DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Pelaksanaan Operasi Gabungan; Tugas dan Wewenang; Pembayaran; Kendaraan luar Provinsi Bali; Honorarium; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyadaran kewajiban masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor perlu dilakukan melalui operasi gabungan yang humanis dan edukatif secara aman dan tertib bersama instansi terkait;
c.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
12.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 20); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPERASI GABUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
5.Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut UPTD PPRD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
7.Dinas Perhubungan Provinsi adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
8.Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota adalah Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
9.Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Satpol PP Provinsi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
10.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Satpol PP Kabupaten/Kota adalah Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota di Provinsi Bali.
11.Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada dan bertugas dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali.
12.Direktur Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Dirlantas adalah Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Bali.
13.Perseroan Terbatas Jasa Raharja (Persero) yang selanjutnya disebut Jasa Raharja adalah Perseroan Terbatas Jasa Raharja (Persero) Cabang Bali.
14.Kepala Cabang Perseroan Terbatas Jasa Raharja (Persero) yang selanjutnya disebut Kepala Cabang adalah Kepala Cabang Perseroan Terbatas Jasa Raharja (Persero) Cabang Bali.
15.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
16.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
17.Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu Kendaraan Bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikan yang telah didaftar.
18.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19.Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opgab adalah operasi gabungan pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Bapenda dan/atau UPTD PPRD dengan melibatkan instansi terkait.
20.Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik Kendaraan Bermotor sebagai dana untuk pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.
21.Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
22.Samsat Keliling adalah sistem layanan Samsat online sebagai sarana untuk menjemput dan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak atas Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasainya dengan cara mendekatkan tempat pelayanan ke pusat-pusat aktivitas masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bali.
23.Samsat ke Rumah Tinggal yang selanjutnya disebut Samsat Kerti adalah penggabungan sekaligus proses pendataan status Kendaraan Bermotor, penerimaan pembayaran PKB, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara jemput bola langsung ke wajib pajak, serta melayani pengesahan STNK secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan operasional pelaksanaan Opgab di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat, khususnya untuk melakukan pengesahan STNK setiap tahun dan/atau kewajiban membayar PKB;
b.meningkatkan pengawasan pengguna Kendaraan Bermotor wilayah luar Daerah untuk melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.meningkatkan pendapatan asli Daerah yang bersumber dari PKB.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pelaksanaan Opgab;
b.tugas dan wewenang;
c.pembayaran;
d.kendaraan luar Daerah;
e.honorarium; dan
f.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

PELAKSANAAN OPERASI GABUNGAN

Pasal 5

(1)Opgab dilaksanakan oleh aparat pelaksana Opgab.
(2)Aparat pelaksana Opgab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.tim pelaksana Opgab; dan
2. b.tim evaluasi Opgab.
(3)Tim pelaksana Opgab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari unsur:
1. a.UPTD PPRD;
2. b.Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
3. c.Kepolisian;
4. d.Jasa Raharja; dan
5. e.Satpol PP Kabupaten/Kota.
(4)Tim evaluasi Opgab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari unsur:
1. a.Bapenda;
2. b.Dinas Perhubungan Provinsi;
3. c.Kepolisian;
4. d.Jasa Raharja; dan
5. e.Satpol PP Provinsi.
(5)Tim pelaksana Opgab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah koordinasi Kepala UPTD PPRD.
(6)Tim evaluasi Opgab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah koordinasi Kepala Bidang yang menangani pengelolaan pendapatan Daerah pada Bapenda.
(7)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan Opgab, aparat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), menggunakan pakaian dinas dengan atribut yang jelas dan tanda khusus yang berlaku di setiap instansi.
(2)Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk aparat dari unsur Bapenda dan/atau UPTD PPRD merupakan pakaian dinas yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan Opgab disertai dengan operasional kendaraan Samsat Keliling dan/atau Samsat Kerti di lokasi Opgab.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

(1)Tugas tim pelaksana Opgab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yakni:
1. a.UPTD PPRD:
  1. 1.meminta pengendara Kendaraan Bermotor untuk memperlihatkan STNK dan SSPD;
  2. 2.memeriksa pelunasan PKB yang tercantum dalam SSPD Kendaraan Bermotor; dan
  3. 3.melakukan pendataan dan penandaan SSPD Kendaraan Bermotor yang teregistrasi di luar wilayah Daerah.
2. b.Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota:
  1. 1.membantu memberhentikan Kendaraan Bermotor;
  2. 2.membantu UPTD PPRD memeriksa pelunasan PKB yang tercantum dalam SSPD;
  3. 3.melakukan pengawasan terhadap kelengkapan dokumen administrasi angkutan umum dan pengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. 4.menghimbau kepada masyarakat pengguna Kendaraan Bermotor plat luar Daerah agar meregistrasi kendaraan di wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. c.Kepolisian:
  1. 1.menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Opgab;
  2. 2.memberhentikan Kendaraan Bermotor;
  3. 3.memeriksa pengesahan STNK setiap tahun serta membantu UPTD PPRD memeriksa pelunasan PKB yang tercantum dalam SSPD;
  4. 4.melaksanakan penindakan kepada masyarakat wajib pajak terhadap kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan registrasi dan indentifikasi STNK setiap tahunnya;
  5. 5.menghimbau kepada masyarakat pengguna Kendaraan Bermotor plat luar Daerah agar meregistrasi kendaraan di wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  6. 6.memeriksa kelengkapan dan dokumen Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. d.Jasa Raharja:
  1. 1.meminta pengendara Kendaraan Bermotor untuk memperlihatkan STNK dan SSPD;
  2. 2.mendukung UPTD PPRD mengecek pelunasan PKB dan SWDKLLJ yang tercantum dalam SSPD;
  3. 3.memberikan sosialisasi terkait SWDKLLJ.
  4. 4.menghimbau kepada masyarakat pengguna kendaraan plat luar Daerah agar meregistrasi kendaraan di wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.Satpol PP Kabupaten/Kota:
  1. 1.mengarahkan pengendara Kendaraan Bermotor untuk memperlihatkan STNK dan SSPD;
  2. 2.membantu UPTD PPRD memeriksa pelunasan PKB yang tercantum dalam SSPD;
  3. 3.memeriksa dokumen Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  4. 4.menghimbau kepada masyarakat pengguna Kendaraan Bermotor plat luar Daerah agar meregistrasi kendaraan di wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Tugas tim evaluasi Opgab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), melakukan pemantauan paling sedikit 1(satu) kali dalam sebulan.

Pasal 9

(1)Wewenang tim pelaksana Opgab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yakni:
1. a.UPTD PPRD:
  1. 1.meminta pelunasan PKB untuk Kendaraan Bermotor yang masih menunggak;
  2. 2.menerima pembayaran PKB melalui layanan Samsat Keliling dan/atau Samsat Kerti; dan
  3. 3.mendata dan menandai Kendaraan Bermotor yang teregistrasi di luar wilayah Daerah.
2. b.Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. c.Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Kendaraan Bermotor angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. d.Jasa Raharja mempunyai wewenang meminta bukti pelunasan PKB dan SWDKLLJ untuk Kendaraan Bermotor yang masih menunggak.
5. e.Satpol PP Kabupaten/Kota mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat wajib pajak yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Wewenang tim evaluasi Opgab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Opgab.

BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 10

Pemilik Kendaraan Bermotor yang terjaring dalam Opgab, dapat membayar tunggakan PKB pada:

a.Layanan Samsat Keliling dan/atau Samsat Kerti yang tersedia saat pelaksanaan Opgab;
b.UPTD PPRD atau Kantor Bersama Samsat di wilayah Opgab dilaksanakan; dan/atau
c.UPTD PPRD atau Kantor Bersama Samsat lainnya di wilayah Daerah dan/atau sesuai domisili.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…