DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender; Kelompok Kerja, Focal Point Dan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender; Perencanaan Dan Penganggaran; Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan;Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463); Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346); Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175); Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
6.Perspektif Gender adalah sudut pandang untuk memahami dan menganalisis nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
7.Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan Gender.
8.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan Gender melalui integrasi Perspektif Gender ke dalam pembangunan di Daerah.
9.Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki, untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan di Daerah.
10.Analisis Gender adalah cara yang sistematis dalam mengkaji perbedaan kebutuhan dan hambatan antara perempuan dan laki-laki, serta dampak penyelenggaraan pemerintahan di Daerah terhadap perempuan dan laki-laki.
11.Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan Pembangunan.
12.Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference yang selanjutnya disebut KAK/TOR adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi gambaran umum dan uraian latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan (input) dan hasil (output) kegiatan.
13.Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat, antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
14.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
15.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
16.Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
17.Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
18.Tim Driver Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim Driver PPRG adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.
19.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
20.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.
21.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang berisi rencana dan estimasi pengeluaran keuangan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi dalam satu tahun anggaran.
22.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan daerah sebagai melaksanakan strategi pedoman dalam upaya pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 2

(1)RAD PUG meliputi:
1. a.regulasi kebijakan penyelenggaraan PUG;
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
3. c.penguatan kelembagaan PUG; dan
4. d.penguatan peran serta masyarakat.
(2)Regulasi kebijakan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu keberadaan regulasi yang berkaitan dengan PUG dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan surat edaran.
(3)PUG dalam siklus pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PUG harus terintegrasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah, dan tersusunnya anggaran yang responsif Gender.
(4)Penguatan kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu adanya penguatan kelembagaan PUG sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan PUG di Daerah yang tercermin dari keberadaan sarana dan prasarana, serta efektivitas kerja Pokja PUG, Focal Point PUG, dan Tim Driver PPRG Daerah.
(5)Penguatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu dalam pelaksanaan PUG diperlukan partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan akademisi.

Pasal 3

(1)RAD PUG disusun dengan sistematika, meliputi:
1. a.aspek yang memuat kategori dan indikator prasyarat pelaksanaan PUG;
2. b.kondisi saat ini yang menunjukan hasil pencapaian oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG;
3. c.rencana aksi yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
4. d.penanggung jawab yang memuat Perangkat Daerah dalam pelaksanaan aksi dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian target aksi PUG;
5. e.instansi terkait dalam mendukung dan bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi PUG;
6. f.kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa; dan
7. g.output yang dicapai yaitu memuat barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan, program, dan kebijakan.
(2)RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG dilaporkan oleh Pokja PUG kepada Gubernur.

BAB III

KELOMPOK KERJA, FOCAL POINT DAN TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan Pokja PUG terdiri dari:
1. a.penanggung jawab yaitu Gubernur;
2. b.koordinator yaitu kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
3. c.sekretaris yaitu kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
4. d.anggota terdiri dari seluruh kepala Perangkat Daerah.
(2)Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

Pasal 6

(1)Focal Point dibentuk di setiap Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
(2)Focal Point sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.membantu pengambil kebijakan unit dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat kesenjangan Gender;
2. b.mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mereviu dan memperbaiki kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih berspektif Gender;
3. c.memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitivitas Gender, pelatihan Analisis Gender dan mengembangkan jaringan kerja Gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi atau unit kerjanya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
4. d.mengupayakan terselenggaranya Analisis Gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
5. e.menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan dan program pelaksanaan yang tersirat dalam rencana kerja satuan kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja jangka menengah;
6. f.ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokja PUG; dan
7. g.membuat laporan kerja secara periodik kepada Pokja PUG.
(3)Fungsi Focal Point meliputi:
1. a.sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep PUG, kesetaraan dan keadilan Gender serta program pembangunan;
2. b.sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring PUG di lingkungan kerjanya dan/atau sektor kerjanya; dan
3. c.sebagai pelaksana setiap kegiatan pembangunan yang Responsif Gender.

Pasal 7

(1)Tim Driver PPRG Daerah dibentuk oleh Pokja PUG.
(2)Tim Driver PPRG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu pelaksanaan PUG dan melakukan analisis perencanaan dan ARG di Daerah.
(3)Susunan keanggotaan Tim Driver PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 8

(1)Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Daerah yang Responsif Gender.
(2)Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
(3)Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui GAP terhadap permasalahan, tantangan dan isu Gender yang terjadi di masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di setiap Perangkat Daerah.
(4)Perangkat Daerah berkewajiban menyerahkan Dokumen GAP yang diserahkan oleh setiap Perangkat Daerah pada saat verifikasi dokumen RKA.
(5)Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja dan rencana strategis setiap Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1)Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun ARG sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan.
(2)Prinsip penyusunan ARG yaitu:
1. a.ARG bukan program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki;
2. b.ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki;
3. c.ARG tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan; dan
4. d.ARG bukan berarti jumlah program dan alokasi dana sebesar 50% (lima puluh persen) untuk perempuan dan 50% (lima puluh persen) untuk laki-laki dalam setiap kegiatan.
(3)Penyusunan ARG dilakukan melalui GBS.
(4)ARG dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja dan rencana strategis setiap Perangkat Daerah.
(5)Penyusunan GBS meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:
1. a.tahap analisis situasi;
2. b.tahap penyusunan KAK/TOR; dan
3. c.penyusunan GBS.
(6)Perangkat Daerah berkewajiban menyerahkan Dokumen GBS pada saat pelaksanaan verifikasi dokumen RKA.

Pasal 10

Mekanisme dan tahapan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan PPRG Daerah dilaksanakan untuk mengetahui proses pelaksanaannya serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…