DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 23 Tahun 2020

Nomor: 23
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, realokasi anggaran, penanganan dampak covid-19 terhadap lebmaag/organisasi dalam bentik jaringan pengaman sosial (JPS), kriteriam mekanisme, dan pertanggungjawaban, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka meringankan beban hidup masyarakat terhadap kebutuhan dasar penanganan dampak COVID-19 perlu memberikan bantuan jaring pengaman sosial kepada lembaga/organisasi;
c.bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan dalam pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Kepada Lembaga/Organisasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Bali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Kepada Lembaga/Organisasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Bali; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
5.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2.
6.Lembaga/Organisasi adalah Lembaga/Organisasi sosial, masyarakat formal dan informal.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan mewujudkan percepatan penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat melalui Lembaga/Organisasi dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.realokasi Anggaran;
b.penanganan dampak COVID-19 terhadap Lembaga/Organisasi dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
c.kriteria, mekanisme, dan pertanggungjawaban.

BAB II

REALOKASI ANGGARAN

Pasal 4

Pemerintah Provinsi merealokasi anggaran dalam Program APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun 2020 untuk percepatan penanganan COVID-19.

Pasal 5

Realokasi anggaran APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga dimanfaatkan dalam rangka membiayai penanganan COVID-19 untuk penanganan dampak COVID-19 terhadap Lembaga/Organisasi dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa barang kebutuhan dasar yang didanai dari alokasi pagu belanja tidak terduga.

Pasal 6

Pemanfaatan realokasi anggaran APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun 2020 untuk percepatan penanganan COVID-19 harus berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan kepatutan.

BAB III

PENANGANAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP LEMBAGA/ORGANISASI DALAM BENTUK JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)

Pasal 7

(1)Penanganan dampak COVID-19 dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) juga diberikan kepada Lembaga/ Organisasi.
(2)Bentuk dan besaran bantuan yang diberikan kepada Lembaga/Organisasi berupa barang kebutuhan dasar.
(3)Bantuan yang diberikan kepada Lembaga/Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Lembaga/Organisasi kepada anggotanya.
(4)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali.

BAB IV

KRITERIA, MEKANISME, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme, dan pertanggungjawaban bantuan diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

Seluruh pembiayaan penanganan COVID-19 yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi termasuk pemanfaatan alokasi Dana Desa Adat sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 19 Mei 2020 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 19 Mei 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 23 PARAF KOORDINASI Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala DP3A

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…