DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2018

Nomor: 25
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2 Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembina Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Tim Pembina Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2018.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa samsat bertujuan memberikan pelayanan registrasi, identifikasi, pembayaran Pajak Atas Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif;
b.bahwa untuk memberikan pelayanan Samsat kepada masyarakat dibentuk Tim Pembina Samsat Provinsi Bali;
c.bahwa pengaturan honorarium Tim Pembina Samsat Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Tim Pembina Samsat Provinsi Bali;

1.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permendagri An 5,7 dan 8 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM TIM PEMBINA SAMSAT PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4.Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas diwakili oleh Dirlantas Polda, satuan kerja pengelola keuangan daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi Bali diwakili oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan samsat.
5.Tim Pembina Samsat adalah Tim Pembina Samsat Provinsi Bali.

Pasal 2

(1)Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Gubernur membentuk Tim Pembina Samsat.
(2)Tim Pembina Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah dan Cabang Badan Usaha.
(3)Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembina Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Tim Pembina Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

a.mengkoordinasikan pelaksanaan Samsat;
b.memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Samsat;
c.mengawasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dilakukan pelaksana Samsat;
d.memberikan pertimbangan/usulan tentang penetapan standar Pelayanan kepada Pembina Samsat Nasional;
e.memberikan bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Pelaksana Samsat;
f.melakukan supervisi, analisis dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Samsat; dan
g.menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Samsat setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur Bali dan Pembina Samsat Nasional dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah Bali dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (PERSERO) Cabang Bali.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas – tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Pembina Samsat dapat diberikan honorarium.
(2)Honorarium Tim Pembina Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dibagikan setiap triwulan.

Pasal 5

Besaran honorarium Tim Pembina Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sebagai berikut

1.Penasehat/Pengarah : Rp. 7.500.000,-
2.Penanggung Jawab : Rp. 5.000.000,-
3.Ketua : Rp. 3.500.000,-
4.Sekretaris : Rp. 1.500.000,-
5.Petugas Pelaksana Teknis/ Anggota : Rp. 1.000.000,-
6.Staf Sekretariat : Rp. 500.000,-

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 25 April 2018 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 25 April 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 25

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…