DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 243 Tahun 2018

Nomor: 243
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN KESEHATAN BAB III TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF Pasal 29 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2018.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5.Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
6.Direktur adalah Direktur rumah sakit yang merupakan Pemimpin BLUD rumah sakit.
7.Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan untuk menetapkan besaran tarif rumah sakit yang berdasarkan komponen biaya satuan (unit cost) dan memperhatikan kondisi regional.
8.Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
9.Pelayanan medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
10.Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan jasa penunjang lainnya.
11.Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
12.Instalasi Layanan Kesehatan adalah unit-unit usaha strategik rumah sakit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
13.Layanan Kesehatan adalah segala kegiatan layanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau layanan lainnya.
14.Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
15.Rawat Jalan Paviliun adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
16.Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
17.Akomodasi rawat inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makanan dan minuman.
18.Pelayanan rawat inap spesialis adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter spesialis.
19.Rawat sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
20.Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan untuk kasus-kasus gawat darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
21.Layanan medico legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan kepentingan hukum.
22.Layanan pendidikan dan penelitian adalah pelayanan yang diberikan dalam bidang pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia rumah sakit maupun masyarakat.
23.Jasa medis cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien di luar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
24.Jasa medik anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anestesi kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
25.Bahan Medik Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan lainnya.
26.Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap atau diminumkan dan dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
27.Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
28.Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.
29.Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
30.Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
31.Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di rumah sakit yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung.
32.Titik pulang pokok (break event point) adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (cost) yang dikeluarkan.
33.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, perkakas, dan/atau implan, reagen in vitro dan kalibratornya, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi/kinerja yang diinginkan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

(1)Tarif Layanan Kesehatan pada rumah sakit dipungut atas jasa layanan kesehatan kepada orang pribadi atau badan.
(2)Obyek Tarif Layanan Kesehatan merupakan layanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh rumah sakit untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
(3)Subyek Tarif Layanan Kesehatan merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa layanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh rumah sakit.
(4)Subyek Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban membayar tarif layanan kesehatan.

BAB III

TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 3

(1)Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis layanan dan sarana kesehatan yang digunakan atau dinikmati oleh subyek Tarif Layanan Kesehatan.
(2)Prinsip dalam penetapan komponen dan besarnya Tarif Layanan Kesehatan pada rumah sakit berdasarkan perhitungan biaya satuan per unit layanan.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Tarif Layanan Kesehatan pada rumah sakit dipungut di wilayah pelayanan rumah sakit.

BAB V

JENIS LAYANAN

Pasal 5

Jenis layanan pada rumah sakit meliputi:

a.layanan rawat jalan;
b.layanan rawat darurat;
c.layanan ambulance;
d.layanan rawat inap;
e.layanan tindakan medik;
f.layanan medico legal;
g.layanan penunjang diagnostik;
h.layanan penunjang logistik;
i.layanan administrasi
j.layanan jasa non pelayanan; dan
k.layanan jasa lainnya.

BAB VI

KELAS PERAWATAN

Pasal 6

Kelas perawatan di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut:

a.kelas III;
b.kelas II;
c.kelas I;
d.kelas VIP; dan
e.non kelas meliputi IGD dan HCU.

Pasal 7

Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan pasien dan sesuai dengan ruang yang tersedia di rumah sakit.

Pasal 8

(1)Peserta dengan asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Peserta asuransi kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien/penjamin yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Untuk perhitungan akhir biaya akomodasi rawat inap di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari masuknya pasien ke rumah sakit dihitung satu hari penuh; dan
2. b.hari pulangnya pasien paling lambat pukul 13.00 WITA dan apabila pasien pulang lewat dari pukul 13.00 WITA dikenakan biaya perawatan 1 (satu) hari penuh.
(2)Seluruh pasien harus menyelesaikan semua pembiayaan atas layanan yang telah didapatkan selama dirawat di rumah sakit.

BAB VII

TARIF LAYANAN

Pasal 10

(1)Jenis tarif layanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari rawat jalan reguler dan rawat jalan paviliun.
(2)Komponen tarif layanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.jasa sarana;
2. b.jasa layanan; dan
3. c.jasa medik anastesi.
(3)Komponen tarif layanan rawat jalan tidak termasuk:
1. a.obat-obatan;
2. b.Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
3. c.intra okuler lens (IOL);
4. d.CTR;
5. e.implant; dan
6. f.protesa.
(4)Pasien berkewajiban membayar biaya tambahan layanan yang tidak termasuk komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Pasien dibebankan tarif kunjungan klinik untuk setiap konsultasi medik spesialis dan/atau subspesialis sesuai jenis kunjungan pasien.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan rawat jalan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 11

(1)Komponen tarif layanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
1. a.jasa sarana; dan
2. b.jasa layanan.
(2)Komponen tarif layanan rawat darurat tidak termasuk obat- obatan dan BMHP.
(3)Pasien berkewajiban membayar biaya tambahan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Jasa konsultasi medik spesialis dikenakan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis spesialisasi.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…