DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 22 Tahun 2020

Nomor: 22
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, tunjangan hari raya, pemberian tunjangan hari raya, waktu pembayaran tunjangan Hari raya, tata cara pembayaran, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN jdih.baliprov.go.id
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 11). jdih.baliprov.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
5.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
6.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali berdasarkan SPM.

BAB II

TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada:
1. a.PNS;
2. b.penerima gaji terusan yang meninggal dunia dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat bekerja diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan; dan
3. c.Calon PNS.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
2. b.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
3. c.fungsional ahli madya;
4. d.fungsional ahli muda;
5. e.fungsional ahli pertama; jdih.baliprov.go.id
6. f.fungsional mahir;
7. g.fungsional terampil;
8. h.fungsional pemula; dan
9. i.pelaksana.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada:

a.Gubernur dan Wakil Gubernur;
b.PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
c.direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi;
d.PNS dalam jabatan fungsional ahli utama;
e.pimpinan, wakil dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
f.PNS yang sedang cuti diluar tanggungan Negara; dan
g.PNS yang tengah bertugas di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

(1)Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum. jdih.baliprov.go.id

Pasal 6

(1)Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
(2)Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

BAB IV

WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 8

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara Umum Daerah).
(2)SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
(3)Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya. jdih.baliprov.go.id

Pasal 11

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…