DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2020

Nomor: 26
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, komponen sistem pengaman lingkungan terpadu berbasis desa adat, tata kilola sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat, peningkatan kemampuan pacalang, sarana dan prasarana, pemberdayaan, penuanaan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu, perlu dibangun pengamanan wilayah (Wewidangan) dan Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu berbasis Desa Adat;
c.bahwa diperlukan dasar hukum untuk mengintegrasikan kegiatan antar komponen pengamanan di Desa Adat dalam rangka mewujudkan sistem pengamanan lingkungan yang terpadu dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5.Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat yang selanjutnya disebut Sipandu Beradat adalah sistem pengamanan lingkungan masyarakat yang ditopang dengan sumber daya manusia berkualitas, sarana prasarana, dan sistem teknologi yang memadai untuk melakukan pengamanan wilayah (Wewidangan) dan Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.
6.Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata Krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas, dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
7.Sad Kerthi adalah upaya untuk menyucikan jiwa (atma kerthi), menjaga kelestarian hutan (wana kerthi) dan danau (danu kerthi) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (segara kerthi), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (jagat kerthi), dan membangun kualitas sumber daya manusia (jana kerthi).
8.Tri Hita Karana adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yang meliputi sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdi pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (Yadnya).
9.Pacalang Desa Adat atau Jaga Bhaya Desa Adat atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pacalang, adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di Desa Adat.
10.Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
11.Krama Tamiu adalah warga beragama Hindu yang tidak mipil, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.
12.Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.
13.Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.
14.Pengamanan Swadaya yang selanjutnya disebut Pam Swadaya adalah pembentukan sistem keamanan atas kehendak sendiri dan secara swadaya sesuai kemampuan sendiri dari unsur swasta, pemerintah dan/atau Desa Adat untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang berbentuk Satuan Keamanan (Satpam) dan Bantuan Keamanan Desa (Bankamda) yang pembinaan dan sistem operasionalnya dikoordinasikan dengan kepolisian setempat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan komponen sistem pengamanan lingkungan masyarakat berbasis Desa Adat dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan serta perlindungan wilayah dan Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.komponen Sipandu Beradat;
b.tata kelola Sipandu Beradat;
c.peningkatan kemampuan Pacalang;
d.sarana prasarana;
e.pemberdayaan; dan
f.pendanaan.

BAB II

KOMPONEN SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT

Pasal 5

(1)Komponen Sipandu Beradat di Desa Adat meliputi unsur:
1. a.Pacalang;
2. b.Pelindungan Masyarakat (Linmas);
3. c.Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas); dan/atau
4. d.Pam Swadaya terdiri dari: 1) Satuan Pengamanan (Satpam); dan/atau 2) Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda).
(2)Komponen Sipandu Beradat di Kecamatan meliputi unsur:
1. a.Pemerintah Kecamatan (Kasi Trantibum);
2. b.Kepolisian Sektor (Kanitbinmas);
3. c.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota yang diperbantukan;
4. d.MDA tingkat Kecamatan; dan
5. e.Pasikian Pacalang Kecamatan.
(3)Komponen Sipandu Beradat di Kabupaten/Kota meliputi unsur:
1. a.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. b.Kepolisian Resort (Kasat Binmas);
3. c.MDA tingkat Kabupaten/Kota; dan
4. d.Pasikian Pacalang Kabupaten/Kota.
(4)Komponen Sipandu Beradat di Provinsi meliputi unsur:
1. a.Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. b.Kepolisian Daerah (Direktur Binmas);
3. c.MDA tingkat Provinsi; dan
4. d.Pasikian Pacalang Provinsi.

Pasal 6

Komponen Sipandu Beradat melaksanakan tugas dan fungsinya di Wewidangan Desa Adat, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas pengamanan, komponen Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berkoordinasi dengan:
1. a.Babinsa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Adat.
2. b.Komandan Rayon Militer, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di kecamatan.
3. c.Komandan Distrik Militer, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kabupaten/Kota; dan
4. d.Komandan Resort Militer, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Provinsi.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

TATA KELOLA SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT

Pasal 8

(1)Dalam mengintegrasikan dan mensinergikan tugas Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat dibentuk Forum Sipandu Beradat.
(2)Forum Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Desa Adat, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sampai dengan tingkat Provinsi.
(3)Pembentukan Forum Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan:
1. a.Bendesa Adat untuk Forum Sipandu Beradat di tingkat Desa Adat;
2. b.Camat untuk Forum Sipandu Beradat di tingkat Kecamatan;
3. c.Bupati/Walikota untuk Forum Sipandu Beradat di tingkat Kabupaten/Kota; dan
4. d.Gubernur untuk Forum Sipandu Beradat di tingkat Provinsi.

Pasal 9

(1)Susunan Forum Sipandu Beradat di tingkat Desa Adat terdiri atas:
1. a.Pembina terdiri atas: 1) Bhabinkamtibmas; dan 2) Babinsa;
2. b.koordinator dijabat oleh Bandesa Adat merangkap anggota;
3. c.sekretaris dijabat oleh Panyarikan Desa Adat merangkap anggota;
4. d.bendahara dijabat oleh Juru Raksa/Patengen Desa Adat merangkap anggota; dan
5. e.anggota yang terdiri atas: 1) Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain yang setingkat; 2) koordinator Linmas; 3) koordinator Pam Swadaya; 4) Manggala/Ketua Pacalang; dan 5) Unsur tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat.
(2)Susunan Forum Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis untuk tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.
(3)Sekretariat Forum Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada pada kantor Desa Adat atau tempat lain yang disepakati forum.
(4)Sekretariat Forum Sipandu Beradat pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi berada pada sekretariat MDA sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10

Forum Sipandu Beradat memiliki fungsi pre-emtif dan preventif dalam penanganan keamanan dan ketertiban lingkungan di Desa Adat.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…