DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Jenis dan Besaran Tarif; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, Gubernur berwenang

Menetapkan

menetapkan tarif angkutan penyeberangan tarif ekonomi untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Ekonomi Angkutan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Padangbai Kabupaten Karangasem-Pelabuhan Bias Munjul Kabupaten Klungkung Provinsi Bali Untuk Angkutan Penumpang, Kendaraan Penumpang, dan Kendaraan Barang Beserta Muatannya; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. 8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
8. 9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF EKONOMI ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN PADANGBAI KABUPATEN KARANGASEM-PELABUHAN BIAS MUNJUL KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG, KENDARAAN PENUMPANG, DAN KENDARAAN BARANG BESERTA MUATANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
5.Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.
6.Pas Masuk adalah tanda masuk ke pelabuhan.
7.Jasa Dermaga adalah jasa atau pelayanan yang diberikan pada kapal di dermaga.

BAB II

JENIS DAN BESARAN TARIF

Pasal 2

(1)Jenis Tarif angkutan lintas penyeberangan Pelabuhan Padangbai dan Pelabuhan Bias Munjul merupakan jenis Tarif ekonomi.
(2)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Tarif angkutan penumpang;
2. b.Tarif angkutan kendaraan penumpang; dan
3. c.Tarif angkutan kendaraan barang beserta muatannya.
(3)Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
1. a.bayi, bagi penumpang dengan usia paling tinggi 2 (dua) tahun; dan
2. b.dewasa, bagi penumpang dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun.
(4)Besaran Tarif penumpang angkutan penyeberangan untuk bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif dewasa.
(5)Tarif angkutan kendaraan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Tarif angkutan kendaraan barang beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digolongkan menjadi:
1. a.golongan I : sepeda;
2. b.golongan II : sepeda motor kurang dari 500 cc (lima ratus centimeter cubic) dan gerobak dorong;
3. c.golongan III : sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 cc (lima ratus centimeter cubic) dan kendaraan roda 3 (tiga);
4. d.golongan IV : 1. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter; atau
  1. 2.mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (double cabin) dengan panjang sampai dengan 5 (lima) meter.
5. e.golongan V : 1. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter; atau
  1. 2.mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter.
6. a.golongan VI : 1. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter; atau
  1. 2.mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan.
7. b.golongan VII : mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter;
8. c.golongan VIII : mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter; dan
9. d.golongan IX : mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter.
(6)Dalam hal angkutan kendaraan penumpang atau kendaraan barang beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi standar umum ukuran kendaraan yang mengakibatkan menambah luas pemakaian ruangan di kapal, maka terhadap kendaraan tersebut dikenakan Tarif angkutan kendaraan ke golongan berikutnya atau paling tinggi golongan IX.

Pasal 3

(1)Besaran Tarif angkutan kendaraan barang beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), termasuk pengemudi dan kondektur.
(2)Jumlah kondektur untuk kendaraan golongan IV paling banyak 1 (satu) orang.
(3)Jumlah kondektur untuk kendaraan golongan V sampai dengan golongan IX paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 4

(1)Besaran Tarif angkutan lintas penyeberangan Pelabuhan Padangbai dan Pelabuhan Bias Munjul untuk angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
1. a.pas Masuk; dan
2. b.pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Besaran Tarif angkutan lintas penyeberangan Pelabuhan Padangbai dan Pelabuhan Bias Munjul untuk angkutan kendaraan penumpang dan kendaraan barang beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
1. a.pas Masuk;
2. b.jasa Dermaga; dan
3. c.pertanggungan wajib kecelakaan kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 16 Juni 2025 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Denpasar pada tanggal 16 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 27 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG TARIF EKONOMI ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN PADANGBAI KABUPATEN KARANGASEM-PELABUHAN BIAS MUNJUL KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG, KENDARAAN PENUMPANG, DAN KENDARAAN BARANG BESERTA MUATANNYA BESARAN TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN PADANGBAI DAN PELABUHAN BIAS MUNJUL UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG NO JENIS MUATAN SATUAN TARIF (Rp.)

1.Bayi Per Orang 31.000,00
2.Dewasa Per Orang 44.000,00 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG TARIF EKONOMI ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN PADANGBAI KABUPATEN KARANGASEM-PELABUHAN BIAS MUNJUL KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG, KENDARAAN PENUMPANG, DAN KENDARAAN BARANG BESERTA MUATANNYA BESARAN TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN PADANGBAI DAN PELABUHAN BIAS MUNJUL UNTUK ANGKUTAN KENDARAAN PENUMPANG DAN ANGKUTAN BARANG BESERTA MUATANNYA NO JENIS MUATAN SATUAN TARIF (Rp.)
1.Golongan I sepeda. Per Unit 61.000,00
2.Golongan II sepeda motor kurang dari 500 cc (lima ratus centimeter cubic) dan gerobak dorong. Per Unit 122.000,00
3.Golongan III sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 cc (lima ratus centimeter cubic) dan kendaraan roda tiga. Per Unit 224.000,00
4.Golongan IV

a.kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter; atau Per Unit 954.000,00
b.mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (double cabin) dengan panjang sampai dengan 5 (lima) meter. Per Unit 917.000,00
1. 5.Golongan V
a.kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter; atau Per Unit 1.355.000,00
b.mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter. Per Unit 1.326.000,00
1. 6.Golongan VI
a.kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter; atau Per Unit 2.035.000,00
b.mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan. Per Unit 1.956.000,00
1. 7.Golongan VII mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter. Per Unit 2.795.000,00
2. 8.Golongan VIII, mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter. Per Unit 3.008.000,00
3. 9.Golongan IX mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter. Per Unit 3.054.000,00 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…