DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2016

Nomor: 26
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 10.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Proivinsi Bali Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2017, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2017 yang dimulai dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
5.Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun.
6.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari rangkaian pelaksanaan forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bali.
(2)Susunan dan sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi menyusun RKPD Tahun 2017 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.
(2)SKPD melaksanakan RKPD Tahun 2017 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 4

(1)Semua SKPD membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA-SKPD.
(2)Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
2. b.Inspektorat Provinsi Bali;
3. c.Biro Keuangan Setda Provinsi Bali; dan
4. d.Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali.
(3)Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali menelaah kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD Tahun 2017.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 18 Mei 2016 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 18 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 26

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 10.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Proivinsi Bali Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2017, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2017 yang dimulai dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
5.Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun.
6.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari rangkaian pelaksanaan forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bali.
(2)Susunan dan sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi menyusun RKPD Tahun 2017 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.
(2)SKPD melaksanakan RKPD Tahun 2017 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 4

(1)Semua SKPD membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA-SKPD.
(2)Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
2. b.Inspektorat Provinsi Bali;
3. c.Biro Keuangan Setda Provinsi Bali; dan
4. d.Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali.
(3)Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali menelaah kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD Tahun 2017.