DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Subyek Pungutan Bagi Wisatawan Asing,Pembayaran Pungutan Oleh Wisatawan Asing,Tata Kelola Hasil Pungutan Bagi Wisatawean Asing, Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu disusun kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
5.Kebudayaan Bali, yang selanjutnya disebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai kehidupan, spiritualitas, adat, tradisi, seni-budaya, kearifan lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dimensi Niskala-Sakala.
6.Lingkungan Alam Bali, yang selanjutnya disebut Lingkungan Alam adalah kesatuan ruang Niskala-Sakala dengan semua benda, daya, keadaan yang menjadi daya tarik wisata.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Wisatawan Asing adalah setiap orang perorangan dari luar wilayah Negara Indonesia dan tidak berkewarganegaraan Indonesia yang sedang melakukan wisata di Bali.
9.Pungutan bagi Wisatawan Asing, yang selanjutnya disebut Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Wisatawan Asing kepada Pemerintah Provinsi untuk digunakan membiayai Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam.
10.Sistem Love Bali adalah aplikasi layanan digital yang dibangun Pemerintah Provinsi untuk melayani pembayaran Pungutan.
11.Pembayaran nontunai adalah sistem pembayaran melalui sarana elektronik atau digital yang tidak menggunakan uang tunai.
12.Tanda bukti pembayaran digital adalah tanda bukti sah telah dilakukannya pembayaran menggunakan uang elektronik melalui media digital, seperti Barcode, QR Code, dan sejenisnya.
13.Quick Response Code Indonesian Standard yang selanjutnya disebut QRIS adalah standar QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran.
14.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menerima setoran melalui pembayaran secara elektronik atas Pungutan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan tata cara pembayaran Pungutan untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan adanya:

a.kepastian hukum dan ketertiban bagi Wisatawan Asing terkait tata cara pembayaran Pungutan untuk pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali;
b.penyelenggaraan pembayaran Pungutan yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan mengutamakan perluasan akses; dan
c.pengelolaan hasil Pungutan untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali yang transparan dan akuntabel kepada Wisatawan Asing maupun masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.subyek Pungutan bagi Wisatawan Asing;
b.pembayaran Pungutan oleh Wisatawan Asing;
c.tata kelola hasil Pungutan Wisatawan Asing;
d.sanksi administratif; dan
e.pendanaan.

BAB II

SUBYEK PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING

Pasal 5

(1)Wisatawan Asing setiap masuk ke Bali secara langsung dari luar negeri atau secara tidak langsung melalui wilayah lainnya di Indonesia wajib membayar Pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Wisatawan Asing berwisata ke Bali, sebelum Wisatawan Asing bersangkutan meninggalkan wilayah Negara Indonesia.

Pasal 6

(1)Wisatawan Asing yang dikecualikan untuk membayar Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi;
1. a.pemegang visa diplomatik dan visa dinas;
2. b.crew pada alat angkut;
3. c.pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
4. d.pemegang visa penyatuan keluarga;
5. e.pemegang visa pelajar;
6. f.pemegang golden visa; dan
7. g.pemegang jenis visa lainnya.
(2)Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan urusan kedinasan, kewarganegaraan, dan/atau kemanfaatan bagi pembangunan Bali atau Negara Indonesia.

Pasal 7

(1)Wisatawan Asing yang dikecualikan membayar Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g, mengajukan permohonan dengan melengkapi semua persyaratan yang ditentukan dalam Sistem Love Bali.
(2)Permohonan pembebasan kewajiban membayar Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan minimal 5 (lima) hari sebelum yang bersangkutan memasuki pintu-pintu kedatangan ke Bali.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pariwisata melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima.
(4)Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Wisatawan Asing bersangkutan melalui Sistem Love Bali.

Pasal 8

Dalam hal terdapat perubahan pengecualian pembayaran dan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PEMBAYARAN PUNGUTAN OLEH WISATAWAN ASING

Pasal 9

(1)Pembayaran Pungutan oleh Wisatawan Asing dilakukan secara nontunai (cashless) melalui sarana pembayaran elektronik.
(2)Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Love Bali atau dengan sistem lain yang terintegrasi dengan Sistem Love Bali, dengan mengisi data meliputi:
1. a.nama;
2. b.nomor paspor;
3. c.email; dan
4. d.tanggal kedatangan.
(3)Sistem Love Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan metode pembayaran yang terintegrasi dengan Bank Persepsi.

Pasal 10

(1)Pemerintah Provinsi menunjuk Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), yang mampu bekerja sama dalam memfasilitasi pembayaran Pungutan melalui Sistem Love Bali.
(2)Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…