Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 21 Tahun 2023
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Pasal 3 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pasal 3 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 16.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2); 17.Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026.
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 17 April 2023 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 17 April 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 21 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 � 1 eatai Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik ft{:;t menggunakan sertinkat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE � I eatai. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik ~l{:;' menggunakan sertifkat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026
GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang menginstruksikan agar seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, yang disusun untuk menterjemahkan arah pembangunan daerah, sebagaimana menjadi penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Bali dalam jangka 3 (tiga) tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yang dituangkan ke dalam program/kegiatan perencanaan pembangunan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja dan penganggaran tahunan Bappeda Provinsi Bali. Proses penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, hingga penyusunan Rancangan Akhir Renstra. Penyusunan Renstra Bappeda Telah dimulai sejak dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 6926 Tahun 2022 tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Tahapan dan Tata Cara penyusunan Renstra Bappeda Tahun Tahun 2024-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, dimana dalam tahapan penyusunan RPD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan, sesuai Gambar berikut: Gambar I.1 Tata Cara Penyusunan RPD dan Renstra Berdasarkan lampiran Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tahapan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bali dilakukan secara simultan dengan Penyusunan RPD Provinsi Bali, melalui tahapan Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Renstra, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan Renstra. Sesuai gambar dibawah : Gambar I.2 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bali 0 PERSIAPAN PENYUSUNAN RAN CAN GAN 0 FORUM PD/KP 0 PERUMUSAN RANKHIR 0 FASILITASI RANKHIR 0 PENETAPAN dilaksanakan sesuai kondisi daer ah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi Disampaikan kepada DPRD paling lambat satu minggu setelah ditetapkan Fasilitasi Penyempurnaan I Rancangan = Akhir RPD Ranperkada Provinsi l Oleh Rancangan Mendagri Akhir RPD Ditetapkan menjadi Kab./Kota Perkada Oleh l Gubernur Rancangan Akhir Renstra PD Melibatkan DPRD Berita Acara Forum KP/PD Rancangan Renstra PD Tahun 2024-2026 Rancangan RPO Tahun 2024-202° -, ."·. • Forum l l : Konsultasi ; } Publik! : ..Z... ram ✓··• ·· t • 2 Rancangan RPD Forum p Konsultasi Publik RPD • Rancangan Akhir RPD • Penetapan RPD SE KDH Rancangan Renstra l Pelaksanaan Forum Renstra PD dan Penyusunan Rancangan Renstra PD • Persiapan Rancangan Renstra PD Penvesuaian Rencangan Renstra Rancangan Akhir Renstra PD J. Penyempumaan Rencana Akhir Renstra Tidak Sesuai Penetapan Renstra PD 0 PERSIAPAN PENYUSUNAN RAN CAN GAN 0 FORUM PD/KP 0 PERUMUSAN RANKHIR 0 FASILITASI RANKHIR 0 PENETAPAN dilaksanakan sesuai kondisi daer ah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi Disampaikan kepada DPRD paling lambat satu minggu setelah ditetapkan Fasilitasi Penyempurnaan I Rancangan = Akhir RPD Ranperkada Provinsi l Oleh Rancangan Mendagri Akhir RPD Ditetapkan menjadi Kab./Kota Perkada Oleh l Gubernur Rancangan Akhir Renstra PD Melibatkan DPRD Berita Acara Forum KP/PD Rancangan Renstra PD Tahun 2024-2026 Rancangan RPO Tahun 2024-202° -, ."·. • Forum l l : Konsultasi ; } Publik! : ..Z... ram ✓··• ·· t • 2 Rancangan RPD Forum p Konsultasi Publik RPD • Rancangan Akhir RPD • Penetapan RPD SE KDH Rancangan Renstra l Pelaksanaan Forum Renstra PD dan Penyusunan Rancangan Renstra PD • Persiapan Rancangan Renstra PD Penvesuaian Rencangan Renstra Rancangan Akhir Renstra PD J. Penyempumaan Rencana Akhir Renstra Tidak Sesuai Penetapan Renstra PD 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bali tahun 2024-2026 adalah:
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah:
Tujuan Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah:
1.4. Sistematika Penulisan Sebagaimana diamanatkan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022, Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Bali disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan Pada bab ini memuat:
BAB II : Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi Bali Pada bab ini memuat:
BAB III : Permasalahan Dan Isu Strategis Bappeda Provinsi Bali Pada bab ini memuat:
Perumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Bali untuk mencapai target-target kinerja yang telah dirumuskan. BAB VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Pada bab ini memuat rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif dari tiap program/kegiatan Bappeda Provinsi Bali. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pada bab ini memuat: Penentuan Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama Kepala Bappeda Provinsi Bali. BAB VIII : PENUTUP BAB VIII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 memuat rencana strategis daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Penyusunan Renstra ini telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, analisis kondisi dan isu-isu strategis Perangkat Daerah, serta program prioritas yang bersifat strategis. Renstra ini merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Renstra dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penjabaran program, kegiatan, dan sub kegiatan serta menentukan arah kebijakan pembangunan Perangkat Daerah dalam tiga tahun kedepan, dalam pelaksanaannya dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intensif serta komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran Renstra yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya juga dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan, dan hasil kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
Membuka PDF…