DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang: -ketentuan angka 9 dihapus, angka 6, angka 12, dan angka 15 Pasal 1 diubah, serta diantara angka 52 dan angka 53 disisipkan 1 angka yakni angka 52a - mengubah ketentuan ayat (1) huruf b angka 2, dan huruf c angka 2 Pasal 8 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 11 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 16 - mengubah ketentuan Pasal 20 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 21 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f Pasal 22 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf f, Pasal 23 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 25 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf d, Pasal 26 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, Pasal 27 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf c, Pasal 28 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, Pasal 29 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 31 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf c, Pasal 32 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 33 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 35 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 36 - mengubah ketentuan ayat (1) huruf c, Pasal 39 - mengubah ketentuan Pasal 42 - mengubah ketentuan Pasal 47 ayat (7) - Lampiran I, Lampiran II, Lampiran V, dan Lampiran VI diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beberapa struktur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Provinsi tidak selaras dengan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
c.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.4 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
4.5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 8. 9. 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 61), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 9 dihapus, angka 6, angka 12, dan angka 15 Pasal 1 diubah, serta diantara angka 52 dan angka 53 disisipkan 1 angka yakni angka 52a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
8.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Asisten Pemerintahan dan Kesra adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
9.Dihapus.
10.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
11.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
12.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
13.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
14.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
15.Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Bali.
16.Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
17.Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali.
18.Biro Hukum adalah Biro Hukum Provinsi Bali.
19.Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan adalah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Bali.
20.Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Bali.
21.Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Provinsi Bali.
22.Biro Umum dan Protokol adalah Biro Umum dan Protokol Provinsi Bali.
23.Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
24.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali.
25.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
26.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
27.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
28.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
29.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
30.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
31.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
32.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
33.Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
34.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
35.Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
36.Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
37.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
38.Dinas Pemajuan Masyarakat Adat adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
39.Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
40.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
41.Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
42.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
43.Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
44.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
45.Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
46.Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
47.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
48.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
49.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
50.Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
51.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
52.Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Bali. 52a. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
53.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
54.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Bali.
2.Ketentuan ayat (1) huruf b angka 2, dan huruf c angka 2 Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Setda terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesra, membawahi :
  1. 1.Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: a) Bagian Pemerintahan, membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah; 2) Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan 3) Sub Bagian Kerjasama. b) Bagian Otonomi Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro. c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi: 1) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual; 2) Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual; dan 3) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.
  2. 2.Biro Hukum, terdiri dari: a) Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; 2) Sub Bagian Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan 3) Sub Bagian Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya. b) Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I; 2) Sub Bagian Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro. c) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum; 2) Sub Bagian Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi; dan 3) Sub Bagian HAM dan Penyuluhan Hukum.
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
  1. 1.Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri dari: a) Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi: 1) Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro; 2) Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro; dan 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam. b) Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), membawahi: 1) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 2) Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro. c) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi: 1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan 3) Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
  2. 2.Biro Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari: a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahi: 1) Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa; 2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa. b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahi: 1) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 2) Sub Bagian Pengembangan Sistem dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro. c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; 2) Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/ Jasa.
4. d.Asisten Administrasi Umum, membawahi:
  1. 1.Biro Organisasi, terdiri dari: a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi: 1) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi; 2) Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/ Kota; dan 3) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan. b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawah: 1) Sub Bagian Reformasi Birokrasi; 2) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan 3) Sub Bagian Budaya Kerja. c) Bagian Tata Laksana, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan; 2) Sub Bagian Pelayanan Publik; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  2. 2.Biro Umum dan Protokol, terdiri dari: a) Bagian Rumah Tangga, membawahi: 1) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Persuratan; dan 3) Sub Bagian Urusan Dalam. b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahi: 1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda; 2) Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset Setda; dan 3) Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Setda. c) Bagian Protokol, membawahi: 1) Sub Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan; 2) Sub Bagian Acara; dan 3) Sub Bagian Penyambutan.
(2)Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(3)Biro dipimpin Kepala Biro, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
(4)Bagian dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
(5)Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

3.Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pembinaan SMA, membawahi:
  1. 1.Seksi Kurikulum dan Pembelajaran SMA;
  2. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA; dan
  3. 3.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA.
4. d.Bidang Pembinaan SMK, membawahi:
  1. 1.Seksi Kurikulum dan Pembelajaran SMK;
  2. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK; dan
  3. 3.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK.
5. e.Bidang Pembinaan PK dan PLK, membawahi:
  1. 1.Seksi Kurikulum dan Pembelajaran PK dan PLK;
  2. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PK dan PLK; dan
  3. 3.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PK dan PLK.
6. f.Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
  1. 1.Seksi Pembinaan Guru;
  2. 2.Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan; dan
  3. 3.Seksi Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan.
7. g.Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
  1. 1.Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
  2. 2.Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
  3. 3.Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.
8. h.UPTD Dinas; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4.Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, membawahi:
  1. 1.Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan;
  2. 2.Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan; dan
  3. 3.Seksi Penyuluhan.
4. d.Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
  1. 1.Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
  2. 2.Seksi Produksi; dan
  3. 3.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
5. e.Bidang Perkebunan, membawahi:
  1. 1.Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
  2. 2.Seksi Produksi; dan
  3. 3.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
6. f.Bidang Peternakan, membawahi:
  1. 1.Seksi Produksi Peternakan;
  2. 2.Seksi Teknologi dan Pakan Ternak; dan
  3. 3.Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
7. g.Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
  1. 1.Seksi Kesehatan Hewan;
  2. 2.Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  3. 3.Seksi Lalu Lintas dan Obat Hewan.
8. h.Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Cadangan Pangan, membawahi:
  1. 1.Seksi Ketersediaan Pangan;
  2. 2.Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
  3. 3.Seksi Cadangan Pangan.
9. i.Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
  1. 1.Seksi Keamanan Pangan;
  2. 2.Seksi Pengembangan dan Konsumsi Pangan Lokal; dan
  3. 3.Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
10. j.UPTD Dinas; dan
11. k.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, membawahi:
  1. 1.Seksi Cagar Budaya;
  2. 2.Seksi Permuseuman; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.
4. d.Bidang Tradisi dan Warisan Budaya, membawahi:
  1. 1.Seksi Pelestarian Warisan Budaya;
  2. 2.Seksi Nilai Tradisi; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Tenaga, Lembaga, dan Pranata Tradisi;.
5. e.Bidang Kesenian, membawahi:
  1. 1.Seksi Seni Pertunjukan;
  2. 2.Seksi Seni Rupa dan Media; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Tenaga Kesenian.
6. f.Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan, membawahi:
  1. 1.Seksi Sejarah;
  2. 2.Seksi Restorasi, dan Pengembangan Sastra Daerah; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Tenaga, dan Lembaga Sejarah Lokal.
7. g.UPTD Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6.Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kearsipan, membawahi:
  1. 1.Seksi Pembinaan Kearsipan;
  2. 2.Seksi Pengawasan Kearsipan; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan Sistem Kearsipan dan Sumber Daya Manusia Kearsipan.
4. d.Bidang Pengelolaan Arsip, membawahi:
  1. 1.Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
  2. 2.Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Statis; dan
  3. 3.Seksi Preservasi Arsip.
5. e.Bidang Layanan Arsip, membawahi:
  1. 1.Seksi Layanan Pemanfaatan Kearsipan;
  2. 2.Seksi Layanan Edukasi Kearsipan; dan
  3. 3.Seksi Sistem Informasi Kearsipan.
6. f.Bidang Deposit, Pengembangan, Pelestarian, Layanan, dan Otomasi Perpustakaan, membawahi:
  1. 1.Seksi Deposit, Pengembangan Koleksi, dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
  2. 2.Seksi Layanan dan Otomasi Perpustakaan; dan
  3. 3.Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan.
7. g.Bidang Pembinaan, Pengawasan Perpustakaan, dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahi:
  1. 1.Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan;
  2. 2.Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
8. h.UPTD Dinas; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

7.Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Susunan organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi:
  1. 1.Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi;
  2. 2.Seksi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi.
4. d.Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM, membawahi:
  1. 1.Seksi Pengembangan Kelembagaan;
  2. 2.Seksi Pengembangan SDM Pariwisata; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan SDM Ekraf.
5. e.Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
  1. 1.Seksi Promosi;
  2. 2.Seksi Pengembangan Pasar; dan
  3. 3.Seksi Sarana Promosi dan Komunikasi Digital.
6. f.Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi:
  1. 1.Seksi Usaha Pariwisata;
  2. 2.Seksi Standar dan Sertifikasi Usaha; dan
  3. 3.Seksi Ekonomi Kreatif.
7. g.UPTD Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

8.Ketentuan ayat (1) huruf f, Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi :
  1. 1.Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
  2. 2.Seksi Standarisasi dan Sertifikasi; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan dan Produktivitas.
4. d.Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi:
  1. 1.Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
  2. 2.Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial; dan
  3. 3.Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja.
5. e.Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, membawahi:
  1. 1.Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  2. 2.Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
  3. 3.Seksi Transmigrasi.
6. f.Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi:
  1. 1.Seksi Teknik Energi dan Ketenagalistrikan;
  2. 2.Seksi Pertambangan; dan
  3. 3.Seksi Geologi Lingkungan.
7. g.UPTD Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

9.Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Susunan organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat, membawahi:
  1. 1.Seksi Kerjasama dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat;
  2. 2.Seksi Pembinaan Lembaga Adat; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat.
4. d.Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat, membawahi:
  1. 1.Seksi Pembinaan LPD;
  2. 2.Seksi Pembinaan BUPDA; dan
  3. 3.Seksi Kerjasama Perekonomian Desa Adat.
5. e.Bidang Pemajuan Hukum Adat, membawahi:
  1. 1.Seksi Pembinaan dan Registrasi Hukum Adat;
  2. 2.Seksi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Adat; dan
  3. 3.Seksi Pemasyarakatan Produk Hukum Adat.
6. f.Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat, membawahi:
  1. 1.Seksi Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa Adat;
  2. 2.Seksi Pembinaan Penataan dan Informasi Pembangunan Desa Adat; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Lembaga Tradisi.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

10.Ketentuan ayat (1) huruf d, Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Penyusunan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dan Ekosistem, membawahi:
  1. 1.Seksi Pengembangan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
  2. 2.Seksi Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan; dan
  3. 3.Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
4. d.Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
  1. 1.Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
  2. 2.Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Kehutanan; dan
  3. 3.Seksi Bina Usaha Perhutanan Sosial.
5. e.Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi:
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  2. 2.Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
  3. 3.Seksi Peningkatan Kapasitas.
6. f.Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
  1. 1.Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
  2. 2.Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
  3. 3.Seksi Pemulihan, Pemeliharaan Lingkungan, dan Perubahan Iklim.
7. g.UPTD Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

11.Ketentuan ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…