DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2020

Nomor: 25
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, fasilitasi pelindungan pura, fasilitasi pelindungan pratima, fasilitasi pelindungan simbol keagamaan, larangan dan sanáis, penghargaan, pembinaan, pengawasan dan koordinasi, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian Pura, pencurian Pratima, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan, mencegah dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaannya secara niskala-sakala;
c.bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, maupun penyalahgunaan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PELINDUNGAN PURA, PRATIMA, DAN SIMBOL KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
6.Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan adalah upaya mencegah maupun menanggulangi terhadap kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, serta penyalahgunaan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan.
7.Pura adalah tempat suci untuk memuja Hyang Widhi Wasa dalam segala Prabawa atau manifestasi Hyang Widhi Wasa dan Atma Sidha Dewata atau Roh Suci Leluhur.
8.Pratima adalah simbol keagamaan yang disucikan dengan upacara keagamaan dan ditempatkan di tempat yang disucikan dengan fungsi dan penggunaannya untuk menghayati dan mengamalkan ajaran Agama Hindu.
9.Simbol Keagamaan adalah semua atribut, konsep, dan/atau penanda sebagai perwujudan ajaran Agama Hindu untuk lebih mudah menghayati dan mengamalkan Agama Hindu.
10.Cuntaka atau Sebel adalah suatu keadaan tidak suci sebagai akibat dari kematian, kelahiran, menstruasi, dan hal lain yang dipandang tidak suci.
11.Penodaan adalah sikap dan prilaku yang menyebabkan berkurangnya nilai kesucian Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan, seperti: mengucapkan kata-kata kasar, berkelahi, perbuatan asusila dan sejenisnya.
12.Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.
13.Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.
14.Penyungsung Pura adalah sekelompok warga yang memuliakan tempat suci untuk memuja Hyang Widhi Wasa dan Atma Sidha Dewata atau Roh Suci Leluhur.
15.Pengempon Pura adalah sekelompok warga penyungsung yang tergabung dalam Desa Adat, Banjar Adat, Sekaa, atau sebutan lain dengan kewajiban memelihara Pura serta mempersiapkan dan melaksanakan yadnya pada Pura.
16.Pengemong Pura adalah sekelompok warga penyungsung yang berkewajiban menjaga kesucian dan keamanan Pura.
17.Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
18.Parisada Hindu Dharma Indonesia yang selanjutnya disingkat PHDI adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia, bersifat keagamaan, dan independen.
19.Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.
20.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kebudayaan dan adat.
21.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
22.Fasilitasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk membantu Kelompok atau multipihak untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan:

a.Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan berlandaskan aturan hukum secara terpadu dan bersifat niskala-sakala;
b.Memfasilitasi pencegahan dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu secara niskala-sakala.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.fasilitasi pelindungan Pura;
b.fasilitasi pelindungan Pratima;
c.fasilitasi pelindungan Simbol Keagamaan;
d.larangan dan sanksi;
e.penghargaan;
f.pembinaan, pengawasan, dan koordinasi; dan
g.pendanaan.

Pasal 4

Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan cara:

a.inventarisasi;
b.pengamanan;
c.pemeliharaan;
d.penyelamatan; dan
e.publikasi.

BAB II

FASILITASI PELINDUNGAN PURA

Pasal 5

(1)Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
1. a.Pura Sad Kahyangan;
2. b.Pura Dang Kahyangan;
3. c.Pura Kahyangan Jagat;
4. d.Pura Kahyangan Desa;
5. e.Pura Swagina; dan
6. f.Pura Keluarga (Kawitan, Sanggah/Merajan).
(2)Pura Sad Kahyangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pura utama tempat pemujaan Hyang Widhi Wasa dalam segala manifestasinya yang terletak di 9 (sembilan) penjuru mata angin di Bali.
(3)Pura Dang Kahyangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pura tempat pemujaan Hyang Widhi Wasa dalam segala manifestasinya berkaitan dengan perjalanan orang-orang suci di Bali.
(4)Pura Kahyangan Jagat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pura umum sebagai tempat pemujaan Hyang Widhi Wasa dalam segala manifestasinya.
(5)Pura Kahyangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pura yang disungsung dan diempon oleh Desa Adat.
(6)Pura Swagina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pura yang Penyungsung dan Pengemponnya terikat dalam ikatan swagina pada profesi yang sama.
(7)Pura Kawitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Pura yang pemuja (penyiwinya) terikat oleh ikatan leluhur berdasarkan garis keturunan purusa/pewaris.
(8)Sanggah/Merajan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tempat persembahyangan keluarga.

Pasal 6

Inventarisasi Pura terdiri atas tahapan:

a.pencatatan dan pendokumentasian;
b.penetapan; dan
c.pemutakhiran.

Pasal 7

(1)Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan secara manual dan digital untuk mengidentifikasi Pura dengan cara mencatat serta merekam untuk menggambarkan keadaannya.
(2)Pencatatan dan pendokumentasian masing-masing Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.sejarah Pura;
2. b.jumlah pelinggih dan wewangunan pendukung Pura;
3. c.kondisi pelinggih dan wewangunan pendukung Pura; dan
4. d.fungsi Pura beserta perubahannya.
(3)Pencatatan dan pendokumentasian dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Pura.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
(3)Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Pengempon Pura, Desa Adat, dan instansi terkait.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah melakukan pemutakhiran data Pura yang telah ditetapkan.
(2)Pemutakhiran data Pura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
(3)Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal dengan mengikutsertakan para ahli.
(4)Pemutakhiran data Pura dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
(5)Dalam melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dibantu oleh tim.
(6)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pengamanan Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan untuk mencegah kerusakan, pengerusakan, penodaan, dan penyalahgunaan Pura.
(2)Pengamanan Pura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengempon Pura bekerjasama dengan Desa Adat dan Perangkat Daerah.
(3)Pengamanan Pura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melestarikan keberadaan Pura yang memiliki nilai sejarah dan/atau tinggalan terduga cagar budaya.
(4)Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara proaktif oleh Pengempon atau masyarakat dengan melaporkan keberadaan Pura yang memiliki nilai sejarah dan/atau tinggalan terduga cagar budaya kepada instansi yang terkait.
(5)Setiap orang beragama Hindu dapat ikut serta dalam melakukan pengamanan Pura setelah mendapat persetujuan dari Pengempon Pura, Desa Adat dan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…