DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 21 Tahun 2018

Nomor: 21
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3 Perhitungan BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perbedaan merk dan spesifikasi kendaraan, perubahan besaran upah tenaga kerja, harga bahan bakar minyak dan suku cadang serta perbedaan jarak tempuh masing-masing koridor maka perlu ditetapkan Besaran Biaya Operasi Kendaraan Angkutan Umum Trans Sarbagita;
c.bahwa untuk dapat memperoleh besaran biaya yang wajar dan mencakup seluruh komponen maka perlu adanya pengaturan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Bus Trans Sarbagita;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Angkutan Umum Trans Sarbagita; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
6.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TRANS SARBAGITA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Gubernur adalah Gubernur Bali.
2.Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
3.Angkutan Umum Trans Sarbagita adalah penyelenggaraan jasa angkutan penumpang umum yang melayani trayek-trayek yang telah ditetapkan sebagai Jaringan Trayek Angkutan Umum Trans Sarbagita.
4.Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara dan teratur.
5.Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan Orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
6.Perjalanan satu arah yang selanjutnya disingkat TRIP adalah satu kali perjalanan pada suatu koridor dari awal hingga akhir rute/lintasan yang telah ditetapkan.
7.Perjalanan dua arah yang selanjutnya disingkat RIT adalah satu kali perjalanan bolak balik dalam satu koridor dari awal hingga akhir dan kembali ke awal rute/lintasan yang telah ditetapkan.
8.Frekwensi adalah jumlah RIT dalam kurun waktu tertentu (per hari).
9.Siap Guna yang selanjutnya disingkat SG adalah sejumlah kendaraan yang disiapkan untuk pelayanan angkutan penumpang umum, termasuk kendaraan yang sedang dalam perawatan di bengkel.
10.Siap Guna Operasi yang selanjutnya disingkat SGO adalah sejumlah kendaraan yang secara teknis telah diperiksa dan dinyatakan laik jalan oleh petugas teknis tetapi kelengkapan administratif belum sempurna.
11.Siap Operasi yang selanjutnya disingkat SO adalah sejumlah kendaraan yang beroperasi langsung untuk memproduksi jasa angkutan.
12.Biaya Operasi Kendaraan yang selanjutnya disingkat BOK adalah besaran biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan per-kilometer layanan angkutan, terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.
13.Biaya Langsung yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan produk jasa yang dihasilkan.
14.Biaya Tidak Langsung adalah biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk jasa yang dihasilkan.
15.Kilometer Tempuh adalah penjumlahan dari Kilometer Operasi dan Kilometer Kosong untuk seluruh kendaraan yang beroperasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
16.Kilometer Operasi adalah jarak tempuh produksi kendaraan dalam melayani angkutan penumpang sesuai trayek yang telah ditetapkan dan dihitung berdasarkan perkalian antara panjang trayek dan frekwensi selama periode operasi (per hari, per bulan, atau per tahun).
17.Kilometer Kosong adalah jarak tempuh non produksi yang muncul sebelum kendaraan beroperasi (jarak tempuh dari pool kendaraan ke halte awal keberangkatan) dan setelah kendaraan beroperasi (jarak tempuh dari halte akhir ke pool kendaraan).
18.Biaya Pembelian Layanan adalah biaya angkutan yang dihitung berdasarkan hasil perkalian antara Kilometer Tempuh dikurangi dengan pemotongan kilometer tempuh akibat sanksi SPM (jika ada), dikali dengan BOK.
19.Koridor adalah trayek-trayek angkutan umum yang telah ditetapkan sebagai Trayek Angkutan Umum Trans Sarbagita berdasarkan Keputusan Gubernur.
20.Hari operasi kendaraan per tahun adalah jumlah hari operasi kendaraan selama satu tahun rata-rata selama 300 hari atau sebesar 82,2% dari total hari kalender dalam satu tahun.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Trans Sarbagita merupakan angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) dalam trayek tetap dan teratur dengan menggunakan mobil bus.
(2)Metode atau cara penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Trans Sarbagita.
(3)Seluruh biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung, dihitung sebagai BOK yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
(4)Standar operasional dan biaya yang digunakan dalam perhitungan biaya operasi kendaraan harus memperhatikan tingkat akurasi, kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan.
(5)Untuk menjamin kelangsungan layanan angkutan umum Trans Sarbagita maka besaran biaya operasional kendaraan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Perhubungan dengan mempertimbangkan kondisi teknis kendaraan dan perubahan harga yang berlaku.
(6)Jika terjadi perubahan terhadap komponen biaya operasi kendaraan yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20% dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka evaluasi dapat dilakukan sebelum periode 6 (enam) bulan.

BAB II

PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN

Pasal 3

(1)Perhitungan BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi seluruh komponen biaya operasional kendaraan baik langsung maupun tidak langsung dikalikan dengan kilometer tempuh dan dapat ditambah maksimum 10% untuk jasa pengelolaan, dengan rumus “BOK x Kilometer Tempuh x 1,10”.
(2)Produksi RIT dihitung dengan rumus : SO x frekwensi x hari operasi (per-hari, per-bulan atau per-tahun).
(3)Kilometer Tempuh Per tahun dihitung dengan rumus RIT/hari x 300 hari operasi/tahun x km/RIT) + (hari operasi/tahun x kilometer kosong).

Pasal 4

(1)Struktur perhitungan BOK bus Trans Sarbagita meliputi :
1. a.Biaya Langsung
  1. 1.penyusutan kendaraan,
  2. 2.bunga modal kendaraan,
  3. 3.gaji/upah Awak bus (sopir dan kondektur);
  4. 4.tunjungan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, pakaian dinas dan tunjangan kerja operasi (TKO)
  5. 5.bahan bakar minyak (BBM);
  6. 6.ban,
  7. 7.service kecil,
  8. 8.service besar,
  9. 9.overhaul,
  10. 10.penambahan oli,
  11. 11.suku cadang dan bodi,
  12. 12.cuci bus,
  13. 13.retribusi terminal;
  14. 14.STNK/pajak kendaraan,
  15. 15.KIR,; dan
  16. 16.asuransi kendaraan.
2. b.Biaya tidak langsung Meliputi biaya pegawai selain awak kendaraan yang terdiri dari :
  1. 1.gaji/upah; dan
  2. 2.tunjangan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan pakaian dinas.
3. c.Biaya pengelolaan
  1. 1.penyusutan bangunan kantor, pool dan bengkel;
  2. 2.penyusutan inventaris/alat kantor dan sarana bengkel;
  3. 3.biaya administrasi kantor;
  4. 4.biaya pemeliharaan kantor, pool dan bengkel;
  5. 5.biaya listrik, air, telepon dan telegram;
  6. 6.pajak perusahaan;
  7. 7.izin trayek, izin usaha;
  8. 8.biaya pemasaran; dan
  9. 9.lain-lain;
(2)Struktur Perhitungan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Contoh perhitungan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 5 April 2018 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 5 April 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 21

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…