DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Gambaran Umum; Peraturan Internal Korporasi; Dewan Pengawas; Pejabat Pengelola Rumah Sakit: Satuan pengawas Internal; Kelompok Layanan; Kelompok Penunjang; Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan; Peraturan Internal Staf Medis; Peraturan Internal Staf Keperawatan; Peraturan Internal Staf Tenaga Kesehatan lainnya; Pengelolaa Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit; Kebijakan, Pedoman, Panduan, dan Prosedur; Kerja Sama atau Kontrak; Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja; Tuntutan hukum; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (1) huruf r, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah Sakit berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088);
15.Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
16.Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
7.Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
8.Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan Pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
9.Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disebut RSBM adalah Rumah Sakit Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11.Pola Tata Kelola adalah tata kelola Rumah Sakit yang menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia.
12.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13.Dokumen Pola Tata Kelola adalah peraturan internal pada Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan tranparansi.
14.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Rumah Sakit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Rumah Sakit.
16.Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit.
17.Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
18.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut DPA Rumah Sakit adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Biaya, proyeksi arus kas, jumlah, dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Rumah Sakit.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi Bali adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
20.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
21.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
22.Pejabat Pengelola adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pengelola Rumah Sakit.
23.Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifıkasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
24.Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi peraturan internal korporasi, staf medis, staf keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya.
25.Peraturan Internal Korporasi adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di Rumah Sakit.
26.Peraturan Internal Staf Medis adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme staf medis di Rumah Sakit.
27.Peraturan Internal Staf Keperawatan adalah aturan yang mengatur tata kelola keperawatan untuk menjaga profesionalisme staf keperawatan di Rumah Sakit.
28.Peraturan Internal Staf Tenaga Kesehatan Lainnya adalah aturan yang mengatur tata kelola tenaga kesehatan lainnya untuk menjaga profesionalisme staf tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit.
29.Pemilik Rumah Sakit adalah Pemerintah Provinsi.
30.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
31.Direksi adalah organ Rumah Sakit yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Rumah Sakit untuk kepentingan Rumah Sakit sesuai dengan maksud dan tujuan Rumah Sakit.
32.Kepala Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat tinggi pratama yang ditugaskan sebagai Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali .
33.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit yang juga merupakan Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
34.Wakil Direktur adalah pejabat struktural yang berada di bawah Direktur yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur.
35.Bidang adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur yang dipimpin oleh Kepala Bidang.
36.Bagian adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur yang dipimpin oleh Kepala Bagian.
37.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
38.Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di Rumah Sakit.
39.Komite adalah wadah profesional nonstruktural yang memiliki otoritas dalam mengawal mutu Pelayanan Kesehatan berbasis keselamatan pasien, pengorganisasian staf medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, etik dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Komite Mutu, Komite Pengendalian Resisten Antimikroba (PPRA), Komite Etik Penelitian Kesehatan, Komite Farmasi Terapi, Komite Rekam Medis.
40.Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit.
41.Instalasi adalah unit pelayanan yang meyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian Rumah Sakit.
42.Unit adalah unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di lingkungan RSBM.
43.Instalasi Gawat Darurat, yang selanjutnya disingkat IGD adalah satu bagian dari tempat Pelayanan Kesehatan yang melayani pelayanan awal dari kasus kegawatdaruratan.
44.Sarana dan Prasarana adalah sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Rumah Sakit.
45.Central Sterilization Supply Department yang selanjutnya disingkat CSSD adalah pengelolaan sterilisasi peralatan kesehatan untuk pengendalian infeksi di Rumah Sakit.
46.Dokter adalah Dokter dan/atau Dokter spesialis yang melakukan pelayanan di Rumah Sakit.
47.Sub Komite adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite Medik, yang bertugas untuk mengatasi masalah khusus, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usul Komite Medik.
48.Kewenangan Klinis adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan Penugasan Klinis.
49.Penugasan Klinis adalah penugasan Direktur kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit berdasarkan daftar Kewenangan Klinis yang telah ditetapkan baginya.
50.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan Kewenangan Klinis.
51.Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disingkat SPO adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja tim tertentu.
52.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan menimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat sekitar fasilitas Pelayanan Kesehatan.
53.Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki Kewenangan Klinis (untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis tersebut.
54.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
55.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSBM dalam pengelolaan Rumah Sakit dan menyusun kebijakan operasional Rumah Sakit.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan organisasi Rumah Sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik;
2. b.tercapainya kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi sebagai pemilik Rumah Sakit, pejabat pengelola dan staf medik; dan
3. c.tertatanya penerapan profesionalisme yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang sesuai standar di Rumah Sakit.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.Gambaran umum;
b.Peraturan Internal Korporasi;
c.Dewan Pengawas;
d.Pejabat pengelola Rumah Sakit;
e.SPI;
f.Kelompok layanan;
g.Kelompok penunjang;
h.Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK);
i.Peraturan Internal Staf Medis;
j.Peraturan Internal Staf Keperawatan;
k.Peraturan Internal Staf Tenaga Kesehatan Lainnya;
l.Pengelolaan lingkungan dan limbah Rumah Sakit;
m.Kebijakan, pedoman, panduan, dan prosedur;
n.Kerjasama atau kontrak;
o.Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan penilaian kinerja; dan
p.Tuntutan hukum.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Pasal 4

(1)Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.
(2)Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah.
(3)RSBM merupakan Rumah Sakit Umum Kelas B.
(4)Logo RSBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Alamat Rumah Sakit adalah Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 548 Sanur – Denpasar, Bali, Telp. (0361) 243350, alamat email_: rsudbalimandara@gmail.com.

Pasal 5

(1)Visi Rumah Sakit, yaitu menjadi Rumah Sakit berstandar Internasional yang terkemuka di Indonesia berlandaskan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
(2)Perubahan visi Rumah Sakit melibatkan masyarakat melalui stakeholder terkait.
(3)Misi Rumah Sakit meliputi:
1. a.memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, bermutu, terjangkau, berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien dengan sistem tata kelola rumah sakit yang efektif, efisien serta akuntabel melalui digitalisasi yang terintegrasi;
2. b.menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkualitas, inovatif serta berkelanjutan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan professional;
3. c.menyediakan sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit yang berkualitas sesuai standar dan perkembangan teknologi; dan
4. d.meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai.
(4)Moto Rumah Sakit yaitu CAKRA yang memiliki makna dan arti, sebagai berikut:
1. a.C : cepat, merupakan keakuratan waktu dan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. b.b . A : aman, memberikan rasa aman terhadap pasien, keluarga, petugas kesehatan dan lingkungan;
3. c..K : komunikatif, keterbukaan dalam memberikan informasi pelayanan;
4. d..R : ramah, adalah sifat santun harus diberikan dalam setiap pelaksanaan pelayanan; dan
5. e.e . A : akuntabel, merupakan pertanggungjawaban secara terukur dalam pelaksanaan tugas-tugas baik secara terukur baik secara kuantitas serta kualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 6

(1)Struktur organisasi Rumah Sakit, terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Wakil Direktur;
3. c.Bidang;
4. d.Bagian;
5. e.SPI;
6. f.Komite;
7. g.KSM;
8. h.Instalasi; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Pelayanan Rumah Sakit, terdiri dari:
1. a.Pelayanan Rawat Jalan/Poliklinik, terdiri dari:
  1. 1.Poliklinik Obgyn (Obstetri & Ginekologi);
  2. 2.Poliklinik Penyakit Dalam (Interna);
  3. 3.Poliklinik Geriatri (Lotus);
  4. 4.Poliklinik Kulit Kelamin;
  5. 5.Poliklinik Paru;
  6. 6.Poliklinik Mata;
  7. 7.Poliklinik Telinga Hidung Tenggorokan (THT);
  8. 8.Poliklinik Anak dan Tumbuh Kembang;
  9. 9.Poliklinik Rehabilitasi Medik (Fisioterapi, Terapi Wicara, Ortostik Prostetik);
  10. 10.Poliklinik Saraf;
  11. 11.Poliklinik Psikologi Klinis;
  12. 12.Poliklinik Bedah Onkologi;
  13. 13.Poliklinik Jantung;
  14. 14.Poliklinik Anastesi;
  15. 15.Poliklinik Gigi dan Mulut;
  16. 16.Poliklinik Peridonsia;
  17. 17.Poliklinik Konservasi Gigi;
  18. 18.Poliklinik Bedah Mulut;
  19. 19.Poliklinik Jiwa;
  20. 20.Poliklinik Gizi Klinik;
  21. 21.Poliklinik Lembayung/ VCT;
  22. 22.Poliklinik Triage/PINERE (Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-emerging Disease);
  23. 23.Poliklinik Kesehatan Tradisional;
  24. 24.Poliklinik Bedah Plastik;
  25. 25.Poliklinik Bedah Umum;
  26. 26.Poliklinik Bedah Digestif;
  27. 27.Poliklinik Bedah Orthopedi;
  28. 28.Poliklinik Bedah Tulang Belakang;
  29. 29.Poliklinik Paliatif;
  30. 30.Poliklinik Bedah Urologi;
  31. 31.Poliklinik Bedah Syaraf;
  32. 32.Poliklinik Cakratama;
  33. 33.Poliklinik Bedah Toraks Kardiovaskular;
  34. 34.Poliklinik Bedah Minor; dan
  35. 35.Poliklinik Spectra.
2. b.Pelayanan Rawat Inap dan Intensif, terdiri dari:
  1. 1.Rawat Inap Jepun;
  2. 2.Rawat Inap Sandat;
  3. 3.Rawat Inap Cempaka;
  4. 4.Rawat Inap Tunjung;
  5. 5.Rawat Inap Kasuari;
  6. 6.Rawat Inap Merak;
  7. 7.Rawat Inap Cendrawasih;
  8. 8.Ruang Perinatologi;
  9. 9.Ruang ICU;
  10. 10.Ruang ICVCU;
  11. 11.Ruang HCU;
  12. 12.Ruang NICU;
  13. 13.Ruang PICU; dan
  14. 14.Stroke Corner.
3. c.Pelayanan Rawat Inap Isolasi;
4. d.Pelayanan Gawat Darurat 24 (dua puluh empat) jam, terdiri dari:
  1. 1.Ruang Triage;
  2. 2.Ruang Transit;
  3. 3.Ruang Isolasi IGD, Ruang Isolasi TB;
  4. 4.Ruang Observasi;
  5. 5.Ruang Resusitasi Jantung dan Paru;
  6. 6.Ruang Tindakan;
  7. 7.Ruang Kebidanan;
  8. 8.Ruang Resusitasi Neonatus;
  9. 9.Ruang Tunggu; dan
  10. 10.Ambulans 24 (dua puluh empat) jam.
5. e.Pelayanan Bedah Operasi, terdiri dari:
  1. 1.5 (lima) Kamar Operasi dengan Modular Operating Theater (MOT); dan
  2. 2.1 (satu) Kamar Operasi IGD.
6. f.Pelayanan Lainnya, terdiri dari:
  1. 1.Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu;
  2. 2.Pelayanan Dialisis, terdiri dari :
7. a.Hemodialisis;
8. b.CAPD; dan
9. c.Poliklinik Nefrologi;
  1. 3.Pelayanan Kosmetik Medik (Kosmedik);
  2. 4.Pelayanan Dental Estetik;
  3. 5.Pelayanan Laktasi;
  4. 6.Medical Check Up; dan
  5. 7.Pelayanan Kanker Terpadu, terdiri dari: a) Kemoterapi; b) Poliklinik Kanker Terpadu: 1) Bedah Onkologi; 2) Hematologi; 3) Onkologi Radiasi; dan 4) Onkologi Ginekologi. c) Onkologi Radiasi yaitu Brakiterapi. d) Kedokteran Nuklir Teranostik Molekuler: 1) Poliklinik Kedokteran Nuklir Teranostik Molekuler; 2) SPECT CT Scan; 3) Laboratorium IN VITRO; 4) Rawat Inap Isolasai Radioaktif; dan 5) PET CT.
  6. 8.Pelayanan Jantung dan Vaskuler Terpadu.
10. g.Pelayanan Penunjang, terdiri dari:
  1. 1.Farmasi 24 (dua puluh empat) jam;
  2. 2.Pelayanan Radiologi, terdiri dari: a) CT Scan b) Panoramic; c) Rontgent; d) Flouroscopi; e) Mammography; f) USG 4 (empat) dimensi; g) MRI; dan h) X-Ray Mobile.
  3. 3.Pelayanan Laboratorium, terdiri dari: a) Patalogi Klinik; b) Patalogi Anatomi; dan c) Mikrobiologi;
  4. 4.Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
  5. 5.Pelayanan Gizi;
  6. 6.CSSD dan Laundry;
  7. 7.Layanan Pemeliharaan Sarana dan Prasana RS;
  8. 8.Pemulasaraan Jenazah;
  9. 9.Unit Ambulans dan Mobil Jenazah; dan
  10. 10.Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

BAB III

PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Pasal 8

(1)Peraturan Internal Korporasi merupakan Peraturan Internal Rumah Sakit yang memuat:
1. a.struktur organisasi;
2. b.prosedur kerja;
3. c.pengelompokan fungsi logis; dan
4. d.pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Peraturan Internal Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut prinsip:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas; dan
4. d.independensi.

Pasal 9

(1)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(3)Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 10

(1)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
(2)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggung-jawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
(3)Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta Peraturan Perundang-undangan.
(4)Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip praktek bisnis yang sehat.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…