DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 20 Tahun 2023

Nomor: 20
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Tata Cara Pendaftaran,Verifikasi dan Peregristarian Baga Utsaha padruen Desa Adat,Tata Cara Pendaftaran Verifikasi dan Perigistrasian Badan Usaha Milik Desa Adat, Dewan Komisioner Saka Bali,Tata Cara Pengenaan Sanksi.Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4);
7.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN, MEKANISME, DAN PENDIRIAN BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut Dinas PMA adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan Pemajuan Masyarakat Adat Bali.
5.Desa Adat adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
6.Baga Utsaha Padruwen Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah Unit Usaha Milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan Hukum Adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat.
7.Sabha Perekonomian Adat Bali, yang selanjutnya disebut SAKA Bali adalah lembaga otoritas perekonomian Adat Bali yang memiliki tugas pokok dan kewenangan pembinaan dan pengawasan dengan cara menata, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi adat pada sektor keuangan dan sektor riil di Desa Adat.
8.Panureksa adalah Krama Desa Adat yang diberikan tugas dan wewenang oleh Prajuru Desa Adat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BUPDA.
9.Pangoreg adalah Krama Desa Adat yang diberikan tugas dan wewenang oleh Prajuru Desa Adat untuk melaksanakan tata kelola usaha BUPDA.
10.Majelis Desa Adat, yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, Hukum Adat dan ekonomi adat.
11.Bandesa Adat atau Kubayan atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
12.Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
13.Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
14.Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.
15.Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.
16.Pararem BUPDA adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat yang mengatur hal-hal berkaitan dengan kegiatan perekonomian sektor riil di Desa Adat.
17.Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan peregistrasian pendirian BUPDA untuk memperkuat Desa Adat di Bali sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum dalam pendirian dan pengelolaan BUPDA;
2. b.mendorong dan mempercepat pendirian BUPDA;
3. c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUPDA; dan
4. d.menjamin keberlanjutan keberadaan BUPDA.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.tata cara pendaftaran, verifikasi, dan peregistrasian BUPDA;
b.tata cara pendaftaran, verifikasi, dan peregistrasian unit usaha milik Desa Adat;
c.Dewan Komisioner SAKA Bali; dan
d.tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PEREGISTRASIAN BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT

Pasal 4

(1)BUPDA yang telah didirikan oleh Desa Adat harus didaftarkan di MDA Provinsi.
(2)Pendaftaran BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Prajuru Desa Adat dengan mengajukan permohonan pendaftaran pendirian BUPDA kepada MDA Provinsi.
(3)Permohonan pendaftaran pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.persetujuan Krama Desa Adat yang dituangkan dalam berita acara Paruman Desa Adat;
2. b.Pararem BUPDA;
3. c.struktur organisasi BUPDA;
4. d.susunan keanggotaan personalia Pangoreg dan Panureksa; dan
5. e.surat keterangan unit usaha yang dikelola.

Pasal 5

MDA Provinsi mencatat pendaftaran BUPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam buku register pendaftaran BUPDA.

Pasal 6

(1)MDA Provinsi berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melaksanakan verifikasi pendirian BUPDA.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran pendirian BUPDA.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, MDA Provinsi membentuk tim verifikasi pendirian BUPDA dengan Keputusan MDA Provinsi.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
1. a.MDA Provinsi;
2. b.Dinas PMA; dan
3. c.perguruan tinggi.
(3)Unsur perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memiliki kualifikasi kompetensi dan pengalaman praktis di bidang kewirausahaan.

Pasal 8

MDA Provinsi melaksanakan validasi lapangan/faktual untuk memastikan kebenaran kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran pendirian BUPDA berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

(1)Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, MDA Provinsi menerbitkan Keputusan pendirian BUPDA.
(2)Keputusan Pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sertifikat pendirian BUPDA.
(3)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh MDA Provinsi.

Pasal 10

(1)Dinas PMA melaksanakan registrasi pendirian BUPDA.
(2)Registrasi pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.MDA Provinsi menyampaikan keputusan pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kepada Dinas PMA;
2. b.Keputusan pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan surat pengantar dari MDA Provinsi; dan
3. c.atas dasar pertimbangan pemenuhan keputusan pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan surat pengantar dari MDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas PMA mengeluarkan tanda bukti registrasi pendirian BUPDA.
(3)Format tanda bukti registrasi pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Tanda bukti registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Kepala Dinas PMA dan disampaikan kepada MDA Provinsi dan Bandesa Adat/Sebutan Lain.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PEREGISTRASIAN BADAN USAHA MILIK DESA ADAT ATAU UNIT USAHA MILIK DESA ADAT

Pasal 11

(1)Badan usaha milik Desa Adat atau unit usaha milik Desa Adat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini harus mendapat persetujuan Paruman Desa Adat untuk menjadi BUPDA.
(2)Persetujuan Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara Paruman Desa Adat.
(3)Prajuru Desa Adat mendaftarkan badan usaha milik Desa Adat atau unit usaha milik Desa Adat yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada MDA Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk mendapatkan pengukuhan.
(4)Badan usaha milik Desa Adat atau unit usaha milik Desa Adat dinyatakan sah berdiri menjadi BUPDA setelah mendapatkan tanda bukti registrasi dari Dinas PMA.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…