DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (4),

Mengingat

Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 13B ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembayaran pungutan bagi wisatawan asing;

c.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
11.Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 2), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 11 dan angka 12 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 16 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
5.Kebudayaan Bali yang selanjutnya disebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai kehidupan, spiritualitas, adat, tradisi, seni-budaya, kearifan lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dimensi Niskala-Sakala.
6.Lingkungan Alam Bali yang selanjutnya disebut Lingkungan Alam adalah kesatuan ruang Niskala-Sakala dengan semua benda, daya, keadaan yang menjadi daya tarik wisata.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Wisatawan Asing adalah setiap orang perorangan dari luar wilayah Negara Indonesia dan tidak berkewarganegaraan Indonesia yang sedang melakukan wisata di Bali.
9.Pungutan bagi Wisatawan Asing yang selanjutnya disebut Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Wisatawan Asing kepada Pemerintah Provinsi untuk digunakan membiayai Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam.
10.Sistem Love Bali adalah aplikasi layanan digital yang dibangun Pemerintah Provinsi untuk melayani pembayaran Pungutan.
11.Pembayaran Nontunai adalah sistem pembayaran melalui sarana elektronik atau digital yang tidak menggunakan uang tunai.
12.Tanda Bukti Pembayaran Digital adalah tanda bukti sah telah dilakukannya pembayaran menggunakan uang elektronik melalui media digital, seperti Barcode, QR Code, dan sejenisnya.
13.Quick Response Code Indonesian Standard yang selanjutnya disebut QRIS adalah standar QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran.
14.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menerima setoran melalui pembayaran secara elektronik atas Pungutan.
16.Imbal Jasa adalah suatu bentuk penghargaan atau kompensasi berupa uang yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan Pungutan Wisatawan Asing.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.subjek Pungutan bagi Wisatawan Asing;
b.pembayaran Pungutan oleh Wisatawan Asing;
c.tata kelola hasil Pungutan Wisatawan Asing;
d.Imbal Jasa; dan
e.pendanaan.
1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pembayaran Pungutan oleh Wisatawan Asing dilakukan secara nontunai (cashless) melalui sarana pembayaran elektronik.
(2)Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Love Bali atau dengan sistem lain yang terintegrasi dengan Sistem Love Bali, dengan mengisi data paling sedikit meliputi:
1. a.nama;
2. b.nomor paspor;
3. c.kewarganegaraan;
4. d.email; dan
5. e.tanggal kedatangan.
(3)Sistem Love Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan metode pembayaran yang terintegrasi dengan Bank Persepsi.

4.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dalam hal pembayaran Pungutan tidak dilakukan sebelum memasuki pintu-pintu kedatangan ke Bali, maka dilakukan pada saat:
1. a.kedatangan Wisatawan Asing di Bali melalui udara, laut, atau darat;
2. b.selama berwisata di Bali; atau
3. c.keberangkatan Wisatawan Asing keluar Bali.
(2)Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh:
1. a.collecting agent;
2. b.mitra manfaat; atau
3. c.endpoint.
(3)Fasilitasi pembayaran oleh collecting agent sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama dengan Bank Persepsi sebagai fasilitator penerima pembayaran.
(4)Fasilitasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat difasilitasi oleh mitra manfaat yang dapat dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Fasilitasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat difasilitasi oleh endpoint yang dapat dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi pada Sistem Love Bali.

5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pembayaran Pungutan yang dilakukan di pintu-pintu kedatangan ke Bali dan tempat keberangkatan di Bali dapat difasilitasi petugas khusus dari Bank Persepsi.
(2)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.Wisatawan Asing menuju ke tempat pembayaran yang telah disediakan oleh Bank Persepsi;
2. b.petugas di tempat pembayaran menerima paspor Wisatawan Asing sebagai dasar pengisian data;
3. c.Wisatawan Asing melakukan pembayaran melalui sarana pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi; dan
4. d.Wisatawan Asing setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf c, mendapatkan bukti pembayaran.
  1. 6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pembayaran Pungutan di endpoint sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui Sistem Love Bali.
(2)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri melalui media sosialisasi endpoint atau difasilitasi oleh petugas endpoint.
(3)Pembayaran yang dilakukan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan alur sebagai berikut:
1. a.Wisatawan Asing melakukan pemindaian QR Code pembayaran pada media sosialisasi endpoint;
2. b.Wisatawan Asing melakukan pengisian data diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
3. c.Wisatawan Asing melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang tersedia; dan
4. d.Wisatawan Asing menerima bukti pembayaran melalui email yang didaftarkan.
(4)Pembayaran yang difasilitasi oleh petugas endpoint sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan alur sebagai berikut:
1. a.petugas endpoint melakukan pengisian data diri Wisatawan Asing pada Sistem Love Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
2. b.petugas endpoint melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang tersedia; dan
3. c.bukti pembayaran dari Sistem Love Bali diterima oleh Wisatawan Asing.
  1. 7.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1)Apabila terjadi pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing lebih dari 1 (satu) kali pada tanggal kedatangan yang sama, maka diberikan pengembalian.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Gubernur.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Bukti persetujuan pembebasan dari kewajiban membayar Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) atau bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, Pasal 13 ayat (2) huruf d, Pasal 14 ayat (3) huruf d, atau Pasal 14 ayat (4) huruf c, dipindai menggunakan alat pemindai.
(2)Pemindaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di pintu-pintu kedatangan Wisatawan Asing, endpoint atau tempat lain yang dilakukan secara insidental oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau penyedia jasa.

9.Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA IMBAL JASA
10.Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)Penyelenggaraan Pungutan bagi Wisatawan Asing yang difasilitasi oleh mitra manfaat dan endpoint sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan Imbal Jasa.
(2)Besarnya Imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen) dari besaran dan jumlah transaksi Pungutan bagi Wisatawan Asing.
(3)Pemberian Imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…