang/Bulan 3,840,000.00
(11)Orang/Bulan 4,250,000.00
(12)Orang/Bulan 4,770,000.00
(13)Orang/Bulan 5,290,000.00
(14)Orang/Bulan 5,810,000.00
(15)Orang/Bulan 6,330,000.00
(16)Orang/Bulan 7,370,000.00 b.
(1)Orang/Bulan 7,370,000.00
(2)Orang/Bulan 6,000,000.00 c.
(1)Orang/Bulan 300,000.00
(2)Orang/Bulan 350,000.00
(3)Orang/Bulan 400,000.00
(4)Orang/Bulan 450,000.00
(5)Orang/Bulan 500,000.00
(6)Orang/Bulan 550,000.00
(7)Orang/Bulan 600,000.00
(8)Orang/Bulan 650,000.00
(9)Orang/Bulan 725,000.00
(10)Orang/Bulan 800,000.00
(11)Orang/Bulan 875,000.00
(12)Orang/Bulan 1,250,000.00
(13)Orang/Bulan 1,750,000.00
(14)Orang/Bulan 2,000,000.00
(15)Orang/Bulan 2,250,000.00
(16)Orang/Bulan 3,500,000.00
(17)Orang/Bulan 4,420,000.00 d.
(1)Orang/Bulan 200,000.00
(2)Orang/Bulan 250,000.00
(3)Orang/Bulan 300,000.00
(4)Orang/Bulan 350,000.00
(5)Orang/Bulan 400,000.00
(6)Orang/Bulan 450,000.00
(7)Orang/Bulan 500,000.00
(8)Orang/Bulan 550,000.00
(9)Orang/Bulan 625,000.00
(10)Orang/Bulan 700,000.00
(11)Orang/Bulan 775,000.00
(12)Orang/Bulan 875,000.00
(13)Orang/Bulan 975,000.00
(14)Orang/Bulan 1,075,000.00
(15)Orang/Bulan 1,175,000.00
(16)Orang/Bulan 1,275,000.00
(17)Orang/Bulan 3,840,000.00 e.
(1)Orang/Bulan 100,000.00
(2)Orang/Bulan 150,000.00
(3)Orang/Bulan 200,000.00
(4)Orang/Bulan 250,000.00 2 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. 250 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. 500 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. 750 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD/PPK UNIT SKPD) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Pengelola Keuangan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Bendahara Umum Daerah (BUD) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. 750 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. 250 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. 500 miliar Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. 250 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. 500 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. 750 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar URAIAN LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI BESARAN HONORARIUM PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI Kuasa BUD Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun dan atau selaku SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun dan atau selaku SKPKD NO SATUAN BESARAN (Rp) 1 3 52 URAIAN
(5)Orang/Bulan 300,000.00
(6)Orang/Bulan 350,000.00
(7)Orang/Bulan 400,000.00
(8)Orang/Bulan 450,000.00
(9)Orang/Bulan 525,000.00
(10)Orang/Bulan 600,000.00
(11)Orang/Bulan 675,000.00
(12)Orang/Bulan 775,000.00
(13)Orang/Bulan 875,000.00
(14)Orang/Bulan 975,000.00
(15)Orang/Bulan 1,075,000.00
(16)Orang/Bulan 1,175,000.00 f.
(1)Orang/Bulan 100,000.00
(2)Orang/Bulan 150,000.00
(3)Orang/Bulan 200,000.00
(4)Orang/Bulan 250,000.00
(5)Orang/Bulan 300,000.00
(6)Orang/Bulan 350,000.00
(7)Orang/Bulan 400,000.00
(8)Orang/Bulan 450,000.00
(9)Orang/Bulan 525,000.00
(10)Orang/Bulan 600,000.00
(11)Orang/Bulan 675,000.00
(12)Orang/Bulan 775,000.00
(13)Orang/Bulan 875,000.00
(14)Orang/Bulan 975,000.00
(15)Orang/Bulan 1,075,000.00
(16)Orang/Bulan 1,175,000.00
(17)Orang/Bulan 2,000,000.00 g.
(1)Orang/Bulan 250,000.00
(2)Orang/Bulan 1,500,000.00 h.
(1)Orang/Bulan 250,000.00
(2)Orang/Bulan 1,500,000.00 i.
(1)Orang/Bulan 250,000.00
(2)Orang/Bulan 1,500,000.00 j.
(1)Orang/Bulan 250,000.00
(2)Orang/Bulan 250,000.00 k.
(1)Orang/Bulan 250,000.00
(2)Orang/Bulan 250,000.00 l.
(1)Orang/Bulan 250,000.00
(2)Orang/Bulan 1,500,000.00
(3)Orang/Bulan 400,000.00 m.
(1)Orang/Bulan 250,000.00
(2)Orang/Bulan 250,000.00
1. n.Orang/Bulan 250,000.00
2. o.Orang/Bulan 300,000.00 2. a.
(1)Orang/Paket 510,000.00
(2)Orang/Paket 680,000.00 b.
(1)(a) Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta Orang/Paket 510,000.00 (b) Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta Orang/Paket 637,500.00 (c) Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Orang/Paket 765,000.00 (d) Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Orang/Paket 952,500.00 (e) Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Orang/Paket 1,140,000.00 (f) Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar Orang/Paket 1,335,000.00 (g) Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar Orang/Paket 1,590,000.00 (h) Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar Orang/Paket 1,837,500.00 (i) Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar Orang/Paket 2,092,500.00 (j) Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar Orang/Paket 2,347,500.00 (k) Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar Orang/Paket 2,685,000.00 (l) Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar Orang/Paket 3,022,500.00 (m) Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar Orang/Paket 3,367,500.00 (n) Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun Orang/Paket 3,705,000.00 (o) Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun Orang/Paket 4,170,000.00 Pembantu Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. 250 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. 500 miliar Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar Pembantu Urusan Verifikasi SPJ pada SKPKD Pembantu Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada SKPD Pembantu Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada SKPKD Pembantu Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Pembantu Urusan Verifikasi SPJ pada SKPD Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. 250 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. 500 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. 750 miliar Pembantu Urusan Verifikasi SPJ Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu Pembantu Pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang Pembantu Pencatat Buku Kas Umum Penerimaan Daerah Pembantu Bendahara Pengeluaran : Pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran uang Pembuat SPJ Fungsional Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang dan Pembuat SPJ Fungsional SKPD Pengurus Gaji pada SKPD Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Pembantu Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang Pembantu Pengurus Gaji Pembantu Pencatat Buku Kas Umum Pengeluaran Daerah Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang dan Pembuat SPJ Fungsional SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun dan atau selaku SKPKD Pembantu Urusan Penyiapan SPM SKPD Pembantu Urusan Penyiapan SPM pada SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. 750 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun Pembantu Urusan Penyiapan SPM SKPD Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun Urusan Penyiapan SPM, Urusan Verifikasi SPJ dan Urusan Akuntansi Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta NO SATUAN BESARAN (Rp) 1 3 52 URAIAN
(2)(a) Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta Orang/Paket 570,000.00 (b) Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta Orang/Paket 570,000.00 (c) Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Orang/Paket 690,000.00 (d) Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Orang/Paket 855,000.00 (e) Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Orang/Paket 1,027,500.00 (f) Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar Orang/Paket 1,200,000.00 (g) Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar Orang/Paket 1,432,500.00 (h) Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar Orang/Paket 1,657,500.00 (i) Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar Orang/Paket 1,890,000.00 (j) Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar Orang/Paket 2,115,000.00 (k) Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar Orang/Paket 2,422,500.00 (l) Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar Orang/Paket 2,730,000.00 (m) Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar Orang/Paket 3,030,000.00 (n) Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun Orang/Paket 3,337,500.00 (o) Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun Orang/Paket 3,757,500.00
(3)(a) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp 50 juta Orang/Paket 337,500.00 (b) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta Orang/Paket 337,500.00 (c) Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta Orang/Paket 337,500.00 (d) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Orang/Paket 360,000.00 (e) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Orang/Paket 450,000.00 (f) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Orang/Paket 540,000.00 (g) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Orang/Paket 682,500.00 (h) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Orang/Paket 817,500.00 (i) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar Orang/Paket 952,500.00 (j) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar Orang/Paket 1,132,500.00 (k) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar Orang/Paket 1,312,500.00 (l) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar Orang/Paket 1,492,500.00 (m) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar Orang/Paket 1,672,500.00 (n) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar Orang/Paket 1,920,000.00 (o) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar Orang/Paket 2,160,000.00 (p) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar Orang/Paket 2,400,000.00 (q) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun Orang/Paket 2,640,000.00 (r) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 triliun Orang/Paket 2,970,000.00 c.
(1)(a) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar Orang/Paket 2,685,000.00 (b) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d. Rp500 miliar Orang/Paket 3,022,500.00 (c) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar Orang/Paket 3,367,500.00 (d) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun Orang/Paket 3,705,000.00 (e) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun Orang/Paket 4,170,000.00
(2)(a) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar Orang/Paket 2,422,500.00 (b) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d. Rp500 miliar Orang/Paket 2,730,000.00 (c) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar Orang/Paket 3,030,000.00 (d) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun Orang/Paket 3,337,500.00 (e) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun Orang/Paket 3,757,500.00
(3)(a) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar Orang/Paket 1,132,500.00 (b) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar Orang/Paket 1,312,500.00 (c) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar Orang/Paket 1,492,500.00 (d) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar Orang/Paket 1,672,500.00 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pegadaan Barang/Jasa untuk Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) NO SATUAN BESARAN (Rp) 1 3 52 URAIAN (e) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar Orang/Paket 1,920,000.00 (f) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar Orang/Paket 2,160,000.00 (g) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar Orang/Paket 2,400,000.00 (h) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun Orang/Paket 2,640,000.00 (i) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 1 triliun Orang/Paket 2,970,000.00 d.
(1)Orang/Paket 825,000.00 Orang/Paket 900,000.00 Orang/Paket 975,000.00 Orang/Paket 1,087,500.00 Orang/Paket 1,275,000.00
(2)Orang/Paket 787,500.00 Orang/Paket 825,000.00 Orang/Paket 900,000.00 Orang/Paket 975,000.00 Orang/Paket 1,125,000.00
(3)Orang/Paket 750,000.00 Orang/Paket 787,500.00 Orang/Paket 862,500.00 Orang/Paket 900,000.00 Orang/Paket 1,050,000.00 e.
(1)orang/OPD 500,000.00
(2)(a) Ketua orang/OPD 800,000.00 (b) Sekretaris orang/OPD 750,000.00 (c) Anggota orang/OPD 500,000.00 3.
1. a.Orang/Bulan 1,000,000.00
2. b.Orang/Bulan 750,000.00
3. c.Orang/Bulan 500,000.00 4. a.
(1)Orang/Jam 1,700,000.00
(2)Orang/Jam 1,400,000.00
(3)Orang/Jam 1,200,000.00
(4)Orang/Jam 1,000,000.00
(5)Orang/Jam 900,000.00
1. b.Orang/Kegiatan 700,000.00
2. c.Orang/Kegiatan 400,000.00 d.
(1)Orang/Kegiatan 450,000.00
(2)Orang/Kegiatan 400,000.00
(3)Orang/Kegiatan 300,000.00
(4)Orang/Kegiatan 300,000.00 5. a.
(1)Orang/Bulan 1,500,000.00 Orang/Bulan 1,250,000.00 Orang/Bulan 1,000,000.00 Orang/Bulan 850,000.00 Orang/Bulan 750,000.00 Orang/Bulan 750,000.00
(2)Orang/Bulan 750,000.00 Orang/Bulan 700,000.00 Orang/Bulan 650,000.00 Orang/Bulan 600,000.00 Orang/Bulan 500,000.00 Orang/Bulan 500,000.00 b.
(1)Orang/Bulan 250,000.00
(2)Orang/Bulan 220,000.00 6.
1. a.Orang/Kegiatan 1,800,000.00
2. b.Orang/Kegiatan 1,800,000.00 Ketua Nilai Investasi < 50 miliar (Max 7 Orang) Nilai Investasi > 50 s/d 100 miliar (Max 7 Orang) Nilai Investasi > 100 s/d 500 miliar (Max 9 Orang) Nilai Investasi > 500 miliar (Max 11 Orang) Nilai Investasi diatas 1 Triliun (Max 13 Orang) Sekretaris Honorarium Panitia Pelelangan Pemanfaatan Aset Nilai Investasi < 50 miliar (Max 7 Orang) Nilai Investasi > 50 s/d 100 miliar (Max 7 Orang) Nilai Investasi > 100 s/d 500 miliar (Max 9 Orang) Nilai Investasi > 500 miliar (Max 11 Orang) Nilai Investasi diatas 1 Triliun (Max 13 Orang) Anggota Nilai Investasi < 50 miliar (Max 7 Orang) Nilai Investasi > 50 s/d 100 miliar (Max 7 Orang) Pejabat Eselon I/yang disetarakan Sekretaris/Staf Pendukung sebagai Pokja Pemilihan Staf Pendukung Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Honorarium Narasumber / Pembahas Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Nilai Investasi > 100 s/d 500 miliar (Max 9 Orang) Nilai Investasi > 500 miliar (Max 11 Orang) Nilai Investasi diatas 1 Triliun (Max 13 Orang) Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (max 6 bulan) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (max 6 bulan) Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kepala Pejabat Eselon II/yang disetarakan Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Honorarium Moderator Honorarium Pembawa Acara Honorarium Panitia Penanggung Jawab Ketua / Wakil Ketua Sekretaris Anggota Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Honorarium Beracara Anggota Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli dan Beracara (e) Sekretaris (f) Anggota Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ketua/Wakil Ketua Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Gubernur (a) Pengarah (b) Penanggung Jawab (c) Ketua (d) Wakil Ketua (e) Sekretaris (f) Anggota Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (a) Pengarah (b) Penanggung Jawab (c) Ketua (d) Wakil Ketua NO SATUAN BESARAN (Rp) 1 3 52 URAIAN 7.
3. a.Orang/Bulan 2,100,000.00
4. b.Orang/Bulan 2,400,000.00
5. c.Orang/Bulan 2,600,000.00
6. d.Orang/Bulan 2,800,000.00
7. e.Orang/Bulan 3,000,000.00
  1. 8.Orang/Kegiatan 400,000.00 9. a.
(1)Orang/Terbitan 500,000.00
(2)Orang/Terbitan 400,000.00
(3)Orang/Terbitan 300,000.00
(4)Orang/Terbitan 180,000.00
(5)Orang/Terbitan 180,000.00
(6)Orang/Terbitan 150,000.00
(7)Per Halaman 200,000.00 b.
(1)Orang/Terbitan 400,000.00
(2)Orang/Terbitan 300,000.00
(3)Orang/Terbitan 250,000.00
(4)Orang/Terbitan 180,000.00
(5)Orang/Terbitan 180,000.00
(6)Orang/Terbitan 150,000.00
(7)Per Halaman 100,000.00 c.
(1)Orang/Bulan 500,000.00
(2)Orang/Bulan 450,000.00
(3)Orang/Bulan 400,000.00
(4)Orang/Bulan 350,000.00
(5)Orang/Bulan 300,000.00
(6)Per Halaman 100,000.00 10. a.
(1)Naskah/Pelajaran 150,000.00
(2)Orang/Hari 240,000.00
(3)Siswa/Mata Ujian 5,000.00 b.
(1)Naskah/Pelajaran 190,000.00
(2)Orang/Hari 270,000.00
(3)Siswa/Mata Ujian 7,500.00 c.
(1)Naskah/Pelajaran 230,000.00
(2)Siswa/Mata Ujian 10,000.00
(3)Orang/Hari 300,000.00
(4)Orang/Jam 200,000.00
(5)Orang/Jam 150,000.00
(6)Orang/Jam 125,000.00
(7)Orang/Jam 100,000.00
(8)Orang/Jam 150,000.00
(9)Orang/Kali 150,000.00
(10)Orang/Kali 125,000.00
(11)Orang/Kali 100,000.00
(12)(a) S1 Orang/Kali 125,000.00 (b) SMA Orang/Kali 100,000.00 d.
(1)Orang/Bulan 125,000.00
(2)Orang/Bulan 100,000.00
(3)Orang/Bulan 75,000.00 e.
(1)Orang/Bulan 100,000.00
(2)Orang/Bulan 100,000.00
(3)Orang/Bulan 50,000.00 f.
(1)Naskah/Pelajaran 230,000.00
(2)Siswa/Mata Ujian 10,000.00
(3)Orang/Hari 300,000.00 g.
(1)Naskah/Pelajaran 190,000.00
(2)Siswa/Mata Ujian 7,500.00
(3)Orang/Hari 270,000.00 Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Pengawas Ujian Pemeriksa Hasil Ujian Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Pengawas Ujian Pemeriksa Hasil Ujian Honorarium Penyelenggara Ujian Setingkat Pendidikan Tinggi Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Pemeriksa hasil Ujian Pengawas Ujian Penguji Praktek dan Skripsi Guru Besar (Gol.IV) Penguji Praktek dan Skripsi S3/S2 (Gol.III dan IV) Fotografer Penguji Praktek dan Skripsi S1 (Gol.III dan IV) Penguji Praktek dan Skripsi D.III dan D.IV (Gol.III) Penguji Praktek dan KTI /Karya Tulis Ilmiah (Gol. III dan IV) Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Gol.IV Sekretariat Pembuat Artikel Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Penanggung Jawab Redaktur Web Developer Pembuat Artikel Honorarium Penyelenggara Ujian Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar Editor Web Admin Pengawas Ujian Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Gol.III Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Gol.II Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Non ASN : Pembimbing Mahasiswa Pembimbing Praktek Klinik Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Penyusun atau pembuat bahan Ujian Pemeriksa hasil Ujian Pengawas Ujian Gol. II ( D.IV) Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat. Penyusun atau pembuat bahan Ujian Pemeriksa hasil Ujian Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non ASN SLTA D I / D II / D III / Sarjana Terapan Redaktur Penyunting / Editor Desain Grafis Sarjana (S1) Master (S2) Doktor (S3) Honorarium Rohaniwan Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Penanggung Jawab Fotografer Sekretariat Pembuat Artikel Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah Penanggung Jawab Redaktur Penyunting/Editor Desain Grafis Gol. IV Gol. III Gol. II ( D.IV) Gol. IV Gol. III NO SATUAN BESARAN (Rp) 1 3 52 URAIAN 11.
1. a.Per Butir Soal 100,000.00 b.
(1)Per Butir Soal 45,000.00
(2)Per Butir Soal 20,000.00 12.
1. a.Orang/Jam Pelajaran 1,000,000.00
2. b.Orang/Jam Pelajaran 300,000.00
3. c.Orang/Jam Pelajaran 200,000.00
4. d.Per Modul 5,000,000.00 e.
(1)(a) Penanggung Jawab Orang/Kegiatan 450,000.00 (b) Ketua/Wakil Ketua Orang/Kegiatan 400,000.00 (c) Sekretaris Orang/Kegiatan 300,000.00 (d) Anggota Orang/Kegiatan 300,000.00
(2)(a) Penanggung Jawab Orang/Kegiatan 675,000.00 (b) Ketua/Wakil Ketua Orang/Kegiatan 600,000.00 (c) Sekretaris Orang/Kegiatan 450,000.00 (d) Anggota Orang/Kegiatan 450,000.00
(3)(a) Penanggung Jawab Orang/Kegiatan 900,000.00 (b) Ketua/Wakil Ketua Orang/Kegiatan 800,000.00 (c) Sekretaris Orang/Kegiatan 600,000.00 (d) Anggota Orang/Kegiatan 600,000.00 13. a.
(1)(a) Pembina Orang/Bulan 3,500,000.00 (b) Pengarah Orang/Bulan 3,000,000.00 (c) Ketua Orang/Bulan 2,500,000.00 (d) Wakil Ketua Orang/Bulan 2,000,000.00 (e) Sekretaris Orang/Bulan 1,500,000.00 (f) Anggota Orang/Bulan 1,300,000.00
(2)(a) Koordinator Orang/Bulan 1,250,000.00 (b) Anggota Orang/Bulan 1,000,000.00 b.
(1)Orang/Bulan 1,000,000.00
(2)Orang/Bulan 900,000.00
(3)Orang/Bulan 600,000.00 GUBERNUR BALI, WAYAN KOSTER Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Ketua Sekretaris Anggota Honorarium Penyusunan Modul Diklat Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s.d. 5 hari : Lama Diklat 6 s.d. 30 hari : Lama Diklat lebih dari 30 hari : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Telaah Materi Soal Telaah Bahasa Soal Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Honorarium Penceramah Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat Tim Kebijakan Sub Tim Teknis ttd NO SATUAN BESARAN (Rp.) 1 3 4 1.
1. a.Orang/Bulan 350.000,00
2. b.Orang/Bulan 250.000,00
3. c.Orang/Jam 27.500,00
4. d.Orang/Jam 22.500,00
5. e.Orang/Penelitian 750.000,00
6. f.Orang/Jam 15.000,00
7. g.Orang/Responden 5.000,00
8. h.Orang/Hari 50.000,00 2. a.
(1)Koordinator Juri Orang/Jam 350.000,00
(2)Juri Orang/Jam 250.000,00
(3)Penghitung Waktu Orang/Jam 150.000,00
(4)Penanda Waktu Orang/Jam 150.000,00
(5)Perekap Nilai Orang/Jam 150.000,00
1. b.Orang/Jam 500.000,00 3.
2. a.Orang/Hari 100.000,00
3. b.Orang/Hari 120.000,00
4. c.Orang/Hari 130.000,00 4.
5. a.Orang/Bulan 3.500.000,00
6. b.Orang/Bulan 3.250.000,00
7. c.Orang/Bulan 3.000.000,00
  1. 5.Per Paket 1.500.000,00 6.
8. a.Orang/Bulan 3.233.554,00
9. b.Orang/Bulan 3.233.554,00
10. c.Orang/Bulan 3.962.500,00 7.
11. a.Orang/Bulan 100.000,00
12. b.Orang/Bulan 50.000,00 8.
13. a.Orang/Jam 350.000,00
14. b.Orang/Jam 300.000,00
15. c.Orang/Jam 300.000,00
16. d.Orang/Jam 300.000,00
17. e.Orang/Jam 300.000,00
18. f.Orang/Jam 250.000,00
19. g.Orang/Jam 250.000,00
20. h.Orang/Jam 250.000,00
21. i.Orang/Jam 250.000,00
22. j.Orang/Jam 250.000,00
23. k.Orang/Jam 200.000,00
24. l.Orang/Jam 200.000,00
25. m.Orang/Jam 150.000,00
26. n.Orang/Jam 150.000,00
27. o.Orang/Jam 150.000,00
28. p.Orang/Jam 150.000,00
29. q.Orang/Jam 150.000,00
30. r.Orang/Jam 150.000,00
31. s.Orang/Jam 125.000,00
32. t.Orang/Jam 125.000,00
33. u.Orang/Jam 100.000,00 2 Satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian Koordinator Peneliti Sekretaris Peneliti Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari) Peneliti (maksimum 4 jam/hari) LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH URAIAN PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI Pengolah Data Pembantu Penelitian Petugas Survei Pembantu Lapangan Satuan biaya jasa Juri Satuan biaya jasa Tenaga Musiman Pekerja Biasa Operator Biasa Tukang Batu Juri kegitan Jegeg Bagus Bali Juri Perlombaan/ Pertandingan Satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional Koordinator Lapangan Staf IPAL dan Jaringan Staf Administrasi Pelanggan Satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media Satuan biaya jasa Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Juru Karya jalan, Operator Alat Berat dan Dump Truck Tenaga teknis/Juru Karya Jalan Operator Alat Berat dan Dump Truck (D. PU) Operator Alat Berat (D. Kehutanan LH) Satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Satuan biaya jasa TKSK Satuan biaya jasa TAGANA Satuan biaya jasa Wasit/Juri Cabang Olahraga Koordinator Cabang Olahraga Technical Delegate Manager Lapangan Dewan Hakim Pemimpin Wasit Chief Route Route Setter Inspektur Pertandingan Referee Wasit/Juri Asisten Wasit Juri Belayer Time Keeper Hakim Garis Scorer Starter Anak Gawang Data Entry Petugas Meja Petugas Ruang Isolasi Kameramen NO SATUAN BESARAN (Rp.) 1 3 42 URAIAN
34. v.Orang/Jam 75.000,00
35. w.Orang/Jam 50.000,00 9.
36. a.Orang/Bulan 2.996.561,00
37. b.Orang/Bulan 2.996.561,00
38. c.Orang/Bulan 2.996.561,00
39. d.Orang/Bulan 2.996.561,00
40. e.Orang/Bulan 2.996.561,00
41. f.Orang/Bulan 2.996.561,00
42. g.Orang/Bulan 2.996.561,00
43. h.Orang/Bulan 2.996.561,00
44. i.Orang/Bulan 2.996.561,00
45. j.Orang/Bulan 2.996.561,00
46. k.Orang/Bulan 2.996.561,00
47. l.Orang/Jam 100.000,00
48. m.Orang/Jam 250.000,00
49. n.Orang/Bulan 2.996.561,00
50. o.Orang/Bulan 2.996.561,00 p.
(1)Orang/Jam 200.000,00
(2)Orang/Jam 300.000,00
1. q.Orang/Bulan 2.996.561,00 10.
2. a.Orang/Bulan 15.000.000,00
3. b.Orang/Bulan 12.500.000,00
4. c.Orang/Bulan 11.000.000,00
5. d.Orang/Bulan 8.000.000,00
6. e.Orang/Bulan 5.500.000,00
7. f.Orang/Bulan 4.250.000,00
8. g.Orang/Bulan 3.500.000,00
9. h.Orang/Bulan 3.000.000,00
10. i.Orang/Bulan - 11.
11. a.Siswa/Tahun 1.150.000,00
12. b.Siswa/Tahun 750.000,00
13. c.Siswa/Tahun 1.400.000,00
14. d.Siswa/Tahun 650.000,00
15. e.Siswa/Tahun 1.100.000,00
16. f.Siswa/Tahun 650.000,00
17. g.Siswa/Tahun 750.000,00
18. h.Siswa/Tahun 1.275.000,00 12.
19. a.4% X Rp.10 miliar 400.000.000,00
20. b.(biaya s.d. Rp.10 miliar sebelumnya) + (3% X Rp.5 miliar) 550.000.000,00
21. c.(biaya s.d. Rp.15 miliar sebelumnya) + (2% X Rp.15 miliar) 850.000.000,00
22. d.(biaya s.d. Rp.30 miliar sebelumnya) + (1% X Rp.25 miliar) 1.100.000.000,00
23. e.(biaya s.d. Rp.55 miliar sebelumnya) + (0,50% X Rp.50 miliar) 1.350.000.000,00
24. f.(biaya s.d. Rp.105 miliar sebelumnya) + (0,25% X Rp.100 miliar) Paling tinggi 1.600.000.000,00 13. b.
(1)(a) Roda 2 (dua) Orang/Hari 200.000,00 (b) Roda 4 (empat) Orang/Hari 300.000,00
(2)(a) Roda 2 (dua) Orang/Hari 200.000,00 (b) Roda 4 (empat) Orang/Hari 600.000,00
(3)(a) Roda 2 (dua) Orang/Hari 2.000.000,00 (b) Roda 4 (empat) Orang/Hari 2.500.000,00 Petugas Papan Nilai Petugas Perata Lapangan Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olah raga Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Belanja Guru SMA/SMK/SLB Orang Jam Tatap Muka (OJTM) Belanja Jasa Pakar/Praktisi/Guru Tamu dari IDUKA Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Belanja Jasa Tenaga Ketertiban Masyarakat Belanja Jasa Tenaga Kesenian/Kebudayaan Belanja Jasa Penyuluh Bahasa Bali Belanja Jasa Kebersihan Belanja Jasa Kehumasan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Pengamanan Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor Belanja Jasa Keprotokolan Belanja Jasa Kebencanaan Belanja Jasa Tenaga Operator Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Jasa Guru Tari Bali di Luar Wilayah Provinsi Bali Jasa Guru Tari Bali di Wilayah Provinsi Bali Satuan biaya jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI), Jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI) dan Tenaga Teknis Kualifikasi Jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI) Jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI) Tenaga Teknis Kualifikasi 7 Tenaga Teknis Kualifikasi 6 Tenaga Teknis Kualifikasi 5 Tenaga Teknis Kualifikasi 4 Tenaga Teknis Kualifikasi 3 Tenaga Teknis Kualifikasi 2 Tenaga Teknis Kualifikasi 1 Satuan Biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di Provinsi Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Keahlian Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi Bidang Keahlian Kemaritiman Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Bidang Keahlian Pariwisata Bidang Keahlian Seni dan Industri Kreatif Satuan biaya jasa Operasional dan Biaya Jasa Pendukung untuk Kegiatan pada Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah biaya s.d. Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) biaya diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) s.d. Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) biaya diatas Rp.15.000.000.000 ( lima belas miliar rupiah) s.d. Rp.30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) biaya diatas Rp.30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) s.d. Rp.55.000.000.000 (lima puluh lima miliar rupiah) biaya diatas Rp.55.000.000.000 (lima puluh lima miliar rupiah) s.d. Rp.105.000.000.000 (seratus lima miliar rupiah) biaya diatas Rp.105.000.000.000 (seratus lima miliar rupiah) Satuan biaya jasa Pengamanan oleh Anggota PJR dan Anggota Intelkam dalam rangka Pengawalan Pejabat dan/atau Tamu Pemerintah Provinsi Tugas mengawal Pejabat dan Tamu Pemerintah Provinsi Bali di dalam Kota Denpasar Tugas mengawal Pejabat dan Tamu Pemerintah Provinsi Bali di luar Kota Denpasar Tugas mengawal Pejabat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Anggota PJR NO SATUAN BESARAN (Rp.) 1 3 42 URAIAN
(4)(a) Roda 2 (dua) Orang/Hari 500.000,00 (b) Roda 4 (empat) Orang/Hari 1.000.000,00
1. b.Orang/Hari 200.000,00 14.
2. a.Tenaga Ahli / Profesional
(1)Orang/Bulan 3.500.000,00
(2)(a) Utama Orang/Bulan 3.250.000,00 (b) Madya Orang/Bulan 3.000.000,00 (c) Muda Orang/Bulan 2.750.000,00
(3)Orang/Bulan 2.550.000,00 b.
(1)Orang/Bulan 1.500.000,00
(2)Orang/Bulan 1.250.000,00
(3)Orang/Bulan 1.000.000,00 c.
(1)Orang/Bulan 2.000.000,00
(2)Orang/Bulan 500.000,00
(3)Orang/Bulan 500.000,00
(4)Orang/Bulan 650.000,00
(5)Orang/Bulan 750.000,00 15.
1. a.Orang/Jam 27.500,00
2. b.Orang/Jam 22.500,00
3. c.Orang/Jam 15.000,00
4. d.Orang/Hari 50.000,00
  1. 16.Orang/Bulan 11.250.000,00 17.
5. a.Orang/Bulan 17.000.000,00
6. b.Orang/Bulan 15.000.000,00 18.
7. a.Orang/Bulan 1.000.000,00
8. b.Orang/Bulan 2.750.000,00 19.
9. a.Orang/Bulan 3.250.000,00
10. b.Orang/Bulan 3.000.000,00
11. c.Orang/Bulan 2.750.000,00
  1. 20.Orang/Bulan 5.500.000,00 21. a.
(1)Halaman 175.000,00
(2)Halaman 175.000,00
(3)Halaman 150.000,00
(4)Halaman 150.000,00
(5)Halaman 160.000,00
(6)Halaman 160.000,00
(7)Halaman 160.000,00 b.
(1)Orang/Jam 900.000,00
(2)Isyarat (a) Acara tidak tersumpah Menit 20.000,00 (b) Acara tersumpah Orang / Kegiatan 3.500.000,00 22.
1. a.Lembar 30.000,00
2. b.Cm 3.000,00
3. c.Lembar 30.000,00
4. d.Lembar 30.000,00 23.
5. a.Lembar 1.500,00
6. b.Lembar 4.000,00 24.
7. a.Orang/Jaga 135.000,00
8. b.Orang/Jaga 115.000,00
9. c.Orang/Jaga 100.000,00 25.
10. a.Orang/Bulan 3.500.000,00
11. b.Orang/Bulan 3.000.000,00 Tugas mengawal Pejabat di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta Anggota Intelkam Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Tim Leader / Koordinator Tenaga Ahli / Profesional Asisten Ahli Tenaga Pembantu Ahli / Sub Profesional Juru Gambar Juru Ukur / Pencari Data (Surveyor ) Teknisi (Tenaga terampil berpendidikan SMK s/d. D.3) Tenaga Pendukung (Supporting staf) Sekretaris Juru Ketik Pegawai Administrasi / Keuangan Pesuruh Pengaman / Satpam Satuan biaya jasa Tenaga Ahli Jasa Penelitian Kebudayaan Peneliti Utama/Penyusun Sinopsis/Katalog Peneliti Pembantu Penelitian Pembantu Lapangan Satuan biaya jasa Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi Satuan biaya jasa Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, Kelompok Ahli Bantuan Hukum Koordinator Anggota Satuan biaya jasa Tim Teknis dan Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa Tim Teknis Tenaga Ahli Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Non ASN dan Non Pendidikan Formal Bidang Seni, Budaya, dan Pendidikan Utama Madya Muda Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Desain Grafis/Non ASN Asing - Indonesia Satuan biaya jasa Penulisan Pengganti materi pengajar maksimal 20 lembar Lontar Aksara Bali Editor soal ujian Maksimal 20 lembar Artikel untuk Tabloid/Majalah Satuan biaya jasa Pengetikan Satuan biaya jasa Penterjemah Tertulis Asing - Indonesia Indonesia - Asing Bali - Indonesia Indonesia - Bali Sansekerta-Bali/Jawa Kuno-Bali Lisan Jawa Kuno/Kawi - Bali Jawa Kuno/Kawi - Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Asing Satuan biaya jasa Tim Crisis Centre pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana Gol. IV Gol. III Gol. II Satuan biaya jasa Programme Officer dan Programme Asistant pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Programme Officer Programme Asistant NO SATUAN BESARAN (Rp.) 1 3 42 URAIAN 26.
12. a.Per Shift 100.000,00
13. b.Per Shift 75.000,00
  1. 27.Orang/Bulan 3.250.000,00 28. a . Orang/Jam 150.000,00
14. b.Orang/Jam 150.000,00
15. c.Orang/Jam 150.000,00
16. d.Orang/Jam 100.000,00
17. e.Orang/Jam 100.000,00 29.
18. a.Orang/Bulan 3.233.554,00
19. b.Orang/Bulan - 30.
20. a.Orang/Hari 3.500.000,00
21. b.Orang/Hari 3.500.000,00 31.
22. a.Orang/Jam 1.000.000,00
23. b.Orang/Jam 500.000,00
24. c.Orang/Jam 400.000,00
  1. 32.Orang/Jam 150.000,00 33.
25. a.Orang/Bulan 4.000.000,00
26. b.Orang/Bulan 4.000.000,00
27. c.Orang/Bulan 3.500.000,00
28. d.Orang/Bulan 3.500.000,00 34.
29. a.Orang/Bulan 4.000.000,00
30. b.Orang/Bulan 500.000,00
31. a.Orang/Bulan 12.500.000,00
32. b.Orang/Bulan 11.500.000,00
33. c.Orang/Bulan 10.000.000,00 35.
34. a.Orang/Bulan 12.500.000,00
35. b.Orang/Bulan 11.500.000,00
36. c.Orang/Bulan 10.000.000,00 36.
37. a.Orang/Bulan 12.500.000,00
38. b.Orang/Bulan 11.500.000,00
39. c.Orang/Bulan 10.000.000,00
  1. 37.Satuan biaya jasa Pelayanan Umum
40. a.Ajudan/Walpri Pimpinan
(1)Orang/Bulan 10.000.000,00
(2)Orang/Bulan 10.000.000,00
(3)Orang/Bulan 10.000.000,00
(4)Orang/Bulan 10.000.000,00
(5)Orang/Bulan 10.000.000,00 b. Orang/Bulan 5.000.000,00
1. c.Sopir Pejabat
(1)Sopir Gubernur dan Sopir Ketua DPRD Orang/Bulan 6.100.000,00
(2)Sopir Wakil Gubernur dan Sopir Wakil Ketua DPRD Orang/Bulan 6.100.000,00
(3)Sopir Sekretaris Daerah Orang/Bulan 5.500.000,00
(4)Orang/Bulan 4.500.000,00
(5)Orang/Bulan 3.000.000,00 Paramedis satuan biaya jasa Jasa Akreditasi Penilaian Komponen/Assessmen t lembaga Penilaian Kesesuaian Pelaksana Assessment Pemantauan Kompetensi/Surveilens lembaga Penilaian Kesesuaian Satuan biaya jasa Kurator/Pengamat/Asesor Prof/Dr/Ahli Utama (NON-ASN dipersamakan Ahli Utama) S2/Gol IV/Ahli Madya (NON-ASN dipersamakan Gol IV/Ahli Madya) S1/Gol III/Ahli Muda (NON-ASN dipersamakan Gol III/Ahli Muda) Satuan biaya jasa Tim Penyeleksi Bali Kerti Nugraha Mahottama Satuan biaya jasa Tenaga Non ASN/Tenaga Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Psikolog Klinis Mediator Konselor Pendamping Hukum Satuan biaya jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan Konseling Psikis Jasa Penyelesaian Kasus Perdata Jasa Konseling Psikis Ketua Merangkap Anggota Ajudan Istri/Suami Gubernur, Ajudan Istri/Suami Wakil Gubernur, Ajudan Sekretaris Daerah, dan Ajudan Wakil Ketua DPRD (Non ASN) Wakil Ketua Merangkap Anggota Anggota Satuan biaya jasa Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi (KI) Ketua Merangkap Anggota Wakil Ketua Merangkap Anggota Anggota Satuan biaya jasa Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Ketua Merangkap Anggota Wakil Ketua Merangkap Anggota Ajudan/Walpri Gubernur, Ajudan/Walpri Wakil Gubernur, dan Ajudan/Walpri Ketua DPRD (Anggota TNI/Polri) Pelayanan Administrasi Pimpinan Gubernur dan Pelayanan Administrasi Wakil Gubernur Sopir Kepala Kantor/Kepala Badan Penghubung Satuan biaya jasa Petugas Area Traffic Control System Pengawas Operator Satuan biaya jasa Komite Penjamin Mutu Penyelenggara Diklat dan Komite Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan biaya jasa Petugas Sound System/Lighting, Stage Manager, Penyanggre Seniman, Petugas Jaga Pagelaran Kesenian, dan Tim Kreatif Petugas Petugas Sound System dan Ligthing Petugas Stage Manager Petugas Tim Kreatif Petugas Penyanggre Seniman Petugas Jaga Pegelaran Satuan biaya jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis Dokter Hewan Anggota Ajudan Istri/Suami Gubernur, Ajudan Istri/Suami Wakil Gubernur, Ajudan Sekretaris Daerah, dan Ajudan Wakil Ketua DPRD (ASN) Sopir Assisten, Sopir Staf Ahli Gubernur, Sopir Kepala Badan, Sopir Kepala Dinas, Sopir Kepala Biro, Sopir Sekretaris Dewan, Sopir Kepala Satpol PP, dan Sopir Direktur Rumah Sakit Ajudan Gubernur, Ajudan Wakil Gubernur, dan Ajudan Ketua DPRD (ASN) Ajudan Gubernur, Ajudan Wakil Gubernur, dan Ajudan Ketua DPRD (Non ASN) NO SATUAN BESARAN (Rp.) 1 3 42 URAIAN d Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung
(1)Kelas Jabatan 12 Orang/Bulan 8.000.000,00
(2)Kelas Jabatan 10 Orang/Bulan 7.800.000,00
(3)Kelas Jabatan 9 Orang/Bulan 7.800.000,00
(4)Kelas Jabatan 8 Orang/Bulan 7.600.000,00
(5)Kelas Jabatan 7 Orang/Bulan 7.400.000,00
(6)Kelas Jabatan 6 Orang/Bulan 7.200.000,00
(7)Kelas Jabatan 5 Orang/Bulan 7.000.000,00 38.
1. a.Orang/Hari 250.000,00
2. b.Orang/Hari 250.000,00
3. c.Orang/Hari 125.000,00
4. d.Orang/Hari 125.000,00
5. e.Orang/Hari 100.000,00
6. f.Orang/Hari 100.000,00
7. g.Orang/Hari 100.000,00
8. h.Orang/Hari 100.000,00
9. i.Orang/Hari 50.000,00
10. j.Orang/Hari 50.000,00
11. k.Orang/Hari 50.000,00
12. l.Orang/Hari 50.000,00
13. m.Orang/Hari 50.000,00
14. n.Orang/Hari 50.000,00
15. o.Orang/Hari 50.000,00
16. p.Orang/Hari 500.000,00
17. q.Orang/Hari 50.000,00
18. r.Orang/Hari 100.000,00
19. s.Orang/Hari 100.000,00
20. t.Orang/Hari 100.000,00 39.
21. a.S1 / DIV Orang/Bulan 3.500.000,00
22. b.D III / D II Orang/Bulan 3.000.000,00
23. c.SMP/SMA/SMK/D1 Orang/Bulan - 40 Satuan biaya Jasa Pengelolaan BMD a.
(1)Orang/Bulan 500.000,00 Orang/Bulan 600.000,00 Orang/Bulan 700.000,00 Orang/Bulan 800.000,00 Orang/Bulan 900.000,00
(2)Orang/Bulan 400.000,00 Orang/Bulan 500.000,00 Orang/Bulan 600.000,00 Orang/Bulan 700.000,00 Orang/Bulan 800.000,00
(3)Orang/Bulan 300.000,00 Orang/Bulan 400.000,00 Orang/Bulan 500.000,00 Orang/Bulan 600.000,00 Orang/Bulan 700.000,00
(4)Orang/Bulan 300.000,00 Orang/Bulan 400.000,00 Orang/Bulan 500.000,00 Orang/Bulan 600.000,00 Orang/Bulan 700.000,00 b.
(1)Orang/Bulan 2.000.000,00
(2)Orang/Bulan 1.500.000,00
(3)Orang/Bulan 1.000.000,00 41
1. a.Psikotest Orang 100.000,00
2. b.Verifikasi Portofolio Orang 100.000,00
3. c.Wawancara Orang 600.000,00
4. d.Tes tertulis Orang 400.000,00
5. e.Presentasi Orang 300.000,00
6. f.Uji Kompetensi Bidang Orang 300.000,00
7. g.Leaderless Group Discussion (LGD) Orang 200.000,00
8. h.Integrasi Data Orang 200.000,00
9. i.Penyusunan Profil Kompetensi Orang 300.000,00
10. j.Umpan Balik Orang 350.000,00 Nilai Aset yang dikelola diatas 45 miliar s/d 80 miliar Nilai Aset yang dikelola diatas 80 miliar Pengelola Barang : Pejabat Penatausahaan Pengurus Barang Pengelola Pembantu Pengurus Barang Pengelola Nilai Aset yang dikelola diatas 80 miliar Nilai Aset yang dikelola sampai dengan 15 miliar Nilai Aset yang dikelola diatas 15 miliar s/d 30 miliar Nilai Aset yang dikelola diatas 30 miliar s/d 45 miliar Nilai Aset yang dikelola diatas 45 miliar s/d 80 miliar Nilai Aset yang dikelola diatas 80 miliar Nilai Aset yang dikelola sampai dengan 15 miliar Nilai Aset yang dikelola diatas 15 miliar s/d 30 miliar Nilai Aset yang dikelola diatas 30 miliar s/d 45 miliar Pengurus Barang Pembantu Pembantu Pengurus Barang Pengguna Komandan Upacara dan cadangan Perwira Upacara dan cadangan Pembawa Acara dan cadangan Petugas Protokol/Tamu Petugas pengamanan jalan raya Petugas kebersihan lapangan Petugas kebersihan makam Petugas penyiraman lapangan Pawang hujan Pasukan Bhineka Tunggal Ika Nilai Aset yang dikelola sampai dengan 15 miliar Nilai Aset yang dikelola diatas 80 miliar Nilai Aset yang dikelola diatas 45 miliar s/d 80 miliar Nilai Aset yang dikelola diatas 30 miliar s/d 45 miliar Nilai Aset yang dikelola diatas 15 miliar s/d 30 miliar Nilai Aset yang dikelola sampai dengan 15 miliar Pengurus Barang Pengguna Satuan biaya Jasa Uji Sertifikasi Kompetensi Nilai Aset yang dikelola diatas 15 miliar s/d 30 miliar Nilai Aset yang dikelola diatas 30 miliar s/d 45 miliar Nilai Aset yang dikelola diatas 45 miliar s/d 80 miliar Pengguna Barang : Pejabat Penatausahaan Satuan biaya jasa Tenaga Teknis Pusat Pengendalian Operasional Pembaca Doa Pembaca UUD 1945 dan cadangan Petugas Pengatur dan Pengendali Upacara Petugas/Rohaniawan Pendamping pembaca doa Petugas keamanan Petugas pengawalan Pembaca Ikrar Sumpah Pemuda dan cadangan Juri lomba peringatan hari-hari besar Panitia lomba peringatan hari-hari besar Satuan biaya jasa Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Petugas kesehatan NO SATUAN BESARAN (Rp.) 1 3 42 URAIAN 42 Perkara 10.000.000,00 43 Perkara 5.000.000,00 GUBERNUR BALI, WAYAN KOSTER Satuan biaya Jasa Penyelesaian Perkara Satuan biaya Jasa Pemeriksaan Setempat ttd Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…