DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 23 Tahun 2023

Nomor: 23
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Keputusan Gubernur tentang perubahan,Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
26.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);
27.Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 16); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 78) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Bali:

a.Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 7); dan
b.Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 16), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.362.019.831.869,00 (empat triliun tiga ratus enam puluh dua miliar sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.072.564.871.779,00 (dua triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah ).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.366.532.146.443,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.025.000.000,00 (sepuluh miliar dua puluh lima juta rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp881.144.500.347,00 (delapan ratus delapan puluh satu miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp30.721.200.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

4.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.366.691.808.743,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa BOS; dan
7. g.belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp189.049.944.953,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp674.657.478.907,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp30.684.784.670,00 (tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah ).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp180.085.024.796,00 (seratus delapan puluh miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp31.081.159.676,00 (tiga puluh satu miliar delapan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp128.441.330.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp134.891.961.191,00 (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

5.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp189.049.944.953,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), yaitu belanja barang pakai habis.

6.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp672.297.941.157,00 (enam ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja jasa kantor;
2. b.belanja iuran jaminan/asuransi;
3. c.belanja sewa tanah;
4. d.belanja sewa peralatan dan mesin;
5. e.belanja sewa gedung dan bangunan;
6. f.belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
7. g.belanja sewa aset tetap lainnya;
8. h.belanja jasa konsultansi konstruksi;
9. i.belanja jasa konsultansi non konstruksi;
10. j.belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment);
11. k.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
12. l.belanja sewa aset tidak berwujud.
(2)Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp556.780.506.547,00 (lima ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp52.373.744.216,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah).
(4)Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
(5)Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp26.464.135.497,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(6)Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp16.605.985.000,00 (enam belas miliar enam ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah ).
(7)Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp25.262.457,00 (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
(8)Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.446.600.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
(9)Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp1.380.734.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
(10)Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp10.064.027.136,00 (sepuluh miliar enam puluh empat juta dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
(11)Belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp238.620.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
(12)Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp6.818.452.104,00 (enam miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus empat rupiah).
(13)Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp30.684.784.670,00 (tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja pemeliharaan dan mesin;
2. b.belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
3. c.belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;
4. d.belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
(2)Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp19.872.038.145,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah).
(3)Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp9.120.733.836,00 (sembilan miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.294.292.689,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp337.720.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
(6)Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

8.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp180.085.024.796,00 (seratus delapan puluh miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
2. b.belanja perjalanan dinas luar negeri.
(2)Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp160.521.451.296,00 (seratus enam puluh miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
(3)Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp19.563.573.500,00 (sembilan belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

12.Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.436.479.620.962,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp186.051.723.369,00 (seratus delapan puluh enam miliar lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp210.519.029.451,00 (dua ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan belas juta dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp700.601.982.700,00 (tujuh ratus miliar enam ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp283.786.383.732,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp53.640.501.710,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus empat puluh juta lima ratus satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

13.Ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (10), dan ayat (13) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp210.519.029.451,00 (dua ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan belas juta dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
1. a.belanja modal alat besar;
2. b.belanja modal alat angkutan;
3. c.belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
4. d.belanja modal alat pertanian;
5. e.belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
6. f.belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
7. g.belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
8. h.belanja modal alat laboratorium;
9. i.belanja modal komputer;
10. j.belanja modal alat eksplorasi;
11. k.belanja modal rambu-rambu;
12. l.belanja modal peralatan olahraga;
13. m.belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
14. n.belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
(2)Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.196.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
(3)Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp20.333.873.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
(4)Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp220.809.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
(5)Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.956.719.640,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah).
(6)Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp17.767.477.093,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).
(7)Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp4.312.846.985,00 (empat miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
(8)Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp29.498.590.894,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
(9)Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp9.689.060.280,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
(10)Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp14.698.473.092,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh dua rupiah).
(11)Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp272.176.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
(12)Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp1.349.400.813,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
(13)Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp217.332.600,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah).
(14)Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp77.064.798.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
(15)Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp28.941.472.054,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh empat rupiah).

14.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp700.601.982.700,00 (tujuh ratus miliar enam ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja modal bangunan gedung;
2. b.belanja modal monumen;
3. c.belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
4. d.belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
(2)Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp675.080.394.145,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah).
(3)Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.350.000.000,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(4)Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(5)Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp19.971.588.555,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

15.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp283.786.383.732,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja modal jalan dan jembatan;
2. b.belanja modal bangunan air;
3. c.belanja modal instalasi;
4. d.belanja modal jaringan; dan
5. e.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
(2)Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp242.289.207.232,00 (dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
(3)Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp22.770.162.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
(4)Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.602.494.500,00 (dua miliar enam atus dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah ).
(5)Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp10.604.520.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
(6)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

16.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 23 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 43

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 27 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 43

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 27 Tahun 2023