DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Jenis dan Persyaratan Pangkalan, Kendaraan dan Pengemudi, prioritas dan larangan, peran masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke Bali maka diperlukan sistem angkutan yang handal, aman, nyaman dan terjangkau;
c.bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan atas penyelenggaraan angkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Angkutan Pada Pangkalan di Kawasan Tertentu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); SALINAN jdih.baliprov.go.id
3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 311);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 4); jdih.baliprov.go.id MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
6.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7.Pangkalan adalah tempat di luar badan jalan yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
8.Angkutan pada Pangkalan adalah perpindahan orang/barang dari satu tempat ke tempat lain, di luar badan jalan yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan orang dan barang.
9.Kawasan Tertentu adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu.
10.Kawasan Pariwisata adalah suatu kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan jasa wisata.
11.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
12.Deleniasi adalah penggambaran hal penting dengan garis dan lambang.
13.Otorita adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.
14.Pengelola adalah orang perorangan atau Badan Hukum yang mengelola pelayanan Angkutan pada Pangkalan di Kawasan Tertentu. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN ANGKUTAN PADA PANGKALAN DI KAWASAN TERTENTU. jdih.baliprov.go.id
15.Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Provinsi dalam pengaturan pelayanan Angkutan pada Pangkalan di Kawasan Tertentu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.jenis dan persyaratan Pangkalan;
b.kendaraan dan Pengemudi;
c.prioritas dan larangan;
d.peran masyarakat;
e.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
f.sanksi administratif.

BAB II

JENIS DAN PERSYARATAN PANGKALAN

Pasal 4

Jenis Pangkalan Angkutan di Kawasan Tertentu, meliputi;

a.Pangkalan yang dikelola oleh Otorita, seperti Bandar Udara, dan Pelabuhan;
b.Pangkalan yang dikelola oleh badan Pengelola Kawasan Pariwisata; dan
c.Pangkalan yang dikelola oleh Badan Usaha, termasuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA).

Pasal 5

(1)Pangkalan Angkutan di Kawasan Tertentu harus memenuhi pesyaratan administrasi dan peryaratan teknis.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memiliki ijin Pangkalan;
2. b.memiliki kejelasan identitas;
3. c.memiliki kejelasan struktur organisasi;
4. d.memiliki kantor (domisili);
5. e.memiliki kerjasama dengan Badan Usaha yang memiliki armada berizin;
6. f.memiliki kerjasama dengan Pengelola fasilitas wisata dan pusat kegiatan/bangkitan; dan
7. g.mengajukan Deliniasi Kawasan Pangkalan. jdih.baliprov.go.id
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Pangkalan harus menyediakan:
1. a.lokasi antrian;
2. b.lahan parkir;
3. c.sistem antrian dan pemanggilan kendaraan;
4. d.sirkulasi lalu lintas;
5. e.pengaduan dan pengelolaan umpan balik;
6. f.ruang tunggu penumpang;
7. g.identitas kendaraan (berupa stiker);
8. h.petugas pengamanan Pangkalan; dan
9. i.petugas administrasi dan pengatur antrian.

Pasal 6

(1)Pengelola Pangkalan di Kawasan Tertentu wajib memiliki izin Pengelola Pangkalan.
(2)Perizinan Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
(3)Dalam penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

BAB III

KENDARAAN DAN PENGEMUDI

Pasal 7

(1)Kendaraan Angkutan yang digunakan pada Pangkalan di Kawasan Tertentu, harus melengkapi perizinan Angkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan yang digunakan harus teregistrasi di wilayah Provinsi.

Pasal 8

(1)Pengemudi Angkutan pada Pangkalan di Kawasan Tertentu, wajib memenuhi persyaratan Pengemudi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengemudi Angkutan yang berpangkalan di Kawasan Pariwisata wajib:
1. a.memiliki sertifikat Pengemudi Angkutan wisata Bali;
2. b.sehat fisik jasmani dan rohani;
3. c.memiliki kemampuan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Bali yang baik dan benar;
4. d.memiliki kemampuan pemahaman daerah tujuan wisata; dan
5. e.menggunakan pakaian busana adat Bali dalam operasional sehari-hari dan sesuai ketentuan keselamatan berkendara. jdih.baliprov.go.id

BAB IV

PRIORITAS DAN LARANGAN

Pasal 9

(1)Setiap Pangkalan di Kawasan Tertentu harus membangun sinergi melalui kerjasama dalam operasional Angkutan pada Pangkalan di Kawasan Tertentu.
(2)Angkutan umum yang bekerjasama dengan Pangkalan memiliki prioritas untuk menaikkan penumpang pada Pangkalan di Kawasan Tertentu.
(3)Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada Pangkalan adalah penerapan geofencing dengan deliniasi yang sudah ditentukan berdasarkan pengajuan deliniasi.
(4)Angkutan umum tidak dalam trayek yang tidak terdaftar pada Pangkalan dilarang untuk menaikkan penumpang di Pangkalan.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Peran masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan Angkutan meliputi:
1. a.memantau dan menjaga ketertiban pelayanan Angkutan pada Pangkalan di Kawasan Tertentu;
2. b.memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan, pelayanan Angkutan pada Pangkalan di Kawasan Tertentu; dan/atau
3. c.menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap kegiatan pelayanan Angkutan pada Pangkalan di Kawasan Tertentu.
(2)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan Usaha atau organisasi kemasyarakatan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…