DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Keputusan Gubernur tentang Perubahan,Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
9.Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 56); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT DI BALI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 56), diubah sebagai berikut:
1.Diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 37 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6.Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 6a. Majelis Desa Adat, yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
7.Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan masyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pengelolaan Keuangan Desa Adat adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa Adat. 8a. Hibah adalah pemberian berupa uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi.
9.Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
10.Bandesa Adat atau Kubayan atau dengan sebutan lain, yang selanjutnya disebut Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
11.Patengen atau Juru Raksa atau dengan sebutan lain, yang selanjutnya disebut Patengen adalah Prajuru Desa Adat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa Adat dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.
12.Panyarikan atau Juru Tulis atau dengan sebutan lain, yang selanjutnya disebut Panyarikan adalah Prajuru Desa Adat yang mempunyai tugas penatausahaan kegiatan Desa Adat.
13.Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
14.Paruman Desa Adat atau dengan sebutan lain, yang selanjutnya disebut Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
15.Wewidangan atau Wewengkon, yang selanjutnya disebut Wewidangan Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.
16.Labda Pacingkreman Desa Adat, yang selanjutnya disebut LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di Wewidangan Desa Adat.
17.Baga Utsaha Padruwen Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat.
18.Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.
19.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
20.Keuangan Desa Adat adalah keuangan yang bersumber dari pendapatan Desa Adat dan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat melalui Baga Parahyangan, Baga Pawongan, dan Baga Palemahan.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
22.Dudukan adalah kontribusi wajib dari Krama Tamiu dan Tamiu. 22a. Standar Dudukan adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan dalam menentukan besaran kontribusi.
23.Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.
24.Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.
25.Pihak Lain adalah para pihak di luar Perguruan Tinggi dan Instansi Pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan Desa Adat.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat, yang selanjutnya disebut APB Desa Adat adalah rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa Adat.
27.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28.Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
29.Rekening Kas Desa Adat, yang selanjutnya disingkat RKDA adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa Adat yang menampung seluruh penerimaan Desa Adat dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa Adat pada Bank yang ditetapkan.
30.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
31.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
32.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
33.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana kerja belanja, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
34.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah dalam periode 1 (satu) tahun.
35.Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
36.Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
37.Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi antara Pemerintah Provinsi dengan penerima Hibah.
2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi melalui belanja Hibah.
(2)Pengalokasian APBD Semesta Berencana Provinsi melalui belanja Hibah kepada Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan secara terus menerus setiap tahun anggaran.

3.Diantara ayat (2) dan ayat (3 Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Belanja Desa Adat terdiri atas:
1. a.belanja rutin; dan
2. b.belanja program.
(2)Belanja rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat.
(2a)Belanja rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
1. a.membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat;
2. b.menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat; dan
3. c.meningkatkan pelayanan kepada Krama Desa Adat.
(3)Belanja program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penyelenggaraan kegiatan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

4.Ketentuan ayat (3) Pasal 17 dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Prajuru Desa Adat bersama Sabha Desa Adat menyusun Rancangan APB Desa Adat dengan terlebih dahulu menyerap aspirasi Krama Desa Adat melalui Paruman Desa Adat.
(2)Rancangan APB Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam pasangkepan Prajuru Desa Adat bersama Sabha Desa Adat.
(3)Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Rencana APB Desa Adat disusun berdasarkan informasi pendanaan yang bersumber pada pendapatan Desa Adat.
(2)Penyusunan Rencana APB Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada pedoman teknis Rencana APB Desa Adat.
(3)Pedoman teknis Rencana APB Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Desa Adat bersama MDA Provinsi.

6.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)Selain menyusun Rencana APB Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Desa Adat berkewajiban menyusun rencana anggaran tahunan Desa Adat untuk pendapatan Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi.
(2)Rencana anggaran tahunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kelengkapan pengajuan permohonan usulan Hibah.
(3)Penyusunan rencana anggaran tahunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada pedoman teknis penyusunan rencana anggaran tahunan Desa Adat.
(4)Pedoman teknis penyusunan rencana anggaran tahunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Desa Adat bersama MDA Provinsi.
(5)Pedoman teknis penyusunan rencana anggaran tahunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.laporan dan pertanggungjawaban.
  1. 7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pemerintah Provinsi berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk Desa Adat di Bali dalam APBD Semesta Berencana Provinsi dalam bentuk Hibah.
(2)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat.
(3)Besaran alokasi anggaran Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersifat tetap dan/atau proporsional.

8.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pendapatan Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi melalui Hibah digunakan untuk membiayai belanja rutin dan belanja program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

9.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Penyaluran Hibah Desa Adat dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKDA.
(2)Bandesa Adat mengajukan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Umum dan Protokol Sekretariat Provinsi Bali.
(3)Ketentuan tata cara pemberian Hibah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 26 diubah dan ayat (6) serta ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Bandesa Adat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan pendapatan Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi melalui Hibah kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat.
(2)Laporan pertanggungjawaban penggunaan pendapatan Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi melalui Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Laporan penggunaan pendapatan Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi melalui Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
(4)Bandesa Adat menyimpan dan mengarsipkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selaku obyek pemeriksaan.
(5)Laporan pertanggungjawaban penggunaan pendapatan Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi melalui Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.

11.Ketentuan ayat (6) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…