DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2023

Nomor: 26
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum,Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 15.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2); 16.Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024.

BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024.
6.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bentangan sejarah panjang Bali dari zaman ke zaman dengan sangat jelas menunjukkan bahwa para Leluhur/Tetua Bali sesungguhnya telah mewariskan suatu tatanan kehidupan ideal bagi Krama Bali. Tatanan kehidupan ideal itu berupa tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/keharmonisan antara tiga unsur utama, yaitu: Alam Bali, Manusia (Krama) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal bernapaskan agama Hindu, secara sakala dan niskala. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata cara kehidupan Krama Bali, sehingga pada puncaknya menghasilkan Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali yang mataksu, bermartabat, dan bernilai tinggi. Inilah tatanan kehidupan Krama Bali yang merupakan Genuine Bali.

Pasal 2

(1)RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
(2)RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah.

Pasal 3

Susunan dan sistematika RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Pemerintah Provinsi menyusun RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2024.
(2)Perangkat Daerah melaksanakan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah.
(2)Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
1. a.Inspektorat Daerah Provinsi;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
3. c.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; dan
4. d.Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi.
(3)Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 6 Juli 2023 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 6 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 26 PARAF KOORDINASI Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala Bappeda Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024 PEMERINTAH PROVINSI BALI 2023 i DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………. i BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………. 1 1.1 Latar Belakang ………………………………………………………….. 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ………………………………………….. 5 1.3 Hubungan Antar Dokumen …………………………………………... 1.3.1 Hubungan RKPD dan RKP Tahun 2024 ………….……….. 1.3.2 Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan ………………… 1.3.3 Hubungan RKPD dan RPD Provinsi Bali 2024-2026 …… 1.3.4 Hubungan RKPD, Renja PD dan KUA-PPAS ……………… 7 8 8 9 9 1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota … 9 1.4 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………. 10 1.5 Sistematika Dokumen RKPD ………………………………………… 11 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ………………………………… 16 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah ……………………………………… 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ………………………………. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat …………………………… 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ………………………………………. 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ……………………………………. 2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) …………………………. 17 17 54 90 106 119 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD …………………. 122 2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD ………………………… 2.2.2 Realisasi RPJMD ……………………………………………….. 122 283 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ……………………………… 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah …………… 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah …………………………………………….. 323 323 330 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ……... 346 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah …………………………………… 346 3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali ............................................................................... 350 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah …………………………………. 355 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ……………………….. 356 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ……………………………… 365 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .............................. 371 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH …………….. 377 4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan ……………………………….. 392 4.2 Prioritas Pembangunan ……………………………………………….. 393 ii 4.3 Paradigma Pembangunan Bali ………………………………………. 394 BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA …………. 397 BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ................................... 473 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .......... 911 BAB VIII PENUTUP ……………………………………………………………………… 935 iii DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Proses Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024................................................................. 3 Gambar 1.2 Kedudukan RKPD Dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah……………………………………………… 5 Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap RKPD Tahun 2024……………………………………………………………………. 7 Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Provinsi Bali...................................... 19 Gambar 2.2 Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2020.................................................... 28 Gambar 2.3 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Secara Kumulatif (C to C) Tahun 2018-2022…………………. 61 Gambar 2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (Juta Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2018- 2022…………...................................................................... 62 Gambar 2.5 PDRB Per Kapita Bali Tahun 2017-2021............................. 66 Gambar 2.6 Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2018-2022............................ 68 Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2018-2022.......................................................................... 73 Gambar 2.8 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2018-2022.... 76 Gambar 2.9 Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2017-2021............................ 81 Gambar 2.10 Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2017-2021............................ 82 Gambar 2.11 Jumlah Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2016- 2020................................................................................... 84 Gambar 2.12 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020- Agustus 2022..................................................................... 86 Gambar 2.13 Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Agustus 2020- Agustus 2022..................................................................... 95 Gambar 2.14 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali Tahun 2018-2022…………….......................................................... 96 Gambar 2.15 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bali Tahun 2017-2021.......................................................................... 97 Gambar 2.16 Jumlah Produksi Ikan dan Nilai Produksi Ikandi Provinsi Bali Tahun 2017-2021........................................................ 102 Gambar 2.17 Perkembangan Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali Tahun 2021-2022............................................................... 110 Gambar 5.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2018-2022………………………………………… 399 Gambar 5.2 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2018-2022…………………………………………………… 400 Gambar 5.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2018-2022……………………………………….. 401 iv Gambar 5.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2018-2022………………………………………… 402 Gambar 5.5 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2018-2022…………………………………………………… 403 Gambar 5.6 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022………………………………….. 409 Gambar 5.7 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022…………………………………………………… 410 Gambar 5.8 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022…………………… 411 Gambar 5.9 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022………………………………….. 412 Gambar 5.10 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022…………………………………………………… 413 Gambar 5.11 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022…………………………………………………… 417 Gambar 5.12 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022…………………………………………………… 418 Gambar 5.13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022…………………………. 419 Gambar 5.14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022………………………………………… 420 Gambar 5.15 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022…………………………………………………… 421 Gambar 5.16 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022…………………………………………………… 426 Gambar 5.17 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022…………………………………………………… 427 Gambar 5.18 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022…………………………… 428 Gambar 5.19 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022………………………………………….. 429 Gambar 5.20 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022…………………………………………………… 430 Gambar 5.21 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022……………………………………. 435 Gambar 5.22 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022…………………………………………………… 436 Gambar 5.23 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022…………………….. 437 Gambar 5.24 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022……………………………………. 438 Gambar 5.25 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022…………………………………………………… 439 Gambar 5.26 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022………………………………………. 443 Gambar 5.27 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022…………………………………………………… 444 v Gambar 5.28 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022……………………….. 445 Gambar 5.29 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022………………………………………. 446 Gambar 5.30 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022…………………………………………………… 447 Gambar 5.31 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022………………………………………. 450 Gambar 5.32 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022…………………………………………………… 451 Gambar 5.33 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022………………………... 452 Gambar 5.34 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022……………………………………….. 453 Gambar 5.35 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022…………………………………………………… 454 Gambar 5.36 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022……………………………………... 458 Gambar 5.37 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022…………………………………………………… 459 Gambar 5.38 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022……………………… 460 Gambar 5.39 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022…………………………………….. 461 Gambar 5.40 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022…………………………………………………… 462 Gambar 5.41 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2018-2022…………………………………………………… 466 Gambar 5.42 Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2018-2022…………………………………………………… 467 Gambar 5.43 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2018-2022………………………………. 468 Gambar 5.44 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar Tahun 2018-2022……………………………………… 469 Gambar 5.45 Perkembangan Gini Ratio Kota Denpasar Tahun 2018-2022…………………………………………………… 470 Gambar 6.1 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1…………………………………………………………………………. 473 Gambar 6.2 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2…………………………………………………………….. 475 Gambar 6.3 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3…………………………………………………………….. 476 Gambar 6.4 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4……………………………………………………………… 477 Gambar 6.5 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5……………………………………………………………… 479 Gambar 6.6 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6……………………………………………………………… 480 vi Gambar 6.7 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7……………………………………………………………… 481 vii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali............................................................................... 18 Tabel 2.2 Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Banjir di Provinsi Bali …………………….. 31 Tabel 2.3 Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Bali ………………………………………………………................... 33 Tabel 2.4 Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi di Provinsi Bali …………………………………….................... 40 Tabel 2.5 Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali ………………………………………………………................... 42 Tabel 2.6 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021- 2025……………………………………………………………….. 49 Tabel 2.7 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021- 2023............................................................................. 50 Tabel 2.8 Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2023……………………………………………………….. 51 Tabel 2.9 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2019-2021................................. 52 Tabel 2.10 Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2018-2022…………………………….. 54 Tabel 2.11 Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini................................................................... 66 Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2018- 2022 ………………………............................................... 70 Tabel 2.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2018-2022……………………………..... 73 Tabel 2.14 Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021………..................... 74 Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021.............................. 78 Tabel 2.16 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Bali Tahun 2016-2021.................................................................... 79 Tabel 2.17 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali Tahun 2016- 2021............................................................................. 81 Tabel 2.18 Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022......................................................... 84 Tabel 2.19 Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Pertunjukkan di Provinsi Bali Tahun 2021.............................................. 89 Tabel 2.20 Karakteristik Pengangguran (Persen) di Provinsi Bali, Agustus 2020-Agustus 2022......................................... 92 viii Tabel 2.21 Dampak COVID-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2021-Agustus 2022………………...................... 93 Tabel 2.22 Share Bidang Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Bali Tahun 2018-2022……….... 103 Tabel 2.23 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Bali Tahun 2018-2021................................. 104 Tabel 2.24 Populasi Unggas di Provinsi Bali Tahun 2018-2021...... 105 Tabel 2.25 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Setiap Bulan Masyarakat Provinsi Bali Tahun 2020-2021……........... 107 Tabel 2.26 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Per Kapita Sehari Provinsi Bali Tahun 2017-2021………………....... 108 Tabel 2.27 Rincian Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya...................................................................... 113 Tabel 2.28 Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Provinsi Bali Tahun 2021………………………...................................... 115 Tabel 2.29 Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan Standar PelayananMinimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024-2026……………………………………………………….. 120 Tabel 2.30 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan......... 125 Tabel 2.31 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja ………………… 126 Tabel 2.32 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan ……. 127 Tabel 2.33 Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2022 dengan RPJMD SB Tahun 2018-2023…………………….. 130 Tabel 2.34 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali……………………………………………………… 148 Tabel 2.35 Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Pada Aplikasi Si-Dalev Provinsi Bali Tahun 2022……… 151 Tabel 2.36 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan…………………………………………………. 152 Tabel 2.37 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022…………. 283 Tabel 2.38 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Kesejahteraan Masyarakat................................................................... 286 Tabel 2.39 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Daya Saing Daerah…………………… 288 Tabel 2.40 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Pelayanan Umum........................... 290 Tabel 3.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.................................................................... 347 Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Permendagri 13 Tahun 2006)..................... 361 Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Realisasi Tahun 2022, Ringkasan Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024 (PP Nomor 12 Tahun 2019)... 363 ix Tabel 3.4 Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Provinsi Bali Tahun 2016-2020.................. 367 Tabel 3.5 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Realisasi Tahun 2022, Ringkasan Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024…………………………………………. 370 Tabel 3.6 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020.................................................................... 373 Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021, Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022, Ringkasan PembiayaanTahun 2023, dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024.……………………………………………………............. 375 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026………………………….......................... 392 Tabel 5.1 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024……………………………………………………………….. 404 Tabel 5.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024……………………………………………………… 404 Tabel 5.3 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024……………………………………………………… 406 Tabel 5.4 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024………………………………………………… 413 Tabel 5.5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024………………………………………………… 414 Tabel 5.6 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2024……………………………………………………… 416 Tabel 5.7 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024……………………………………………………………….. 421 Tabel 5.8 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024……………………………………………………… 422 Tabel 5.9 Strategi dan Arah Kebijkan Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2024…………………………………………… 422 Tabel 5.10 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2024……………………………………………………... 424 Tabel 5.11 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024…………………………………………………….............. 430 Tabel 5.12 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024…………………………….......................................... 431 Tabel 5.13 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2024……………………………………………………… 434 Tabel 5.14 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten 439 x Klungkung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024…………………………………………………..... Tabel 5.15 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024………………………………………………… 440 Tabel 5.16 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2024…………………………………………………..... 441 Tabel 5.17 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024………………………………………………................... 447 Tabel 5.18 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024……………………………………………….. 448 Tabel 5.19 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2024…………………………………………………….. 449 Tabel 5.20 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024..................………………………………………………… 454 Tabel 5.21 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024………………………………………………… 455 Tabel 5.22 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2024…………………………………………………….. 457 Tabel 5.23 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.................………………………………………………… 462 Tabel 5.24 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024……………………………………............... 465 Tabel 5.25 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2024…………………....……………………………….. 465 Tabel 5.26 Keselarasan Tema Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Tema Bali Tahun 2024……………………………………………………………….. 470 Tabel 5.27 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024……………………………………………………………….. 471 Tabel 5.28 Target Capaian Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2024……………………………………………………………….. 472 Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024…………………….. 483 Tabel 7.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Bali Tahun 2024……………………………………….…………….. 911 Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali……………………………………………………… 913 1 Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September Tahun 2023 yang turut membuat berakhirnya periodisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitif. Pasal 201 ayat (8) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang menyebutkan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang 2 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut, Pemerintah Provinsi Bali kemudian menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubenur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 inilah yang dijabarkan untuk jangka waktu 1 tahun dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024. Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026 mencakup Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali yang memiliki 6 (enam) sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu: 1) sektor Pertanian dalam arti luas termasuk Peternakan dan Perkebunan, 2) Sektor Kelautan dan Perikanan, 3) Sektor Industri, 4) Sektor Industri 3 Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, dan 6) Sektor Pariwisata. Proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 telah dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) Bilateral Meeting; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah;

(4)Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangda Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD. Secara lengkap proses penyusunan dokumen RKPD Provinsi Bali 2024 disajikan dalam Gambar 1.1. Gambar 1.1. Proses Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 Sebagai penjabaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up), serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratis dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi money follow programs menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1.RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah 4 kebijakan, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPD dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2.RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3.RKPD merupakan acuan bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4.RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Kedudukan RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD (dalam konteks RKPD Tahun 2024 adalah sebagai penjabaran RPD Tahun 2024-2026), Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah hingga tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD secara lebih jelas ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut. 5 Gambar 1.2. Kedudukan RKPD Dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan perundang‐undangan sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 6 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; dan
11.Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. 1.3 Hubungan Antar Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran 7 Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun 2024. Hubungan dokumen RKPD Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.3 Sebagai berikut : Gambar 1.3. Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap RKPD Tahun 2024 Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat. Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024 juga disusun dengan menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah. Dengan proses dan subtansi materi yang lengkap dan proses sistematis, RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH RKP RENSTRA K/L RENJA K/L RAPBN APBN Rincian APBN Pedoman RPJM Nasional RPJP Nasional Pedoman Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedaman dan diselaraskan melalui Musrenbang Pedoman Bahan Pedoman Diacu Pedoman RKA K/L Bahan RPJP Daerah RPJM Daerah RENSTRA PD Pedoman Bahan RAPBD APBD Pedoman RENJA PD RKA PD Pedoman Rincian APBD Pedoman Dijabarkan RKP Daerah Pedoman Diacu Bahan 8 1.3.1 Hubungan RKPD dan RKP Tahun 2024 Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). RKP Tahun 2024 merupakan RKP tahun keempat yang merupakan penjabaran tahunan RPJMN 2020-2024. Keterkaitan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan penyelarasan perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian dan Lembaga, sehingga menjadi dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. 1.3.2 Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan RPJPD Semesta Berencana Tahun 2005-2025 sebagai rencana pembangunan jangka panjang telah terintegrasi dengan RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang dalam RPJPD dituangkan secara spasial ke dalam struktur ruang dan pola ruang pembangunan. Hal ini pula yang dijadikan dasar dalam penyusunan arah pengembangan wilayah pada RPJMD serta arah kebijakan pembangunan pada RKPD. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Provinsi Bali dan memberikan arah program strategis Provinsi Bali bagi Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan wujud pembangunan kewilayahan melalui pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah. 9 1.3.3 Hubungan RKPD dan RPD Provinsi Bali 2024-2026 Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan penjabaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Disamping itu memuat juga penjabaran indikator kinerja tahunan sesuai dengan proyeksi dan target yang tertuang di dalam dokumen RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 tahun berkenan (Tahun 2024). 1.3.4 Hubungan RKPD, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS. 1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, agar terwujud keselerasan antara perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota. Pemilahan pelaksanaan urusan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing- masing. 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. RKPD memuat sasaran, prioritas dan program pembangunan serta 10 kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan secara tematik, holistik, integrasi dan spasial. Tujuan penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 adalah:
1.Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Bali dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
2.Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggran Sementara (PPAS) Provinsi Bali Tahun 2024;
3.Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja (Tapkin);
4.Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkroniasi pembangunan baik antara Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat;
5.Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
6.Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
7.Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
8.Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Bali;
9.Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Bali, pelaku usaha swasta dan masyarakat, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Lainnya;
10.Menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggran, pelaksanaan, dan pengawasan. 11 1.5 Sistematika Dokumen RKPD Sistematika Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota. 1.4 Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. 1.5 Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 12 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. 2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Menjelaskan target-target dalam Standar Pelayanan Mininal (SPM) yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal 13 2.2.Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD. Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. 2.3.Permasalahan Pembangunan Daerah Bagian ini berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. 2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berisikan uraian tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan tahun 2024-2026 yang diambil dari dokumen RPD. 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 Suatu prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah RPD Tahun 2024-2026 . Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. 16 Dengan karakteristik alam Bali, kehidupan Krama/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal telah menjadikan Bali pulau yang kecil namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan serta agung, suci, dan mataksu, sehingga menarik perhatian dunia. Itulah sebabnya, dalam lontar Mpu Kuturan disebutkan bahwa Bali merupakan Padma Bhuwana, yaitu sebagai pusat dunia, segalanya bermuara di Bali. Namun seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global, maka Bali yang semula merupakan Padma Bhuwana itu pun turut serta berubah. Bagaimana dinamika perubahan tersebut terjadi di Bali, berikut ini akan diuraikan gambaran umum kondisi daerah Bali lebih terperinci yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. 17 2.1 Kondisi Umum Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi A. Aspek Geografi
1.Letak, Batas, dan Luas Wilayah Pulau Bali merupakan satu di antara 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (The Island of God). Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan Kota Denpasar sebagai ibu kota, yang terletak di bagian selatan pulau ini. Pulau Bali dengan total luas wilayah 5.636,66 Km2, terdiri atas beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali. Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 0803’40” – 0850’48” Lintang Selatan dan 11425’53” – 11542’40” Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis, sebagaimana wilayah provinsi lainnya di Indonesia. Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.780,06 km2 atau 0,29% dari luas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Bali terbagi kedalam delapan kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Diantara kesembilan kabupaten dan kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar yaitu 1.364,73 Km2 atau 23,61% dari luas Provinsi Bali, diikuti oleh Kabupaten Tabanan seluas 1.013,88 Km2 (17,54%), Kabupaten Jembrana seluas 841,80 Km2 (14,56%), dan Kabupaten Karangasem seluas 839,54 Km2 (14,52%). Wilayah sisanya berturut-turut adalah Kabupaten Bangli seluas 490,71 Km2, Kabupaten Badung seluas 418,62 Km2, Kabupaten Gianyar seluas 368,00 Km2, Kabupaten Klungkung seluas 315,00 Km2, dan Kota Denpasar seluas 127,78 Km2. 18 Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten dan 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.493 desa adat. Jumlah kecamatan tiap Kabupaten/Kota berkisar 4- 10 kecamatan. Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:  Sebelah utara : Laut Bali  Sebelah timur : Selat Lombok  Sebelah selatan : Samudera Hindia  Sebelah barat : Selat Bali. Tabel 2.1. Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali No Kabupaten/Kota Luas Wilayah (Km2) Kecamatan Desa / Kelurahan Desa Adat 1 Buleleng 1.364,73 9 148 170 2 Jembrana 841,80 5 51 64 3 Tabanan 1.013,88 10 133 348 4 Badung 418,62 6 62 122 5 Denpasar 127,78 4 43 35 6 Gianyar 368,00 7 70 272 7 Bangli 490,71 4 72 168 8 Klungkung 315,00 4 59 119 9 Karangasem 839,54 8 78 190 BALI 5.780,06 57 716 1.493 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023 19 Gambar 2.1. Wilayah Administrasi Provinsi Bali Jika dilihat dari struktur pemerintahan, Bali memiliki “keunikan” yang berbeda dengan daerah lain. Struktur pemerintahan terbawah di Indonesia umumnya terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW, lalu ketua RT. Namun struktur pemerintahan desa di Bali justru ada dua, yaitu desa administratif dan desa budaya. Desa administratif lazim disebut Desa Dinas, yang berfungsi menjalankan pemerintahan administratif kedinasan sebagaimana halnya desa di luar Bali umumnya. Susunan kelembagannya terdiri atas kepala desa/lurah dan di bawahnya ada kepala dusun/kepala lingkungan. Adapun desa budaya di Bali dinamakan Desa Adat. Di bawahnya ada banjar adat atau banjar suka-duka. Keberadaan Desa Adat di Bali merupakan suatu entitas yang khas/unik. Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, 20 Krama atau orang Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi Tri Hita Karana, meliputi: Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Filosofi Tri Hita Karana ini memberi tuntunan ajaran kepada Krama Bali untuk asih kepada alam (Palemahan), punia kepada sesama manusia (Pawongan), sebagai wujud bhakti kepada Tuhan Yang Mahaesa (Parahyangan). Filosofi Tri Hita Karana ini selanjutnya dijabarkan dalam kearifan lokal Sad Kerthi, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (atma kerthi), menjaga kelestarian hutan (wana kerthi) dan danau (danu kerthi) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (segara kerthi), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (jagat kerthi), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (jana kerthi). Masing-masing Desa Adat memiliki Pura Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) dan ada pula Desa Adat yang memiliki Pura Kahyangan Desa lainnya. Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat diatur dengan Awig-awig dan Pararem yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat/ disebut Desa Mawacara. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang genuine (asli, orisinil, dan asasi) hasil karya para Leluhur/Tetua Bali. Secara keseluruhan di Bali terdapat: Pura Kahyangan Tiga sebanyak 4.552 Pura, Pura Dang Kahyangan sebanyak 289 Pura, dan Pura Sad Kahyangan sebanyak 10 Pura yang menyebar dan mengitari wilayah pinggiran Bali, sehingga Bali dikenal dengan nama Pulau Seribu Pura. Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami secara komprehensif tentang Bali, yaitu: Alam Bali, Manusia Bali (Krama Bali), dan Kebudayaan Bali. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata kehidupan Krama Bali yang berkebudayaan tinggi dan religius. 21
2.Topografi Kondisi geografis Provinsi Bali merupakan alam yang memiliki daya tarik tersendiri karena keindahannya yang lengkap: berupa laut, sungai, danau, dan gunung. Masyarakat Bali memposisikan gunung di hulu, dan pantai di hilir sehingga terbentuk bentangan alam yang dikenal dalam istilah Bali dengan sebutan Nyegara-Gunung. Wilayah Provinsi Bali, 85% merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Relief Pulau Bali merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan tersebut terdapat gunung berapi aktif yaitu Gunung Batur (1.717 m) dan Gunung Agung (3.142 m). Ditinjau dari ketinggian lahan, Pulau Bali terdiri dari kelompok lahan sebagai berikut: a) Lahan dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan yang cukup landai meliputi areal seluas 77.321,38 ha; b) Lahan dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan berombak sempai bergelombang dengan luas 60.620,34 ha; c) Lahan dengan ketinggian 100-500 meter seluas 211.923,85 ha didominasi oleh keadaan permukaan bergelombang sampai berbukit; d) Lahan dengan ketinggian 500-1.000 meter seluas 145.188,61 ha; dan e) Lahan dengan ketinggian diatas 1.000 m di atas permukaan laut seluas 68.231,90 ha.
3.Geologi Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali, Nusa Tenggara (Purwo-Hadiwidjojo dkk, 1998), wilayah permukaan Pulau Bali tersusun atas berbagai batuan produk gunung api.Sementara batuan endapan permukaan hanya terdapat di daerah pesisir. Dengan komposisi litologi/batuan wilayah, sebagai berikut. a) Aluvium (Qa) berupa kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung; sebagai endapan sungai, danau dan pantai di leher sepenanjung Prapat Agung, wilayah pesisir dekat pantai di 22 Kabupaten Buleleng (Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Sawan dan sebagian Buleleng), pesisir dekat pantai Kabupaten Jembrana (Kecamatan Negara, Jembrana dan Mendoyo), Kabupaten Badung (Tanjung Benoa dan leher Kuta), Kota Denpasar (dekat pantai Denpasar Selatan dan Pulau Serangan asli). b) Formasi Prapat Agung (Tpsp), terdiri dari batugamping ter- kars-kan, batupasir gampingan dan napal, terdapat di sepenanjung Prapat Agung Kabupaten Buleleng. c) Formasi Palasari (QTsp), terdiri dari konglomerat, batupasir dan batugamping terumbu. Batuan ini terdapat di wilayah dataran rendah Kabupaten Jembrana, menyebar hingga pesisir dekat pantai Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Labuhan Lalang Kabupaten Buleleng. d) Formasi Selatan (Tmps), terdiri dari batugamping terumbu, setempat napal; sebagian berlapis, terhablur-ulang dan berfosil. Batuan ini terdapat di daerah Bukit Kabupaten Badung dan Kepulauan Nusa Penida.
4.Hidrologi a) Sungai Terbaginya fisiografi Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat – timur pulau ini menyebabkan sistem sungai di Pulau Bali mengalir dari utara ke selatan di belahan selatan pulau dan dari selatan ke utara di belahan utara pulau. Sungai-sungai di Povinsi bali dikelompokan dalam Wilayah Sungai Bali Penida, terdii dari 391 Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS di Provinsi dibagi dalam 5 zona meliputi: Zona Utara 138 DAS, Zona Timur 68 DAS, Zona Tengah 70 DAS, Zona Sarbagita 85 DAS dan Zona Barat 30 DAS. Dari 391 DAS yang ada 94 DAS diantaranya merupakan DAS Lintas Kabupaten/Kota. Berdasarkan wilayah, Kabupaten Buleleng memiliki DAS terbanyak (139 DAS) disusul Kabupaten Karangasem (77 DAS) dan Kabupaten Klungkung (72 DAS). 23 b) Danau/Waduk/Embung/Embungan Di Pulau Bali terdapat 4 buah danau yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Semua danau-danau tersebut tidak termasuk di dalam wilayah pesisir. Potensi air danau di Bali adalah 872,47 juta m3. Danau terbesar di Bali adalah Danau Batur dengan potensi air 773,33 juta m3 atau 88,63% dari total potensi air danau. Waduk/bendungan/embung di Bali sebanyak 6 buah yaitu Bendungan Palasari dan Bendungan Betel di Kabupaten Jembrana, Waduk Gerokgak di Kabupaten Buleleng, Waduk Telaga Tunjung di Kabupaten Tabanan, Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dan Embung Seraya di Kabupaten Karangasem. Seluruh bendungan/waduk/ embung tersebut terdapat di wilayah pesisir. Potensi air bendungan/waduk/embung adalah 13,53 juta m3. c) Mata Air Berdasarkan data dari Dinas PU Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, potensi mata air di Provinsi Bali adalah 1.023 miliar m3 dengan total debit 32.463,12 Lt/dt. Jumlah Mata Air yang tercatat di Provinsi Bali adalah sebanyak 1.394 titik mata air dimana jumlah paling banyak berada di Kabupaten Bangli yaitu sebanyak 447 titik mata air. Namun untuk debit paling tinggi terdapat di Kabupaten Karangasem dengan potensi air 13.023,48 Lt/dt meskipun jumlah mata air hanya 215 titik. d) Air Tanah dan Cekungan Air Tanah Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bali (Sudadi dkk., 1985), kondisi akuifer dan air tanah di wilayah pesisir Provinsi Bali sebagai berikut: 1) Akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya > 10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kota Denpasar, 24 Kabupaten Badung (Kuta, Kuta Utara dan mengwi) dan Kabupaten Tabanan (Kediri). 2) Akuifer produktif dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau di bawah muka tanah, debit sumur umumnya 5 - 10 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Badung (Kuta) dan Kota Denpasar (pesisir dekat pantai Denpasar Selatan). 3) Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, muka air tanah beragam dari di atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 meter di bawah muka tanah, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana (dekat pantai Negara, Jembrana dan Mendoryo), dan Kabupaten Buleleng (pesisir dekat pantai Kec. Geokgak, Seririt, dan Banjar). 4) Setempat akuifer dengan produktivitas sedang, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana, Badung (Jimbaran dan Tanjung Benoa), pesisir utara dekat pantai Nusa Penida, pesisir utara Nusa Lembongan, Kabupaten Buleleng (Labuhan Lalang dan Sumberkima). 5) Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah beragam, debit sumur umumnya >5 liter/detik. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir bagian tengah Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi bagian atas), Kota Denpasar (Kecamatan Denpasar Timur bagian atas), sebagian besar wilayah pesisir dekat pantai Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung (dekat pantai Banjarangkan dan Klungkung) dan Kabupaten Buleleng (Kota Singaraja). 6) Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah umumnya dalam, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Tabanan (dekat pantai Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur dan pesisir bagian atas 25 Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), wilayah pesisir bagian atas Kabupaten Gianyar, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem (Manggis, Karangasem dan pesisir dekat pantai Kecamatan Kubu), dan Kab. Buleleng (Tejakula, Buleleng, dan Seririt). 7) Setempat akuifer produktif, air tanah umumnya tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah, setempat mata air dapat diturap. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir atas Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg), sebagian besar wilayah pesisir Kabupaten Karangasem dan Buleleng. 8) Akuifer produktif sedang, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, debit mata air beragam dengan kisaran sangat besar, lebih dari 500 liter/detik. Terdapat di pesisir dekat pantai Kubutambahan. 9) Setempat, akuifer produktif, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam. Terdapat di Parapat Agung, Bukit, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. 10) Akuifer dengan produktivitas rendah, setempat berarti, air tanah dangkal terbatas dapat diperoleh di lembah- lembah atau zona pelapukan. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana dan Buleleng (Sumberklampok, Pejarakan dan Sumberkima). 11) Daerah air tanah langka. Terdapat di wilayah pesisir perbukitan Kabupaten Jembrana, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem. Berdasarkan data Dinas PU Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, jumlah Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdata ada di Provinsi Bali adalah sebanyak 8 kawasan CAT. Adapun CAT tersebut adalah sebagai berikut. 26 1) CAT Denpasar – Tabanan dengan luas 2.080 Km2 yang meliputi kawasan di dalam 8 kabupaten/kota (Kecuali Kabupaten Jembrana) 2) CAT Singaraja dengan luas 505 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan 3) CAT Amlapura dengan luas 200 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Karangasem. 4) CAT Negara dengan luas 418 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan 5) CAT Gilimanuk dengan luas 131 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. 6) CAT Nusa Penida dengan luas 198 Km 2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Klungkung. 7) CAT Nusa Dua dengan luas 99 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Badung. 8) CAT Tejakula dengan luas 750 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasem.
5.Klimatologi a) Tipe Iklim Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu, peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini, 27 sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual. b) Suhu dan Curah Hujan Menurut catatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar , sepanjang tahun 2021, suhu/temperatur udara rata-rata tertinggi di wilayah Bali terjadi di Kota Denpasar, yaitu mencapai 28,2oC dengan rata-rata kelembaban udara 78%. Sebaliknya, suhu udara rata-rata terendah terjadi di Kabupaten Karangasem yang mencapai 26,3oC dengan tingkat kelembaban udara rata-rata yakni sebesar 80%. Apabila dilihat dari curah hujan di masing-masing Kabupaten/Kota se-Bali, tercatat Kabupaten Bangli memiliki curah hujan tertinggi yang mencapai 3.070 mm selama tahun 2021. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Badung yang mencapai 1.390,5 mm. Intensitas curah hujan tertinggi selama tahun 2021 terjadi di bulan Desember seperti yang tercatat di semua stasiun pencatatan di Bali yakni Stasiun Ngurah Rai, Sanglah, Negara, dan Karangasem.
6.Penggunaan Lahan Berdasarkan data dasar tutupan lahan dari Citra BIG 2020 sebagaiman tercantum dalam Buku Fakta dan Analisa Perubahan RTRW Provinsi Bali, didapatkan peta tutupan lahan wilayah daratan Provinsi Bali tahun 2020. Penggambaran penggunaan lahan Wilayah Provinsi Bali diidasarkan SNI 7645- 1-12014 tentang Klasifikasi Penutup Lahan skala 250.000. Berdasarkan hasil pengolahan peta dasar dan tematik BIG, maka didapatkan komposisi penggunaan lahan dari berbagai penggunaan lahan di Provinsi Bali. Dari total luas wilayah 559.472,91 ha, luas lahan terbangun adalah 104.812,17 Ha atau 18,73% dari luas wilayah dan sisanya merupakan lahan terbuka seluas 454.660,74 Ha atau 81,27% dari luas wilayah. Dengan demukian Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Provinsi Bali pada Tahun 2020 adalah sebesar 18,73%. 28 Menurut jenisnya, tutupan lahan pertanian di Bali didominasi oleh lahan pertanian yang meliputi perkebunan, sawah dan tegalan seluas 297.956,40 ha atau 53,26% dari luas wilayah. Selanjutny adalah tutupan lahan hutan seluas 126.562,80 Ha atau 22,62% dari luas wilayah, selanjutnya permukiman seluas 104.191,01 Ha (18,62%) dan sawah seluas 74.384,57 Ha atau 13,30%. Komponen kawasan permukiman yang merupakan seluruh penggunaan lahan barupa bangunan untuk aktivitas penduduk meliputi pemanfaatan untuk perumahan, sarana pelayanan pendukung kegiatan (perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pariwisata) dan lainnya. Sumber: Buku Fakta dan Analisa RTRW Provinsi Bali Gambar 2.2. Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2020
7.Potensi Pengembangan Wilayah Selanjutnya mempertimbangkan dari aspek penggunaan lahan maka dalam pengembangan wilayah dipertimbangkan aspek perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, nilai tambah industri pengolahan, pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Konsep pengembangan wilayah pada prinsipnya lebih menekankan pada adanya 29 perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang. Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rencana pembangunan daerah, pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan wilayah terpadu dengan mengenali sektor strategis (potensial) yang perlu dikembangkan di suatu wilayah. Potensi pembangunan wilayah tersebut dilakukan melalui berbagai strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan yang dilakukan dengan mendorong percepatan pembangunan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan di masing- masing kawasan yang didukung oleh pusat-pusat perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terutama di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan, seperti PKN, PKW, dan PKL dengan menggali potensi dan keunggulan kawasan tersebut. Upaya tersebut didorong juga dengan kebijakan pengembangan industri kreatif dan industri pengolahan bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru, dan optimalisasi investasi. Di samping itu, untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa kreatif, produktif, dan mandiri berkelanjutan sehingga memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan dan keterpaduan kegiatan ekonomi antar sektor, antar kabupaten/kota dan antar kota dengan desa, dilakukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan yang seirama dengan pembangunan Kawasan perkotaan. 30
8.Wilayah Rawan Bencana Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana juga meliputi bencana alam dan non alam. Bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi bencana akibat fenomena geologi (seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan gunung api), bencana akibat faktor biologi (seperti epidemic dan wabah penyakit), bencana akibat kondisi hidrometerologi (seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan). Bencana non alam dapat terjadi akibat ulah manusia, seperti konflik sosial dan kegagalan teknologi. Ditinjau dari kondisi geografis, geologis dan hidrometeorologis, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali berpotensi mengalami bencana alam dan bencana alam geologi seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa dan tsunami, abrasi pantai, gelombang pasang, dan angin kencang. Selain itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga tidak terlepas dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim global seperti erosi/abrasi pantai dan kenaikan paras muka laut. Oleh karena itu, mitigasi bencana pesisir mutlak mendapatkan perhatian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. a) Daerah Rawan Banjir Seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bali termasuk memilki daerah rawan banjir ditinjau dari aspek curah hujan, kemiringan lereng, kerapatan sungai, jenis tanah dan penggunaan lahan serta ketinggian tempat dari permukaan laut. Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali terdapat 81 desa/kelurahan di Provinsi Bali yang termasuk kedalam daerah rawan banjir. Desa/Kelurahan ini tersebar di 5 kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, 31 Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah terbanyak yang memiliki desa/kelurahan dengan status daerah rawan banjir. Terdapat 40 desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng yang rawan banjir. Untuk lebih jelasnya, daerah rawan banjir di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.2. Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Banjir di Provinsi Bali NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 1 Desa Benoa Kecamatan Kuta Selatan Badung 2 Desa Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Badung 3 Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Badung 4 Desa Tuban Kecamatan Kuta Badung 5 Desa Kuta Kecamatan Kuta Badung 6 Desa Legian Kecamatan Kuta Badung 7 Desa Seminyak Kecamatan Kuta Badung 8 Desa Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Badung 9 Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Badung 10 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Badung 11 Desa Kapal Kecamatan Mengwi Badung 12 Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Badung 13 Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Badung 14 Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal Badung 15 Desa Carangsari Kecamatan Petang Badung 16 Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Klungkung 17 Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Klungkung 18 Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Klungkung 19 Kelurahan Semarapura Kangin Kecamatan Klungkung Klungkung 20 Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Klungkung 21 Desa Kusamba Kecamatan Dawan Klungkung 22 Desa Kampung Kusamba Kecamatan Dawan Klungkung 23 Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Buleleng 24 Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak Buleleng 25 Desa Sangalangit Kecamatan Gerokgak Buleleng 26 Desa Musi Kecamatan Gerokgak Buleleng 27 Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak Buleleng 28 Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak Buleleng 29 Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Buleleng 30 Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Buleleng 31 Desa Kalianget Kecamatan Seririt Buleleng 32 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 32 Desa Sulanyah Kecamatan Seririt Buleleng 33 Desa Umaanyar Kecamatan Seririt Buleleng 34 Kelurahan Seririt Kecamatan Seririt Buleleng 35 Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Buleleng 36 Desa Kalisade Kecamatan Seririt Buleleng 37 Desa Petemon Kecamatan Seririt Buleleng 38 Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Buleleng 39 Desa Temukus Kecamatan Banjar Buleleng 40 Desa Dencarik Kecamatan Banjar Buleleng 41 Desa Banjar Kecamatan Banjar Buleleng 42 Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng Buleleng 43 Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Buleleng 44 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng Buleleng 45 Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan Buleleng Buleleng 46 Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan Buleleng Buleleng 47 Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng Buleleng 48 Banjar Bali Kecamatan Buleleng Buleleng 49 Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Buleleng Buleleng 50 Desa Baktiserage Kecamatan Buleleng Buleleng 51 Desa Pemaron Kecamatan Buleleng Buleleng 52 Desa Kalibubuk Kecamatan Buleleng Buleleng 53 Desa Anturan Kecamatan Buleleng Buleleng 54 Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Buleleng 55 Desa Sangsit Kecamatan Sawan Buleleng 56 Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Buleleng 57 Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Buleleng 58 Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Buleleng 59 Desa Pacung Kecamatan Tejakula Buleleng 60 Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Buleleng 61 Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Buleleng 62 Desa Tembok Kecamatan Tejakula Buleleng 63 Desa Padasambian Kaje Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 64 Kelurahan Padasambian Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 65 Kelurahan Padasmbian Klod Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 66 Desa Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 67 Desa Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 68 Desa Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 69 Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 70 Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 33 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 71 Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 72 Desa Dauh Puri Klod Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 73 Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 74 Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 75 Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 76 Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 77 Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 78 Desa Kesiman Kerthalangu Kecamatan Denpasar Timur Denpasar 79 Desa Melaya Kecamatan Melaya Jembrana 80 Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Jembrana 81 Desa Batuagung Kecamatan Jembrana Jembrana Sumber: BPBD Provinsi Bali b) Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor Pulau Bali dibentuk oleh vulkanik dan mempunyai topografi bergelombang, berbukit dan bergunung, termasuk memiliki kerentanan tinggi terhadap potensi longsor. Berdasarkan data BPBD, tercatat sebanyak 322 desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana tanah longsor. Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak yang masuk ke dalam daerah rawan bencana tanah longsor. Terdapat 122 desa di Kabupaten Tabanan yang rawan longsor. Untuk lebih jelasnya, data mengenai desa/kelurahan yang masuk kedalam klasifikasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.3. Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Bali NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 1 Desa Buahan Kintamani Bangli 2 Desa Belandingan Kintamani Bangli 34 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 3 Desa Batur Utara Kintamani Bangli 4 Desa Batur Tengah Kintamani Bangli 5 Desa Batur Selatan Kintamani Bangli 6 Desa Kutuh Kintamani Bangli 7 Desa Abang Batudinding Kintamani Bangli 8 Desa Pengejaran Kintamani Bangli 9 Desa Subaya Kintamani Bangli 10 Desa Siakin Kintamani Bangli 11 Desa Trunyan Kintamani Bangli 12 Desa Bunutin Kintamani Bangli 13 Desa Binyan Kintamani Bangli 14 Desa Dausa Kintamani Bangli 15 Desa Kintamani Kintamani Bangli 16 Desa Kedisan Kintamani Bangli 17 Desa Serai Kintamani Bangli 18 Desa Satra Kintamani Bangli 19 Desa Songan A Kintamani Bangli 20 Desa Songan B Kintamani Bangli 21 Desa Pinggan Kintamani Bangli 22 Desa Suter Kintamani Bangli 23 Desa Tegallalang Tegallalang Gianyar 24 Desa Taro Tegallalang Gianyar 25 Desa Pupuan Tegallalang Gianyar 26 Desa Kedisan Tegallalang Gianyar 27 Desa Kenderan Tegallalang Gianyar 28 Desa Sebatu Tegallalang Gianyar 29 Desa Keliki Tegallalang Gianyar 30 Desa Tampaksiring Tampaksiring Gianyar 31 Desa Manukaya Tampaksiring Gianyar 32 Desa Sanding Tampaksiring Gianyar 33 Desa Pejeng Tampaksiring Gianyar 34 Desa Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar 35 Desa Pejeng Kelod Tampaksiring Gianyar 36 Desa Pejeng Kawan Tampaksiring Gianyar 37 Desa Puhu Payangan Gianyar 38 Desa Bukian Payangan Gianyar 39 Desa Bresela Payangan Gianyar 40 Desa Kelusa Payangan Gianyar 41 Desa Melinggih Kelod Payangan Gianyar 42 Desa Melinggih Payangan Gianyar 43 Desa Buahan Payangan Gianyar 44 Desa Buahan Kaja Payangan Gianyar 45 Desa Kerta Payangan Gianyar 46 Desa Gobleg Banjar Buleleng 47 Desa Pancasari Banjar Buleleng 48 Desa Gitgit Banjar Buleleng 49 Desa Antap Selemadeg Tabanan 50 Desa Bajera Selemadeg Tabanan 51 Desa Bajera Utara Selemadeg Tabanan 52 Desa Berembeng Selemadeg Tabanan 53 Desa Serampingan Selemadeg Tabanan 54 Desa Selemadeg Selemadeg Tabanan 55 Desa Pupuan Sawah Selemadeg Tabanan 56 Desa Wanagiri Selemadeg Tabanan 35 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 57 Desa Wanagiri Kauh Selemadeg Tabanan 58 Desa Manikyang Selemadeg Tabanan 59 Desa Tegai Mengkeb Selemadeg Timur Tabanan 60 Desa Tangguntiti Selemadeg Timur Tabanan 61 Desa Mambang Selemadeg Timur Tabanan 62 Desa Bantas Selemadeg Timur Tabanan 63 Desa Megati Selemadeg Timur Tabanan 64 Desa Gadungan Selemadeg Timur Tabanan 65 Desa Gunung Salak Selemadeg Timur Tabanan 66 Desa Dalang Selemadeg Timur Tabanan 67 Desa Gadung sari Selemadeg Timur Tabanan 68 Desa Lalanglinggah Selemadeg Barat Tabanan 69 Desa Antosari Selemadeg Barat Tabanan 70 Desa Tiying Gading Selemadeg Barat Tabanan 71 Desa Lumbung Selemadeg Barat Tabanan 72 Desa Lumbung Kauh Selemadeg Barat Tabanan 73 Desa Mundeh Selemadeg Barat Tabanan 74 Desa Mundeh Kangin Selemadeg Barat Tabanan 75 Desa Angkah Selemadeg Barat Tabanan 76 Desa Mundeh Kauh Selemadeg Barat Tabanan 77 Desa Selabih Selemadeg Barat Tabanan 78 Desa Bengkel Sari Selemadeg Barat Tabanan 79 Desa Tibibiu Kerambitan Tabanan 80 Desa Kelanting Kerambitan Tabanan 81 Desa Penarukan Kerambitan Tabanan 82 Desa Belumbang Kerambitan Tabanan 83 Desa Tista Kerambitan Tabanan 84 Desa Kerambitan Kerambitan Tabanan 85 Desa Pangkung Karung Kerambitan Tabanan 86 Desa Kukuh Kerambitan Tabanan 87 Desa Baturiti Kerambitan Tabanan 88 Desa Meliling Kerambitan Tabanan 89 Desa Sembung Gede Kerambitan Tabanan 90 Desa Samsam Kerambitan Tabanan 91 Desa Batuaji Kerambitan Tabanan 92 Desa Kesiut Kerambitan Tabanan 93 Desa Timpag Kerambitan Tabanan 94 Desa Sudimara Tabanan Tabanan 95 Desa Bongan Tabanan Tabanan 96 Desa Gubug Tabanan Tabanan 97 Desa Dauh Peken Tabanan Tabanan 98 Desa Delod Peken Tabanan Tabanan 99 Desa Dajan Peken Tabanan Tabanan 100 Desa Subamia Tabanan Tabanan 101 Desa Denbantas Tabanan Tabanan 102 Desa Tunjuk Tabanan Tabanan 103 Desa Wanasari Tabanan Tabanan 104 Desa Beraban Kediri Tabanan 105 Desa Buwit Kediri Tabanan 106 Desa Kaba-kaba Kediri Tabanan 107 Desa Pandak Gede Kediri Tabanan 108 Desa Pejaten Kediri Tabanan 109 Desa Nyambu Kediri Tabanan 110 Desa Kediri Kediri Tabanan 36 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 111 Desa Abiantuwung Kediri Tabanan 112 Desa Banjar Ayar Kediri Tabanan 113 Desa Tegal Jadi Marga Tabanan 114 Desa Kukuh Marga Tabanan 115 Desa Beringkit Marga Tabanan 116 Desa Peken Blayu Marga Tabanan 117 Desa Batan Nyuh Marga Tabanan 118 Desa Kuwum Marga Tabanan 119 Desa Caublayu Marga Tabanan 120 Desa Selanbawak Marga Tabanan 121 Desa Marga Marga Tabanan 122 Desa Petiga Marga Tabanan 123 Desa Tua Marga Tabanan 124 Desa Payangan Marga Tabanan 125 Desa Dauh Puri Marga Tabanan 126 Desa Dajan Puri Marga Tabanan 127 Desa Geluntung Marga Tabanan 128 Desa Baru Marga Tabanan 129 Desa Perean Baturiti Tabanan 130 Desa Perean Tengah Baturiti Tabanan 131 Desa Perea Kangin Baturiti Tabanan 132 Desa Luwus Baturiti Tabanan 133 Desa Apuan Baturiti Tabanan 134 Desa Angseri Baturiti Tabanan 135 Desa Bangli Baturiti Tabanan 136 Desa Baturiti Baturiti Tabanan 137 Desa Batunya Baturiti Tabanan 138 Desa Antapan Baturiti Tabanan 139 Desa Candikuning Baturiti Tabanan 140 Desa Rejasa Penebel Tabanan 141 Desa Jegu Penebel Tabanan 142 Desa Riang Gede Penebel Tabanan 143 Desa Buruan Penebel Tabanan 144 Desa Tajen Penebel Tabanan 145 Desa Pitra Penebel Tabanan 146 Desa Penatahan Penebel Tabanan 147 Desa Tengkudak Penebel Tabanan 148 Desa Mengeste Penebel Tabanan 149 Desa Penebel Penebel Tabanan 150 Desa Biaung Penebel Tabanan 151 Desa Bebahan Penebel Tabanan 152 Desa Seganan Penebel Tabanan 153 Desa Jatiluwih Penebel Tabanan 154 Desa Wangaya Gede Penebel Tabanan 155 Desa Pesagi Penebel Tabanan 156 Desa Tegallinggah Penebel Tabanan 157 Desa Sangketan Penebel Tabanan 158 Desa Belatungan Pupuan Tabanan 159 Desa Kebon Padangan Pupuan Tabanan 160 Desa Belimbing Pupuan Tabanan 161 Desa Sanda Pupuan Tabanan 162 Desa Batungsel Pupuan Tabanan 163 Desa Pujungan Pupuan Tabanan 164 Desa Pajahan Pupuan Tabanan 37 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 165 Desa Munduk Temu Pupuan Tabanan 166 Desa Bantiran Pupuan Tabanan 167 Desa Padangan Pupuan Tabanan 168 Desa Jelijih Punggang Pupuan Tabanan 169 Desa Karya Sari Pupuan Tabanan 170 Desa Sai Pupuan Tabanan 171 Desa Bugbug Karangasem Karangasem 172 Desa Bukit Karangasem Karangasem 173 Desa Pertima Karangasem Karangasem 174 Desa Seraya Barat Karangasem Karangasem 175 Desa Tegallinggah Karangasem Karangasem 176 Desa Tumbu Karangasem Karangasem 177 Desa Gegelang Manggis Karangasem 178 Desa Nyuh Tebel Manggis Karangasem 179 Desa Selumbung Manggis Karangasem 180 Desa Tenganan Manggis Karangasem 181 Desa Ulakan Manggis Karangasem 182 Desa Datah Abang Karangasem 183 Desa Pidpid Abang Karangasem 184 Desa Purwakerti Abang Karangasem 185 Desa Tista Abang Karangasem 186 Desa Tiyingtali Abang Karangasem 187 Desa Ababi Abang Karangasem 188 Desa Bunutan Abang Karangasem 189 Desa Bebandem Bebandem Karangasem 190 Desa Bhuana Giri Bebandem Karangasem 191 Desa Budakeling Bebandem Karangasem 192 Bungaya Kangin Bebandem Karangasem 193 Desa Jungutan Bebandem Karangasem 194 Desa Macang Bebandem Karangasem 195 Desa Sibetan Bebandem Karangasem 196 Desa Besakih Rendang Karangasem 197 Desa Menanga Rendang Karangasem 198 Desa Nongan Rendang Karangasem 199 Desa Pempatan Rendang Karangasem 200 Desa Rendang Rendang Karangasem 201 Desa Amertha Bhuana Selat Karangasem 202 Desa Duda Selat Karangasem 203 Desa Duda Timur Selat Karangasem 204 Duda Utara Selat Karangasem 205 Desa Muncan Selat Karangasem 206 Desa Peringsari Selat Karangasem 207 Desa Sebudi Selat Karangasem 208 Desa Selat Selat Karangasem 209 Desa Kertha Bhana Sidemen Karangasem 210 Desa Lokasari Sidemen Karangasem 211 Desa Sangkangunung Sidemen Karangasem 212 Desa Sidemen Sidemen Karangasem 213 Desa Sindu Wati Sidemen Karangasem 214 Desa Talibeng Sidemen Karangasem 215 Desa Tangkup Sidemen Karangasem 216 Desa Telaga Tawang Sidemen Karangasem 217 Desa Tri Ekabuana Sidemen Karangasem 218 Desa Wismakerta Sidemen Karangasem 38 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 219 Desa Tianyar Barat Kubu Karangasem 220 Desa Tianyar Tengah Kubu Karangasem 221 Desa Tulamben Kubu Karangasem 222 Desa Ban Kubu Karangasem 223 Desa Melaya Melaya Jembrana 224 Kelurahan Baler Bale Agung Negara Jembrana 225 Desa Batu Agung Jembrana Jembrana 226 Kelurahan Dauh Waru Jembrana Jembrana 227 Desa Penyaringan Mendoyo Jembrana 228 Desa Yeh Sumbul Mendoyo Jembrana 229 Desa Yehembang Mendoyo Jembrana 230 Desa Asah Duren Pekutatan Jembrana 231 Desa Manggis Sari Pekutatan Jembrana 232 Desa Gumbrih Pekutatan Jembrana 233 Desa Selisihan Klungkung Klungkung 234 Desa Selat Klungkung Klungkung 235 Desa Akah Klungkung Klungkung 236 Desa Tangkas Klungkung Klungkung 237 Kelurahan Semarapura Kangin Klungkung Klungkung 238 Kelurahan Semarapura Kelod Kangin Klungkung Klungkung 239 Desa Toh Pati Banjarangkan Klungkung 240 Desa Bungbungan Banjarangkan Klungkung 241 Desa Nyalian Banjarangkan Klungkung 242 Desa Tusan Banjarangkan Klungkung 243 Desa Getakan Banjarangkan Klungkung 244 Desa Aan Banjarangkan Klungkung 245 Desa Timuhun Banjarangkan Klungkung 246 Desa Nyanglan Banjarangkan Klungkung 247 Desa Takmung Banjarangkan Klungkung 248 Desa Paksebali Dawan Klungkung 249 Desa Gunaksa Dawan Klungkung 250 Desa Besan Dawan Klungkung 251 Desa Pikat Dawan Klungkung 252 Desa Dawan Kelod Dawan Klungkung 253 Desa Dawan Kaler Dawan Klungkung 254 Desa Kutampi Nusa Penida Klungkung 255 Desa Batu Kandik Nusa Penida Klungkung 256 Desa Bungamekar Nusa Penida Klungkung 257 Desa Suana Nusa Penida Klungkung 258 Desa Pejukutan Nusa Penida Klungkung 259 Desa Carangsari Petang Badung 260 Desa Getasan Petang Badung 261 Desa Pangsan Petang Badung 262 Desa Petang Petang Badung 263 Desa Sulangai Petang Badung 264 Desa Pelaga Petang Badung 265 Desa Belok Petang Badung 266 Desa Ayunan Abiansemal Badung 267 Desa Bongkasa Abiansemal Badung 268 Desa Sangeh Abiansemal Badung 269 Desa Bongkasa Pertiwi Abiansemal Badung 270 Desa Kuwum Kuta Selatan Badung 39 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 271 Desa Pecatu Kuta Selatan Badung 272 Desa Ungasan Kuta Selatan Badung 273 Desa Kutuh Kuta Selatan Badung 274 Desa Jimbaran Kuta Selatan Badung 275 Desa Sumberkirana Kecamatan Gerokgak Buleleng 276 Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Buleleng 277 Desa Musi Kecamatan Gerokgak Buleleng 278 Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak Buleleng 279 Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Buleleng 280 Desa Tinga-tinga Kecamatan Gerokgak Buleleng 281 Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Buleleng 282 Desa Pangkung Paruk Kecamatan Seririt Buleleng 283 Desa Unggahan Kecamatan Seririt Buleleng 284 Desa Rangdu Kecamatan Seririt Buleleng 285 Desa Gunung Sari Kecamatan Seririt Buleleng 286 Desa Titab Kecamatan Busungbiu Buleleng 287 Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Buleleng 288 Desa Subuk Kecamatan Busungbiu Buleleng 289 Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Buleleng 290 Desa Uma Jero Kecamatan Busungbiu Buleleng 291 Desa Bengkel Kecamatan Busungbiu Buleleng 292 Desa Puncak Sari Kecamatan Busungbiu Buleleng 293 Desa Tinggar Sari Kecamatan Busungbiu Buleleng 294 Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Buleleng 295 Desa Sepang Kelod Kecamatan Busungbiu Buleleng 296 Desa Tista Kecamatan Busungbiu Buleleng 297 Desa Tigawase Kecamatan Banjar Buleleng 298 Desa Cempage Kecamatan Banjar Buleleng 299 Desa Pedawa Kecamatan Banjar Buleleng 300 Desa Sidatape Kecamatan Banjar Buleleng 301 Desa Gobleg Kecamatan Banjar Buleleng 302 Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Buleleng 303 Desa Munduk Kecamatan Banjar Buleleng 304 Desa Gesing Kecamatan Banjar Buleleng 305 Desa Silangjana Kecamatan Sukasada Buleleng 306 Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Buleleng 307 Desa Ambengan Kecamatan Sukasada Buleleng 308 Desa Gitgit Kecamatan Sukasada Buleleng 309 Desa Wanagiri Kecamatan Sukasada Buleleng 310 Desa Lemukih Desa Galungan Kecamatan Sawan Buleleng 311 Desa Sekumpul Kecamatan Sawan Buleleng 312 Desa Sudaji Kecamatan Sawan Buleleng 313 Desa Sangsit Kecamatan Sawan Buleleng 314 Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Buleleng 315 Desa Depaha Kecamatan Kubutambahan Buleleng 316 Desa Tunjung Kecamatan Kubutambahan Buleleng 317 Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Buleleng 318 Desa Bontiing Kecamatan Kubutambahan Buleleng 319 Desa Tamblang Kecamatan Buleleng 40 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA Kubutambahan 320 Desa Sembiran Kecamatan Tejakula Buleleng 321 Desa Madenan Kecamatan Tejakula Buleleng 322 Desa Julah Kecamatan Tejakula Buleleng Sumber: BPBD Provinsi Bali c) Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Bali (3.142 meter) merupakan gunung berapi yang aktif. Direktorat Jenderal Vulkanologi telah menggolongkan radius bahaya letusan G. Agung kedalam tiga zona bahaya yaitu: 1) Zona Terlarang: area yang paling tinggi tingkat resiko terkena awan panas, aliran lava dan lontaran batu pijar, diharuskan terbebas dari hunian. 2) Zona Bahaya Primer: area yang dapat terkena lontaran batu pijar, hujan abu dan pasir serta aliran lahar. 3) Zona Bahaya Sekunder: area sepanjang lembah sungai yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi lahar serta banjir yang menyertainya Sedangkan rawan bencana letusan Gunung Berapi Batur berada dalam Kaldera Batur. Berikut adalah data desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi berdasarkan data BPBD Provinsi Bali. Tabel 2.4. Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi di Provinsi Bali NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 1 Desa Songan A Kintamani Bangli 2 Desa Songan B Kintamani Bangli 3 Desa Belandingan Kintamani Bangli 4 Desa Sukawana Kintamani Bangli 5 Desa Pinggan Kintamani Bangli 6 Desa Batur Selatan Kintamani Bangli 7 Desa Kedisan Kintamani Bangli 8 Desa Buahan Kintamani Bangli 9 Desa Abang Batudinding Kintamani Bangli 10 Desa Terunyan Kintamani Bangli 11 Desa Abang Songan Kintamani Bangli 41 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 12 Desa Padang Kerta Karangasem Karangasem 13 Desa Karangasem Karangasem Karangasem 14 Desa Subagan Karangasem Karangasem 15 Desa Pidpid Abang Karangasem 16 Desa Bebandem Abang Karangasem 17 Desa Bhuana Giri Abang Karangasem 18 Desa Budakeling Abang Karangasem 19 Desa Bungaya Kangin Abang Karangasem 20 Desa Jungutan Abang Karangasem 21 Desa Macang Abang Karangasem 22 Desa Sibetan Abang Karangasem 23 Desa Besakih Rendang Karangasem 24 Desa Menanga Rendang Karangasem 25 Desa Nongan Rendang Karangasem 26 Desa Pesaban Rendang Karangasem 27 Desa Rendang Rendang Karangasem 28 Desa Amertabuana Selat Karangasem 29 Desa Duda Selat Karangasem 30 Desa Duda Utara Selat Karangasem 31 Desa Muncan Selat Karangasem 32 Desa Peringsari Selat Karangasem 33 Desa Sebudi Selat Karangasem 34 Desa Selat Selat Karangasem 35 Desa Kerta Bhuana Sidemen Karangasem 36 Desa Lokasari Sidemen Karangasem 37 Desa Sangkan Gunung Sidemen Karangasem 38 Desa Sinduwati Sidemen Karangasem 39 Desa Talibeg Sidemen Karangasem 40 Desa Tangkup Sidemen Karangasem 41 Desa Telaga Tawang Sidemen Karangasem 42 Desa Wismakerta Sidemen Karangasem 43 Desa Baturinggit Kubu Karangasem 44 Desa Sukadana Kubu Karangasem 45 Desa Tianyar Barat Kubu Karangasem 46 Desa Tulamben Kubu Karangasem 47 Desa Tianyar Kubu Karangasem Sumber: BPBD Provinsi Bali d) Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi Gempa bumi adalah getaran yang terjadi permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Berdasarkan hasil kajian BMG Bali (Daryono dkk, 2006 dalam Bappeda Provinsi Bali, 2006) yang mendasarkan pada seismik gempa merusak dan sejarah gempa maka di Bali dibagi menjadi 3 zona daerah rawan gempa. Daerah sangat rawan gempa (zona 1) meliputi wilayah Bali timur (Kabupaten Karangasem dan Klungkung; daerah rawan gempa (zona 2) mencakup seluruh wilayah Bangli, 42 Buleleng, Jembrana dan Tabanan. Sedangkan zone 3 daerah agak rawan gempa meliputi Denpasar, Badung dan Gianyar. e) Daerah Rawan Bencana Tsunami Tsunami berasal dari bahasa Jepang tsu artinya pelabuhan dan nami berarti gelombang. Tsunami berarti pasang laut besar di pelabuhan. Secara singkat tsunami dapat dideskripsikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh suatu gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut, seperti terjadinya gempa bumi, erupsi vulkanik, atau oleh land-slide (longsoran). Gelombang tsunami yang ditimbulkan oleh gaya impulsif ini bersifat transien yaitu gelombangnya bersifat sesar. Luasan rawan tsunami merupakan hasil tumpang susun antara peta permukiman dengan ketinggian tempat. Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, terdapat 141 desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami. Adapun daftar desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.5. Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 1 Desa Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Badung 2 Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Badung 3 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Badung 4 Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Badung 5 Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Badung 6 Desa Benoa Kecamatan Kuta Selatan Badung 7 Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Badung 8 Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Badung 9 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Badung 10 Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Badung 11 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Badung 12 Desa Tuban Kecamatan Kuta Badung 13 Desa Seminyak Kecamatan Kuta Badung 14 Desa Legian Kecamatan Kuta Badung 15 Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Badung 16 Desa Cemagi Kecamatan Mengwi Badung 43 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 17 Desa Munggu Kecamatan Mengwi Badung 18 Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 19 Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 20 Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 21 Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 22 Desa Sidakrya Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 23 Kelurahan Serangan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 24 Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 25 Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 26 Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Denpasar 27 Desa Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Denpasar 28 Desa Candi Kusuma Kecamatan Melaya Jembrana 29 Desa Melaya Banjar Melaya Pantai Kecamatan Melaya Jembrana 30 Desa Cupel Kecamatan Negara Jembrana 31 Desa Banyu Biru Banjar Pebuahan Kecamatan Negara Jembrana 32 Desa Pengambengan Kecamatan Negara Jembrana 33 Kelurahan Lelateng Banjar Awen Kecamatan Negara Jembrana 34 Desa Baluk Kecamatan Negara Jembrana 35 Desa Perancak Kecamatan Jembrana Jembrana 36 Desa Air Kuning Kecamatan Jembrana Jembrana 37 Desa Yeh Kuning Kecamatan Jembrana Jembrana 38 Desa Delod Berawah Kecamatan Mendoyo Jembrana 39 Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Jembrana 40 Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Jembrana 41 Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Jembrana 42 Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Klungkung 43 Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Klungkung 44 Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Klungkung 45 Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Klungkung 46 Desa Tojan Kecamatan Klungkung Klungkung 47 Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Klungkung 48 Desa Satra Kecamatan Klungkung Klungkung 49 Desa Kusamba Kecamatan Dawan Klungkung 50 Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Klungkung 51 Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Klungkung 52 Desa Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida Klungkung 53 Desa Toya Pakeh Kecamatan Nusa Penida Klungkung 54 Desa Pedungan Kecamatan Nusa Penida Klungkung 55 Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Klungkung 56 Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Klungkung 57 Desa Suana Kecamatan Nusa Penida Klungkung 58 Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Gianyar 44 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 59 Desa Lebih Kecamatan Gianyar Gianyar 60 Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Gianyar 61 Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Gianyar 62 Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Gianyar 63 Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Gianyar 64 Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Gianyar 65 Desa Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar 66 Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Gianyar 67 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Gianyar 68 Desa Nyuh Tebel Kecamatan Manggis Karangasem 69 Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Karangasem 70 Desa Manggis Kecamatan Manggis Karangasem 71 Desa Ulakan Kecamatan Manggis Karangasem 72 Desa Padang Bai Kecamatan Manggis Karangasem 73 Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis Karangasem 74 Desa Antiga Kecamatan Manggis Karangasem 75 Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Karangasem 76 Desa Pertima Kecamatan Karangasem Karangasem 77 Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem Karangasem 78 Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Karangasem 79 Desa Tumbu Kecamatan Karangasem Karangasem 80 Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem Karangasem 81 Desa Seraya Kecamatan Karangasem Karangasem 82 Desa Bunutan Kecamatan Abah Karangasem 83 Desa Purwakerti Kecamatan Abah Karangasem 84 Desa Datah Kecamatan Abah Karangasem 85 Desa Labasan Kecamatan Abah Karangasem 86 Desa Tulamben Kecamatan Kubu Karangasem 87 Desa Kubu Kecamatan Kubu Karangasem 88 Desa Baturinggit Kecamatan Kubu Karangasem 89 Desa Sukadana Kecamatan Kubu Karangasem 90 Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Karangasem 91 Desa Tianyar Kecamatan Kubu Karangasem 92 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Karangasem 93 Desa Tembok Kecamatan Tejakula Buleleng 94 Desa Les Kecamatan Tejakula Buleleng 95 Desa Penuktukan Kecamatan Tejakula Buleleng 96 Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula Buleleng 97 Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Buleleng 98 Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Buleleng 99 Desa Julah Kecamatan Tejakula Buleleng 100 Desa Pacung Kecamatan Tejakula Buleleng 101 Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Buleleng 102 Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Buleleng 103 Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Buleleng 104 Desa Giriemas Kecamatan Sawan Buleleng 45 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 105 Desa Sangsit Kecamatan Sawan Buleleng 106 Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Buleleng 107 Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Buleleng 108 Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng Buleleng 109 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng Buleleng 110 Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan Buleleng Buleleng 111 Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan Buleleng Buleleng 112 Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng Buleleng 113 Desa Baktiserage Kecamatan Buleleng Buleleng 114 Desa Pemaron Kecamatan Buleleng Buleleng 115 Desa Tukad Mungga Kecamatan Buleleng Buleleng 116 Desa Anturan Kecamatan Buleleng Buleleng 117 Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Buleleng 118 Desa Temukus Kecamatan Banjar Buleleng 119 Desa Banjar Kecamatan Banjar Buleleng 120 Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Buleleng 121 Desa Dencarik Kecamatan Banjar Buleleng 122 Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Buleleng 123 Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Buleleng 124 Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Buleleng 125 Desa Kalianget Kecamatan Seririt Buleleng 126 Desa Sulanyah Kecamatan Seririt Buleleng 127 Desa Umaanyar Kecamatan Seririt Buleleng 128 Desa Seririt Kecamatan Seririt Buleleng 129 Desa Kalisada Kecamatan Seririt Buleleng 130 Desa Antap Kecamatan Selemadeg Tabanan 131 Desa Berembeng Kecamatan Selemadeg Tabanan 132 Desa Tegal Mengkeb Kecamatan Selemadeg Timur Tabanan 133 Desa Beraban Kecamatan Selemadeg Timur Tabanan 134 Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Tabanan 135 Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Tabanan 136 Desa Tibibiu Kecamatan Kerambitan Tabanan 137 Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Tabanan 138 Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Tabanan 139 Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri Tabanan 140 Desa Belalang Kecamatan Kediri Tabanan 141 Desa Beraban Kecamatan Kediri Tabanan Sumber: BPBD Provinsi Bali f) Daerah Rawan Bencana Angin Kencang dan Gelombang Badai Pasang Terjadinya bencana angin kencang di beberapa tempat di Bali pada umumnya, disamping disebabkan faktor dinamika atmosfer lokal juga disebabkan karena pengaruh cuaca ekstrim secara regional. Berdasarkan identifikasi potensi 46 bencana alam di Provinsi Bali, secara geografis kerawanan paling tinggi terhadap ancaman bencana angin kencang adalah seluruh kawasan pesisir di selatan Bali yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, tempat terjadinya badai tropis. Secara spesifik, daerah pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tinggi bencana angin kencang adalah Gilimanuk, kawasan pesisir Kecamatan Negara, Tabanan, Canggu, Kerobokan, Nusa Dua, Denpasar, Gianyar, Klungkung, Nusa Penida dan pesisir selatan Kabupaten Karangasem. g) Erosi / Abrasi Pantai Erosi adalah pengikisan dan pengangkutan material hasil pelapukan batuan oleh aktivitas tenaga angin, air, gelombang laut atau es. Sedangkan abrasi pantai adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai Bali Penida, panjang pantai di Bali yang mengalami erosi/abrasi mencapai 111,652 km, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 1987. Hampir seluruh kawasan pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali mengalami erosi/abrasi. Erosi pantai terpanjang terdapat di Kabupaten Buleleng mengingat kabupaten ini juga memiliki pantai terpanjang di Bali. Dari panjang pantai yang tererosi, sampai tahun 2013 telah ditangani dengan berbagai metode sepanjang 77, 230 km atau 69,17%. B. Aspek Demografi
1.Struktur Penduduk Penduduk yang tinggal di wilayah Provinsi Bali yang dikenal dengan istilah Krama Bali, memiliki tata kehidupan yang berakar pada Kebudayaan Bali yang sangat kental berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas atau unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Tata kehidupan Krama Bali dengan kebudayaan tinggi tersebut diwadahi dalam Desa Adat. 47 Desa Adat menjadi wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai- nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya dalam melaksanakan tata kehidupan Krama Bali sehari-harinya sehingga terwujud menjadi suatu alam kehidupan, selain khas/unik, indah, dan menarik, juga menjadi alam kehidupan yang memiliki kekuatan tersendiri (mataksu). Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat diatur dengan Awig- awig dan Pararem yang hanya berlaku di masing-masing Desa Desa Adat atau disebut dengan Desa Mawacara. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang genuine (asli, orisinil, dan asasi) hasil karya para Leluhur Bali. Tata cara kehidupan Krama Bali menyatu dengan alam sehingga perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang sekaligus menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang merupakan bagian dari alam itu sendiri. Oleh karena itu, tata kehidupan Krama Bali harus sejalan dan seirama dengan alam: “hidup yang menghidupi, urip yang menguripi’. Tata cara kehidupan Krama Bali yang menyatu dalam alam, baik secara “sakala” maupun “niskala” terdapat dalam nilai- nilai Sat Kerthi,, yaitu enam sumber kesejahteraan atau kebahagiaan kehidupan yang terdiri dari: (1) Atma Kerthi, (2) Danu Kerthi, (3) Wana Kerthi, (4) Segara Kerthi, (5) Jana Kerthi, dan (6) Jagat Kerthi. Tata cara kehidupan masyarakat Bali yang bersumber dari nilai-nilai tersebut merupakan warisan leluhur untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan alam Bali yang khas/unik, indah, dan suci/metaksu yang dituangkan menjadi nilai-nilai Tri Hita Karana: yaitu cara hidup untuk memelihara/menjaga 3 (tiga) keseimbangan/keharmonisan manusia, yaitu: a) Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan Hyang Maha Pencipta/ Hyang Widhi Wasa yang dinamakan Parahyangan; b) Keseimbangan/ keharmonisan antara manusia dengan sesama manusia yang dinamakan Pawongan; dan 48 c) Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan alam beserta lingkungan yang dinamakan Palemahan. Tata cara kehidupan untuk memelihara keseimbangan atau keharmonisan kehidupan Krama Bali dalam ranah spiritualitas, adat, agama, dan budaya dilaksanakan dengan Upakara Pakerthi Yadnya untuk Sat Kerthi, , yaitu: (1) Tumpek Landep,

(2)Tumpek Wariga, (3) Tumpek Kuningan, (4) Tumpek Klurut, (5) Tumpek Uye atau Tumpek Kandang, (6) Tumpek Wayang. Sistem nilai dalam kebudayaan Bali tersebut terbentuk melalui suatu pemahaman tentang Manumadi, yaitu sifat keutamaan kelahiran sebagai manusia; pemahaman tentang Rta, yaitu hukum alam; dan kewajiban manusia merawat/ memelihara keselarasan/ keharmonisan hubungan-hubungan kosmik, nilai tentang keniscayaan Dharma dalam pengembangan kebudayaan, lascarya, yaitu sikap yang ikhlas dalam melaksanakan swadharma sebagai kewajiban hidup manusia, dan Karma Phala, yaitu kepercayaan kepada kehidupan hukum sebab-akibat. Secara historis dan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat (Krama) Bali adalah sumber daya manusia yang unggul, yaitu berkualitas dan berintegritas dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Kualitas dan keunggulan Krama Bali tersebut tercermin dalam potensi yang luar biasa dengan karakter jemet, seken, saja, beneh dan luwih, serta undagi (kreatif dan inovatif). Dengan kualitas tersebut Krama Bali mampu menghasilkan karya-karya berbasis budaya, seperti tari-tarian, tetabuhan, lukisan, patung, arsitektur, dan kerajinan rakyat yang kreatif dan inovatif yang bernilai tinggi sehingga menarik perhatian masyarakat dunia.

2.Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk BPS Provinsi Bali telah merilis proyeksi penduduk Provinsi Bali tahun 2021-2025 dengan menggunakan data Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2021 diproyeksikan sebesar 4.446,6 ribu jiwa, tahun 2022 sebesar 4.518,7 ribu jiwa, tahun 2023 sebesar 4.570,7 ribu jiwa, tahun 49 2024 sebesar 4.622,60 ribu jiwa, dan tahun 2025 sebesar 4.674,20 ribu jiwa. Tabel 2.6. Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2025 No Kabupaten/Kota Proyeksi Jumlah Penduduk (Dalam Ribu Jiwa) 2021 2022 2023 2024 2025 1 Kab. Jembrana 282.00 283.60 285.10 286.60 288.00 2 Kab. Tabanan 451.60 453.90 456.20 458.30 460.40 3 Kab. Badung 711.40 728.00 744.80 761.80 779.10 4 Kab. Gianyar 523.60 528.10 532.50 536.90 541.10 5 Kab. Klungkung 180.70 181.40 182.10 182.80 183.40 6 Kab. Bangli 230.00 231.10 232.10 233.10 234.00 7 Kab. Karangasem 420.80 422.60 424.30 425.90 427.40 8 Kab. Buleleng 669.10 672.50 675.80 678.90 681.90 9 Kota Denpasar 997.50 1,017.60 1,037.90 1,058.30 1,078.90 10 Provinsi Bali 4,466.60 4,518.70 4,570.70 4,622.60 4,674.20 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023
3.Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Rasio jenis kelamin (sex ratio) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (dependency ratio). Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang dirilis oleh BPS Provinsi Bali tahun 2023, dapat dihitung rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali dan masing-masing kabupaten/kota. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali pada tahun 2023 diperkirakan adalah sebesar 101,07. Rasio jenis kelamin penduduk di Provinsi Bali diproyeksikan terus menurun dari tahun 2021. Pada tahun 2021 rasio jenis kelamin Provinsi Bali diperkirakan sekitar 101,13, menurun di tahun 2022 menjadi 101,10, dan menurun lagi di tahun 2023 yaitu 101,07. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 102,64 sedangkan yang terendah 50 adalah Kabupaten Jembrana yaitu dengan rasio jenis kelamin 100,18. Tabel 2.7. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021-2023 No Wilayah Sex Ratio 2021 2022 2023 1 Kab. Jembrana 100.19 100.18 100.18 2 Kab. Tabanan 100.52 100.47 100.47 3 Kab. Badung 100.33 100.29 100.26 4 Kab. Gianyar 100.58 100.54 100.53 5 Kab. Klungkung 100.29 100.37 100.28 6 Kab. Bangli 101.46 101.43 101.33 7 Kab. Karangasem 102.67 102.66 102.64 8 Kab. Buleleng 101.10 101.07 101.05 9 Kota Denpasar 102.00 101.97 101.92 Provinsi Bali 101.13 101.10 101.07 Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali 2023
4.Kepadatan Penduduk Menggunakan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2021-2025, maka dapat dihitung proyeksi kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2021 hingga tahun 2023. Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, diperkirakan kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2021 adalah 792 Jiwa/Km 2 , meningkat menjadi 802 Jiwa/Km 2 pada tahun 2022, dan tahun 2023 kembali meningkat menjadi 811 Jiwa/Km2. Kota Denpasar diproyeksikan masih menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 7.806 Jiwa/Km2 pada tahun 2021, 7.964 Jiwa/Km2 pada tahun 2022, dan 8.123 Jiwa/Km2 pada tahun 2023. Sedangkan wilayah yang diproyeksikan memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 335 Jiwa/Km2 pada tahun 2021, 337 Jiwa/Km2 pada tahun 2022, dan 339 Jiwa/Km2 pada tahun 2023, Adapun hasil proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 51 Tabel 2.8. Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2023 No Kabupaten/Kota Luas Wilayah (Km2) Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) 2021 2022 2023 1 Kab. Jembrana 841,8 335 337 339 2 Kab. Tabanan 839,33 538 541 544 3 Kab. Badung 418,52 1.700 1.739 1.780 4 Kab. Gianyar 368 1.423 1.435 1.447 5 Kab. Klungkung 315 574 576 578 6 Kab. Bangli 520,81 442 444 446 7 Kab. Karangasem 839,54 501 503 505 8 Kab. Buleleng 1.365,88 490 492 495 9 Kota Denpasar 127,78 7.806 7.964 8.123 10 Provinsi Bali 5.636,66 792 802 811 Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2023
5.Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Penduduk menurut pekerjaan atau lapangan usaha dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dominan di Provinsi Bali. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/ usaha lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak. Data lapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah. Data penduduk yang digunakan adalah penduduk usia produktif yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan. Sektor lapangan pekerjaan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: a) Sektor primer berupa pemanfaatan sumberdaya alam secara langsung, seperti pertanian; b) Sektor sekunder berupa pengolahan hasil, seperti industri manufaktur; dan c) Sektor tersier berupa jasa. 52 Untuk melihat data lebih rinci dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini : Tabel 2.9. Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2019-2021 No Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (17 Kategori) (Orang) 2019 2020 2021 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 462,871 545,533 534,705 2 Pertambangan dan Penggalian 9,627 9,013 7,859 3 Industri Pengolahan 368,947 381,746 394,125 4 Pengadaan Listrik dan Gas 5,709 5,473 3,703 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 11,870 8,324 6,486 6 Konstruksi 162,469 159,554 155,461 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 480,622 495,533 511,721 8 Transportasi dan Pergudangan 77,347 59,540 57,669 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 327,609 236,386 233,811 10 Informasi dan Komunikasi 12,805 14,360 16,494 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 71,061 62,230 62,708 12 Real Estat 4,092 3,094 2,738 13 Jasa Perusahaan 58,490 42,832 33,764 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 125,316 114,051 136,969 15 Jasa Pendidikan 100,014 103,537 109,449 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 54,886 51,303 56,262 17 Jasa lainnya 135,271 130,910 117,930 Jumlah 2,469,006 2,423,419 2,441,854 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di tahun 2021 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 21,90%; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 20,96%; dan Industri Pengolahan sebesar 16,14%. 53 Pembangunan tenaga kerja dapat memiliki dua makna penting, yakni sebagai subyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai pelaku dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (input faktor produksi) serta sebagai obyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai unsur yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup (quality of life) yang mencakup peningkatan pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Jika pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menggunakan modal (investasi) dan teknologi yang tinggi, maka penggunaan tenaga kerja akan relatif berkurang digantikan oleh mesin, sehingga tenaga kerja dengan kemampuan dan kualitas tertentu dituntut dapat memenuhi kebutuhan dalam proses produksi. Di Provinsi Bali, masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik. Apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Bali merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari mana pun. Akibatnya jelas, arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan. Dengan situasi sedemikian ini, bagaimanapun akan memberikan pengaruh pada struktur ketenagakerjaan, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk usia produktif (usia kerja). Untuk itu, perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif (productive employment). Penduduk usia kerja Provinsi Bali pada Agustus 2022 sebanyak 3,56 juta orang, meningkat sebanyak 54.052 ribu orang dibanding Agustus 2021, dan meningkat sebanyak 53.593 ribu orang jika dibanding Agustus 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 2,74 juta orang (76,96%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 2,74 juta orang penduduk yang bekerja dan 131.469 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 158.016 orang (6,12%). 54 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2022 tercatat sebesar 76,86%, mengalami peningkatan sebesar 3,32% persen poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. BPS menyebutkan bahwa TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 4,80%. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,57 poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Penurunan TPT ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat Provinsi Bali pada tahun 2022 masih berada dalam imbas kontraksi ekonomi akibat COVID-19 meskipun TPT Bali pada tahun 2022 belum sampai menyentuh TPT pra pandemi di tahun 2019 (1,52%) Tabel 2.10. Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2018-2022 No Uraian Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 1 Penduduk Usia Kerja (Jiwa) 3,288,908 3,338,767 3,455,127 3,509,090 3,563,142 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode Agustus (%) 76.56 73.77 74.32 73.54 76.86 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus (%) 1.37 1.52 5.63 5.37 4.80 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau 55 berdasarkan aspek sosial maupun ekonomi. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat maka dapat diasumsikan masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan masyarakat akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan di sini terdiri dari aspek ekonomi (PDRB, inflasi, ketimpangan, dan kemiskinan); aspek sosial (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan); serta seni budaya dan olahraga. A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur dari perkembangan beberapa indikator yang membentuknya, antara lain: pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, PDRB per kapita, gini ratio, kondisi kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
1.Pertumbuhan Ekonomi Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam teori pembangunan ekonomi diketahui bahwa produk domestik bruto (PDB) dan belanja negara mempunyai hubungan timbal balik yang positif. PDB adalah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu. PDB terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, 56 konsumsi pemerintah, dan ekspor bersih. PDB menjadi dasar pengukuran pertumbuhan ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dilihat berdasarkan pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstannya (ADHK). Pertumbuhan ekonomi akan dilihat dan disandingkan antar waktu seperti antar triwulan, antar tahun, maupun antar kumulatif. a) Pertumbuhan Ekonomi Bali Antar Triwulan (Q to Q) Pada triwulan IV-2022, nilai tambah yang tercipta dari seluruh aktivitas ekonomi di Bali jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp39,36 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan III-2022 yang tercatat hanya Rp38,17 triliun. Peningkatan tersebut menyebabkan ekonomi Bali pada triwulan IV-2022 dibandingkan dengan triwulan III-2022 (q-to-q) tercatat tumbuh sebesar 3,11 persen. Momentum KTT G-20 yang diselenggarakan pada akhir tahun 2022 di Bali serta libur Perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi katalis pergerakan aktivitas ekonomi di Provinsi Bali. Peningkatan aktivitas transportasi udara terutama penerbangan internasional, lonjakan distribusi tenaga listrik, serta meningkatnya produksi dari industri pengolahan turut berkontribusi menggerakkan roda perekonomian Bali di penghujung tahun 2022. Corak perekonomian Bali tergambar dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali yang cenderung meningkat di triwulan IV-2022. Keseluruhan fenomena tersebut selanjutnya bermuara pada ekonomi Bali yang tumbuh pada triwulan IV- 2022 secara q-to-q. Secara umum hampir seluruh kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Hanya terdapat 3 kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu lapangan 57 usaha Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) sedalam 14,84 persen, diikuti oleh Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) sedalam 2,97 persen, dan Kategori F (Konstruksi) sedalam 1,74 persen. Faktor cuaca buruk dan bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Bali diperkirakan menjadi penyebab turunnya nilai tambah pada industri di Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) serta Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan). Sementara itu, lesunya aktivitas pada Kategori F (Konstruksi) tercermin dari penurunan realisasi penjualan semen secara q-to-q pada kisaran -3,69 persen. b) Pertumbuhan Ekonomi Bali Antar Tahun (Y to Y) Ekonomi Bali pada triwulan III-2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 8,09 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan dua triwulan sebelumnya yaitu pada triwulan I-2022 yang hanya tercatat sebesar 1,43 persen dan triwulan II-2022 sebesar 3,05 persen. Hal tersebut sejalan dengan pengendalian pandemi Covid-19 yang semakin baik. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada triwulan III-2022 ini sejumlah momentum mampu mendorong ekonomi Bali untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi triwulan III-2021 walaupun masih dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Adanya peningkatan beberapa aktivitas seperti mulai diperbolehkannya aktivitas dengan massa dalam jumlah besar, pelaksanaan upacara agama perkawinan dan ngaben masal, hingga digelarnya side-event dan pertemuan berskala nasional maupun internasional di Provinsi Bali dan bertambahnya jalur jalur penerbangan internasional yang menyebabkan peningkatan kunjungan wisman. Hal tersebut menjadi kekuatan yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III- 2022(y-on-y). Ekonomi Bali pada triwulan IV-2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat 58 tumbuh sebesar 6,61 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan dua triwulan sebelumnya yaitu pada triwulan I-2022 yang hanya tercatat sebesar 1,48 persen, triwulan II-2022 sebesar 3,09 persen, sedangkan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan triwulan III-2022 yang mencapai 8,10 persen. Pemulihan ekonomi Bali perlahan mulai tampak meskipun belum sepenuhnya mampu mengembalikan gemerlap ekonomi seperti sebelum masa pandemi Covid-19. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada triwulan IV-2022 ini sejumlah momentum mampu mendorong ekonomi Bali untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi triwulan IV-2021. Perhelatan KTT G-20 di Provinsi Bali, momentum liburan Natal dan Tahun Baru serta berbagai pertemuan berskala nasional maupun internasional di Provinsi Bali yang didukung oleh peningkatan kapasitas transportasi penerbangan internasional sehingga akhirnya menyebabkan peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Bali. Hal tersebut menjadi kekuatan yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV-2022 (y-on-y). Secara keseluruhan kategori lapangan usaha penyusun PDRB sebanyak 13 kategori tumbuh, namun menyisakan empat kategori yang tercatat mengalami kontraksi pada triwulan IV-2022 yaitu Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang), Kategori C (Industri Pengolahan), Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), dan Kategori J (Informasi dan Komunikasi). Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) yaitu sebesar 39,36 persen, diikuti pertumbuhan pada Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yaitu sebesar 22,56 persen, dan pertumbuhan pada Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yaitu mencapai 18,05 persen. 59 c) Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif Bali (C to C) Berdasarkan gabungan pertumbuhan triwulan I-2022 sampai dengan triwulan IV-2022 atau kumulatif triwulan IV- 2022, perekonomian Bali tercatat mengakumulasi pertumbuhan sebesar 4,84 persen. Kegiatan besar Presidensi KTT G-20 dan momentum libur Natal dan tahun baru mendorong laju pemulihan ekonomi Bali. Ruang untuk berproduksi bagi lapangan usaha di Bali menjadi semakin luas dengan perbaikan tingkat permintaan yang selanjutnya menyebabkan aktivitas ekonomi Bali mengalami peningkatan secara kumulatif triwulan IV-2022. Hal tersebut tercermin pada laju pertumbuhan tertinggi yang tercatat pada lapangan usaha Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) sebesar 21,55 persen, diikuti Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) sebesar 16,02 persen dan Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar 13,84 persen. Tingginya pertumbuhan ketiga kategori lapangan usaha tersebut semakin menjadi penegas bahwa roda ekonomi Bali kembali berputar setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut tercermin dari peningkatan lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang mengalami peningkatan sangat drastis. Selama Januari- Desember 2022 keberangkatan penumpang rute penerbangan internasional tercatat sebesar 2.210.048 penumpang jauh meningkat dibanding Januari-Desember 2021 yang hanya 464 penumpang. Kondisi yang sama terjadi pada ASDP yang ditunjukkan oleh dari laporan penyeberangan penumpang yang melalui Gilimanuk dan Padangbai pada periode Januari-Desember 2022 yang tercatat sebanyak 700.092 orang dibandingkan Januari- Desember 2021 yang hanya sebesar 160.825 orang. Peningkatan aktivitas ekonomi Bali juga ditunjukkan oleh meningkatnya konsumsi listrik pada tahun 2022. Laporan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi menunjukkan distribusi listrik selama tahun 2022 meningkat pada kisaran 16 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2021. Jika dilihat 60 menurut segmentasi konsumennya terjadi peningkatan masing-masing pada kelompok multiguna pada kisaran 34 persen, kelompok pengguna bisnis pada kisaran 32 persen, kelompok pengguna sosial 16 persen, kelompok pengguna industri 6 persen. Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) juga merupakan salah satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi. Situasi ini tidak terlepas dari pengaruh semakin padatnya lalu lintas penerbangan internasional yang berpengaruh positif terhadap kedatangan wisatawan mancanegara. Selama Januari-Desember 2022, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali mencapai 2.155.147 kunjungan meningkat hingga lebih dari 2 juta persen dibandingkan periode Januari-Desember 2021 yang hanya tercatat sebanyak 51 kunjungan wisatawan mancanegara. Selain wisatawan mancanegara, peningkatan nilai tambah pada kategori lapangan usaha I (Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum) di Bali juga disumbangkan oleh kunjungan wisatawan nusantara (wisnus). Data Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatatkan jumlah wisnus pada Januari-Desember 2022 sebanyak 8.052.974 kunjungan meningkat dibandingkan selama tahun 2021 yang hanya 4.301.592 kunjungan. Selain ketiga lapangan usaha tersebut, lapangan usaha lainnya juga secara umum mengalami peningkatan pada tahun 2022. Namun demikian, dari 17 lapangan usaha penyusun PDRB, masih terdapat empat kategori yang tercatat mengalami kontraksi secara (c-to-c). Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) terkontraksi 3,61 persen, Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) terkontraksi 0,92 persen, Kategori J (Informasi dan Komunikasi) mengalami kontraksi 0,58 persen, dan Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang) mengalami kontraksi 0,51 persen secara (c-to-c). 61 Bila dilihat berdasarkan penciptaan sumber pertumbuhannya, ekonomi Bali yang tumbuh sebesar 4,84 persen secara kumulatif triwulan IV-2022 (c-to-c) bersumber dari Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan sumbangan sebesar 2,06 persen, Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) dengan sumbangan sebesar 0,99 persen, dan Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) dengan sumbangan sebesar 0,56 persen. Sedangkan gabungan dari 14 kategori lainnya tercatat memberi sumbangan pertumbuhan sebesar 1,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Bali kumulatif triwulan IV-2022 (c-to-c). Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Gambar 2.3. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Secara Kumulatif (C to C) Tahun 2018-2022 Apabila dilihat berdasarkan nilai (nominal) pertumbuhan ekonominya yang direpresentasikan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada tahun 2022 terjadi penurunan dari tahun 2021. Tahun 2022 tercatat nilai PDRB ADHB Provinsi Bali adalah Rp245.233,24 milyar atau meningkat 11,57% dari tahun 2021 dengan nilai Rp219.800,03 milyar. 62 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Gambar 2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (Juta Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2018-2022
2.Inflasi Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Penghitungan inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada wilayah amatan. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga- harga saat ini dengan periode sebelumnya. IHK merupakan Indeks yang menghitung rata-rata perubahan hargadari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari 63 waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Pada bulan Februari 2023, IHK Gabungan Kota Denpasar dan Kota Singaraja tercatat mengalami inflasi setinggi 0,07 persen yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 114,00 pada Januari 2023 menjadi 114,08 pada Februari 2023. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date/ytd) Februari 2023 sebesar 0,73 persen. Tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2023 terhadap Februari 2022 atau YoY) tercatat setinggi 6,35 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan harga barang/jasa konsumsi masyarakat yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada lima kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) setinggi 0,85 persen; kelompok I (makanan, minuman dan tembakau) setinggi 0,54 persen; kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) setinggi 0,30 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) setinggi 0,17 persen; dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran ) setinggi 0,05 persen. Sebaliknya, empat kelompok tercatat deflasi, yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga) sedalam 2,21 persen; kelompok VI (transportasi) sedalam 0,38 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) sedalam 0,09 persen; dan kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) sedalam 0,05 persen. Dari 90 kota IHK, 63 kota tercatat mengalami inflasi dan 27 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Ternate (Maluku Utara) setinggi 1,85 persen. Sementara itu, inflasi terendah tercatat sebesar 0,04 persen yang terjadi di empat kota, yaitu Kota Denpasar (Bali), Kota Bengkulu (Bengkulu), Kota Madiun (Jawa Timur) dan Kota Lubuklinggau (Sumatera Selatan). Deflasi terdalam tercatat di Kota Gunungsitoli (Sumatera Utara) 0,98 persen, sementara deflasi terdangkal tercatat di Kota Sumenep (Jawa Timur) 0,02 persen. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi, maka Kota Denpasar menempati 64 urutan ke-60 dan Kota Singaraja menempati urutan ke-25 dari 63 kota yang mengalami inflasi.
3.PDRB per Kapita Provinsi Bali Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha. PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Walaupun demikian data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar tahun. Perkembangan PDRB per kapita penduduk Bali setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016- 2017 mengalami peningkatan yaitu dari Rp46,21 juta pada 65 tahun 2016 menjadi Rp50,17 juta pada tahun 2017. Pada tahun 2018 PDRB perkapita Bali sebesar Rp54,43 juta. Pada tahun 2019, PDRB Per Kapita Provinsi Bali meningkat menjadi Rp57,75 juta. Pada tahun 2020, diperkirakan PDRB Perkapita penduduk Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi Rp51,94 Juta. Pada tahun 2021 kembali menurun menjadi Rp50,38 Juta. Namun demikian PDRB per kapita Bali masih berada di bawah angka rata-rata nasional, hal ini harus menjadi perhatian yang serius oleh semua stakeholder untuk lebih meningkatkan PDRB per kapita penduduk Bali. Berdasarkan data BPS Nasional, pada tahun 2018, PDRB Perkapita nasional adalah sebesar 55,98 Juta sedangkan Provinsi Bali adalah sebesar 54,43 Juta. Pada tahun 2021, PDRB Perkapita tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 260,44 Juta. PDRB Perkapita Provinsi Bali tahun 2021 juga belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Pada tahun 2021, target PDRB Perkapita yang ditetapkan adalah 56 juta sampai 61 juta. Target ini berada jauh di atas realisasi yaitu yang hanya 50,38 Juta. Dampak dari pandemi Covid-19 turut menjadi andil paling besar penyebab turunnya angka PDRB Perkapita penduduk Provinsi Bali. 66 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Gambar 2.5. PDRB Per Kapita Bali Tahun 2017-2021
4.Indeks Gini Ratio Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0–1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari: Tabel 2.11. Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini Indeks Gini Klasifikasi GR ≤ 0,20 kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah. 0,20 < GR ≤ 0,39 kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah. 0,39 < GR ≤ 0,59 kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang. 67 Indeks Gini Klasifikasi 0,59 < GR ≤ 0,79 kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi GR > 0,79 kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi Sumber: BPS Gini ratio Provinsi Bali pada 2022 tercatat sebesar 0,363 atau termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah. Nilai ini mengalami penurunan dari kondisi 2021 dengan indeksi Gini 0,378 yang artinya ketimpangan pendapatan masyarakat di Bali tahun 2022 mengalami penurunan. Angka Gini Ratio Bali tersebut di atas sudah mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan target Gini Ratio sebesar 0,3690. Target Gini Ratio Bali ditetapkan menurun setiap tahun hingga di tahun 2023 target yang harus dicapai adalah 0,3450. Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,371, angka ini tidak berubah dibanding nilai gini ratio kondisi Maret
2022.Untuk daerah perdesaan, indeks gini ratio September 2022 tercatat sebesar 0,282, nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,012 poin jika dibandingkan dengan indeks gini ratio kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,294. Kedua indeks gini ini, daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, masih termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah. Bila dirinci pada masing-masing data Kabupaten/Kota pada periode yang sama, BPS Provinsi Bali menyebutkan bahwa Kota Denpasar merupakan wilayah dengan Gini Ratio tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,3680. Sedangkan Gini Ratio paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Buleleng yaitu sebesar 0,2810. Dengan mengacu pada indeks ini, seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali pada tahun 2022 termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah. 68 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022 Gambar 2.6. Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2018-2022 Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan untuk merepresentasikan ketimpangan pengeluaran adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Bali tercatat sebesar 18,04 persen yang berarti distribusi pengeluaran penduduk Bali berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat 0,19 persen poin dibandingkan dengan Maret 2021 yang tercatat sebesar 17,85 persen, dan mengalami penurunan -0,59 persen poin jika dibandingkan dengan September 2020 yang tercatat sebesar 18,63 persen. Menurut daerah perkotaan dan perdesaan, pada September 2021 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan di Bali tercatat sebesar 69 17,60 persen, sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 21,35 persen. Dengan demikian daerah perkotaan dan daerah perdesaan di Bali menurut kriteria Bank Dunia berada pada ketimpangan rendah.
5.Kemiskinan Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati begitu, masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi problema kependudukan yang berkepanjangan. Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan. Data mengenai kondisi kemiskinan di Provinsi Bali diperoleh dari BPS Provinsi Bali. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan di Provinsi Bali memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari provinsi lain di Indonesia. Berikut adalah beberapa karakteristik kemiskinan di Provinsi Bali:  Ketergantungan pada Pariwisata: Bali dikenal sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia. Namun, sebagian besar penduduk di Bali masih mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber penghasilan utama mereka. Ketika terjadi penurunan pariwisata, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19, pendapatan penduduk Bali 70 yang terkait dengan pariwisata dapat terganggu secara signifikan, menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan.  Ketimpangan Wilayah: Sebagian besar kemiskinan terkonsentrasi di daerah pedesaan dan terpencil, terutama di wilayah timur Bali. Daerah-daerah ini biasanya memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, yang menyebabkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.  Informalitas dalam Pekerjaan: Banyak penduduk Bali bekerja dalam sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pengrajin, atau pekerja rumah tangga. Pekerjaan informal seringkali tidak stabil dan berbayar rendah, sehingga menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi.  Keterbatasan Akses ke Pendidikan dan Kesehatan: Meskipun Bali memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang relatif baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, masih terdapat keterbatasan akses terutama di daerah pedesaan.  Migrasi Internal: Bali juga menghadapi masalah migrasi internal yang signifikan, dengan banyak penduduk desa yang bermigrasi ke daerah perkotaan seperti Denpasar untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Persentase penduduk miskin di Bali pada September 2022 sebesar 4,53 persen. turun 0,04 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,19 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin di Bali pada September 2022 sebanyak 205,36 ribu orang, turun 0,32 ribu orang terhadap Maret 2022 dan turun 6,10 ribu orang terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 4,12 persen, turun 0,11 persen poin dari kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 4,23 persen. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 5,58 persen, naik 0,19 persen 71 poin jika dibandingkan kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 5,39 persen. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin Bali pada September 2022 di daerah perkotaan turun sebanyak 2,24 ribu orang (dari 136,06 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 133,82 ribu orang pada September 2022). Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin Bali di daerah perdesaan naik sebanyak 1,93 ribu orang (dari 69,62 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 71,55 ribu orang pada September 2022). Garis Kemiskinan di Bali pada September 2022 tercatat sebesar Rp515.037,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp357.640,- (69,44 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp157.398,- (30,56 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Bali memiliki 4,29 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.209.509,-/rumah tangga miskin/bulan. Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2018-2022 No Penduduk Miskin 2018 2019 2020 2021 2022 1 Jumlah (Ribu Jiwa) 168,34 156,91 165,19 201,97 205,68 2 Persentase (%) 3,91 3,61 3,78 4,53 4,57 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023
6.Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Indeks ini dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standard hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup yang layak digambarkan oleh 72 Pengeluaran Riil per Kapita disesuaikan (PPP), yang ditentukan dari nilai pengeluaran riil per kapita dan disparitas daya beli. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pada tahun 2022, pembangunan manusia di Provinsi Bali tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di tahun ini tercatat sebesar 76,44 atau tumbuh 0,99 persen (meningkat 0,75 poin) dibandingkan capaian tahun 2021. Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,60 tahun, lebih lama 0,36 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya. Dari dimensi pengetahuan, pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,48 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma I atau semester dua di tingkat universitas. Angka ini meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,40 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat sebesar 0,33 tahun, dari 9,06 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,39 tahun pada tahun 2022. Demikian juga dari dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita, pada tahun ini turut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) pada tahun 2022 tercatat sebesar 13,94 juta rupiah per tahun atau meningkat 122 ribu rupiah dibandingkan tahun 2021. Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2022. IPM 73 Bali tercatat meningkat dari 70,10 pada tahun 2010 menjadi 76,44 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Bali rata- rata tumbuh sebesar 0,72 persen per tahun dan berada pada level “tinggi”. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2021 dan 2022 peningkatan IPM Bali terus membaik seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Bali. Untuk melihat perkembangan IPM Bali dapat dilihat pada grafik berikut ini: Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Gambar 2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2018-2022 Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap komponennya. Perlambatan pertumbuhan IPM Bali pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya komponen pengeluaran per kapita, sedangkan komponen lainnya masih mengalami pertumbuhan positif. 74 Tabel 2.13. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2018-2022 Komponen Satuan 2018 2019 2020 2021 2022 Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Tahun 71,68 71,99 72,13 72,24 72,60 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 13,23 13,27 13,33 13,4 13,48 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8,65 8,84 8,95 9,06 9,39 Pengeluaran Perkapita Rp000 13.886 14.146 13.929 13.820 13.942 IPM 74,77 75,38 75,50 75,69 76,44 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023 B. Fokus Kesejahteraan Sosial
1.Pendidikan a) Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan Dari berbagai program dan kegiatan bidang pendidikan di Provinsi Bali selama kurun waktu ini telah mencapai hasil cukup menggembirakan, perkembangan AMH Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama periode 2016-2021. Pada tahun 2021, AMH di Provinsi Bali adalah 95,00% yang artinya sebanyak 95,00% penduduk usia 15 tahun ke atas sudah mampu untuk membaca dan menulis latin. Meskipun sudah diatas 90%, angka ini belum belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana di tahun 2021 yaitu sebesar 99,88%. Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Bali dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, data disajikan seperti tabel di bawah ini: 75 Tabel 2.14. Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021 No Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jembrana 93,74 93,80 93,08 95,40 95,26 95,76 2 Tabanan 93,88 94,00 93,32 94,93 93,19 96,89 3 Badung 97,05 97,10 96,81 99,81 97,71 98,61 4 Gianyar 93,27 93,30 92,35 94,00 95,36 96,01 5 Klungkung 85,82 85,80 86,82 87,81 91,57 88,85 6 Bangli 88,09 88,20 87,43 89,06 90,43 89,16 7 Karangasem 81,74 81,80 84,91 85,01 89,05 84,08 8 Buleleng 89,41 89,50 90,80 91,40 92,13 92,74 9 Kota Denpasar 98,68 98,70 98,02 99,31 99,00 99,30 10 Provinsi Bali 92,82 92,90 92,98 94,53 94,80 95,00 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023 b) Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Selama kurun waktu 2018-2022 rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Tahun 2018 rata- rata lama sekolah adalah sebesar 8,65 tahun dan meningkat menjadi 9,39 pada tahun 2022. Artinya, penduduk Provinsi Bali yang berusia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,39 tahun atau telah menamatkan kelas IX atau kelas 3 SMP. Angka lama sekolah tahun 2022 ini masih belum mencapai target dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada tahun 2022, target angka lama sekolah adalah 10,56 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 76 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Gambar 2.8. Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2018-2022 c) Angka Partisipasi Kasar Angka partisipasi kasar (APK) didefinisikan sebagai Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya APK merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam melihat keberhasilan program-program pendidikan yang telah dilakukan di Provinsi Bali. Perkembangan pendidikan dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya sarana dan prasarana sekolah, kondisi ekonomi dan sosial budaya 77 masyarakat. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya serta lokasi yang tepat akan memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Kondisi ekonomi yang baik akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat sehingga mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SD pada tahun 2018 mencapai 103,02%. Untuk tahun 2019, APK untuk SD meningkat dari tahun 2018 menjadi 103,52%. Pada tahun 2020, APK untuk SD menurun menjadi 102,87%. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 103,09%. Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SMP pada tahun 2018 mencapai sebesar 96,14%. Untuk tahun 2019, APK untuk SMP meningkat dari tahun 2018 menjadi 97,26% dan tahun 2020 menjadi 97,40%. Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 98,68%. Untuk jenjang SMA/SMK, Angka partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali pada tahun 2018 mencapai sebesar 87,74%. Tahun 2019, APK untuk SMA/SMK meningkat dari tahun 2018 menjadi 87,96% dan tahun 2020 menjadi 88,67%. Tahun 2021 meningkat menjadi 89,87%. Untuk jenjang Perguruan Tinggi, Angka partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali pada tahun 2018 sebesar 30,51% dan di tahun 2019 menurun pada angka yang mencapai 29,84%. Pada tahun 2020 APK Perguruan Tinggi meningkat menjadi 30,55%. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 30,64% Angka APK perguruan tinggi ini mengindikasikan baru 1/3 jumlah penduduk usia perguruan tinggi di Provinsi Bali yang benar-benar mengenyam bangku perguruan tinggi. Selebihnya mereka tidak mengenyam pendidik tinggi, hanya menamatkan pada jenjang pendidikan sebelumnya. Berikut data APK ditampilkan secara tabel, seperti berikut ini : 78 Tabel 2.15. Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021 Jenjang Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) 2017 2018 2019 2020 2021 SD 104,35 103,02 103,52 102,87 103,09 SLTP 96,29 96,14 97,26 97,40 98,68 SLTA 90,04 87,74 87,96 88,67 89,87 Perguruan Tinggi 29,40 30,51 29,84 30,55 30,64 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023 d) Angka Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2020, struktur demografi penduduk Provinsi Bali pada kelompok usia 15 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi yang ditamatkan masih didominasi pendidikan 12 tahun (SD-SLTA atau sederajat). Apabila diakumulasikan, penduduk usia tersebut memiliki komposisi sebesar 70,09%. Penduduk dengan kualifikasi pendidikan lebih tinggi (perguruan tinggi) yaitu dimulai dari DI hingga S3, komposisinya hanya 14,18%. Pada sisi lainnya, masih terdapat penduduk Provinsi Bali pada usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijasah. Pada tahun 2020, jumlah penduduk dengan kriteria ini adalah sebesar 14,92%, yang bahkan lebih besar dari jumlah penduduk yang telah mengenyam pendidikan tinggi. Apabila melihat pada trend komposisi pada masing-masing kelompok: penduduk tanpa ijasah, penduduk yang hanya tamatan SD, dan hanya tamatan SLTP komposisinya mengalami penurunan. Penurunan pada masing-masing kelompok relatif menggemberikan karena pada 2 tahun sebelumnya justru meningkat. Penurunan yang paling tinggi terjadi pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki ijasah. Pada tahun 2019, kelompok masyarakat ini memiliki komposisi 17,11% yang bahkan komposisinya lebih besar dari penduduk yang sudah mengenyam pendidikan tinggi (13,26%). Pada tahun 2020, penduduk pada kelompok ini menurun cukup drastis komposisinya menjadi 14,92%. 79 Besaran komposisi ini bahkan paling rendah selama 5 tahun terakhir (2015-2019). Pada sisi lainnya, penduduk dengan ijasah tertinggi SLTA sederajat, DI-DIII, DIV-S3, komposisinya terus mengalami peningkatan. Meskipun peningkatan ini tidak signifikan, namun konsistensi peningkatan komposisi ini mengindikasikan kualitas sumberdaya manusia Provinsi Bali berdasarkan tingkat pendidikan terus mengalami perbaikan. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah menetapkan target angka kelulusan SD-SLTA adalah 100% dan angka putus sekolah 0% untuk SD, 0,05% untuk SLTP, dan 0,20% untuk SLTA. Dengan penetapan target ini diharapkan nantinya, penduduk dengan kelompok usia di atas 15 tahun namun tidak memiliki ijasah dapat dientaskan. Tabel 2.16. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Bali Tahun 2016-2021 No Uraian Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Tidak Punya 16,95 17,70 18,19 17,11 14,92 13,44 2 SD Sederajat 27,06 21,48 20,80 20,02 20,08 20,29 3 SLTP Sederajat 13,27 17,75 17,65 19,05 17,77 19,90 4 SLTA Sederajat 31,05 31,70 31,05 30,55 33,05 32,14 5 DI/DII/DIII 3,75 4,07 3,84 4,05 4,25 3,98 6 DIV/S1/S2/S3 7,92 7,31 8,47 9,21 9,93 10,26 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023 e) Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa 80 besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh Angka Partispasi Murni (APM), merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di tingkat tertentu. Seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Berdasarkan data hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI/Paket A pada tahun 2017-2021 berturut-turut adalah sebagai berikut: 96,09; 96,19; 96,78; 96,84; dan 97,20. Angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, target APM tingkat SD/MI/ Paket A adalah 100% sedangkan angka riil berdasarkan data BPS tahun 2021 adalah 97,20%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMP/MTs/Paket B pada tahun 2016-2021 berturut-turut adalah sebagai berikut: 84,99; 85,32; 86,00; 86,75; 87,26; dan 87,11. Angka tersebut belum mencapai target. Pada tahun 2021, target APM tingkat SMP/MTs/ Paket B adalah 100% sedangkan angka riil berdasarkan data BPS tahun 2021 adalah 87,11%. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2016-2021 berturut- turut adalah sebagai berikut; 71,71; 72,4; 73,00; 72,93; 73,29; dan 74,82. Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, target APM tingkat SMA/MA/ Paket C adalah 100% sedangkan angka riil berdasarkan data BPS tahun 2021 adalah 74,82%. 81 Tabel 2.17. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali Tahun 2016-2021 No Uraian Angka Partisipasi Murni (Persen) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 SD/Sederajat 95.75 96.09 96.19 96.78 96.84 97,20 2 SMP/Sederajat 84.99 85.32 86.00 86.75 87.26 87.11 3 SMA/Sederajat 71.71 72.40 73.00 72.93 73.29 74,82 4 Perguruan Tinggi 21.80 22.78 24.06 0.00 24.68 25,28 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023
2.Kesehatan

a.Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Bali dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup sebesar 4,5. Pada tahun 2019, AKB Provinsi Bali adalah 5,00 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan dan tetap 5,51 dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 5,80. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut Sumber : Buku Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021 Gambar 2.9. Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2017-2021 82
b.Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan kematian ibu selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. AKI di Provinsi Bali dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah mencapai target kurang dari 102/100.000 Kelahiran Hidup. Namun demikian, trendnya cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017, AKI Provinsi Bali tercatat 68,60 yang kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 52,20. Setelah tahun 2018, AKI Provinsi Bali terus mengalami peningkatan hingga di Tahun 2021 mencapai AKI tertinggi yaitu 189,65. Tingginya AKI di Provinsi Bali pada tahun 2021 terjadi terkait dengan tingginya angka kematian akibat Covid-19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2022 Gambar 2.10. Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2017-2021
c.Umur Harapan Hidup (UHH) Umur Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Umur harapan 83 hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya umur harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan angka yang diterbitkan BPS. Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Bali selama selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2018, UHH Provinsi Bali tercatat sebesar 71,68 Tahun. Angka usia ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022, UHH Provinsi Bali adalah sebesar 72,60 Tahun. UHH tahun 2021 ini belum melampaui target dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Pada tahun 2022, target UHH yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah 72,3 tahun. Apabila diperinci pada masing-masing kabupaten/kota, UHH tertinggi terdapat di Kabupaten Badung yaitu sebesar 75,51 Tahun dan Kota Denpasar yaitu 75, 30 Tahun. UHH terendah terdapat di Kabupaten Karangasem yaitu 70,89 tahun dan Kabupaten Bangli yaitu 70,97 tahun. 84 Tabel 2.18. Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 No Wilayah Umur Harapan Hidup (UHH) 2018 2019 2020 2021 2022 1 Jembrana 71,91 72,21 72,35 72,46 72,82 2 Tabanan 73,23 73,53 73,65 73,75 74,10 3 Badung 74,71 74,99 75,10 75,18 75,51 4 Gianyar 73,26 73,56 73,68 73,78 74,13 5 Klungkung 70,70 71,06 71,25 71,41 71,83 6 Bangli 70,05 70,37 70,52 70,62 70,97 7 Karangasem 70,05 70,35 70,47 70,56 70,89 8 Buleleng 71,36 71,68 71,83 71,95 72,32 9 Kota Denpasar 74,38 74,68 74,82 74,93 75,30 10 Provinsi Bali 71,68 71,99 72,13 72,24 72,60 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023
d.Persentase Balita Gizi Buruk Gizi buruk adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting dan merupakan penyebab tidak langsung kematian pada balita. Selain kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan atau adanya penyakit penyerta, balita gizi buruk juga rentan terkena penyakit infeksi sehingga dibutuhkan penanganan secara cepat dan tepat. Sumber : Buku Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021 Gambar 2.11. Jumlah Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2018-2021 85 Berdasarkan gambar 2.9 terlihat bahwa proporsi balita gizi buruk/kurang telah mengalami penurunan signifikan dari tahun 2018 sebesar 6,3% menjadi sebesar 3,5% pada tahun 2019, tahun 2020 sebesar 2,1% dan pada tahun 2021 menjadi 1,9%.
1. 3.Ketenagakerjaan Seperti 2 tahun sebelumnya, pada Agustus 2022 penduduk Bali sebagian besar berstatus buruh/karyawan/pegawai pada pekerjaan utamanya, yaitu sebesar 43,65%, sementara status pekerja bebas pertanian masih yang terendah dalam 3 tahun terakhir, yaitu sebesar 2,43%. Dibandingkan Agustus 2021, status berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas pertanian dan pekerja bebas non pertanian, mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,07 persen poin; 3,71 persen poin; 0,52 persen poin; dan 0,03 persen poin. Status pekerjaan yang lain mengalami penurunan persentase dengan penurunan terbesar pada status pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 2,87 persen poin. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,39 juta orang (53,43%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,21 juta orang (46,57%). Dibandingkan Agustus 2021, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 3,66 persen poin. 86 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Gambar 2.12. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020-Agustus 2022 Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 30,98%. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi Universitas sebesar 12,68%. Dibandingkan Agustus 2021, penduduk bekerja berpendidikan SMP dan Universitas mengalami penurunan persentase masing-masing sebesar 0,68 persen poin dan 0,87 persen poin. Sementara persentase penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, SMA, SMK, dan Diploma I/II/III mengalami kenaikan, dengan kenaikan terbesar pada pekerja berpendidikan Diploma I/II/III, yakni sebesar 0,67 persen poin. 87 C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kebudayaan merupakan sumber daya utama, penting, dan strategis yang dimiliki oleh Bali. Lahirnya kebudayaan Bali dapat dilihat dan dipahami dari lintasan sejarah panjang. Bali telah dihuni oleh Bangsa Austronesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi yang bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui maritim Asia Tenggara. Budaya dan bahasa orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang dari Kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Dari potret perjalanan historis wilayah ini, Bali memiliki komposisi masyarakat dan warisan budaya yang unik, tidak ada satu pun etnis di dunia ini yang persis seperti Bali. Kondisi ini memberi kesan bahwa Bali bukanlah suatu wilayah migrasi yang baru tumbuh. Bukan tempat-tempat orang yang baru bermukim untuk membentuk rumah dan lingkungannya melainkan suatu komunitas yang telah sekian lama menempuh evolusi yang panjang. Keseharian Krama Bali dengan budaya yang unik, senantiasa menampilkan kontur budaya lokal dan semua itu menunjukkan bahwa perjalanan Bali telah melewati alur sejarah yang panjang. Indikasi tersebut dapat dilihat dari sekian banyak temuan arkeologis di berbagai wilayah Bali yang menceritakan tentang masa lalu perjalanan panjang Pulau Bali. Seperti kehidupan pada umumnya, masa lalu Bali direntang dari masa-masa awal kehidupan. Kebudayaan Krama Bali juga tercermin dalam kehidupan masyarakat di Desa Adat yang tersebar di seluruh wilayah Bali dengan tata kehidupan yang diatur dengan Awig-awig dan Pararem dan memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, Krama Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub dan memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang terikat oleh Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Kehidupan budaya Krama Bali juga tercermin dalam pertanian dalam bentuk Sistem Subak sebagai manifestasi dari filosofi Tri Hita Karana, yang merupakan suatu kearifan lokal dengan budaya 88 sangat tinggi sehingga dikagumi oleh dunia. Sistem Subak sebagai suatu sistem pertanian budaya Bali mendapat pengakuan dan pelindungan dari UNESCO, sebagai Warisan Dunia (World Heritage). Daerah aliran sungai (DAS) Pakerisan dan Acropolis Bedulu, ibukota penting dalam periode Prasejarah dan periode Sejarah Bali adalah situs yang merupakan museum hidup mengenai tampilan tradisi pertanian yang panjang. Ini menunjukkan bukti hidupnya tradisi asketis (Dharmasunya di berbagai pasraman/pertapaan), presentasi dari sistem ketatanegaraan klasik (statecraft) Bali, dan menyimpan kekayaan artefak serta literasi dari beberapa periode. Hal itu menunjukkan bahwa, dalam alur sejarah panjang kehidupan Krama Bali, kebudayaan merupakan bagian dari keseharian hidupnya, yang dilakukan secara aktif, baik individu maupun kolektif, sehingga kebudayaan Bali terus hidup dan berkembang secara dinamis di tengah-tengah kehidupan masyarakat sepanjang zaman. Dengan karakteristik alam Bali, kehidupan Krama/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, telah menjadikan Bali pulau yang kecil, namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan serta agung, suci, dan mataksu yang menarik perhatian dunia. Itulah sebabnya, di dalam Lontar Mpu Kuturan disebutkan bahwa Bali sebagai Padma Bhuwana, yaitu sebagai pusat dunia, segalanya bermuara di Bali. Oleh karena itu, kiranya tepat masyarakat dunia, bahkan pemimpin dunia memberi berbagai julukan atau sebutan untuk Bali, yaitu: The Island of Gods (Pulau Dewata), The Island of Thousand Temple (Pulau Seribu Pura), The Morning of the World (Mentari Pagi di Pulau Bali atau Paginya Dunia), The Paradise Island (Pulau Surga), The Last Paradise (Surga Terakhir di Bumi), dan The Island of Love (Pulau Cinta). Kondisi seni budaya di Bali perkembangannya selama lima tahun ini cukup baik, penyelenggaran event-event seni budaya selalu banyak diminati masyarakat Bali. Hal ini banyak 89 dilatarbelakangi oleh budaya Bali yang selalu menjaga dan menjunjung tinggi keseimbangan hidup sesuai dengan warisan filsafat leluhur yang terus berlangsung di Bali. Pusat kegiatan seni budaya di Bali selain berada di Banjar/Desa Adat/Pakraman juga banyak bermunculan dari sanggar-sanggar tari dan budaya yang lokasinya banyak tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Jumlah kelompok kesenian di Provinsi Bali Pada tahun 2021 adalah sebanyak 11.851 kelompok, serta jumlah gedung keseniannya sebanyak 8 gedung. Tabel 2.19. Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Pertunjukkan di Provinsi Bali Tahun 2021 No Kabupaten/Kota Gedung Kesenian/Pertunjukkan Grup Kesenian 1 Karangasem Gedung Kesenian Amlapura 756 2 Klungkung Gedung Kesenian Bali Budaya Ida I Dewa Agung Istri Sania 1.860 3 Bangli Gedung Kesenian Sasana Budaya Giri Kusuma 1.190 4 Gianyar Gedung Kesenian Bali Budaya 1.113 5 Badung Gedung Kesenian Jaba Pura Lingga Buana 3.327 6 Denpasar - 588 7 Tabanan Gedung Kesenian Ketut Mario 1.078 8 Buleleng Gedung Kesenian Gede Manik 960 9 Jembrana Gedung Kesenian Jagat Nata 976 Jumlah 8 gedung 11.851 Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2022 Kondisi keolahragaan di Bali cukup berkembang dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah cabang olahraga di Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebanyak 47 cabang olahraga. Sedangkan untuk jumlah gedung olahraga/stadion di Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebanyak 31 gedung. 90 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum A. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali, Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan secara berjenjang mulai dari tingkat Pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah dan menyelenggarakan Program Wajib Belajar 12 Tahun secara Gratis (Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota). Mendirikan Pendidikan berbasis Keagamaan Hindu: PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dalam bentuk Pasraman (formal, nonformal, dan informal) sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu. Fokus yang akan dituju di Bidang Kesehatan berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali. Pengembangan sistem dan data based riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Bali berbasis Kecamatan yang terintegrasi (RS milik Pemda dan Swasta) di seluruh wilayah Bali Provinsi Bali memiliki luas daratan sebesar 5.636,66 Km2, yang dibagi dalam 9 daerah kabupaten/kota dan 57 kecamatan. Kabupaten Buleleng memiliki wilayah daratan terluas, yaitu 1.365,88 Km2 (±24,25%) dan Kota Denpasar memiliki luas wilayah terkecil yaitu 127,78 Km2 (±2,20%). Perkembangan wilayah di Provinsi Bali masih menampakkan adanya kesenjangan perkembangan antarwilayah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan perekonomian sekitar 67% PDRB Bali disumbangkan oleh wilayah pembangunan Bali Selatan dan sisanya 33% disumbangkan oleh wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur. Pembangunan pada beberapa wilayah/kawasan dilakukan tanpa mengikuti Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang serta tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, khususnya kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Hal ini disebabkan masih lemahnya penerapan sanksi hukum berkenaan dengan pelanggaran rencana tata ruang serta belum tegasnya 91 peraturan perundangan tentang rencana rinci dan detail tata ruang. Di samping itu masih belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan tata ruang baik dalam perencanaan tata ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun dalam bidang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat Bali secara umum relatif terkendali. Namun beberapa tahun belakangan ini berbagai tindakan kriminal cenderung meningkat di masyarakat sehingga keamanan tetap masih mengalami gangguan. Konflik sosial dan adat sering terjadi di berbagai tempat, yang dapat meresahkan masyarakat sehingga mereka belum bisa menikmati hidup tenteram. Ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam beberapa tahun belakangan ini tampaknya berkurang, karena meningkatnya tindakan-tindakan pelanggaran dan perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Pembangunan bidang sosial terkait erat dengan kualitas hidup manusia. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Upaya untuk membangun kualitas sumberdaya manusia tetap menjadi perhatian penting, mengingat sumberdaya manusia merupakan subyek dan sekaligus objek pembangunan. B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tingkat kesempatan kerja merupakan suatu ukuran yang menunjukkan proporsi orang yang bekerja dalam angkatan kerjanya. Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari kerja, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 4,80 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang menganggur. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,57 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. 92 Pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 5,17%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,35%. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,12 persen poin sementara TPT perempuan meningkat sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan pada Agustus 2022 sebesar 5,61%, lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan dengan TPT mencapai 2,97%. Bila dibandingkan dengan TPT Agustus 2021, TPT perkotaan dan TPT perdesaan mengalami penurunan masing masing sebesar 0,60 persen poin dan 0,55 persen poin. Tabel 2.20. Karakteristik Pengangguran (Persen) di Provinsi Bali, Agustus 2020-Agustus 2022 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT Agustus 2022 tertinggi pada jenjang pendidikan SMP ke bawah sebesar 5,75%, dan terendah pada TPT dengan jenjang pendidikan Universitas yang tercatat sebesar 3,37%. Pada periode Agustus 2021 – Agustus 2022, TPT dari tamatan SMP ke bawah mengalami kenaikan sebesar 1,61 persen poin. Sementara pada periode yang sama TPT pada tingkat pendidikan lainnya tercatat mengalami penurunan. Sepanjang periode Agustus 2020 - Agustus 2022, TPT pada pendidikan SMA, 93 SMK, Diploma I/II/III serta Universitas menunjukkan tren yang menurun, sebaliknya TPT pada pendidikan SMP ke bawah terus meningkat. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 berdasarkan hasil Sakernas dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: (1) Pengangguran karena COVID-19; (2) Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; (3) Sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan (4) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Kondisi (1) dan (2) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi (3) dan (4) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang masih bekerja. Tabel 2.21. Dampak COVID-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2021-Agustus 2022 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2022 sebanyak 151,21 ribu orang, berkurang sebanyak 563,00 ribu orang (78,83%) dibandingkan dengan Agustus 2021. Pada Agustus 2022, komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebanyak 7,32 ribu orang; menjadi Bukan Angkatan Kerja (BAK) 94 karena COVID-19 sebanyak 13,56 ribu orang; sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 3,78 ribu orang; dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 126,55 ribu orang. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2021. Penurunan terbesar pada komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 yang berkurang sebanyak 467,21 ribu orang. TPT Provinsi Bali tahun 2022 juga sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-
2. 2023.Tahun 2022, target TPT Provinsi Bali adalah hanya 5,63% dan diharapkan tahun 2023 menurun menjadi 0,91%. Diharapkan dengan adanya stimulasi ekonomi bagi dunia usaha dan pembukaan zona hijau pada beberapa kawasan pariwisata di Provinsi Bali tahun 2022, TPT Provinsi Bali dapat menurun secara perlahan Penduduk usia kerja Provinsi Bali pada Agustus 2022 sebanyak 3,56 juta orang, meningkat 54,05 ribu orang dibandingkan Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 2,74 juta orang (76,86%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 824,60 ribu orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 2,61 juta orang penduduk yangbekerja dan 131,47 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 158,02 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 165,22 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 7,20 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2022 tercatat sebesar 76,86%, mengalami peningkatan sebesar 3,32 persen poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2021. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada Agustus 2022 tercatat sebesar 84,06%, lebih tinggi dibandingkan TPAK 95 perempuan yang tercatat sebesar 69,62%. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2021, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 4,62 persen poin dan 2,01 persen poin. TPAK Bali tahun 2021 masih belum mencapai target dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Target TPAK tahun 2022 Provinsi Bali adalah 76,30%. Sumber: BPS Tahun 2023 Gambar 2.13. Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Agustus 2020-Agustus 2022 Untuk melihat pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Bali dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG). Indikator ini dapat dipakai dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada Tahun 2018 capaian IPG Provinsi Bali mencapai 93,71 dan cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022 mencapai 94,36. Hal ini menunjukan capaian IPG yang cukup bagus berada di atas rata-rata nasional. 96 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Gambar 2.14. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali Tahun 2018-2022 Selain IPG indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja pemerintah daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian IDG Provinsi Bali selama tahun 2017-2021 menunjukan hasil yang kurang menggembirakan, masih berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan yang lambat, bahkan sempat turun pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, IDG Provinsi Bali mengalami peningkatan yang cukup siginifikan dibandingkan tahun 2018 menjadi 72,27 sedangkan IDG Nasional pada tahun yang sama adalah 75,24. 97 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Gambar 2.15. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bali Tahun 2017-2021 Pembangunan yang berkaitan dengan pangan, mulai dari hulu sampai ke hilir berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk: kebutuhan Krama Bali, kebutuhan para wisatawan, dan berorientasi untuk ekspor. Berdasarkan hasil Survei KSA, puncak panen padi pada 2022 selaras dengan tahun sebelumnya yaitu terjadi pada bulan April, dengan luas panen mencapai 18.310 hektare. Puncak panen padi pada April 2022 lebih tinggi atau meningkat sekitar 4.824 hektare (35,77 persen) dibandingkan April 2021. Realisasi panen padi sepanjang Januari−September 2022 sebesar 83.716 hektare, atau mengalami kenaikan sekitar 7.733 hektare (10,18 persen) dibandingkan Januari−September 2021 yang mencapai 75.983 hektare. Sementara itu, potensi luas panen padi pada OktoberDesember 2022 diperkirakan sekitar 31.075 hektare. Dengan demikian, total luas panen padi pada 2022 diperkirakan sebesar 114.791 hektare, atau mengalami kenaikan sekitar 9.590 hektare (9,12 persen) dibandingkan luas panen padi pada 2021 yang sebesar 105.201 hektare. Produksi padi di Provinsi Bali sepanjang Januari−September 2022 diperkirakan sebesar 499.446 ton GKG, atau mengalami 98 peningkatan sekitar 59.613 ton GKG (13,55 persen) dibandingkan Januari−September 2021 yang sebesar 439.833 ton GKG. Sementara itu, berdasarkan amatan fase tumbuh padi hasil Survei KSA Padi September 2022, potensi produksi padi sepanjang Oktober−Desember 2022 ialah sebesar 192.373 ton GKG. Dengan demikian, total produksi padi pada 2022 diperkirakan sebesar 691.819 ton GKG, atau mengalami kenaikan sebanyak 72.908 ton GKG (11,78 persen) dibandingkan 2021 yang sebesar 618.911 ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2021 dan 2022 terjadi di bulan April. Produksi padi terendah pada 2021 dan 2022 juga terjadi pada bulan yang sama, yaitu pada bulan Februari. Produksi padi pada April 2022 yaitu sebesar 111.398 ton GKG, sedangkan produksi padi pada Februari 2022 sebesar 33.347 ton GKG. Tiga kabupaten/kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2022 adalah Tabanan, Gianyar, dan Badung. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi terendah yaitu Bangli, Klungkung, dan Denpasar. Pada tahun 2022, tercatat seluruh kabupaten/kota di Bali mengalami peningkatan produksi padi dibandingkan tahun 2021. Peningkatan produksi padi yang cukup besar pada 2022 terjadi di beberapa wilayah sentra produksi padi seperti Gianyar, Karangasem, dan Buleleng. Sedangkan peningkatan produksi padi terendah pada 2022 terjadi di Klungkung, Bangli, dan Denpasar. Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari−September 2022 diperkirakan setara dengan 281.665 ton beras, atau mengalami kenaikan sebesar 33.619 ton (13,55 persen) dibandingkan Januari−September 2021 yang sebesar 248.046 ton. Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober−Desember 2022 ialah sebesar 108.490 ton. Dengan demikian, total produksi beras pada 2022 diperkirakan sekitar 390.155 ton, atau mengalami kenaikan sebesar 41.117 ton (11,78 persen) dibandingkan produksi beras pada 2021 yang sebesar 349.038 ton 99 Produksi beras tertinggi pada 2022 terjadi di bulan April, yaitu sebesar 62.823 ton. Sementara itu, produksi beras terendah diperkirakan terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 18.806 ton. Kondisi ini sama dengan tahun 2021, di mana produksi beras tertinggi juga terjadi pada bulan April dan produksi beras terendah terjadi pada bulan Februari 2021 Jumlah tanah yang tercatat di Provinsi Bali, yaitu sebanyak 4.592 bidang tanah dengan luas 2.856,9 ha dan senilai 2,879 triliun rupiah. Dari total tanah tersebut, sebanyak 1.675,3 ha sudah bersertipikat dan 1.181,6 ha belum bersertipikat. Jumlah bidang tanah terbesar Provinsi Bali ada di Kabupaten Badung dengan 1.042 bidang tanah. Dari jumlah bidang tersebut, tercatat 1.027 bidang tanah telah bersertipikat dan 15 bidang tanah belum bersertipikat. Dari sisi luas tanah terbesar ada di Kabupaten Karangasem, yaitu 5.611.030,40 m2. Dari sisi nilai tanah terbesar ada di Kota Denpasar dengan nilai 1,696 triliun rupiah. Pola pemanfaatan tanah yang paling banyak di Provinsi Bali, yaitu dengan pola pinjam pakai sebanyak 416. Sedangkan, untuk sewa sebanyak 185 dan kerjasama pemanfaatan sebanyak 10. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Provinsi Bali sebagai suatu ekosistem pulau mempunyai peranan penting dalam perekonomian Bali. Kondisi umum yang akan diuraikan meliputi kondisi eksisting sumberdaya hutan, biodiversitas, Daerah Aliran Sungai (DAS), air bawah tanah, ruang terbuka hijau, erosi dan longsor, pencemaran air dan pencemaran lingkungan lainnya, sumberdaya pesisir dan lautan, serta intrusi air laut dan sumberdaya tak terbarukan. Wilayah Bali tengah merupakan daerah resapan air bagi Bali Utara dan Selatan. Namun, daerah tersebut sangat rawan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh meningkatnya bahaya erosi dan longsor. Kemiringan lereng daerah tersebut tergolong curam berkisar antara 15-40% bahkan sampai lebih dari 45%, jenis tanahnya andosol dan regosol yang peka erosi, serta curah hujan di daerah tersebut cukup tinggi berkisar 2.500-3.000 mm per tahun. Penutupan vegetasi yang jarang dan banyaknya pertanian tanaman pangan dengan 100 konservasi tanah yang kurang memadai juga dapat mempercepat kerusakan lahan dan meningkatnya sedimentasi. Pembangunan yang berkaitan dengan tradisi, seni, dan budaya dari hulu sampai ke hilir, berorientasi pada keberpihakan (afirmasi) dalam memajukan Kebudayaan Bali yang meliputi: pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan tradisi, seni, dan budaya Krama Bali. Kebudayaan Bali merupakan salah satu bagian dari kebudayaan nusantara yang sangat unik dan memiliki jati diri yang khas. Jati diri tersebut merupakan rajutan fisik, kelembagaan dan gaya yang bersifat lokal, terpadu dengan sistem kepercayaan, sistem komunitas dan sistem filosofi. Nilai-nilai universal, seperti keharmonisan religius, apresiasi estetika, solidaritas dan keseimbangan merupakan ciri utama kebudayaan Bali yang didukung oleh sebagian besar penduduknya yang menganut agama Hindu. Konsep spiritual yang kuat membuat kebudayaan Bali menjadi unik dan terkenal di seluruh dunia. Mengingat kebudayaan Bali seperti juga kebudayaan-kebudayaan daerah lainnya mengalami transformasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, demografi, ekonomi dan ekologi maka masyarakat Bali yang semula bersifat homogen dan mayoritas penduduk beragama Hindu kini mengalami perubahan, sehingga cenderung bersifat heterogen yang terdiri atas multietnik, multiagama dan sistem kepercayaan, serta multikultur. Fokus pengembangan infrastruktur merupakan perwujudan dari sistem interkoneksi antar-Kabupaten/Kota untuk memeratakan pembangunan di wilayah Provinsi Bali. Dengan demikian, semestinya dilihat sebagai perwujudan dari berbagai ragam interkoneksitas, mulai dari yang berupa fisik ekologis yang umumnya bersifat tersedia (given), interkoneksitas buatan (Interkoneksitas teknologi), berupa jaringan prasarana wilayah, seperti jalan, irigasi, dan telekomonikasi, dan kemudian memicu atau mendukung mewujudnya interkoneksitas yang disebutkan terakhir akan mempengaruhi interkoneksitas buatan, dan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pula 101 interkoneksitas fisik ekologis. Pola keterkaitan itu berlangsung secara berkesinambungan dan bersifat sangat dinamis. C. Urusan Pemerintahan Pilihan Optimalisasi sektor perikanan sebagai pendukung perekonomian Bali perlu ditingkatkan karena ekspor hasil perikanan sangat menjanjikan bagi perolehan devisa Bali ke depan. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, secara keseluruhan jumlah produksi ikan (perikanan laut dan perikanan darat) selama tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 produksi perikanan adalah sebesar 130.075,4 ton atau turun 44,30% dibandingkan tahun 2016. Meskipun pada tahun 2017 jumlah produksi ikan menurun tajam, nilai produksi mengalami peningkatan sebesar 2,2% dari Rp2.449 milyar tahun 2016 menjadi Rp2.503 milyar tahun 2017. Pada tahun 2018, jumlah produksi ikan di Provinsi Bali adalah 127.532 ton atau 1,96% dari tahun 2017. Meskipun pada tahun 2018 jumlah produksi ikan menurun tajam, nilai produksi mengalami peningkatan sebesar 7,03% dari tahun 2017 menjadi Rp2.679 milyar. Pada tahun 2019 baik produksi maupun nilai produksi perikanan Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi 112.252 ton dengan nilai produksi 2.757,98 milyar rupiah. Pada tahun 2020, baik produksi maupun nilai produksi perikanan Provinsi Bali meningkat dari tahun 2019. Tercatat jumlah tangkapan ikan secara akumulasi pada tahun 2020 adalah 127.695 Ton dengan nilai 2.908,66 milyar rupiah. Tahun 2021 jumlah produksi perikanan naik menjadi 141.581 ton dan nilai produksi juga mengalami peningkatan menjadi Rp3,213.43 Milyar. 102 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Gambar 2.16. Jumlah Produksi Ikan dan Nilai Produksi Ikan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021 Pembangunan kepariwisataan berorientasi pada kualitas yang mencakup berbagai aspek, yaitu: pengembangan destinasi wisata, produk dan industri pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, sarana-prasarana pariwisata, pelayanan pariwisata, dan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Dalam konteks pariwisata berkualitas, yang menjadi sasaran wisatawan adalah: wisatawan yang waktu tinggalnya lebih lama, wisatawan yang berbelanja lebih banyak, wisatawan yang peduli lingkungan dan kebudayaan, wisatawan yang memberdayakan sumber daya lokal (tenaga kerja lokal, komoditas lokal, produk lokal, investasi lokal). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali, kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Tingginya kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, tidak terlepas dari tingginya share lapangan usaha tersebut. Pada tahun 2019, persentase share sektor ini meningkat menjadi 23,26% atau lebih dari separuh ekonomi Bali ditopang oleh Sektor Pariwisata. Tahun 2020 dan 2021, share sektor pariwisata mengalami penurunan. Tahun 2020 menurun menjadi 18,37% dan tahun 2021 kembali menurun menjadi 16,13%. Pada 103 tahun 2022, share pariwisata meningkat kembali ke angka 17,93%. Tabel 2.22. Share Bidang Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Bali Tahun 2018-2022. No Tahun Share (%) 1 2018 23,38 2 2019 23,27 3 2020 18,37 4 2021 16,13 5 2022 17,93 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023 Untuk pengembangan produksi tanaman pangan, potensi/sumberdaya alam yang dimiliki berupa tanah dan air sangat terbatas, sehingga upaya pengembangan produksi tanaman pangan hanya dapat dilakukan dengan cara intensifikasi atau peningkatan hasil per satuan luas tanah. Sebaliknya, upaya melalui ekstensifikasi sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang ada. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama tahun 2015 sampai dengan 2021 mengalami dinamika yang cukup menarik. Pada tahun 2015- 2019, share sektor pertanian mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar 14,65% dan tahun 2019 menjadi hanya 13,45%. Namun pada tahun 2020, besarnya share sektor pertanian mengalami peningkatan yang cukup baik menjadi 15,09%. Tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 15,92% Selain itu, perkebunan mempunyai kedudukan strategis dalam pengembangan sektor pertanian di Bali. Apalagi perkebunan di Bali merupakan perkebunan rakyat. Peningkatan kualitas dan produksi hasil perkebunan adalah salah satu tujuan pembangunan sub sektor perkebunan. Komoditas hasil perkebunan yang potensial dikembangkan dan memiliki peluang ekspor yang tinggi di Bali adalah kelapa, kopi, cengkeh, vanili, dan jambu mete. 104 Dalam bidang Peternakan, ternak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni ternak besar (sapi, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), serta ternak unggas seperti ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras potong, dan itik. Berdasarkan data BPS tahun 2023, pada tahun 2021 terjadi peningkatan pada populasi ternak di Provinsi Bali. Ternak-ternak yang didata populasinya adalah berupa sapi potong, kerbau, kuda, kambing, dan babi. Tahun 2021, jumlah populasi ternak secara total adalah 1.042.839 ekor, naik dari tahun 2020 dengan populasi sebesar 996.337 ekor. Peningkatan jumlah ternak terbanyak terjadi pada populasi ternak babi. Pada tahun 2020 jumlahnya tercatat sebesar 398.291 ekor, meningkat di tahun 2021 menjadi 436.800 ekor. Tabel 2.23. Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Bali Tahun 2018-2021 No Ternak Populasi (Ekor) 2018 2019 2020 2021 1 Sapi Perah 0 0 0 0 2 Sapi Potong 526,159 544,955 550,350 558,463 3 Kerbau 1,178 2,492 1,390 1,407 4 Kuda 181 254 168 122 5 Kambing 55,769 45,102 46,138 46,047 6 Domba 0 0 0 0 7 Babi 762,409 690,379 398,291 436,800 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Ternak lainnya yang juga dikembangbiakkan di Provinsi Bali adalah ternak unggas. Populasi unggas tahun 2021 terdiri dari Ayam Kampung sebanyak 2.855.497 ekor, Ayam Petelur sebanyak 4.840.537 ekor, Ayam Pedaging sebanyak 54.256.980 ekor, dan Itik sebanyak 523.888 ekor. 105 Tabel 2.24. Populasi Unggas di Provinsi Bali Tahun 2018-2021 No Unggas Populasi (ekor) 2018 2019 2020 2021 1 Ayam Kampung 3,040,742 2,853,115 2,817,231 2,855,497 2 Ayam Petelur 4,975,545 4,657,290 4,668,076 4,840,537 3 Ayam Pedaging 11,499,099 11,511,225 11,915,534 54,256,980 4 Itik/Itik Manila 495,098 529,483 499,300 523,888 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Bali jumlah total luas hutan di Provinsi Bali adalah sebesar 131.209,83 Ha. Total luas hutan ini meliputi 23 Kelompok Hutan dan 30 RTK. Hutan- hutan ini membentang dari Kabupaten Jembrana hingga Kabupaten Karangasem dengan beragam fungsi seperti misalnya Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Taman Nasional, maupun Taman Hutan Raya. Sektor pertambangan bukan merupakan sektor unggulan di Provinsi Bali karena Provinsi Bali tidak memiliki potensi sumberdaya mineral, minyak, dan komoditas tambang lainnya. Hanya terdapat potensi pertambangan pasir hasil letusan gunung berapi di Kabupaten Karangasem. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 sektor pertambangan hanya menyumbang share 0,98% dari total PDRB ADHB Provinsi Bali dimana subsector yang tercatat menyumbang share adalah Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Angka distribusi PDRB ini meningkat dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 0,95%. Sektor Perdagangan merupakan salah satu sektor dengan share yang cukup besar pada PDRB ADHB Provinsi Bali di tahun 2021. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 tercatat share sektor perdagangan adalah 9,26%. Angka ini meningkat dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 9,05%. Apabila diperinci lagi, sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran bukan Mobil dan Sepeda Motor yang paling besar sharenya yaitu 7,41%. Sektor industri dengan nilai share paling tinggi dalam PDRB ADHB Provinsi Bali adalah Industri Makanan dan Minumam yaitu 3,11% atau hampir separuh dari total share Sektor Industri dengan angka 6,70%. Sektor Industri mengalami peningkatan 106 share dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 tercatat share Sektor Industri adalah 6,44%. 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
a.Pengeluaran Perkapita Perekonomian makro Bali selama ini dapat dikatakan tumbuh dengan cukup baik. Kondisi tersebut dapat terlihat dari tren peningkatan angka total PDRB baik berdasarkan komponen lapngan usaha maupun pengeluran, total PDRB Perkapita, Konsumsi Rumah tangga, proporsi Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB), serta proposi konsumsi pemerintahan. Faktor lain yang menjadi acuan adalah nilai inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan ini pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan daerah melalui upaya antara lain melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan. Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian Bali. Pengeluaran perkapita rata-rata masyarakat Provinsi Bali untuk setiap bulannya pada tahun 2021 adalah Rp1.468.624 dimana pengeluaran non makanan lebih besar nilainya dibandingkan pengeluaran untuk makanan. Pengeluaran non makanan terdata rata-rata sebesar Rp840.152 setiap bulannya dan pengeluaran makanan rata-rata Rp628.472. Pengeluaran rata-rata masyarakat Provinsi Bali di tahun 2021 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita masyarakat Provinsi Bali adalah Rp1.509.666 dimana pengeluaran untuk non makanan adalah Rp834.520 dan pengeluaran makanan sebesar Rp675.146. Data tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat Provinsi Bali untuk makanan mengalami penurunan di tahun 107 2021 dan disisi lainnya pengeluaran non makanan meningkat. Terdapat indikasi bahwa peningkatan pengeluaran non makanan dilakukan dengan pengurangan konsumsi untuk makanan. Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar berturut-turut tercatat sebagai dua daerah yang penduduknya memiliki rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa penduduk di kedua wilayah tersebut relatif lebih sejahtera dibanding daerah lainnya. Pada tahun 2021, pengeluaran perkapita tertinggi dimiliki oleh penduduk Kota Denpasar yaitu sebesar Rp2.125.061 setiap bulan dan disusul oleh Kabupaten Badung yaitu sebesar Rp1.811.807. Sedangkan untuk pengeluaran perkapita terendah dimiliki oleh penduduk Kabupaten Karangasem yaitu sebesar Rp803.683. Tabel 2.25. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Setiap Bulan Masyarakat Provinsi Bali Tahun 2020-2021
b.Jumlah Konsumsi Kalori Kualitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan asupan pangan yang dikonsumsi yang menentukan status gizi. Untuk mencapai status gizi yang baik, pangan yang dikonsumsi harus 108 dalam jumlah yang cukup, bermutu dan beragam untuk memenuhi berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Jumlah, mutu dan ragam pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga tergantung pada daya beli rumah tangga tersebut. Semakin tinggi daya beli rumah tangga maka semakin tinggi peluang rumah tangga tersebut untuk memilih pangan yang baik dari sisi jumlah maupun jenisnya (Mangkuprawira dalam Ariani, 1993). Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai status gizi penduduk adalah jumlah konsumsi kalori dan jumlah konsumsi protein. Semakin tinggi konsumsi kalori dan konsumsi protein, mengindikasikan status gizi yang lebih baik. Penduduk Provinsi Bali selama periode tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dalam konsumsi kalori sedangkan konsumsi protein cenderung meningkat namun menurun di tahun 2021. Konsumsi kalori per kapita per hari pada tahun 2017 sebesar 2.239,32 kkal, dan 2021 turun menjadi 2.196,81 kkal. Sementara konsumsi protein tahun 2017 juga meningkat menjadi 64,11 gr/hari dari 62,28 gram/hari pada tahun 2016, Pada tahun 2021 konsumsi protein menurun menjadi 62,84 gram/hari Tabel 2.26. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Per Kapita Sehari Provinsi Bali Tahun 2017-2021 No Tahun Konsumsi kalori per hari (kkal) Konsumsi Protein (gr) 1 2017 2.239,32 64,11 2 2018 2.282,83 65,62 3 2019 2.257,48 65,99 4 2020 2.293,11 66,61 5 2021 2.196,81 62,84 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Tingkat kecukupan gizi adalah salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk, tingkat kecukupan gizi dapat dihitung dari besarnya kalori dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk. 109 Penentuan tingkat kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia per kapita per hari menggunakan standar rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 tahun 2018. Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia adalah 2.100 kkal dan 57 gram protein. Secara nasional rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari penduduk Indonesia pada Maret 2021 sebesar 2.112,06 kkal sudah berada di atas standar kecukupan dan untuk konsumsi protein sebesar 61,98 gram, juga sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi protein harian. Begitu pula dengan konsumsi kalori dan protein penduduk Provinsi Bali yang sudah mencapai angka kecukupan gizi tersebut di atas. Pada tahun 2021, rata-rata konsumsi kalori penduduk Provinsi Bali adalah 2.196,81 kkal dan rata-rata konsumsi protein adalah sebesar 62,84 gram/hari.
c.Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat melihat perkembangan kesejahteraan petani secara umum. Nilai NTP yang lebih dari 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan petani yang relatif baik. Secara Nasional, indeks NTP tercatat sebesar 109,84 atau naik 0,77% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada Januari 2023, Indeks NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat mengalami kenaikan NTP paling tinggi, sebesar 2,27%. Sebaliknya NTP Provinsi Kalimantan Barat tercatat mengalami penurunan yang paling dalam, sebesar -2,11%. Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Provinsi Bali pada bulan Januari 2023 sebesar 116,10 atau naik sebesar 1,15% dibandingkan kondisi bulan sebelumnya. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Bali Januari 2023 sebesar 97,47 atau turun sebesar -0,35% dibanding NTUP bulan sebelumnya. Perkembangan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali tercatat 96,17 pada bulan Januari 2023, turun sedalam 0,90% 110 dibandingkan kondisi bulan sebelumnya yang tercatat 97,05. Penurunan ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks yang diterima petani (It) sebesar 0,02% yang lebih kecil dibandingkan kenaikan pada indeks yang dibayar petani (Ib) yang tercatat sebesar 0,93%. It tercatat naik dari 111,09 menjadi 111,11 pada bulan Januari 2023 dan Ib juga tercatat naik dari 114,47 menjadi 115,54. Indeks NTP Provinsi Bali pada bulan Januari 2023 berada di bawah angka 100. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tingkatan tertentu nilai tukar produk yang dihasilkan petani belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, yang terdiri atas dua hal pokok, yaitu konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian. Dari 5 subsektor yang menjadi komponen penyusunan indeks NTP, tercatat hanya 1 subsektor yang mampu mencapai angka 100 di bulan Januari 2023, yaitu subsektor perikanan. Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022 Gambar 2.17. Perkembangan Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali 2022-2023
d.Angka Kriminalitas yang Tertangani Pembangunan yang diharapkan dapat membawa penduduk ke arah yang lebih maju masih sering dibarengi dengan tindakan kriminaitas, terutama dari sisi kuantitasnya. Akibatnya, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi terganggu. Sebagian indikator keamanan, pencatatan statistik indikator kriminal menjadi bagian yang tak terpisahkan. 111 Sepanjang tahun 2021, jumlah perkara pidana yang diterima oleh Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Bali adalah sebanyak 2.105 kasus dimana masih terdapat 310 sisa perkara akhir Bulan Desember 2020 yang belum diputus. Pada bagian lain, jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 mencapai 2.105 dan masih terdapat sisa perkara 312 yang belum diputus pada akhir Desember 2021. Untuk perkara perdata, berdasarkan data Pengadilan Tinggi Denpasar yang dihimpun oleh BPS Provinsi Bali, pada tahun 2021 terdapat 3.412 gugatan dan 1.606 permohonan yang masuk. Gugatan yang telah diputus tahun 2021 adalah sebanyak 3.212 perkara, dan permohonan yang diputus adalah sebanyak 1.299 perkara. Jumlah kejadian/kecelakaan lalu lintas berdasarkan laporan Kepolisian Daerah Bali sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 1.984 kejadian dimana Kota Denpasar merupakan wilayah dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tertinggi yaitu 565 kasus dan Kabupaten Gianyar di posisi kedua dengan 336 kasus. Dari sisi penyalahgunaan narkotika di wilayah Bali terjadi 718 kasus selama tahun 2021. Angka ini menurun dari tahun 2020 yang mencapai 770 kasus. Pembangunan keamanan Bali harus dirancang dalam konteks untuk memenuhi 3 (tiga) kondisi, yaitu: pertama, Bali sebagai suatu wilayah yang penduduknya mayoritas beragama Hindu dan memiliki kebudayaan tinggi; kedua, Bali sebagai suatu wilayah yang menjadi tujuan wisata dunia; dan ketiga, Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menempatkan Bali pada konteks tersebut dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, utamanya guna menghadapi permasalahan dan tantangan yang bersifat lokal, nasional, dan global. Konsep Keamanan Bali berbasis kearifan lokal Tri Hita Karana adalah keamanan yang memakai pendekatan komprehensif yang menempatkan keamanan sebagai kebutuhan mendasar guna mendukung terwujudnya: kebutuhan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa; kebutuhan hubungan yang harmonis antara 112 manusia dengan sesama manusia; dan kebutuhan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Kebutuhan keamanan yang bersifat mendasar tersebut, harus dirumuskan, dijabarkan, dan diorientasikan dalam perspektif keamanan nasional yang menempatkan keamanan nasional sebagai keamanan manusia bersifat insani (human security) yang sejalan dengan keamanan berstandar internasional sebagaimana ditetapkan oleh UNDP (United Nations Development Programs), yaitu suatu organisasi dibawah PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa). Dengan demikian, konsep pembangunan keamanan Bali di masa yang akan datang, harus dibuat dengan memperhatikan pentingnya perubahan paradigma keamanan dari yang sebelumnya lebih menekankan keamanan negara atau keamanan untuk kepentingan negara semata harus berubah menjadi keamanan yang lebih menekankan kepada kebutuhan manusia yang bersifat insani atau kemanusiaan. Konsep pembangunan keamanan ini sesuai dengan tuntutan nilai-nilai universal dunia Internasional tanpa mengurangi kedaulatan nasional maupun lokal demi menjadikan Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
e.Kondisi Tata Ruang Wilayah Penataan ruang wilayah Provinsi Bali telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali mengatur mengenai struktur ruang (pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana) dan pola ruang (distribusi peruntukan ruang). Berdasarkan RTRW Provinsi Bali dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tersebut di atas, distribusi peruntukkan ruang Provinsi Bali (Rencana Pola Ruang) adalah sebagai berikut. 113 Tabel 2.27. Rincian Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Tata ruang merupakan salah satu sektor yang mengalami perubahan cukup signifikan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). UUCK atau yang juga dikenal dengan omnibus law merupakan kebijakan satu undang-undang yang mengatur banyak hal atau mencakup banyak aturan di dalamnya. UUCK sendiri berdasarkan database BPK RI telah mengubah setidaknya 56 undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). UUPR merupakan pedoman umum dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi penataan ruang di Indonesia. Bagian 114 dalam UUPR yang diubah dalam UUCK diantaranya adalah pengintegrasian penataan ruang laut dan penataan ruang darat. Sebelumnya dalam UUPR, penataan ruang darat dilaksanakan secara terpisah dengan penataan ruang laut. Penataan ruang darat dilaksanakan melalui rencana tata ruang sedangkan penataan ruang laut dilaksanakan melalui rencana zonasi wilayah pesisir & pulau-pulau kecil (RZWP3K). Sedangkan dalam UUCK disebutkan bahwa rencana tata ruang harus diintegrasikan dengan RZWP3K ke dalam 1 (satu) dokumen yaitu dokumen rencana tata ruang. Guna melaksanakan amanat dalam UUCK tersebut maka pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan pengintegrasian RTRW Provinsi Bali (Perda Nomor 3 Tahun 2020) dengan RZWP3K Provinsi Bali. Hingga saat ini, pelaksanaan pengintegrasian masih berlangsung menyesuaikan dengan runutan prosedural yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.
f.Transportasi Sarana dan prasarana transportasi terdiri atas sarana prasarana transportasi darat, sarana prasarana transportasi laut, dan sarana prasarana transportasi udara.
1. 1.Transportasi Darat Jalan dan jembatan merupakan sarana vital dalam mendukung kelancaran transportasi darat. Total panjang jalan yang tercatat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali berdasarkan data BPS tahun 2021 adalah 8.685,33 Km dimana terdiri dari Jalan kewenangan nasional (negara) sepanjang 629,39 Km, Jalan kewenangan pemerintah provinsi sepanjang 743,34 Km, dan jalan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sepanjang 7.312,60 Km. 115 Tabel 2.28. Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Provinsi Bali Tahun 2021 Kabupaten/Kota Status Jalan/Road Status Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Jembrana 72,63 29,52 1.075,93 1.178,08 Tabanan 65,73 136,68 863,22 1.065,62 Badung 63,61 61,58 673,37 798,56 Gianyar 64,33 85,74 515,24 665,31 Klungkung 37,72 9,34 453,80 500,86 Bangli 21,19 124,85 905,81 1.051,85 Karangasem 97,97 145,93 1.202,54 1.446,44 Buleleng 156,34 106,47 1.136,60 1.399,41 Denpasar 49,89 43,23 486,08 579,20 Jumlah / Total : 629,39 743,34 7.312,60 8.685,33 Sumber: BPS Bali 2023
2. 2.Transportasi Udara a) Penerbangan Internasional Jumlah penerbangan pada bulan Januari 2023 tercatat naik 7,43 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah keberangkatan penerbangan internasional tercatat sebanyak 2.400 penerbangan naik dari bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 2.234 penerbangan. Penerbangan internasional Januari 2023 didominasi oleh penerbangan menuju Australia (826 penerbangan), disusul penerbangan ke Singapura (485 penerbangan), Malaysia (401 penerbangan), Thailand (127 penerbangan) dan Vietnam (126 penerbangan). Dari sisi penumpang, tercatat sebanyak 403.829 orang penumpang yang berangkat melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Bali. Kondisi ini mengalami kenaikan sebesar 13,28 persen dibandingkan bulan Desember 2022 yang tercatat sebanyak 356.475 orang penumpang. Keberangkatan penumpang didominasi oleh tujuan keberangkatan menuju Australia sebanyak 140.791 orang penumpang, disusul Singapura 86.638 orang penumpang, Malaysia 47.715 orang penumpang, UAE 23.185 orang penumpang dan Thailand 18.498 orang penumpang. 116 Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, jumlah penerbangan naik 14.017,65 persen dari sebelumnya yang tercatat hanya sebanyak 17 penerbangan. Sementara itu, jika dilihat dari sisi keberangkatan penumpang maka terjadi kenaikan jumlah penumpang mencapai puluhan juta persen dari yang sebelumnya tercatat hanya 4 orang penumpang pada bulan Januari 2022. Jumlah bagasi dan barang yang diangkut dari Bandara Ngurah Rai pada bulan Januari 2023 sebanyak 7.181,32 ton, naik sebesar 15,07 persen dibandingkan jumlah bagasi dan barang yang diangkut bulan Desember 2022. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama, terjadi kenaikan sebesar 13.977,98 persen, dari sebelumnya memuat barang sebanyak 51,01 ton. Pengiriman bagasi dan barang melalui penerbangan internasional dari Bali paling banyak dikirim menuju Australia, yaitu sebesar 2.474,27 ton, diikuti tujuan Singapura 1.352,23 ton, UAE 627,17 ton, Malaysia 612,04 ton dan Taiwan 414,25 ton. b) Penerbangan Domestik Jumlah penerbangan domestik dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pada bulan Desember 2022 tercatat sebanyak 3.261 penerbangan, atau naik 13,11 persen dibandingkan kondisi bulan November 2022. Kenaikan tinggi terjadi pada beberapa daerah tujuan seperti Labuhan Bajo (34,07 persen), Bandung (30,95 persen), Jakarta/Soekarno-Hatta (23,22 persen) dan Ujung Pandang (20,92 persen). Sementara itu, terdapat daerah tujuan utama penerbangan domestik di bulan Desember 2022 dari Bali yang mengalami penurunan yaitu Jakarta/Halim Perdanakusuma (23,38 persen) dan Solo (2,53 persen). Jumlah penerbangan domestik dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pada bulan Januari 2023 tercatat sebanyak 3.100 penerbangan, atau turun 4,94 persen dibandingkan kondisi bulan Desember 2022. Penurunan terjadi pada beberapa daerah tujuan seperti Labuhan Bajo (15,57 persen), Ujung Pandang (13,51 persen), Jakarta/Soekarno-Hatta (7,02 117 persen), Kulon Progo (5,41 persen), Bandung (3,64 persen), Lombok Praya (3,37 persen) dan Solo (2,60 persen). Sementara itu, terdapat daerah tujuan utama penerbangan domestik di bulan Januari 2023 dari Bali yang mengalami kenaikan yaitu Jakarta/Halim Perdanakusuma (2,82 persen), Surabaya (1,44 persen) dan Tambolaka (1,23 persen). Secara absolut, penerbangan domestik masih didominasi oleh penerbangan tujuan Bandara Jakarta/Soekarno-Hatta sebanyak 1.564 penerbangan, yang mengangkut sebanyak 227.432 orang penumpang. Secara total, jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan domestik dari Bali sebanyak 395.666 orang, 24,35 persen lebih banyak dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2022. Jika dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah penumpang tersebut naik sebesar 1,94 persen. Selain tujuan Jakarta/Soekarno-Hatta, keberangkatan penumpang domestik paling banyak menuju Surabaya sebanyak 55.256 orang dan Ujung Pandang sebanyak 21.686 orang. Jumlah bagasi dan barang penerbangan domestik yang diangkut pada bulan Januari 2023 tercatat sebanyak 4.777,16 ton, naik 2,47 persen dibandingkan Desember 2022 yang tercatat sebanyak 4.662,01 ton. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama, maka terjadi kenaikan sebanyak 2,39 persen dari yang sebelumnya tercatat sebanyak 4.665,86 ton.
3. 3.Transportasi Laut Pada bulan Januari 2023, jumlah keberangkatan angkutan laut dari sejumlah pelabuhan di Provinsi Bali tercatat sebanyak 6.322 unit kapal. Bila dibandingkan dengan catatan bulan Desember 2022 (m-t-m), jumlah keberangkatan angkutan laut turun sebesar 11,17 persen. Penurunan ini disebabkan turunnya keberangkatan angkutan laut pada kelompok pelabuhan di Benoa-Denpasar dan kelompok lainnya di luar pelabuhan Benoa-Denpasar, yang turun masing-masing sebesar 17,57 persen dan 6,57 persen. Bila dibandingkan bulan Januari 2022 (y-o-y), keberangkatan kapal angkutan laut naik 118 sebesar 80,42 persen, dari kondisi sebelumnya sebanyak 3.504 unit kapal. Jumlah penumpang pada bulan Januari 2023 tercatat mengalami penurunan, yaitu dari 326.063 orang penumpang pada bulan sebelumnya menjadi 256.766 orang penumpang, atau turun 21,25 persen. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, jumlah penumpang mengalami kenaikan sebesar 111,16 persen, dari sebelumnya yang tercatat sebanyak 121.595 orang penumpang pada Januari 2022. Jumlah barang yang diangkut melalui pelabuhan laut di wilayah Bali pada Januari 2023 tercatat turun sebesar 11,89 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dari 50.290 ton pada bulan Desember 2022 menjadi 44.313 ton. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2022, jumlah barang yang diangkut turun 5,45 persen dari kondisi sebelumnya sebesar 46.870 ton.
g.Infrastruktur Lainnya Pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan energi listrik dalam rangka kemandirian energi difokuskan pada pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten/Kota yang tidak terpusat dalam satu wilayah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik se-Bali dalam jangka panjang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan pembangkit listrik adalah guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik yang murah untuk Krama Bali dan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik untuk industri, perdagangan, dan komersial serta pariwisata. Di antaranya pembangkit listrik tenaga air (air laut, air terjun, danau), pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Bali Tahun 2021, persentase rumah tangga yang sudah teraliri listrik atau sudah mendapatkan pelayanan jaringan listrik di Provinsi Bali sudah mencapai 100%. Angka 100% ini sudah tercapai semenjak tahun 2018. Artinya seluruh rumah tangga di Provinsi Bali sudah mendapatkan pelayanan jaringan 119 listrik. Begitu pula dengan rasio ketersediaan tenaga listrik Provinsi Bali yang sudah mencapai angka 100% di tahun 2021. Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, perlu dibangun/dikembangkan pusat-pusat perekonomian yang baru di antaranya: pembangunan/pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah perbatasan antar-Kabupaten/Kota se-Bali, pembangunan industri kreatif berbasis budaya branding Bali yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali, pelembagaan dan pengembangan industri kerajinan rakyat yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali, pembangunan kawasan perekonomian untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Bangli, Karangasem, Tabanan, dan Gianyar, pembangunan taman kunjungan wisata di Kabupaten Jembrana. Mengoptimalkan/menata pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan. Memperkuat Koperasi dan Lembaga Perekonomian yang mengelola hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat. Pembangunan perekonomian tersebut dilakukan sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota dalam rangka menyeimbangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antarwilayah se-Bali yang dilakukan melalui investasi dengan skema penyertaan Pemerintah Daerah, swasta, dan pelaku ekonomi lokal Bali. Pembangunan pusat-pusat perekonomian tersebut ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan. 2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Sedangkan pada pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, dalam 120 penerapannya Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Bali terdapat 6 (enam) bidang urusan meliputi: 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 6) sosial. Indikator kinerja dari masing-masing bidang/jenis layanan dan target capaiannya untuk Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.29 Tabel 2.29. Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 No. JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS TARGET PENERIMA PELAYANAN DASAR 1 2 3 4 5 1 PENDIDIKAN 1.1 Pendidikan menengah
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% warga negara usia 16 s.d. 18 tahun.
b.standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. 100%
c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% 1.2 Pendidikan khusus
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% warga negara usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus.
b.standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. 100%
c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% 2 KESEHATAN 2.1 pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
b.standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia. 100%
c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% 2.2 pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
b.standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia. 100%
c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% 121 No. JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS TARGET PENERIMA PELAYANAN DASAR 1 2 3 4 5 3 PEKERJAAN UMUM 3.1 penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% Warga Negara. 3.2 penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.
b.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% Warga Negara. 4 PERUMAHAN RAKYAT 4.1 penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana.
b.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% 4.2 fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Provinsi.
b.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% 5 TRANTIBUMLIMNAS 5.1 pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa 100% warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap
b.standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia 100%
c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi. 6 SOSIAL 6.1 rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% penyandang disabilitas telantar. 6.2 rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.
b.standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial. 100% anak telantar.
c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% 122 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Selain melihat konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan, dalam penyusunan perencanaan Tahun 2024 juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022 yang dilakukan berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi RKPD juga dilakukan untuk memastikan dan menilai pencapaian target kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun 2022 dan mengarahkan agar target kinerja program dan kegiatan dapat dicapai sesuai dengan target dalam RPJMD. Berikut gambaran mengenai hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program/kegiatan. A. Metode Evaluasi
1. 1.Pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Evaluasi terhadap hasil RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 Semester II merupakan suatu kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan RKPD tahun 2022 yang telah dibuat. Evaluasi ini dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain itu, kegiatan evaluasi kebijakan RKPD bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan RKPD ini telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2022. Instrumen yang digunakan dalam kegiatan evaluasi hasil RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 Semester 2 Tahun 2022 ini disesuaikan dengan formulir E.53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 123 Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditambah dengan dokumen pendukung berupa dokumen realisasi fisik dan keuangan triwulan IV Tahun 2022 dari masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 diatas, disebutkan bahwa Kepala Bappeda melakukan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan RKPD dengan menggunakan formulir E.53. Formulir E.53 memuat beberapa poin penting yaitu nama program/kegiatan, indikator program/kegiatan, jumlah anggaran dan target capaian indikator, serta realisasi capaian kinerja dan keuangan semester I maupun secara kumulatif. Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada formulir E.53 ditambahkan Sub Kegiatan. Skala nilai peringkat kinerja atau untuk menyimpulkan sejauh mana capaian program, kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 dengan menggunakan kriteria dalam Tabel T-E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut: No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 2 76% ≤ 90 % Tinggi 3 66% ≤ 75 % Sedang 4 51% ≤ 65 % Rendah 5 ≤ 50% Sangat Rendah Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut. 124 a) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. b) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. c) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.
2. 2.Waktu Pelaksanaan Evaluasi terhadap RKPD dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022 dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah. Masing-masing admin Perangkat Daerah menginput capaian kinerja dan realisasi keuangan Program/Kegiatan dalam aplikasi SiDalev setiap triwulan dan menyampaikan hard copy dan soft copy laporan paling lambat tanggal 10 pada triwulan berkenaan. B. Hasil Evaluasi
3. 1.Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, target Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp5.044.664.586.100,00, dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, target Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp551.815.264.592,00 sehingga total target Pendapatan Daerah Perubahan sebesar Rp5.596.479.850.692,00 dengan realisasi Pendapatan Daerah di akhir tahun 2022 sebesar Rp5.905.037.523.797,34 atau 105,51% (saldo unaudited). Secara kelompok pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut: 125 Tabel 2.30. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan URAIAN REFF CALK TA 2022 REALISASI TA 2021ANGGARAN REALISASI % PENDAPATAN DAERAH 5.1.1 5,596,479,850,692.00 5,905,037,523,797.34 105.51 5,923,153,297,394.76 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.1.1.1 3,494,115,418,572.00 3,862,875,261,848.23 110.55 3,117,070,012,473.76 Pajak Daerah 5.1.1.1.1 2,879,557,806,488.00 3,230,839,407,191.00 112.20 2,458,530,858,700.00 Retribusi Daerah 5.1.1.1.2 10,738,252,500.00 14,348,341,509.00 133.62 14,298,569,091.00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.1.1.1.3 220,323,008,100.00 220,323,008,247.47 100.00 160,711,862,041.73 Lain-lain PAD yang Sah 5.1.1.1.4 383,496,351,484.00 397,364,504,900.76 103.62 483,528,722,641.03 PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.2 2,047,466,392,120.00 2,037,237,485,177.00 99.50 2,801,186,284,925.00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 5.1.1.2.1 2,047,466,392,120.00 2,037,237,485,177.00 99.50 2,801,186,284,925.00 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.1.1.3 54,898,040,000.00 4,924,776,772.11 8.97 4,896,999,996.00 Pendapatan Hibah 5.1.1.3.1 54,898,040,000.00 4,924,776,772.11 8.97 4,896,999,996.00 Sumber : Bapenda Provinsi Bali Terealisasinya target PAD sangat dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian Bali dengan telah dibukanya penerbangan domestik maupun mancanegara serta adanya kegiatan Presidensi G20 Indonesia di Bali berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara yang memberikan multiplier effect terhadap daya beli, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak maupun peningkatan atas pemanfaatan aset daerah. Pencapaian target pendapatan transfer sangat dipengaruhi oleh realisasi pajak pusat yang pencairan pendapatannya dipengaruhi oleh tingkat realisasi penyerapan dana dan tingkat capaian output kegiatan. Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak terealisasi berdasarkan target yang ditetapkan dipengaruhi oleh belum optimalnya pendapatan dari Kontribusi Wisatawan yang mulai dikenalkan (launching) sebagai komponen pendapatan daerah pada tanggal 29 Juli 2022 melalui aplikasi Love Bali.
4. 2.Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022. Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp6.102.490.842.762,00 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 126 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, target Belanja Daerah berubah menjadi Rp. 7.541.821.522.461,00. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp6.749.127.037.109,59 atau 89,49% (saldo unaudited). Secara rinci target dan realisasi Belanja Daerah, tercantum dalam tabel berikut. Tabel 2.31. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja URAIAN REFF CALK TA 2022 REALISASI TA 2021ANGGARAN REALISASI % BELANJA DAERAH 5.1.2 7,541,821,522,461.00 6,749,127,037,109.59 89.49 6,270,667,217,646.29 BELANJA OPERASI 5.1.2.1 4,076,148,648,130.00 3,791,897,703,325.73 93.03 4,218,534,729,447.08 Belanja Pegawai 5.1.2.1.1 1,824,026,422,662.45 1,740,899,431,377.08 95.44 1,653,001,007,665.15 Belanja Barang dan Jasa 5.1.2.1.2 1,838,472,468,547.55 1,690,049,421,497.65 91.93 1,580,080,276,691.30 Belanja Bunga 5.1.2.1.3 - - - 2,775,000,000.00 Belanja Subsidi 5.1.2.1.4 10,350,595,000.00 4,372,945,000.00 42.25 - Belanja Hibah 5.1.2.1.5 403,159,161,920.00 356,436,889,451.00 88.41 982,678,445,090.63 Belanja Bantuan Sosial 5.1.2.1.6 140,000,000.00 139,016,000.00 99.30 - BELANJA MODAL 5.1.2.2 1,800,399,412,612.00 1,451,748,423,386.86 80.63 839,010,470,016.80 Belanja Modal-Tanah 5.1.2.2.1 770,002,219,242.00 623,659,331,572.00 80.99 439,080,181,058.00 Belanja Modal-Peralatan dan Mesin 5.1.2.2.2 129,701,330,422.00 109,213,603,835.00 84.20 105,838,658,813.28 Belanja Modal-Gedung dan Bangunan 5.1.2.2.3 413,591,434,404.00 340,651,767,017.86 82.36 170,812,068,572.52 Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.1.2.2.4 452,699,429,919.00 354,881,755,251.00 78.39 92,544,410,552.00 Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya 5.1.2.2.5 34,329,998,625.00 23,276,736,561.00 67.80 30,735,151,021.00 Belanja Modal Aset Lainnya 5.1.2.2.6 75,000,000.00 65,229,150.00 86.97 - BELANJA TIDAK TERDUGA 5.1.2.3 7,848,875,371.00 4,759,779,107.00 60.64 13,503,458,494.00 Belanja Tidak Terduga 5.1.2.3.1 7,848,875,371.00 4,759,779,107.00 60.64 13,503,458,494.00 TRANSFER DAERAH 5.1.2.4 1,657,424,586,348.00 1,500,721,131,290.00 90.55 1,199,618,559,688.41 Belanja Bagi Hasil 5.1.2.4.1 1,354,111,107,615.00 1,231,251,353,817.00 90.93 845,466,055,345.93 Belanja Bantuan Keuangan 5.1.2.4.2 303,313,478,733.00 269,469,777,473.00 88.84 354,152,504,342.48 Sumber: BPKAD Provinsi Bali
5. 3.Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.057.826.256.662,00 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, berubah menjadi sebesar Rp1.945.341.671.769, realisasinya sebesar Rp1.193.798.304.068,62 atau 61,37% (saldo unaudited). Secara rinci target dan realisasi Pembiayaan Daerah tercantum dalam tabel berikut. 127 Tabel 2.32. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan URAIAN REFF CALK TA 2022 REALISASI TA 2021ANGGARAN REALISASI % PEMBIAYAANDAERAH 5.1.3 1,945,341,671,769.00 1,193,798,304,068.62 61.37 1,197,855,592,021.05 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.1.3.1 2,050,341,671,769.00 1,293,798,304,068.62 63.10 1,242,855,592,021.05 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 5.1.3.1.1 850,341,671,769.00 850,296,343,468.62 99.99 192,855,592,021.05 Penerimaan Pinjaman Daerah 5.1.3.1.2 1,200,000,000,000.00 443,501,960,600.00 36.96 1,050,000,000,000.00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 5.1.3.1.3 - - - - PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.1.3.2 105,000,000,000.00 100,000,000,000.00 95.24 45,000,000,000.00 Pembentukan Dana Cadangan 5.1.3.2.1 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00 100.00 - Penyertaan Modal Daerah 5.1.3.2.2 5,000,000,000.00 - - 45,000,000,000.00 SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SiKPA) 5.1.4 - 349,708,790,756.37 - 850,341,671,769.52 Sumber: BPKAD Provinsi Bali
6. 4.Kesesuaian Jumlah Program RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (periode tahun 2022) Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Pusat memandang perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pedoman tersebut diharapkan dapat diterapkan secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Pusat memandang perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pedoman tersebut diharapkan dapat diterapkan secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 128 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dan didukung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dari klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur tersebut ditetapkan untuk Pemerintah Provinsi, terdapat sebanyak 156 Program, 381 kegiatan dan 1.680 sub kegiatan. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat 148 program, 323 kegiatan dan 1.481 sub kegiatan Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk: a) membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah; b) membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah; c) membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah; d) menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah; e) mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; f) mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah; g) melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 merancang 153 program, sedangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dalam tabel 7.2 b untuk periode tahun 2022 merancang 166 program. Terjadinya perbedaan jumlah program ini dikarenakan beberapa program dalam RPJMD tidak mendapat pendanaan karena terbatasnya 129 kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Bali. Perbedaan jumlah Program tersebut dapat dilihat pada tabel 2.33 berikut ini: 130 Tabel 2.33. Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2022 dengan RPJMD SB Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah 1 DISDIKPORA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 1 DISDIKPORA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Pengelolaan Pendidikan 1 Program Pengelolaan Pendidikan 1 Program Pengembangan Kurikulum 1 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 1 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 1 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 1 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 1 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 1 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 1 Program Pengembangan Kurikulum 1 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 1 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra 1 TOTAL 8 TOTAL 8 2 DINAS KESEHATAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 2 DINAS KESEHATAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1 131 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 1 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 1 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 1 ( DINAS +4 UPTD ) 4 3 RSUD BALI MANDARA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 TOTAL 1 4 RUMAH SAKIT JIWA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1 TOTAL 2 5 RS MATA BALI MANDARA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 TOTAL 5 TOTAL 1 3 DISPUPRKIM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 6 DISPUPRKIM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 1 132 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1 Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 1 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 1 Penyelenggaraan Jalan 1 Program Penyelenggaraan Jalan 1 Pengembangan Jasa Konstruksi 1 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 1 Penyelenggaraan Penataan Ruang 1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1 Pengembangan Perumahan 1 Program Pengembangan Perumahan 1 Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 1 Program Penatagunaan Tanah 1 Program Penatagunaan Tanah 1 TOTAL 11 TOTAL 11 4 SATPOL PP Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 7 SATPOL PP Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 1 TOTAL 2 TOTAL 2 5 BPBD Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 1 8 BPBD Program Penunjang Urusan Pemerintahan 1 133 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Daerah Program Penanggulangan Bencana 1 Program Penanggulangan Bencana 1 TOTAL 2 TOTAL 2 6 DISSOS P3A Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 9 DISSOS P3A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Pemberdayaan Sosial 1 Program Pemberdayaan Sosial 1 Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 1 Program Rehabilitasi Sosial 1 Rehabilitasi Sosial 1 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 1 Perlindungan dan Jaminan Sosial 1 Program Penanganan Bencana 1 Penanganan Bencana 1 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 1 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 1 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 0 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 1 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 1 Program Perlindungan Perempuan 1 Perlindungan Perempuan 1 Program Perlindungan Khusus Anak 1 Peningkatan Kualitas Keluarga 1 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 1 134 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Pemenuhan Hak Anak 1 Perlindungan Khusus Anak 1 TOTAL 13 TOTAL 10 7 DISNAKER DAN ESDM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 10 DISNAKER DAN ESDM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Program Penempatan Tenaga Kerja 1 Program Penempatan Tenaga Kerja 1 Program Pengawasan Ketenagakerjaan 1 Program Hubungan Industrial 1 Program Pengelolaan Energi Terbarukan 1 Program Pengawasan Ketenagakerjaan 1 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 1 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara 1 Program Pengelolaan Energi Terbarukan 1 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 1 TOTAL 9 TOTAL 5 8 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1 11 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1 Program Penanganan Kerawanan Pangan 1 Program Penanganan Kerawanan Pangan 1 135 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Program Pengawasan Keamanan Pangan 1 Program Pengawasan Keamanan Pangan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 0 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 1 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 1 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Program Penyuluhan Pertanian 1 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 1 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 1 Program Penyuluhan Pertanian 1 TOTAL 9 TOTAL 9 9 DPMD DUKCAPIL Program Pendaftaran Penduduk 1 12 DPMD DUKCAPIL Program Pendaftaran Penduduk 1 Program Pencatatan Sipil 1 Program Pencatatan Sipil 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Program Peningkatan Kerjasama Desa 1 Program Peningkatan Kerjasama Desa 1 136 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Program Administrasi Pemerintahan Desa 1 Program Administrasi Pemerintahan Desa 1 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 1 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 1 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 1 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 1 TOTAL 7 TOTAL 7 10 DISHUB Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 13 DISHUB Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Pengelolaan Perkeretaapian 1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) 1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1 Program Pengelolaan Pelayaran 1 Program Pengelolaan Pelayaran 1 Program Pengelolaan Perkkeretaapian 1 TOTAL 4 TOTAL 4 11 DISKOMINFOS Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 14 DISKOMINFOS Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 1 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 1 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1 137 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 1 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 1 TOTAL 5 TOTAL 5 12 DISKOP DAN UKM Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi 1 15 DISKOP DAN UKM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 1 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 1 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 1 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi 1 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 1 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 1 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 1 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 1 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 1 Program Pemberdayaan UMKM 1 TOTAL 7 TOTAL 6 13 DPMPTSP Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 1 16 DPMPTSP Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bali 1 Pengembangan Iklim Penanaman Modal 1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 1 Promosi Penanaman Modal 1 Program Promosi Penanaman Modal 1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 1 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 1 138 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Modal Pelayanan Penanaman Modal 1 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 1 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 1 TOTAL 6 TOTAL 5 14 DINAS KEBUDAYAAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 17 DINAS KEBUDAYAAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Pengembangan Kebudayaan 1 Program Pembinaan Sejarah 1 Program Pengembangan Kesenian Tradisional 1 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 1 Program Pembinaan Sejarah 1 Program Pengembangan Kebudayaan 1 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 1 Program Pengelolaan Permuseuman 1 Program Pengelolaan Permuseuman 1 TOTAL 6 TOTAL 5 15 DPMA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 18 DPMA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali 1 Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali 1 TOTAL 2 TOTAL 2 16 DISPERINDAG Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 19 DISPERINDAG Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 139 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 1 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 1 Program Pengembangan Ekspor 1 Program Pengembangan Ekspor 1 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 1 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 1 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 1 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 1 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 0 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 1 TOTAL 9 TOTAL 8 17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Penunjang Urusan Pemerintahandaerah Provinsi 1 20 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Danpulau-Pulau Kecil 1 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 1 140 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 1 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 1 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 1 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasilperikanan 1 TOTAL 6 TOTAL 4 18 DINAS PARIWISATA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 21 DINAS PARIWISATA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1 Program Pemasaran Pariwisata 1 Program Pemasaran Pariwisata 1 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 1 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 1 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 TOTAL 5 TOTAL 5 19 DISHUT DAN LH Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 22 DISHUT DAN LH Program Perencanaan Lingkungan Hidup 1 141 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Program Perencanaan Lingkungan Hidup 1 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 1 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 1 Program Pengelolaan Hutan 1 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 1 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 1 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 1 Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan 1 Program Pengelolaan Persampahan 1 Program Pengelolaan Persampahan 1 Program Pengelolaan Hutan 1 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 1 142 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan 1 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 1 TOTAL 12 TOTAL 8 20 BAPPEDA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 23 BAPPEDA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bali 1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1 TOTAL 3 TOTAL 3 21 BRIDA Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 24 BRIDA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penelitian dan Pengembangaan Daerah 1 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 1 TOTAL 2 TOTAL 2 22 BADAN PENGHUBUNG Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 25 BADAN PENGHUBUNG Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Pelayanan Penghubung 1 Program Pelayanan Penghubung 1 TOTAL 2 TOTAL 2 23 INSPEKTORAT Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 1 26 INSPEKTORAT Program Penunjang Urusan Pemerintahan 1 143 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Daerah Provinsi Program Penyelenggaraan Pengawasan 1 Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi 1 Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi 1 TOTAL 3 TOTAL 2 24 BKPSDM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 27 BKPSDM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Kepegawaian Daerah 1 Program Kepegawaian Daerah 1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 TOTAL 3 TOTAL 3 25 BADAN KESBANGPOL Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 28 BADAN KESBANGPOL Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 1 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 1 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 1 144 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 1 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 1 TOTAL 5 TOTAL 5 26 BPKAD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 29 BPKAD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 TOTAL 3 TOTAL 3 27 SEKRETARIAT DAERAH Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 30 BIRO HUKUM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Pembinaan Perpustakaan 1 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum 1 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 1 TOTAL 2 Program Pengelolaan Arsip 1 31 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali 1 Program Penataan organisasi 1 Program Perekonomian Dan Pembangunan 1 Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Provinsi 0 Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa 1 145 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 1 Program Administrasi Umum (Menggunakan Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) TOTAL 4 32 BIRO UMUM DAN PROTOKOL Program Pengelolaan Arsip 1 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Perekonomian dan Pembangunan 1 TOTAL 2 Kebijakan Administrasi Pembangunan 1 33 BIRO ORGANISASI Program Pembinaan Perpustakaan 1 Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Kesejahteraan Rakyat 1 Program Penataan Organisasi 1 TOTAL 3 34 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 1 Program Kesejahteraan Rakyat 1 TOTAL 12 TOTAL 3 28 SEKRETARIAT DPRD Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi 1 35 SEKRETARIAT DPRD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan 1 146 Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022) RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah NO NAMA OPD NAMA PROGRAM Jumlah Fungsi DPRD TOTAL 2 TOTAL 2 29 BAPENDA Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 36 BAPENDA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1 TOTAL 3 TOTAL 3 TOTAL SELURUH PROGRAM RPJMD 166 TOTAL SELURUH PROGRAM RKPD 153 Sumber: Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2022 Triwulan IV 147 C. Capaian Target Kinerja
7. 1.Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari total jumlah program sebanyak 153 tersebut, diuraikan ke dalam 611 kegiatan dan 1.469 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung 7 prioritas pembangunan Tahun 2022 dengan melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan. Dengan menggunakan isian Formulir E.53 dalam aplikasi SiDalev dapat diketahui realisasi capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut:  Program sebanyak 153, terdapat 8 program yang tidak mencapai target kinerja dan sebanyak 145 program mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.  Kegiatan sebanyak 611, terdapat 9 kegiatan yang tidak mencapai target kinerja dan sebanyak 602 kegiatan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.  Sub Kegiatan sebanyak 1.469, terdapat 29 sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja dan sebanyak 1.440 sub kegiatan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Rincian rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mencapai target/tidak mencapai target pada masing- masing Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut: 148 Tabel 2.34. Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali No Nama Perangkat Daerah Urusan Jumlah Yang Mencapai Target Yang Tidak Mencapai Target Prog Keg Sub Keg Prog Keg Sub Keg Prog Keg Sub Keg 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1 8 29 104 4 23 90 4 6 14 2 Dinas Kesehatan 1 4 29 57 4 29 54 0 0 3 3 Rsud Bali Mandara 1 1 3 4 1 3 4 0 0 0 4 Rumah Sakit Jiwa 1 2 4 4 2 4 4 0 0 0 5 Rumah Sakit Mata Bali Mandara 1 1 2 2 1 2 2 0 0 0 6 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman 1 11 30 74 11 30 74 0 0 0 7 Satuan Polisi Pamong Praja 1 2 7 18 2 7 17 0 0 1 8 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 10 31 67 10 31 67 0 0 0 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 2 13 20 1 13 20 1 0 0 10 Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Manusia 2 5 17 40 4 16 39 1 1 1 11 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 2 9 34 75 9 34 75 0 0 0 12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 2 7 12 26 7 12 26 0 0 0 13 Dinas Perhubungan 2 4 30 61 4 30 61 0 0 0 14 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2 5 11 35 4 11 35 1 0 0 15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 6 15 30 6 15 30 0 0 0 16 Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu 2 5 12 21 5 12 21 0 0 0 17 Dinas Kebudayaan 2 5 27 77 5 27 77 0 0 0 18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 8 22 40 8 22 35 0 0 5 149 No Nama Perangkat Daerah Urusan Jumlah Yang Mencapai Target Yang Tidak Mencapai Target Prog Keg Sub Keg Prog Keg Sub Keg Prog Keg Sub Keg 19 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 4 22 33 4 21 32 0 1 1 20 Dinas Pariwisata 3 5 12 25 4 12 24 1 0 1 21 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 3 8 41 87 8 41 86 0 0 1 22 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 3 11 41 3 11 41 0 0 0 23 Badan Riset dan Inovasi Daerah 4 2 9 28 2 9 28 0 0 0 24 Badan Penghubung 4 2 7 16 2 7 16 0 0 0 25 Inspektorat 4 2 10 32 2 10 32 0 0 0 26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali 4 3 24 56 3 24 56 0 0 0 27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 5 9 20 5 9 20 0 0 0 28 Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah 4 3 13 28 3 13 28 0 0 0 29 Biro Hukum 4 2 6 13 2 5 11 0 1 2 30 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian 4 4 12 20 4 12 20 0 0 0 31 Biro Umum dan Protokol 4 2 12 24 2 12 24 0 0 0 32 Biro Organisasi 4 3 8 20 3 8 20 0 0 0 33 Biro Pemerintahan dan Kesra 4 3 9 18 3 9 18 0 0 0 34 Sekretariat DPRD 4 2 15 48 2 15 48 0 0 0 35 Badan Pendapatan Daerah 4 3 53 189 3 53 189 0 0 0 36 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat 5 2 10 16 2 10 16 0 0 0 Total Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 153 611 1.469 145 602 1.440 8 9 29 150
8. 2.Capaian Realisasi Keuangan dan Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Hasil ringkasan dari isian Formulir E.53 dalam aplikasi SiDalev dapat diketahui realisasi capaian kinerja masing- masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan rata-rata Interval Nilai Realisasi Keuangan dan Kinerja sebesar 90,87% katagori “Sangat Tinggi” yang ringkasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.35. Target kinerja dan penyerapan dana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.36. 151 Tabel 2.35. Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Pada Aplikasi Si-Dalev Provinsi Bali Tahun 2022 NO NAMA OPD PAGU (Rp.) Bobot Kinerja per Tahun (%) REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN JUMLAH Rata- rata Keu dan Kin (%) Kate gori TW I TW II TW III TW IV KEUANGAN (Rp.) KEU (%) KIN (%) KEUANGAN (%) KEU (%) KIN (%) KEUANGAN (Rp.) KEU (%) KIN (%) KEUANGAN (Rp.) KEU (%) KIN (%) KEUANGAN (Rp.) KEU (%) KIN (%) 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1,509,567,290,021.00 100 196,254,602,555.00 13.00 14.94 349,599,141,484.86 23.16 38.47 360,969,360,512.71 23.91 20.57 441,427,660,181.00 29.24 16.80 1,348,250,764,733.57 89.31 90.78 90.05 T 2 Dinas Kesehatan 130,610,658,889.00 100 14,942,945,203.00 11.44 6.50 32,167,340,056.00 24.63 7.20 31,413,654,882.00 24.05 1.65 33,352,238,263.00 25.54 85.36 111,876,178,404.00 85.66 100.72 93.19 ST 3 RSUD Bali Mandara 278,391,069,924.00 100 40,882,941,990.84 14.69 25.00 58,850,095,430.85 21.14 25.00 42,166,447,173.24 15.15 25.00 129,422,336,880.73 46.49 25.00 271,321,821,475.66 97.46 100.00 98.73 ST 4 Rumah Sakit Jiwa 110,339,146,888.00 100 8,030,338,145.00 7.28 41.93 7,731,286,013.00 7.01 22.17 9,477,309,179.25 8.59 19.72 15,385,072,673.69 13.94 16.19 99,511,883,670.94 90.19 100.01 95.10 ST 5 Rumah Sakit Mata Bali Mandara 89,149,384,722.00 100 15,697,563,336.00 17.61 16.84 22,604,170,107.00 25.36 21.56 19,953,898,042.00 22.38% 26.72 22,280,401,762.00 24.99 34.88 80,536,033,247.00 90.34 100.00 95.17 ST 6 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman 1,747,725,763,571.55 100 62,001,268,464.00 3.55 32.77 375,155,966,509.00 21.47 20.51 551,316,552,859.00 31.54% 24.22 584,342,642,596.26 33.43 15.00 1,572,816,430,428.26 89.99 92.49 91.24 ST 7 Satpol PP 40,535,014,866.00 100 8,560,854,405.00 21.12 37.10 10,104,993,973.00 24.93 24.20 10,259,144,484.00 25.31% 20.10 11,170,958,259.00 27.56 19.90 40,095,951,121.00 98.92 101.30 100.00 ST 8 Dinas Sosial P3A 31,054,271,485.00 100 4,883,696,043.00 15.73 52.41 9,487,409,587.00 30.55 26.97 6,142,774,841.00 19.78% 5.71 4,720,544,168.00 15.20 3.82% 25,234,424,639.00 81.26 88.91 85.08 T 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20,245,311,156.00 100 3,680,265,579.00 18.18 17.21 2,325,599,626.00 11.49 19.33 5,398,975,745.00 26.67% 27.67 5,363,100,013.00 26.49 34.08 19,667,645,521.00 97,15 97.92 97.54 ST 10 Disnaker dan ESDM 31,663,582,206.00 100 5,972,747,576.00 18.86 27.71 5,637,239,749.00 17.80 24.32 6,105,072,400.00 19.28% 15.89 17,542,368,321.00 55.40 15.72 29,946,979,578.00 94.58 83.65 89.11 T 11 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 78,322,654,634.00 100 2,193,645,700.00 2.80 53.13 13,085,505,198.00 16.71 12.40 8,273,461,251.00 10.56% 17.30 14,382,656,308.00 18.36 14.27 75,699,531,497.00 96.65 97.10 96.88 ST 12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 27,109,830,101.00 100 3,977,482,549.00 14.67 2.75 4,860,736,987.00 17.93 15.67 6,606,652,525.00 24.37 8.33 10,118,114,039.00 37.32 15.42 25,562,986,100.00 94.29 89.91 92.10 ST 13 Dinas Perhubungan 30,439,092,618.00 100 3,369,278,121.00 11.07 29.37 6,931,223,732.00 22.77 21.86 4,771,974,531.00 15.68 23.05 14,190,898,236.00 46.62 22.67 29,263,374,620.00 96.14 96.94 96.54 ST 14 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 185,958,156,411.00 100 14,624,258,005.00 7.86 31.08 13,812,806,845.00 7.43 19.67 56,443,278,780.00 30.35 4.55 70,587,954,506.85 37.96 35.38 155,468,298,136.85 83.60 90.68 87.14 T 15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 23,344,418,533.00 100 3,694,055,133.00 15.82 20.68 4,105,671,517.00 17.59 21.51 5,908,205,073.00 25.31 14.88 6,732,864,359.00 28.84 45.03 20,440,796,082.00 87.56 102.10 94.83 ST 16 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 19,407,681,922.00 100 3,550,206,438.00 18.29 38.94 2,975,042,786.00 15.33 7.64 5,928,526,898.00 30.55 19.27 4,326,195,333.00 22.29 22.73 16,779,971,455.00 86.46 92.36 89.41 T 17 Dinas Kebudayaan 115,618,540,953.00 100 11,735,936,389.00 10.15 0.00 15,101,411,828.00 13.06 0.00 24,296,807,457.00 21.01 0.00 42,785,713,964.00 37.01 98,75 93,919,869,638.00 81.23 98.75 89.99 T 18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22,216,660,585.00 100 4,204,457,667.00 18.92 18.13 1,291,897,291.00 5.81 22.29 7,805,866,601.00 35.14 20.63 8,639,431,011.00 38.89 38.96 21,941,652,570.00 98.76 100.01 99.38 ST 19 Dinas Kelautan dan Perikanan 28,168,213,819.00 100 2,977,741,436.00 10.57 14.52 4,976,959,171.00 17.67 16.66 3,850,303,816.00 13.67 22.36 14,699,598,487.00 52.19 19.02 26,504,602,910.00 94.09 72.56 83.33 T 20 Dinas Pariwisata 14,105,482,814.00 100 2,785,678,730.00 19.75 7.40 3,814,336,857.00 27.04 7.08 3,714,547,976.00 26.33 39.54 3,289,956,531.00 23.32 58.57 13,604,520,094.00 96.45 112.59 104.52 ST 21 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 56,517,323,564.00 100 5,152,142,732.00 9.12 29.00 8,640,354,169.00 15.29 21.23 5,757,984,610.00 10.19 25.95 34,915,604,215.00 61.78 24.52 54,466,085,726.00 96.37 100.70 98.54 ST 22 Bappeda 22,141,607,206.00 100 4,305,114,931.00 19.44 7.08 4,987,027,876.00 22.52 10.87 4,928,860,458.00 22.26 32.29 6,340,850,624.12 28.64 49.83 20,561,853,889.12 92.87 100.07 96.47 ST 23 Badan Riset dan Inovasi Daerah 21,945,908,149.00 100 4,108,738,831.00 18.72 55.69 5,277,125,749.00 24.05 16.05 5,402,653,093.00 24.62 8.44 5,582,743,330.00 25.44 15.61 20,371,261,003.00 92.82 95.79 94.31 ST 24 Badan Penghubung 8,254,930,826.00 100 1,574,311,601.00 19.07 17.66 1,867,581,147.00 22.62 17.93 1,779,763,556.00 21.56 0.00 2,620,358,524.00 31.74 64.40 7,842,014,828.00 95.00 99.99 97.49 ST 25 Inspektorat 27,276,504,592.00 100 6,204,775,538.00 22.75 0.00 7,108,702,925.00 26.06 0.00 6,897,983,894.00 25.29 0.00 6,426,279,908.00 23.56 100.00 26,637,742,265.00 97.66 100.00 98.83 ST 26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali 54,914,304,935.00 100 7,554,040,336.00 13.76 25.00 12,047,715,067.00 21.94 23.33 16,133,686,944.00 29.38 23.33 14,661,613,749.00 26.70 22.29 50,397,056,096.00 91.77 93.96 92.87 ST 27 Badan Kesbangpol 30,543,632,435.00 100 2,416,834,165.00 7.91 11.74 19,396,233,011.00 63.50 22.18 3,019,641,984.00 9.89 35.88 2,738,901,707.00 8.97 28.62 27,571,610,867.00 90.27 98.42 94.34 ST 28 Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah 1,715,284,080,941.00 100 1,392,324,672.00 0.08 10.84 357,186,747,408.00 20.82 22.89 2,293,477,482.00 0.13 14.79 2,455,050,665.11 0.14 51.49 1,552,442,230,053.00 90.50 100.00 95.25 ST 29 Biro Hukum 5,873,304,652.00 100 828,350,471.00 14.10 35.00 1,472,903,310.00 25.08 20.60 1,160,846,728.00 19.76 23.20 2,230,860,450.00 37.98 21.20 5,692,960,959.00 96.93 100.00 98.46 ST 30 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian 12,334,963,744.00 100 666,172,806.00 5.40 33.33 1,711,256,680.00 13.87 25.00 1,008,912,641.00 8.18 20.83 2,389,928,184.00 19.38 20.83 11,776,270,311.00 95.47 99.99 97.73 ST 31 Biro Umum dan Protokol 92,821,341,287.00 100 10,832,308,014.00 11.67 20.83 13,764,038,059.00 14.83 20.83 28,663,635,781.00 30.88 20.83 46,729,281,293.00 50.34 37.50 90,989,263,147.00 98.03 99.99 99.01 ST 32 Biro Organisasi 1,997,914,688.00 100 697,857,343.00 34.93 15.89 378,831,545.00 18.96 18.00 244,609,331.00 12.24 26.89 504,284,080.00 25.24 29.11 1,825,582,299.00 91.37 89.89 90.63 ST 33 Biro Pemerintahan dan Kesra 37,967,044,140.00 100 798,072,873.00 2.10 0.00 207,587,358.00 0.55 0.00 206,979,738.00 0.55 0.00 30,382,644,081.00 80.02 100.00 31,595,284,050.00 83.22 100.00 91.61 ST 34 Sekretariat DPRD 206,747,639,925.00 100 32,392,535,720.00 15.67 26.68 22,712,244,401.00 10.99 12.78 44,058,551,558.00 21.31 22.04 46,556,653,734.00 22.52 35.75 145,719,985,413.00 70.48 100.00 85.24 T 35 Badan Pendapatan Daerah 144,944,796,065.00 100 27,533,872,634.00 19.00 23.04 30,123,202,798.00 20.78 28.81 34,752,746,248.00 23.98 24.96 39,430,429,339.00 27.20 18.96% 131,840,251,019.00 90.96 95.76 93.36 ST 36 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat 490,199,458,031.00 100 148,296,697,440.00 30.25 0.00 9,918,891,728.00 2.02 0.00 206,282,022,892.00 42.08 0.00 120,820,261,187.00 24.65 100.00 485,317,873,247.00 99.00 100.00 99.50 ST TOTAL 7,463,736,981,298.55 100 668,774,113,571.84 14.12 21.80 1,441,419,277,978.71 19.08 17.97 1,533,395,171,964.20 20.76 18.13 1,819,546,450,962.76 31.65 38.22 6,743,491,041,093.40 85.61 96.12 90.87 ST 280 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 1,01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.450.911.149.258,00 1.346.618.654.825,57 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 81,25 3.089.294.837.691 807.350.812.489,65 81 nilai 849.413.159.140,00 80,9 818.939.106.929,56 99,88% 96,41% DISDIKPORA 1.01.01.1.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu 6 9.875.300,00 8 dokumen 28.742.900,00 8 25.086.140,00 100,00% 87,28% DISDIKPORA 1.01.01.1.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu 5 6.533.400,00 7 dokumen 24.533.100,00 7 21.317.890,00 100,00% 86,89% DISDIKPORA 1.01.01.1.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tepat waktu 1 3.341.900,00 1 dokumen 4.209.800,00 1 3.768.250,00 100,00% 89,51% DISDIKPORA 1.01.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah dengan baik dan tepat waktu 100 799.111.300.912,65 12 dokumen 836.981.564.457,00 12 808.016.757.733,88 100,00% 96,54% DISDIKPORA 1.01.01.1.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji dan tunjangan ASN dibayar tepat waktu 100 798.967.949.192,65 100 persen 836.822.718.372,00 100 807.879.649.708,88 100,00% 96,54% DISDIKPORA 1.01.01.1.02.03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah SPJ yang diverifikasi 1000 98.869.220,00 1500 dokumen 78.500.790,00 1500 71.281.625,00 100,00% 90,80% DISDIKPORA 1.01.01.1.02.04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu 10 44.482.500,00 21 laporan 80.345.295,00 21 65.826.400,00 100,00% 81,93% DISDIKPORA 1.01.01.1.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah dengan baik dan tepat waktu 3 57.739.250,00 2 dokumen 49.990.200,00 2 47.400.100,00 100,00% 94,82% DISDIKPORA 1.01.01.1.03.04 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah jenis laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD 3 57.739.250,00 3 laporan 49.990.200,00 3 47.400.100,00 100,00% 94,82% DISDIKPORA 1.01.01.1.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan adminisrasi kepegawaian perangkat daerah 100 72.121.070,00 100 persen 27.537.400,00 100 26.605.900,00 100,00% 96,62% DISDIKPORA 1.01.01.1.05.04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian 266 72.121.070,00 266 laporan 27.537.400,00 266 26.605.900,00 100,00% 96,62% DISDIKPORA 1.01.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah 100 891.314.635,00 100 persen 1.219.646.735,00 100 1.075.635.936,00 100,00% 88,19% DISDIKPORA 1.01.01.1.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 47 536.746.810,00 47 jenis 683.293.435,00 47 602.478.216,00 100,00% 88,17% DISDIKPORA 1.01.01.1.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 10 49.660.875,00 10 jenis 48.674.300,00 10 28.916.100,00 100,00% 59,41% DISDIKPORA 1.01.01.1.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah bahan bacaan yang tersedia 10 46.780.000,00 2 jenis 30.025.000,00 2 29.832.000,00 100,00% 99,36% DISDIKPORA 1.01.01.1.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah laporan koordinasi 12 258.126.950,00 12 laporan 457.654.000,00 12 414.409.620,00 100,00% 90,55% DISDIKPORA 1.01.01.1.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya layanan pengadaan barang milik daerah perangkat daerah 1 99.519.530,00 100 persen 2.188.984.000,00 100 1.555.642.784,20 100,00% 71,07% DISDIKPORA 9 10 115 6 7 8 Tabel T-C 19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 1.01.01.1.07.09 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dibangun dan siap digunakan 1 99.519.530,00 1 unit 2.188.984.000,00 1 1.555.642.784,20 100,00% 71,07% DISDIKPORA 1.01.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 100 6.086.255.219,00 100 persen 6.899.266.920,00 100 6.356.574.538,00 100,00% 92,13% DISDIKPORA 1.01.01.1.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening yang terbayar tepat waktu 3 502.943.271,00 3 rekening 682.653.000,00 3 624.114.738,00 100,00% 91,42% DISDIKPORA 1.01.01.1.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah pegawai kontrak untuk menunjang kegiatan kantor 6 5.583.311.948,00 163 orang 6.216.613.920,00 163 5.732.459.800,00 100,00% 92,21% DISDIKPORA 1.01.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah 100 1.022.686.573,00 100 persen 2.017.426.528,00 100 1.835.403.797,48 100,00% 90,98% DISDIKPORA 1.01.01.1.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan yang layak jalan 21 445.355.845,00 24 unit 670.870.528,00 24 550.535.400,00 100,00% 82,06% DISDIKPORA 1.01.01.1.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan dalam keadaan baik 1 194.455.100,00 1 unit 913.876.000,00 1 866.231.079,48 100,00% 94,79% DISDIKPORA 1.01.01.1.09.10 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana prasarana kantor dalam keadaan baik 8 382.875.628,00 8 jenis 432.680.000,00 8 418.637.318,00 100,00% 96,75% DISDIKPORA 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah 100 1.125.353.152.828 100 442.805.925.376,53 100 persen 601.468.941.268,00 74 527.654.453.746,01 74,00% 87,73% DISDIKPORA 1.01.02.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah atas 100 143.669.702.193,53 100 persen 312.677.212.870,00 100 255.392.261.796,01 100,00% 81,68% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.01 Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang dibangun dan siap digunakan 6 39.373.210.786,00 8 sekolah 53.732.869.628,00 6 31.917.336.324,54 75,00% 59,40% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.02 Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan 30 13.891.682.198,53 21 ruang kelas 15.241.874.304,00 21 9.780.472.651,47 100,00% 64,17% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.03 Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dibangun siap digunakan 1 ruangan 585.729.000,00 1 585.729.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.04 Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi Jumlah ruang laboratorium biologi yang dibangun dan siap digunakan 2 ruangan 1.009.054.600,00 2 1.009.054.600,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.06 Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang dibangun siap digunakan 1 409.088.000,00 1 ruangan 493.993.800,00 1 493.993.800,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.07 Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang dibangun siap digunakan 1 285.922.000,00 3 ruangan 856.280.000,00 3 856.280.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.19 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan 5 1.226.821.582,00 10 ruangan 1.691.920.000,00 10 1.691.920.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.20 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan 3 958.169.465,00 3 ruangan 784.691.000,00 3 784.691.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.21 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang di Rehabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan 2 508.105.000,00 2 ruangan 521.500.000,00 2 521.500.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.22 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang di Rehabilitasi Sedang/ Berat dan siap digunakan 1 ruangan 260.750.000,00 1 260.750.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.23 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang di Rehabilitasi Sedang/ Berat dan siap digunakan 1 ruangan 268.151.000,00 1 268.151.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.31 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di rehabilitasi dan siap digunakan 3 296.691.000,00 1 unit 106.061.000,00 1 106.061.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.36 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 26 Paket 902.330.600,00 26 902.330.600,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.39 Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan 6 1.181.775.350,00 1 sekolah 4.515.575.450,00 1 2.414.809.081,00 100,00% 53,48% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.41 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktek dan Peraga Peserta Dididk sekolah yang diadakan dan siap digunakan 5 1.208.668.000,00 1 sekolah 125.000.000,00 1 124.495.000,00 100,00% 99,60% DISDIKPORA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 1.01.02.1.01.48 Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 86 satuan pendidikan 37.657.700,00 86 31.711.500,00 100,00% 84,21% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.49 Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah sekolah yang melaksanakan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas 3 46.637.475,00 86 sekolah 205.273.300,00 86 187.485.500,00 100,00% 91,33% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.50 Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan 80 42.967.671.319,00 84 sekolah 57.846.573.388,00 84 43.868.617.248,00 100,00% 75,84% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.52 Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang terbina 84 649.071.696,00 86 sekolah 2.910.538.600,00 86 2.546.446.709,00 100,00% 87,49% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.53 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Atas Jumlah sekolah SMA Negeri/Swasta se- Bali yang menerima dana BOS 160 40.665.321.122,00 160 sekolah 170.560.240.000,00 160 157.020.273.282,00 100,00% 92,06% DISDIKPORA 1.01.02.1.01.54 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan baik 160 867.200,00 86 sekolah 21.149.500,00 86 20.153.500,00 100,00% 95,29% DISDIKPORA 1.01.02.1.02 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan 100 278.139.613.477,00 100 persen 263.843.974.848,00 100 249.535.743.367,00 100,00% 94,58% DISDIKPORA 1.01.02.1.02.01 Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun dan siap digunakan 3 12.990.647.070,00 3 Sekolah 12.828.359.000,00 3 9.889.230.759,00 100,00% 77,09% DISDIKPORA 1.01.02.1.02.02 Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah Kelas Baru yang ditambah dan siap digunakan 2 1.159.044.900,00 2 sekolah 1.152.800.000,00 2 664.363.573,00 100,00% 57,63% DISDIKPORA 1.01.02.1.02.04 Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa Jumlah ruang praktik siswa yang dibangun siap digunakan 6 8.675.978.800,00 3 ruangan 4.500.000.000,00 3 4.500.000.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.02.10 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun dan siap digunakan 3 1.054.852.172,00 3 Sekolah 846.197.000,00 3 658.544.876,00 100,00% 77,82% DISDIKPORA 1.01.02.1.02.28 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia 3 Paket 585.000.000,00 3 572.900.000,00 100,00% 97,93% DISDIKPORA 1.01.02.1.02.37 Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menegah Kejuruan Jumlah personil peserta didik yang tersedia 509 siswa 3.808.855.000,00 509 2.204.059.100,00 100,00% 57,87% DISDIKPORA 1.01.02.1.02.38 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah alat praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan dan siap digunakan 3 62.195.771,00 9 paket 10.970.000.000,00 9 10.970.000.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.02.41 Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Sekolah yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kretivitas 53 9.060.000,00 53 orang 87.000.000,00 53 87.000.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.02.42 Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan 670 44.359.832.502,00 53 sekolah 49.610.791.718,00 53 40.711.680.438,00 100,00% 82,06% DISDIKPORA 1.01.02.1.02.43 Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 250 orang 460.000.000,00 250 338.689.176,00 100,00% 73,63% 1.01.02.1.02.45 Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang terbina 1 833.635.876,00 1 dokumen 269.752.130,00 1 214.055.445,00 100,00% 79,35% DISDIKPORA 1.01.02.1.02.46 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Kejuruan Jumlah sekolah SMK Negeri/Swasta se- Bali yang menerima dana BOS 163 208.994.366.386,00 175 sekolah 178.725.220.000,00 175 178.725.220.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.03 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Meningkatnya Pelayanan pendidikan khusus 100 20.996.609.706,00 100 persen 24.947.753.550,00 100 22.726.448.583,00 100,00% 91,10% DISDIKPORA 1.01.02.1.03.02 Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan 3 2.703.398.014,00 3 sekolah 611.900.000,00 3 610.544.006,00 100,00% 99,78% DISDIKPORA 1.01.02.1.03.04 Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun dan siap digunakan 1 187.818.250,00 1 ruangan 204.443.100,00 1 204.443.100,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.03.06 Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun dan siap digunakan 2 1.607.660.590,00 2 sekolah 2.099.008.244,00 2 1.516.173.785,00 100,00% 72,23% DISDIKPORA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 1.01.02.1.03.08 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumalah Sarana Prasaranan dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 225.886.100,00 1 225.886.100,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.03.10 Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah kantin sekolah yg dibangun dan siap digunakan 3 sekolah 972.864.000,00 2 648.576.000,00 66,67% 66,67% DISDIKPORA 1.01.02.1.03.18 Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi dan siap digunakan 3 789.587.354,00 3 sekolah 3.156.260.000,00 3 3.156.209.335,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.03.21 Sub Kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah Jumlah ruang perpustakaan yang direhab dan siap digunakan 1 sekolah 193.140.000,00 1 193.140.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1.01.02.1.03.35 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 4 Paket 137.458.900,00 4 104.457.552,00 100,00% 75,99% DISDIKPORA 1.01.02.1.03.36 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Natura dan Pakan Natura Pada Sekolah yang diadakan dan siap konsumsi pada sekolah 9 140.963.530,00 6 sekolah 1.144.709.100,00 6 708.819.465,00 100,00% 61,92% DISDIKPORA 1.01.02.1.03.40 Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 72.670.000,00 1 70.869.998,00 100,00% 97,52% DISDIKPORA 1.01.02.1.03.47 Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang tersusun tepat waktu 14 dokumen 27.400.400,00 14 21.115.600,00 100,00% 77,06% DISDIKPORA 1.01.02.1.03.48 Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi atau Lomba Akademik dan Non Akademik 135 orang 74.865.400,00 135 70.712.500,00 1.01.02.1.03.49 Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan 48 5.545.037.852,00 12 sekolah 5.548.936.056,00 12 5.457.783.240,00 100,00% 98,36% DISDIKPORA 1.01.02.1.03.51 Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah tata kelola standar pelayanan minimal PK dan PLK 14 305.710.550,00 1 dokumen 304.423.850,00 1 236.106.646,00 100,00% 77,56% DISDIKPORA 1.01.02.1.03.52 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan Baik 14 9.703.452.716,00 14 sekolah 10.155.530.000,00 14 9.483.891.456,00 100,00% 93,39% DISDIKPORA 1.01.02.1.03.53 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 12 12.980.850,00 1 dokumen 18.258.400,00 1 17.719.800,00 100,00% 97,05% DISDIKPORA 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Nilai prestasi kinerja (NPK) pendidik dan tenaga kependidikan 100 1.802.715.150 1 75.171.395,00 86 persen 29.048.850,00 100 25.094.150,00 116,28% 86,39% DISDIKPORA 1.01.04.1.01 Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi Meningkatnya kualitas guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus 1 75.171.395,00 100 persen 29.048.850,00 100 25.094.150,00 100,00% 86,39% DISDIKPORA 1.01.04.1.01.02 Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terdistribusikan dengan baik 1 75.171.395,00 1000 orang 29.048.850,00 1000 25.094.150,00 100,00% 86,39% DISDIKPORA 2,19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.278.133.100,00 58.699.198.455,00 56.176.363.491,00 DISDIKPORA 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan 81 1.671.495.577 18 178.133.100,00 82 persen 1.139.905.585,00 83 944.315.240,00 101,22% 82,84% DISDIKPORA 2.19.02.1.01 Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi meningkatnya prestasi dan daya saing pemuda 18 178.133.100,00 72 orang 1.139.905.585,00 72 944.315.240,00 100,00% 82,84% DISDIKPORA 2.19.02.1.01.04 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Jumlah peserta seleksi Paskibraka, gita bahana nusantara dan jambore pemuda daerah 18 178.133.100,00 178 orang 1.139.905.585,00 72 944.315.240,00 40,45% 82,84% DISDIKPORA 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional 480 100.488.299.503 100 mendali 57.059.292.870,00 180 54.732.048.251,00 180,00% 95,92% DISDIKPORA 2.19.03.1.02 Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Meningkatnya kualitas kompetisi cabang olahraga 5 kegiatan 56.334.292.870,00 3 54.007.048.251,00 60,00% 95,87% DISDIKPORA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.19.03.1.02.01 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi Jumlah Cabang Olahraga dan jumlah Atlet serta ofisial yang mengikuti Multi Event dan Single Event - - 32 cabang olahraga 52.834.293.440,00 32 50.832.786.549,00 100,00% 96,21% DISDIKPORA 2.19.03.1.02.03 Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event 150 orang 3.499.999.430,00 150 3.174.261.702,00 100,00% 90,69% 2.19.03.1.04 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Meningkatnya jumlah Organisasi keolahragaan tingkat provinsi yang berprestasl yang dibina 52 organisasi 725.000.000,00 59 725.000.000,00 113,46% 100,00% DISDIKPORA 2.19.03.1.04.03 Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait Jumlah Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga/Organisasi keolahragaan - - 7 lembaga 725.000.000,00 7 725.000.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase organisasi kepramukaan yang aktif dalam Satuan Karya Pramuka 52 1.850.000.000 20 1.100.000.000,00 50 persen 500.000.000,00 60 500.000.000,00 120,00% 100,00% DISDIKPORA 2.19.04.1.01 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pramuka pada satuan pendidikan 20 1.100.000.000,00 100 persen 500.000.000,00 100 500.000.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 2.19.04.1.01.05 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah kegiatan kepramukaan tingkat provinsi 20 1.100.000.000,00 25 kegiatan 500.000.000,00 25 500.000.000,00 100,00% 100,00% DISDIKPORA 1,01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.320.673.100,00 1.306.325.370,00 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80,9 513.468.177,00 81 nilai 507.722.990,00 80,9 500.085.120,00 99,88% 98,50% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah 100 75.170.067,00 100 persen 63.236.110,00 100 58.035.640,00 100,00% 91,78% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.01.1.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Keadaan Baik 43 56.684.067,00 43 Jenis 48.157.110,00 43 44.450.890,00 100,00% 92,30% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.01.1.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia 4 1.916.000,00 4 Jenis 4.194.000,00 4 3.546.500,00 100,00% 84,56% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.01.1.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia 3 2.800.000,00 3 Jenis 3.500.000,00 3 3.089.000,00 100,00% 88,26% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.01.1.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 19 13.770.000,00 30 Laporan 7.385.000,00 30 6.949.250,00 100,00% 94,10% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 100 375.764.510,00 100 persen 376.764.480,00 100 376.764.480,00 100,00% 100,00% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.01.1.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat 700 1.000.000,00 800 Surat 2.000.000,00 800 2.000.000,00 100,00% 100,00% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.01.1.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor 10 374.764.510,00 10 Orang 374.764.480,00 10 374.764.480,00 100,00% 100,00% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya layanan pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah 100 62.533.600,00 100 persen 67.722.400,00 100 65.285.000,00 100,00% 96,40% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.01.1.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan yang layak jalan atau pakai 2 58.808.600,00 2 Kendaraan 54.832.400,00 2 53.615.000,00 100,00% 97,78% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.01.1.09.05 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel dalam keadaan baik 1 1.400.000,00 1 paket 3.000.000,00 1 2.950.000,00 100,00% 98,33% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.01.1.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan Kantor yang dalam keadaan baik 1 2.325.000,00 1 paket 9.890.000,00 1 8.720.000,00 100,00% 88,17% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK 75 3.992.003.505 768.271.400,00 50 persen 812.950.110,00 57 806.240.250,00 114,00% 99,17% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.02.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Meningkatnya layanan berbasis TIK pada pendidikan menengah atas 100 477.517.850,00 100 persen 496.027.530,00 100 492.280.600,00 100,00% 99,24% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.02.1.01.47 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada jenjang SMA 84 462.453.800,00 88 sekolah 481.648.560,00 88 478.461.200,00 100,00% 99,34% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.02.1.01.51 Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas 435 15.064.050,00 270 orang 14.378.970,00 270 13.819.400,00 100,00% 96,11% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.02.1.02 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Meningkatnya layanan berbasis TIK pada pendidikan menengah kejuruan 100 290.753.550,00 100 persen 316.922.580,00 100 313.959.650,00 100,00% 99,07% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.02.1.02.39 Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMK 53 285.037.250,00 55 sekolah 302.654.650,00 55 300.686.950,00 100,00% 99,35% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1.01.02.1.02.43 Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1 5.716.300,00 270 orang 14.267.930,00 270 13.272.700,00 100,00% 93,02% UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan 1,01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 349.769.088,00 325.784.538,00 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80,9 259.412.238,00 81 nilai 316.515.738,00 80,9 293.857.138,00 99,88% 92,84% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan 1.01.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah 100 24.265.750,00 100 persen 25.401.050,00 100 23.997.050,00 100,00% 94,47% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan 1.01.01.1.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia dan siap digunakan 20 13.920.750,00 20 jenis 6.781.850,00 20 6.550.050,00 100,00% 96,58% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan 1.01.01.1.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 4 4.305.000,00 4 jenis 6.255.200,00 4 5.201.000,00 100,00% 83,15% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan 1.01.01.1.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi 18 6.040.000,00 31 laporan 12.364.000,00 31 12.246.000,00 100,00% 99,05% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan 1.01.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 100 225.858.688,00 100 persen 225.858.688,00 100 225.858.688,00 100,00% 100,00% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan 1.01.01.1.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang teregistrasi dengan baik 200 1.000.000,00 200 surat 1.000.000,00 200 1.000.000,00 100,00% 100,00% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan 1.01.01.1.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor 6 224.858.688,00 6 orang 224.858.688,00 6 224.858.688,00 100,00% 100,00% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan 1.01.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah 100 9.287.800,00 100 persen 65.256.000,00 100 44.001.400,00 100,00% 67,43% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan 1.01.01.1.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan yang layak jalan 1 9.287.800,00 1 unit 65.256.000,00 1 44.001.400,00 100,00% 67,43% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai- nilai kearifan lokal 51,87 718.101.500 28.550.300,00 51,37 persen 33.253.350,00 55,7 31.927.400,00 108,43% 96,01% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan 1.01.03.1.01 Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan menengah 100 12.683.300,00 100 persen 15.777.450,00 70,07 14.952.400,00 70,07% 94,77% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan 1.01.03.1.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Jumlah dokumen kompetensi dasar muatan lokal pada satuan pendidikan menengah 0 dokumen 0,00 0 0,00 0,00% 0,00% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan 1.01.03.1.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Jumlah analisis dokumen awal penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan menengah 0 dokumen 0,00 0 0,00 0,00% 0,00% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan 1.01.03.1.01.04 Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Jumlah dokumen pendukung pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah 1 12.683.300,00 1 dokumen 15.777.450,00 1 14.952.400,00 100,00% 94,77% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan 1.01.03.1.02 Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan khusus 1 15.867.000,00 100 persen 17.475.900,00 85,71 16.975.000,00 85,71% 97,13% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan 1.01.03.1.02.04 Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Dokumen Pendukung Pelatihan Penyusunan kurikulum Muatan lokal pendidikan khusus 1 15.867.000,00 1 dokumen 17.475.900,00 1 16.975.000,00 100,00% 97,13% UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Diskes RSBM 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD. RUMAH SAKIT JIWA 109.424.976.088,00 0 93.883.926.251,94 110.339.146.888 99.511.883.670,94 90,19% 193.395.809.923 Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Jiwa Provinsi Bali Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ) Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 81 nilai 81 nilai 82,69 102,09% Data capaian SAKIP RSJ 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 81 nilai 84,9 80.118.899.571,94 81 nilai 88,66 109,46% 173,56 capaian Survey kepuasan masyarakat 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 57.954.158.708,00 100 % 68.788.737.914 100 61.233.976.660 100,00% 89,02% 200,00 119.188.135.368 Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan sesuai SOP 100% 70.591.077.586,00 perubahan indikator kinerja kegiatan di tahun 2023, Pagu masih berupa kebutuhan Dana 1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 1 57.954.158.708,00 1 tahun 68.788.737.914 1 61.233.976.660 100,00% 89,02% 2,00 119.188.135.368 Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ) Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 436 or/bln 70.591.077.586,00 perubahan indikator kinerja sub kegiatan di tahun 2023, Pagu masih berupa kebutuhan Dana 86.982.939.717,94 89,44% 167.101.839.290107.424.975.188,00 97.258.199.656 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan 100 823.186.586,00 100 % 969.461.742 100 756.944.406 100,00% 78,08% 200,00 1.580.130.992 Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Percentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia 100% 12.833.897.602,00 perubahan indikator kinerja sub kegiatan di tahun 2023 1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia 9 823.186.586,00 9 Rekening 969.461.742 9 756.944.406 100,00% 78,08% 18,00 1.580.130.992 Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 laporan 1.114.110.402,00 perubahan indikator kinerja sub kegiatan di tahun 2023 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 laporan 11.719.787.200,00 penambahan kegiatan baru berikut indikator kinerja sub kegiatan di tahun 2023 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Pasien yang dilayani sesuai dengan standar pelayanan 100 21.341.554.277,94 100 % 27.500.000.000 100 24.992.018.651,94 100,00% 90,88% 200,00 46.333.572.930 Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ) Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Jiwa Provinsi Bali 81,5 nilai 24.000.000.000,00 perubahan indikator kinerja kegiatan di tahun 2023 1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah Pasien yang dilayani di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 15514 21.341.554.277,94 18.983 kunjungan 27.500.000.000 16.969 24.992.018.651,94 89,39% 90,88% 32483 46.333.572.930 Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 1 unit kerja 24.000.000.000,00 perubahan indikator kinerja sub kegiatan di tahun 2023 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan ODGJ Berat yang Dilayani 51,77 13.765.026.680,00 Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ) Percentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi 87% 2.000.000.900,00 87 % 13.080.947.232 84,48 12.528.943.953 97,10% 95,78% Data capaian tahun 2022 di ampu Dinas Kesehatan 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana 97,33 13.765.026.680,00 100 % 13.080.947.232 100 12.528.943.953 100,00% 95,78% 197,33 26.293.970.633 Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Percentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan 100% 2.000.000.900,00 perubahan indikator kinerja kegiatan di tahun 2023 1 1 tahun 1 100,00% 2,00 Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ) 1 1 tahun 1 100,00% 2,00 12.528.943.953 95,78% 26.293.970.6331.02.02.1.01.03 Pengembangan Rumah Sakit Sarana,Prasarana dan Gedung/Bangunan Rumah Sakit yang diadakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Tersedianya Tenaga Kesehatan 13.765.026.680,00 13.080.947.232 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 1 unit 2.000.000.900,00 perubahan indikator kinerja sub kegiatan di tahun 2023 rs mata dispuprkim 1,05 Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat SATPOL PP 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 38.871.629.275 40.535.014.866 40.095.951.121 SATPOL PP 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82,09 20.149.697.372 82,5 Nilai 22.336.389.692 83,89 21.927.948.139 102% 98,17% 82,09 42.077.645.511,00 SATPOL PP 1.05.01.1.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24 17.670.969 24 dokumen 13.000.000 24 10.871.250 100% 83,63% 48 28.542.219,00 SATPOL PP 1.05.01.1.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 4.095.040 13 dokumen 5.000.000 13 4.535.500 100% 90,71% 22 8.630.540,00 SATPOL PP 1.05.01.1.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai pedoman 1 2.264.103 - - - - - - - 1 2.264.103,00 SATPOL PP 1.05.01.1.01.03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang disusun sesuai pedoman 1 2.033.275 - - - - - - - 1 2.033.275,00 SATPOL PP 1.05.01.1.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman 1 2.264.103 - - - - - - - 1 2.264.103,00 SATPOL PP 1.05.01.1.01.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman 1 2.033.275 - - - - - - - 1 2.033.275,00 SATPOL PP 1.05.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman 3 4.065.173 11 dokumen 8.000.000 11 6.335.750 100% 79,20% 14 10.400.923,00 SATPOL PP 1.05.01.1.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman 8 916.000 - - - - - - - 8 916.000,00 SATPOL PP 1.05.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 17.199.021.900 100 % 19.302.790.772 100 19.045.756.516 100% 98,67% 100 36.244.778.416 SATPOL PP 1.05.01.1.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN 102 17.186.524.425 149 dokumen 19.302.790.772 136 19.045.756.516 91% 98,67% 238 36.232.280.941 SATPOL PP 1.05.01.1.02.03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah SPJ yang diverifikasi 1499 1.369.100 - - - - - - - - 1.369.100 SATPOL PP 1.05.01.1.02.04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan 7 9.731.375 - - - - - - - - 9.731.375 SATPOL PP 1.05.01.1.02.06 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan 2 1.397.000 - - - - - - - - 1.397.000 SATPOL PP 1.05.01.1.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 9 15.345.000 - - - - - - - 9 15.345.000 SATPOL PP 1.05.01.1.05.02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas Satpol PP dalam kondisi baik dan siap pakai 9 15.345.000 - - - - - - - 9 15.345.000 SATPOL PP 1.05.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 222.472.332 5 jenis 258.672.200 5 206.861.325 100% 79,97% 5 429.333.657 SATPOL PP 1.05.01.1.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi baik 12 20.075.000 12 bulan 29.783.000 12 17.685.630 100% 59,38% 24 37.760.630 SATPOL PP 1.05.01.1.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia 2 70.057.341 2 jenis 55.536.800 2 47.192.550 100% 84,98% 4 117.249.891 SATPOL PP 1.05.01.1.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan 12 65.320.000 12 bulan 75.000.000 12 70.020.000 100% 93,36% 24 135.340.000 SATPOL PP 1.05.01.1.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase barang cetakan dan penggandaan yang siap edar 12 14.687.640 100 % 34.130.400 100 27.856.175 100% 81,62% 100 42.543.815 SATPOL PP Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 1.05.01.1.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan/koran/media cetak 0 - - - - - - - - - - SATPOL PP 1.05.01.1.06.08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman kunjungan tamu siap saji 50 1.106.250 - - - - - - - 50 1.106.250 SATPOL PP Jumlah laporan rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun 12 12 bulan 12 100% 24 SATPOL PP Jumlah makanan dan minuman rapat- rapat koordinasi yang siap saji 770 640 kotak 620 97% 1390 SATPOL PP 1.05.01.1.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah 1 11.550.000 - - - - - - - 1 11.550.000 SATPOL PP 1.05.01.1.07.05 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan Kursi Rapat yang tersedia - - - - - - - - - - - SATPOL PP 1.05.01.1.07.10 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang tersedia 1 11.550.000 - - - - - - - 1 11.550.000 SATPOL PP 1.05.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah 12 977.885.033 12 bulan 1.149.880.272 12 1.089.289.569 100% 94,73% 24 2.067.174.602 SATPOL PP 1.05.01.1.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang tersedia 150 1.500.000 300 materai 3.000.000 300 3.000.000 100% 100,00% 450 4.500.000 SATPOL PP 1.05.01.1.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tepat waktu 12 112.139.001 12 bulan 142.000.000 12 104.235.714 100% 73,41% 24 216.374.715 SATPOL PP 1.05.01.1.08.03 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar tepat waktu 12 69.278.278 12 bulan 80.210.000 12 72.241.023 100% 90,06% 24 141.519.301 SATPOL PP 1.05.01.1.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu 12 794.967.754 12 bulan 924.670.272 12 909.812.832 100% 98,39% 24 1.704.780.586 SATPOL PP 1.05.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 12 1.705.752.138 12 bulan 1.612.046.448 12 1.575.169.479 100% 97,71% 24 3.280.921.617 SATPOL PP 1.05.01.1.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai 24 1.705.752.138 39 unit 1.612.046.448 39 1.575.169.479 100% 97,71% 63 3.280.921.617 SATPOL PP Persentase Pengembangan SDA Pol PP - - - - - - Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi 100 100 % 100 100% 100 Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti 100 100 % 100 100% 100 1.05.02.1.01 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti 215 18.395.971.943 205 pelanggaran 18.030.106.358 215 18.000.874.086 105% 99,84% 430 36.396.846.029 SATPOL PP 1.05.02.1.01.01 Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali 1080 1080 obs 1080 100% 2160 SATPOL PP Jumlah Orang/Badan Hukum yang terindikasi melangggar Ketentraman dan Ketertiban Umum 215 205 orang/badan hukum 215 105% 430 SATPOL PP Jumlah Obyek Sasaran Pengawalan yang dilaksanakan 906 600 obs 1303 217% 2209 SATPOL PP Jumlah Rumusan Rekomendasi hasil Rapat Kerja Pol PP yang ditindaklanjuti - - - - - - - - - - SATPOL PP Jumlah Apel Siaga Gelar Pasukan yang dilaksanakan - - - - - - - - - - SATPOL PP Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pelatihan Perlindungan Masyarakat - - - - - - SATPOL PP Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat 50 - - - - 50 SATPOL PP 37.476.448 100,00% 186.396.3021.05.02.1.01.04 Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 148.919.854 37.476.448 SATPOL PP 99,79% 6.189.028.431 1.05.02.1.01.03 Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi - Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 3.285.069.357 2.910.124.694 2.903.959.074 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.721.931.903 18.198.625.174 18.168.002.982 99,83% 36.889.934.885 1.05.01.1.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 51.226.101 64.222.000 44.106.970 68,68% 95.333.071 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas 1 1 dokumen 1 100% 1 SATPOL PP Jumlah Aparatur Pol PP se Bali yang bersertifikat - - - - - - SATPOL PP Jumlah Pejabat Fungsional Pol PP se Bali yang bersertifikat 60 - - - - 60 SATPOL PP 1.05.02.1.01.06 Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan 4 65.368.404 4 laporan 74.952.896 4 74.952.896 100% 100,00% 8 140.321.300 SATPOL PP Jumlah Tenaga Satpam yang handal 350 350 orang 350 100% 700 SATPOL PP Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia - - - - - - SATPOL PP 1.05.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Gubernur yang terlayani 100 18.280.845 - - - - - - - 100 18.280.845 SATPOL PP 1.05.02.1.02 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi 776 325.959.960 210 kasus 168.518.816 238 167.128.896 113% 99,18% 1014 493.088.856 SATPOL PP 1.05.02.1.02.01 Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang tersosialisasi 0 - - - - - - - - - - SATPOL PP 1.05.02.1.02.02 Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah obyek sasaran yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 48 84.665.042 - - - - - - - 48 84.665.042 SATPOL PP 1.05.02.1.02.03 Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi 776 241.294.918 210 orang/badan hukum 168.518.816 238 167.128.896 113% 99,18% 1014 408.423.814 SATPOL PP 1.05.02.1.03 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina 0 - - - - - - - - - - SATPOL PP 1.05.02.1.03.01 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mengikuti pembinaan 0 - - - - - - - - - - SATPOL PP 1 Dinas 19.703.830.442,00 18.676.695.008,00 100% 94,79% 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 0 0 A nilai 14.563.757.272,00 A 14.585.675.357,00 100,0% 100,15% 14.585.675.357,00 DISSOS 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja 0 0 0 - 7 Dokumen 27.080.700,00 7 22.412.500,00 100% 82,76% 22.412.500,00 DISSOS Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan 0 0 0 5 dokumen 21.834.700 5 17.407.250,00 100% 79,72% 17.407.250,00 DISSOS Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan evaluasi kinerja 0 0 1 2 Laporan 5.246.000 2 5.005.250,00 100% 0,00% 5.005.250,00 DISSOS 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik 0 0 0 - 1 Layanan 11.520.724.334,00 1 11.732.395.050,00 100% 101,84% 11.732.395.050,00 DISSOS 1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 0 0 14 Dokumen 11.520.724.334 14 11.732.395.050,00 100% 101,84% 11.732.395.050,00 DISSOS 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah 0 0 0 - 7 Layanan 155.146.300,00 7 124.015.987,00 100% 79,93% 124.015.987,00 DISSOS 1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 3 jenis 9.997.900 3 7.416.687,00 100% 74,18% 7.416.687,00 DISSOS 1.06.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis tersediannya peralatan gedung kantor 0 0 0 7 jenis 37.750.000 7 29.970.000,00 100% 79,39% 29.970.000,00 DISSOS 1.06.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis peralatan rumah tangga 0 0 1 6 jenis 100.955.000 6 82.783.920,00 100% 82,00% 82.783.920,00 DISSOS 1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan 0 0 2 5 jenis 6.443.400 5 3.845.380,00 100% 59,68% 3.845.380,00 DISSOS 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 0 0 0 - 3 layanan 371.247.040,00 3 348.141.209,00 100% 93,78% 348.141.209,00 DISSOS 1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah jenis tersedianya sarana surat menyurat 0 0 3 1 jenis 1.250.000 1 1.250.000,00 100% 100,00% 1.250.000,00 DISSOS 1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air telepon dan internet 0 0 0 1 tahun 180.000.000 1 162.830.193,00 100% 90,46% 162.830.193,00 DISSOS 15.007.552.320 14.984.485.668 99,85% 29.699.415.4381.05.02.1.01.07 Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.714.929.770 37.476.448 100,00% 186.396.302 1.05.02.1.01.05 Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas 163.403.713 - - - 163.403.713 1.05.02.1.01.04 Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 148.919.854 37.476.448 0 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Presentase Jasa kebersihan kantor yang terpenuh 0 0 0 100 persen 189.997.040 100 184.061.016,00 100% 96,88% 184.061.016,00 DISSOS 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 0 0 0 - 3 layanan 2.489.558.898 3 2.358.710.611,00 100% 94,74% 2.358.710.611,00 DISSOS 1.06.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaran dinas yang terpelihara 0 0 10 42 unit 953.225.168 42 907.873.908,00 100% 907.873.908,00 DISSOS Jumlah tenaga pengemudi kendaraan dinas 16 orang 16 100% - 1.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah jenis gedung kantor 0 0 0 3 unit 382.231.136 3 381.126.135,00 100% 381.126.135,00 DISSOS jumlah tenaga pengamanan gedung kantor 7 orang 7 100% - 05:02:03 Belanja modal Gedung dan bangunan 1 unit 1,00 100,00% Belanja Modal Bangunan Gedung kantor 1 unit 1,00 1,00 1.06.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Alat Tulis Kantor 0 0 0 20 jenis 1.154.102.594 20 1.069.710.568,00 100% 92,69% 1.069.710.568,00 DISSOS Jumlah Jenis tersediannya peralatan gedung kantor 0 0 0 10 jenis 10 100% - Jumlah Tenaga Administasi tersedia 27 orang 27 100% - 2 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 0 0 0 8,22 persen 42.150.165,00 8,22 41.022.200,00 100% 97,32% 41.022.200,00 DISSOS 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB 0 0 0 27 Kelompok Dunia Usaha 3.530.110,00 27 3.338.950,00 100% 94,58% 3.338.950,00 DISSOS 1.06.02.1.01.01 Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB 0 0 3 27 Klp. dunia usaha/LKS 3.530.110 27 3.338.950,00 100% 94,58% 3.338.950,00 DISSOS 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Jumlah TKSK yang mengikuti bimbingan teknis 0 0 0 57 TKSK 38.620.055,00 57 37.683.250,00 100% 97,57% 37.683.250,00 DISSOS 1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Jumlah TKSK yang mengikuti bimbingan teknis 0 0 57 57 orang 38.620.055 57 37.683.250,00 100% 97,57% 37.683.250,00 DISSOS 3 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial 0 0 0 17,91 persen 4.030.712.935,00 17,91 2.990.213.849,00 100% 74,19% 2.990.213.849,00 DISSOS 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Jumlah layanan bagi penyandang disabilitas terlantar dalam panti swasta 0 0 0 1 layanan 379.899.555,00 1 353.045.482,00 100% 92,93% 353.045.482,00 DISSOS 1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan PMT 0 0 0 160 orang 52.560.755 160 51.512.070,00 100% 98,00% 51.512.070,00 DISSOS 1.06.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 50 orang 8.664.800 50 3.990.900,00 100% 3.990.900,00 1.06.04.1.01.07. Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup sehari-hari (DID) 318.674.000 297.542.512,00 100% 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Jumlah layanan bagi anak terlantar dalam panti swasta yang terehabilitasi sosial 0 0 0 3 layanan 239.399.255,00 3 232.630.170 100% 97,17% 232.630.170,00 DISSOS 1.06.004.1.01.02. Penyediaan makanan 213.195.700,00 209.380.020 100% 1.06.04.1.02.12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti 0 0 0 40 cota 26.203.555 61 23.250.150 100% 88,73% 23.250.150,00 DISSOS 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Jumlah layanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti swasta yang terehabilitasi sosial 0 0 3 layanan 119.766.055,00 3 119.392.020,00 100% 99,69% 119.392.020,00 DISSOS 1.06.004.1.01.02. Penyediaan Permakanan 3.032.400 2.988.320,00 100% 1.06.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit 0 0 0 300 orang 8.999.600 300 8.937.900 100% 99,31% 8.937.900,00 DISSOS 95,24% 99,71% Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan Jumlah jenazah yang terkremasi 0 0 0 13 paket 107.734.055 13 107.465.800 100% 99,75% 107.465.800,00 DISSOS 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Jumlah layanan pemulangan orang terlantar bagi gelandangan dan pengemis 0 0 0 1 layanan 3.284.398.200 1 2.278.719.777,00 100% 69% 2.278.719.777,00 DISSOS 1.06.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asalnya 0 0 0 300 orang 3.284.398.200 292 2.278.719.777,00 100% 0,69 2.278.719.777,00 DISSOS Jumlah pembayaran perawatan pasien terlantar di RSJ Provinsi Bali 1 tahun 1 100% - 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Tersedianya sandang bagi PMKS 25 orang 7.249.870,00 25 6.426.400,00 100% 88,64% 6.426.400,00 1.06.04.1.05.02 Penyediaan Sandang Tersedianya sandang bagi PMKS 25 orang 7.249.870 25 6.426.400,00 6.426.400,00 4 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin 0 0 0 1 laporan 19.905.370,00 1 19.829.400,00 100% 99,62% 19.829.400,00 DISSOS 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin 0 0 0 1 Laporan 19.905.370,00 1 19.829.400,00 100% 99,62% 19.829.400,00 DISSOS 1.06.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah laporan hasil pendataan fakir miskin 0 0 1 1 laporan 19.905.370 1 19.829.400,00 100% 99,62% 19.829.400,00 DISSOS 5 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosia 0 0 0 100 persen 255.939.600 100 255.768.500,00 100% 99,93% 255.768.500,00 DISSOS 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Jumlah layanan untuk perlindungan korban bencana alam dan sosia 0 0 0 2 layanan 255.939.600 2 255.768.500,00 100% 99,93% 255.768.500,00 DISSOS 1.06.006.1.01.04. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provins Jumlah kelompok rentan yang tertangani 0 0 0 629 orang 255.939.600 629 255.768.500,00 100% 99,93% 255.768.500,00 DISSOS 6 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 8,22 persen 127.164.000 8,22 125.502.452,00 99% 98,69% 125.502.452,00 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provins Terpeliharanya TMPN Pancaka Tirta Tabanan dan terusulkannya gelar pahlawan nasional 100 persen 127.164.000 100 125.502.452,00 99% 98,69% 125.502.452,00 DISSOS 1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Jumlah TMPN Pancaka Tirta yang terpelihara 1 TMP 127.164.000 1 125.502.452,00 99% 98,69% 125.502.452,00 Terlaksananya usulan gelar pahlawan nasional 1 usulan 1 - 7 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Penduduk perempuan yang bekerja 98,75 prosentase 11.100.100 98,75 10.120.350,00 91% 91,17% 10.120.350,00 DISSOS 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi Jumlah organisasi masyarakat yang melakukan pemberdayaan perempuan 1 lembaga 11.100.100 1 10.120.350,00 91% 91,17% 10.120.350,00 DISSOS 2.08.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemahaman gender bagi partai politik 15 orang 11.100.100 15 10.120.350,00 91% 91,17% 10.120.350,00 8 02:08:06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Presentase Kabupaten / Kota Layak Anak minimal Predikat Madya 100 persen 653.101.000 100 648.562.900,00 648.562.900,00 DISSOS 02.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah layanan bagi lembaga penyediaan layanan kualitas hidup anak 2 layanan 653.101.000 2 648.562.900,00 648.562.900,00 DISSOS 2.08.1.06.2.006.1.02.01. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah rekomendasi dari KPPAD terkait perlindungan anak 12 rekomendasi 653.101.000 12 648.562.900,00 648.562.900,00 2 UPTD PELY.SOSIAL 8.333.659.346,00 0 7.692.980.785,00 7.692.980.785,00 1.06.001. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 0 0 0 7.113.286.846,00 0 6.681.339.887,00 94% 93,93% 6.681.339.887,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.01.1.02 Administerasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik 0 0 0 1 layanan 4.446.378.026,00 1 4.165.095.249,00 94% 93,67% 4.165.095.249,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.001.1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di UPTD Pelayanan Sosial 0 0 3 12 bulan 4.446.378.026 12 4.165.095.249,00 94% 93,67% 4.165.095.249,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.01.1.06 Administerasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah 0 0 0 6 layanan 115.668.600,00 6 110.336.155,00 95% 95,39% 110.336.155,00 UPTD PEL. SOSIAL Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 1.06.001.1.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dan Panti 0 0 1 1 tahun 13.359.400 1 13.331.655,00 100% 99,79% 13.331.655,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.001.1.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 0 0 0 1 unit 12.000.000 1 11.877.000,00 0% 0,00% 11.877.000,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.001.1.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0 0 1 1 jenis 85.000.000 1 82.020.000 96% 96,49% 82.020.000,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.001.1.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 0 0 0 5 jenis 3.409.200 5 1.207.500,00 35% 35,42% 1.207.500,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.001.1.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Makan dan Minum Rapat 0 0 0 60 kotak 1.900.000 60 1.900.000,00 0% 1.900.000,00 UPTD PEL. SOSIAL Jumlah Perjalanan Dinas 20 orang/kali 20 - 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 3 layanan 676.491.300 3 673.386.960,00 673.386.960,00 1.06.001.1.07.05 Pengadaan Mebel 2 paket 550.000.000 548.250.000,00 1.06.001.1.07.11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah jenis tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 3 jenis 126.491.300 3 125.136.960,00 125.136.960,00 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 layanan 234.459.000 2 178.079.082,00 178.079.082,00 1.06.001.1.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis jasa komunikasi,listrik,air,telepon dan internet 4 jenis 209.500.000 4 153.141.822,00 153.141.822,00 1.06.001.1.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya bahan/alat kebersihan kantor yang terpenuhi 100 persen 24.959.000 100 24.937.260,00 24.937.260,00 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah 0 0 0 3 layanan 1.640.289.920,00 3 1.554.442.441,00 95% 94,77% 1.554.442.441,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.001.1.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan jumlah kendaraan dinas Roda 2 yang terpelihara 0 0 0 4 unit 203.699.344 4 155.868.744,00 0% 155.868.744,00 UPTD PEL. SOSIAL jumlah kendaraan dinas Roda 4 yang terpelihara 5 unit 5 - jumlah tenaga pengemudi 4 orang 4 - Tersedianya Bahan bakar minyak/gas untuk kelancaran oprasional dan pelayanan kantor dan panti 0 0 0 1 tahun 1 - 1.06.001.1.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya jasa tenaga keamanan 0 0 1 8 orang 344.803.584 8 344.733.198,00 100% 99,98% 344.733.198,00 UPTD PEL. SOSIAL Tersedianya pemeliharaan gedung kantor/panti 1 tahun 1 - 1.06.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah jenis peralatan gedung kantor 1 tahun 1.091.786.992 1 1.053.840.499,00 1.053.840.499,00 Jumlah tenaga administrasi, Tenaga Juru Masak dan Tenaga Pengasuh 29 orang 29 - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun 1 - 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosia 0 0 0 17,91 persen 1.220.372.500,00 17,91 1.011.640.898,00 83% 82,90% 1.011.640.898,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Jumlah layanan bagi anak terlantar dalam panti pemerintah yang terehabilitasi sosia 0 0 0 8 layanan 589.870.000,00 8 445.119.970,00 75% 75,46% 445.119.970,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.004.1.02.01. Pengasuhan Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari- hari 0 0 10 70 orang 42.500.000 43 42.490.494,00 100% 99,98% 42.490.494,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.004.1.02.02. Penyediaan Makanan Jumlah anak terlantar yang mendapatkan PMT 0 0 0 70 orang 190.000.000 43 189.504.000,00 100% 99,74% 189.504.000,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.004.1.02.03. Penyediaan Sandang Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sandang 0 0 0 70 orang 77.500.000 43 59.965.530,00 100% 77,37% 59.965.530,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.004.1.02.05. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 0 0 0 70 orang 15.800.000 43 11.150.000,00 100% 70,57% 11.150.000,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.004.1.02.06. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 0 0 10 70 orang 37.344.000 43 33.490.098,00 100% 89,68% 33.490.098,00 UPTD PEL. SOSIAL 0,00% 0,00% Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 1.06.004.1.02.07. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 0 0 10 70 orang 55.926.000 43 38.504.348,00 100% 68,85% 38.504.348,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.004.1.02.09. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0 0 0 70 orang 165.100.000 43 64.315.500,00 100% 38,96% 64.315.500,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.004.1.02.10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari- hari 0 0 10 70 orang 5.700.000 43 5.700.000,00 100% 100,00% 5.700.000,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti umlah layanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti pemerintah yang terehabilitasi sosial 0 0 0 5 layanan 630.502.500,00 5 566.520.928,00 100% 89,85% 566.520.928,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.004.1.03.01. Penyediaan Permakanan Jumlah lanjut usia yang mendapatkan PMT di panti 0 0 100 130 orang 465.000.000 87 414.450.000,00 100% 89,13% 414.450.000,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.004.1.03.05. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 0 0 130 130 orang 10.000.000 87 8.585.816,00 100% 85,86% 8.585.816,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.004.1.03.07. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Har Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari 0 0 130 130 orang 117.902.500 87 111.025.112,00 100% 94,17% 111.025.112,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit 0 0 95 130 orang 7.600.000 87 6.460.000,00 100% 85,00% 6.460.000,00 UPTD PEL. SOSIAL 1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan Jumlah jenazah yang terkremasin dan pelayanan sosial dalam panti pemerintah 0 0 16 130 orang 30.000.000 87 26.000.000,00 100% 86,67% 26.000.000,00 UPTD PEL. SOSIAL 3 UPTD ANAK 0 0 3.016.781.697,00 2.285.496.214,00 100% 75,76% 2.285.496.214,00 UPTD ANAK 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 0 0 0 A nilai 2.558.141.697,00 A 2.046.209.128,00 100% 79,99% 2.046.209.128,00 UPTD. ANAK 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik 0 0 0 1 layanan 2.048.003.410,00 1 1.550.322.088,00 100% 75,70% 1.550.322.088,00 UPTD. ANAK 2.08.1.06.001.1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN di UPTD.PPA 0 0 1 12 bulan 2.048.003.410 12 1.550.322.088,00 100% 75,70% 1.550.322.088,00 UPTD. ANAK 2.08.01.1,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah 0 0 0 5 layanan 12.690.500,00 5 11.265.200,00 100% 88,77% 11.265.200,00 UPTD. ANAK 2.08.1.06.001.1.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 0 0 0 5 jenis 1.967.100 5 1.818.000,00 100% 92,42% 1.818.000,00 UPTD. ANAK 2.08.1.06.001.1.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis tersedianya perlengkapan gedung kantor 0 0 0 2 jenis 7.000.000 2 6.904.200,00 100% 98,63% 6.904.200,00 UPTD. ANAK 2.08.1.06.001.1.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 5 jenis 3.723.400 5 2.543.000,00 100% 68,30% 2.543.000,00 2.08.01.1,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 0 0 0 1 layanan 5.000.000,00 1 4.837.433,00 100% 96,75% 4.837.433,00 UPTD. ANAK 2.08.1.06.001.1.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air, telepon dan internet 0 0 1 1 jenis 5.000.000,00 1 4.837.433,00 100% 96,75% 4.837.433,00 UPTD. ANAK 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan pemeliharaan bagi barang milik daerah 0 0 0 3 layanan 492.447.787,00 3 479.784.407,00 100% 97,43% 479.784.407,00 UPTD. ANAK 2.08.1.06.001.1.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah tenaga pengemudi 0 0 0 5 unit 124.545.896 5 113.849.146,00 100% 113.849.146,00 UPTD. ANAK Jumlah tenaga pengemudi 0 0 2 2 orang 2 100% - 2.08.1.06.001.1.09.09. Jumlah jenis gedung kantor 0 0 0 1 unit 40.299.668 1 40.103.263 100% 40.103.263,00 UPTD. ANAK Jumlah tenaga pengamanan 0 0 1 2 orang 2 100% - 2.08.1.06.001.1.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik 0 0 0 3 jenis 327.602.223 3 325.831.998,00 100% 325.831.998,00 UPTD. ANAK Jumlah jenis alat tulis kantor 0 0 0 1 tahun 1 100% - Jumlah tenaga administrasi 1 orang 1 100% - Jumlah tenaga penyuluhan atau pendampingan 0 0 1 6 orang 6 100% - 2 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Jumlah masyarakat yang mengerti tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan/anak dan TPPO 0 0 0 45 orang 381.834.000,00 45 167.426.986,00 100% 43,85% 167.426.986,00 UPTD. ANAK 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah masyarakat yang mengerti tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan/anak dan TPPO 0 0 0 45 orang 112.950.000 45 87.322.986,00 100% 77,31% 87.322.986,00 UPTD. ANAK 91,41% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99,51% 99,46% Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan Ktp/A dan TPPO 0 100 persen 112.950.000 100 87.322.986,00 100% 77,31% 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar 0 80 0rang 6.840.000 55 6.840.000,00 100% 100,00% 6.840.000,00 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan Ktp/A dan TPPO 0 0 0 80 orang 6.840.000 55 6.840.000,00 100% 100,00% 6.840.000,00 UPTD. ANAK Jumlah jangkauan kasus layanan korban kekerasan perempuan dan anak 0 0 80 orang 55 - 100% Jumlah penerimaan kasus yang tertangani dan terselesaikan 0 0 80 orang 55 - 100% 2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DAK) Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani 0 80 orang 262.044.000 55 73.264.000,00 100% 27,96% UPTD. ANAK 3 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang tertangani Sesuai dengan Standar 100 persen 76.806.000 100 71.860.100,00 100% 0,94 71.860.100,00 : 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Persentase pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 0 100 persen 76.806.000 100 71.860.100,00 100% 93,56% 71.860.100,00 2.08.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah SDM yang paham terhadap layanan Ktp/TPPO 0 35 orang 76.806.000 35 71.860.100,00 100% 93,56% 71.860.100,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.244.311.156,00 19.667.645.521,00 BPBD 1,05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 20.244.311.156,00 19.667.645.521,00 BPBD 1 1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai evaluasi manajemen kinerja 83% 43.803.385.631 83,35 9.799.487.949,00 82,93 11.020.370.920,00 0 10.619.703.323,00 0,00% 96,36% 83,35 20.419.191.272,00 BPBD 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun 83,35 36.294.900,00 82,93 persen 4.376.600,00 84,05 3.686.050,00 100,00% 84,22% 167,4 39.980.950,00 BPBD 1.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah1.05.01.1.02 1 2.208.950,00 12 dokumen 2.554.700,00 12 2.082.200,00 100,00% 81,50% 13 4.291.150,00 BPBD 1.05.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun 1 1.063.700,00 0 - 0 - 1 1.063.700,00 BPBD 1.05.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang terverifikasi 1 64.100,00 0 - 0 - 1 64.100,00 BPBD 1.05.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah dokumen DPA SKPD yang terinput 1 973.650,00 0 - 0 - 1 973.650,00 BPBD 1.05.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen perubahan DPA yang terverifikasi 1 1.343.400,00 0 - 0 - 1 1.343.400,00 BPBD 1.05.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah penyusunan dokumen LKjIP yang tersusun 1 9.258.900,00 21 dokumen 1.821.900,00 21 1.603.850,00 100,00% 88,03% 22 10.862.750,00 BPBD 1.05.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun 1 21.382.200,00 0 - 0 - 1 21.382.200,00 BPBD 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu 100 7.695.868.397,00 100 persen 9.246.726.602,00 100 8.915.649.787,00 100,00% 96,42% 200 16.611.518.184,00 BPBD 1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN 100 7.684.183.297,00 100 persen 9.246.726.602,00 100 8.915.649.787,00 100,00% 96,42% 200 16.599.833.084,00 BPBD 2.08.03.1.02.01 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 1.05.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah SPJ yang diverifikasi 70 946.900,00 0 - 70 946.900,00 BPBD 1.05.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah laporan keuangan yang disusun 1600 5.899.950,00 0 - 1600 5.899.950,00 BPBD 1.05.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan 7 4.838.250,00 0 - 7 4.838.250,00 BPBD 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara 100 49.720.000,00 0 - - 100 49.720.000,00 BPBD 1.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah sarana dan prasarana (pakaian lapangan) BPBD yang dibutuhkan 200 49.720.000,00 0 - - 200 49.720.000,00 BPBD 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu 100 386.184.184,00 100 persen 103.194.640,00 100 100.143.616,00 100,00% 97,04% 200 486.327.800,00 BPBD 1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan elektronik ysng tersedia 4 5.625.631,00 0 - - 4 5.625.631,00 BPBD 1.05.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 28 265.583.787,00 23 jenis 25.628.640,00 23 24.492.616,00 100,00% 95,57% 51 290.076.403,00 BPBD 1.05.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia 12 72.970.616,00 12 bulan 75.000.000,00 12 73.771.000,00 100,00% 98,36% 24 146.741.616,00 BPBD 1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia 9 16.542.900,00 5 jenis 2.566.000,00 5 1.880.000,00 100,00% 73,27% 14 18.422.900,00 BPBD 1.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (surat kabar daerah dan nasional) yang tersedia 12 9.195.000,00 0 - 0 12 BPBD 1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD umlah rapat-rapat konsultasi OPD yan diselenggarakan 12 15.390.000,00 0 - 0 - 12 15.390.000,00 1.05.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia 12 876.250,00 0 - 0 12 876.250,00 BPBD 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang terselesaikan 100 17.975.000,00 100 persen 13.760.000,00 100 10.657.000,00 100,00% 77,45% 200 28.632.000,00 BPBD 1.05.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan yang tersedia 5 17.975.000,00 4 jenis 13.760.000,00 4 10.657.000,00 100,00% 77,45% 9 28.632.000,00 BPBD 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu 100 317.980.408,00 100 persen 318.803.190,00 100 305.787.687,00 100,00% 95,92% 200 623.768.095,00 BPBD 1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos yang tersedia 300 3.300.000,00 150 lembar 1.500.000,00 150 1.500.000,00 100,00% 100,00% 450 4.800.000,00 BPBD 1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan 12 106.920.647,00 12 bulan 120.000.750,00 12 107.865.583,00 100,00% 89,89% 24 214.786.230,00 BPBD 1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia 12 207.759.761,00 12 bulan 197.302.440,00 12 196.422.104,00 100,00% 99,55% 24 404.181.865,00 BPBD 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang terselesaikan 100 1.295.465.060,00 100 persen 1.333.509.888,00 100 1.283.779.183,00 100,00% 96,27% 200 2.579.244.243,00 BPBD 1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku 12 980.289.015,00 12 bulan 1.333.509.888,00 12 1.283.779.183,00 100,00% 96,27% 24 2.264.068.198,00 BPBD 1.05.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor /bangunan kantor yang iperbaiki/ terpelihara/ terjaga dengan baik 12 315.176.045,00 0 - 0 12 315.176.045,00 BPBD Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat atau aparatur yang dibina dalam menghadapi bencana 60% 3.105.987.319,00 60 923.951.547,49 0 60 923.951.547,49 BPBD Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana 100% 1.973.361.109,00 100 - 0 100 - BPBD Persentase penanganan pasca bencana 100% 987.546.010,00 100 - 0 100 - BPBD 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana - - Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan 0 - 0 - 0 - 0 - BPBD 1.05.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Jumlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana 0 - 0 0 - 0 - 0 - BPBD 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana 100 74.820.974,00 0 - 0 - 100 74.820.974,00 BPBD 1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Jumlah masyarakat dan aparatur daerah rawan bencana yang mendapat pelatihan dan pengetahuan penanggulangan bencana 100 - 0 - 0 - 100 - BPBD 1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana Prosentase peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana untuk operasional penanggulangan bencana yang tersedia 100 17.087.124,00 0 - 0 100 17.087.124,00 BPBD 1.05.03.1.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapat penguatan kapasitas pengelolaan resiko bencana 100 1.130.000,00 0 - 0 100 1.130.000,00 BPBD 1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana yang dibentuk, J dan Jumlah pembuatan dan 0 - 0 - 0 0 - BPBD jumlah dibentuknya sekolah aman dari bencana 0 - 0 0 0 - BPBD pemasangan Peta/ Tanda/ Rambu Rawan bencana 0 - 0 0 0 - BPBD 1.05.03.1.02.07 Penanganan Pasca bencana Provinsi Persentase penanganan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia 100 56.603.850,00 100 - 100 200 56.603.850,00 BPBD 1.05.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jumlah anggota tim TRC yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana 0 - 0 - 0 - 0 - BPBD 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran 9 827.962.004,49 0 - 0 9 827.962.004,49 BPBD 1.05.03.1.03.02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Jumlah daerah kejadian bencana yang mendapat respon cepat penanganan darurat bencana 9 648.681.990,49 0 - 0 9 648.681.990,49 BPBD 1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Prosentase logistik untuk operasional penanggulangan bencana yang tersedia 100 179.280.014,00 0 - 0 100 179.280.014,00 BPBD 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana 2 21.168.569,00 0 - 0 2 21.168.569,00 BPBD 1.05.03.1.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah dokumen peraturan penanggulangan bencana yang tersedia 1 21.168.569,00 0 - 0 1 21.168.569,00 BPBD 1.05.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah aparatur terkait penangulangan bencana yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana 70 - 0 - 0 70 - BPBD 9.815.639.978,00 9.047.942.198,00 1.05.01 Program Peninjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai evaluasi manajemen kinerja 83% 17.363.771.758,00 83,35 4.158.721.141,00 82.93 persen 7.246.338.336,00 84,05 7.138.590.350,00 100,00% 98,51% 167,4 11.297.311.491,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu 100 3.236.329.421,00 100 persen 3.222.422.856,00 100 3.172.892.213,00 100,00% 98,46% 200 6.409.221.634,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen SPP/ SPM gaji dan tunjangan ASN 12 3.236.329.421,00 12 bulan 3.222.422.856,00 12 3.172.892.213,00 100,00% 98,46% 24 6.409.221.634,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum 100 72.215.250,00 100 persen 4.910.350,00 100 4.801.416,00 100,00% 97,78% 200 77.016.666,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia 2 846.000,00 72 jenis 4.910.350,00 72 4.801.416,00 100,00% 97,78% 74 5.647.416,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 1 49.500.000,00 0 - 0 1 49.500.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia 12 4.915.000,00 0 - 0 12 4.915.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia 1 3.000.000,00 0 - 0 1 3.000.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (surat kabar daerah dan nasional) yang tersedia 12 13.585.500,00 0 - 0 12 13.585.500,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia 12 368.750,00 0 - 0 12 368.750,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang terselesaikan 12 9.845.000,00 0 - 0 12 9.845.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan yang tersedia 1 9.845.000,00 0 - 0 1 9.845.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu 100 400.469.070,00 100 persen 372.763.784,00 100 364.241.964,00 100,00% 97,71% 200 764.711.034,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos yang tersedia 100 1.000.000,00 0 - 0 100 1.000.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan 12 235.907.258,00 12 bulan 214.861.292,00 12 206.606.842,00 100,00% 96,16% 24 442.514.100,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kebutuhan rumahtangga OPD yang tersedia 12 163.561.812,00 12 bulan 157.902.492,00 12 157.635.122,00 100,00% 99,83% 24 321.196.934,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara 12 439.862.400,00 12 bulan 3.646.241.346,00 12 3.596.654.757,00 100,00% 98,64% 24 4.036.517.157,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku 12 266.396.900,00 12 bulan 3.548.130.396,00 12 3.500.373.207,00 100,00% 98,65% 24 3.766.770.107,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.09.10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan kantor yang diperbaiki/terpelihara/ terjaga dengan baik 2 14.300.000,00 0 - 0 - 2 14.300.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan kantor yang diperbaiki/ terpelihara/terjaga dengan baik 20 159.165.500,00 24 jenis 98.110.950,00 24 96.281.550,00 100,00% 98,14% 44 255.447.050,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana Persentase layanan disiminasi informasi kebencanaan 100% 30.007.168.856,59 100 5.656.918.837,00 100 persen 1.977.601.900,00 100 1.909.351.848,00 100,00% 96,55% 200 7.566.270.685,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan 9 492.657.900,00 9 kab/kota 426.624.000,00 9 426.623.988,00 100,00% 100,00% 18 919.281.888,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Jumlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana 9 492.657.900,00 9 kab/kota 426.624.000,00 9 426.623.988,00 100,00% 100,00% 18 919.281.888,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana 100 913.748.782,00 100 persen 524.867.900,00 100 506.079.260,00 100,00% 96,42% 200 1.419.828.042,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah daerah resiko bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana 9 913.748.782,00 9 kab/kota 524.867.900,00 9 506.079.260,00 100,00% 96,42% 18 1.419.828.042,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran 100 3.053.098.655,00 0 - 0 - 100 3.053.098.655,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah personil Tim ESR yang dibina kapasitas penanggulangan bencana 12 3.053.098.655,00 0 - 0 12 3.053.098.655,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana 100 1.197.413.500,00 100 persen 1.026.110.000,00 100 976.648.600,00 100,00% 95,18% 200 2.174.062.100,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 1.05.03.1.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah menara INA Tsunami Early Warning System, Emergency Announcement System Gunung Api yang terawat dengan baik 100 1.197.413.500,00 100 persen 1.026.110.000,00 100 976.648.600,00 100,00% 95,18% 200 2.174.062.100,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA 25.794.530.682 31.663.582.206 29.946.979.578 2 25.569.059.493 31.477.534.614 29.761.001.586 2.07 25.569.059.493 31.477.534.614 29.761.001.586 18.804.986.128 29.559.490.425 27.902.746.725 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83 28.312.926.528 86,54 18.515.998.838 82,5 29.166.932.733 86,79 27.536.105.759 105,20% 94,41% 173,33 46.052.104.597 2,09 163% DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.01 Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 100 28.575.480 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 100 28.575.480 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 9.843.500 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 1 9.843.500 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 5.100.120 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 1 5.100.120 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 2.336.620 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 1 2.336.620 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 4.760.620 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 1 4.760.620 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 3.433.620 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 1 3.433.620 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 3.101.000 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 1 3.101.000 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.02 Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan 100 15.563.490.312 100 25.814.719.773 100 24.692.758.672 100,00% 95,65% 200 40.256.248.984 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 14 15.543.859.160 14 dokumen 25.814.719.773,00 14 24.692.758.672,00 100,00% 95,65% 28 40.236.617.832 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 12.686.952 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 12 12.686.952 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen penyusunan akutansi 12 5.703.300 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 12 5.703.300 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan 1 1.240.900 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 1 1.240.900 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.06 Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum 100 141.292.814 100 Persen 251.999.200 100 157.134.516 100,00% 62,36% 200 298.427.330 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia 14 9.552.224 9 jenis 13.500.000 9 11.807.625 100,00% 87,46% 23 21.359.849 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 45 40.175.850 16 jenis 52.966.800 16 50.923.549 100,00% 96,14% 61 91.099.399 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM + UPTD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan 2 36.909.728 2 jenis 94.250.000 2 100,00% 4 94.798.728 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan 1 jenis 1 100,00% 1 0 2.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan 10 9.029.000 2 jenis 60.008.400 2 19.894.342 100,00% 33,15% 12 28.923.342 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia 1 9.480.000 1 jenis 9.000.000 1 8.435.000 100,00% 93,72% 2 17.915.000 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman tamu 1 360.000 1 jenis 1.500.000 1 860.000 100,00% 57,33% 2 1.220.000 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan 5 35.786.012 2 kegiatan 20.774.000 2 100,00% 7 43.111.012 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM Jumlah makanan dan minuman rapat- rapat 2 2 jenis 2 100,00% 4 0 2.07.01.1.07 Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 250.205.000 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 100 250.205.000 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 250.205.000 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 1 250.205.000 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.08 Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 869.979.243 100 1.176.500.032 100 882.355.208 100,00% 75,00% 200 1.752.334.451 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia 1 1.200.000 1 jenis 1.500.000 1 1.500.000 100,00% 100,00% 2 2.700.000 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan 3 299.432.810 3 jenis 576.000.000 3 293.248.324 100,00% 50,91% 6 592.681.134 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan 1 569.346.433 1 jenis 599.000.032 1 587.606.884 100,00% 98,10% 2 1.156.953.317 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.09 Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 1.662.455.989 100 1.923.713.728 100 1.803.857.363 100,00% 93,77% 200 3.466.313.352 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas 11 563.993.679 13 unit 764.011.184 13 662.066.384 100,00% 86,66% 24 1.226.060.063 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 161.845.738 1 unit 169.905.792 1 162.052.067 100,00% 95,38% 2 323.897.805 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 9 936.616.572 8 jenis 989.796.752 8 979.738.912 100,00% 98,98% 17 1.916.355.484 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi 55,21 24.997.600 51,02 141.875.740 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 51,02 141.875.740 0,92 568% DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.03.1.04 Kegiatan: Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Bersertifikat Kompetensi 130 141.875.740 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 130 141.875.740 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pengukuran kompetensi dan produktivitas 130 141.875.740 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 130 141.875.740 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Jumlah Kawasan Pekerja Sektor Informal yang Tumbuh dan Berkembang Berciri Khas Bali 4 173.010.100 1 59.677.150 4 kawasan 179.010.100 4 153.707.124 100,00% 85,87% 5 213.384.274 1,25 123% DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.04.1.01 Kegiatan: Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya Kawasan Pekerja Sektor Informal Berbasis Lokal 1 40.589.500 4 kawasan 179.010.100 4 153.707.124 100,00% 85,87% 5 194.296.624 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor informal 1 40.589.500 4 kawasan 179.010.100 4 153.707.124 100,00% 85,87% 5 194.296.624 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 57.889.000 61,42% 7.325.000 35,26% Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.07.04.1.03 Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Presentase Penurunan Jumlah Pencari Kerja 25 19.087.650 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 25 19.087.650 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari kerja yang terdaftar melalui bursa kerja online dan Informasi Pasar Kerja Online 2160 17.316.850 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 2160 17.316.850 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.04.1.03.03 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah pencari kerja yang terserap untuk mendapatkan pekerjaan 0 1.770.800 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0 1.770.800 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Persentase Perusahaan yang Mentaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga Kerja 7,2 11.279.900 6,22 87.434.400 6,71 persen 27.500.000 6,71 26.955.850 100,00% 98,02% 12,93 114.390.250 1,80 1014% DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.06.1.01 Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Terpenuhinya Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan 88 87.434.400 64 perusahaan 27.500.000 60 26.955.850 93,75% 98,02% 148 114.390.250 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Jumlah perusahaan dan pekerja yang paham tentang pentingnya LKS Bipartit dan mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial dan data Hubungan Industrial 18 87.434.400 48 perusahaan 27.500.000 44 91,67% 62 114.390.250 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan 70 16 perusahaan 16 100,00% 86 0 Keputusan Gubernur tentang UMP, UMK dan UMSK 2 2 KepGub 2 100,00% 4 0 4.043.111.248 1.537.649.344 1.490.237.885 96,92% 0 5.533.349.133 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83 786.756.828 86,54 3.953.246.776 82,5 Nilai 832.730.244 86,79 812.424.991 105,20% 97,56% 173,33 4.765.671.767 2,09 606% UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.02 Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan 100 3.324.199.659 100 Persen 148.084.516 100 148.084.516 100,00% 100,00% 200 3.472.284.175 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 14 3.324.199.659 14 dokumen 148.084.516 14 148.084.516 100,00% 100,00% 28 3.472.284.175 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06 Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum 100 66.908.249 100 Persen 29.285.100 100 28.213.600 100,00% 96,34% 200 95.121.849 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia 2 976.000 2 jenis 3.188.400 2 2.873.000 100,00% 90,11% 4 3.849.000 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 4 46.751.800 4 jenis 10.396.700 4 10.353.975 100,00% 99,59% 8 57.105.775 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan 2 14.256.500 2 jenis 13.000.000 2 13.000.000 100,00% 100,00% 4 27.256.500 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan 0 0 1 jenis 1.800.000 1 1.157.125 100,00% 64,28% 1 1.157.125 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman tamu 0 0 1 jenis 900.000 1 829.500 100,00% 92,17% 1 829.500 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan 1 4.923.949 0 0 0 0 0 0,00% #DIV/0! 1 4.923.949 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.07 Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 23.880.500 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 100 23.880.500 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 7 23.880.500 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 7 23.880.500 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 26.955.850 98,02% Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.07.01.1.08 Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 223.496.430 100 Persen 211.374.092 100 204.290.639 100,00% 96,65% 200 427.787.069 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan 1 20.280.638 1 jenis 24.000.000 1 17.170.857 100,00% 71,55% 2 37.451.495 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan 1 203.215.792 1 jenis 187.374.092 1 187.119.782 100,00% 99,86% 2 390.335.574 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.09 Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 314.761.938 100 Persen 443.986.536 100 431.836.236 100,00% 97,26% 200 746.598.174 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 1 282.430.938 2 unit 301.036.536 2 289.525.236 100,00% 96,18% 3 571.956.174 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan gedung kantor 3 18.799.000 2 jenis 120.000.000 2 119.766.000 100,00% 99,81% 5 138.565.000 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 3 13.532.000 3 jenis 22.950.000 3 22.545.000 100,00% 98,24% 6 36.077.000 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Calon Tenaga Kerja yang Bersertifikat dan Mengisi Pasar Kerja Sesuai Kompetensi 30 125.150.500 25 89.864.472 30 Persen 704.919.100 87,5 677.812.894 291,67% 96,15% 112,5 767.677.366 3,75 613% UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.03.1.01 Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten 32 89.864.472 64 orang 704.919.100 64 677.812.894 100,00% 96,15% 96 767.677.366 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi 32 89.864.472 64 orang 704.919.100 64 677.812.894 100,00% 96,15% 96 767.677.366 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.946.433.306 566.442.437 553.994.968 97,80% 0 3.500.428.274 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83 283.678.996 86,54 2.821.133.406 82,5 Nilai 415.442.437 86,79 406.847.818 105,20% 97,93% 173,33 3.227.981.224 2,09 1138% UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.02 Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan 100 2.601.788.973 100 Persen 133.607.201 100 133.607.201 100,00% 100,00% 200 2.735.396.174 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 14 2.601.788.973 14 dokumen 133.607.201 14 133.607.201 100,00% 100,00% 28 2.735.396.174 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.06 Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum 100 18.684.520 100 Persen 29.150.140 100 27.319.102 100,00% 93,72% 200 46.003.622 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia 0 0 1 jenis 5.081.200 1 4.667.920 100,00% 91,87% 1 4.667.920 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 13 13.297.020 4 jenis 11.068.940 4 10.601.182 100,00% 95,77% 17 23.898.202 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan 1 5.000.000 1 jenis 13.000.000 1 12.050.000 100,00% 92,69% 2 17.050.000 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan 1 387.500 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 1 387.500 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makanan dan minuman rapat- rapat 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.07 Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 100 Persen 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0 0 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor 0 0 0 unit 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.08 Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 91.189.713 100 Persen 91.319.096 100 87.836.667 100,00% 96,19% 200 179.026.380 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia 1 900.000 1 jenis 1.200.000 1 1.200.000 100,00% 100,00% 2 2.100.000 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan 1 8.609.217 1 jenis 12.000.000 1 8.527.211 100,00% 71,06% 2 17.136.428 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan 1 81.680.496 1 jenis 78.119.096 1 78.109.456 100,00% 99,99% 2 159.789.952 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.09 Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 109.470.200 100 Persen 161.366.000 100 158.084.848 100,00% 97,97% 200 267.555.048 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas 2 20.031.800 3 unit 81.620.000 3 80.562.348 100,00% 98,70% 5 100.594.148 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 3.800.000 1 unit 20.000.000 1 19.640.000 100,00% 98,20% 2 23.440.000 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 2 85.638.400 5 jenis 59.746.000 5 57.882.500 100,00% 96,88% 7 143.520.900 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja 100 138.248.002 100% 125.299.900 100 Persen 151.000.000 100% 147.147.150 1,00% 97,45% 2 272.447.050 0,02 197% UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.06.1.01 Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Terwujudnya kesehatan kerja bagi pekerja dan aspek keselamatan kerja di perusahaan 100% 125.299.900 100 Persen 151.000.000 100% 147.147.150 1,00% 97,45% 2 272.447.050 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Persentase perusahaan yang diuji aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya 100% 125.299.900 100 Persen 151.000.000 100% 147.147.150 1,00% 97,45% 2 272.447.050 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 3 0 225.471.189 186.047.592 185.977.992 0 411.449.181 3.29 0 225.471.189 186.047.592 185.977.992 0 411.449.181 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Persentase Pengusahaan Sumber Daya Mineral yang Sesuai Ketentuan 60 8.000.000 50 198.401.739 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 50 198.401.739 0,83 2480% DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 3.29.03.1.03 Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Persentase Jumlah Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah yang Melaksanakan Kewajiban Sesuai Ketentuan 55 198.401.739 0 0 0 0 0,00% 0,00% 55 198.401.739 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 3.29.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Terbitnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut dan Rekomendasi teknis layanan perijinan dan informasi ijin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan ijin pengusahaan Air Tanah 368 198.401.739 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 368 198.401.739 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN Jumlah Kapasitas Energi bersih dan Energi Baru Terbarukan yang Sesuai dengan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 13 20.141.800 8,62 27.069.450 11 MW 186.047.592 10,6 185.977.992 96,36% 99,96% 19,22 213.047.442 1,48 1058% DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 3.29.05.1.04 Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Laporan Bauran Energi Baru Terbarukan 8,62 27.069.450 1 Laporan/Doku men 186.047.592 1 185.977.992 100,00% 99,96% 9,62 213.047.442 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM 3.29.05.1.04.07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pengusahaan Sektor Sumber Daya Mineral 62 27.069.450 200 Pengusaha 205 102,50% 267 213.047.442 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM Jumlah Peningkatan Persentase Bauran Energi Terbarukan 1,1 persen 1,26 114,55% 1,26 0 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 53.412.556.206 67.226.197.244 2.766 62.734.656.320 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 773.654.862 2.153.265.846 1.999.429.060 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Peningkatan Kelompok yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan dan Pengolah Hasil Pertanian 70 Ton 2.995.169.181 35 232.271.188 35 Persen 1.271.465.438 35 1.146.559.288 100,00% 90,18% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang Dikembangkan 35 232.271.188 18 Kelompok 1.271.465.438 18 1.146.559.288 100,00% 90,18% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang Dikembangkan 18 18 kelompok 18 100,00% Jumlah Kelompok yang Mengikuti Bimtek Pengolahan dan Pemasaran Hasil di 9 Kab/Kota kajian Sentra Daging di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar 9 9 kelompok 9 100,00% 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.460 kkal/kapit a/hari 1.853.543.585 2.649 353.999.532 2.440 Kkal/kapita/hari 523.099.224 2.440 522.114.854 100,00% 99,81% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Ketersediaan Pangan 3 193.720.690 2 Dokumen 202.464.540 2 201.838.745 100,00% 99,69% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.1.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota Jumlah Jenis Data Ketersediaan Pangan 3 193.720.690 2 Jenis 202.464.540 2 201.838.745 100,00% 99,69% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 186.047.592 185.977.992 99,96% 90,18% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 232.271.188 1.271.465.438 1.146.559.288 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina 3 160.278.842 3 Unit 320.634.684 3 320.276.109 100,00% 99,89% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina 5 160.278.842 5 Unit 320.634.684 5 320.276.109 100,00% 99,89% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi 4 persen 2.547.531.955 95,8 187.384.142 82 Persen 358.701.184 82 330.754.918 100,00% 92,21% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji 95,8 187.384.142 20 Sampel 358.701.184 20 330.754.918 100,00% 92,21% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji 20 187.384.142 20 Sampel 358.701.184 20 330.754.918 100,00% 92,21% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 52.638.901.344 65.072.931.398 60.735.227.260 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 85 195.690.844.424 83 47.561.510.927 84 nilai 47.203.148.947 84 45.797.479.237 100,00% 70,38% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83 395.077.200 6 Dokumen 596.276.720 6 588.246.470 100,00% 98,65% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersedia 2 160.552.592 5 Dokumen 317.784.084 5 314.585.834 100,00% 98,99% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia 1 234.524.608 1 Dokumen 278.492.636 1 273.660.636 100,00% 98,26% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 44.118.469.664 1 Dokumen 43.223.690.060 1 42.148.442.773 100,00% 97,51% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Jenis Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN 1 43.768.017.732 1 Jenis 42.827.072.580 1 41.760.233.778 100,00% 97,51% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Jenis Laporan Keuangan 1 350.451.932,00 1 Jenis 396.617.480 1 388.208.995 100,00% 97,88% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 100.500.472 1 Tahun 94.570.935 1 85.405.792 100,00% 90,31% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Alat-Alat Listrik yang Siap Pakai 1 19.905.600,00 1 Tahun 17.764.705 1 15.405.412 100,00% 86,72% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai 1 18.065.172 1 Tahun 14.076.530 1 12.901.180 100,00% 91,65% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Sarana Upacara Keagamaan 1 44.800.000 1 Tahun 45.000.000 1 45.000.000 100,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor 1 17.729.700 1 Tahun 17.729.700 1 12.099.200 100,00% 68,24% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 522.408.999 1 Tahun 718.806.944 1 649.206.758 100,00% 90,32% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 322.785.399 1 Tahun 407.000.000 1 337.979.924 100,00% 83,04% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor dalam Keadaan Bersih 1 199.623.600 1 Tahun 311.806.944 1 311.226.834 100,00% 99,81% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pennjang Urusan Pemerintah Daerah 1 2.425.054.592 1 Tahun 2.569.804.288 1 2.326.177.444 100,00% 90,52% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai 1 1.498.838.724 1 Tahun 1.814.024.672 1 1.571.486.848 100,00% 86,63% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara 1 823.905.868,00 1 Tahun 647.099.616 1 646.813.781 100,00% 99,96% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara 1 102.310.000,00 1 Tahun 108.680.000 1 107.876.815 100,00% 99,26% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian 90 Persen 12.086.429.363 77,95 4.154.699.503 90 Persen 14.141.216.705 90 12.069.778.706 100,00% 85,35% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 9 222.835.892 9 Kabupaten/Kot a 5.985.706.892 9 4.405.691.292 100,00% 73,60% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 18 222.835.892 18 Kali 5.985.706.892 18 4.405.691.292 100,00% 73,60% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian 62 1.275.577.796 80 Persen 2.011.082.946 80 1.622.963.787 100,00% 80,70% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Jumlah Buku Laporan SP Tanaman Pangan dan Hortikultura 5 5 Buku 5 100,00% Meningkatnya Luas Pengembangan Tanaman Buah di Kabupaten Karangasem 1 1 Hektar 1 100,00% Meningkatnya Luas Pengembangan Tanaman Sayuran di Kabupaten Gianyar 1 1 Hektar 1 100,00% Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hortikultura 1 1 Paket 1 100,00% 3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani/Subak Sawah yang Menghasilkan Padi Hibrida 5 77.739.096 5 Kelompok 427.901.196 5 264.487.396 100,00% 61,81% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Jenis Pengadaan, Fasilitasi Alat Sarana dan Prasarana Komoditas Tembakau 1 1 Jenis 1 100,00% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Peningkatan Kompetensi Petani dan Petugas Dalam Budidaya Tembakau 120 120 Petani dan Petugas 120 100,00% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Jumlah Kelompok yang Menerima Bibit Ternak dan Kelompok yang Memahami Kualitas Pakan 29 2.656.285.815 29 Kelompok 6.144.426.867 29 6.041.123.627 100,00% 98,32% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Jumlah Jenis Data Peternakan 3 3 Jenis 3 100,00% Jumlah yang Menerima Bibit Ternak 29 29 Kelompok 29 100,00% 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian 30 persen 1.920.475.235 462.046.526 15 Persen 936.817.188 15 833.754.802 100,00% 89,00% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Terlaksananya Pelaksanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi serta Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Terbinanya Perusahaan Besar Swasta/Negara Komoditas Perkebunan 3 PBSN 3 100,00% Tersedianya Alat Pemarut Kelapa 35 Unit 35 100,00% Tersedianya Gerobak Dorong / Arco 18 Unit 18 100,00% 3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 449.717.376 667.785.326 566.677.864 84,86% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 86,50% 3.27.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan 2.656.285.815 6.144.426.867 6.041.123.627 98,32% 3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 748.121.324 915.396.424 791.798.527 3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 376.802.630 680.832.480 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 3 462.046.526 3 Kegiatan 936.817.188 3 833.754.802 100,00% 89,00% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 580.580.864 85,28% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Tersedianya Mesin Pemotong Rumput 6 Unit 6 100,00% 3.27.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Terlaksananya Kategori Penataan Prasarana Pertanian di 9 Kabupaten/Kota 3 85.243.896 3 Jenis 255.984.708 3 253.173.938 100,00% 98,90% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis 10 persen 729.201.695 5 347.599.544 5 Persen 2.670.845.214 5 1.913.497.671 100,00% 71,64% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Ternak Hewan yang Tervaksin dan Jumlah Terenak/Hewan yang Dieliminasi 52.700 303.440.896 52.700 Dosis/Ekor 2.623.229.966 52.700 1.907.620.396 100,00% 72,72% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Jumlah Pengawasan Lalu Lintas Ternak/Hewan 9 9 Lokasi 9 100,00% Jumlah Ternak/Hewan yang Dieliminasi 150 150 Ekor 150 100,00% Jumlah Ternak/Hewan yang Tervakasin 522.000 522.000 Dosis 522.000 100,00% 3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan 44.158.648 2 Kali 47.615.248 2 5.877.275 100,00% 12,34% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.1.05.02 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan 1 44.158.648 1 kali 47.615.248 1 5.877.275 100,00% 12,34% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok 31 persen 247.851.855 15 113.044.844 15 Persen 120.903.344 15 120.716.844 100,00% 99,85% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Tani 20 113.044.844 20 Kelompok 120.903.344 20 120.716.844 100,00% 99,85% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Jumlah Kelompok Tani yang Terbina 25 113.044.844 25 Kelompok 120.903.344 25 120.716.844 100,00% 99,85% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.209.885.213 5.454.371.788 164 5.301.155.880 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 85 195.690.844.424 84 328.383.301 84 Nilai 836.761.960 84 748.549.601 100,00% 89,46% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 36.692.975 1 Tahun 92.040.480 1 86.700.928 100,00% 94,20% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 4.183.400 1 Tahun 13.202.600 1 12.782.600 100,00% 96,82% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai 1 4.046.875 1 Tahun 11.650.980 1 10.502.128 100,00% 90,14% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Sarana Upacara Keagamaan 1 25.000.000 1 Tahun 55.000.000 1 55.000.000 100,00% 100,00% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 376.802.630 680.832.480 580.580.864 85,28% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 303.440.896 2.623.229.966 1.907.620.396 72,72% DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor 1 3.462.700 1 Tahun 12.186.900 1 8.416.200 100,00% 69,06% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 113.371.030 1 Tahun 418.456.440 1 352.813.933 100,00% 84,31% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 51.619.230 1 Tahun 223.606.000 1 159.191.568 100,00% 71,19% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor dalam Keadaan Bersih 1 61.751.800 1 Tahun 194.850.440 1 193.622.365 100,00% 99,37% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 178.319.296 1 Tahun 326.265.040 1 309.034.740 100,00% 94,72% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai 1 130.952.848 1 Tahun 220.912.144 1 212.281.844 100,00% 96,09% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara 1 47.366.448 1 Tahun 105.352.896 1 96.752.896 100,00% 91,84% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran 90 persen 3.865.411.310 80 2.881.501.912 80 Persen 4.617.609.828 80 4.552.606.279 100,00% 98,59% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran 85 1.702.502.082 85 Persen 85 100,00% Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Banten 1 1 Persen 1 100,00% Persentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu 5 5 Persen 5 100,00% Jumlah Sertifikat Benih yang Diterbitkan 25 25 Sertifikat 25 100,00% Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan 15 15 Buah 15 100,00% Pengawasan Peredaran Benih 9 9 Kabupaten 9 100,00% Jumlah Perbanyakan Benih Jamur 5.000 5.000 Baglog 5.000 100,00% Jumlah Sampel Pengujian Mutu Benih 97 97 Sampel 97 100,00% Terlaksananya Penanaman Bibit Padi Untuk Ketersediaan Benih Padi 3 3 Ton 3 100,00% Terlaksananya Pengenalan Varietas Tanaman Pangan 5 5 Varietas 5 100,00% Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Benih 12 12 Laporan 12 100,00% Tersedianya Data Inventarisasi Penyebaran Varietas 12 12 Laporan 12 100,00% Benih Kelapa Salak yang Berkualitas 1.750 1.750 Butir 1.750 100,00% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 187.969.740 736.389.362 722.333.946 98,09% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 3.438.609.998 3.376.536.779 98,19% 94,59% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi 3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 316.465.584 864.865.270 861.405.580 99,60% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 117.521.738 756.810.346 715.836.633 99,67% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan 3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 1.080.545.020 1.080.545.020 1.076.960.620 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Entres Kopi Robusta 50.000 50.000 Batang 50.000 100,00% Jumlah Produksi Benih Kopi Arabika 1.000.000 1.000.000 Butir 1.000.000 100,00% 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi Jumlah Perakitan Marigold (Gumitir) warna warni, Pengembangan Tanaman Puspa Dewata dan Tanaman Usada 1 1.178.999.830 1 Paket 1.178.999.830 1 1.176.069.500 100,00% 99,75% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.02.1.03.04 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme Jumlah Perakitan Marigold (Gumitir) warna warni, Pengembangan Tanaman Puspa Dewata dan Tanaman Usada 1 1.178.999.830 1 Tahun 1.178.999.830 1 1.176.069.500 100,00% 99,75% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84 661.523.514 84 Nilai 852.199.168 84 750.687.480 100,00% 88,09% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 35.448.370 1 Tahun 69.608.410 1 65.865.750 100,00% 94,62% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Komponen Alat-Alat Listrik yang Disediakan dan Siap Pakai 4 4.739.460 4 Jenis 4.003.800 4 3.138.300 100,00% 78,38% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan kantor yang Siap Pakai 1 2.982.000 1 Tahun 7.015.610 1 6.013.800 100,00% 85,72% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Upacara Keagamaan yang Diadakan 1 24.760.000 2 Jenis 50.000.000 2 49.804.000 100,00% 99,61% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor 1 2.966.910 1 Tahun 8.589.000 1 6.909.650 100,00% 80,45% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 136.397.364 1 Tahun 406.020.374 1 318.934.416 100,00% 78,55% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 58.946.364 1 Tahun 211.170.000 1 125.477.976 100,00% 59,42% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih 1 77.451.000 1 Tahun 194.850.374 1 193.456.440 100,00% 99,28% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 489.677.780 1 Tahun 376.570.384 1 365.887.314 100,00% 97,16% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai 1 137.789.748 1 Tahun 137.061.696 1 126.693.996 100,00% 92,44% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 99,67% UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan 3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 1.080.545.020 1.080.545.020 1.076.960.620 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara 1 342.238.032 1 Tahun 229.858.688 1 229.668.318 100,00% 99,92% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabiliasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara 1 9.650.000 1 Tahun 9.650.000 1 9.525.000 100,00% 98,70% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan 5 Persen 4.646.084.833 5 864.907.706 5 Persen 2.295.861.869 5 2.250.947.991 100,00% 98,04% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 9 864.907.706 9 Kabupaten/Kot a 2.295.861.869 9 2.250.947.991 100,00% 98,04% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 6 350.685.982 6 Kabupaten 756.741.987 1 754.071.001 16,67% 99,65% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.05.1.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Ditanggulanginya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 4 345.025.982 4 Kabupaten 1.048.290.586 4 1.008.829.432 100,00% 96,24% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.05.1.01.04 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditanggulanginya DPI dan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura 9 169.195.742 9 Kabupaten/Kota 490.829.296 9 488.047.558 100,00% 99,43% UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84 1.005.786.346 84 nilai 535.347.578 84 445.984.177 100,00% 83,31% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 558.463.513 1 Tahun 56.852.170 1 49.269.334 100,00% 86,66% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Alat-Alat Listrik yang Disediakan danSiap Pakai 1 4.944.500 1 Paket 19.778.075 1 18.664.983 100,00% 94,37% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 3.27.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai 1 527.269.013 1 Tahun 6.482.095 1 5.466.681 100,00% 84,34% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 3.27.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Upacara yang Diadakan 1 25.000.000 2 Jenis 25.000.000 2 24.500.000 100,00% 98,00% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor 1 1.250.000 1 Tahun 5.592.000 1 637.670 100,00% 11,40% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 108.499.779 1 Tahun 207.820.816 1 185.769.501 100,00% 89,39% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 77.169.779 1 Tahun 51.000.000 1 29.439.251 100,00% 57,72% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih 1 31.330.000 1 Tahun 156.820.816 1 156.330.250 100,00% 99,69% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 338.823.054 1 Tahun 270.674.592 1 210.945.342 100,00% 77,93% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 3.27.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai 1 67.457.898 1 Tahun 210.244.592 1 202.434.892 100,00% 96,29% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara 1 265.935.156 1 Tahun 55.000.000 1 4.914.050 100,00% 8,93% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara 1 5.430.000 1 Tahun 5.430.000 1 3.596.400 100,00% 66,23% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Produksi Semen dan Bibit Ternak 91 Persen 3.888.437.688 81 1.896.798.872 81 Persen 2.225.762.872 81 2.072.735.116 100,00% 93,12% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 3 1.896.798.872 3 Jenis 2.225.762.872 3 2.072.735.116 100,00% 93,12% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengembangan Bibit Ternak yang Menghasilkan Mutu Benih/Bibit 20 20 Ekor 20 100,00% Jumlah Pengembangan Hijauan Pakan Ternak yang Menghasilkan Mutu Benih/Bibit 5.000 5.000 HPT 5.000 100,00% Produksi Semen 1.000.000 1.000.000 Dosis 1.000.000 100,00% 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.198.766.578 2.198.766.978 2.143.364.533 UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.198.766.578 2.198.766.978 2.143.364.533 97,48% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 725.784.574 84 Nilai 725.784.974 84 695.560.989 100,00% 95,84% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 52.521.400 1 Tahun 52.521.800 1 47.123.236 100,00% 89,72% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Komponen Alat-Alat Listrik yang Disediakan dan Siap Pakai 10.143.000 10 Jenis 10.143.400 10 8.274.700 100,00% 81,58% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai 6.278.400 1 Tahun 6.278.400 1 5.369.100 100,00% 85,52% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Upacara Keagamaan yang Diadakan 30.000.000 2 Jenis 30.000.000 2 29.375.000 100,00% 97,92% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor 6.100.000 1 Tahun 6.100.000 1 4.104.436 100,00% 67,29% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 3.27.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 1.896.798.872 2.225.762.872 2.072.735.116 93,12% UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 323.118.582 1 Tahun 323.118.582 1 309.234.176 100,00% 95,70% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 202.224.000 1 Tahun 202.224.000 1 190.785.742 100,00% 94,34% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih 120.894.582 1 Tahun 120.894.582 1 118.448.434 100,00% 97,98% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 350.144.592 1 Tahun 350.144.592 1 339.203.577 100,00% 96,88% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai 125.891.696 1 Tahun 125.891.696 1 121.155.096 100,00% 96,24% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.01.1.09.09 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara 100.000.000 1 Tahun 100.000.000 1 99.011.800 100,00% 99,01% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara 124.252.896 1 Tahun 124.252.896 1 119.036.681 100,00% 95,80% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Bersertifikat Keamanan Pangan 83 persen 735.337.427 760.959.222 3 Persen 760.959.222 3 744.086.716 100,00% 97,78% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Tersertifikasi dan Teregistrasi 760.959.222 4 Produk PSAT 760.959.222 4 744.086.716 100,00% 97,78% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.05.1.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Tersertifikasi 361.690.887 4 Produk PSAT 361.690.887 4 352.540.144 100,00% 97,47% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2.09.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabubpaten/Kota Jumlah Produk PSAT yang Tersertifikasi 399.268.335 4 Produk PSAT 399.268.335 4 391.546.572 100,00% 98,07% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesmavet 85,81 4.783.858.285 712.022.782 84,97 Nilai 712.022.782 84,97 703.716.828 100,00% 98,83% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesmavet 712.022.782 84,97 Nilai 712.022.782 84,97 703.716.828 100,00% 98,83% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 3.27.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Jumlah Sampel Produk Hewan yang Tersertifikasi dan Teruji 340.118.240 1.000 Sampel 340.118.240 1.000 337.877.840 100,00% 99,34% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 3.27.04.1.03.03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Sampel yang Diuji 371.904.542 50 LHU 371.904.542 50 365.838.988 100,00% 98,37% UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan I. 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target 100 173.673.414 100 504.640.791,00 100 Persen 563.506.377,00 100 501.631.132,00 100% 89,02% 200 1.006.271.923,00 200 579,4046998 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali 1 2.12.02.1.01 Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Kependudukan - Output Kegiatan: Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk 99 504.640.791,00 99 Persen 563.506.377,00 99 501.631.132,00 100,00% 89,02% 198 1.006.271.923,00 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali a 2.12.02.1.01.01 Sub Kegiatan: Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional - Output Sub Kegiatan: Jumlah Kesepakatan Kebijakan Teknis Pindah Datang Penduduk 1 157.735.334,00 1 Rp 157.735.334 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali - Output Sub Kegiatan: Laporan Pembinaan Pendaftaran Penduduk 1 - 1 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali b 2.12.02.1.01.03 Sub Kegiatan: Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi - Output Sub Kegiatan:Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen 2 72.841.123,00 2 Rp 72.841.123 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali - Output Sub Kegiatan: Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen; 1 - 1 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali - Output Sub Kegiatan: Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi 226.000 - 226.000 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali c 2.12.02.1.01.04 Sub Kegiatan: Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan - Output Sub Kegiatan:Jumlah Profil Kependudukan Provinsi 1 274.064.334,00 1 Profil Kependudukan 1 100,00% 89,02% 2 Rp 775.695.466 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Rp 563.506.377 Rp 501.631.132 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 - Output Sub Kegiatan:Jumlah Data Agregat 2 - 2 Data Agregat 2 4 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali - Output Sub Kegiatan: Jumlah PKS Pemanfaatan Data Kependudukan; 5 - 0 PKS 0 5 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali - Output Sub Kegiatan: Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi 150.000 Keping Blanko KTP-el 251.000 167,33% 251000 - Output Sub Kegiatan:Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen 2 Laporan Pendataan 2 100,00% 2 - Output Sub Kegiatan: Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen 1 Kali Sosialisasi 1 100,00% 1 - Output Sub Kegiatan:Jumlah Data Agregat 2 Data Agregat 2 100,00% 2 - Output Sub Kegiatan:Jumlah Laporan Monitoring Kependudukan Provinsi 2 Laporan 2 100,00% 2 - Output Sub Kegiatan:Jumlah profil Kependudukan 1 Profil Kependudukan 0 0,00% 0 II. 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target 100 133.195.744 100 540.444.491,00 100 Persen 133.195.744,00 100 132.686.994,00 100% 99,62% 200 673.131.485,00 200 505,3701153 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali 1 2.12.03.1.01 Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil - Output Kegiatan: Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil 75 540.444.491,00 77 Persen 133.195.744,00 77,53 132.686.994,00 101% 99,62% 152,53 673.131.485,00 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali - Hasil Kegiatan: Cakupan penerbitan akta kelahiran di kabupaten/Kota 9 Kab/Kota 133.195.744,00 9 132.686.994,00 100% 99,62% 9 a 2.12.03.1.01.02 Sub Kegiatan:Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Skala Provinsi - Output Sub Kegiatan: Jumlah Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 3 203.896.102,00 1 Kali Rp 133.195.744 1 Rp 132.686.994 100% 99,62% 4 Rp 336.583.096 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali - Output Sub Kegiatan: Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan Akta Pencatatan Sipil 1 1 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali b 2.12.03.1.01.04 Sub Kegiatan:Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota - Output Sub Kegiatan: Jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan 4 336.548.389,00 4 Rp 336.548.389 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali III. 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82,65 15.402.711.807 82,6 11.534.072.787,00 82,65 'Nilai 14.051.861.577,00 0 13.101.340.555,00 0% 93,24% 82,6 24.635.413.342,00 99,93950393 159,9420521 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali 1 2.13.01.1.01 Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output Kegiatan: Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja 0,88 251.825.302,00 0,06 Persen 211.187.044,00 - 209.876.894,00 0% 99,38% 0,88 461.702.196,00 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali a 2.13.01.1.01.01 Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 4.347.700,00 1 Dokumen Rp 14.659.300 1 13.799.650Rp 100% 94,14% 3 Rp 18.147.350 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali b 2.13.01.1.01.02 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah 1 - 1 Rp - DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali c 2.13.01.1.01.03 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD - Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah 1 585.500,00 1 Rp 585.500 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali d 2.13.01.1.01.04 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah 1 - 1 Rp - DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali e 2.13.01.1.01.05 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah 1 1.740.550,00 1 Rp 1.740.550 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali f 2.13.01.1.01.06 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan 1 3.162.000,00 1 Rp 3.162.000 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali g 2.13.01.1.01.07 Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 241.989.552,00 1 Dokumen Rp 196.527.744 1 Rp 196.077.244 100% 99,77% 2 Rp 438.066.796 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali 2 2.13.01.1.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Output Kegiatan: Persentase pelayanan administrasi keuangan 100 9.520.496.165,00 100 Persen 11.614.197.599,00 100 10.760.988.011,00 100% 92,65% 200 20.281.484.176,00 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali a 2.13.01.1.02.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Output Sub Kegiatan: Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 64 9.381.113.863,00 64 Pegawai Rp 11.479.066.725 64 Rp 10.627.414.267 100% 92,58% 128 Rp 20.008.528.130 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Rp 563.506.377 Rp 501.631.132 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 b 2.13.01.1.02.03 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen verifikasi 9 93.572.968,00 9 Dokumen Rp 135.130.874 9 Rp 133.573.744 100% 98,85% 18 Rp 227.146.712 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali c 2.13.01.1.02.04 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu 4 43.770.284,00 4 Rp 43.770.284 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali d 2.13.01.1.02.06 Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan 1 2.039.050,00 1 Rp 2.039.050 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali 3 2.13.01.1.06 Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah - Output Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum 12 544.203.230,00 12 Bulan 269.215.930,00 12 239.416.212,00 100% 88,93% 24 783.619.442,00 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali a 2.13.01.1.06.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 12 5.000.000,00 12 Bulan Rp 5.495.900 12 Rp 5.466.000 100% 99% 24 Rp 10.466.000 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali b 2.13.01.1.06.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor yang tersedia 12 300.712.900,00 12 Bulan Rp 19.146.030 12 Rp 18.593.900 100% 97,12% 24 Rp 319.306.800 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali c 2.13.01.1.06.04 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang tersedia 12 77.877.000,00 12 Bulan Rp 93.000.000 12 Rp 91.218.500 100% 98,08% 24 Rp 169.095.500 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali d 2.13.01.1.06.05 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya dokumen yang dicetak dan digandakan 12 8.166.750,00 12 Bulan Rp 5.649.000 12 Rp 5.105.000 100% 90,37% 24 Rp 13.271.750 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali e 2.13.01.1.06.06 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya han bacaan/koran/media cetak yang tersedia 12 4.084.800,00 12 Bulan Rp 4.200.000 12 Rp 4.051.500 100% 96,46% 24 Rp 8.136.300 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali f 2.13.01.1.06.08 Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat - rapat, tamu, lembur yang tersedia 12 43.443.550,00 12 Bulan Rp 7.575.000 12 Rp 7.428.750 100% 98,07% 24 Rp 50.872.300 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali g 2.13.01.1.06.09 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan 12 104.918.230,00 12 Bulan Rp 134.150.000 12 Rp 107.552.562 100% 80,17% 24 Rp 212.470.792 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali 4 2.13.01.1.07 Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Output Kegiatan : Persentase barang milik daerah yang terselesaikan 100 4.920.000,00 100 Persen 7.340.000,00 100 5.840.000,00 100% 79,56% 200 10.760.000,00 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali a 2.13.01.1.07.10 Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor 12 4.920.000,00 12 Bulan Rp 7.340.000 12 Rp 5.840.000 100% 79,56% 24 Rp 10.760.000 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali 5 2.13.01.1.08 Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Output Kegiatan : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan 100 647.200.216,00 100 Persen 643.532.076,00 100 618.172.750,00 100% 96,06% 200 1.265.372.966,00 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali a 2.13.01.1.08.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 123.263.612,00 12 Bulan Rp 160.000.000 12 Rp 135.089.874 100% 84,43% 24 Rp 258.353.486 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali b 2.13.01.1.08.04 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor '- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor 12 523.936.604,00 12 Bulan Rp 483.532.076 12 Rp 483.082.876 100% 99,91% 24 Rp 1.007.019.480 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali 6 2.13.01.1.09 Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Output Kegiatan : Persentase barang milik daerah yang terselesaikan 100 565.427.874,00 100 Persen 1.306.388.928,00 100 1.267.046.688,00 100% 96,99% 200 1.832.474.562,00 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali a 2.13.01.1.09.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak u Kendaraan Dinas Jabatan 12 535.597.874,00 12 Bulan Rp 1.267.788.928 12 Rp 1.228.578.728 100% 96,91% 24 Rp 1.764.176.602 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali b 2.13.01.1.09.06 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan dan mesin lainnya 12 29.830.000,00 12 Bulan Rp 38.600.000 12 Rp 38.467.960,00 100% 99,66% 24 Rp 68.297.960 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali 2.13.01.1.09.09 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor 12 Bulan 0 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 0 IV. 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes 25 114.915.006 0 100.947.068,00 25 Desa 114.915.006,00 34 111.541.297,00 136% 97,06% 34 212.488.365,00 136 184,91 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali 1 2.13.03.1.01 Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi - Output Kegiatan: Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan 2,04 100.947.068,00 3,93 Persen 114.915.006,00 4,40 111.541.297,00 112% 97,06% 6,44 212.488.365,00 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali - Hasil Kegiatan: Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes 25 Desa 114.915.006,00 28 111.541.297,00 112% 97,06% 28 - DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali a 2.13.03.1.01.01 Sub Kegiatan:Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota - Output Sub Kegiatan: Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/ Kota 2 100.947.068,00 25 Desa Rp 114.915.006 0 Rp 111.541.297 0% 97,06% 2 Rp 212.488.365 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali 0 V. 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Cepat Berkembang 66,98 727.309.784 58,96 875.375.022,00 66,98 Persen 727.309.784,00 67,92 715.064.910,00 101% 98,32% 126,88 1.590.439.932,00 189,4296805 218,6743485 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali 1 2.13.04.1.01 Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Output Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa 58,96 875.375.022,00 71,70 Persen 727.309.784,00 67,14 715.064.910,00 94% 98,32% 126,1 1.590.439.932,00 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali - Hasil Kegiatan: Persentase Desa Cepat Berkembang 66,98 Persen 727.309.784,00 67,92 715.064.910,00 101% 98,32% 67,92 17.427.266.038,00 a 2.13.04.1.01.02 Sub Kegiatan: Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahan desa 58,18 104.959.868,00 71,70 Persen Rp 227.318.792 67,14 Rp 220.859.192 94% 97,16% 125,32 Rp 325.819.060 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali b 2.13.04.1.01.05 Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyajikan laporan keuangan pemerintahan desa yang akuntabel 58,96 146.562.302,00 58,96 Rp 146.562.302 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali c 2.13.04.1.01.06 Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyajikan laporan aset pemerintahan desa yang akuntabel 58,02 27.963.000,00 58,02 Rp 27.963.000 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali d 2.13.04.1.01.08 Sub Kegiatan: Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mengikuti lomba desa 8,18 423.280.000,00 9,59 Persen Rp 499.990.992 9,59 Rp 494.205.718 100% 98,84% 17,77 Rp 917.485.718 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali e 2.13.04.1.01.09 Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mendapatkan pembinaan pemutakhiran data profil desa 13,36 142.261.052,00 13,36 Rp 142.261.052 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali f 2.13.04.1.01.19 Sub Kegiatan: Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Output Sub Kegiatan: Persentase angota BPD yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa 58,33 30.226.500,00 58,33 Rp 30.226.500 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali g 2.13.04.1.01.21 Sub Kegiatan: Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang inovasinya dipamerkan 7,08 122.300,00 7,08 Rp 122.300 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali VI. 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif 100 5.037.683.662 6.237.261.146,00 100 Persen 11.169.545.762,00 100 10.603.493.292,00 100% 94,93% 100 16.162.645.166,00 100 320,8348569 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif 97,49 - 97,49 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa 75 80 Persen Rp 11.169.545.762 80 Rp 10.603.493.292 100% 94,93% 155 - 1 2.13.05.1.01 Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Output Kegiatan: Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif 75 6.237.261.146,00 80 Persen 11.169.545.762,00 80 10.603.493.292,00 100% 94,93% 155 16.162.645.166,00 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali - Hasil Kegiatan: Persentase Kelembagaan Desa yang aktif 100 Persen 11.169.545.762,00 100 10.603.493.292,00 100% 94,93% 100 2.162.647.294,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 a 2.13.05.1.01.03 Sub Kegiatan :Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Output Sub Kegiatan: Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina 6,23 96.259.368,00 18,86 Persen 10,53 16,76 Rp 96.259.368 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali - Output Sub Kegiatan: Persentase Terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat 5,17 6 Persen 6,07 11,24 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali b 2.13.05.1.01.04 Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Output Sub Kegiatan:Jumlah Desa yang melakukan pendataan Sarana dan Prasarana 60 115.459.968,00 60 Desa Rp 202.835.892 65 Rp 201.791.092 108% 99,48% 125 Rp 317.251.060 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali c 2.13.05.1.01.05 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa - Output Sub Kegiatan:Jumlah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Desa 9 249.595.134,00 9 Desa Rp 357.108.592 9 Rp 352.849.992 100% 98,81% 18 Rp 602.445.126 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali d 2.13.05.1.01.06 - Output Sub Kegiatan:Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna 15 392.592.086,00 15 Rp 392.592.086 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali '- Output Sub Kegiatan: Jumlah Potensi Sumber Daya Alam yang terdata 11 67 Potensi SDA Rp 760.591.394 0 Rp 678.109.272 0% 89,16% 11 Rp 678.109.272 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali e 2.13.05.1.01.09 Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Output Sub Kegiatan: Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK 8,56 5.383.354.590,00 15,84 Persen Rp 9.849.009.884 15,84 Rp 9.370.742.936 100% 95,14% 24,4 Rp 14.754.097.526 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali VII. 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja ) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana 7 349.495.851 6 11.750.457.840,00 7 Sektor 370.403.511,00 7 347.036.328,00 100% 93,69% 13 489.500.810,00 185,7142857 140,059119 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali 1 2.14.03.1.01 Kegiatan: Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal - Output Kegiatan: Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali 0 11.750.457.840,00 1.350 Orang 370.403.511,00 1.350 347.036.328,00 100% 93,69% 1350 489.500.810,00 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali a 2.14.03.1.01.01 Sub Kegiatan: Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal - Output Sub Kegiatan: Jumlah kebijakan operasional yang dipromosikan kepada Krama Bali 0 104.524.568,00 0 Rp 104.524.568 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali - Hasil Kegiatan: Jumlah Kab/Kota yang memahami Program KB Krama Bali 9 Kab/Kota Rp 349.495.851 9 Rp 327.982.808 100% 93,84% 9 384.976.242,00 b 2.14.03.1.01.02 Sub Kegiatan: Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal - Output Sub Kegiatan: Jumlah sektor yang memanfaatkan informasi pengendalian penduduk dan KB Krama Bali 0 56.993.434,00 7 Sektor Rp 349.495.851 7 Rp 327.982.808 100% 93,84% 7 Rp 384.976.242 DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 91,67 11.588.939.838,00 83,99 persen 20.907.660,00 76,54 19.053.520,00 91% 91,13% DISHUB 2.15.01.1.01 Kegiatan : Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi bali 47,01 14.143.800,00 - - - - - DISHUB 2.15.01.1.01 Kegiatan : Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 100 persen 20.907.660,00 91,13 19.053.520,00 91% 91,13% DISHUB Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.15.01.1.01.01 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman 2 5.101.000,00 5 dokumen 13.512.870,00 5 12.603.840,00 100% 93,27% DISHUB 2.15.01.1.01.02 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan RKA-SKPD 1 2.545.250,00 - - - - - DISHUB 2.15.01.1.01.03 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan perubahan RKA-SKPD 1 - - - - - - DISHUB 2.15.01.1.01.04 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen rumus program dan kegiatan pada DPA-SKPD yang sesuai ketentuan 1 2.529.000,00 - - - - - DISHUB 2.15.01.1.01.05 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan pada perubahan DPA- SKPD yang sesuai ketentuan 1 - - - - - - DISHUB 2.15.01.1.01.06 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD persentase Dokumen Evaluasi perangkat daerah 100 176.700,00 - - - - - DISHUB 2.15.01.1.01.06 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 3 dokumen 7.394.790 3 6.449.680,00 100% 87,22% DISHUB 2.15.01.1.01.07 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan 1 3.791.850,00 DISHUB 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 79 persen 17.670.699.948,00 17.409.165.168,00 0% 98,52% DISHUB 2.15.01.1.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi keuangan 93 8.943.077.597 DISHUB 2.15.01.1.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase meningkatnya kinerja keuangan perangkat daerah 100 persen 15.647.017.073,00 98,77 15.454.563.788 99% 98,77% DISHUB 2.15.01.1.02.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksanya pemenuhan gaji dan tunjangan 1 8.928.027.959,00 1 tahun 15.625.444.253,00 1 15.434.509.328,00 100% 98,78% DISHUB 2.15.01.1.02.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN 1 10.892.818,00 1 dokumen 21.572.820,00 1 20.054.460,00 100% 92,96% DISHUB 2.15.01.1.02.03 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah SPJ yang diverifikasi 1 1.787.100,00 - - - - - DISHUB 2.15.01.1.02.06 Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan 1 822.820,00 - - - - - DISHUB 2.15.01.1.02.07 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan yang disusun 7 1.546.900,00 - - - - - DISHUB 2.15.01.1.05 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Displin Sumber Daya Aparatur 0 - 0,00% DISHUB 2.15.01.1.05.09 Sub Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formula untuk peningkatan kualitas kinerja pegawai 0 - 0,00% DISHUB 2.15.01.1.06 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 78,06 288.852.289,00 100 persen 253.682.875,00 72,77 184.601.380,00 73% 72,77% DISHUB 2.15.01.1.06.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik 1 2.894.100,00 1 tahun 3.031.200,00 1 2.796.200,00 100% 92,25% DISHUB 2.15.01.1.06.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat Tulis Kantor 1 1 tahun 1 100% 96,02% DISHUB Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan siap pakai 8 1 tahun 1 100% DISHUB Jumlah Peralatan Pompa Air 1 DISHUB Jumlah Peralatan Siap Pakai : Microphone 0 DISHUB Jumlah Perlengkapan siap pakai : AC 1 DISHUB 2.15.01.1.06.04 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya penyediaan sarana sesajen dan upakara 1 66.325.000,00 1 tahun 75.000.000,00 1,00 74.998.500,00 100% 100,00% DISHUB 2.15.01.1.06.05 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan 1 3.650.000,00 1 tahun 3.156.800,00 1,00 2.631.600,00 100% 83,36% DISHUB 110.969.650,00 30.863.875,00 29.634.642,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 blm 2.15.01.1.06.06 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia 1 19.908.000,00 1 tahun 20.000.000,00 1,00 19.928.000,00 100% 99,64% DISHUB 2.15.01.1.06.09 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan perjalanan Dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang disusun sesuai ketentuan 1 85.105.539,00 - - - - - DISHUB Jumlah makanan dan minuman rapat- rapat, tamu, lembur yang siap saji 1 - - - - - DISHUB 2.15.01.1.06.09 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan perjalanan Dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang disusun sesuai ketentuan, - jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji 1 tahun 121.631.000 1,00 54.612.438,00 100% 44,90% DISHUB 2.15.01.1.07 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 100 150.000.000,00 - - - - - DISHUB 2.15.01.1.07.02 Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Pengadaan kendaraan operasional/patroli pecalang (hibah) 1 150.000.000,00 - - - - - DISHUB 2.15.01.1.07.05 Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Jumlah perlengkapan yang siap di pakai : meja kmputer, kursi rapat, meja rapat 0 - - - - - - DISHUB 2.15.01.1.07.08 Sub Kegiatan : Pengadaann Aset Tak Berwujud Jumlah dokumen kajian lingkungan 0 - - - - - - DISHUB 2.15.01.1.07 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 100 persen 1.770.000.000,00 100 1.770.000.000,00 100% 100,00% DISHUB 2.15.01.1.07.01 Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Pengorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dana yang dihibahkan 1 tahun 1.770.000.000,00 1 1.770.000.000,00 100% 100,00% DISHUB 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 100 persen 2.544.178.674,00 90,19 2.294.495.828,00 90% 90,19% DISHUB 2.15.01.1.08 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 91,17 535.172.423,00 100 persen 633.948.082,00 81,93 519.386.980,00 82% 81,93% DISHUB 2.15.01.1.08.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai 1 2.000.000,00 200 lembar 2.000.000,00 200 2.000.000,00 100% 100,00% DISHUB 2.15.01.1.08.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komuniksi, sumber daya air dan listrik yang dibayar perbulan tepat waktu 1 206.644.795,00 1 tahun 275.000.000,00 1,00 171.816.331,00 100% 62,48% DISHUB 2.15.01.1.08.04 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar tepat waktu 1 326.527.628,00 1 tahun 356.948.082,00 1,00 345.570.649,00 100% 96,81% DISHUB 2.15.01.1.09 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 87,61 1.657.693.729,00 100 persen 1.910.230.592,00 92,93 1.775.108.848,00 93% 92,93% DISHUB 2.15.01.1.09.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai : roda 4 dan roda 2 9 455.464.079,00 DISHUB 2.15.01.1.09.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai : roda 4 dan roda 2 1 tahun 623.359.392,00 1,00 490.187.661,00 100% 78,64% DISHUB 2.15.01.1.09.06 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dan siap pakai 1 33.254.210,00 1 tahun 39.960.000,00 1,00 38.616.987,00 100% 96,64% DISHUB 2.15.01.1.09.09 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai 3 1.168.975.440,00 5 gedung 1.046.911.200,00 5 1.046.611.200,00 100% 99,97% DISHUB 2.15.01.1.09.11 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai 1 tahun 200.000.000,00 1 199.693.000,00 100% 99,85% DISHUB Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan 97,65 882.567.669,00 DISHUB 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio Konektivitas layanan Angkutan 0,78 rasio 772.986.012,00 755.831.252,00 0% 97,78% DISHUB 2.15.02.1.05 Kegiatan : Pelaksananaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan 99,03 849.937.269,00 100 persen 772.986.012,00 755.831.252,00 0% 97,78% DISHUB 2.15.02.1.05.04 Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Jumlah kendaraan diperiksa hasil pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti 3600 849.937.269,00 38 kali 772.986.012,00 38 755.831.252,00 100% 97,78% DISHUB 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 am/100km dari KSP menuju jalan Nasional 50 persen 25.829.560,00 23.836.510,00 0% 92,28% DISHUB 2.15.02.1.06 Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti 53,79 32.630.400,00 100 persen 25.829.560,00 23.836.510,00 0% 92,28% DISHUB 2.15.02.1.06.03 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin yang ditindaklanjuti 8 13.718.200,00 DISHUB 2.15.02.1.06.03 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan 8 rekomendasi 13.025.960,00 7 11.367.710,00 88% 87,27% DISHUB 2.15.02.1.06.04 Sub Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Jumlah rekomendasi andalalin yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8 18.912.200,00 DISHUB 2.15.02.1.06.04 Sub Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin jumlah lokasi pengawasan rekomendasi andalalin yang dikeluarkan 8 lokasi 12.803.600,00 7 12.468.800,00 88% 97,39% DISHUB 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Peningkatan Pelayanan angkutan 85,97 577.101.632,00 100 persen 529.018.468,00 39,79 525.745.949,00 40% 99,38% DISHUB 2.15.02.1.13 Kegiatan : Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi Persentase rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang tertib sesuai SOP 68,78 577.101.632,00 DISHUB 2.15.02.1.13 Kegiatan : Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi Persentase Abdiyasa yang dibina serta rekomendasi izin penyeenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan sesuai SOP 100 persen 529.018.468,00 39,79 525.745.949,00 40% 99,38% DISHUB 2.15.02.1.13.02 Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi yang membuat masyarakat/penyelenggaraan angkutan semakin memahami aspek keselamatan transportasi 100 577.101.632,00 1 paket 1 100% 99,38% DISHUB Tersedianya penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis batrai 4 dokumen 4 DISHUB Peniliaian penerapan protokol tatanan kehidupan era baru sektor transportasi 1 dokumen 1 DISHUB 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan 98,68 1.195.268.184,00 DISHUB 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM 25 persen 1.598.937.510,00 1,16 74.359.380,00 5% 4,65% DISHUB 529.018.468,00 525.745.949,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.15.03.1.08 Kegiatan : Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Linkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Persentase Pelabuhan pengumpan regional yang sudah memiliki rencana induk dan daerah lingkungan kerja(DLKR)/daerah lingkungan kepentingan (DLKP) 32,56 1.195.268.184,00 DISHUB 2.15.03.1.08 Kegiatan : Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Linkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Persentase Tersusunnya kajian rencana induk pelabuhan 100 persen 1.598.937.510,00 11,03 1.559.607.540,00 11% 97,54% DISHUB 2.15.03.1.08.01 Sub Kegiatan :Pelaksanaan, Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Jumah dokumen kajian 2 1.195.268.184,00 2 dokumen 2 100% 97,54% DISHUB Persentase pelabuhan pengumpan regional yang menerapkan manajemen keselamatan 33 persen 33 DISHUB 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKKERETAAPIAN Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik 9,67 206.427.124,00 DISHUB 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKKERETAAPIAN Persentase lintasan Kereta Api wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan 50 persen 217.150.340,00 47,75 207.399.840,00 96% 95,51% DISHUB 2.15.05.1.01 Kegiatan : Penetapan rencana induk perkeretaapian Persentase dokumen rencana induk perkeretaapian yang ditetapkan dengan keputusan gubernur 96,78 206.427.124,00 100 persen 217.150.340,00 100 207.399.840,00 100% 95,51% DISHUB 2.15.05.1.01.01 Sub kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah dokumen rencanan induk perkeretaapian yang disusun sesuai ketentuan 1 206.427.124,00 DISHUB 2.15.05.1.01.01 Sub kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Terlaksannaya perencanaan dokumen rencana induk perkeretaapian yang ditetapkkan dengan keputusan gubernur 100 persen 217.150.340,00 100 207.399.840,00 100% 95,51% DISHUB UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 94,71 1.649.145.475,00 79 persen 166.406.036,00 73,73 155.301.519,00 93% 93,33% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi keuangan 95,18 1.505.823.655,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Meningkatnya Kinerja Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 63.145.000,00 0% 0,00% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.02.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji ASN 1 1.505.823.655,00 1 tahun 63.145.000,00 - 0% 0,00% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.06 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 68,91 17.062.000,00 100 persen 39.308.640,00 80,82 31.770.974,00 81% 80,82% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi dengan baik 100 1.746.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Cuk roll Airo ukuran 10 m/ kapasitas 600 watt 2 buah 2 100% 96,27% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Lampu (Meiwa) kapasitas 20 watt 36 buah 36 100% 96,27% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Obeng bolak balik (Pluto) obeng ukuran 15 cm 1 buah 1 100% 96,27% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ - Alat Tulis Kantor 1 5.053.500,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.06.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.598.937.510,00 1.559.607.540 2.15.01.1.06.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.160.600,00 2.080.100,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Jumlah Alat tulis kantor, kertas, dan cover dan bahan komputer yang tersedia 1 paket 11.522.040,00 1 10.501.500,00 100% 91,14% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Persentase dokumen dicetak dan digandakan 100 1.312.500,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Jumlah foto copy yang tersedia 2750 lembar 1.100.000,00 2750 1.099.000,00 100% 99,91% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Persentase bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar 100 1.920.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Jumlah Bahan Bacaan/koran/media cetak yang tersedia 1 tahun 3.000.000,00 1 2.880.000,00 100% 96,00% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.06.09 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan konsultasi 100 7.030.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Jumlah Biaya Perjalanan Dinas dan Perjalanan Dinas dalam kota yang tersedia 1 tahun 21.526.000,00 1 15.210.374,00 100% 70,66% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.08 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 99,80 41.673.535,00 100 persen 42.422.148,00 99,94 42.395.198,00 100% 99,94% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai 90 900.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Jumlah materai yang tersedia 100 lembar 1.000.000,00 100 1.000.000,00 100% 100,00% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Persentase jasa kebersihan kantor yang dibayar tepatwaktu yang tersedia dan siap pakai 100 40.773.535,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Jumlah Paket Perabot 1 paket 1 100% 99,93% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Jumah Tenaga Kebersihan kantor yang tersedia 1 orang 1 100% 99,93% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.09 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 91,31 84.586.285,00 100 persen 84.675.248,00 95,82 81.135.347,00 96% 95,82% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.09.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai 2 77.046.635,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Jumlah bahan bakar dan pelumas, tenaga pengemudi, pembayaran pajak kendaran pemeliharaan peraltan dan mesin, pemeliharaan alat angkutan 1 paket 76.425.248,00 1 72.995.348,00 100% 95,51% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.09.06 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase perlatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik 100 7.539.650,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Jumlah pemeliharaan alat pendingin, pemeliharaan komputer 1 paket 8.250.000,00 1 8.139.999,00 100% 98,67% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Tingkat Pelayanan Simpang 629.905.764,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Rasio Konektivotas Layanan Angkutan 0,78 Rasio 619.811.584,00 0,78 619.309.134,00 100% 99,92% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.02.1.02 Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan perangkat ATCS dalam kondisi baik dan siap pakai 87,80 629.905.764,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.02.1.05 Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Persentase perlengkapan jalan provinsi yang dalam kondisi baik dan siap, persentase alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dalam kondisi baik dan siap pakai 100 persen 619.811.584,00 99,92 619.309.134,00 100% 99,92% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.06.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.15.01.1.06.05 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.422.148,00 41.395.198,00 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.15.01.1.06.06 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.15.01.1.08.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.15.01.1.08.04 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.15.02.1.02.04 Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Persentase perlengkapan jalan provinsi yang dalam kondisi baik dan siap pakai, persentase alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dalam kondisi baik dan siap pakai 100 629.905.764,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.02.1.02.05.01 Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Berkurangnya tundaan lalu lintas di simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali 14 simpang 14 100% 99,96% dr pakman UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ Tenaga Administrasi 8 orang 8 100% 13,90% UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.02.1.02.05.02 Sub Kegiatan : Pengadaan, Pemasangan , perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapa Jalan dalam rangka manajemn dan rekayasa lalu lintas Jumlah Simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali yang terpelihara sarana dan prasarananya 14 simpang 270.000.000,00 14 269.624.550,00 100% 99,86% dr pakman UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ UPTD TRANS SARBAGITA UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 85,12 1.737.362.251,00 79 persen 370.047.088,00 359.672.924,00 0% 97,20% UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi keuangan 1 1.369.492.136,00 1 tahun 70.388.000,00 - 0% 0,00% UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.02.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji ASN 1 1.369.492.136,00 UPTD TRANS SARBAGITA Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan 1 tahun 70.388.000,00 0% 0,00% UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 85,13 46.456.050,00 100 persen 32.322.400,00 29.847.369,00 0% 92,34% UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah lampu hemat energi 8 wat dan lampu hemat energi 23 watt yang tersedia 34 1.872.000,00 UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor siap pakai 1 9.028.050,00 1 paket 6.428.500,00 1 5.013.619,00 100% 77,99% UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.04 Jumlah sesajen yang tersedia 1 14.980.000,00 UPTD TRANS SARBAGITA Jumlah Bahan logistik kantor yang tersedia 1 tahun 25.893.900,00 1 24.833.750,00 100% 95,91% UPTD TRANS SARBAGITA Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Buku Operasional yang tersedia 120 8.736.000,00 UPTD TRANS SARBAGITA fotocopy 5415 UPTD TRANS SARBAGITA map 200 UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.06 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia 1 1.750.000,00 UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.09 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makanan dan minuman dan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tersedia 91 10.090.000,00 UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.08 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 79,66 31.626.420,00 100 persen 37.700.000,00 33.116.067,00 0% 87,84% UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.08.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia 150 1.500.000,00 UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.08.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang terbayarkan 1 10.176.420,00 1 tahun 17.700.000,00 1 13.156.067,00 100% 74,33% UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.08.04 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia 1 19.950.000,00 1 paket 20.000.000,00 1 19.960.000,00 100% 99,80% UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.09 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 89,43 289.787.645,00 100 persen 300.024.688,00 296.709.488,00 0% 98,90% UPTD TRANS SARBAGITA Jumlah bahan bakar minyak dan oli 7436 284.752.645,00 UPTD TRANS SARBAGITA jumlah jasa tenaga kerja administrasi dan jasa tenaga sopir 7 UPTD TRANS SARBAGITA pajak kendaraan dan biaya pemeliharaan 1 UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.09.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan 349.811.584,00 349.684.584,00 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.15.01.1.06.05 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.15.01.1.09.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi 1 orang 290.974.688,00 1,00 100% 99,05% UPTD TRANS SARBAGITA Jumlah Jasa Tenaga Kerja Administrasi 6 orang 6 100% 99,05% UPTD TRANS SARBAGITA Jumlah Pertamax 1930 liter 1971 102% 99,05% UPTD TRANS SARBAGITA Jumlah solar non subsidi 1000 liter 1000 100% 99,05% UPTD TRANS SARBAGITA Pajak kendaraan dan biaya pemeliharaan kendaraan yang tersedia 1 tahun 1 100% 99,05% UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.09.06 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah biaya pemeliharaan AC, komputer(PC), laptop dan printer yang tersedia 7 5.035.000,00 13 unit 9.050.000,00 13 8.500.000,00 100% 93,92% UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indeks kepuasan pelayanan angkutan umum trans sarbagita 72,56 2.872.024.201,00 UPTD TRANS SARBAGITA Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem transportasi bali 75 persen 4.319.102.200,00 3.919.947.713,00 0% 90,76% UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.02.1.08 Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi load faktor angkutan umum trans sarbagita 32,8 2.872.024.201,00 UPTD TRANS SARBAGITA Persentase Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dalam kondisi baik dan layak pakai 100 persen 4.319.102.200,00 3.919.947.713,00 0% 90,76% UPTD TRANS SARBAGITA Jumlah jasa angkutan umum akdp yang tersedia sesuai standar 5688 2.872.024.201,00 UPTD TRANS SARBAGITA Biaya Tenaga Pengawas 1 Tahun 4.319.102.200,00 1 3.919.947.713,00 100% 90,76% UPTD TRANS SARBAGITA Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum AKDP Trans Sarbagita yang tersedia sesuai standar 7300 RIT 7367 101% 0,00% UPTD TRANS SARBAGITA Pembelian kuota data internet 1 tahun 1 100% 0,00% UPTD TRANS SARBAGITA Pembelian layanan bus PATAS (Renon- GWK) 1 paket 1 100% UPTD TRANS SARBAGITA Pembelian Layanan angkutan umum denpasar-bangli (gor ngurah rai- pengelipuran) 1 paket 1 100% UPTD TRANS SARBAGITA pemeliharaan halte bus 1 paket 1 100% UPTD TRANS SARBAGITA perawatan peralatan pembayaran elektronik Tab 1 Tahun 1 100% UPTD TRANS SARBAGITA Perawatan rutin dan insidentil bus trans Sarbagita 1 tahun 1 100% 0,00% UPTD TRANS SARBAGITA UPTD PERLENGKAPAN JALAN 96,30 1.856.561.414,00 UPTD TRANS SARBAGITA 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 96,12 1.396.131.210,00 79 persen 112.592.358,00 100.827.783,00 0% 89,55% UPTD PERLENGKAPAN JALAN Persentase pelayanan administrasi keuangan 97,13 1.283.050.955,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN Persentase Meningkatnya Kinerja Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 63.628.000,00 - 0% 0,00% UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.02.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji ASN 1 1.283.050.955,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 tahun 63.628.000,00 0% 0,00% UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.06 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 77,58 22.236.520,00 13.563.510,00 11.386.310,00 83,95% UPTD PERLENGKAPAN JALAN 288.209.488,00 2.15.02.1.08.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.15.01.1.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.15.01.1.06.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat Tulis kantor 1 6.072.520,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 tahun 5.178.710,00 1 3.413.810,00 100% 65,92% UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.06.05 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah amplop yang dicetak dan dokumen digandakan 3400 204.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN Jumlah kebutuhan rapat dan konsultasi 100 15.960.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN Tersedianya Kebutuhan rapat dan konsultasi 1 tahun 8.384.800,00 1 7.972.500,00 100% 95,08% UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.08 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 100 990.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.08.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai 99 990.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.09 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 88,19 89.853.735,00 100 persen 99.028.848,00 89.441.473,00 0% 90,32% UPTD PERLENGKAPAN JALAN Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai 3 87.268.735,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN Jasa tenaga kerja administrasi/tenaga jasa sopir 1 orang 93.078.848,00 1 83.700.723,00 100% 89,92% UPTD PERLENGKAPAN JALAN Jumlah BBM 5490 liter 3570 65% 43,85% UPTD PERLENGKAPAN JALAN Pajak Kendaraan, dan biaya pemeliharan kendaraan yang tersedia 1 tahun 1 100% 43,85% UPTD PERLENGKAPAN JALAN Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik 4 2.585.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN Jumlah pemeliharaan AC, PC, Laptop dan Printer 10 unit 5.950.000,00 10 5.740.750,00 100% 96,48% UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Tingkat Pelayanan Ruas Jalan C Tingkat 460.430.204,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju Jalan Nasional 50 persen 725.156.300,00 717.486.353,00 0% 98,94% UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.02.1.02 Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik dan siap pakai 96,87 460.430.204,00 725.156.300,00 717.486.353,00 98,94% UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.02.1.02.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan 4 460.430.204,00 1 tahun 447.666.950,00 1,00 440.886.840,00 100% 98,49% UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan 1 tahun 277.489.350,00 1 276.599.513,00 100% 99,68% UPTD PERLENGKAPAN JALAN UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 93,47 1.396.770.011,00 79 persen 531.427.880,00 456.119.430,00 0% 85,83% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi keuangan 94,45 1.344.883.161,00 100 persen 72.845.000,00 - 0% 0,00% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.02.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji ASN 1 1.344.883.161,00 1 tahun 72.845.000,00 0% 0,00% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.06 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 88,26 12.332.550,00 100 persen 388.734.080,00 388.222.630,00 0% 99,87% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.06.09 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.15.01.1.09.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan 2.15.01.1.09.06 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.15.01.1.06.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase kompoen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik 100 492.300,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN Terlaksananya kebutuhan alat tulis kantor 1 8.840.250,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN Jumlah alat tulis kantor tersedia 1 paket 7.004.600,00 1 6.593.150,00 100% 94,13% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fotocopy dan penjilidan 1 tahun 1.715.000,00 1 1.715.000,00 100% 100,00% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.06.06 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan/koran 1 3.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN Jumlah kebutuhan bahan bacaan /koran tersedia 1 tahun 3.000.000,00 1 3.000.000,00 100% 100,00% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.06.09 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya rapat dan konsultasi SPKD 0 - UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN Tersedianya makan minum rapat dan konsultasi SKPD, perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 tahun 377.014.480,00 1 376.914.480,00 100% 99,97% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.07.05 Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Jumlah mebel dan kursi yang siap pakai 0 - 0,00% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.08 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 100 1.200.000,00 100 persen 1.500.000,00 1.500.000,00 0% 100,00% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.08.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai 120 1.200.000,00 150 lembar 1.500.000,00 120 1.500.000,00 80% 100,00% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.09 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran 69,25 38.354.300,00 100 persen 68.348.800,00 66.396.800,00 0% 97,14% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.09.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai 2 35.419.300,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.09.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas operasional ataupun lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik dan siap pakai 1 tahun 62.948.800,00 1 61.196.800,00 100% 97,22% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.09.06 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik 5 2.935.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN Komputer 3 unit 3 100% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN Printer dalam kondisi baik 2 unit 2 100% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa AC 3 unit 3 100% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN Waktu Operasional pelabuhan pengumpan regional 12 405.014.350,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN Persentase Pelabuhan Pengumpang Regional ang operasinalnya menerapkan SPM 25 persen 17.680.000,00 17.060.000,00 0% 96,49% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.03.1.09 Kegiatan : Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpal Regional Persentase pelabuhan pengumpan regional yang dibangun sesuai aturan 32,96 405.014.350,00 75 persen 17.680.000,00 17.060.000,00 0% 96,49% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.03.1.09.03 Sub Kegiatan : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional 1 tahun 8.840.000,00 1 8.640.000,00 100% 97,74% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 5.200.000,00 96,30% 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.15.01.1.06.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.400.000,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi pengumpan regional yang disusun dan ditindaklanjuti 1 405.014.350,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pegawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional 1 tahun 8.840.000,00 1 8.420.000,00 100% 95,25% UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2 URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR 185.958.156.411,00 155.468.298.136,00 2.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 185.085.310.557,00 154.628.513.692,00 2.16.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82,5 19.815.219.146,00 80,43 17.998.386.157,24 82 19.730.139.026,00 0 19.124.553.577,00 0,00% 96,93% 80,43 37.122.939.734,24 97,49% 187,35% DISKOMINFOS 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia 16 26.238.090,00 16 23.090.900,00 16 19.050.400,00 100,00% 82,50% 32 45.288.490,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman 3 16.505.340,00 3 12.763.590,00 3 10.532.175,00 100,00% 82,52% 6 27.037.515,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan 1 4.415.450,00 1 4.738.970,00 1 3.872.500,00 100,00% 81,72% 2 8.287.950,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan 12 5.317.300,00 12 5.588.340,00 12 4.645.725,00 100,00% 83,13% 24 9.963.025,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia 76 12.838.695.292,00 75 14.977.874.628,00 75 14.523.565.531,00 100,00% 96,97% 151 27.362.260.823,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor-honor dan kekurangan gaji) 64 11.438.695.292,00 64 13.492.874.628,00 64 13.279.065.531,00 100,00% 98,42% 128 24.717.760.823,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi 12 1.400.000.000,00 11 1.485.000.000,00 11 1.244.500.000,00 100,00% 83,80% 23 2.644.500.000,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia 6 1.103.291.010,00 12 591.291.650,00 12 561.354.086,00 100,00% 94,94% 18 1.664.645.096,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik 1 4.498.890,00 1 4.615.500,00 1 4.264.662,00 100,00% 92,40% 2 8.763.552,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai 12 863.803.120,00 12 354.987.750,00 12 335.990.000,00 100,00% 94,65% 24 1.199.793.120,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan 12 79.992.000,00 12 80.000.000,00 12 79.992.000,00 100,00% 99,99% 24 159.984.000,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen dan Spanduk yang dicetak dan digandakan 1 19.935.950,00 1 8.930.400,00 1 5.884.800,00 100,00% 65,90% 2 25.820.750,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan / koran / media cetak yang tersedia dan siap edar 12 35.772.000,00 12 35.805.000,00 12 35.772.000,00 100,00% 99,91% 24 71.544.000,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman rapat- rapat, tamu, lembur yang siap saji 1150 11.264.000,00 0 - 0 - 1150 11.264.000,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan tepat waktu 15 88.025.050,00 10 106.953.000,00 10 99.450.624,00 100,00% 92,99% 25 187.475.674,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan 3 355.166.000,00 1 17.154.000,00 1 16.910.000,00 100,00% 98,58% 4 372.076.000,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai 2 265.186.000,00 0 - 0 - 2 265.186.000,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai 1 89.980.000,00 1 17.154.000,00 1 16.910.000,00 100,00% 98,58% 2 106.890.000,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan 12 336.796.022,00 12 421.135.000,00 12 400.280.437,00 100,00% 95,05% 24 737.076.459,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai 12 3.020.000,00 12 3.020.000,00 12 3.020.000,00 100,00% 100,00% 24 6.040.000,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu 12 216.093.322,00 12 282.605.000,00 12 263.304.301,00 100,00% 93,17% 24 479.397.623,00 DISKOMINFOS 2.15.03.1.09.04 Sub Kegiatan : Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.16.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor 12 117.682.700,00 12 135.510.000,00 12 133.956.136,00 100,00% 98,85% 24 251.638.836,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai 539 3.338.199.743,24 539 3.699.592.848,00 539 3.603.393.123,00 100,00% 97,40% 1078 6.941.592.866,24 DISKOMINFOS 2.16.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 yang Terpelihara dan Siap Pakai 28 1.658.332.372,33 30 1.866.980.272,00 30 1.846.436.503,00 100,00% 98,90% 58 3.504.768.875,33 DISKOMINFOS 2.16.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai 489 960.000,00 489 4.800.000,00 489 4.695.200,00 100,00% 97,82% 978 5.655.200,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya 12 74.515.000,00 12 129.740.000,00 12 125.143.346,00 100,00% 96,46% 24 199.658.346,00 DISKOMINFOS 2.16.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai 2 1.451.121.870,91 7 1.537.138.576,00 7 1.471.293.792,00 100,00% 95,72% 9 2.922.415.662,91 DISKOMINFOS 2.16.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan siap pakai 12 153.270.500,00 51 160.934.000,00 51 155.824.282,00 100,00% 96,82% 63 309.094.782,00 DISKOMINFOS 2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 93,2 16.638.436.826,00 93,62 24.138.102.673,57 81 32.971.039.965,00 81 32.557.715.805,00 100,00% 98,75% 174,62 56.695.818.478,57 187,36% 340,75% DISKOMINFOS 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi 93,62 24.138.102.673,57 81 32.971.039.965,00 81 32.557.715.805,00 100,00% 98,75% 174,62 56.695.818.478,57 DISKOMINFOS 2.16.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang 120 2.259.927.339,13 120 2.723.947.578,00 120 2.528.933.338,00 100,00% 92,84% 240 4.788.860.677,13 DISKOMINFOS 2.16.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online 30000 16.997.844.505,48 30000 24.941.595.944,00 30000 24.887.645.764,00 100,00% 99,78% 60000 41.885.490.269,48 DISKOMINFOS 2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Bimtek PPID, Majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukan Kesenian Rakyat dan Layanan informasi 117 499.394.886,12 117 302.514.518,00 117 293.424.924,00 100,00% 97,00% 234 792.819.810,12 DISKOMINFOS 2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID 77 2.490.075.525,01 77 2.451.333.968,00 77 2.443.985.302,00 100,00% 99,70% 154 4.934.060.827,01 DISKOMINFOS 2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Literasi Informasi dan Media serta jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan 10 806.295.077,83 16 939.788.587,00 16 924.432.483,00 100,00% 98,37% 26 1.730.727.560,83 DISKOMINFOS 2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis 14000 1.084.565.340,00 14000 1.611.859.370,00 14000 1.479.293.994,00 100,00% 91,78% 28000 2.563.859.334,00 DISKOMINFOS 2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3 122.574.692.872,00 3,68 20.801.298.331,98 2,52 132.384.131.566,00 3,68 102.946.244.310,00 146,03% 77,76% 7,36 123.747.542.641,98 245,33% 100,96% DISKOMINFOS 2.16.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik 25 20.801.298.331,98 25 132.384.131.566,00 25 102.946.244.310,00 100,00% 77,76% 50 123.747.542.641,98 DISKOMINFOS 2.16.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi 2 11.009.668.257,36 2 118.398.012.339,00 2 89.204.375.148,00 100,00% 75,34% 4 100.214.043.405,36 DISKOMINFOS 2.16.03.1.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet 39 6.041.012.056,91 39 9.323.310.969,00 39 9.176.145.212,00 100,00% 98,42% 78 15.217.157.268,91 DISKOMINFOS 2.16.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE 25 3.750.618.017,71 25 4.662.808.258,00 25 4.565.723.950,00 100,00% 97,92% 50 8.316.341.967,71 DISKOMINFOS 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 332.481.819,59 486.822.218,00 458.815.228,00 2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase data statistik sektoral yang valid 100 511.163.329,00 100 332.481.819,59 100 486.822.218,00 100 458.815.228,00 100,00% 94,25% 200 791.297.047,59 200,00% 154,80% DISKOMINFOS 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi 11 332.481.819,59 11 486.822.218,00 11 458.815.228,00 100,00% 94,25% 22 791.297.047,59 DISKOMINFOS 2.20.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai ketentuan 1 157.781.806,53 2 220.504.016,00 2 203.301.736,00 100,00% 92,20% 3 361.083.542,53 DISKOMINFOS 2.20.02.1.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah dokumen metadata statistik sektoral yang terbangun 1 88.748.906,53 1 140.047.996,00 1 133.681.196,00 100,00% 95,45% 2 222.430.102,53 DISKOMINFOS Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.20.02.1.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik 11 85.951.106,53 11 126.270.206,00 11 121.832.296,00 100,00% 96,49% 22 207.783.402,53 DISKOMINFOS 2,21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 311.260.434,25 386.023.636,00 380.969.216,00 2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Persentase Keamanan Transaksi Data Informasi Publik 100 358.578.398,00 100 311.260.434,25 80 386.023.636,00 80 380.969.216,00 100,00% 98,69% 180 692.229.650,25 180,00% 193,05% DISKOMINFOS 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan 38 169.684.374,34 38 253.636.678,00 38 248.992.998,00 100,00% 98,17% 76 418.677.372,34 DISKOMINFOS 2.21.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1 103.510.621,11 2 149.977.778,00 2 146.131.358,00 100,00% 97,44% 3 249.641.979,11 DISKOMINFOS 2.21.02.1.01.03 Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah pengamanan data dan informasi Pemerintah Provinsi Bali 1 66.173.753,23 38 103.658.900,00 38 102.861.640,00 100,00% 99,23% 39 169.035.393,23 DISKOMINFOS 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun 38 141.576.059,91 38 132.386.958,00 38 131.976.218,00 100,00% 99,69% 76 273.552.277,91 DISKOMINFOS 2.21.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Database dan entitas jaring komunikasi sandi yang aman di Pemerintah Provinsi Bali 1 141.576.059,91 38 132.386.958,00 38 131.976.218,00 100,00% 99,69% 39 273.552.277,91 DISKOMINFOS 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 17.038.893.361 16.376.967.736 96,12% 2.17.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83 11.725.071.149 83,5 Persen 15.058.868.555 14.463.273.014 0,00% 96,04% DISKOP 2.17.1.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu 3 91.432.296 3 Dokumen 80.630.016 3 80.033.676 100,00% 99,26% DISKOP 2.17.1.1.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu 3 78.422.546 2 Dokumen 78.417.006 2 78.049.876 100,00% 99,53% DISKOP 2.17.01.1.01.02 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA -SKPD 1 7.279.700 - DISKOP 2.17.01.1.01.03 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD 1 - - DISKOP 2.17.01.1.01.04 Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD 1 2.007.050 - DISKOP 2.17.01.1.01.05 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen perubahan DPA- SKPD 1 - - DISKOP 2.17.01.1.01.06 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja 4 985.000 - DISKOP 2.17.1.1.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen capaian kinerja PD 7 2.738.000 1 Dokumen 2.213.010 1 1.983.800 100,00% 89,64% DISKOP 2.17.1.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 4 9.436.382.044 1 Layanan 12.586.926.541 14 12.215.344.802 1400,00% 97,05% DISKOP 2.17.1.1.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN 66 9.424.070.886 14 Dokumen 12.586.926.541 14 12.215.344.802 100,00% 97,05% DISKOP 2.17.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi 12 4.806.859 DISKOP 2.17.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan 4 1.513.600 DISKOP 2.17.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan yang disusun 12 5.990.699 DISKOP 2.17.1.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik 5 94.068.306 6 Layanan 96.895.770 4 85.069.060 66,67% 87,79% DISKOP 2.17.1.1.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 12.339.580 1 Layanan 9.999.250 1 9.585.873 100,00% 95,87% DISKOP Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.17.1.1.06.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 51.173.979 1 Layanan 64.931.520 1 56.770.136 100,00% 87,43% DISKOP 2.17.1.1.06.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 10.487.497 1 Layanan 14.965.000 1 12.311.051 100,00% 82,27% DISKOP 2.17.1.1.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 4.656.000 1 Layanan 7.000.000 1 6.402.000 100,00% 91,46% DISKOP 2.17.1.1.06.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 Layanan - - 0,00% DISKOP 2.17.1.1.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 Layanan - - 0,00% DISKOP 2.17.1.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah jenis barang milik daerah yang diadakan 5 Jenis - - - 0,00% DISKOP 2.17.1.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan 1 Paket - - 0,00% DISKOP 2.17.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah layanan kunjungan tamu yang baik - - DISKOP 2.17.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 15.411.250 DISKOP 2.17.01.1.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 121.710.250 DISKOP 2.17.01.1.07.11 Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan 13 121.710.250 DISKOP 2.17.1.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 3 1.182.776.520 3 Layanan 1.335.111.200 3 1.229.595.356 100,00% 92,10% DISKOP 2.17.1.1.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 2.000.000 1 Layanan 2.000.000 1 2.000.000 100,00% 100,00% DISKOP 2.17.1.1.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 157.713.768 1 Layanan 271.200.000 1 178.654.156 100,00% 65,88% DISKOP 2.17.1.1.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 1.023.062.752 1 Layanan 1.061.911.200 1 1.048.941.200 100,00% 98,78% DISKOP 2.17.1.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara 3 798.701.733 3 Jenis 959.305.028 6 853.230.120 200,00% 88,94% DISKOP 2.17.1.1.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara 2 621.324.456 2 Jenis 729.460.536 2 633.589.352 100,00% 86,86% DISKOP 2.17.1.1.09.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara 3 17.240.000 2 Jenis 50.000.000 2 46.465.000 100,00% 92,93% DISKOP 2.17.1.1.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 160.137.277 2 Unit 179.844.492 2 173.175.768 100,00% 96,29% DISKOP 2.17.2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase koperasi yang bankable 3,62 209.808.840 83,33 Persen 255.064.240 24,01 239.330.844 28,82% 93,83% DISKOP 2.17.2.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan 10 201.143.840 71 Koperasi 17.956.000 71 16.111.052 100,00% 89,73% DISKOP 2.17.2.1.01.1 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam 10 201.143.840 71 Koperasi 17.956.000 71 16.111.052 100,00% 89,73% DISKOP Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.17.2.1.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang yang diterbitkan 1 8.665.000 5 Koperasi 237.108.240 2 223.219.792 40,00% 94,14% DISKOP 2.17.2.1.02.1 Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang 1 8.665.000 5 Koperasi 237.108.240 2 223.219.792 40,00% 94,14% DISKOP 2.17.3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas 14,80 115.346.945 - - - DISKOP 2.17.3.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi Nivo Provinsi yang diperiksa dan diawasi 28 104.667.895 - - - DISKOP 2.17.3.1.01.1 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat Jumlah koperasi yang akuntable 7 50.215.348 - DISKOP 2.17.3.1.01.2 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan perkoperasian 21 54.452.547 - DISKOP 2.17.3.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang diperiksa dan diawasi 17 10.679.050 - - - DISKOP 2.17.3.1.02.1 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat Jumlah KSP/USP Koperasi yang akuntable 17 10.679.050 - DISKOP 2.17.4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas 6,91 58.738.398 78,89 Persen 118.552.896 32,89 118.314.446 41,70% 99,80% DISKOP 2.17.4.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya 21 58.738.398 142 KSP/USP Koperasi 118.552.896 100 118.314.446 70,42% 99,80% DISKOP 2.17.4.1.01.1 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri 11 47.390.498 - DISKOP 2.17.4.1.01.2 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang sehat 10 11.347.900 100 KSP/USP Koperasi 118.552.896 100 118.314.446 100,00% 99,80% DISKOP 2.17.6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta 6,45 293.861.990 3,08 Persen 468.864.290 3,42 442.710.474 111,06% 94,42% DISKOP 2.17.6.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi 264 293.861.990 126 Koperasi 468.864.290 124 442.710.474 98,41% 94,42% DISKOP 2.17.6.1.01.1 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi permodalan Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi temu mitra 10 156.617.244 60 Koperasi 315.246.554 60 292.723.244 100,00% 92,86% DISKOP Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya 64 64 Koperasi 153.617.736 64 149.987.230 100,00% 97,64% DISKOP Jumlah koperasi tenun yang aktif 1 1 Koperasi - 0,00% DISKOP Jumlah subak sebagai koperasi tani 1 1 Koperasi - 0,00% DISKOP 2.17.7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM yang bankable 0,04 446.845.380 0,12 Persen 1.137.543.380 0,04 1.113.338.958 35,94% 97,87% DISKOP 2.17.7.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid 185 446.845.380 190 UMKM 1.137.543.380 190 1.113.338.958 100,00% 97,87% DISKOP 2.17.7.1.01.1 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah peningkatan kelas UMKM 185 446.845.380 190 UMKM 1.137.543.380 190 1.113.338.958 100,00% 97,87% DISKOP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR UPTD 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6.305.525.172 5.944.578.640 94,28% UPTD 2.17.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83 1.715.656.597 83,5 Persen 482.271.956 12 444.122.270 14,37% 92,09% UPTD 2.17.1.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 14 1.274.327.845 1 Layanan 64.396.000 - 62.543.376 0,00% 97,12% UPTD 2.17.1.1.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN 14 1.274.327.845 14 Dokumen 64.396.000 62.543.376 0,00% 97,12% UPTD 2.17.1.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah umlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 5 20.821.081 5 Layanan 4.416.220 3 3.609.815 60,00% 81,74% UPTD 2.17.1.1.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 1.988.866 1 Layanan 689.500 1 376.500 100,00% 54,60% UPTD 2.17.1.1.06.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 6.817.765 1 Layanan 2.726.720 1 2.521.965 100,00% 92,49% UPTD 2.17.1.1.06.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 1.884.250 1 Layanan 1.000.000 1 711.350 100,00% 71,14% UPTD 2.17.1.1.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 648.000 1 Layanan - - 0,00% UPTD 2.17.1.1.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 9.482.200 1 Layanan - - 0,00% UPTD 2.17.1.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 3 243.135.827 3 Layanan 239.452.392 3 209.168.740 100,00% 87,35% UPTD 2.17.1.1.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 1.000.000 1 Layanan 1.000.000 1 1.000.000 100,00% 100,00% UPTD 2.17.1.1.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 16.354.391 1 Layanan 48.500.000 1 18.665.823 100,00% 38,49% UPTD 2.17.1.1.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 225.781.436 1 Layanan 189.952.392 1 189.502.917 100,00% 99,76% UPTD 2.17.6.1.01.2 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.17.1.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara 3 177.371.844 3 Jenis 174.007.344 6 168.800.339 200,00% 97,01% UPTD 2.17.1.1.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara 2 75.940.448 2 Jenis 95.784.448 2 90.723.443 100,00% 94,72% UPTD 2.17.1.1.09.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara 3 11.478.500 2 Jenis 3.270.000 3 3.124.000 150,00% 95,54% UPTD 2.17.1.1.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 89.952.896 1 Unit 74.952.896 1 74.952.896 100,00% 100,00% UPTD 2.17.5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat 990 3.036.733.273 0,25 Persen 5.823.253.216 7,56 5.500.456.370 3025,44% 94,46% UPTD 2.17.5.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan 990 3.036.733.273 50 Orang 5.823.253.216 1.519 5.500.456.370 3038,00% 94,46% UPTD 2.17.5.1.01.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten 990 3.036.733.273 50 Orang 5.823.253.216 1.519 5.500.456.370 3038,00% 94,46% UPTD 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 100 15.958.106.344,00 100 19.407.681.922 18.036.579.074 87,56% 92,94% 100 33.994.685.418,00 DPMPTSP 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BALI 77 19.830.824.907 86,3 14.321.657.462,28 77 nilai 16.601.080.594 77 15.377.546.540 100,00% 92,63% 163,3 29.699.204.002,28 DPMPTSP 2.18.01.1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 11 33.897.945,00 2.18.01.1.01 Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah 9 26.691.335,00 2.18.01.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 7.206.610,00 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 36 11.619.466.930 44 dokumen 13.475.311.409 44 12.391.435.310 100,00% 91,96% 80 24.010.902.240,00 DPMPTSP 2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jenis dokumen administrasi keuangan 14 11.613.331.680 44 dokumen 13.475.311.409 44 12.391.435.310 100,00% 91,96% 58 24.004.766.990,00 DPMPTSP 2.18.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD Jumlah dokumen data pengeluaran kinerja 22 6.135.250,00 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Peserta Diklat 1 dokumen 85.200.200 1 83.164.000 100,00% 97,61% 1 83.164.000,00 DPMPTSP 2.18.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Peserta Diklat 1 dokumen 85.200.200 1 83.164.000 100,00% 97,61% 1 83.164.000,00 DPMPTSP 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah 476.196.916 100 persen 191.395.285 100 172.745.824 100,00% 90,26% 100 648.942.740,00 DPMPTSP 2.18.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10 22.239.650,00 4 jenis 18.638.850 4 18.519.666 100% 99,36% 14 40.759.316,00 DPMPTSP 2.18.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor Jumlah ATK dan Peralatan Komputer, Laptop, Printer sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu 2 318.819.566,00 2 jenis 41.177.845 2 38.078.808 100% 92,47% 4 356.898.374,00 DPMPTSP 2.18.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan logistik kantor 3 50.609.000,00 4 jenis 61.466.990 4 61.313.000 100% 99,75% 7 111.922.000,00 DPMPTSP 2.18.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan foto copy sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu 2 19.463.500,00 2 jenis 16.231.600 2 13.616.731 100% 83,89% 4 33.080.231,00 DPMPTSP 2.18.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu 0 20.146.500,00 2.18.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu 2.18.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu 1015 44.918.700,00 1 Tahun 53.880.000 1 41.217.619 100% 76,50% 1016 86.136.319,00 DPMPTSP Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah yang diadakan 8 50.144.000,00 1 dokumen 599.187.500 1 581.755.990 100% 97,09% 9 631.899.990,00 DPMPTSP 2.18.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung 8 50.144.000,00 1 jenis 599.187.500 1 581.755.990 100% 97,09% 9 631.899.990,00 DPMPTSP 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah 86,3 1.477.537.398 1 dokumen 1.333.728.960 1 1.256.607.619 100% 94,22% 87,3 2.734.145.017,12 DPMPTSP 2.18.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.700.000,00 2.18.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 115.213.289,00 2 jenis 178.000.000 2 118.780.267 100% 66,73% 4 233.993.556,00 DPMPTSP 2.18.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Umum Kantor Jumlah Jenis Pengadaan perlengkapan gedung 1 1.359.624.109,12 1 unit 1.155.728.960 1 1.137.827.352 100% 98,45% 2 2.497.451.461,12 DPMPTSP 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah barang milik daerang yang dipelihara 664.414.273 1 dokumen 916.257.240 1 891.837.797 100% 97,33% 1 1.556.252.070,16 DPMPTSP 2.18.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan yang dipelihara Roda 4 da roda 2 20 619.934.273,16 20 unit 784.372.240 20 763.692.813 100% 97,36% 40 1.383.627.086,16 DPMPTSP 2.18.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan mesin yang dipelihara 8 44.480.000,00 7 jenis 131.885.000 7 128.144.984 100% 97,16% 15 172.624.984,00 DPMPTSP 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan nilai investasi /penanaman modal di luar Sarbagita 14 450.080.316 15,56 117.139.022 15 persen 450.080.316 15 82.879.636 100% 18,41% 30,56 200.018.658,00 DPMPTSP 2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi Jumlah Peta Potensi dan MOU antar Perusahaan 4 117.139.022,08 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi bali tersedianya produk hukum daerah 2 dokumen 84.523.746 2 82.879.636 100% 98,05% 2 82.879.636,00 DPMPTSP 2.18.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan daerah dam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal Jumlah produk hukum daerah yang disusun 2 dokumen 84.523.746 2 82.879.636 100% 98,05% 2 82.879.636,00 DPMPTSP 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha 100 117.139.022 2 dokumen 365.556.570 2 349.246.027 100% 95,54% 102 466.385.049,00 DPMPTSP 2.18.02.1.02.02 penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi Jumlah peta potensi dan MOU antar perusahaan 2 dokumen 365.556.570 2 349.246.027 100% 95,54% 2 349.246.027,00 DPMPTSP 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Presentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di provinsi bali 22,66 458.026.986 18,3 182.429.744 22,66 persen 458.026.986 24,92 427.125.693 0,02% 93,25% 43,22 609.555.437,00 DPMPTSP 2.18.03.1.01 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Informasi Peluang Penanaman Modal 6 18.238.224,00 2.18.03.1.01.02 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Provinsi Bali 1 172.898.808,12 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi jumlah dokumentasi publik promosi penanaman modal 5 dokumen 458.026.986 6 427.125.693 120% 93,25% 600% 427.125.693,00 DPMPTSP 2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi jumlah dokumen kebijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan promosi penanaman modal 2 dokumen 168.678.196 2 157.610.208 100% 93,44% 2 157.610.208,00 DPMPTSP 2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal 1 kali 289.348.790 4 269.515.485 400% 93,15% 4 269.515.485,00 DPMPTSP 2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal Indeks kepuasan masyarakat 87,5 1.047.798.138 87,5 persen 927.272.138 93,68 908.212.765 107% 97,94% 93,68 2.18.04.1.02 Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Prosentase Jenis Izin dan nonizin yang dilayani sesuai kewenangan Provinsi 87 915.734.519 100 persen 927.272.138 100 908.212.765 100% 97,94% 187 1.823.947.283,52 DPMPTSP 2.18.04.1.02.01 1. Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah jenis izin dan non izin yang dilayani secara elektronik 92 417.886.350,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.18.04.1.02.02 2. Sub. Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen Perizinan dan nonperizinan penanaman modal 17 497.848.168,52 2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal jumlah pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal 400 pemantauan 820.783.972 284 804.592.738 71,0% 98,03% 284 804.592.738,00 DPMPTSP 2.18.04.1.02.03 Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan Persentase pengaduan, penyuluhan dan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditangani 100 persen 106.488.166 100 103.620.027 100% 97,31% 100 103.620.027,00 DPMPTSP 2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal 91 792.840.792 107,5 430.676.533 91 persen 792.840.792 91 741.402.792 100,0% 93,51% 198,5 1.172.079.325,00 DPMPTSP 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal 430.676.533 91 persen 792.840.792 91 741.402.792 100,0% 93,51% 91 1.172.079.325,00 DPMPTSP 2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Penanam Modal yang memahami peraturan perundang undangan 321 56.998.812,00 329 perusahaan 655.191.792 774 627.386.792 235,26% 95,76% 1095 684.385.604,00 DPMPTSP 2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Penanam Modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal 340 256.088.271,00 100 perusahaan 137.649.000 109 114.016.000 109,00% 82,83% 0 370.104.271,00 DPMPTSP 2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Penanam Modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal 157 117.589.450,00 2.18.06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Presentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan 100 178.381.096 100 persen 178.381.096 100 150.165.621 100,00% 84,18% 100 150.165.621,00 DPMPTSP 2.18.06.01.01 Urusan PengeloalaData dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintergarasi pada tingkat daerah provinsi bali Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi 3 dokumen 178.381.096 3 150.165.621 100,00% 84,18% 3 150.165.621,00 DPMPTSP 2.18.06.01.01 Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha teritegrasi secara elektronik Jumlah dokumen realisasi penanaman modal di provinsi 3 dokumen 178.381.096 3 150.165.621 100,00% 84,18% 3 150.165.621,00 DPMPTSP 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 55.839.494.797,00 115.618.540.953 108.314.957.630 93,68% - 108.314.957.630 2.22 Dinas Kebudayaan 42.462.896.800,00 97.445.821.229 91.761.243.314 94,17% - 91.761.243.314 Dinas Kebudayaan 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 72,728571 21.506.048.498,00 81 Poin 27.992.541.605 #REF! 25.332.688.264 #REF! 90,50% 73 25.332.688.264 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 10 110.819.709,00 10 Dokumen 118.609.696 - 90.382.996 0,00% 76,20% 10 90.382.996 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun 2 104.303.209,00 6 Dokumen 110.637.696 87.655.996 0,00% 79,23% 2 87.655.996 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 1 2.465.450,00 4 Dokumen 7.972.000 - 2.727.000 0,00% 34,21% 1 2.727.000 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi Keuangan 100 18.394.738.810,00 100 Persen 22.064.265.145 #REF! 21.345.828.455 #REF! 96,74% 100 21.345.828.455 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan 125 17.684.106.749,00 138 ASN 21.709.685.413 - 20.993.330.823 0,00% 96,70% 125 20.993.330.823 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai dengan regulasi 1000 382.814.725,00 1000 Dokumen 349.539.732 348.448.532 0,00% 99,69% 1.000 348.448.532 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Meningkatnya koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD 100 Persen 5.040.000 4.049.100 - 4.049.100 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana 78,571429 276.984.942,00 100 Persen 1.764.832.000 7,14 464.409.700 7,14% 26,31% 79 464.409.700 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 20 42.449.300,00 31 Jenis 49.625.000 44.669.700 0,00% 90,01% 20 44.669.700 Dinas Kebudayaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.22.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam Kondisi Baik 3 98.818.000,00 5 Jenis 1.516.197.000 245.810.000 0,00% 16,21% 3 245.810.000 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Meningkatnya Penyediaan bahan logistik kantor dalam kondisi baik 3 85.000.000,00 12 Bulan 95.000.000 3 94.920.000 25,00% 99,92% 3 94.920.000 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan 2 24.932.680,00 6 Jenis 18.850.000 18.850.000 0,00% 100,00% 2 18.850.000 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia 4 22.320.000,00 3 Jenis 25.000.000 22.320.000 0,00% 89,28% 4 22.320.000 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah waktu layanan fasilitasi kunjungan tamu (makanan dan minuman) yang tersedia 9 663.750,00 12 Bulan 18.000.000 14.903.000 0,00% 82,79% 9 14.903.000 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana 9 2.801.212,00 12 Bulan 42.160.000 3 22.937.000 25,00% 54,40% 9 22.937.000 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 961.747.115,00 100 Persen 1.558.898.980 31,25 1.159.424.212 31,25% 74,37% 100 1.159.424.212 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia 2 5.000.000,00 2 Jenis 5.000.000 2 5.000.000 100,00% 100,00% 2 5.000.000 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia 3 211.877.286,00 3 Jenis 500.000.000 269.788.942 0,00% 53,96% 3 269.788.942 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik 4 26.657.575,00 4 Jenis 299.930.000 194.763.800 0,00% 64,94% 4 194.763.800 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia 12 718.212.254,00 12 Bulan 753.968.980 3 689.871.470 25,00% 91,50% 12 689.871.470 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70,37037 1.761.757.922,00 100 Persen 2.485.935.784 - 2.272.642.901 0,00% 91,42% 70 2.272.642.901 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik 14 627.162.852,00 14 Kendaraan 828.136.688 - 665.131.188 0,00% 80,32% 14 665.131.188 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik 5 9.305.000,00 5 Jenis 46.175.000 - 22.675.000 0,00% 49,11% 5 22.675.000 Dinas Kebudayaan 2.22.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik 1 1.125.290.070,00 3 Gedung 1.611.624.096 - 1.584.836.713 0,00% 98,34% 1 1.584.836.713 Dinas Kebudayaan 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra 2,851153 10.471.768.006,00 5 Persen 67.074.787.802 - 64.308.771.522 0,00% 95,88% 3 64.308.771.522 Dinas Kebudayaan 2.22.02.1.01 Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali 2500 4.316.490.094,00 2500 Orang 28.898.824.802 - 27.883.860.608 0,00% 96,49% 2.500 27.883.860.608 Dinas Kebudayaan 2.22.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan termanfaatkan 2500 2.546.382.750,00 40 Jenis 1.705.149.208 1.320.785.210 0,00% 77,46% 2.500 1.320.785.210 Dinas Kebudayaan 2.22.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pemanfaatan bahasa aksara dan sastra Bali dan Dokumen yang dihasilkan 15 1.770.107.344,00 2000 Orang 27.193.675.594 26.563.075.398 0,00% 97,68% 15 26.563.075.398 Dinas Kebudayaan 115 Dokumen 0,00% - - 2.22.02.1.02 Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Jumlah Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni yang berpartisipasi 67 6.155.277.912,00 365 Komunitas Seni 21.628.007.190 - 20.047.886.534 0,00% 92,69% 67 20.047.886.534 Dinas Kebudayaan 2.22.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni yang berpartisipasi 40 1.687.091.957,00 365 Komunitas Seni 20.134.095.435 18.611.639.684 0,00% 92,44% 40 18.611.639.684 Dinas Kebudayaan 2.22.02.1.02.03 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Pelaku Seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian 27 4.468.185.955,00 477 Orang/ Lembaga 1.493.911.755 1.436.246.850 0,00% 96,14% 27 1.436.246.850 Dinas Kebudayaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana lembaga adat 110 Organisasi 16.547.955.810 - 16.377.024.380 0,00% 98,97% - 16.377.024.380 Dinas Kebudayaan 2.22.02.1.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat 110 Organisasi 16.547.955.810 - 16.377.024.380 0,00% 98,97% - 16.377.024.380 Dinas Kebudayaan 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan 5,0965251 8.894.865.086,00 5 Persen 1.380.477.902 #REF! 1.267.722.132 #REF! 91,83% 5 1.267.722.132 Dinas Kebudayaan 2.22.03.1.01 Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM/Lembaga Seni Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terbina 528 8.894.865.086,00 518 Lembaga 1.380.477.902 #REF! 1.267.722.132 #REF! 91,83% 528 1.267.722.132 Dinas Kebudayaan 2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah masyarakat/komunitas seni yang mengikuti Utsawa Dharmagita 50 123.722.300,00 135 Orang 648.430.100 - 608.592.075 0,00% 93,86% 50 608.592.075 Dinas Kebudayaan 2.22.03.1.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Lembaga/SDM kesenian tradisional yang terstandarisasi dan tersertifikasi 168 5.607.783.936,00 200 Lembaga 732.047.802 - 659.130.057 0,00% 90,04% 168 659.130.057 Dinas Kebudayaan 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi 0 663.750,00 5 Persen 336.500.000 #REF! 320.656.400 #REF! 95,29% - 320.656.400 Dinas Kebudayaan 2.22.04.1.01 Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Jumlah SDM Tenaga Kesejarahan/Lembaga yang Terbina 0 663.750,00 119 Lembaga 336.500.000 #REF! 320.656.400 #REF! 95,29% - 320.656.400 Dinas Kebudayaan 2.22.04.1.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah data dan informasi sejarah yang tersusun 0 663.750,00 2 Purana dan Video 336.500.000 - 320.656.400 0,00% 95,29% - 320.656.400 Dinas Kebudayaan 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju 0 1.589.551.460,00 520 Cagar Budaya 661.513.920 - 531.404.996 0,00% 80,33% - 531.404.996 Dinas Kebudayaan 2.22.05.1.01 Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan 0 68.889.300,00 5 Cagar Budaya 124.999.900 - 106.460.035 0,00% 85,17% - 106.460.035 Dinas Kebudayaan 2.22.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan 0 68.889.300,00 5 Cagar Budaya 124.999.900 106.460.035 0,00% 85,17% - 106.460.035 Dinas Kebudayaan 2.22.05.1.02 Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Terkelola 0 1.520.662.160,00 80 Objek 536.514.020 - 424.944.961 0,00% 79,20% - 424.944.961 Dinas Kebudayaan 2.22.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Berkembang 0 188.917.210,00 35 Objek 405.623.020 349.463.260 0,00% 86,15% - 349.463.260 Dinas Kebudayaan 2.22.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya yang Termanfaatkan 0 - 5 Cagar Budaya 130.891.000 75.481.701 0,00% 57,67% - 75.481.701 Dinas Kebudayaan 2.22 UPTD Taman Budaya 0 5.718.526.247,00 8.402.662.736 7.672.848.244 91,31% - 7.672.848.244 UPTD Taman Budaya 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80,15625 4.158.399.797,00 81 Poin 6.972.662.736 1,01 6.375.898.244 1,25% 91,44% 80 6.375.898.244 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana 95,833333 325.299.588,00 100 Persen 347.742.600 - 255.514.940 0,00% 73,48% 96 255.514.940 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 35 179.545.000,00 42 Jenis 199.995.500 185.347.000 0,00% 92,68% 35 185.347.000 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan 6 87.346.600,00 15 Jenis 7.545.700 6.249.000 0,00% 82,82% 6 6.249.000 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan yang tersedia) 3 44.941.000,00 5 Jenis 45.000.000 42.484.000 0,00% 94,41% 3 42.484.000 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan 4 3.186.200,00 2 Jenis 8.496.400 4.050.500 0,00% 47,67% 4 4.050.500 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia 6 7.060.000,00 5 Jenis 8.000.000 5.160.000 0,00% 64,50% 6 5.160.000 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana 9 3.220.788,00 12 Bulan 78.705.000 12.224.440 0,00% 15,53% 9 12.224.440 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 261.842.192,00 100 Persen 756.678.200 - 652.103.600 0,00% 86,18% 100 652.103.600 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan 4 261.842.192,00 14 Jenis 756.678.200 652.103.600 0,00% 86,18% 4 652.103.600 UPTD Taman Budaya Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.22.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 2.276.457.727,00 100 Persen 2.840.681.392 5,00 2.519.291.243 5,00% 88,69% 100 2.519.291.243 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia 1 1.270.000,00 1 Jenis 1.270.000 1.270.000 0,00% 100,00% 1 1.270.000 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia 3 636.169.485,00 2 Jenis 1.204.000.000 968.591.259 0,00% 80,45% 3 968.591.259 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik 8 109.608.500,00 9 Jenis 313.880.000 258.330.000 0,00% 82,30% 8 258.330.000 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia 12 1.529.409.742,00 12 Bulan 1.321.531.392 3 1.291.099.984 25,00% 97,70% 12 1.291.099.984 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 1.294.800.290,00 100 Persen 3.027.560.544 - 2.948.988.461 0,00% 97,40% 100 2.948.988.461 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik 6 95.944.234,00 6 Kendaraan Dinas 163.770.000 110.439.300 0,00% 67,44% 6 110.439.300 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik 8 125.244.200,00 7 Jenis 199.450.000 180.177.692 0,00% 90,34% 8 180.177.692 UPTD Taman Budaya 2.22.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik 23 1.073.611.856,00 23 Gedung 2.664.340.544 2.658.371.469 0,00% 99,78% 23 2.658.371.469 UPTD Taman Budaya 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra 0 1.560.126.450,00 5 Persen 1.430.000.000 #REF! 1.296.950.000 #REF! 90,70% - 1.296.950.000 UPTD Taman Budaya 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali 2500 1.560.126.450,00 75 Persen 1.430.000.000 1.296.950.000 0,00% 90,70% 2.500 1.296.950.000 UPTD Taman Budaya 2.22.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Kelompok Seni yang Berpartisipasi 450 1.062.250.450,00 24 Kelompok Seni 1.430.000.000 1.296.950.000 0,00% 90,70% 450 1.296.950.000 UPTD Taman Budaya 2.22 UPTD Museum Bali 0 3.478.020.925,00 4.586.447.856 4.126.781.720 89,98% - 4.126.781.720 UPTD Museum Bali 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 27,083333 2.034.989.650,00 81 Poin 2.786.447.856 #REF! 2.467.217.813 #REF! 88,54% 27 2.467.217.813 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana 41,666667 141.386.090,00 100 Persen 180.851.720 #REF! 156.772.612 #REF! 86,69% 42 156.772.612 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia 8 26.413.900,00 16 Jenis 35.976.720 30.374.800 0,00% 84,43% 8 30.374.800 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia 0 75.790.000,00 3 Jenis 101.000.000 100.555.000 0,00% 99,56% - 100.555.000 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan 0 9.940.940,00 6 Jenis 19.199.000 13.513.372 0,00% 70,39% - 13.513.372 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia 0 3.285.000,00 1 Jenis 5.500.000 3.312.000 0,00% 60,22% - 3.312.000 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana 6 1.106.250,00 12 Bulan 19.176.000 9.017.440 0,00% 47,02% 6 9.017.440 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 240.120.084,00 100 Persen 251.865.000 - 216.040.000 0,00% 85,78% - 216.040.000 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan 0 240.120.084,00 12 Jenis 251.865.000 216.040.000 0,00% 85,78% - 216.040.000 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 66,666667 822.144.402,00 100 Persen 1.000.268.528 - 844.851.982 0,00% 84,46% 67 844.851.982 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia 2 5.500.000,00 2 Jenis 6.250.000 4.500.000 0,00% 72,00% 2 4.500.000 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia 0 101.375.131,00 3 Jenis 197.000.000 120.085.314 0,00% 60,96% - 120.085.314 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik 6 42.515.503,00 6 Jenis 98.778.360 44.823.500 0,00% 45,38% 6 44.823.500 UPTD Museum Bali Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.22.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia 9 672.753.768,00 12 Bulan 698.240.168 675.443.168 0,00% 96,74% 9 675.443.168 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 831.339.074,00 100 Persen 1.353.462.608 - 1.249.553.219 0,00% 92,32% - 1.249.553.219 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik 0 54.480.500,00 4 Kendaraan 121.297.200 91.538.250 0,00% 75,47% - 91.538.250 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik 0 25.073.000,00 5 Jenis 67.270.000 14.436.500 0,00% 21,46% - 14.436.500 UPTD Museum Bali 2.22.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor maupun bangunan lainnya yang terawat dengan baik 0 751.785.574,00 2 Gedung 1.164.895.408 1.143.578.469 0,00% 98,17% - 1.143.578.469 UPTD Museum Bali 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali 81,25 1.443.031.275,00 75 Persen 1.800.000.000 - 1.659.563.907 0,00% 92,20% 81 1.659.563.907 UPTD Museum Bali 2.22.06.1.01 Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi Jumlah koleksi museum pada UPTD Museum Bali yang terkelola 650 1.443.031.275,00 600 Koleksi 1.800.000.000 - 1.659.563.907 0,00% 92,20% 650 1.659.563.907 UPTD Museum Bali 2.22.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi UPTD. Museum Bali yang dikelola secara Terpadu 650 464.430.125,00 650 Koleksi 540.000.000 530.842.510 0,00% 98,30% 650 530.842.510 UPTD Museum Bali 2.22.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum 5059 714.124.950,00 6000 Orang 900.000.000 830.630.076 0,00% 92,29% 5.059 830.630.076 UPTD Museum Bali 2.22.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah jenis sarana dan prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara 5 264.476.200,00 4 Jenis 360.000.000 298.091.321 0,00% 82,80% 5 298.091.321 UPTD Museum Bali 2.22 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 0 4.180.050.825,00 5.183.609.132 4.754.084.352 91,71% - 4.754.084.352 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 71,15625 2.805.446.775,00 81 Poin 3.383.609.132 #REF! 3.108.340.560 #REF! 91,86% 71 3.108.340.560 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana 62,5 148.191.570,00 100 Persen 274.704.200 #REF! 251.458.855 #REF! 91,54% 63 251.458.855 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 31 99.861.740,00 31 Jenis 77.985.100 77.822.655 0,00% 99,79% 31 77.822.655 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia 3 7.843.580,00 48 Jenis 127.528.100 114.692.700 0,00% 89,94% 3 114.692.700 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Tersedia 1 34.366.000,00 6 Jenis 49.025.000 43.920.000 0,00% 89,59% 1 43.920.000 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia 4 2.075.250,00 6 Jenis 15.066.000 11.003.500 0,00% 73,04% 4 11.003.500 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia 3 4.045.000,00 3 Jenis 5.100.000 4.020.000 0,00% 78,82% 3 4.020.000 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai 100 - 100 Persen 18.000.000 - 17.697.000 0,00% 98,32% 100 17.697.000 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 - 1 Jenis 18.000.000 17.697.000 0,00% 98,32% 4 17.697.000 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 1.508.430.413,00 100 Persen 1.601.163.344 31,25 1.454.598.467 31,25% 90,85% 100 1.454.598.467 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia 1 1.980.000,00 1 Jenis 2.500.000 1 2.500.000 100,00% 100,00% 1 2.500.000 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia 3 153.671.655,00 3 Jenis 350.000.000 209.466.080 0,00% 59,85% 3 209.466.080 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang Terpelihara dengan baik 5 20.559.124,00 6 Jenis 87.000.000 86.976.500 0,00% 99,97% 5 86.976.500 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia 12 1.332.219.634,00 12 Bulan 1.161.663.344 3 1.155.655.887 25,00% 99,48% 12 1.155.655.887 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.22.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88,888889 1.148.824.792,00 100 Persen 1.489.741.588 - 1.384.586.238 0,00% 92,94% 89 1.384.586.238 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara 4 63.030.800,00 4 Kendaraan 150.050.000 82.179.450 0,00% 54,77% 4 82.179.450 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara dengan baik 4 6.860.000,00 6 Jenis 72.921.700 36.000.000 0,00% 49,37% 4 36.000.000 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara 1 1.078.933.992,00 1 Gedung 1.266.769.888 1.266.406.788 0,00% 99,97% 1 1.266.406.788 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 75 1.374.604.050,00 75 Persen 1.800.000.000 - 1.645.743.792 0,00% 91,43% 75 1.645.743.792 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.06.1.01 Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi Terpenuhinya kepuasan masyarakat 5000 1.374.604.050,00 75 Persen 1.800.000.000 - 1.645.743.792 0,00% 91,43% 5.000 1.645.743.792 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Terpenuhinya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu 75 Persen 540.000.280 457.309.300 - 457.309.300 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Terpenuhinya pelayanan dan akses masyarakat 5000 1.374.604.050,00 75 Persen 900.000.370 850.415.700 0,00% 94,49% 5.000 850.415.700 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 2.22.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana museum 75 Persen 359.999.350 338.018.792 - 338.018.792 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 3.30.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82,2 15.300.064.479 83,08 13.834.855.684,00 82,2 18.402.890.294,00 82,2 17.466.413.602,00 100 94,91 DISPERINDAG 3.30.01.1.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan 100 9.863.164.638,00 100 % 14.886.890.178,00 100 14.577.491.494,00 100 97,92 DISPERINDAG 3.30.01.1.01.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN 43 9.863.164.638,00 26 Dokumen 16.122.734.404 97 14.577.491.494 373,08 90,42 DISPERINDAG 3.30.01.1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum 100 475.788.690,00 100 % 1.237.551.280,00 100 1.282.974.939,00 100 103,67 DISPERINDAG 3.30.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan lampu penerangan 9 9.524.812,00 9 Jenis 11.955.100 9 11.050.490 100 92,43 DISPERINDAG 3.30.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan 103 Buah 83 80,58 DISPERINDAG Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan 210 m2 210 100 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan 24 Unit 34 100,00 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan 8 Tabung 8 100 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan 3 Paket 3 100 Jumlah Jenis alat tulis kantor,Kertas dan Cover,Bahan Komputer, Alat Listrik dan Bahan Kegiatan Kantor yang disediakan yang disediakan 48 Jernis 48 Jenis 49 100 3.30.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jenis Upacara Keagamaan 2 64.868.600,00 2 Jenis 75.000.000 2 63.113.000 100 84,15 DISPERINDAG 3.30.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis barang cetakan dan penggandaan 7 7.737.680,00 8 Jenis 14.217.200 8 6.896.226 100 48,51 DISPERINDAG 3.30.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah bahan bacaan yang disediakan 1 8.976.200,00 1 Jenis 5.840.000 1 5.046.800 100 86,42 DISPERINDAG 3.30.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Jenis Perjalanan Dinas 1 16.346.296,00 2 Jenis 2 100 DISPERINDAG Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan 460 2022 Kotak 775 38,33 DISPERINDAG 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 735.577.662,00 100 % 901.673.700,00 100 768.278.770,00 100 85,21 DISPERINDAG 3.30.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik 3 120.991.424,00 3 Jenis 210.000.000 3 167.718.467 100 79,87 DISPERINDAG 3.30.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 61 415.344.338,00 113 Unit 491.673.700 23 407.085.958 20,35 82,80 DISPERINDAG 3.30.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan 1 199.241.900,00 1 Tahun 200.000.000 1 193.474.345 100 96,74 DISPERINDAG 1.081.379.526,00 91,41 202.894.000,00 115.488.897,00 5,59 1.182.975.980,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 2.742.012.038,00 100 % 1.376.775.136,00 100 837.668.399,00 100 60,84 DISPERINDAG 3.30.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara 11 421.995.696,00 17 Unit 959.822.240 17 714.773.996 100 74,47 DISPERINDAG 3.30.01.1.09.09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 1 2.320.016.342,00 1 Tahun 1 122.894.403 100 DISPERINDAG Jumlah Taman yang dipelihara 1 1 Tahun 1 100 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84% 334.463.198 (22.90) 286.848.234,00 84 % 334.463.198,00 84 252.028.155,00 100 75,35 DISPERINDAG 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) Persentase Peningkatan Nilai Ekspor (22.90) 286.848.234,00 3 % 334.463.198,00 3 252.028.155,00 100 75,35 DISPERINDAG 3.30.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah Dokumen SKA yang diajukan oleh eksportir 18127 256.321.354,00 14000 Dokumen 334.463.198,00 17640 252.028.155,00 126 75,35 DISPERINDAG 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Jumlah Pasar ber SNI 4 95.778.800 0 6.711.795,00 4 Pasar 95.778.800,00 4 81.663.505,00 100 85,26 DISPERINDAG 3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas Jumlah Pasar yang dikembangkan 8 6.711.795,00 8 Pasar 95.778.800,00 8 81.663.505,00 100 85,26 DISPERINDAG 3.30.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Jumlah Pasar yang dibina 8 6.711.795,00 8 Pasar 95.778.800,00 8 81.663.505,00 100 85,26 DISPERINDAG 3.30.05 Program Pengembangan Ekspor Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif 64,95% 8.483.820 (22.90) 31.372.806,00 64,95 % 8.483.820,00 64,95 8.370.700,00 100 98,67 DISPERINDAG 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya 0 5.384.785,00 2 Pelaku Usaha 8.483.820,00 2 8.370.700,00 100 98,67 DISPERINDAG 3.30.05.1.01.05 Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promos Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi 27 25.988.021,00 15 Pelaku Usaha 8.483.820,00 15 8.370.700,00 100,00 98,67 DISPERINDAG 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indeks Keberdayaan Konsumen 38,8 557.962.876 2 195.648.155,00 38,8 557.962.876,00 38,8 548.417.016,00 100 98,29 DISPERINDAG 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Konsumen Cerdas 100 164.259.205,00 100 % 494.826.448,00 100 485.646.448,00 100 98,14 DISPERINDAG 3.30.06.1.01.01 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Jumlah Konsumen yang diedukasi 70 164.259.205,00 100 Orang 100 485.646.448,00 100 DISPERINDAG Operasional BPSK Kota Denpasar 1 1 Tahun 1 100 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Persentase Produk yang diawasi sesuai ketentuan 100 31.388.950,00 100 % 63.136.428,00 100 62.770.568,00 100 99,42 DISPERINDAG 3.30.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen Jumlah Produk yang diawasi 10 31.388.950,00 10 Produk 63.136.428,00 10 62.770.568,00 100 99,42 DISPERINDAG 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali 30% 48.516.758 30 48.806.958,00 30 % 206.056.068,00 30 193.462.608,00 100 93,89 DISPERINDAG 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Produk Lokal Terhadap Total Produk yang Terjual di Pasar 30 48.806.958,00 30 % 206.056.068,00 30 193.462.608,00 100 93,89 DISPERINDAG 3.30.07.1.03.01 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar 126 48.806.958,00 141 Produk 141 193.462.608,00 100 DISPERINDAG Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali 60 80 Toko 80 100 DISPERINDAG 324.502.896,00 5,59 494.826.448,00 5,59 206.056.068,00 93,89 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang 1,50% 4.087.383.454 1,5 2.290.270.603,00 1,5 % 6.957.112.254,00 1,5 6.261.120.552,00 100 90,00 DISPERINDAG 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang 1,5 2.290.270.603,00 1,5 % 6.957.112.254,00 1,5 6.261.120.552,00 100 90,00 DISPERINDAG 3.31.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jumlah RPIK yang di evaluasi - - 7 RPIK 11.222.420,00 7 10.694.800,00 100,00 95,30 DISPERINDAG 3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah sentra yang difasilitasi sarana dan prasarana industri - - 4 Sentra 2.322.169.110,00 4 1.728.551.800,00 100 74,44 DISPERINDAG 3.31.02.1.01.05 Jumlah perajin yang difasilitasi pameran 250 2.290.270.603,00 250 Perajin 4.623.720.724,00 250 4.521.873.952,00 100 97,80 DISPERINDAG Jumlah Produsen Produk Sandang Lokal Bali yang difasilitasi Fashion Show 10 Perajin 10 100 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Ketersediaan Data Industri 100% 135.704.088 0 - 100 % 135.704.088,00 100 133.157.848,00 100 98,12 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Persentase Data Industri yang terkumpul 0 - 100 % 135.704.088,00 100 133.157.848,00 100 98,12 3.31.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Industri yang terdata 0 - 270 Industri 135.704.088,00 270 133.157.848,00 100,00 98,12 3.31.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82,2 2.033.565.404 83,08 1.687.719.221,00 82,2 467.532.276,00 83,08 432.622.653,00 101,07 92,53 UPTD Rumah Kreatif 3.31.01.1.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan 100 1.557.650.004,00 100 % 278.439.000,00 100 266.282.199,00 100 95,63 UPTD Rumah Kreatif 3.31.01.1.01.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN 43 1.178.753.515,00 26 Dokumen 278.439.000 97 266.282.199,00 373,077 95,63 UPTD Rumah Kreatif 3.31.01.1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum 100 25.862.221,00 100 % 24.990.380,00 25 23.665.878,00 25 94,70 UPTD Rumah Kreatif 3.31.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 10 22.749.421,00 12 Jenis 17.710.380,00 12 17.023.053,00 100 96,12 UPTD Rumah Kreatif 3.31.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis barang cetakan dan penggandaan 3 984.000,00 2500 Lembar 1.000.000,00 2500 650.025,00 100 65,00 UPTD Rumah Kreatif 3.31.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah bahan bacaan yang disediakan 2 2.128.800,00 2 Jenis 4.000.000,00 2 3.712.800,00 100 92,82 UPTD Rumah Kreatif 3.31.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Jenis Perjalanan Dinas - - 1 Jenis 2.280.000,00 1 2.280.000,00 100 100,00 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 42.131.435,00 100 % 53.506.448,00 100 48.096.450,00 100 89,89 UPTD Rumah Kreatif 3.31.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Alat Layanan Kemasan yang dipelihara 0 53.775.238,00 5 Unit 5 100 89,89 UPTD Rumah Kreatif Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 9 - 19 Unit 19 100 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 62.075.561,00 100 % 110.596.448,00 100 94.578.126,00 100 85,52 UPTD Rumah Kreatif 3.31.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara 2 62.075.561,00 1 Unit 110.596.448,00 1 94.578.126,00 100 85,52 UPTD Rumah Kreatif 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang 1,50% 83.575.000 1,5 49.745.221,00 1,5 % 209.575.000,00 1,5 121.539.822,00 100 57,99 UPTD Rumah Kreatif 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang 1,5 49.745.221,00 1,5 % 209.575.000,00 1,5 121.539.822,00 100 57,99 UPTD Rumah Kreatif 3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi kemasan 0 49.745.221,00 20 Pelaku Industri 20 121.539.822,00 100 UPTD Rumah Kreatif Jumlah IKM yg mengikuti sosialisasi industri digital 0 - 20 Pelaku Industri 20 100 pelaksanaan Lomba desain kemasa 1 - 2 Kali 2 100 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat UPTD RUMAH KREATIF 53.506.448,00 48.096.450,00 209.575.000,00 0,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 3.30.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83,08 1.586.734.997,00 82,2 419.164.363,00 83,08 396.432.880,00 101,07 94,58 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan 100 1.401.620.715,00 100 % 194.496.997,00 100 194.496.997,00 100 100,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.01.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN 43 1.401.620.715,00 26 Dokumen 194.496.997,00 97 194.496.997,00 373,0769231 100,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum 100 26.218.034,00 100 % 43.476.070,00 100 40.462.209,00 100 93,07 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik dan lampu penerangan 4 944.800,00 4 Jenis 997.000,00 4 835.400,00 100 83,79 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 36 14.022.234,00 25 Jenis/Alat 19.021.270,00 25 18.158.969,00 100 95,47 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jenis Upacara Keagamaan 1 9.996.000,00 1 Jenis 10.000.000,00 1 9.999.500,00 100 100,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis barang cetakan dan penggandaan 1 1.255.000,00 1 Jenis 1 1.675.500,00 100 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Jumlah Fotocopy 1000 - 2082 Lembar 2082 100 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Jenis Perjalanan Dinas 0 - 1 Jenis 11.458.000,00 1 9.792.840,00 100 85,47 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 52.947.209,00 100 % 60.196.448,00 10 54.045.657,00 10 89,78 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik 1 6.580.774,00 1 Jenis 12.000.000,00 1 6.419.209,00 100 53,49 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 14 45.366.435,00 16 Unit 48.196.448,00 16 47.626.448,00 100 98,82 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 105.949.039,00 100 % 120.994.848,00 100 107.428.017,00 100 88,79 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara 3 133.610.446,00 3 Unit 120.994.848,00 3 107.428.017,00 100 88,79 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indeks Keberdayaan Konsumen 38,8 103.869.848 2 104.838.316,00 38,8 103.869.848,00 38,8 106.451.645,00 100 102,49 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan Masyarakat 0 104.838.316,00 82 % 103.869.848,00 87,43 106.451.645,00 106,62 102,49 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Pengembangan Layanan Pengujian Jumlah Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang 93 104.838.316,00 55 Pengujian 116.028.664,00 84 106.451.645,00 152,73 91,75 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 1.999.800,00 0,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80 34.389.553.173 78 1.440.230.194 79 Nilai 20.388.956.132 79 20.079.122.495 100,00% 98,48% 79 21.519.352.688,76 99% 63% DINAS KELAUTAN Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 100% 46.619.470 0 0 0 Persen 0 0 0 0,00% 0,00% 0 - 0% 0% DINAS KELAUTAN Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA -SKPD Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12 4.800.000 0 0 Dokumen 0 0 0 0,00% 0,00% 0 - 0% 0% DINAS KELAUTAN Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 12 4.800.000 0 0 Dokumen 0 0 0 0,00% 0,00% 0 - 0% 0% DINAS KELAUTAN Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 12 4.800.000 0 0 Dokumen 0 0 0 0,00% 0,00% 0 - 0% 0% DINAS KELAUTAN Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 12 4.800.000 0 0 Dokumen 0 0 0 0,00% 0,00% 0 - 0% 0% DINAS KELAUTAN Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 27.419.470 0 0 Laporan 0 0 0 0,00% 0,00% 0 - 0% 0% DINAS KELAUTAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah 260 26.870.106.000 52 52 Dokumen 18.688.578.276 52 18.397.912.225 100,00% 98,44% 104 18.397.912.225,00 40% 68% DINAS KELAUTAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 26.870.106.000 12 9.245.338.075 12 Bulan 18.688.578.276 12 18.397.912.225 100,00% 98,44% 12 27.643.250.300,00 100% 103% DINAS KELAUTAN Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 100% 248.128.224 100% 75.000.000 100% Persen 124.712.380 100% 121.691.768 100,00% 97,58% 100% 196.691.768,00 100% 79% DINAS KELAUTAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 656.500.000 12 23.516.630 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 23.516.630,00 100% 4% DINAS KELAUTAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 248.128.224 12 75.000.000 12 Bulan 124.712.380 12 121.691.768 100,00% 97,58% 12 196.691.768,00 100% 79% DINAS KELAUTAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 84.404.200 12 12.839.325 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 12.839.325,00 100% 15% DINAS KELAUTAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 1.242.044.500 12 33.908.750 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 33.908.750,00 100% 3% DINAS KELAUTAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik 100% 333.500.000 100% 2.440.000 0% Persen 0 0 0 0,00% 0,00% 100% 2.440.000,00 100% 1% DINAS KELAUTAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 333.500.000 12 2.440.000 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 2.440.000,00 100% 1% DINAS KELAUTAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik 100% 426.865.076 100% 110.123.663 0% Persen 0 0 0 0,00% 0,00% 100% 110.123.663,00 100% 26% DINAS KELAUTAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 10.500.000 12 3.000.000 0 BUlan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 3.000.000,00 100% 29% DINAS KELAUTAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 416.365.076 12 107.123.663 0 BUlan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 107.123.663,00 100% 26% DINAS KELAUTAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik 100% 6.464.334.403 100% 1.252.666.531 100% Persen 1.575.665.476 100% 1.559.518.502 100,00% 98,98% 100% 2.812.185.032,76 100% 44% DINAS KELAUTAN Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 12 2.407.468.713 12 523.588.024 12 Bulan 533.237.984 12 531.162.599 100,00% 99,61% 12 1.054.750.623,00 100% 44% DINAS KELAUTAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 3.764.640.640 12 690.942.707 12 Bulan 807.877.492 12 795.453.754 100,00% 98,46% 12 1.486.396.461,12 100% 39% DINAS KELAUTAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 12 292.225.050 12 38.135.800 12 Bulan 234.550.000 12 232.902.148,64 100,00% 99,30% 12 271.037.948,64 100% 93% DINAS KELAUTAN PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya 5 2.060.151.129 5 88.409.946 5 Kawasan 147.182.196 5 146.925.676 100,00% 99,83% 5 235.335.622,00 100% 11% DINAS KELAUTAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi. Jumlah Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 5 1.078.000.000 5 45.728.498 0 Kawasan 0 0 0 0,00% 0,00% 5 45.728.498,00 100% 4% DINAS KELAUTAN Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali 3 750.000.000 1 42.517.448 0 Dokumen 0 0 0 0,00% 0,00% 1 42.517.448,00 33% 6% DINAS KELAUTAN Pengelolalaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat. Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan 5 328.000.000 5 3.211.050 0 Kawasan 0 0 0 0,00% 0,00% 5 3.211.050,00 100% 1% DINAS KELAUTAN Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 1 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Jumlah Pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil 40 300.000.000 40 42.681.448 0 Pelaku Usaha 0 0 0 0,00% 0,00% 40 42.681.448,00 100% 14% DINAS KELAUTAN Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi 5 300.000.000 5 42.681.448 0 Kawasan 0 0 0 0,00% 0,00% 5 42.681.448,00 100% 14% DINAS KELAUTAN Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Meningkatnya kesejahteraan petani garam 12 682.151.129 0 0 4 Kelompok 147.182.196 4 146.925.676 100,00% 99,83% 4 146.925.676,00 33% 22% DINAS KELAUTAN Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah kelompok usaha garam yang difasilitas 12 682.151.129 0 4 Kelompok 147.182.196 4 146.925.676 100,00% 99,83% 4 146.925.676,00 33% 22% DINAS KELAUTAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah produksi perikanan tangkap ######## 525.966.592 100.755,76 145.300.248 105.165,51 Ton 569.284.796 103.173,63 568.703.896 98,11% 99,90% 203.929,39 714.004.144,00 190% 136% DINAS KELAUTAN Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya ikan dan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan Perikanan Tangkap 3 525.966.592 1 145.300.248 1 Dokumen 569.284.796 1 568.703.896 100,00% 99,90% 2 714.004.144,00 67% 136% DINAS KELAUTAN Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan Penyusunan Data dan Informasi Sumber daya Ikan 8 437.966.592 8 41.606.048 0 Kabupaten 0 0 0 0,00% 0,00% 8 41.606.048,00 100% 9% DINAS KELAUTAN Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Nelayan yang Mengikuti Sosialisai Perizinan Perikanan Tangkap 3 88.000.000 1 103.694.200 1 Dokumen 569.284.796 1 568.703.896 100,00% 99,90% 2 672.398.096,00 67% 764% DINAS KELAUTAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah produksi perikanan budidaya 56.951,04 1.698.076.125 33.455,34 38.306.448 19.360,82 Ton 3.099.640.250 24.307,84 2.549.480.000 125,55% 82,25% 57.763 2.587.786.448,00 101% 152% DINAS KELAUTAN Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut Jumlah Monitoring Kesehaatan Ikan dan Lingkungan 40 1.698.076.125 17 38.306.448 32 Kali 3.099.640.250 32 2.549.480.000 100,00% 82,25% 49 2.587.786.448,00 123% 152% DINAS KELAUTAN Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan di Laut Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut 10 1.476.076.125 0 0 10 Unit 3.099.640.250 110 2.549.480.000 1100,00% 82,25% 110 2.549.480.000,00 1100% 173% DINAS KELAUTAN Pengelolaan kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di laut dan lintas darat Jumlah monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan 40 222.000.000 17 38.306.448 0 Kali 0,00% 0,00% 17 38.306.448,00 43% 17% DINAS KELAUTAN PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA LAUT DAN PERIKANAN Jumlah pelaku usaha taat Hukum 59 248.945.100 50 18.240.000 0 Pelaku Usaha 0 0 0 0,00% 0,00% 50 18.240.000,00 85% 7% DINAS KELAUTAN Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MIL Jumlah Pelaku usaha taat hukum 44 165.963.400 23 13.680.000 0 Pelaku Usaha 0 0 0 0,00% 0,00% 23 13.680.000,00 52% 8% DINAS KELAUTAN Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Pelaku Usaha Bidangh Kelautan Yang diawasi 15 82.981.700 13 9.120.000 0 Pelaku Usaha 0 0 0 0,00% 0,00% 13 9.120.000,00 87% 11% DINAS KELAUTAN Pengawasan usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Jumlah Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi 15 49.881.700 8 3.040.000 0 Pelaku Usaha 0 0 0 0,00% 0,00% 8 3.040.000,00 53% 6% DINAS KELAUTAN Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan di laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Pelaku usaha perikanan Budidaya yang diawasi 9 33.100.000 2 1.520.000 0 Pelaku Usaha 0 0 0 0,00% 0,00% 2 1.520.000,00 22% 5% DINAS KELAUTAN Pengawasan Sumber daya perikanan di wilayah sungai,danau,waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/kota dalam 1 [satu} daerah provinsi Jumlah pelaku usaha taat hukum 15 82.981.700 10 4.560.000 0 Pelaku Usaha 0 0 0 0,00% 0,00% 10 4.560.000,00 67% 5% DINAS KELAUTAN Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 [satu] daerah provinsi Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diawasi 15 82.981.700 10 4.560.000 0 Pelaku Usaha 0 0 0 0,00% 0,00% 10 4.560.000,00 67% 5% DINAS KELAUTAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jumlah produk yang bersertifikat 449 1.259.561.984 309 96.744.048 149 SKP 306.356.916 282 287.258.896 189,26% 93,77% 591 384.002.944,00 132% 30% DINAS KELAUTAN Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menangah dan besar Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi standar 25 1.259.561.984 25 96.744.048 25 UPI 306.356.916 25 287.258.896 100,00% 93,77% 50 384.002.944,00 200% 30% DINAS KELAUTAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar Jumlah Penerima Paket Gemarikan 500 1.259.561.984 200 96.744.048 150 Paket 306.356.916 150 287.258.896 100,00% 93,77% 350 384.002.944,00 70% 30% DINAS KELAUTAN Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Jumlah produk yang bersertifikat 449 272.264.800 309 13.053.100 0 SKP 0 0 0 0,00% 0,00% 309 13.053.100,00 69% 5% DINAS KELAUTAN Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Jumlah penerima paket gemarikan ; Pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan 100 272.264.800 100 13.053.100 0 Buku 0 0 0 0,00% 0,00% 100 13.053.100,00 100% 5% DINAS KELAUTAN 2.215.414.365 2.619.866.795 1.742.674.848 548.979.331 31,50% 0 3.168.846.126,46 143% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80 394.914.365 78 1.449.226.078 79 Nilai 596.421.348 79 496.815.831 100,00% 83,30% 79 1.946.041.909,00 99% 493% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah 260 0 52 1.355.773.799 52 Dokumen 65.206.000 52 65.206.000 100,00% 100,00% 104 1.420.979.799,00 40% #DIV/0! UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 0 12 1.355.773.799 12 Bulan 65.206.000 12 65.206.000 100,00% 100,00% 12 1.420.979.799,00 100% #DIV/0! UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Administrasi Umum Perangkap Daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 100% 132.597.855 100% 21.701.130 100% Bulan 25.768.420 100% 16.184.401 100,00% 62,81% 100% 37.885.531,00 100% 29% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 3.646.125 12 921.000 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 921.000,00 100% 25% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 18.751.500 12 9.915.105 12 Bulan 6.682.000 12 5.524.000 100,00% 82,67% 12 15.439.105,00 100% 82% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terselenggaranya upacara keagamaan 12 22.619.865 12 9.782.500 12 Bulan 19.086.420 12 10.660.401 100,00% 55,85% 12 20.442.901,00 100% 90% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 6.125.490 12 722.525 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 722.525,00 100% 12% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang 12 6.250.500 12 360.000 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 360.000,00 100% 6% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Fasilitas Kunjungan tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 3.150.000 0 0 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 0 - 0% 0% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Penyelenggaraan rapat konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 72.054.375 0 0 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 0 - 0% 0% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik 100% 5.400.000 100% 5.291.000 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 100% 5.291.000,00 100% 98% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Pengadaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 5.400.000 12 5.291.000 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 5.291.000,00 100% 98% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik 100% 43.170.000 100% 4.603.550 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 1 4.603.550,00 100% 11% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 1.500.000 12 450.000 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 450.000,00 100% 30% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Penyediaan Jasa Komiunikasi, sumberdaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 41.670.000 12 4.153.550 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 4.153.550,00 100% 10% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik 100% 213.746.510 100% 61.856.599 100% Bulan 505.446.928 100% 415.425.430 100,00% 82,19% 100% 477.282.029,00 100% 223% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 12 153.776.885 12 61.856.599 12 Bulan 73.282.000 12 57.208.482 100,00% 78,07% 12 119.065.081,00 100% 77% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 47.399.625 0 0 12 Bulan 427.294.928 12 357.667.498 100,00% 83,71% 12 357.667.498,00 100% 755% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 12.570.000 0 0 12 Bulan 4.870.000 12 549.450 100,00% 11,28% 12 549.450,00 100% 4% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola 1 1.820.500.000 1 1.170.640.717 1 Kawasan 1.146.253.500 1 52.163.500 100,00% 4,55% 1 1.222.804.217,46 100% 67% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan 1 1.820.500.000 1 1.170.640.717 1 Kawasan 1.146.253.500 1 52.163.500 100,00% 4,55% 1 1.222.804.217,46 100% 67% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI Pengelolaan kawasan Konsevasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola 1 1.820.500.000 1 1.170.640.717 1 Kawasan 1.146.253.500 1 52.163.500 100,00% 4,55% 1 1.222.804.217,46 100% 67% UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI 920.653.083 1.781.931.755 275.398.856 252.288.827 91,61% 0 2.034.220.582,00 221% UPTD PELABUHAN PERIKANAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80 920.653.083 78 1.781.931.755 79 Nilai 275.398.856 79 252.288.827 100,00% 91,61% 79 2.034.220.582,00 99% 221% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah 260 0 52 1.663.435.882 52 Dokumen 74.254.000 52 74.254.000 100,00% 100,00% 104 1.737.689.882,00 40% #DIV/0! UPTD PELABUHAN PERIKANAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 0 12 1.663.435.882 12 Bulan 74.254.000 12 74.254.000 100,00% 100,00% 12 1.737.689.882,00 100% #DIV/0! UPTD PELABUHAN PERIKANAN Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 100% 297.993.300 100% 12.586.950 100% Bulan 45.483.180 100% 41.856.280 100,00% 92,03% 100% 54.443.230,00 100% 18% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 13.650.000 12 1.305.500 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 1.305.500,00 100% 10% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 46.895.940 12 9.316.950 12 Bulan 6.700.380 12 5.894.370 100,00% 87,97% 12 15.211.320,00 100% 32% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 103.782.800 0 0 12 Bulan 38.782.800 12 35.961.910 100,00% 92,73% 12 35.961.910,00 100% 35% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 6.466.560 12 1.334.500 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 1.334.500,00 100% 21% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang 12 1.800.000 12 630.000 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 630.000,00 100% 35% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 125.398.000 0 0 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 0 - 0% 0% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik 100% 60.281.239 100% 7.220.875 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 100% 7.220.875,00 100% 12% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 60.281.239 12 7.220.875 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 7.220.875,00 100% 12% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik 100% 562.378.544 100% 98.688.048 100% Bulan 155.661.676 100% 136.178.547 100,00% 87,48% 100% 234.866.595,00 100% 42% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 278.096.000 12 41.814.600 12 Bulan 64.148.000 12 57.310.200 100,00% 89,34% 12 99.124.800,00 100% 36% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 284.282.544 12 56.873.448 12 Bulan 91.513.676 12 78.868.347 100,00% 86,18% 12 135.741.795,00 100% 48% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan 2 376.154.300 1 37.476.448 0 Pelabuhan 0 0 0 0,00% 0,00% 100% 37.476.448,00 50% 10% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan 116 376.154.300 60 37.476.448 0 Nelayan 0 0 0 0,00% 0,00% 60 37.476.448,00 52% 10% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Terlaksananya Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Terlaksananya Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Nelayan 116 376.154.300 60 37.476.448 0 Nelayan 0 0 0 0,00% 0,00% 60 37.476.448,00 52% 10% UPTD PELABUHAN PERIKANAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.999.496.533 2.385.420.436 848.158.871 784.962.378 92,55% 0 3.170.382.814,00 #DIV/0! 53% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80 2.648.988.740 78 2.079.690.636 79 Nilai 634.162.271 79 577.512.978 100,00% 91,07% 79 2.657.203.614,00 99% 100% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah 260 0 52 1.555.963.276 52 Dokumen 77.064.587 52 77.064.587 100,00% 100,00% 104 1.633.027.863,00 40% #DIV/0! UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 0 12 1.555.963.276 12 Bulan 77.064.587 12 77.064.587 100,00% 100,00% 12 1.633.027.863,00 100% #DIV/0! UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Administrasi Umum perangkat daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 100% 83.820.000 100% 19.483.350 100% Bulan 34.688.900 100% 31.189.880 100,00% 89,91% 100% 50.673.230,00 100% 60% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 50.325.000 12 3.008.000 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 3.008.000,00 100% 6% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 15.100.000 12 14.989.600 12 Bulan 34.688.900 12 31.189.880 100,00% 89,91% 12 46.179.480,00 100% 306% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 18.395.000 12 1.485.750 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 1.485.750,00 100% 8% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik 100% 760.000.000 100% 176.682.926 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 100% 176.682.926,00 100% 23% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 3.000.000 12 750.000 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 750.000,00 100% 25% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Penyediaan Jasa Komiunikasi, sumberdaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 408.000.000 12 62.297.283 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 62.297.283,00 100% 15% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 349.000.000 12 113.635.643 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 113.635.643,00 100% 33% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik 100% 1.805.168.740 100% 327.561.084 100% Bulan 522.408.784 100% 469.258.511 100,00% 89,83% 100% 796.819.595,00 100% 44% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 425.161.984 12 94.569.396 12 Bulan 123.950.096 12 118.812.476 100,00% 95,86% 12 213.381.872,00 100% 50% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 207.880.992 12 45.609.448 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 45.609.448,00 100% 22% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 1.172.125.764 12 187.382.240 12 Bulan 398.458.688 12 350.446.035 100,00% 87,95% 12 537.828.275,00 100% 46% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jumlah hasil uji yang dikeluarkan 14.850 3.350.507.793 5.039 305.729.800 4.950 Sample 213.996.600 2.695 207.449.400 54,44% 96,94% 7.734 513.179.200,00 52% 15% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar Rekomendasi hasil ujiproduk perikanan, Terjaganya UPI yang menerapkan persyaratan sertifikasi SNI 14.850 3.350.507.793 5.039 305.729.800 4.950 Sample 213.996.600 2.695 207.449.400 54,44% 96,94% 7.734 513.179.200,00 52% 15% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolah dan pemasaran skala menengah dan besar. Jumlah Produk Perikanan Yang Diuji 14.850 2.910.752.793 5.039 283.629.800 4.950 Smaple 205.496.600 2.695 198.949.400 54,44% 96,81% 7.734 482.579.200,00 52% 17% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing Jumlah UPI Yang Disurveilance 7 439.755.000 7 22.100.000 7 UPI 8.500.000 7 8.500.000 100,00% 100,00% 7 30.600.000,00 100% 7% UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 4.914.407.378 6.578.629.973 790.660.954 760.501.062 96,19% 0 7.339.131.034,54 149% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80 2.485.789.709 78 3.666.479.490 79 Nilai 690.661.184 79 668.057.171 100,00% 96,73% 79 4.334.536.661,00 99% 174% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah 260 0 52 3.105.149.602 52 Dokumen 125.999.200 52 125.999.200 100,00% 100,00% 104 3.231.148.802,00 40% #DIV/0! UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 0 12 3.105.149.602 12 Bulan 125.999.200 12 125.999.200 100,00% 100,00% 12 3.231.148.802,00 100% #DIV/0! UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Administrasi Umum perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 100% 289.008.655 100% 33.534.058 100% Bulan 36.504.600 100% 35.334.751 100,00% 96,80% 100% 68.868.809,00 100% 24% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 4.672.000 12 1.304.181 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 1.304.181,00 100% 28% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 259.621.165 12 2.714.002 12 Bulan 3.570.000 12 2.955.000 100,00% 82,77% 12 5.669.002,00 100% 2% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 11.515.490 12 28.398.000 12 Bulan 32.934.600 12 32.379.751 100,00% 98,32% 12 60.777.751,00 100% 528% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 13.200.000 12 1.117.875 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 1.117.875,00 100% 8% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik 100% 384.331.500 100% 80.107.385 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 100% 80.107.385,00 100% 21% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 1.530.000 12 510.000 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 510.000,00 100% 33% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 382.801.500 12 79.597.385 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 79.597.385,00 100% 21% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik 100% 1.812.449.554 100% 447.688.445 100% Bulan 528.157.384 100% 506.723.220 100,00% 95,94% 100% 954.411.665,00 100% 53% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 532.027.518 12 122.447.791 12 Bulan 124.727.896 12 106.367.188 100,00% 85,28% 12 228.814.979,00 100% 43% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Pemeliharaan /rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 1.280.422.036 12 325.240.654 12 Bulan 403.429.488 12 400.356.032 100,00% 99,24% 12 725.596.686,00 100% 57% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut 3 2.428.617.669 3 2.912.150.483 3 Komoditas 99.999.770 3 92.443.891 100,00% 92,44% 3 3.004.594.373,54 100% 124% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut Tersedianya benih, calon induk dan induk ikan air tawar dan payau 3.310.000 2.428.617.669 1.100.000 2.912.150.483 1.000.000 Ekor 99.999.770 2.692.450 92.443.891 269,25% 92,44% 3.792.450 3.004.594.373,54 115% 124% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Penyediaan prasarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang pengguaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota tersedianya benih, benih calon induk, calon induk, induk ikan air payau/laut dan ikan air tawar yang unggul 12 1.241.750.969 12 853.180.488 12 Bulan 99.999.770 12 92.443.891 100,00% 92,44% 12 945.624.379,00 100% 76% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT Penyediaan sarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang pengguaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota Tersedianya calon induk dan induk ikan air tawar 12 1.186.866.700 12 2.058.969.995 0 Bulan 0 0 0 0,00% 0,00% 12 2.058.969.994,54 100% 173% UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.26.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83 45.961.496.110 82,02 11.501.608.807,00 82 12.417.107.365,00 82,65 11.952.042.851,00 100,79% 96,25% 164,67 23.453.651.658,00 198,40 51,03 DISPAR 3.26.01.1.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah - - 24 117.652.731,00 22 dokumen 116.597.394,00 22 115.808.035,00 100,00% 99,32% 46 233.460.766,00 DISPAR 3.26.01.1.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang disusun - - 4 40.220.385,00 6 dokumen 40.313.098,00 6 39.774.278,00 100,00% 98,66% 10 79.994.663,00 DISPAR 3.26.01.1.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA yang disusun - - 1 398.700,00 - - - - - - 1 398.700,00 DISPAR Sudah di gabung ke Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah 3.26.01.1.01.03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun - - 1 269.500,00 - - - - - - 1 269.500,00 DISPAR Sudah di gabung ke Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah 3.26.01.1.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA yang disusun - - 1 301.000,00 - - - - - - 1 301.000,00 DISPAR Sudah di gabung ke Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah 3.26.01.1.01.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah perubahan DPA yang disusun - - 1 301.000,00 - - - - - - 1 301.000,00 DISPAR Sudah di gabung ke Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah 3.26.01.1.01.06 Sub Kegatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun - - 15 38.416.398,00 16 dokumen 76.284.296,00 16 76.033.757,00 100,00% 99,67% 31 114.450.155,00 DISPAR Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 3.26.01.1.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah - - 1 37.745.748,00 - - - - - - 1 37.745.748,00 DISPAR Sudah di gabung ke Sub Kegatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan - - 534 9.964.654.604,00 534 dokumen 10.630.383.940,00 544 10.250.660.040,00 101,87% 96,43% 1078 20.215.314.644,00 DISPAR 3.26.01.1.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan - - 86 9.964.654.604,00 86 dokumen 10.630.383.940,00 76 10.250.660.040,00 88,37% 96,43% 162 20.215.314.644,00 DISPAR 3.26.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah - - 6 127.480.901,00 6 jenis 107.556.500,00 6 95.009.421,00 100,00% 88,33% 12 222.490.322,00 DISPAR 3.26.01.1.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik dan baterai yang disediakan - - 6 4.654.221,00 6 jenis 4.178.000,00 6 3.085.295,00 100,00% 73,85% 12 7.739.516,00 DISPAR 3.26.01.1.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis alat-alat kantor yang disediakan - - 31 17.295.665,00 24 jenis 16.321.200,00 24 13.433.444,00 100,00% 82,31% 55 30.729.109,00 DISPAR 3.26.01.1.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan - - 4 50.351.600,00 4 jenis 55.000.000,00 4 53.263.000,00 100,00% 96,84% 8 103.614.600,00 DISPAR 3.26.01.1.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan - - 10 7.708.290,00 8 jenis 7.838.300,00 8 4.944.082,00 100,00% 63,08% 18 12.652.372,00 DISPAR 3.26.01.1.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jenis bahan bacaan yang disediakan - - 1 6.992.000,00 1 jenis 2.220.000,00 1 2.220.000,00 100,00% 100,00% 2 9.212.000,00 DISPAR 3.26.01.1.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah - - 2 40.479.125,00 2 jenis 21.999.000,00 2 18.063.600,00 100,00% 82,11% 4 58.542.725,00 DISPAR 3.26.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan - - 3 355.009.452,00 3 jenis 344.140.823,00 3 294.288.572,00 100,00% 85,51% 6 649.298.024,00 DISPAR 3.26.01.1.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah material dan benda pos untuk kelancaran administrasi - - 1 3.000.000,00 1 jenis 2.000.000,00 1 2.000.000,00 100,00% 100,00% 2 5.000.000,00 DISPAR 3.26.01.1.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah biaya langganan telepon, air, dan listrik - - 4 142.854.972,00 3 jenis 138.000.000,00 3 88.777.772,00 100,00% 64,33% 7 231.632.744,00 DISPAR 3.26.01.1.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan gedung kantor dan penataan taman - - 5 209.154.480,00 2 jenis 204.140.823,00 2 203.510.800,00 100,00% 99,69% 7 412.665.280,00 DISPAR 3.26.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara - - 3 936.811.119,00 3 jenis 1.218.428.708,00 3 1.196.276.783,00 100,00% 98,18% 6 2.133.087.902,00 DISPAR 3.26.01.1.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah alat transportasi yang dipelihara - - 4 220.657.300,00 4 jenis 266.162.300,00 4 256.447.310,00 100,00% 96,35% 8 477.104.610,00 DISPAR 3.26.01.1.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya urusan pemerintah - - 3 640.139.320,00 6 jenis 887.005.408,00 7 886.449.953,00 116,67% 99,94% 10 1.526.589.273,00 DISPAR 3.26.01.1.09.10 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan kantor yang dipelihara - - 3 76.014.499,00 4 jenis 65.261.000,00 5 53.379.520,00 125,00% 81,79% 8 129.394.019,00 DISPAR 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing 11,54 473.092.789 2,56 3,85 persen 3,85 100,00% 6,41 55,55 98,74346.842.212,00 96,76% 467.114.551,00 DISPAR 120.272.339,00 358.469.345,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Persentase produk pariwisata yang kreatif dan inovatif 2 1.445.056.206 1 persen 1 100,00% 0 3.26.02.1.01 Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing - - 13 120.272.339,00 72 DTW 2.077.500,00 94 - 130,56% 0,00% 107 120.272.339,00 DISPAR 3.26.02.1.01.04 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Pedoman Pengelolaan Desa Wisata - - 1 Dokumen 2.077.500,00 1 - 100,00% 0,00% 1 Jumlah daya tarik wisata alam yang berkualitas dan berkelanjutan 8 8 Jumlah daya tarik wisata buatan yang berinovasi 5 5 Jumlah peningkatan daya tarik wisata budaya yang kreatif dan inovatif 0 0 Jumlah peningkatan Desa Wisata berbasis budaya 0 0 3.26.02.1.03 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Pedoman jalur wisata yang berpihak pada masyarakat lokal - - 1 Dokumen 216.204.749,00 1 210.513.262,00 100,00% 97,37% 1 210.513.262,00 DISPAR 3.26.02.1.03.02 Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi Buku Acuan Pola Perjalanan Wisata Deskritif Melalui Jalur Darat di Bali - - 1 Dokumen 216.204.749,00 1 210.513.262,00 100,00% 97,37% 1 210.513.262,00 DISPAR 3.26.02.1.04 Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan - - 3 Usaha Pariwisata 140.187.096,00 3 136.328.950,00 100,00% 97,25% 3 136.328.950,00 DISPAR 3.26.02.1.04.04 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Jumlah buku direktori Usaha Pariwisata yang tersusun - - 100 Buku 100 100,00% 100 Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan - - 90 Usaha Pariwisata 90 100,00% 90 3.26.02.1.04.05 Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata Jumlah industri dan usaha pariwisata yang sesuai standar - - 3 Usaha Pariwisata 24.638.100,00 25 22.448.354,00 833,33% 91,11% 25 22.448.354,00 DISPAR 3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata Presentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan 45,45 4.707.221.614 -28,79 229.042.288,00 37,50 persen 580.213.291,00 78,75 572.110.553,00 210,00% 98,60% 49,96 801.152.841,00 109,92 17,02 DISPAR 3.26.03.1.01 Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Masyarakat yang mengakses informasi pariwisata - - 3500000 229.042.288,00 2.754.700 orang 580.213.291,00 5.480.002 572.110.553,00 198,93% 98,60% 8.980.002 801.152.841,00 DISPAR 3.26.03.1.01.01 Sub kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri Jumlah tayangan informasi pariwisata di media - - 341 37.476.448,00 9.000 Tayangan 227.487.896,00 50.751 227.091.969,00 563,90% 99,83% 51.092 264.568.417,00 DISPAR 3.26.03.1.01.02 Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah promosi di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan - - 0 37.476.448,00 0 - 0 - - - - 37.476.448,00 DISPAR 3.26.03.1.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi - - 1 77.356.496,00 1 dokumen 80.046.751,00 1 73.576.088,00 100,00% 91,92% 2 150.932.584,00 DISPAR 3.26.03.1.01.04 Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah sarana promosi wisata digital - - 1 76.732.896,00 4 Video 272.678.644,00 4 271.442.496,00 100,00% 99,55% 5 348.175.392,00 DISPAR 3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 9 1.708.288.920 0 190.523.506,00 3 persen 235.133.799,00 2,2 233.657.198,00 73,33% 99,37% - 424.180.704,00 - 24,83 DISPAR 3.26.04.1.01 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif - - 9 151.414.468,00 9 sarana dan prasarana 117.725.051,00 9 117.095.096,00 100,00% 99,46% 18 268.509.564,00 DISPAR 3.26.04.1.01.02 Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik Jumlah pameran produk kreatif - - - 1.504.410,00 - - 0 - - - - 1.504.410,00 DISPAR Jumlah jaringan orang kreatif - - 8 - 0 - - 8 Jumlah ruang kreasi - - 6 - 0 - - 6 3.26.04.1.01.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula Jumlah usaha kreatif terutama bagi usaha pemula yang mendapatkan pembinaan - - 90 Usaha 90 100,00% 99,46% - 346.842.212,00 96,76% 467.114.551,00 DISPAR 120.272.339,00 358.469.345,00 3.26.04.1.01.03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang 76.520.056,00 - 120.272.339,00 120.272.339,00 DISPAR 115.548.996,00 113.880.596,00 98,56% 113.880.596,00 DISPAR - 76.520.056,00 DISPAR 73.390.002,00 117.725.051,00 117.095.096,00 190.485.098,00 DISPAR Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Jumlah buku direktori usaha pariwisata yang tersusun - Jumlah usaha kreatif bagi usaha pemula 18 18 3.26.04.1.02 Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan - - - 39.109.038,00 9 ekosistem 117.408.748,00 9 116.562.102,00 100,00% 99,28% - 155.671.140,00 DISPAR 3.26.04.1.02.09 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya Bali yang disusun - - 1 dokumen 1 100,00% 99,28% - Rancangan rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya bali yang disusun - 3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat 45 3.486.597.433 75 1.170.342.848,00 44 Persen 514.559.014,00 44 499.867.280,00 100,00% 97,14% 119 1.670.210.128,00 264,44 47,90 DISPAR 3.26.05.1.01 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan - - 375 1.170.342.848,00 203 orang 514.559.014,00 203 499.867.280,00 100,00% 97,14% 578 1.670.210.128,00 DISPAR 3.26.05. 1.01.01 Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapatkan pelatihan - - 26 Orang 26 100,00% - Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata - - 177 Orang 177 100,00% - Jumlah pemandu wisata tirta yang mendapatkan pelatihan jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dibidang digitalisasi 40 40 3.26.05.1.01.02 Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah kelompok sadar wisata yang mendapatkan pembinaan tentang kepariwisataan - - 2 - - - - 2 Jumlah pengelola desa wisata yang mendapatkan pelatihan 40 40 jumlah pengelola kuliner yang mendapatkan pelatihan 40 40 jumlah pengelola pondok wisata yang mendapatkan pelatihan 40 40 Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata 20 20 3.26.05.1.01.03 Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan Jumlah pemandu wisata yang mendapatkan pelatihan - - 120 342.955.860,00 - - - - - - 120 342.955.860,00 DISPAR 3.26.05.1.01.09 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM usaha kreatif yang mendapatkan pelatihan - 30 - - - - 30 Jumlah tenaga kerja hotel yang bersertifikat kompetensi pariwisata 45 45 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80 21.795.571.825 78 12.991.594.668,00 79 nilai 35.179.205.450,00 79 33.569.660.348,00 100,00% 95,42% 78 46.561.255.016,00 97,50% 213,63% DISHUT DAN LH 3.28.01.1.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan laporan monitoring yang disusun 2 37.343.425,00 2 dokumen 27.649.550,00 2,00 26.010.050,00 100,00% 94,07% 2 63.353.475,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan laporan monitoring yang disusun 1 17.332.925,00 2 dokumen 27.649.550,00 2,00 26.010.050,00 100,00% 94,07% 1 43.342.975,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan monitoring yang disusun 1 20.010.500,00 - - #VALUE! #DIV/0! 20.010.500,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 10.469.071.458,00 1 tahun 32.030.002.594,00 1,00 31.341.784.644,00 100,00% 97,85% 1 41.810.856.102,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 10.425.365.923,00 1 tahun 31.988.472.824,00 1,00 31.306.379.469,00 100,00% 97,87% 1 41.731.745.392,00 DISHUT DAN LH 196 55 dokumen 264 480,00% 460 690 600 dokumen 681 113,50% 1371 39.109.038,00 117.408.748,00 116.562.102,00 155.671.140,00 DISPAR 73.390.002,00 117.725.051,00 117.095.096,00 190.485.098,00 DISPAR DISPAR 442.384.003,00 - - 442.384.003,00 DISPAR 227.849.739,00 514.559.014,00 499.867.280,00 97,14% 727.717.019,00 DISPAR 3.28.01.1.02.04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN; Jumlah SPJ yang diverifikasi; Jumlah laporan keuangan yang disusun; Jumlah dokumen tanggapan 43.705.535,00 41.529.770,00 35.405.175,00 85,25% 79.110.710,00 DISHUT DAN LH - 157.153.246,00 - - 157.153.246,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 14 14 laporan 14 100,00% 28 27 37 dokumen 37 100,00% 64 3.28.01.1.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kualitasnya 0 3.080.600,00 - - - 0 - #DIV/0! 3.080.600,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.05.05 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah pembinaan sumberdaya aparatur 0 3.080.600,00 - - - #DIV/0! 3.080.600,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 215.506.515,00 1 tahun 409.969.410,00 1,00 243.868.893,00 100,00% 59,48% 2,00 459.375.408,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 1 25.992.400,00 1 tahun 16.266.750,00 1,00 16.051.700,00 100,00% 98,68% 2,00 42.044.100,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 24.323.805,00 1 tahun 53.028.860,00 1,00 51.708.825,00 100,00% 97,51% 2,00 76.032.630,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan 1 69.702.048,00 1 tahun 93.000.000,00 1,00 62.799.000,00 100,00% 67,53% 2,00 132.501.048,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan 1 69.488.262,00 1 tahun 42.001.800,00 1,00 23.713.335,00 100,00% 56,46% 2,00 93.201.597,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah ketersediaan bahan bacaan 1 7.827.500,00 - - - 0,00 - 0,00% 0,00% 1,00 7.827.500,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.06.08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah ketersediaan makanan dan minuman 1 18.172.500,00 1 tahun 26.250.000,00 1,00 18.597.000,00 100,00% 70,85% 2,00 36.769.500,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 0 - 1 tahun 179.422.000,00 1,00 70.999.033,00 100,00% 39,57% 1,00 70.999.033,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik 1 190.131.500,00 1 tahun 149.570.000,00 1,00 61.334.000,00 100,00% 41,01% 2,00 251.465.500,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.07.11 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 1 190.131.500,00 1 tahun 149.570.000,00 1,00 61.334.000,00 100,00% 41,01% 2,00 251.465.500,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik 1 455.914.845,00 1 tahun 557.643.032,00 1,00 516.331.382,00 100,00% 92,59% 2,00 972.246.227,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air 1 147.105.855,00 1 tahun 187.200.000,00 1,00 146.623.717,00 100,00% 78,32% 2,00 293.729.572,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah layanan kebersihan kantor 1 308.808.990,00 1 tahun 370.443.032,00 1,00 369.707.665,00 100,00% 99,80% 2,00 678.516.655,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik 1 1.620.546.325,00 1 tahun 2.004.370.864,00 1,00 1.380.331.379,00 100,00% 68,87% 2,00 3.000.877.704,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 1 554.909.745,00 1 tahun 1.100.543.488,00 1,00 676.964.543,00 100,00% 61,51% 2,00 1.231.874.288,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 479.620.055,00 1 tahun 231.710.000,00 1,00 227.635.760,00 100,00% 98,24% 2,00 707.255.815,00 DISHUT DAN LH 3.28.01.1.09.11 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 586.016.525,00 1 tahun 672.117.376,00 1,00 475.731.076,00 100,00% 70,78% 2,00 1.061.747.601,00 DISHUT DAN LH 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan 2,41 6.119.960.700 3,61 117.328.770,00 3,04 persen 122.507.686,00 3,04% 118.501.098,00 100,00% 96,73% 3,61 235.829.868,00 149,79% 3,85% DISHUT DAN LH 3.28.03.1.05 Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 1 117.328.770,00 1 tahun 122.507.686,00 1,00 118.501.098,00 100,00% 96,73% 2,00 235.829.868,00 DISHUT DAN LH 10 20 patroli 20 100,00% 30 5 2 kasus 2 100,00% 7 5 2 pengguna 2 100,00% 7 3 1 kajian teknis 1 100,00% 4 5 5 industri 5 100,00% 10 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) Persentase Penurunan Lahan Kritis di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan 4,75 937.026.300 16,24 58.835.085,00 4,83 persen 137.662.183,00 4,88 122.350.463,00 101,04% 88,88% 1 181.185.548,00 21,05% 19,34% DISHUT DAN LH 3.28.01.1.02.04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN; Jumlah SPJ yang diverifikasi; Jumlah laporan keuangan yang disusun; Jumlah dokumen tanggapan 43.705.535,00 41.529.770,00 35.405.175,00 85,25% 79.110.710,00 DISHUT DAN LH 3.28.03.1.05.04 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Jumlah pengendalian ilegal loging, perambahan dan kebakaran hutan; Jumlah penanganan kasus kehutanan; Jumlah monev penggunaan kawasan hutan; Jumlah koordinasi dan fasilitasi 117.328.770,00 122.507.686,00 118.501.098,00 96,73% 235.829.868,00 DISHUT DAN LH Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 3.28.06.1.01 Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 58.835.085,00 1 tahun 137.662.183,00 1,00 122.350.463,00 100,00% 88,88% 2,00 181.185.548,00 DISHUT DAN LH 5 4 lokasi 4 100,00% 9 3 4 lokasi 4 100,00% 7 5 25 Kelompok 25 100,00% 30 5 hektar 5 100,00% 5 29 penyuluh 28 96,55% 28 3 kelompok 3 100,00% 3 5 KTH 5 100,00% 5 10 Kelompok 11 110,00% 11 5 Kelompok 10 200,00% 10 01.00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 5.119.976.664,00 651.568.716,00 627.048.205,00 96,24% 5.747.024.869,00 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80 4.056.901.791 78 2.139.668.139,00 79 nilai 651.568.716,00 76 627.048.205,00 96,24% 96,24% 78 2.766.716.344,00 97,50% 68,20% UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 2.006.218.146,00 1 tahun 272.287.150,00 1,00 272.287.150,00 100,00% 100,00% 2,00 2.278.505.296,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.01.1.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 2.006.218.146,00 1 tahun 272.287.150,00 1,00 272.287.150,00 100,00% 100,00% 2,00 2.278.505.296,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 16.719.395,00 1 tahun 62.022.100,00 1,00 54.940.900,00 100,00% 88,58% 2,00 71.660.295,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.01.1.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 1 1.287.000,00 1 tahun 2.994.700,00 0,00 - 0,00% 0,00% 1,00 1.287.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.01.1.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 4.355.850,00 1 tahun 26.667.500,00 1,00 25.808.900 100,00% 96,78% 2,00 30.164.750,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.01.1.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan 1 9.616.000,00 1 tahun 30.000.000,00 1,00 27.080.000,00 100,00% 90,27% 2,00 36.696.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.01.1.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan 1 560.545,00 1 tahun 2.359.900,00 1,00 2.052.000,00 100,00% 86,95% 2,00 2.612.545,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.01.1.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah ketersediaan bahan bacaan 1 900.000,00 - - 0,3 #VALUE! #DIV/0! 1,30 900.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik 1 53.847.050,00 1 tahun 62.776.348,00 1,00 57.529.009,00 100,00% 91,64% 2,00 111.376.059,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.01.1.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air 1 14.573.602,00 1 tahun 22.800.000,00 1,00 18.250.561,00 100,00% 80,05% 2,00 32.824.163,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.01.1.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah layanan kebersihan kantor 1 39.273.448,00 1 tahun 39.976.348,00 1,00 39.278.448,00 100,00% 98,25% 2,00 78.551.896,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik 1 62.883.548,00 1 tahun 254.483.118,00 1,00 242.291.146,00 100,00% 95,21% 2,00 305.174.694,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.01.1.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 1 25.407.100,00 1 tahun 169.550.222,00 1,00 159.618.250,00 100,00% 94,14% 2,00 185.025.350,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.01.1.09.11 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 37.476.448,00 1 tahun 84.932.896,00 1,00 82.672.896,00 100,00% 97,34% 2,00 120.149.344,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan 3,61% 1.875.530.625,00 - - - - #VALUE! #DIV/0! 1.875.530.625,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.03.1.04 Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 1 1.875.530.625,00 - - - - #VALUE! #DIV/0! 1.875.530.625,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 58.835.085,00 137.662.183,00 122.350.463,00 88,88%3.28.06.1.01.02 Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Jumlah gerakan penanaman bersama Gotong Royong Sad Kerthi; Jumlah monitoring dan evaluasi KBR dan KBD di 4 KPH; Jumlah monitoring dan evaluasi Perhutanan Sosial; Jumlah pengembangan hutan rakyat pada lahan kritis/agak kritis; Jumlah peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan; 181.185.548,00 DISHUT DAN LH Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 3.28.03.1.04.02 Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat 300 1.572.573.525,00 - - - - #VALUE! #DIV/0! 1.572.573.525,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.03.1.04.06 Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan Jumlah Pembangunan Sumber Benih Unggul 1 302.957.100,00 - - - - #VALUE! #DIV/0! 302.957.100,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan 16,24% 1.104.777.900,00 - - - - #VALUE! #DIV/0! 1.104.777.900,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.05.1.01 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan 1 1.104.777.900,00 - - - - #VALUE! #DIV/0! 1.104.777.900,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 3.28.05.1.01.03 Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif 7 1.104.777.900,00 - - - #VALUE! #DIV/0! 1.104.777.900,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat 01.00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 5.317.776.609,00 2.693.333.030,00 2.629.296.794,00 97,62% 7.947.073.403,00 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80 6.046.436.459 78 4.114.193.109,00 79 nilai 944.122.430,00 79 908.186.194,00 100,00% 96,19% 78 5.022.379.303,00 97,50% 83,06% UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 3.845.263.474,00 1 tahun 523.844.180,00 1,00 523.844.180,00 100,00% 100,00% 2,00 4.369.107.654,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.01.1.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 3.845.263.474,00 1 tahun 523.844.180,00 1,00 523.844.180,00 100,00% 100,00% 2,00 4.369.107.654,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 81.373.362,00 1 tahun 78.718.300,00 1,00 73.272.132,00 100,00% 93,08% 2,00 154.645.494,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.01.1.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 1 4.293.850,00 1 tahun 2.219.500,00 1,00 1.945.000,00 100,00% 87,63% 2,00 6.238.850,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.01.1.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 15.448.017,00 1 tahun 10.998.800,00 1,00 10.679.000,00 100,00% 97,09% 2,00 26.127.017,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.01.1.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan 1 19.580.000,00 1 tahun 25.000.000,00 1,00 20.680.000,00 100,00% 82,72% 2,00 40.260.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.01.1.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan 1 2.288.495,00 1 tahun 2.500.000,00 1,00 1.968.132,00 100,00% 78,73% 2,00 4.256.627,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.01.1.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah ketersediaan bahan bacaan 1 1.703.000,00 - - - - - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! 1.703.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.01.1.06.08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah ketersediaan makanan dan minuman 1 630.000,00 - - - - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! 630.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.01.1.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 1 37.430.000,00 1 tahun 38.000.000,00 1,00 38.000.000,00 100,00% 100,00% 2,00 75.430.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik 1 43.096.926,00 1 tahun 143.481.502,00 1,00 120.362.500,00 100,00% 83,89% 2,00 163.459.426,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.01.1.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air 1 5.033.240,00 1 tahun 28.495.242,00 1,00 5.996.266,00 100,00% 21,04% 2,00 11.029.506,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.01.1.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah layanan kebersihan kantor 1 38.063.686,00 1 tahun 114.986.260,00 1,00 114.366.234,00 100,00% 99,46% 2,00 152.429.920,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik 1 144.459.347,00 1 tahun 198.078.448,00 1,00 190.707.382,00 100,00% 96,28% 2,00 335.166.729,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.01.1.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 1 143.034.347,00 1 tahun 188.088.448,00 1,00 180.902.382,00 100,00% 96,18% 2,00 323.936.729,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 3.28.01.1.09.11 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 1.425.000,00 1 tahun 9.990.000,00 1,00 9.805.000,00 100,00% 98,15% 2,00 11.230.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Selatan 0,25 4.332.405.000 3,61% 1.203.583.500,00 0,31 persen 1.749.210.600,00 0,31 1.721.110.600,00 100,00% 98,39% 0,31 2.924.694.100,00 124,00% 67,51% UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.03.1.04 Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 1 1.203.583.500,00 1 tahun 1.749.210.600,00 1,00 1.721.110.600,00 100,00% 98,39% 2,00 2.924.694.100,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.03.1.04.02 Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat 100 ha 1.187.210.600,00 100 1.187.210.600,00 100,00% 100,00% 100 1.187.210.600,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan 3.28.03.1.04.05 Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun 30 1.203.583.500,00 10 unit 562.000.000,00 10 533.900.000,00 100,00% 95,00% 40 1.737.483.500,00 01.00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 8.961.030.547,00 4.895.003.727,00 4.812.327.935,00 98,31% 13.773.358.482,00 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80 9.286.072.319 78 7.171.251.172,00 79 nilai 1.470.777.327,00 79 1.412.650.110,00 100,00% 96,05% 78 8.583.901.282,00 97,50% 92,44% UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 6.607.414.961,00 1 tahun 830.955.000,00 1,00 830.955.000,00 100,00% 100,00% 2,00 7.438.369.961,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 6.607.414.961,00 1 tahun 830.955.000,00 1,00 830.955.000,00 100,00% 100,00% 2,00 7.438.369.961,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 60.888.554,00 1 tahun 62.594.595,00 1,00 59.333.044,00 100,00% 94,79% 2,00 120.221.598,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 1 500.005,00 1 tahun 2.982.150,00 1,00 2.778.441,00 100,00% 93,17% 2,00 3.278.446,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 8.885.689,00 1 tahun 19.116.245,00 1,00 17.342.513,00 100,00% 90,72% 2,00 26.228.202,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan 1 20.000.000,00 1 tahun 38.000.000,00 1,00 37.680.000,00 100,00% 99,16% 2,00 57.680.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan 1 2.032.860,00 1 tahun 2.496.200,00 1,00 1.532.090,00 100,00% 61,38% 2,00 3.564.950,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah ketersediaan bahan bacaan 1 380.000,00 - - - 0,3 #VALUE! #DIV/0! 1,30 380.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.06.08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah ketersediaan makanan dan minuman 1 3.060.000,00 - - - 0,3 #VALUE! #DIV/0! 1,30 3.060.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 1 26.030.000,00 1 tahun 0,3 30,00% #DIV/0! 1,30 26.030.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik 1 53.807.973,00 1 tahun 58.566.548,00 1,00 50.643.657,00 100,00% 86,47% 2,00 104.451.630,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air 1 13.068.800,00 1 tahun 18.600.000,00 1,00 10.962.483,00 100,00% 58,94% 2,00 24.031.283,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah layanan kebersihan kantor 1 40.739.173,00 1 tahun 39.966.548,00 1,00 39.681.174,00 100,00% 99,29% 2,00 80.420.347,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik 1 449.139.684,00 1 tahun 518.661.184,00 1,00 471.718.409,00 100,00% 90,95% 2,00 920.858.093,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 1 394.926.684,00 1 tahun 508.681.184,00 1,00 461.948.409,00 100,00% 90,81% 2,00 856.875.093,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.01.1.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 49.613.000,00 - - - 0,50 - #VALUE! #DIV/0! 1,50 49.613.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 3.28.01.1.09.11 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 4.600.000,00 1 tahun 9.980.000,00 1,00 9.770.000,00 100,00% 97,90% 2,00 14.370.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Timur 0,38 4.332.405.000 3,61% 1.280.887.375,00 0,48 persen 3.024.226.500,00 0,48 3.019.830.995,00 100,00% 99,85% 3,61 4.300.718.370,00 950,00% 99,27% UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.03.1.04 Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 0 1.280.887.375,00 1 tahun 3.024.226.500,00 1,00 3.019.830.995,00 100,00% 99,85% 1,00 4.300.718.370,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.03.1.04.02 Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat 250 1.280.887.375,00 250 ha 2.968.026.500,00 250 2.966.440.995,00 100,00% 99,95% 500 4.247.328.370,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.03.1.04.05 Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun 1 unit 56.200.000,00 1 53.390.000,00 100,00% 1 53.390.000,00 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Timur 2,82 1.746.937.500 16,24% 508.892.000,00 2,25 persen 399.999.900,00 2,25 379.846.830,00 100,00% 94,96% 16,24 888.738.830,00 575,89% 50,87% UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.05.1.01 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 1 508.892.000,00 1 tahun 399.999.900,00 1 379.846.830,00 100,00% 94,96% 2,00 888.738.830,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 3.28.05.1.01.03 Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif 3 508.892.000,00 2 kelompok 399.999.900,00 2 379.846.830,00 100,00% 94,96% 5 888.738.830,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur 01.00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 0 6.763.551.257,00 1.307.262.001,00 1.266.381.715,00 96,87% 8.029.932.972,00 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80 9.247.293.070 78 6.232.715.457,00 79 nilai 1.307.262.001,00 79 1.266.381.715,00 100,00% 96,87% 78 7.499.097.172,00 97,50% 81,10% UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 5.796.949.141,00 1 tahun 723.730.721,00 1,00 723.730.721,00 100,00% 100,00% 2,00 6.520.679.862,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.01.1.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 5.796.949.141,00 1 tahun 723.730.721,00 1 723.730.721,00 100,00% 100,00% 2,00 6.520.679.862,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 38.799.650,00 1 tahun 57.083.100,00 1 55.915.740,00 100,00% 97,95% 2,00 94.715.390,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.01.1.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 1 2.846.800,00 1 tahun 2.999.300,00 1 2.999.300,00 100,00% 100,00% 2,00 5.846.100,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.01.1.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 10.188.150,00 1 tahun 19.833.800,00 1 18.981.940,00 100,00% 95,71% 2,00 29.170.090,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.01.1.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan 1 14.500.000,00 1 tahun 33.000.000,00 1 32.950.000,00 100,00% 99,85% 2,00 47.450.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.01.1.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan 1 2.182.700,00 1 tahun 1.250.000,00 1 984.500,00 100,00% 78,76% 2,00 3.167.200,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.01.1.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah ketersediaan bahan bacaan 1 1.292.000,00 - - 0,3 #VALUE! #DIV/0! 1,30 1.292.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.01.1.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 1 7.790.000,00 - - 0,3 #VALUE! #DIV/0! 1,30 7.790.000,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik 1 60.317.282,00 1 tahun 63.976.348,00 1,00 58.934.972,00 100,00% 92,12% 2,00 119.252.254,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.01.1.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air 1 18.770.234,00 1 tahun 24.000.000,00 1 18.958.624,00 100,00% 78,99% 2,00 37.728.858,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.01.1.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah layanan kebersihan kantor 1 41.547.048,00 1 tahun 39.976.348,00 1 39.976.348,00 100,00% 100,00% 2,00 81.523.396,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 3.28.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik 1 336.649.384,00 1 tahun 462.471.832,00 1 427.800.282,00 100,00% 92,50% 2,00 764.449.666,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.01.1.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 1 36.837.800,00 1 tahun 153.040.248,00 1 119.083.698,00 100,00% 77,81% 2,00 155.921.498,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.01.1.09.11 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 299.811.584,00 1 tahun 309.431.584,00 1 308.716.584,00 100,00% 99,77% 2,00 608.528.168,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan 16,24% 530.835.800,00 - - - #VALUE! #DIV/0! 530.835.800,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.05.1.01 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 1 530.835.800,00 - - - - #VALUE! #DIV/0! 530.835.800,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 3.28.05.1.01.03 Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif 3 530.835.800,00 - - - - #VALUE! #DIV/0! 530.835.800,00 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara 01.00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 1.860.162.040,00 435.921.218,00 422.724.169,00 96,97% 2.282.886.209,00 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80 3.114.082.150 78 1.808.210.930,00 79 nilai 435.921.218,00 79 422.724.169,00 100,00% 96,97% 78 2.230.935.099,00 97,50% 71,64% UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 3.28.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 1.712.486.209,00 1 tahun 251.684.370,00 1 251.684.370,00 100,00% 100,00% 2,00 1.964.170.579,00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 3.28.01.1.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 1.712.486.209,00 1 tahun 251.684.370,00 1 251.684.370,00 100,00% 100,00% 2,00 1.964.170.579,00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 3.28.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 25.525.673,00 1 tahun 48.859.200,00 1 44.109.375,00 100,00% 90,28% 2,00 69.635.048,00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 3.28.01.1.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 1 1.796.000,00 1 tahun 2.470.100,00 1 2.467.960,00 100,00% 99,91% 2,00 4.263.960,00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 3.28.01.1.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 6.831.545,00 1 tahun 28.895.200,00 1 27.879.280,00 100,00% 96,48% 2,00 34.710.825,00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 3.28.01.1.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan 1 12.657.080,00 1 tahun 15.000.000,00 1 11.638.000,00 100,00% 77,59% 2,00 24.295.080,00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 3.28.01.1.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan 1 2.550.048,00 1 tahun 2.493.900,00 1 2.124.135,00 100,00% 85,17% 2,00 4.674.183,00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 3.28.01.1.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah ketersediaan bahan bacaan 1 1.691.000,00 - - - 0 #VALUE! #DIV/0! 1,30 1.691.000,00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 3.28.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik 1 38.768.248,00 1 tahun 39.517.648,00 1 39.329.908,00 100,00% 99,52% 2,00 78.098.156,00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 3.28.01.1.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah layanan kebersihan kantor 1 38.768.248,00 1 tahun 39.517.648,00 1 39.329.908,00 100,00% 99,52% 2,00 78.098.156,00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 3.28.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik 1 31.430.800,00 1 tahun 95.860.000,00 1 87.600.516,00 100,00% 91,38% 2,00 119.031.316,00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 3.28.01.1.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 1 31.430.800,00 1 tahun 95.860.000,00 1 87.600.516,00 100,00% 91,38% 2,00 119.031.316,00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan 3,61% 51.951.110,00 - - - - - #VALUE! #DIV/0! 51.951.110,00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 3.28.04.1.0 Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Jumlah Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 1 51.951.110,00 - - - - - #VALUE! #DIV/0! 51.951.110,00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 1 51.951.110,00 - - #VALUE! #DIV/0! 51.951.110,00 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai 207 - - - #VALUE! #DIV/0! - 01.00 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 1.926.646.004,34 541.627.598,00 532.584.928,00 98,33% 2.459.230.932,34 3.28.04.1.01.01 Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA Jumlah Dokumen Revisi Blok yang dikoordinasikan; Jumlah Patroli Pengamanan Hutan - Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80 2.162.467.575 78 1.759.551.860,34 79 nilai 541.627.598,00 79 532.584.928,00 100,00% 98,33% 78 2.292.136.788,34 97,50% 106,00% UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 2.11.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 1.351.473.119,00 1 tahun 178.310.848,00 1,00 178.310.848,00 100,00% 100,00% 2,00 1.529.783.967,00 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 2.11.01.1.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 1.351.473.119,00 1 tahun 178.310.848,00 1,00 178.310.848,00 100,00% 100,00% 2,00 1.529.783.967,00 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 2.11.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 9.828.975,00 1 tahun 7.368.510,00 1,00 6.734.500,00 100,00% 91,40% 2,00 16.563.475,00 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 2.11.01.1.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 7.355.275,00 1 tahun 3.330.510,00 1,00 3.206.000,00 100,00% 96,26% 2,00 10.561.275,00 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 2.11.01.1.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan 1 2.473.700,00 1 tahun 4.038.000,00 1,00 3.528.500,00 100,00% 87,38% 2,00 6.002.200,00 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 2.11.01.1.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik 1 26.334.000,00 1 tahun 17.286.000,00 1,00 16.081.500,00 100,00% 93,03% 2,00 42.415.500,00 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 2.11.01.1.07.11 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 1 26.334.000,00 1 tahun 17.286.000,00 1,00 16.081.500,00 100,00% 93,03% 2,00 42.415.500,00 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 2.11.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik 1 371.915.766,34 1 tahun 338.662.240,00 1,00 331.458.080,00 100,00% 97,87% 2,00 703.373.846,34 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 2.11.01.1.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 248.774.870,34 - - - 0,3 #VALUE! #DIV/0! 1,30 248.774.870,34 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 2.11.01.1.09.11 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 123.140.896,00 1 tahun 338.662.240,00 1,00 331.458.080,00 100,00% 97,87% 2,00 454.598.976,00 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan 92 167.094.144,00 - - - - #VALUE! #DIV/0! 167.094.144,00 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 2.11.03.1.01 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi 20 167.094.144,00 - - - - #VALUE! #DIV/0! 167.094.144,00 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 2.11.03.1.01.03 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi 20 167.094.144,00 - - - #VALUE! #DIV/0! 167.094.144,00 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 01.00 UPTD Pengelolaan Sampah 11.267.065.165,00 10.105.469.544,00 7.620.753.696,00 75,41% 18.887.818.861,00 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 80 3.722.060.662 78 1.908.640.773,00 79 nilai 738.720.488,00 79 678.744.875,00 100,00% 91,88% 78 2.587.385.648,00 97,50% 69,51% UPTD Pengelolaan Sampah 2.11.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 1.415.062.599,00 1 tahun 208.297.000,00 1 208.297.000,00 100,00% 100,00% 2,00 1.623.359.599,00 UPTD Pengelolaan Sampah 2.11.01.1.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1 1.415.062.599,00 1 tahun 208.297.000,00 1 208.297.000,00 100,00% 100,00% 2,00 1.623.359.599,00 UPTD Pengelolaan Sampah 2.11.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 43.459.665,00 1 tahun 73.874.800,00 1 64.658.575,00 100,00% 87,52% 2,00 108.118.240,00 UPTD Pengelolaan Sampah 2.11.01.1.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 1 4.268.000,00 1 tahun 3.000.000,00 1 2.958.150,00 100,00% 98,61% 2,00 7.226.150,00 UPTD Pengelolaan Sampah 2.11.01.1.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 9.527.375,00 1 tahun 9.999.800,00 1 9.157.975,00 100,00% 91,58% 2,00 18.685.350,00 UPTD Pengelolaan Sampah 2.11.01.1.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan 1 25.831.494,00 1 tahun 55.875.000,00 1 48.042.450,00 100,00% 85,98% 2,00 73.873.944,00 UPTD Pengelolaan Sampah 2.11.01.1.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan 1 3.832.796,00 1 tahun 5.000.000,00 1 4.500.000,00 100,00% 90,00% 2,00 8.332.796,00 UPTD Pengelolaan Sampah 2.11.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik 1 408.308.510,00 1 tahun 456.548.688,00 1 405.789.300,00 100,00% 88,88% 2,00 814.097.810,00 UPTD Pengelolaan Sampah Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.11.01.1.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 1 297.190.510,00 1 tahun 346.278.688,00 1 297.848.742,00 100,00% 86,01% 2,00 595.039.252,00 UPTD Pengelolaan Sampah 2.11.01.1.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 97.343.000,00 1 tahun 100.000.000,00 1 97.935.558,00 100,00% 97,94% 2,00 195.278.558,00 UPTD Pengelolaan Sampah 2.11.01.1.09.11 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 13.775.000,00 1 tahun 10.270.000,00 1 10.005.000,00 100,00% 97,42% 2,00 23.780.000,00 UPTD Pengelolaan Sampah 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional 100 16.543.309.650 100 9.358.424.392,00 100 persen 9.366.749.056,00 100,00 6.942.008.821,00 100,00% 74,11% 100 16.300.433.213,00 100,00% 98,53% UPTD Pengelolaan Sampah 2.11.11.1.01 Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Jumlah pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional 1 9.358.424.392,00 1 tahun 9.366.749.056,00 1 6.942.008.821,00 100,00% 74,11% 2,00 16.300.433.213,00 UPTD Pengelolaan Sampah 2.11.11.1.01.02 Sub Kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional Jumlah pemrosesan akhir di TPA Regional 1 2.767.993.385,00 1 tahun 3.083.508.596,00 1 2.734.674.188,00 100,00% 88,69% 2,00 5.502.667.573,00 UPTD Pengelolaan Sampah 1 1 tahun 1 100,00% 2,00 1 paket 1 100,00% 1,00 2.11.11.1.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah penanganan khusus di TPA Regional 1 45.095.964,00 1 tahun 9.068.110,00 1 8.706.180,00 100,00% 96,01% 2,00 53.802.144,00 UPTD Pengelolaan Sampah 2.11.11.1.01.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Jumlah koordinasi dalam Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA Regional 1 18.385.100,00 1 tahun 30.875.650,00 1 28.198.570,00 100,00% 91,33% 2,00 46.583.670,00 UPTD Pengelolaan Sampah 2.11.11.1.01.06 Sub Kegiatan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Jumlah kerjasama dengan pihak lain di TPA Regional 1 284.070.000,00 1 tahun 73.650.000,00 1 72.413.205,00 100,00% 98,32% 2,00 356.483.205,00 UPTD Pengelolaan Sampah 5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bali Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82 63.337.465.830,36 Nilai 82 (100%) 17.152.664.247,00 0 16.097.575.611,12 #VALUE! 93,85% 0 16.097.575.611,12 0% 25% BAPPEDA 5.01.01.101 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 840 176.151.956 588 dokumen 263.275.530,00 588 243.684.335,00 100,00% 92,56% 1428 419.836.291,00 BAPPEDA 5.01.01.101.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman 7 164.435.456 91 dokumen 239.812.600,00 91 229.262.624,00 100,00% 95,60% 98 393.698.080,00 BAPPEDA 5.01.01.101.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah 59 3.292.400 0 - 0 - 0 3.292.400,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.01.101.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah 59 954.100 0 - 0 - 0 954.100,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.01.101.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA Induk Perangkat Daerah 1 1.310.150 0 - 0 - 0 1.310.150,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.01.101.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah 1 1.507.450 0 - 0 - 0 1.507.450,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.01.101.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 1.958.600 497 dokumen 23.462.930,00 497 14.421.711,00 100,00% 61,47% 502 16.380.311,00 BAPPEDA 5.01.01.101.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 708 2.693.800 dokumen 0 2.693.800,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.01.102 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1354 11.541.908.284 766 dokumen 13.414.410.139,00 766 12.999.900.018,00 100,00% 96,91% 2120 24.541.808.302,00 BAPPEDA 5.01.01.102.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN 48 11.267.272.591 48 dokumen 13.128.389.548,00 48 12.719.682.868,00 100,00% 96,89% 96 23.986.955.459,00 BAPPEDA 5.01.01.102.02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah SPJ yang diverifikasi 1288 193.809.745 700 dokumen 198.117.995,00 700 196.369.136,00 100,00% 99,12% 1988 390.178.881,00 BAPPEDA 6.242.879.943 6.169.646.700,00 4.098.016.678,00 66,42% 10.340.896.621,002.11.11.1.01.03 Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan TPA Regional; UPTD Pengelolaan Sampah Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.01.01.102.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan 16 79.584.298 18 laporan 87.902.596,00 18 83.848.014,00 100,00% 95,39% 34 163.432.312,00 BAPPEDA 5.01.01.102.04 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah laporan Hasil Pemeriksaaan 2 1.241.650 0 1.241.650,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.01.106 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis layanan administrasi umum perangkat daerah 66 704.825.646 62 jenis 1.165.865.986,00 62 904.622.700,00 100,00% 77,59% 128 1.609.448.346,00 BAPPEDA 5.01.01.106.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik 15 45.221.474 10 jenis 43.703.698,00 10 43.128.568,00 100,00% 98,68% 25 88.350.042,00 BAPPEDA 5.01.01.106.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia dan berfungsi baik 33 249.982.349 30 jenis 474.633.548,00 30 320.642.183,00 100,00% 67,56% 63 570.624.532,00 BAPPEDA 5.01.01.106.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor 3 120.351.762 3 jenis 126.276.448,00 3 123.026.448,00 100,00% 97,43% 6 243.378.210,00 BAPPEDA 5.01.01.106.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan 9 47.338.181 11 jenis 73.884.948,00 11 66.820.112,00 100,00% 90,44% 20 114.158.293,00 BAPPEDA 5.01.01.106.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1 74.903.449 1 jenis 74.916.448,00 1 74.916.448,00 100,00% 100,00% 2 149.819.897,00 BAPPEDA 5.01.01.106.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 48.083.448 2 jenis 52.926.448,00 2 52.668.948,00 100,00% 99,51% 4 100.752.396,00 BAPPEDA 5.01.01.106.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 118.944.983 5 jenis 319.524.448,00 5 223.419.993,00 100,00% 69,92% 8 342.364.976,00 BAPPEDA 5.01.01.107 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan 2 141.847.944 6 jenis - 0 - 0 141.847.944,00 BAPPEDA 5.01.01.107.05 Pengadaan Mebel Jumlah Jenis Mebel yang diadakan dan siap pakai 0 37.476.448 jenis 0 37.476.448,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.01.107.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap pakai 2 104.371.496 jenis 0 104.371.496,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.01.108 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9 784.810.994 9 jenis 965.606.216,00 1 815.287.899,00 11,11% 84,43% 10 1.600.098.893,00 BAPPEDA 5.01.01.108.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia 300 3.000.000 300 materai 40.476.448,00 300 40.476.448,00 100,00% 100,00% 600 43.476.448,00 BAPPEDA 5.01.01.108.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu 4 212.389.259 4 jenis 342.276.448,00 4 201.866.879,00 100,00% 58,98% 8 414.256.138,00 BAPPEDA 5.01.01.108.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu 4 569.421.735 4 jenis 582.853.320,00 4 572.944.572,00 100,00% 98,30% 8 1.142.366.307,00 BAPPEDA 5.01.01.109 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah jenis barang milik daerah dalam kondisi baik 46 920.267.552 47 jenis 1.343.506.376,00 47 1.134.080.659,12 100,00% 84,41% 93 2.054.348.211,12 BAPPEDA 5.01.01.109.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan siap pakai 35 758.147.853 35 jenis 779.224.480,00 35 618.519.340,00 100,00% 79,38% 70 1.376.667.193,00 BAPPEDA 5.01.01.109.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis Peralatan dan mesin dalam kondisi baik 10 89.369.699 10 jenis 141.986.448,00 10 94.792.408,00 100,00% 66,76% 20 184.162.107,00 BAPPEDA 5.01.01.109.09 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik 1 72.750.000 2 unit 422.295.448,00 2 420.768.911,12 100,00% 99,64% 3 493.518.911,12 BAPPEDA 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan 100 25.719.853.036,00 51 4.961.100.799 40 2.978.680.162,00 40 2.696.217.764,00 100,00% 90,52% 91 7.657.318.563,00 91% 30% BAPPEDA 5.01.02.101 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi 8 2.771.245.495 3 dokumen 2.148.234.380,00 3 1.975.144.334,00 100,00% 91,94% 11 4.746.389.829,00 BAPPEDA 5.01.02.101.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Dokumen Kesepakatan Forum Konsultasi Publik 2 2.720.000 0 2.720.000,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.02.101.05 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang 3 42.279.500 1 dokumen 53.568.940,00 1 22.702.100,00 100,00% 42,38% 4 64.981.600,00 BAPPEDA 5.01.02.101.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun dan Ditetapkan 3 2.726.245.995 2 dokumen 2.094.665.440,00 2 1.952.442.234,00 100,00% 93,21% 5 4.678.688.229,00 BAPPEDA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.01.02.102 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 6 379.583.376 6 dokumen 357.236.742,00 6 327.069.963,00 100,00% 91,56% 12 706.653.339,00 BAPPEDA 5.01.02.102.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 4 129.651.408 4 dokumen 246.343.626,00 4 219.128.408,00 100,00% 88,95% 8 348.779.816,00 BAPPEDA 5.01.02.102.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi berbasis SIPD 2 249.931.968 2 dokumen 110.893.116,00 2 107.941.555,00 100,00% 97,34% 4 357.873.523,00 BAPPEDA 5.01.02.103 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah jenis dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah 33 1.810.271.928 31 dokumen 473.209.040,00 31 394.003.467,00 100,00% 83,26% 64 2.204.275.395,00 BAPPEDA 5.01.02.103.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jumlah Dokumen pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi 8 86.461.460 8 dokumen 142.021.200,00 8 79.354.290,00 100,00% 55,87% 16 165.815.750,00 BAPPEDA 5.01.02.103.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah 1 1.457.900 0 1.457.900,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.02.103.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 5 258.455.879 5 laporan 309.568.240,00 5 296.714.677,00 100,00% 95,85% 10 555.170.556,00 BAPPEDA 5.01.02.103.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 19 1.463.896.689 18 rekomendasi 21.619.600,00 18 17.934.500,00 100,00% 82,95% 37 1.481.831.189,00 BAPPEDA Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 6.211.698.937,00 29 1.866.791.592 26 2.010.262.797,00 26 1.768.060.524,00 100,00% 87,95% 55 3.634.852.116,00 55% 59% BAPPEDA Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 3.541.741.149,00 0 - 0% BAPPEDA Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 100 5.655.181.588,00 0 - 0% BAPPEDA 5.01.03.101 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 10 577.401.550 9 dokumen 667.077.160,00 9 626.110.297,00 100,00% 93,86% 19 1.203.511.847,00 BAPPEDA 5.01.03.101.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan dan diasistensi 2 80.290.548 1 dokumen 84.967.696,00 1 82.390.900,00 100,00% 96,97% 3 162.681.448,00 BAPPEDA 5.01.03.101.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi sesuai aturan 1 39.736.749 1 dokumen 40.529.728,00 1 39.555.451,00 100,00% 97,60% 2 79.292.200,00 BAPPEDA 5.01.03.101.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 1 44.426.709 1 dokumen 44.527.748,00 1 42.844.948,00 100,00% 96,22% 2 87.271.657,00 BAPPEDA 5.01.03.101.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 1 39.883.149 1 dokumen 40.341.648,00 1 39.438.946,00 100,00% 97,76% 2 79.322.095,00 BAPPEDA 5.01.03.101.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan dan diasistensi 1 53.046.749 1 dokumen 89.572.488,00 1 73.515.091,00 100,00% 82,07% 2 126.561.840,00 BAPPEDA 5.01.03.101.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi sesuai aturan 1 41.819.499 1 dokumen 44.966.908,00 1 42.825.201,00 100,00% 95,24% 2 84.644.700,00 BAPPEDA 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.01.03.101.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2 235.725.298 2 dokumen 272.469.196,00 2 257.427.361,00 100,00% 94,48% 4 493.152.659,00 BAPPEDA 5.01.03.101.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 42.472.849 1 dokumen 49.701.748,00 1 48.112.399,00 100,00% 96,80% 2 90.585.248,00 BAPPEDA 5.01.03.102 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 9 475.256.362 4 dokumen 655.640.162,00 4 526.204.560,00 100,00% 80,26% 13 1.001.460.922,00 BAPPEDA 5.01.03.102.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan dan diasistensi 2 158.418.806 0 158.418.806,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.03.102.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensi sesuai aturan 1 2.908.500 0 2.908.500,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.03.102.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 1 3.937.360 1 dokumen 168.775.054,00 1 145.025.694,00 100,00% 85,93% 2 148.963.054,00 BAPPEDA 5.01.03.102.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 1 100.077.748 1 dokumen 196.484.514,00 1 163.824.652,00 100,00% 83,38% 2 263.902.400,00 BAPPEDA 5.01.03.102.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinasikan dan diasistensi 1 78.536.698 0 78.536.698,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.03.102.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang diasistensi sesuai aturan 1 1.152.373 0 1.152.373,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.03.102.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 1 1.512.128 1 dokumen 8.778.500,00 1 6.214.600,00 100,00% 70,79% 2 7.726.728,00 BAPPEDA 5.01.03.102.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 1 128.712.749 1 dokumen 281.602.094,00 1 211.139.614,00 100,00% 74,98% 2 339.852.363,00 BAPPEDA 5.01.03.103 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan regulasi 10 814.133.680 13 dokumen 687.545.475,00 13 615.745.667,00 100,00% 89,56% 23 1.429.879.347,00 BAPPEDA 5.01.03.103.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinasikan dan diasistensi 1 194.520.765 5 dokumen 235.629.195,00 5 216.841.440,00 100,00% 92,03% 6 411.362.205,00 BAPPEDA 5.01.03.103.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi sesuai aturan 1 3.789.160 0 3.789.160,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.03.103.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 1 8.259.070 0 8.259.070,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.03.103.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 2 119.663.810 1 dokumen 40.416.740,00 1 37.289.825,00 100,00% 92,26% 3 156.953.635,00 BAPPEDA 5.01.03.103.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Koordinasikan dan diasistensi 1 377.883.495 5 dokumen 236.831.540,00 5 222.762.736,00 100,00% 94,06% 6 600.646.231,00 BAPPEDA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.01.03.103.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi sesuai aturan 1 6.852.230 0 6.852.230,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.03.103.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 1 2.013.100 0 2.013.100,00 BAPPEDA Tidak di anggarkan di tahun 2022 5.01.03.103.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 2 101.152.050 2 dokumen 174.668.000,00 2 138.851.666,00 100,00% 79,49% 4 240.003.716,00 BAPPEDA 5.05.0.00.0.00.02.00 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali 0 92,772254 19.686.977.180,00 100 Persen 21.945.908.149,00 95,02 20.853.813.037 95,02% 95,02% 187,80 40.540.790.217 - - BRIDA 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 78 Nilai 47.196.828.864 92,814528 11.834.498.807,00 100 Persen 12.820.054.549,00 94,01 12.052.295.173,00 94,01% 94,01% 186,83 23.886.793.980 - - BRIDA 5.05.01.1.01 KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 22.632.450,00 17 dokumen 65.692.750,00 17 64.220.600 97,76% 97,76% 17,00 86.853.050 - - BRIDA 5.05.01.1.01.5.05.01.1.01 .01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu 1 20.035.000,00 12 dokumen 27.660.750,00 12 27.010.200 97,65% 97,65% 13,00 47.045.200 - - BRIDA 5.05.01.1.01.5.05.01.1.01 .07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Koordinasi dan dokumen Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisas realisasi kinerja SKPD disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu 1 2.597.450,00 5 dokumen 38.032.000,00 5 37.210.400 97,84% 97,84% 6,00 39.807.850 - - BRIDA 5.05.01.1.02 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.476.564.188,00 630 dokumen 9.579.050.835,00 630 8.938.444.187 93,31% 93,31% 630,00 17.415.008.375 - - BRIDA 5.05.01.1.02.5.05.01.1.02 .01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar 1 8.469.466.138,00 28 dokumen 9.564.395.435,00 28 8.925.744.187 93,32% 93,32% 29,00 17.395.210.325 - - BRIDA 5.05.01.1.02.5.05.01.1.02 .03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen SPJ yang Di Verifikasi 1 5.582.150,00 600 dokumen 9.593.400,00 600 8.738.400 91,09% 91,09% 601,00 14.320.550 - - BRIDA 5.05.01.1.02.5.05.01.1.02 .04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD jumlah laporan akuntansi keuangan 0,8 1.269.250,00 5 laporan 2.304.400,00 5 1.859.400 80,69% 80,69% 5,80 3.128.650 - - BRIDA 5.05.01.1.02.5.05.01.1.02 .06 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan 1 246.650,00 1 dokumen 2.757.600,00 1 2.102.200 76,23% 76,23% 2,00 2.348.850 - - BRIDA 5.05.01.1.06 KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 264.357.925,00 63 100 jenis persen 384.082.800,00 63 100 364.466.579,00 94,89% 94,89% 100,00 628.824.504 - - BRIDA 5.05.01.1.06.5.05.01.1.06 .01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 23.285.400,00 10 jenis 12.524.000,00 10 12.383.000 98,87% 98,87% 11,00 35.668.400 - - BRIDA 5.05.01.1.06.5.05.01.1.06 .02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan 1 40.884.050,00 28 jenis 34.752.900,00 28 32.817.500 94,43% 94,43% 29,00 73.701.550 - - BRIDA 5.05.01.1.06.5.05.01.1.06 .04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 106.342.000,00 9 jenis 142.416.500,00 9 137.192.250 96,33% 96,33% 10,00 243.534.250 - - BRIDA 5.05.01.1.06.5.05.01.1.06 .05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 9.999.900,00 12 jenis 11.940.400,00 12 10.872.500 91,06% 91,06% 13,00 20.872.400 - - BRIDA 5.05.01.1.06.5.05.01.1.06 .06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan 1 14.508.625,00 4 jenis 37.200.000,00 4 36.300.000 97,58% 97,58% 5,00 50.808.625 - - BRIDA 5.05.01.1.06.5.05.01.1.06 .09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 69.337.950,00 100 persen 145.249.000,00 100 134.901.329 92,88% 92,88% 101,00 204.239.279 - - BRIDA 5.05.01.1.07 KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 280.059.200,00 7 jenis 79.520.000,00 7 67.640.700 85,06% 85,06% 7,00 347.699.900 - - BRIDA 5.05.01.1.07.5.05.01.1.07 .05 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Jenis Pengadaan Mebel 1 38.000.000,00 0 0 - 0 - 0,00% 0,00% 1,00 38.000.000 - - BRIDA 1 242.059.200,00 7 jenis 79.520.000,00 7 67.640.700 85,06% 85,06% 8,00 309.699.900 - - BRIDA BRIDA 5.05.01.1.08 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 469.442.724,00 38 jenis 532.496.036,00 38 482.552.034 90,62% 90,62% 38,00 951.994.758 - - BRIDA 5.05.01.1.07.5.05.01.1.07 .10 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.05.01.1.08.5.05.01.1.08 .01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jenis Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya yang Disediakan 1 2.250.000,00 1 jenis 2.480.000,00 1 2.480.000 100,00% 100,00% 2,00 4.730.000 - - BRIDA 5.05.01.1.08.5.05.01.1.08 .02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 163.611.354,00 3 jenis 226.000.000,00 3 176.927.898 78,29% 78,29% 4,00 340.539.252 - - BRIDA 5.05.01.1.08.5.05.01.1.08 .04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Yang Disediakan 1 303.581.370,00 34 jenis 304.016.036,00 34 303.144.136 99,71% 99,71% 35,00 606.725.506 - - BRIDA 5.05.01.1.09 KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.321.442.320,00 23 jenis 2.179.212.128,00 23 2.134.971.073 97,97% 97,97% 23,00 4.456.413.393 - - BRIDA 5.05.01.1.09.5.05.01.1.09 .02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara 1 769.304.448,00 10 unit 761.128.032,00 10 747.860.640 98,26% 98,26% 11,00 1.517.165.088 - - BRIDA 5.05.01.1.09.5.05.01.1.09 .09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangun Lainnya 1 1.552.137.872,00 13 jenis 1.418.084.096,00 13 1.387.110.433 97,82% 97,82% 14,00 2.939.248.305 - - BRIDA 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 80% 63.125.706.693 1,03 7.852.478.373,00 75 persen 9.125.853.600,00 75 8.801.517.864 96,45% 96,45% 75,00 16.653.996.237 - - BRIDA 5.05.02.1.01 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PENGKAJIAN PERATURAN 7.471.920.463,00 14 dokumen 8.151.466.000,00 14 7.868.602.492 96,53% 96,53% 14,00 15.340.522.955 - - BRIDA 5.05.02.1.01.5.05.02.1.01 .02 Sub Kegiatan Fasilitasi,Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Jumlah laporan FGD terkait kajian kebijakan pemerintah 0,5 6.600.319.013,00 5 dokumen 7.389.304.700,00 5 7.234.066.859 97,90% 97,90% 5,50 13.834.385.872 - - BRIDA 5.05.02.1.01.5.05.02.1.01 .06 Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban danKetentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah Kajian/Penelitian 1 264.960.650,00 - - - - - - - 1,00 264.960.650 - - BRIDA 5.05.02.1.01.5.05.02.1.01 .08 Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa Analisa sensus 1 492.520.050,00 1 dokumen 286.742.700,00 1 258.333.950 90,09% 90,09% 2,00 750.854.000 - - BRIDA 5.05.02.1.01.5.05.02.1.01 .12 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan Indeks daya Saing Daerah, Innovative Government Award ,IPKD, Penerbitan Buku dan E- jurnal Bali Membangun Bali 1 100.880.100,00 5 dokumen 215.359.800,00 5 192.055.383 89,18% 89,18% 6,00 292.935.483 - - BRIDA 1 13.240.650,00 3 dokumen 260.058.800,00 3 184.146.300 70,81% 70,81% 4,00 197.386.950 - - BRIDA 5.05.02.1.03 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 336.183.010,00 7 dokumen 615.586.500,00 7 605.538.500 98,37% 98,37% 7,00 941.721.510 - - BRIDA 5.05.02.1.03.5.05.02.1.03 .02 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Hasil Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi dan Pelaksanaan Seminar 1 33.338.200,00 4 dokumen 73.682.500,00 4 65.961.800 89,52% 89,52% 5,00 99.300.000 - - BRIDA 5.05.02.1.03.5.05.02.1.03 .03 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Kajian BUMD 2 209.528.660,00 - - - - - - - 2,00 209.528.660 - - BRIDA 5.05.02.1.03.5.05.02.1.03 .04 Sub Kegiatan Penelitian Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan Jumlah Kajian/Penelitian bidang pertanian,perkebunan dan pangan Pelaksanaan Fgd bidang pertanian, perkebunan dan pangan Persentase Kajian/penelitian bidang pertanian, perkebunan dan pangan yang direkomendasikan 1 81.726.450,00 2 Dokumen 300.730.300,00 2 300.377.600 99,88% 99,88% 3,00 382.104.050 - - BRIDA 5.05.02.1.03.5.05.02.1.03 .06 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral Jumlah kajian/penelitian pengembangan energi dan sumber daya mineral 1 dokumen 241.173.700,00 1 239.199.100 99,18% 99,18% 1,00 239.199.100 BRIDA 5.05.02.1.03.5.05.02.1.03 .10 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan Jumlah kajian / penelitian bidang perhubungan 1 11.589.700,00 - - - - - - - 1,00 11.589.700 - - BRIDA 44.374.900,00 327.376.872 91,24% 91,24% 3,00 371.751.772 - - BRIDA - 5.05.02.1.01.5.05.02.1.01 .13 Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Dokumen Evaluasi dokumen 358.801.100,00 35.05.02.1.04 KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 3 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.05.02.1.04.5.05.02.1.04 .02 Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Dokumken laporan pelaksanaan Roadmap penguatan SIDa Jumlah koordinasi penelitian, pengembangan, penghargaan dan penerapan IPTEKS 1 dokumen 104.534.150,00 1 101.398.286 97,00% 97,00% 1,00 101.398.286 - - BRIDA 5.05.02.1.04.5.05.02.1.04 .04 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah kegiatan sosialisasi hasil kelitbangn Mengikuti pameran tingkat nasional (Harteknas) Peresentase inovas dan penerapan teknologi yang dilaksanakan 1 dokumen 52.293.150,00 1 48.920.950 93,55% 93,55% 1,00 48.920.950 - - BRIDA 5.05.02.1.04.5.05.02.1.04 .05 Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Invetarisasi data permohonan HKI di Kab/Kota ( 9 Kab/Kota) Jumlah Fasilitasi Permohonan HKI 105,33333 44.374.900,00 1 dokumen 201.973.800,00 1 177.057.636 87,66% 87,66% 106,33 221.432.536 - - BRIDA 5.07.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Nilai evaluasi manajemen kinerja 80,96 5.576.853.002 82 6.950.325.966 (belum keluar LHE dari Inspektorat) 6.568.848.835 94,51% 12.145.701.837 Banhub 5.07.01.1.01. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat 100 4.618.700 100 % 2.688.600 71% 2.688.600 71,43% 100,00% 7.307.300 Banhub 5.07.01.1.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan 2 3.748.400 7 dokumen 2.688.600 7 2.688.600 100,00% 100,00% 6.437.000 Banhub 5.07.01.1.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah 1 870.300 5.07.01.1.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan 100 3.588.204.931 100 % 4.388.972.107 100% 4.071.484.712 100,00% 92,77% 7.659.689.643 Banhub 5.07.01.1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan 18 3.586.639.831 18 PNS 4.388.972.107 18 4.071.484.712 100,00% 92,77% 7.658.124.543 Banhub 5.07.01.1.02.03. Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi 12 870.300 - - - - - 870.300 5.07.01.1.02.04. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen Akuntansi keuangan SKPD 12 694.800 - - - - - 694.800 5.07.01.1.02.06. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan 5.07.01.1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor 100 122.749.400 100 % 149.248.300 100% 149.061.042 100,00% 99,87% 271.810.442 Banhub 5.07.01.1.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 14 10.482.000 2 jenis 14.652.000 2 14.652.000 100,00% 100,00% 25.134.000 Banhub 5.07.01.1.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia 3 14.947.000 3 jenis 19.506.200 3 19.506.200 100,00% 100,00% 34.453.200 Banhub 5.07.01.1.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan 3 80.000.000 2 jenis 80.000.000 2 80.000.000 100,00% 100,00% 160.000.000 Banhub 5.07.01.1.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen 7 4.892.000 4 jenis 4.075.100 4 4.074.150 100,00% 99,98% 8.966.150 Banhub 5.07.01.1.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan/ koran 4 2.340.000 - - - - - 2.340.000 5.07.01.1.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan perjalanan dinas dan jumlah makanan dan minuman untuk koordinasi dan konsultasi 12 10.088.400 12 bulan 31.015.000 12 30.828.692 100,00% 99,40% 40.917.092 Banhub 5.07.01.1.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kinerja perangkat daerah 100 75.981.999 100 % 57.575.575 100% 52.492.600 100,00% 91,17% 128.474.599 Banhub 5.07.01.1.07.11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 2 75.981.999 10 unit 57.575.575 10 52.492.600 100,00% 91,17% 128.474.599 Banhub 5.07.01.1.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 951.568.063 100 % 1.049.692.636 100% 1.017.648.457 100,00% 96,95% 1.969.216.520 Banhub 5.07.01.1.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu 12 5.621.300 12 bulan 6.000.000 12 5.995.100 100,00% 99,92% 11.616.400 Banhub 5.07.01.1.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu 12 151.900.079 12 bulan 205.000.000 12 196.541.694 100,00% 95,87% 348.441.773 Banhub 5.07.01.1.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu 12 794.046.684 12 bulan 838.692.636 12 815.111.663 100,00% 97,19% 1.609.158.347 Banhub Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.07.01.1.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah 100 833.729.909 100 % 1.302.148.748 100% 1.275.473.424 100,00% 97,95% 2.109.203.333 Banhub 5.07.01.1.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik 13 727.407.271 13 unit 869.519.776 13 861.574.792 100,00% 99,09% 1.588.982.063 Banhub 5.07.01.1.09.10. Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik 12 35.000.000 12 bulan 347.688.000 12 331.186.728 100,00% 95,25% 366.186.728 Banhub 5.07.01.1.09.11. Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik 12 71.322.638 12 bulan 84.940.972 12 82.711.904 100,00% 97,38% 154.034.542 Banhub 5.07.02. Program Pelayanan Penghubung Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung 89,64 940.035.698 90 1.304.604.860 89,27 1.273.165.993 99,19% 97,59% 2.213.201.691 Banhub 5.07.02.1.01. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung 89,64 940.035.698 90 1.304.604.860 89,27 1.273.165.993 99,19% 97,59% 2.213.201.691 Banhub 5.07.02.1.01.01. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta 1 36.450.000 - - - - - 36.450.000 5.07.02.1.01.04. Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Jumlah kegiatan promosi dan jumlah latihan Tari Bali 12 128.713.138 12 bulan 293.560.972 12 293.530.965 100,00% 99,99% 422.244.103 Banhub 5.07.02.1.01.05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik 12 774.872.560 12 bulan 1.011.043.888 12 979.635.028 100,00% 96,89% 1.754.507.588 Banhub 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,250694444 INSPEKTORAT DAERAH 25.502.504.746,00 24.920.653.977,00 0,250706019 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1048,67 20.264.480.884,84 24.451.238.281,00 1.200,87 23.958.374.012,00 0,00% 97,98% 2.249,54 44.222.854.896,84 INSPEKTORAT 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200 15.477.380,00 16.299.750,00 200,00 16.299.750,00 0,00% 100,00% 400,00 31.777.130,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.01.01 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu. 100 8.235.610,00 100 persen 8.549.930,00 100,00 8.549.930,00 100,00% 100,00% 200,00 16.785.540,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.01.02 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu 100 7.241.770,00 100 persen 7.749.820,00 100,00 7.749.820,00 100,00% 100,00% 200,00 14.991.590,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 86,3 17.158.899.976,00 21.375.293.026,00 100,00 21.022.731.481,00 0,00% 98,35% 186,30 38.181.631.457,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu 86,3 17.158.899.976,00 100 persen 21.375.293.026,00 100,00 21.022.731.481,00 100,00% 98,35% 186,30 38.181.631.457,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 200,87 490.367.600,00 493.696.685,00 200,87 473.357.785,00 0,00% 95,88% 401,74 963.725.385,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi 100 30.719.400,00 100 persen 23.500.400,00 100 23.500.000,00 100,00% 100,00% 200,00 54.219.400,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi 99,26 58.043.300,00 100 persen 72.497.885,00 100,00 58.117.000,00 100,00% 80,16% 199,26 116.160.300,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi 94,24 107.376.000,00 100 persen 114.840.400,00 100,00 114.750.000 100,00% 99,92% 194,24 222.126.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi 96 31.036.670,00 100 persen 15.000.000,00 100,00 14.997.445,00 100,00% 99,98% 196,00 46.034.115,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi 91 36.333.000,00 100 persen 40.000.000,00 100,00 39.998.000,00 100,00% 100,00% 191,00 76.331.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Persentase fasilitasi kunjungan tamu yang telah dilaksanakan 75 33.250.000,00 100 persen 13.000.000,00 100,00 12.806.250,00 100,00% 98,51% 175,00 46.056.250,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana 92,88 193.609.230,00 100 persen 214.858.000 100,00 209.189.090,00 100,00% 97,36% 192,88 402.798.320,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 71,55 486.249.697,00 118.021.000,00 100 111.273.913,00 0,00% 94,28% 171,55 597.523.610,00 INSPEKTORAT Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 6.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana 71,55 486.249.697,00 100 persen 118.021.000,00 100 111.273.913,00 100,00% 94,28% 171,55 597.523.610,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.08 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 221,36 410.138.933,00 590.854.088,00 300,00 564.974.417,00 0,00% 95,62% 521,36 975.113.350,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 65 1.807.500,00 100 persen 1.000.000,00 100 935.000,00 100,00% 93,50% 165,00 2.742.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 69,23 164.365.443,00 100 persen 265.000.000,00 100,00 245.077.329,00 100,00% 92,48% 169,23 409.442.772,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 87,13 243.965.990,00 100 persen 324.854.088,00 100,00 318.962.088,00 100,00% 98,19% 187,13 562.928.078,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 268,59 1.703.347.298,84 1.857.073.732,00 300,00 1.769.736.666,00 0,00% 95,30% 568,59 3.473.083.964,84 INSPEKTORAT 6.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Persentase jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, pajakdan perijinan kendaraan dinas operasional yang terpenuhi 88,6 809.629.440,00 100 persen 934.243.032,00 100,00 925.176.317,00 100,00% 99,03% 188,60 1.734.805.757,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemeliharan gedung kantor dan bangunan lainnya yang telah dilaksanakan 86,57 633.039.278,84 100 persen 710.401.356,00 100,00 634.247.092,00 100,00% 89,28% 186,57 1.267.286.370,84 INSPEKTORAT 93,42 260.678.580,00 100,00 210.313.257 100,00% 99,00% 193,42 470.991.837,00 INSPEKTORAT 177 2.178.131.411,00 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 177 1.323.679.994,00 1.277.511.854,00 185 1.256.776.912,00 0,00% 98,38% 362,00 2.580.456.906,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah laporan pembinaandan pengawasan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 55 485.713.680,00 9 Laporan 172.962.324,00 9 168.982.584,00 100,00% 97,70% 64,00 654.696.264,00 INSPEKTORAT 2 188.224.857,00 4 Laporan PA PBJ 286.368.162,00 4 281.322.622,00 100,00% 98,24% 6,00 469.547.479,00 INSPEKTORAT 4 LHR DAK 4 100,00% 7 LHR Perencanaan 7 100,00% 6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang direview dan dievaluasi 45 8.678.475,00 45 LKJIP 26.217.165,00 45 22.874.187,00 100,00% 87,25% 90,00 31.552.662,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu atas laporan keuangan 2 101.725.803,00 2 LHR LK 126.697.896,00 2 125.594.646,00 100,00% 99,13% 4,00 227.320.449,00 INSPEKTORAT 3 148.497.263,00 3 laporan 3 100,00% 6,00 546.888.159,00 INSPEKTORAT 9 - 55 LHP 55 100,00% 64,00 - 6.01.02.1.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas SPIP pada Perangkat Daerah 6 271.496.115,00 1 laporan 98.361.915,00 1 98.193.213,00 100,00% 99,83% 7,00 369.689.328,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal 55 119.343.801,00 55 LHP 164.502.396,00 55 161.418.764 100,00% 98,13% 110,00 280.762.565,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 0 854.451.417,00 496.487.992,00 460.311.376,00 0,00% 92,71% - 1.314.762.793,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawalan penyelesaian kerugian daerah, pengamanan pemerintah, dan pembangunan pemerintah 1 58.945.027,00 1 laporan 57.790.648,00 1 57.020.018,00 100,00% 98,67% 2,00 115.965.045,00 INSPEKTORAT 8 795.506.390,00 8 8 100,00% 16,00 1.198.797.748,00 INSPEKTORAT 1 - 1 1 100,00% 2,00 - 3 - 3 3 100,00% 6,00 - 2 - 2 laporan dana desa 2 100,00% 4,00 - 6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi 0 910.414.058,00 1.051.266.465,00 962.279.965,00 0,00% 91,54% - 1.872.694.023,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan 0 396.149.634,00 495.386.224,00 475.784.536,00 0,00% 96,04% - 871.934.170,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah objek pemeriksaan program kerja pengawasan tahunan inspektorat provinsibali 105 217.699.757,00 105 objek pemeriksaan 251.065.432,00 105 242.040.156,00 100,00% 96,41% 210,00 459.739.913,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.01.02 Perumusan KebijakanTeknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional dilingkungan provinsi bali dan kabupaten/kota 2 178.449.877,00 2 laporan 244.320.792,00 2 233.744.380,00 100,00% 95,67% 4,00 412.194.257,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi 0 514.264.424,00 555.880.241,00 486.495.429,00 0,00% 87,52% - 1.000.759.853,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintahan Daerah Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas 12 376.116.047,00 12 bulan 342.216.448,00 12 279.320.400,00 100,00% 81,62% 24,00 655.436.447,00 INSPEKTORAT 100 persen 212.429.344,00 6.01.02.1.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 6.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum danTeknis Kabupaten/Kota Jumlah laporan pemeriksaan urusan Kabupaten/kota Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi 6.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana ngedung kantor yang telah 402.401.996,00 398.390.896,00 99,00% 6.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah laporan audit kasus, khusus dan tujuan tertentu. Jumlah laporan benturan kepentingan dan pelaksanaan Whistle Blower System yang ditindaklanjuti. Jumlah Laporan Evaluasi PPRG. laporan 438.697.344,00 403.291.358,00 91,93% Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 41 11.801.150,00 41 perangkat daerah 41 100,00% 82,00 INSPEKTORAT 2 2 laporan 2 100,00% 4,00 6.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Persentase perumusan kebijakan, pendampingandan asistensi yang telah dilaksanakan 3 65.576.750,00 3 laporan 110.550.970,00 3 105.894.270,00 100,00% 95,79% 6,00 171.471.020,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensidan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah laporan pelaksanaan survey penilaian integritas, unit pengendalian gratifikasidan tunas integritas anti korupsi 1 60.770.477,00 1 laporan 64.727.448,00 1 64.648.448,00 100,00% 99,88% 2,00 125.418.925,00 INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI 34.968.943.446,00 100,00 25.807.762.529,00 5 03 KEPEGAWAIAN 33.791.581.652,00 24.990.834.540,00 BKPSDM 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83 130.372.962.889 100 13.907.735.403,00 82,5 nilai 26.736.138.138,00 86,23 24.990.834.540,00 104,52% 93,47% 186,23 38.898.569.943,00 2,24373494 0,298363779 BKPSDM 5 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana 13 114.145.250,00 13 dokumen 121.435.800,00 13 119.404.000,00 100,00% 98,33% 26,00 233.549.250,00 BKPSDM 5 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 12 94.966.250,00 12 dokumen 106.953.800,00 12 104.962.000 100,00% 98,14% 24,00 199.928.250,00 BKPSDM 5 03 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah 1 19.179.000,00 1 dokumen 14.482.000,00 1 14.442.000 100,00% 99,72% 2,00 33.621.000,00 BKPSDM 5 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang disusun 3 11.484.289.127,00 3 laporan 23.451.577.676,00 3 22.506.986.270,00 100,00% 95,97% 6,00 33.991.275.397,00 BKPSDM 5 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan 3 11.473.399.187,00 28 dokumen 23.451.577.676,00 28 22.506.986.270 100,00% 95,97% 31,00 33.980.385.457,00 BKPSDM 5 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana 5 10.889.940,00 6 administrasi 604.889.240,00 6 540.546.322,00 100,00% 89,36% 11,00 551.436.262,00 BKPSDM 5 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia 6 357.666.400,00 2 jenis 7.818.000,00 2 7.424.000 100,00% 94,96% 8,00 365.090.400,00 BKPSDM 5 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 10 17.896.300,00 3 jenis 146.299.440,00 3 140.375.168 100,00% 95,95% 13,00 158.271.468,00 BKPSDM 5 03 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah logisitik yang diadakan 21 71.599.350,00 2 jenis 92.275.000,00 2 92.202.602 100,00% 99,92% 23,00 163.801.952,00 BKPSDM 5 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan 3 89.914.000,00 7 dokumen 15.763.800,00 7 12.248.582 100,00% 77,70% 10,00 102.162.582,00 BKPSDM 5 03 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia 200 16.664.150,00 5 jenis bacaan 19.764.000,00 5 19.763.898 100,00% 100,00% 205,00 36.428.048,00 BKPSDM 5 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah 5 19.764.000,00 12 bulan 322.969.000,00 12 268.532.072 100,00% 83,14% 17,00 288.296.072,00 BKPSDM 5 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Jenis layanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana 1 141.828.600,00 1 jenis 325.215.000,00 1 296.684.994,00 100,00% 91,23% 2,00 438.513.594,00 BKPSDM 5 03 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 19 585.673.838,00 5 jenis 325.215.000,00 5 296.684.994 100,00% 91,23% 24,00 882.358.832,00 BKPSDM 5 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia 13 585.673.838,00 3 jasa 1.281.938.205,00 3 1.222.977.913,00 100,00% 95,40% 16,00 1.808.651.751,00 BKPSDM 5 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia 3 1.059.516.167,00 300 surat 3.000.000,00 300 3.000.000 100,00% 100,00% 303,00 1.062.516.167,00 BKPSDM 5 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 500 3.000.000,00 2 jasa 279.000.000,00 2 225.028.845 100,00% 80,66% 502,00 228.028.845,00 BKPSDM 5 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Layanan Umum kantor 2 202.830.836,00 10 jenis 999.938.205,00 10 994.949.068 100,00% 99,50% 12,00 1.197.779.904,00 BKPSDM 5 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2 853.685.331,00 4 pemeliharaan 951.082.217,00 4 304.235.041,00 100,00% 31,99% 6,00 1.157.920.372,00 BKPSDM 5 03 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 4 1.365.960.788,00 9 jenis 592.579.587,00 9 197.995.499 100,00% 33,41% 13,00 1.563.956.287,00 BKPSDM 5 03 01 1.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya 18 1.006.352.621,00 1 jenis 175.314.299,00 1 22.500.000 100,00% 12,83% 19,00 1.028.852.621,00 BKPSDM 36.632.311,00 95,43% 48.433.461,006.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas 38.385.375,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 78.830.810,00 2 pemeliharaan 74.338.653,00 2 49.549.589 100,00% 66,65% 3,00 128.380.399,00 BKPSDM 5.03.01.1.09.10 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 4 156.187.357,00 15 jenis 108.849.678,00 15 34.189.953 100,00% 31,41% 19,00 190.377.310,00 BKPSDM 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks Merit Sistem 81% 28.858.175.001 5 124.590.000,00 0,8 nilai 7.055.443.514,00 0,8 6.491.698.838,00 100,00% 92,01% 5,80 6.616.288.838,00 7,160493827 0,229269136 BKPSDM 5 03 02 1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah kebutuhan ASN yang terpenuhi 330 2.381.518.978,00 9 jenis 6.178.959.186,00 9 5.646.612.934,00 100,00% 91,38% 339,00 8.028.131.912,00 BKPSDM 5 03 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Susunan Rencana Kebutuhan ASN 9 1.324.396.240,00 1 laporan 8.072.265,00 1 7.665.749 100,00% 94,96% 10,00 1.332.061.989,00 BKPSDM 5 03 02 1.01 04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah formasi ASN yang diadakan 1 27.663.600,00 999 formasi 5.903.470.768,00 1047 5.378.727.541 104,80% 91,11% 1.048,00 5.406.391.141,00 BKPSDM 5 03 02 1.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan 1109 1.019.018.124,00 700 SK 125.186.809,00 707 124.572.042 101,00% 99,51% 1.816,00 1.143.590.166,00 BKPSDM 5 03 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah data yang termuktahirkan dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian 1544 82.750.672,00 1900 berkas 142.229.344,00 8004 135.647.602 421,26% 95,37% 9.548,00 218.398.274,00 BKPSDM 5 03 02 1.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah Layanan Mutasi dan Promosi ASN yang terlaksana 2513 194.963.844,00 3 jenis 309.995.744,00 3 302.703.362,00 100,00% 97,65% 2.516,00 497.667.206,00 BKPSDM 5 03 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah SK mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan mutasi antar Instansi yang diterbitkan 3 442.295.983,00 12 laporan 63.784.848,00 12 61.934.865 100,00% 97,10% 15,00 504.230.848,00 BKPSDM 5 03 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah SK Kenaikan pangkat yang diterbitkan tepat waktu dan Kenaikan Gaji Berkala Bagi JPT 50 79.462.261,00 2500 SK 69.300.448,00 3272 68.498.880 130,88% 98,84% 3.322,00 147.961.141,00 BKPSDM Pengelolaan Promosi ASN Jumlah PNS yang dipromosikan 2744 98.702.211,00 67 orang 176.910.448,00 22 172.269.617 32,84% 97,38% 2.766,00 270.971.828,00 BKPSDM 5 03 02 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN 23 264.131.511,00 4 jenis 239.221.792,00 4 233.997.979,00 100,00% 97,82% 27,00 498.129.490,00 BKPSDM 5 03 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah PNS yang diberikan Ijin/Tugas Belajar, Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Pencantuman Gelar 5 264.317.122,00 300 PNS 120.232.896,00 717 119.718.521 239,00% 99,57% 722,00 384.035.643,00 BKPSDM 5 03 02 1.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Data PNS yang akan dikembangkan kompetensinya 278 106.534.711,00 1000 PNS 52.976.448,00 697 52.507.698 69,70% 99,12% 975,00 159.042.409,00 BKPSDM 5 03 02 1.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah SK Jabatan Fungsional 1000 87.372.411,00 300 SK 66.012.448,00 555 61.771.760 185,00% 93,58% 1.555,00 149.144.171,00 BKPSDM 5 03 02 1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Layanan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur 150 - 4 jenis 327.266.792,00 4 308.384.563,00 100,00% 94,23% 154,00 308.384.563,00 BKPSDM 5 03 02 1.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase PNS Provinsi Bali yang memiliki hasil penilaian kinerja kategori Baik 532 70.410.000,00 97 persen 90.402.448,00 96,63 88.783.423 99,62% 98,21% 628,63 159.193.423,00 BKPSDM 5 03 02 1.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Jumlah PNS yang diusulkan mendapatkan penghargaan SLKS dan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 4 350.509.633,00 1000 orang 124.483.448,00 1517 115.747.844 151,70% 92,98% 1.521,00 466.257.477,00 BKPSDM 5 03 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah PD yang mendapatkan Pembinaan Disiplin 100 155.562.211,00 36 PD 94.072.896,00 36 93.872.896 100,00% 99,79% 136,00 249.435.107,00 BKPSDM 5 03 02 1.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Pelanggaran Disiplin yang di proses 1935 122.775.211,00 3 kasus 18.308.000,00 3 9.980.400 100,00% 54,51% 1.938,00 132.755.611,00 BKPSDM 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 32 71.972.211,00 1.177.361.794,00 100 816.927.989,00 132,00 888.900.200,00 BKPSDM 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi 100 65.722.160.573 5 200.000,00 100 persen 1.177.361.794,00 100 816.927.989,00 105,00 817.127.989,00 BKPSDM 5 04 02 1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - 1 jenis 1.177.361.794,00 816.927.989,00 0,00% 69,39% - 816.927.989,00 BKPSDM Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5 04 02 1.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional Jumlah kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi kepemimpinan dan Prajabatan serta jabatan fungsional 3 dokumen 527.938.994 3 268.352.753 100,00% 50,83% 3,00 268.352.753,00 BKPSDM 5 04 02 1.02 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov, kabupaten/kota 115 orang 444.542.300 115 399.788.650 100,00% 89,93% 115,00 399.788.650,00 BKPSDM 5 04 02 1.02 05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga 1 paket 204.880.500 1 148.786.586 100,00% 72,62% 1,00 148.786.586,00 BKPSDM UPTD. PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 761.527.656,00 656.872.154,00 5 03 KEPEGAWAIAN 761.527.656,00 0,80 BKPSDM 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 100 2.204.557.702,00 0 0 400.839.856,00 0 400.839.856,00 #DIV/0! 100,00% BKPSDM 5 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang disusun 5 1.861.399.261,00 3 laporan 95.809.000,00 3 95.809.000,00 100,00% 100,00% BKPSDM 5 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan 3 1.861.399.261,00 3 dokumen 95.809.000,00 3 95.809.000,00 100,00% 100,00% BKPSDM 5 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana 2 25.628.305,00 2 administrasi 25.405.720,00 2 22.231.471,00 100,00% 87,51% BKPSDM 5 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 29 11.948.305,00 3 jenis 6.539.720,00 3 6.069.671 100,00% 92,81% BKPSDM 5 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah 8 13.680.000,00 12 bulan 18.866.000,00 12 16.161.800 100,00% 85,67% BKPSDM 5 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia 3 293.100.136,00 3 jasa 267.735.136,00 3 265.612.636,00 100,00% 99,21% BKPSDM 5 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Layanan Umum kantor 1 293.100.136,00 2 layanan 267.735.136,00 2 265.612.636 100,00% 99,21% BKPSDM 5 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4 24.430.000,00 1 pemeliharaan 11.890.000,00 1 11.504.990,00 100,00% 96,76% BKPSDM 5 03 01 1.09 10 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 5 24.430.000,00 3 jenis 11.890.000,00 2 11.504.990,00 66,67% 96,76% BKPSDM 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks Merit Sistem 330 519.453.820,00 0,8 nilai 360.687.800,00 0,8 256.032.298,00 100,00% 70,98% BKPSDM 5 03 02 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN 5 519.453.820,00 1 jenis 360.687.800,00 1 256.032.298,00 100,00% 70,98% BKPSDM 5 03 02 1.03 02 Pengelolaan Assessment Center Jumlah PNS yang diberikan ijin/tugas belajar, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah 3 519.453.820,00 3 metode 360.687.800,00 3 256.032.298 100,00% 70,98% BKPSDM UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 16.034.724.160,00 19.157.231.998,00 16.232.069.740,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 16.034.724.160,00 19.157.231.998,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Terlaksana Baik 4.650.760.130,00 100 persen 15.073.946.018,00 100 12.881.814.203,00 100,00% 85,46% 100,00 17.532.574.333,00 #DIV/0! #DIV/0! UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5 04 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen keuangan tersusun tepat waktu 10.505.961.841,00 100 persen 327.251.000,00 100 327.251.000,00 100,00% 100,00% 100,00 10.833.212.841,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan 14 10.505.961.841,00 14 dokumen 327.251.000,00 3 327.251.000,00 21,43% 100,00% 17,00 10.833.212.841,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum yang terlaksana 157.663.690,00 100 persen 268.398.410,00 100 254.165.070,00 100,00% 94,70% 100,00 411.828.760,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia 12 99.026.200,00 5 komponen 99.992.900,00 5 98.569.000,00 100,00% 98,58% 17,00 197.595.200,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 12 58.637.490,00 13 jenis 49.355.510,00 13 44.086.070 100,00% 89,32% 25,00 102.723.560,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah logisitik yang diadakan - 1 logistik 85.000.000,00 1 84.960.000 100,00% 99,95% 1,00 84.960.000,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah - 12 bulan 34.050.000,00 12 26.550.000 100,00% 77,97% 12,00 26.550.000,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana 1.089.397.803,00 19 jenis 828.500.000,00 19 633.046.750,00 100,00% 76,41% 19,00 1.722.444.553,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 12 1.089.397.803,00 5 jenis 828.500.000,00 5 633.046.750 100,00% 76,41% 17,00 1.722.444.553,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia 1.477.430.085,00 3 jasa 2.213.807.264,00 3 2.172.916.417,00 100,00% 98,15% 3,00 3.650.346.502,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 494.174.924,00 2 jasa 510.000.000,00 2 469.373.153 100,00% 92,03% 14,00 963.548.077,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Layanan Umum kantor 12 983.255.161,00 3 jenis 1.703.807.264,00 3 1.703.543.264 100,00% 99,98% 15,00 2.686.798.425,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.926.268.552,00 4 pemeliharaan 978.676.344,00 4 944.907.391,00 100,00% 96,55% 4,00 2.871.175.943,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 12 373.966.015,00 9 unit 274.786.344,00 9 245.182.844 100,00% 89,23% 21,00 619.148.859,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5 04 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan gedung kantor 12 1.207.266.387,00 2 pemeliharaan 499.500.000,00 2 496.739.879 100,00% 99,45% 14,00 1.704.006.266,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.09 10 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 12 345.036.150,00 16 jenis 204.390.000,00 16 202.984.668 100,00% 99,31% 28,00 548.020.818,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusi - 100 10.457.313.000,00 100 8.549.527.575,00 100,00% 81,76% 100,00 8.549.527.575,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 0 - 100 persen 10.457.313.000,00 100 8.549.527.575 100,00% 81,76% 100,00 8.549.527.575,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi 11.383.964.030,00 100 nilai 4.083.285.980,00 100 3.350.255.537,00 100,00% 82,05% 100,00 14.734.219.567,00 #DIV/0! #DIV/0! UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN peserta diklat teknis yang lulus post test 307.556.137,00 100 jenis 597.046.790,00 100 484.888.710,00 100,00% 81,21% 100,00 792.444.847,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 1.01 02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah standar pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan Umum 3 5.103.530,00 1 dokumen 5.264.650,00 1 4.381.050 100,00% 83,22% 4,00 9.484.580,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 1.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum jumlah peserta yang lulus evaluasi yang berbasis uji kompetensi teknis 60 302.452.607,00 90 orang 591.782.140,00 90 480.507.660 100,00% 81,20% 150,00 782.960.267,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan Prajabatan 11.076.407.893,00 864 orang 3.486.239.190,00 4 2.865.366.827,00 0,46% 82,19% 4,00 13.941.774.720,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 1.02 06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Jumlah standar pembelajaran pemerintahan bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional 1 4.528.950,00 0 dokumen 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 1,00 4.528.950,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 1.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan Prajabatan 1382 11.071.878.943,00 266 orang 3.486.239.190 266 2.865.366.827 100,00% 82,19% 1.648,00 13.937.245.770,00 UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5.02 KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 1.641.992.052.130,00 100 Persen 1.715.284.080.941,00 100,00 1.550.232.219.751,43 100,00% 90,38% BPKAD 5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 88,6 21.914.951.310,00 88,6 Nilai 24.530.539.364,00 20,57 22.051.882.817,11 23,22% 89,90% 88,60 43.966.834.127,11 BPKAD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu 100 21.720.200,00 100 persen 31.381.270,00 100,00 26.894.742,00 100,00% 85,70% 100,00 48.614.942,00 BPKAD 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun 9 11.517.800,00 12 dokumen 32.029.670,00 12 26.894.742,00 100,00% 83,97% 9 38.412.542,00 BPKAD 5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu 42 7.600.000,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 42 7.600.000,00 BPKAD 5.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun 10 2.602.400,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 10 2.602.400,00 BPKAD 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu 100 18.907.713.058,00 2244 dokumen 20.368.499.433,00 2244 18.787.889.917,00 100,00% 92,24% 2344,00 37.695.602.975,00 BPKAD 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN 44 18.689.195.958,00 44 dokumen 20.160.965.713,00 44 18.605.408.235,00 100,00% 92,28% 88 37.294.604.193,00 BPKAD 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah SPJ yang diverifikasi 2935 174.361.700,00 2200 dokumen 207.533.720,00 2200 182.481.682,00 100,00% 87,93% 5135 356.843.382,00 BPKAD 5.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen akuntasi dan pelaporan keuangan yang disusun 7 22.385.400,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 7 22.385.400,00 BPKAD 5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu 1 21.770.000,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 1 21.770.000,00 BPKAD 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu 100 833.941.000,00 1 tahun 1.275.639.160,00 1 1.067.189.939,00 100,00% 83,66% 101,00 1.901.130.939,00 BPKAD 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis penyediaan alat listrik/ penerangan bangunan kantor 1 171.990.000,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 1 171.990.000,00 BPKAD 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 313.768.500,00 1 tahun 416.849.000,00 1 361.304.900,00 100,00% 86,68% 2 675.073.400,00 BPKAD Rasionalisas i 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor 1 194.999.900,00 1 Tahun 858.790.160,00 1 705.885.039,00 100,00% 82,20% 2 900.884.939,00 BPKAD 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggadaan 2 14.999.900,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 2 14.999.900,00 BPKAD 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah jenis penyediaan surat kabar dan bahan bacaan 2 12.785.700,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 2 12.785.700,00 BPKAD 5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah jenis penyediaan makan dan minuman untuk kunjungan tamu 2 116.175.000,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 2 116.175.000,00 BPKAD Penambaha n Pagu 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi 2 9.222.000,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 2 9.222.000,00 BPKAD 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu 100 601.800.000,00 0 - 0 0 0 100,00 601.800.000,00 BPKAD 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat 2 1.800.000,00 0 - 0 0 0 2 1.800.000,00 BPKAD 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 600.000.000,00 0 - 0 0 0 4 600.000.000,00 BPKAD 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu 100 1.549.777.052,00 100 Persen 1.952.939.640,00 100 1.635.261.502,11 100,00% 83,73% 200,00 3.185.038.554,11 BPKAD 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 3 266.974.836,00 1 tahun 591.134.496,00 1 466.357.546,00 100,00% 78,89% 4 733.332.382,00 BPKAD 5.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel jumlah jenis pemeliharaan mebel 1 10.000.000,00 0 - 0 0 - 0,00% 0,00% 1 10.000.000,00 BPKAD 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 1 147.480.000,00 1 tahun 154.070.700,00 1 114.384.902,00 100,00% 74,24% 2 261.864.902,00 BPKAD 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya jumlah rehab/pemeliharaan gedung kantor 2 1.125.322.216,00 1 tahun 1.207.734.444,00 1 1.054.519.054,11 100,00% 87,31% 3 2.179.841.270,11 BPKAD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu 100 1.615.952.381.130,00 100 Persen 1.686.574.514.975,00 100,00 1.525.387.945.397,00 100,00% 90,44% 200,00 3.141.340.326.527,00 BPKAD 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun tepat waktu 100 2.442.241.368,00 100 persen 2.709.169.262,00 100,00 2.342.057.533,00 100,00% 86,45% 200,00 4.784.298.901,00 BPKAD 5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah rancangan dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu 1 24.518.700,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 1 24.518.700,00 BPKAD 5.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah rancangan dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu 1 29.691.940,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 1 29.691.940,00 BPKAD 5.02.02.1.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD jumlah rancangan dokumen RKA- SKPD yang diteliti 500 315.143.300,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 500 315.143.300,00 BPKAD 5.02.02.1.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD jumlah rancangan dokumen perubahan RKA-SKPD yang diteliti 250 69.494.810,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 250 69.494.810,00 BPKAD 5.02.02.1.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD jumlah rancangan dokumen DPA- SKPD yang diteliti 500 315.143.300,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 500 315.143.300,00 5.02.02.1.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD jumlah rancangan dokumen perubahan DPA-SKPD yang diteliti 250 69.494.810,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 250 69.494.810,00 5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD 2 744.704.884,00 4 dokumen 2.709.169.262,00 4 2.342.057.533,00 100,00% 86,45% 6 3.086.762.417,00 BPKAD 5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD 2 684.457.194,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 2 684.457.194,00 5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah juknis dan SOP penyusunan anggaran SKPD yang disusun 2 137.847.430,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 2 137.847.430,00 5.02.02.1.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi Jumlah dokumen Regulasi bidang anggaran yang disusun 1 51.745.000,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 1 51.745.000,00 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan tepat waktu 9 71.803.800,00 9 kab/kota se- Bali 213.748.700,00 9 118.511.478,00 100,00% 55,44% 18,00 173.895.200,00 BPKAD 5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang APBD kab/kota dan penjabaran APBD Kab/Kota 9 17.838.900,00 9 dokumen 213.748.700,00 9 118.511.478,00 100,00% 55,44% 18 14.650.000,00 BPKAD 5.02.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang perubahan APBD dan penjabaran perubahan APBD 9 23.241.000,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 9 23.241.000,00 5.02.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota umlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi 9 6.410.900,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 9 6.410.900,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.02.1.02.06 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah Jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi kebijakan penyusunan APBD 9 24.313.000,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 9 24.313.000,00 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah persentase laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu 100 697.822.481,00 100 Persen 200.692.050,00 100 183.997.201,00 100,00% 91,68% 200,00 881.819.682,00 BPKAD 5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah 36 268.365.778,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 36 268.365.778,00 5.02.02.1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga n dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji dan Laporan PFK 34 290.128.455,00 4 dokumen 200.692.050,00 4 183.997.201,00 100,00% 91,68% 34 290.128.455,00 BPKAD 5.02.02.1.03.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah pengelola penatausahaan keuangan SKPD yang mengikuti pembinaan 172 139.328.248,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 172 139.328.248,00 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase laporan akuntansi dan keuangan daerah disusun tepat waktu 100 322.530.828,00 100 Persen 402.443.244,00 100,00 384.949.182,00 100,00% 95,65% 200 322.530.828,00 BPKAD 5.02.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu 2 149.079.428,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 2 149.079.428,00 5.02.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi jumlah dokumen laporan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu 2 72.600.000,00 2 dokumen 402.443.244,00 2 384.949.182,00 100,00% 95,65% 2 72.600.000,00 BPKAD 5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jumlah pengelola penatausahaan keuangan SKPD yang mengikuti pembinaan 68 100.851.400,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 68 100.851.400,00 5.02..02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase laporan pelaksanaan penunjang kewenangan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu 100 1.611.353.865.153,00 100 Persen 1.683.048.461.719,00 100,00 1.522.358.430.003,00 100,00% 90,45% 100,00 1.611.353.865.153,00 BPKAD 5.02.02.1.05.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok yang terlaksana 1 20.375.000.000,00 1 dokumen 17.775.000.000,00 1 16.877.519.606,00 100,00% 94,95% 1 20.375.000.000,00 BPKAD 5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan jumlah laporan penyaluran bantuan keuangan khusus 1 372.476.037.244,00 1 dokumen 303.313.478.733,00 1 269.469.777.473,00 100,00% 88,84% 1 372.476.037.244,00 BPKAD 5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak jumlah laporan penyaluran dana darurat/Belanja Tidak Terduga 1 91.118.471.313,00 1 dokumen 7.848.875.371,00 1 4.759.779.107,00 100,00% 60,64% 1 91.118.471.313,00 BPKAD 5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi jumlah laporan penyaluran dana bagi hasil Provinsi 1 1.127.384.356.596,00 1 dokumen 1.354.111.107.615,00 1 1.231.251.353.817,00 100,00% 90,93% 1 1.127.384.356.596,00 BPKAD 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Persentase implementasi SIPD lingkup Keuangan Daerah yang dialksanakan sesuai ketentuan 100 1.064.117.500,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 100 1.064.117.500,00 BPKAD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.02.1.06.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi terkait aplikasi SIPD 9 1.064.117.500,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 9 1.064.117.500,00 BPKAD 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu 100 1.777.288.360,00 100 Persen 4.179.026.602,00 100,00 2.792.391.537,32 100,00% 66,82% 100,00 1.777.288.360,00 BPKAD 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu 100 1.777.288.360,00 100 Persen 1.319.805.882,00 100 1.117.027.952,00 100,00% 84,64% 100,00 1.777.288.360,00 BPKAD 5.02.03.1.01.01 Penyusunan Standar Harga jumlah laporan standar harga disusun tepat waktu 1 164.083.118,00 1 dokumen 127.649.680,00 1 123.827.000,00 100,00% 97,01% 1 164.083.118,00 BPKAD 5.02.03.1.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah jumlah laporan standar kebutuhan, laporan pengadaan dan tipe barang milik daerah yang disusun tepat waktu 1 163.265.118,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 1 163.265.118,00 BPKAD 5.02.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu 4 43.989.248,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 4 43.989.248,00 BPKAD 5.02.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah disusun tepat waktu 1 90.307.496,00 1 dokumen 302.560.800,00 1 298.592.453,00 100,00% 98,69% 1 90.307.496,00 BPKAD 5.02.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah jumlah laporan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah 5 1.197.058.480,00 4 dokumen 889.595.402,00 4 694.608.499,00 100,00% 78,08% 5 1.197.058.480,00 BPKAD 5.02.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah jumlah laporan rekonsiliasi yang disusun tepat waktu 2 11.196.400,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 2 11.196.400,00 BPKAD 5.02.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah jumlah laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu 2 107.388.500,00 0 - 0 0 0 0,00% 0,00% 2 107.388.500,00 BPKAD 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 88,6 151.332.110,00 88,6 Persen 902.079.861,00 0,00 534.646.717,00 0,00% 59,27% 88,60 151.332.110,00 UPTD 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu 100 39.196.910,00 100 Persen 67.798.025,00 100,00 35.739.243,00 100,00% 52,71% 100,00 39.196.910,00 UPTD 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor 1 23.497.110,00 1 tahun 67.798.025,00 1 35.739.243,00 100,00% 52,71% 1 23.497.110,00 UPTD 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggadaan 2 11.499.800,00 0 - 0 - 0,00% 0,00% 2 11.499.800,00 UPTD 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah jenis penyediaan surat kabar dan bahan bacaan 2 4.200.000,00 0 - 0 - 0,00% 0,00% 2 4.200.000,00 UPTD 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi 1 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 1 - UPTD 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu 100 3.000.000,00 0 - 0 - 0,00% 0,00% 100 3.000.000,00 UPTD 5.02.01.1.08.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat 2 3.000.000,00 0 - 0 - 0,00% 0,00% 2 3.000.000,00 UPTD 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu 100 109.135.200,00 1 tahun 834.281.836,00 1,00 498.907.474,00 100,00% 59,80% 100 109.135.200,00 UPTD 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 2 104.385.200,00 1 tahun 173.895.200,00 1 117.792.337,00 100,00% 67,74% 2 104.385.200,00 UPTD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 4.750.000,00 1 tahun 14.650.000,00 1 10.195.400,00 100,00% 69,59% 1 4.750.000,00 UPTD 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya jumlah rehab/pemeliharaan gedung kantor 1 tahun 645.736.636,00 1 370.919.737,00 100,00% 57,44% 0 - UPTD 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu 100 2.196.099.220,00 100 Persen 2.859.220.720,00 100,00 1.675.363.585,32 100,00% 58,60% 100 2.196.099.220,00 UPTD 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu 100 2.196.099.220,00 100 Persen 2.859.220.720,00 100,00 1.675.363.585,32 100,00% 58,60% 100 2.196.099.220,00 UPTD 5.02.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah -Jumlah penyelesaian permasalahan tanah, - Jumlah sertifikat tanah, - Jumlah Laporan Pemasangan patok batas, -Jumlah laporan Pemasangan papan nama kepemilikan -Jumlah Laporan hasil pendataan, - Jumlah laporan klaim asuransi barang milik daerah 6 2.196.099.220,00 6 dokumen 2.859.220.720,00 6 1.675.363.585,32 100,00% 58,60% 6 2.196.099.220,00 UPTD 5.873.004.652 5.692.960.959 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82 26.378.878.964 6.032.288.456 81 persen 1.519.234.764 n/a 1.437.508.703 23% 94,62% 81 7.469.797.159 BIRO HUKUM 4.01.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan 100 4.956.245.469 100 persen 258.226.000 100 258.526.000 100% 100,12% 200 5.214.771.469 BIRO HUKUM 4.01.01.1.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN 37 4.953.341.469 37 orang 258.526.000 37 258.526.000 100% 100,00% 74 5.211.867.469 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06 KegiatanAdministrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum yang diselesaikan 100 111.665.264 100 persen 81.445.500 100 78.618.395 100% 96,53% 200 190.283.659 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik/instalasi yang disediakan 0,5 9.848.300 1 tahun 13.000.000 1 12.183.270 100% 93,72% 2 22.031.570 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan 1 52.434.852 1 paket 58.369.300 1 56.675.125 100% 97,10% 2 109.109.977 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 3 27.274.700 4 jenis 10.076.200 4 9.760.000 100% 96,86% 7 37.034.700 BIRO HUKUM 4.01.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik 97,8 956.155.173 100 persen 1.179.563.264 100 1.100.364.308 100% 93,29% 198 2.056.519.481 BIRO HUKUM 4.01.01.1.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan dengan kondisi baik 4 339.597.780 4 unit 455.550.096 4 417.492.317 100% 91,65% 8 757.090.097 BIRO HUKUM 4.01.01.1.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional degan kondisi baik 8 525.718.993 10 unit 656.483.168 10 619.217.832 100% 94,32% 18 1.144.936.825 BIRO HUKUM 4.01.01.1.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik 69 82.396.400 69 unit 67.530.000 69 63.654.159 100% 94,26% 138 146.050.559 BIRO HUKUM 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum 100% 22.273.637.764 71 4.132.736.415 100 persen 4.353.769.888 100 4.255.452.256 100% 97,74% 171 8.388.188.671 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Persentase Peraturan Perundang- Undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum 100 1.823.467.232 100 persen 1.928.481.856 100 1.910.243.632 100% 99,05% 200 3.733.710.864 BIRO HUKUM Jumlah Perda yang diselesaikan dan siap dibahas di DPRD 11 1.221.926.483 5 Ranperda 14 280% 25 2.475.832.275 BIRO HUKUM Jumlah Pergub yang diselesaikan 62 40 Pergub 81 203% 143 - BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.02 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Jumlah produk hukum penetapan yang ditetapkan 1127 166.396.357 250 Kepgub 187.382.240 1446 169.144.016 578% 90,27% 2573 335.540.373 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.01 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 1.253.905.792 1.253.905.792 100,00% Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Jumlah dokumentasi hukum yang ditata secara manual dan otomasi 132 50 produk hukum 95 190% 227 BIRO HUKUM Jumlah produk hukum pusat dan daerah yang disebarluaskan 50 produk hukum 122 244% 122 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.04 Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Jumlah produk hukum daerah Kab/Kota yang telah Terfasilitasi 308 316.649.438 75 Produk Hukum 337.288.032 477 337.288.032 636% 100,00% 785 337.288.340 BIRO HUKUM 4.01.05.1.02 Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase bantuan hukum yang dilaksanakan 100 2.309.269.183 100 persen 2.425.288.032 40 2.345.208.624 40% 96,70% 140 BIRO HUKUM 4.01.05.1.02.01 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Jumlah perkara yang ditangani dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum 13 1.971.672.039 18 perkara 17 94% 30 BIRO HUKUM Jumlah PNS yang diberikan pendampingan hukum 7 30 pendampingan hukum 9 30% 16 BIRO HUKUM 4.01.05.1.02.02 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Jumlah Aparatur yang mengikuti sinkronisasi RANHAM 100 337.597.144 30 aparatur 187.382.240 30 181.302.832 100% 96,76% 130 BIRO HUKUM Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan 1000 50 orang 5000 10000% 6000 BIRO HUKUM Jumlah NPHD yang dihasilkan 407 400 NPHD 585 146% 992 BIRO HUKUM Jumlah pelayanan bantuan hukum masyarakat miskin yang ditangani 11 9 perkara non litigasi 9 100% 20 - BIRO HUKUM 4,01 Sekretariat Daerah 1.997.914.688,00 0 1.828.622.003,00 BIRO HUKUM 4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Organisasi 100,00% 5.936.287.034,00 83 persen 1.997.914.688,00 83 1.828.622.003,00 100,00% 91,53% 8400,00% 7.764.909.037,00 BIRO HUKUM 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik 0 - 52 persen 444.857.938,00 52 419.865.580,00 100,00% 94,38% 5200% 419.865.580,00 BIRO HUKUM 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan 0 - 85 persen 307.381.840,00 85 293.744.106,00 100,0% 95,56% 8500,00% 293.744.106,00 BIRO HUKUM 2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola dalam Basis Data 0 - 2500 Judul OPAC 9.999.850,00 2500 8.943.575,00 100,00% 89,44% 2500 8.943.575,00 BIRO HUKUM 2.23.02.1.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang Dibina 0 - 39 Perpustakaan 50.000.140,00 39 44.878.240,00 100,00% 89,76% 39 44.878.240,00 BIRO HUKUM 2.23.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Meningkatnya Minat Literasi 0 - 20 persen 209.905.402,00 20 202.445.843,00 100,00% 96,45% 20 202.445.843,00 BIRO HUKUM 2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka dan Meningkatnya Kualitas Fisik Bahan Pustaka 0 - 5000 Eks 37.476.448,00 5000 37.476.448,00 100,00% 100,00% 5000 37.476.448,00 BIRO HUKUM 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat 0 - 39 persen 137.476.098,00 39 126.121.474,00 100,00% 91,74% 39 126.121.474,00 BIRO HUKUM 2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembudayaan Kegemaran Membaca 0 - 30 orang 137.476.098,00 30 126.121.474,00 100,00% 91,74% 30 126.121.474,00 BIRO HUKUM 4.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali 81,50% 5.707.108.732,00 82% 4.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali 5.707.108.732,00 84,5 Nilai 1.226.191.344,00 84,50 1.104.844.186,00 100% 90,10% 6.811.952.918,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai peratutan dan disampaiakan tepat waktu 3 4.630.900,00 0 dokumen - 0 - 3 4.630.900,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Setda yang disusun sesuai kebutuhan dan disampaikan tepat waktu 2 3.571.650,00 0 dokumen - 0 - 2 3.571.650,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Kinerja Setda yang disusun dan disampaikan tepat waktu 1 1.059.250,00 0 laporan - 0 - 1 1.059.250,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu 5 5.189.828.597,00 5 dokumen 568.676.000,00 5 568.676.000,00 100,00% 100,00% 10 5.758.504.597,00 BIRO ORGANISASI 100,00% 268.400.746 2.237.905.792 2.163.905.792 96,69% 4.135.577.831 4.01.05.1.01.03 Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 118.494.954 149.905.792 149.905.792 518.899.976 - Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN 5 5.189.828.597,00 5 dokumen 568.676.000,00 5 568.676.000,00 100,00% 100,00% 10 5.758.504.597,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu 13 3.186.365,00 13 dokumen 7.379.510,00 13 5.827.920,00 100,00% 78,97% 26 9.014.285,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Persentase usulan Kepegawaian yang sesuai dan ditindaklanjuti tepat waktu 100% 3.186.365,00 100 persen 7.379.510,00 100 5.827.920,00 100% 78,97% 10100% 9.014.285,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu 100,00% 98.527.574,00 100 persen 118.380.290,00 100 105.362.063,00 100% 89,00% 10100% 203.889.637,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang berpungsi baik 4 4.499.900,00 4 jenis 3.900.000,00 4 3.900.000,00 100,00% 100,00% 8 8.399.900,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia 24 28.350.410,00 20 jenis 35.141.290,00 20 32.229.570,00 100,00% 91,71% 44 60.579.980,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan umlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang siap edar 0 - 0 jenis - 0 - 0,00% 0,00% 0 - BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun 1 65.677.264,00 1 tahun 79.339.000,00 1 69.232.493,00 100,00% 87,26% 2 134.909.757,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Barang milik daerah pada Biro Organisasi yang terinventaris dengan baik 1 410.935.296,00 0 0 - 0 - 1 410.935.296,00 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Barang milik daerah yang terinventaris dengan baik 1 410.935.297,00 1 laporan 531.755.544,00 1 424.978.203,00 100,00% 79,92% 2 835.913.500,00 BIRO ORGANISASI 4.01..01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai 16 389.365.344,00 16 unit 472.795.544,00 16 378.197.705,00 100,00% 79,99% 32 767.563.049,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara 4 21.569.952,00 5 jenis 58.960.000,00 5 46.780.498,00 100,00% 79,34% 9 68.350.450,00 BIRO ORGANISASI - 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik 82,00% 229.178.302,00 83 persen 326.865.406,00 83,86% 303.912.237,00 101,04% 92,98% 166% 533.090.539,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran 81,00% 137.110.364,00 83 persen 141.467.058,00 83,00% 136.437.683,00 100,00% 96,44% 164% 273.548.047,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Bali 1 19.912.355,00 0 0 - 0 - 1 19.912.355,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran 1 83 persen 25.453.855,00 83 23.217.313,00 100,00% 91,21% 8400% 23.217.313,00 4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Persentase rekomendasi penataan kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan 100,00% 36.135.145,00 100 persen 46.670.955,00 100% 45.596.335,00 100,00% 97,70% 200% 81.731.480,00 BIRO ORGANISASI 4.01..02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah 36 81.062.864,00 36 dokumen 69.342.248,00 36 67.624.035,00 100,00% 97,52% 72 148.686.899,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik 83,00% 92.067.938,00 83 persen 185.398.348,00 84,73% 167.474.554,00 102,08% 90,33% 168% 259.542.492,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Persentase Perangkat Daerah yang Manajemen Perubahannya Baik 89,74% 11.912.590,00 83 persen 55.452.940,00 94,44% 49.443.902,00 113,78% 89,16% 184% 61.356.492,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahannya Minimal BB 81,00% 16.111.800,00 83 persen 38.539.400,00 83,00% 35.971.600,00 100,00% 93,34% 164% 52.083.400,00 BIRO ORGANISASI 4.01..02.1.02.03 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Persentase Perangkat Daerah yang Penerapan Budaya Kerjanya baik 82,00% 4.568.200,00 83 persen 11.249.350,00 83,00% 6.205.560,00 100,00% 55,16% 165% 10.773.760,00 BIRO ORGANISASI 4.01..02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang baik 81,00% 9.031.300,00 100 persen 14.021.610,00 100% 11.688.320,00 100,00% 83,36% 181% 20.719.620,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah yang Terfasilitasi menerapkan Pelayanan Publik yang baik 81,00% 50.444.048,00 83 persen 66.135.048,00 83% 64.165.172,00 100,00% 97,02% 164% 114.609.220,00 BIRO ORGANISASI 4.01 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI 0 26.153.224.853,00 43.885.906.669,00 43.070.713.142,00 0,00% 98,14% Biro Pemerintahan dan Kesra Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 0 6.242.620.069,00 77 7.635.001.546,00 80,10 7.935.733.515,00 104,03% 103,94% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 192.793.240,00 100 % 383.737.132,00 100 370.027.332,00 100,00% 96,43% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perencanaan Perangkat Daerah 2 40.181.448,00 2 dokumen 383.737.132,00 2 370.027.332,00 100,00% 96,43% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan 1 5.422.358.060,00 100% 6.188.300.529,00 100% 6.609.887.465,00 100,00% 106,81% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu 36 5.346.169.664,00 36 orng 6.188.300.529,00 36 6.609.887.465,00 100,00% 106,81% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum 1 163.954.623,00 100 % 275.874.685,00 100 252.672.288,00 100,00% 91,59% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang tersedia 1 26.530.350,00 1 paket 37.766.650,00 1 31.927.350,00 100,00% 84,54% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia 1 13.299.300,00 1 paket 41.901.335,00 1 39.189.700,00 100,00% 93,53% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan 1 11.137.500,00 1 paket 23.016.700,00 1 16.682.500,00 100,00% 72,48% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 112.987.473,00 1 tahun 173.190.000,00 1 164.872.738,00 100,00% 95,20% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD yang tertata 1 463.514.146,00 100% 787.089.200,00 100% 703.146.430,00 100,00% 89,34% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan 9 115.714.999,00 15 unit 668.209.200,00 15 595.698.980,00 100,00% 89,15% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3 33.484.000,00 5 jenis 88.880.000,00 5 78.731.250,00 100,00% 88,58% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung 1 52.406.492,00 2 paket 30.000.000,00 2 28.716.200,00 100,00% 95,72% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH Nilai/Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali 0 1.041.933.806,00 2,4 peringkat 2.184.010.227,00 2,40 1.651.142.870,00 100,00% 75,60% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung penyelenggaraan 0 424.196.130,00 100 % 182.449.668,00 100 171.699.198,00 100,00% 94,11% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD) 2 266.420.832,00 2 dokumen 138.656.788,00 2 131.838.448,00 100,00% 95,08% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah Jumlah Obyek Penataan Wilayah yang tertangani dengan baik 1 142.039.898,00 1 dokumen 43.792.880,00 1 39.860.750,00 100,00% 91,02% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti 0 295.375.672,00 100 % 311.937.690,00 100 304.268.262,00 100,00% 97,54% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Jumlah Dokumen Layanan Administrasi KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD 1 189.666.976,00 1 dokumen 203.521.144,00 1 197.899.110,00 100,00% 97,24% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan di Provinsi dan kabupaten/kota yang pelaksanaannya belum optimal 1 23.155.850,00 1 dokumen 108.416.546,00 1 106.369.152,00 100,00% 98,11% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti 3 322.362.004,00 100 % 1.689.622.869,00 100 1.175.175.410,00 100,00% 69,55% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah yang ditindaklanjuti 1 168.297.244,00 1 dokumen 163.461.209,00 1 154.006.865,00 100,00% 94,22% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Dokumen Potensi Kerjasama 1 140.960.000,00 1 dokumen 1.526.161.660,00 1 1.021.168.545,00 100,00% 66,91% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kerthi 0 18.868.670.978,00 78 34.066.894.896,00 80,00 33.483.836.757,00 102,56% 98,29% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Persentase Pengembangan Mental Spiritual 0 8.901.382.874,00 100 % 10.049.871.726,00 100 9.609.025.467,00 100,00% 95,61% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Jumlah Fasilitasi Upacara Keagamaan 471 8.608.255.680,00 445 upacara 9.115.491.970,00 445 8.681.777.451,00 100,00% 95,24% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 6 293.127.194,00 6 dokumen 934.379.756,00 6 927.248.016,00 100,00% 99,24% Biro Pemerintahan dan Kesra Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 1 4.121.631.430,00 100 % 24.017.023.170,00 100 23.874.811.290,00 100,00% 99,41% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 1 4.121.631.430,00 1 dokumen 24.017.023.170,00 1 23.874.811.290,00 100,00% 99,41% Biro Pemerintahan dan Kesra 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82 73.846.993.117,00 82 nilai 88.612.446.888,00 0,00 82.882.734.628,00 99,17 93,53 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja daerah Persentase kesesuaian perencanaan terhadap penganggaran belanja OPD 100 88.050.096,00 100 persen 421.670.946,00 0,00 380.037.054,00 100,00 90,13 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.01.01. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 45.166.448,00 2 dokumen 297.800.898 2 269.788.006 100,00 90,59 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nilai Anggaran Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 42.883.648,00 12 dokumen 123.870.048 12 110.249.048 100,00 89,00 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.02 Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat daerah Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 100 8.000.667.397,00 100 persen 10.389.249.275,00 0 9.671.515.940,00 100,00 93,09 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.02.01 Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 55 7.915.836.501,00 55 orang 10.150.831.979 55 9.442.688.064 100,00 93,02 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.02.03 sub. Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Bahan Verifikasi 34 41.983.848,00 34 bahan 118.984.648 34 111.969.148 100,00 94,10 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.02.07 sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan /Smesteran 14 42.847.048,00 14 dokumen 119.432.648 14 116.858.728 100,00 97,84 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.06 keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 100 3.115.343.144,00 100 persen 9.160.784.853,00 0 7.517.936.721,00 100,00 82,07 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.06.01 sub. Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jumlah komponen instalansi listrik dan penerangan kantor yang tersedia 33 83.006.500,00 40 jenis 132.238.775 40 117.461.825 100,00 88,83 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.06.02 Penyediaan sub. Keg Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor 71 409.109.600,00 71 jenis 366.232.480 71 348.772.100 100,00 95,23 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.06.04 sub. Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia 3 421.765.900,00 3 jenis 1.206.934.254 3 939.894.000 100,00 77,87 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.06.05 sub. Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah jenis barang cetak dan pengadaan yang tersedia 26 111.417.000,00 26 jenis 62.269.400 26 47.782.500 100,00 76,74 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.06.06 sub. Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan jumlah jenis koran dan perundang- undangan untuk masing-masing anggota DPRD yang tersedia 17 912.150.000,00 17 jenis 930.000.000 17 926.514.003 100,00 99,63 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.06.09 sub. Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat- rapat, menghadiri undangan, konsultasi, koordinasi, seminar, bimtek dan pameran yang dibayarkan per bulan 12 1.177.894.144,00 12 dokumen 6.463.109.944 12 5.137.512.293 100,00 79,49 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.07 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 100 211.199.000,00 100 persen 728.416.326,00 0,00 594.276.975,00 100,00 81,58 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.07.10 sub. Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah jenis sarana dan prasarana yang tersedia 53 211.199.000,00 20 jenis 728.416.326 20 594.276.975 100,00 81,58 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.08 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas 100 2.029.789.695,00 100 persen 2.422.535.832,00 0,00 2.092.935.478,00 100,00 86,39 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.08.01 sub. Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah materai yang tersedia 100 7.500.000,00 1000 lembar 7.500.000 1000 7.500.000 100,00 100,00 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.08.02 sub. Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah penggunaan telepon, air dan listrik serta pulsa modem untuk Sekretariat DPRD Provinsi bali yang terbayar 144 548.720.463,00 144 rekening 890.000.000 144 570.222.054 100,00 64,07 Sekretariat DPRD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 4.02.01.1.08.04 sub. Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia 4 1.473.569.232,00 4 jasa 1.525.035.832 4 1.515.213.424 100,00 99,36 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.09 Keg Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik 100 2.764.346.571,00 100 persen 4.090.788.996,00 0,00 3.424.311.828,00 100,00 83,71 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.09.02 sub. Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 49 2.381.119.296,00 49 kendaraan 3.167.244.096 49 2.936.140.184 100,00 92,70 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.09.09 sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 110.238.275,00 4 gedung 243.458.400 4 175.231.604 100,00 71,98 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.09.10 sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik 22 272.989.000,00 22 jenis 680.086.500 22 312.940.040 100,00 46,01 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.15 Keg. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD 99,34 56.708.809.949,00 100 persen 59.737.549.098,00 0,00 58.284.539.503,00 99,84 97,57 Sekretariat DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Administrasi Keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu 12 56.415.021.201,00 12 dokumen 58.218.735.000 12 57.173.208.355 100,00 98,20 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.15.02 sub. Keg Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD jumlah pakaian dinas dan atribur DPRD yang tersedia 60 204.430.000,00 351 stel 1.244.334.000 351 933.583.100 100,00 75,03 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.15.03 sub. Keg Pelaksanaan Medical Check Up DPRD jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check up 22 89.358.748,00 55 orang 274.480.098 26 177.748.048 47,27 64,76 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.16 Keg. Layanan Administrasi DPRD Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik 100 928.787.265,00 100 persen 1.661.451.562,00 0,00 917.181.129,00 100,00 55,20 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.16.02 sub. Keg Fasilitasi Fraksi DPRD jumlah dokumen pandangan umum fraksi DPRD yang terhi9mpun 1 200.970.545,00 1 dokumen 229.421.490 1 204.816.340 100,00 89,28 Sekretariat DPRD 4.02.01.1.16.03 sub. Keg Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD jumlah rapat DPRD yang terfasilitasi dalam setahun 48 727.816.720,00 48 laporan 1.432.030.072 48 712.364.789 100,00 49,75 Sekretariat DPRD 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali serta masyarakat 5 43.134.066.762,00 5 persen 118.135.193.037,00 0,00 62.832.981.850,00 95,37 53,19 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.01. Keg. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Persentase terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD 100 4.771.203.140,00 100 Persen 18.798.328.998,00 0,00 5.349.580.246,00 100,00 28,46 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.01.01. sub. Keg Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah keputusan DPRD tentang Propemperda 1 596.016.496,00 1 keputusan 1.553.992.906 1 770.367.414 100,00 49,57 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.01.02. sub. Keg Pembahasan Rancangan Perda jumlah keputusan DPRD/keputusan Pimpinan DPRD/Rekomendasi yang terlaksana 7 3.924.563.696,00 12 keputusan 9.410.956.006 12 4.277.419.836 100,00 45,45 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.01.03 Penyelenggaraan Kajian PerundangUndangan jumlah dokumen penyelenggaraan kajian perundang-undangan 3 Dokumen 7.174.700.680 0 0 0,00 0,00 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.01.04. sub. Keg Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik jumlah dokumen studi penelitian yang tersusun 3 250.622.948,00 4 dokumen 658.679.406 4 301.792.996 100,00 45,82 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.02 Keg. Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase terbentuknya Kebijakan Anggaran untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD 100 1.166.552.490,00 100 persen 4.578.041.440,00 0,00 2.909.082.296,00 100,00 63,54 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.02.01 sub. Keg Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan KUA dan PPAS yang dihasilkan 1 40.341.448,00 1 keputusan 285.754.048 1 130.715.318 100,00 45,74 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.02.02 sub. Keg Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan perubahan KUA dan PPAS yang dihasilkan 1 41.735.448,00 1 keputusan 235.278.098 1 196.459.810 100,00 83,50 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.02.03 sub. Keg Pembahasan APBD Jumlah keputusan dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD yang dihasilkan 1 744.279.498,00 1 keputusan 1.609.146.098 1 602.269.102 100,00 37,43 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.02.04 sub. Keg Pembahasan Perubahan APBD Jumlah keputusan dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang Peubahan APBD yang dihasilkan 1 298.401.048,00 1 keputusan 1.463.005.798 1 1.165.444.940 100,00 79,66 Sekretariat DPRD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 4.02.02.1.02.06 sub. Keg Pembahasan Pertanggunhjawaban APBD Jumlah keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan kesepakatan terkait pertanggungjawaban yang dihasilkan 1 41.795.048,00 1 keputusan 984.857.398 1 814.193.126 100,00 82,67 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.03 Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD 100 3.034.412.758,00 100 persen 34.957.877.284,00 0,00 9.470.261.469,00 100,00 27,09 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.03.01 sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang pemerintahan dan hukum 12 766.889.542,00 12 laporan 8.278.061.692 12 2.408.361.893 100,00 29,09 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.03.02 sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 12 231.695.800,00 12 laporan 9.128.836.200 12 1.822.278.266 100,00 19,96 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.03.03 sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 12 670.312.496,00 12 laporan 7.908.179.516 12 1.902.545.741 100,00 24,06 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.03.04 sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 12 798.215.124,00 12 laporan 8.436.010.196 12 2.376.845.569 100,00 28,17 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.03.08 sub. Keg Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah 1 567.299.796,00 1 rekomendasi 1.206.789.680 1 960.230.000 100,00 79,57 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.02.04 Keg. Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD 87,68 8.327.425.270,00 100 persen 14.941.157.586,00 0,00 11.304.734.321,00 100,00 75,66 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.04.02 sub. Keg Bimbingan Teknis Jumlah pelaksanaan Bimtek 6 2.290.075.214,00 6 kali 5.412.289.344 6 3.625.462.820 100,00 66,99 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.04.03 sub. Keg Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah peliputan dan penyebarluasan baik cetak maupun online 60 1.422.220.628,00 24 publikasi 3.436.479.596 24 2.502.016.206 100,00 72,81 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.04.04 sub. Keg Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli jumlah dokumen pembayaran honor kelompok dan tim ahli 12 3.251.091.500,00 12 dokumen 3.246.703.500 12 3.246.672.900 100,00 100,00 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.04.05 sub. Keg Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi jumlah dokumen pembayaran tenaga ahli fraksi 12 905.761.450,00 12 dokumen 903.498.650 12 903.467.600 100,00 100,00 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.04.07 sub. Keg Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah keputusan DPRD tentang program kerja DPRD 1 458.276.478,00 1 keputusan 1.942.186.496 1 1.027.114.795 100,00 52,88 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.05 Keg. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase terserap dan terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk menunjang tugas dan Fungsi DPRD 100 24.067.736.740,00 100 persen 31.252.704.985,00 0,00 29.351.129.879,00 100,00 93,92 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.05.01 sub. Keg Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah dokumen pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah 4 1.233.804.746,00 4 dokumen 2.569.789.896 4 1.832.544.691 100,00 71,31 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.05.02 sub. Keg Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah keputusan pokok pokok pikiran DPRD 2 732.085.200,00 2 keputusan 2.170.509.050 2 1.515.106.744 100,00 69,80 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.05.03 Sub. Keg Pelaksanaan Reses Jumlah dokumen kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD 3 22.101.846.794,00 3 dokumen 26.512.406.039 3 26.003.478.444 100,00 98,08 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.06 Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Prosentase pelaksanaan pengawasan kode etikDPRD dalam rangka menunjang tugas dan Fungsi DPRD 100 82.633.978,00 100 persen 811.631.096,00 0,00 176.949.229,00 100,00 21,80 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.06.02 sub. Keg Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah laporan pengawasan kode etik DPRD 5 82.633.978,00 5 laporan 811.631.096 5 176.949.229 100,00 21,80 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.08 Keg. Fasilitas Tugas DPRD Prosentase fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan menunjang tugas dan fungsi DPRD 100 1.684.102.386,00 100 persen 12.795.451.648,00 0,00 4.271.244.410,00 100,00 33,38 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.08.01 sub. Keg Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD 10 1.611.747.044,00 10 laporan 11.614.198.984 10 3.717.017.064 100,00 32,00 Sekretariat DPRD 4.02.02.1.08.02 sub. Keg Penyusunan Laporan Kinerja DPRD jumlah buku kinerja pimpinan DPRD yang tersusun 3 72.355.342,00 3 buku 1.181.252.664 3 554.227.346 100,00 46,92 Sekretariat DPRD 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 114.656.008.756,00 108.476.902.427,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja 88 304.875.051.669,53 38,688023 53.838.631.433,00 79 % 113.663.121.626,00 107.526.881.078,00 0,00 94,60% 161.365.512.511,00 BAPENDA 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan 100 13.208.010,00 100 % 20.621.700,00 100,00 16.058.168,00 1,00 77,87% 29.266.178,00 BAPENDA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu. 100 9.888.130,00 100 % 11.091.400,00 100,00 8.845.933,00 1,00 79,75% 18.734.063,00 BAPENDA 5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu 100 3.319.880,00 100 % 9.530.300,00 100,00 7.212.235,00 1,00 75,68% 10.532.115,00 BAPENDA 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan 72,26 49.363.883.606,00 100 % 102.670.455.641,00 100,00 98.453.489.620,00 1,00 95,89% 147.817.373.226,00 BAPENDA 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu 72,26 49.363.883.606,00 100 % 102.670.455.641,00 100,00 98.453.489.620,00 1,00 95,89% 147.817.373.226,00 BAPENDA 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 - - - - BAPENDA 5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah ASN Bapenda Prov. Bali yang mengikuti diklat dan kompeten 0 - - - - BAPENDA 5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah ASN Bapenda Prov. Bali yang mengikuti Bimtek - - BAPENDA 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase layanan administrasi umum yang tersedia 43,952618 924.166.980,00 100 % 2.306.833.725,00 100,00 1.508.484.444,00 1,00 65,39% 2.432.651.424,00 BAPENDA 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi 100 10.872.180,00 100 % 11.392.500,00 100,00 11.379.165,00 1,00 99,88% 22.251.345,00 BAPENDA 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi 100 84.469.150,00 100 % 111.449.225,00 100,00 104.890.175,00 1,00 94,11% 189.359.325,00 BAPENDA 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi 38 74.547.000,00 100 % 75.000.000,00 100,00 74.800.000,00 1,00 99,73% 149.347.000,00 BAPENDA 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 0,7157089 680.798.700,00 100 % 1.719.510.000,00 100,00 1.177.281.500,00 1,00 68,47% 1.858.080.200,00 BAPENDA 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi 25 10.064.000,00 100 % 2.442.000,00 100,00 2.220.000,00 1,00 90,91% 12.284.000,00 BAPENDA Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 0 200 nasi kotak 172,00 0,86 83,98% 15.830.900,00 BAPENDA Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 500 snack kotak 489 Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia 2000 1700 nasi kotak 1540 0,91 33,89% 185.498.654,00 BAPENDA Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia 1900 snack kotak 1787 Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana 2000 50 DL 12,00 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib terukur, dan sesuai ketentuan 0,6666667 74.057.596,00 100 % 2.898.137.700,00 100,00 2.730.412.670,00 1,00 94,21% 2.804.470.266,00 BAPENDA 5.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah jenis pengadaan kendaraan yang terlaksana 0 - 30 unit 582.242.000,00 30,00 531.429.040,00 1,00 91,27% 531.429.040,00 BAPENDA 5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terlaksana 0 73.480.000,00 3 jenis 1.868.000.000,00 3,00 1.783.246.050,00 1,00 95,46% 1.856.726.050,00 BAPENDA 5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang terlaksana 2 577.596,00 7 jenis 447.895.700,00 7 415.737.580,00 1,00 92,82% 416.315.176,00 BAPENDA 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia 46,696274 517.856.317,00 100 % 653.000.000,00 100,00 550.181.007,00 1,00 84,25% 1.068.037.324,00 BAPENDA 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi 95 2.850.000,00 100 % 3.000.000,00 100,00 2.850.000,00 1,00 95,00% 5.700.000,00 BAPENDA 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi 39,5 266.202.817,00 100 % 400.000.000,00 100,00 297.767.407,00 1,00 74,44% 563.970.224,00 BAPENDA 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi 5,5888224 248.803.500,00 100 % 250.000.000,00 100,00 249.563.600,00 1,00 99,83% 498.367.100,00 BAPENDA 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan 7,240602 2.945.458.924,00 100 % 5.114.072.860,00 45,00 4.268.255.169,00 0,45 83,46% 7.213.714.093,00 BAPENDA 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 1 210.878.548,00 5 unit roda 4 303.762.048,00 1 184.796.248,00 0,20 60,84% 395.674.796,00 BAPENDA 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.922.450,00 373.540.000,00 126.576.204,00 5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.493.500,00 13.500.000,00 11.337.400,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 2 526.851.488,00 10 unit roda 4 1.195.786.440,00 10 874.615.940,00 1,00 73,14% 1.401.467.428,00 BAPENDA 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara 18,625413 386.397.532,00 100 % 526.257.376,00 100,00 522.315.326,00 1,00 99,25% 908.712.858,00 BAPENDA 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana 1 562.450.000,00 14 paket 1.917.882.900,00 14 1.519.086.559,00 1,00 79,21% 2.081.536.559,00 BAPENDA 5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara 13,577597 1.258.881.356,00 100 % 1.170.384.096,00 100,00 1.167.441.096,00 1,00 99,75% 2.426.322.452,00 BAPENDA 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 100% 318.672.057,00 49,974528 19.448.250,00 100 % 41.142.340,00 100,00 34.133.300,00 1,00 82,96% 53.581.550,00 BAPENDA 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Prosentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina 49,974528 19.448.250,00 100 % 41.142.340,00 100,00 34.133.300,00 1,00 82,96% 53.581.550,00 BAPENDA 5.02.02.1.02.01 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Persentase Ranperda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi daerah yang selesai dievaluasi 49,974528 19.448.250,00 100 % 41.142.340,00 100,00 34.133.300,00 1,00 82,96% 53.581.550,00 BAPENDA 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 60,62% 12.618.679.676,00 27,469268 1.914.054.526,00 58,58 % 951.744.790,00 65,46 915.888.049,00 1,12 96,23% 2.829.942.575,00 BAPENDA 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Prosentase capaian PAD terhadap pendapatan daerah 27,469268 1.914.054.526,00 58,58 % 951.744.790,00 65,46 915.888.049,00 1,12 96,23% 2.829.942.575,00 BAPENDA Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi daerah yang terpadu berbasis Online yang diterapkan 2 1 inovasi 1 1,00 98,44% 256.543.450,00 BAPENDA Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan 0 100 % 109,68 Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran Pajak dan retribusi daerah Online yang diterapkan 0 2 % 14,59 Jumlah rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti 0 4 rekomendasi 4 1,00 92,55% 110.709.696,00 BAPENDA Persentase regulasi terkait PAD selesai / direvisi 36,31 100 % 100,00 Persentase SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang disusun/direvisi dan diimplementasikan 0 100 % 100,00 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Persentase informasi terkait pelayanan pajak yang tersampaikan kepada wajib pajak 71,468339 278.324.995,00 100 % 200.849.460,00 100,00 192.365.300,00 1,00 95,78% 470.690.295,00 BAPENDA Persentase kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD 1,2403649 83,71 % 92,46 1,10 97,63% 1.953.386.074,00 BAPENDA Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun 0 20 % 56,10 Persentase pembayaran piutang pajak daerah periode 1 tahun terhadap piutang 5 tahun 0 23,97 % 8,99 Persentase pengaduan layanan pajak dan retribusi daerah yang ditindaklanjuti 0 90 % 100,00 5.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Persentase kontribusi realisasi non pajak daerah terhadap PAD 26,327636 11.575.180,00 16,29 % 35.502.340,00 17,73 27.037.880,00 1,09 76,16% 38.613.060,00 BAPENDA 0 7.928.247.132,00 5.327.722.767,00 5.108.152.717,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja 78,50 20.913.464.884,67 35,380844 4.768.972.052,00 79 % 1.787.811.791,00 1.684.517.861,00 0,00 94,22% 6.453.489.913,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 133.608.900,00 5.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 55.123.401,00 60.062.890,00 55.586.295,00 5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 122.934.550,00 135.726.190,00 507.289.674,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 1.446.096.400,00 519.603.910,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan 21,65382 3.495.028.730,00 100 % 241.047.595,00 100,00 241.047.595,00 1,00 100,00% 3.736.076.325,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu 21,65382 3.495.028.730,00 100 % 241.047.595,00 41,95 241.047.595,00 0,42 100,00% 3.736.076.325,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia 62,026491 207.981.400,00 100 % 262.680.640,00 100,00 250.985.350,00 1,00 95,55% 458.966.750,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi 50,728185 3.155.000,00 100 % 4.935.600,00 100,00 4.935.600,00 1,00 100,00% 8.090.600,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi 99,626109 127.404.800,00 100 % 166.879.440,00 100,00 155.409.150,00 1,00 93,13% 282.813.950,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi 66,1 25.000.000,00 100 % 25.000.000,00 100,00 25.000.000,00 1,00 100,00% 50.000.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 67,731141 12.181.600,00 100 % 11.805.600,00 100,00 11.805.600,00 1,00 100,00% 23.987.200,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi 25 3.675.000,00 100 % 4.500.000,00 100,00 4.500.000,00 1,00 100,00% 8.175.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 25 8.250.000,00 360 galon air 9.000.000,00 360 9.000.000,00 1,00 100,00% 17.250.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 100 648 nasi kotak 643 0,99 99,45% 68.650.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 100 648 snack kotak 643 Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana 0 60 DD 60 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia 41,949597 398.509.442,00 100 % 466.900.000,00 100,00 424.254.202,00 1,00 90,87% 822.763.644,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.315.000,00 40.560.000,00 40.335.000,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi 100 2.250.000,00 100 % 2.400.000,00 100,00 2.400.000,00 1,00 100,00% 4.650.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi 25,848791 196.586.842,00 100 % 264.000.000,00 100,00 222.133.202,00 1,00 84,14% 418.720.044,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi 0 199.672.600,00 100 % 200.500.000,00 100,00 199.721.000,00 1,00 99,61% 399.393.600,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan 15,89347 667.452.480,00 100 % 817.183.556,00 100,00 768.230.714,00 1,00 94,01% 1.435.683.194,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara 1 29.818.900,00 1 unit roda 4 31.703.200,00 1 31.657.600,00 1,00 99,86% 61.476.500,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 1 1 unit roda 4 1 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 2 9 unit roda 2 9 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara 28,571429 29.820.000,00 100 % 38.140.000,00 100,00 38.140.000,00 1,00 100,00% 67.960.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana 20,351877 480.441.832,00 100 % 579.444.208,00 100,00 545.610.066,00 1,00 94,16% 1.026.051.898,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 26,544043 22.020.000,00 100 % 13.420.000,00 100,00 13.420.000,00 1,00 100,00% 35.440.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 100% 15.581.063.658 22,750577 3.159.275.080,00 56,40 % 3.539.910.976,00 65,46 3.423.634.856,00 1,16 96,72% 6.582.909.936,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (1) 22,750577 3.159.275.080,00 100 % 3.539.910.976,00 110,71 3.423.634.856,00 1,11 96,72% 6.582.909.936,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 1,00 90,24% 244.754.796,005.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 105.351.748,00 154.476.148,00 139.403.048,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (1) 21,841284 1.236.840.544,00 78 nilai IKM 1.366.182.784,00 83 1.357.937.784,00 1,06 99,40% 2.594.778.328,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (1) 23,65987 1.922.434.536,00 20 % 2.173.728.192,00 48,35 2.065.697.072,00 2,42 95,03% 3.988.131.608,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG 0 3.967.979.346,00 1.902.808.228,00 1.811.515.605,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja 78,50 14.000.145.324 32,501716 3.215.654.436,00 79 % 1.048.315.716,00 979.688.093,00 0,00 93,45% 4.195.342.529,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan 21,51247 2.272.614.436,00 100 % 163.001.800,00 100,00 163.001.800,00 1,00 100,00% 2.435.616.236,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu 21,51247 2.272.614.436,00 100 % 163.001.800,00 100,00 163.001.800,00 1,00 100,00% 2.435.616.236,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia 52,331952 193.651.055,00 100 % 156.158.680,00 100,00 148.127.980,00 1,00 94,86% 341.779.035,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi 100 3.685.000,00 100 % 2.297.000,00 100,00 1.836.000,00 1,00 79,93% 5.521.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi 0 132.539.105,00 100 % 100.791.680,00 100,00 94.224.730,00 1,00 93,48% 226.763.835,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi 68 24.975.000,00 100 % 25.000.000,00 100,00 24.975.000,00 1,00 99,90% 49.950.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 53,323667 12.001.950,00 100 % 5.820.000,00 100,00 5.367.250,00 1,00 92,22% 17.369.200,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi 25 1.435.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 60 3.220.000,00 240 galon air 6.000.000,00 240 5.520.000,00 1,00 92,00% 8.740.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia 60 150 nasi kotak 149 0,99 99,72% 32.000.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia 120 150 snack kotak 149 - Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana 12 50 DD 50 - 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia 30,284175 270.238.509,00 100 % 314.600.000,00 100,00 277.155.977,00 1,00 88,10% 547.394.486,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi 62,264151 1.050.000,00 100 % 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 1,00 100,00% 2.050.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi 28,588375 125.023.757,00 100 % 168.600.000,00 100,00 131.540.577,00 1,00 78,02% 256.564.334,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi 0 144.164.752,00 100 % 145.000.000,00 100,00 144.615.400,00 1,00 99,73% 288.780.152,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan 25,878266 479.150.436,00 100 % 414.555.236,00 100,00 391.402.336,00 1,00 94,42% 870.552.772,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 1 24.029.000,00 1 unit roda 4 13.883.000,00 1 7.689.300,00 1,00 55,39% 31.718.300,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 1 1 unit roda 4 1 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 2 9 unit roda 2 9 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara 60 5.297.000,00 100 % 7.100.000,00 100,00 6.770.000,00 1,00 95,35% 12.067.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana 9,8215928 358.107.988,00 100 % 293.858.688,00 100,00 287.612.588,00 1,00 97,87% 645.720.576,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 55,569737 7.085.000,00 100 % 10.657.400,00 100,00 8.945.000,00 1,00 83,93% 16.030.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.795.000,00 16.250.000,00 16.205.000,00 1,00 90,26% 165.016.896,005.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 84.631.448,00 89.056.148,00 80.385.448,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 100% 3.802.023.847 17,022292 752.324.910,00 56,40 % 854.492.512,00 65,46 831.827.512,00 1,16 97,35% 1.584.152.422,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (2) 17,022292 752.324.910,00 100 % 854.492.512,00 111,14 831.827.512,00 1,11 97,35% 1.584.152.422,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (2) 16,598439 354.948.327,00 78 nilai IKM 439.140.928,00 81,15 438.555.928,00 1,04 99,87% 793.504.255,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (2) 17,446146 397.376.583,00 20 % 415.351.584,00 41,35 393.271.584,00 2,07 94,68% 790.648.167,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA 0 5.862.574.148,00 2.493.682.172,00 2.348.991.231,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja 78,50 22.760.378.045 32,843316 4.994.735.188,00 79 % 1.609.663.212,00 1.477.527.271,00 0,00 91,79% 6.472.262.459,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan 21,590626 3.801.074.261,00 100 % 241.700.000,00 100,00 241.700.000,00 1,00 100,00% 4.042.774.261,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu 21,590626 3.801.074.261,00 100 % 241.700.000,00 100,00 241.700.000,00 1,00 100,00% 4.042.774.261,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia 59,695512 219.619.075,00 100 % 242.495.160,00 100,00 217.729.625,00 1,00 89,79% 437.348.700,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi 100 9.660.750,00 100 % 9.982.500,00 100,00 7.086.500,00 1,00 70,99% 16.747.250,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi 100 166.456.725,00 100 % 177.572.660,00 100,00 166.703.125,00 1,00 93,88% 333.159.850,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi 16,5 25.000.000,00 100 % 25.000.000,00 100,00 14.000.000,00 1,00 56,00% 39.000.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 66,49867 7.011.600,00 100 % 7.200.000,00 100,00 7.200.000,00 1,00 100,00% 14.211.600,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi 24,869911 3.870.000,00 100 % 3.240.000,00 100,00 3.240.000,00 1,00 100,00% 7.110.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 60 3.000.000,00 240 galon air 6.000.000,00 240 6.000.000,00 1,00 100,00% 9.000.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 50 300 nasi kotak 300 1,00 100,00% 18.120.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 50 300 snack kotak 300 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia 41,663333 336.175.776,00 100 % 420.720.000,00 100,00 332.795.220,00 1,00 79,10% 668.970.996,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi 100 3.819.000,00 100 % 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 1,00 100,00% 4.819.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi 24,99 133.696.176,00 100 % 220.220.000,00 100,00 132.890.420,00 1,00 60,34% 266.586.596,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi 0 198.660.600,00 100 % 199.500.000,00 100,00 198.904.800,00 1,00 99,70% 397.565.400,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan 8,4237915 637.866.076,00 100 % 704.748.052,00 100,00 685.302.426,00 1,00 97,24% 1.323.168.502,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 20.452.500,00 1 unit roda 4 32.148.000,00 1 30.559.100,00 1,00 95,06% 51.011.600,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 1 1 unit roda 4 1 1,00 97,60% 274.509.942,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 2 11 unit roda 2 11 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara 0 4.190.000,00 100 % 7.300.000,00 100,00 3.635.000,00 1,00 49,79% 7.825.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 144.450.846,00 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.620.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.059.096,00 148.004.496,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana 18,958688 476.364.480,00 100 % 486.537.456,00 100,00 479.749.480,00 1,00 98,60% 956.113.960,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 19,160269 6.800.000,00 100 % 30.758.100,00 100,00 26.908.000,00 1,00 87,48% 33.708.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 100% 4.194.978.677 22,731418 867.838.960,00 56,40 % 884.018.960,00 65,46 871.463.960,00 1,16 98,58% 1.739.302.920,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (3) 22,731418 867.838.960,00 100 % 884.018.960,00 109,75 871.463.960,00 1,10 98,58% 1.739.302.920,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3) 23,976704 413.514.480,00 78 nilai IKM 422.614.480,00 0,00 422.299.480,00 0,00 99,93% 835.813.960,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (3) 21,486132 454.324.480,00 20 % 461.404.480,00 52,11 449.164.480,00 2,61 97,35% 903.488.960,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN 11.418.652.792,00 4.955.801.094,00 4.824.788.070,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja 78,50 35.746.580.299 23,233053 8.697.086.080,00 79 % 2.042.320.662,00 1.967.592.638,00 0,00 96,34% 10.664.678.718,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan 21,806119 7.117.332.339,00 100 % 358.300.000,00 100,00 358.300.000,00 1,00 100,00% 7.475.632.339,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu 21,806119 7.117.332.339,00 100 % 358.300.000,00 100,00 358.300.000,00 1,00 100,00% 7.475.632.339,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia 29,30797 265.147.350,00 100 % 337.989.650,00 100,00 298.280.275,00 1,00 88,25% 563.427.625,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi 24,365624 4.729.000,00 100 % 7.400.000,00 100,00 7.347.600,00 1,00 99,29% 12.076.600,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi 0 161.058.750,00 100 % 200.489.650,00 100,00 191.309.575,00 1,00 95,42% 352.368.325,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi 22,6 25.000.000,00 100 % 25.000.000,00 100,00 25.000.000,00 1,00 100,00% 50.000.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 21,190165 40.634.600,00 100 % 61.000.000,00 58,25 30.808.100,00 0,58 50,51% 71.442.700,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi 25 5.850.000,00 100 % 9.600.000,00 100,00 9.600.000,00 1,00 100,00% 15.450.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 32 19.925.000,00 480 galon air 12.000.000,00 480 12.000.000,00 1,00 100,00% 31.925.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia 80 500 nasi kotak 500 1,00 98,73% 30.165.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia 55 500 snack kotak 481 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia 21,508564 504.744.367,00 100 % 488.160.000,00 100,00 480.170.631,00 1,00 98,36% 984.914.998,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi 39,525692 2.530.000,00 100 % 2.660.000,00 100,00 2.660.000,00 1,00 100,00% 5.190.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi 25 302.647.367,00 100 % 285.000.000,00 100,00 277.958.331,00 1,00 97,53% 580.605.698,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi 0 199.567.000,00 100 % 200.500.000,00 100,00 199.552.300,00 1,00 99,53% 399.119.300,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan 20,30956 809.862.024,00 100 % 857.871.012,00 100,00 830.841.732,00 1,00 96,85% 1.640.703.756,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara 1 15.752.000,00 1 unit roda 4 27.118.100,00 1 23.744.600,00 1,00 87,56% 39.496.600,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.950.000,00 22.500.000,00 22.215.000,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 1 2 unit roda 4 1 0,50 93,91% 253.984.156,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 2 10 unit roda 2 9 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara 31,883775 51.185.000,00 100 % 55.420.000,00 100,00 53.435.000,00 1,00 96,42% 104.620.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana 35,194689 587.964.676,00 100 % 576.193.824,00 100,00 574.537.324,00 1,00 99,71% 1.162.502.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 30,469335 36.821.000,00 100 % 54.480.000,00 100,00 43.280.000,00 1,00 79,44% 80.101.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 100% 13.350.816.368 27,277499 2.721.566.712,00 56,40 % 2.913.480.432,00 65,46 2.857.195.432,00 1,16 98,07% 5.578.762.144,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (4) 27,277499 2.721.566.712,00 100 % 2.913.480.432,00 120,14 2.857.195.432,00 1,20 98,07% 5.578.762.144,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (4) 32,195196 1.834.835.680,00 78 nilai IKM 1.954.478.576,00 85,90 1.929.593.576,00 1,10 98,73% 3.764.429.256,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (4) 22,359803 886.731.032,00 20 % 959.001.856,00 63,99 927.601.856,00 3,20 96,73% 1.814.332.888,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG 11.665.148.439,00 5.458.548.756,00 5.198.100.110,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja 78,50 35.729.454.639 30,638179 8.762.753.183,00 79 % 2.488.163.792,00 2.287.791.737,00 0,00 91,95% 11.050.544.920,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan 23,466708 7.287.726.500,00 100 % 438.800.000,00 100,00 438.800.000,00 1,00 100,00% 7.726.526.500,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu 23,466708 7.287.726.500,00 100 % 438.800.000,00 100,00 438.800.000,00 1,00 100,00% 7.726.526.500,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia 32,519033 247.358.175,00 100 % 509.950.820,00 100,00 422.961.110,00 1,00 82,94% 670.319.285,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 118.139.348,00 144.659.088,00 135.844.808,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi 22,563602 7.552.000,00 100 % 10.952.000,00 100,00 8.800.035,00 1,00 80,35% 16.352.035,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi 99,691416 144.676.675,00 100 % 276.570.520,00 94,81 259.184.400,00 0,95 93,71% 403.861.075,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi 30,8 25.000.000,00 100 % 25.000.000,00 100,00 25.000.000,00 1,00 100,00% 50.000.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 24,571554 48.087.500,00 100 % 63.828.300,00 100,00 60.392.675,00 1,00 94,62% 108.480.175,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi 25,001858 4.292.000,00 100 % 16.150.000,00 100,00 12.210.000,00 1,00 75,60% 16.502.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 25,0048 510 nasi kotak 0 0,00 49,30% 59.380.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 0 610 snack kotak 50 Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 0 2400 galon air 1338 Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia 0 600 nasi kotak 275 0,46 47,71% 15.744.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia 0 1000 snack kotak 545 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia 49,979803 533.465.576,00 100,00 % 581.990.000,00 100,00 531.798.092,00 1,00 91,38% 1.065.263.668,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi 100 1.230.000,00 100,00 % 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 1,00 100,00% 2.730.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi 25,003 332.710.976,00 100,00 % 380.000.000,00 100,00 330.217.392,00 1,00 86,90% 662.928.368,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi 24,936409 199.524.600,00 100,00 % 200.490.000,00 100,00 200.080.700,00 1,00 99,80% 399.605.300,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan 16,587172 694.202.932,00 100 % 957.422.972,00 100,00 894.232.535,00 1,00 93,40% 1.588.435.467,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara 25,017925 23.478.400,00 1 unit roda 4 47.471.000,00 1 41.450.500,00 1,00 87,32% 64.928.900,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.750.000,00 84.450.000,00 41.630.000,00 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 33.000.000,00 15.744.000,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 24,043239 110.093.196,00 6 unit roda 2 124.658.596,00 2 116.505.496,00 0,33 93,46% 226.598.692,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Rutin Berkala Mebel Persentase mebeleur yang terpelihara 0 - - - UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara 26,057441 17.280.000,00 100 % 19.150.000,00 100,00 18.023.500,00 1,00 94,12% 35.303.500,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana 24,404428 501.787.836,00 100 % 710.277.376,00 100,00 681.118.039,00 1,00 95,89% 1.182.905.875,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 37,57098 41.563.500,00 100 % 55.866.000,00 100,00 37.135.000,00 1,00 66,47% 78.698.500,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 100% 13.855.570.838 20,664552 2.902.395.256,00 56,40 % 2.970.384.964,00 65,46 2.910.308.373,00 1,16 97,98% 5.812.703.629,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (5) 20,664552 2.902.395.256,00 100,00 % 2.970.384.964,00 114,40 2.910.308.373,00 1,14 97,98% 5.812.703.629,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (5) 26,706567 2.764.751.360,00 78 nilai IKM 2.752.107.524,00 86,70 2.702.265.133,00 1,11 98,19% 5.467.016.493,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (5) 14,622537 137.643.896,00 20 % 218.277.440,00 65,93 208.043.240,00 3,30 95,31% 345.687.136,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR 6.723.026.665,00 3.557.452.332,00 3.411.510.733,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja 78,50 23.055.124.597 32,966918 4.896.815.553,00 79 % 1.748.734.412,00 1.688.050.149,00 0,00 96,53% 6.584.865.702,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan 23,241521 3.414.892.740,00 100 % 297.704.000,00 100,00 297.704.000,00 1,00 100,00% 3.712.596.740,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu 23,241521 3.414.892.740,00 100 % 297.704.000,00 100,00 297.704.000,00 1,00 100,00% 3.712.596.740,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia 57,46021 212.162.350,00 100 % 236.883.940,00 100,00 230.580.900,00 1,00 97,34% 442.743.250,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi 54,672664 14.007.000,00 100 % 15.000.600,00 100,00 15.000.600,00 1,00 100,00% 29.007.600,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi 0 135.782.950,00 100 % 147.298.340,00 100,00 140.995.300,00 1,00 95,72% 276.778.250,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi 15 25.000.000,00 100 % 25.000.000,00 100,00 25.000.000,00 1,00 100,00% 50.000.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 43,548806 15.322.400,00 100 % 16.225.000,00 100,00 16.225.000,00 1,00 100,00% 31.547.400,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi 25 3.360.000,00 100 % 5.760.000,00 100,00 5.760.000,00 1,00 100,00% 9.120.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 224 13.850.000,00 960 galon air 24.000.000,00 960 24.000.000,00 1,00 100,00% 37.850.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia 40 80 nasi kotak 80 1,00 100,00% 8.440.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia 40 80 snack kotak 80 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia 44,433903 387.558.091,00 100 % 430.900.000,00 100,00 384.319.077,00 1,00 89,19% 771.877.168,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi 100 1.860.000,00 100 % 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 1,00 100,00% 3.860.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi 33,301708 185.808.791,00 100 % 228.400.000,00 100,00 182.414.377,00 1,00 79,87% 368.223.168,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi 0 199.889.300,00 100 % 200.500.000,00 100,00 199.904.700,00 1,00 99,70% 399.794.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.840.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan 6,7320379 882.202.372,00 100 % 783.246.472,00 100,00 775.446.172,00 1,00 99,00% 1.657.648.544,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara 1 24.827.700,00 1 unit roda 4 28.828.100,00 1 28.783.100,00 1,00 99,84% 53.610.800,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 2 109.194.848,00 9 unit roda 2 127.494.648,00 9 122.730.848,00 1,00 96,26% 231.925.696,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara 0 17.715.000,00 100 % 27.100.000,00 100,00 27.025.000,00 1,00 99,72% 44.740.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana 30,660189 699.449.824,00 100 % 560.093.824,00 100,00 559.579.724,00 1,00 99,91% 1.259.029.548,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 0 31.015.000,00 100 % 39.729.900,00 100,00 37.327.500,00 1,00 93,95% 68.342.500,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 100% 8.707.973.058 23,764966 1.826.211.112,00 56,40 % 1.808.717.920,00 65,46 1.723.460.584,00 1,16 95,29% 3.549.671.696,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (6) 23,764966 1.826.211.112,00 100 % 1.808.717.920,00 118,21 1.723.460.584,00 1,18 95,29% 3.549.671.696,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (6) 32,103419 934.778.960,00 78 nilai IKM 921.372.512,00 85,25 915.772.512,00 1,09 99,39% 1.850.551.472,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (6) 15,426512 891.432.152,00 20 % 887.345.408,00 51,40 807.688.072,00 2,57 91,02% 1.699.120.224,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR 4.249.504.385,00 2.046.785.820,00 1.973.240.882,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja 78,50 14.634.656.054 25,172186 3.269.563.185,00 79 % 1.050.474.620,00 997.644.682,00 0,00 94,97% 4.267.207.867,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan 25 2.421.069.291,00 100 % 156.500.000,00 100,00 156.500.000,00 1,00 100,00% 2.577.569.291,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu 25 2.421.069.291,00 100 % 156.500.000,00 100,00 156.500.000,00 1,00 100,00% 2.577.569.291,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia 36,399996 155.176.400,00 100 % 160.723.240,00 100,00 156.225.275,00 1,00 97,20% 311.401.675,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi 25 9.345.000,00 100 % 9.500.000,00 100,00 9.412.000,00 1,00 99,07% 18.757.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi 100 105.528.000,00 100 % 119.723.240,00 100,00 115.313.275,00 1,00 96,32% 220.841.275,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi 15,8 25.000.000,00 100 % 25.000.000,00 100,00 25.000.000,00 1,00 100,00% 50.000.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 24,999974 7.768.400,00 100 % 6.500.000,00 100,00 6.500.000,00 1,00 100,00% 14.268.400,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi 25 3.825.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 64 3.710.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana 0 - UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia 33,843282 228.232.972,00 100 % 271.500.000,00 100,00 225.358.527,00 1,00 83,00% 453.591.499,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi 51,612903 3.100.000,00 100 % 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 1,00 100,00% 4.100.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi 25 75.096.904,00 100 % 120.000.000,00 100,00 74.775.027,00 1,00 62,31% 149.871.931,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi 24,916944 150.036.068,00 100 % 150.500.000,00 100,00 149.583.500,00 1,00 99,39% 299.619.568,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan 5,4454662 465.084.522,00 100 % 461.751.380,00 100,00 459.560.880,00 1,00 99,53% 924.645.402,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara 1 16.203.334,00 1 unit roda 4 19.134.000,00 1 19.133.600,00 1,00 100,00% 35.336.934,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 2 1 unit roda 4 1 1,00 95,51% 88.948.100,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 0 9 unit roda 2 3 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara 0 14.970.000,00 100 % 14.200.000,00 100 14.200.000,00 1,00 100,00% 29.170.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana 24,227331 383.264.480,00 100 % 374.764.480,00 100,00 374.764.480,00 1,00 100,00% 758.028.960,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 0 8.281.408,00 100 % 4.880.000,00 100,00 4.880.000,00 1,00 100,00% 13.161.408,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 100% 4.556.723.851 23,624736 979.941.200,00 56,40 % 996.311.200,00 65,46 975.596.200,00 1,16 97,92% 1.955.537.400,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (7) 23,624736 979.941.200,00 100 % 996.311.200,00 113,64 975.596.200,00 1,14 97,92% 1.955.537.400,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (7) 24,007699 536.820.272,00 78 nilai IKM 549.720.272,00 81,31 549.405.272,00 1,04 99,94% 1.086.225.544,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (7) 23,241773 443.120.928,00 20 % 446.590.928,00 42,55 426.190.928,00 2,13 95,43% 869.311.856,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI 4.423.212.082,00 2.702.665.182,00 2.398.611.881,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja 78,50 16.565.155.297 35,016884 3.684.701.042,00 79 % 1.864.684.118,00 1.620.367.665,00 0,00 86,90% 5.305.068.707,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan 21,620725 2.525.610.924,00 100 % 207.827.390,00 100,00 207.827.390,00 1,00 100,00% 2.733.438.314,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu 21,620725 2.525.610.924,00 100 % 207.827.390,00 100,00 207.827.390,00 1,00 100,00% 2.733.438.314,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia 56,702036 123.412.650,00 100 % 279.189.660,00 100,00 222.870.600,00 1,00 79,83% 346.283.250,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.365.300,00 48.772.900,00 46.582.800,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi 50 2.634.000,00 100 % 2.967.600,00 100,00 2.804.100,00 1,00 94,49% 5.438.100,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi 99,35181 75.279.650,00 100 % 148.118.060,00 99,46 142.477.500,00 0,99 96,19% 217.757.150,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi 45,472 24.596.000,00 100 % 25.000.000,00 100,00 24.136.000,00 1,00 96,54% 48.732.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 76,090442 4.818.000,00 100 % 32.744.000,00 82,49 7.658.000,00 0,82 23,39% 12.476.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi 25 1.500.000,00 100 % 2.700.000,00 100,00 2.700.000,00 1,00 100,00% 4.200.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 66 4.050.000,00 304 galon air 7.600.000,00 302 7.550.000,00 0,99 99,34% 11.600.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia 35 360 nasi kotak 250 0,69 59,18% 46.080.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia 35 484 snack kotak 250 Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana 0 0 DL 0 Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana 0 81 DD 58 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia 45,953679 240.301.332,00 100 % 344.200.000,00 100,00 252.640.019,00 1,00 73,40% 492.941.351,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi 87,603306 1.500.000,00 100 % 1.900.000,00 84,21 1.600.000,00 0,84 84,21% 3.100.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi 25 94.138.132,00 100 % 196.800.000,00 100,00 105.782.219,00 1,00 53,75% 199.920.351,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi 25,257732 144.663.200,00 100 % 145.500.000,00 100,00 145.257.800,00 1,00 99,83% 289.921.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 35.545.000,005.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.535.000,00 60.060.000,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan 15,791096 795.376.136,00 100 % 1.033.467.068,00 100,00 937.029.656,00 1,00 90,67% 1.732.405.792,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara 1 23.780.000,00 1 unit roda 4 38.485.500,00 1 20.901.500,00 1,00 54,31% 44.681.500,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 1 2 unit roda 4 2 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 2 10 unit roda 2 10 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase mebeleur yang terpelihara 25,000007 3.422.500,00 100 % 21.500.000,00 100,00 4.917.500,00 1,00 22,87% 8.340.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana 30,257351 679.672.268,00 100 % 771.623.168,00 100,00 770.140.256,00 1,00 99,81% 1.449.812.524,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 19,698124 14.623.900,00 100 % 24.635.900,00 100,00 17.635.800,00 1,00 71,59% 32.259.700,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 100% 3.715.108.572 24,122592 738.511.040,00 56,40 % 837.981.064,00 65,46 778.244.216,00 1,16 92,87% 1.516.755.256,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (8) 24,122592 738.511.040,00 100 % 837.981.064,00 113,97 778.244.216,00 1,14 92,87% 1.516.755.256,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8) 25,263146 440.420.916,00 78 nilai IKM 498.700.928,00 83,06 464.837.492,00 1,06 93,21% 905.258.408,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (8) 22,982038 298.090.124,00 20 % 339.280.136,00 44,64 313.406.724,00 2,23 92,37% 611.496.848,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 3.646.301.647,00 1.843.330.958,00 1.775.973.902,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja 78,50 13.516.217.214 20,537466 2.891.845.583,00 79 % 1.038.694.894,00 79,00 995.831.838,00 1,00 95,87% 3.887.677.421,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 73.877.468,00 177.222.500,00 123.434.600,00 1,00 69,65% 197.312.068,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan 22,186699 1.921.348.119,00 100 % 146.732.760,00 100,00 146.732.760,00 1,00 100,00% 2.068.080.879,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu 22,186699 1.921.348.119,00 100 % 146.732.760,00 100,00 146.732.760,00 1,00 100,00% 2.068.080.879,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia 21,81912 185.406.775,00 100 % 180.618.850,00 100,00 166.302.200,00 1,00 92,07% 351.708.975,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi 51,471211 4.113.400,00 100 % 2.551.000,00 100,00 2.506.000,00 1,00 98,24% 6.619.400,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi 0 134.396.125,00 100 % 117.687.850,00 100,00 111.151.200,00 1,00 94,45% 245.547.325,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi 15 25.000.000,00 100 % 25.000.000,00 100,00 25.000.000,00 1,00 100,00% 50.000.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 21,262626 8.612.250,00 100 % 3.920.000,00 100,00 2.700.000,00 1,00 68,88% 11.312.250,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi 25 3.360.000,00 100 % 3.360.000,00 100,00 3.100.000,00 1,00 92,26% 6.460.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia 40 3.375.000,00 200 galon air 6.000.000,00 200 6.000.000,00 1,00 100,00% 9.375.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia 0 220 nasi kotak 96 0,44 71,70% 22.395.000,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia 0 400 snack kotak 400 Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana 0 50 DD 50 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia 30,247326 268.203.916,00 100 % 280.300.000,00 100,00 264.372.594,00 1,00 94,32% 532.576.510,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.550.000,00 22.100.000,00 15.845.000,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi 65,227273 1.619.980,00 100 % 800.000,00 100,00 800.000,00 1,00 100,00% 2.419.980,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi 25,514706 122.260.036,00 100 % 135.000.000,00 100,00 119.699.694,00 1,00 88,67% 241.959.730,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi 0 144.323.900,00 100 % 144.500.000,00 100,00 143.872.900,00 1,00 99,57% 288.196.800,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan 7,90 516.886.773,00 100 % 431.043.284,00 100,00 418.424.284,00 1,00 97,07% 935.311.057,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara 1 23.969.000,00 1 unit roda 4 20.294.200,00 1 18.795.900,00 1,00 92,62% 42.764.900,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 1 1 unit roda 4 1 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya 2 10 unit roda 2 6 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara 15,452539 8.723.000,00 100 % 11.360.000,00 100,00 10.627.900,00 1,00 93,56% 19.350.900,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana 9,4969311 413.086.836,00 100 % 284.101.136,00 100,00 283.898.436,00 1,00 99,93% 696.985.272,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 10,534132 6.606.289,00 100 % 42.901.400,00 100,00 39.062.000,00 1,00 91,05% 45.668.289,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 100% 3.795.526.025 16,275021 754.456.064,00 56,40 % 804.636.064,00 65,46 780.142.064,00 1,16 96,96% 1.534.598.128,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (9) 16,275021 754.456.064,00 100 % 804.636.064,00 115,30 780.142.064,00 1,15 96,96% 1.534.598.128,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 1,00 91,23% 130.541.696,005.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 64.501.648,00 72.386.548,00 66.040.048,00 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (9) 16,523197 435.980.928,00 78 nilai IKM 460.420.928,00 83,00 458.501.928,00 1,06 99,58% 894.482.856,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (9) 16,026846 318.475.136,00 20 % 344.215.136,00 43,27 321.640.136,00 2,16 93,44% 640.115.272,00 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 490.199.458.031,00 485.317.873.247,00 99,00% DPMA 2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 490.199.458.031,00 485.317.873.247,00 99,00% DPMA 2.22.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Nilai evaluasi manajemen kinerja 80,39 12.486.999.231,00 82 Nilai Evaluasi 15.956.211.537,00 82 14.262.060.815,00 100,00% 89,38% DPMA 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 7.988.550,00 9 13.861.000,00 9 10.963.237,00 100,00% 79,09% DPMA 2.22.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 4 2.208.750,00 9 dokumen 13.861.000,00 9 10.963.237,00 100,00% 79,09% DPMA 2.22.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun 1 1.007.700,00 0 dokumen - 0 - - - DPMA 2.22.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD yang tersusun 1 16.250,00 0 dokumen - 0 - - - DPMA 2.22.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun 1 878.000,00 0 dokumen - 0 - - - DPMA 2.22.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD yang tersusun 1 2.796.000,00 0 dokumen - 0 - - - DPMA 2.22.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja danIkhtiar dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD 1 577.850,00 0 dokumen - 0 - - - DPMA 2.22.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahyang tersusun 2 504.000,00 0 dokumen - 0 - - - DPMA 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diproses 2537 8.267.905.364,00 52 9.567.807.463,00 52 9.447.574.993,00 100,00% 98,74% DPMA 2.22.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang diproses 52 8.233.594.164,00 52 dokumen 9.567.807.463,00 52 9.447.574.993,00 100,00% 98,74% DPMA 2.22.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah SPJ yang diverifikasi 2430 25.798.550,00 0 dokumen - 0 - - DPMA 2.22.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan 2 451.100,00 0 dokumen - 0 - - DPMA 2.22.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan yang disusun 53 8.061.550,00 0 dokumen - 0 - - DPMA 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah pengadaan barang dan jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diproses 3213 500.727.240,00 4096 926.368.900,00 4084 551.318.542,00 99,71% 59,51% DPMA 2.22.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang diadakan dan siap pakai 794 61.635.420,00 794 unit 24.354.200,00 794 22.318.000,00 100,00% 91,64% DPMA 2.22.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Frekwensi upacara keagamaan yang dilasanakan 2 325.775.000,00 0 jenis - 0 - - - DPMA Jumlah jasa penggandaan yang diproses 12 79.587.520,00 0 bulan 46.565.700,00 0 40.782.956,00 - 87,58% DPMA Jumlah jasa pengadaan dan cetak yang diproses dan siap pakai 1909 2937 unit 2937 100,00% DPMA 2.22.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan 459 1.453.500,00 12 Bulan 17.216.000,00 12 7.467.000,00 100,00% 43,37% DPMA 2.22.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan 37 32.275.800,00 341 kali 838.233.000,00 341 480.750.586,00 100,00% 57,35% DPMA 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang diadakan dan siap pakai 26 1.023.111.250,00 15 1.213.206.000,00 15 995.083.221,00 100,00% 82,02% DPMA 2.22.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 2.22.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses 26 1.023.111.250,00 15 unit 1.213.206.000,00 15 995.083.221,00 100,00% 82,02% DPMA 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia dan siap pakai 168 370.727.528,00 35 944.382.250,00 35 379.184.214,00 100,00% 40,15% DPMA 2.22.01.1.08.01 Penyedia Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai 102 1.020.000,00 0 lembar - 0 - - - DPMA 2.22.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah tagihan telepon, air dan listrik yang diproses 36 246.770.928,00 0 dokumen - 0 - - - DPMA 2.22.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah unit alat tulis kantor yang tersedia dan siap pakai 30 122.936.600,00 35 unit 944.382.250,00 35 379.184.214,00 100,00% 40,15% DPMA 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai 492 2.316.539.299,00 30 3.290.585.924,00 30 2.877.936.608,00 100,00% 87,46% DPMA 2.22.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan siap pakai 11 397.009.900,00 6 unit 1.384.600.896,00 6 1.010.644.796,00 100,00% 72,99% DPMA 2.22.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara 2 84.352.916,00 0 unit - 0 - - - DPMA 2.22.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah frekwensi upacara keagamaan yang dilaksanakan 395 1.607.996.336,00 0 Bulan 1.905.985.028,00 0 1.867.291.812,00 - 97,97% DPMA Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan 12 12 bulan 0 12 0 100,00% DPMA Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan 12 12 bulan 0 12 0 100,00% DPMA 2.22.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantoryang dipelihara 60 227.180.147,00 0 unit - 0 - - - DPMA 2.22.09 Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan 99,93 458.655.364.017,00 100% Persen 474.243.246.494,00 99,97% 471.055.812.432,00 99,97% 99,33% DPMA Persentase Subak berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan 97,76 100% Persen 98% 98,00% 2.22.09.1.01 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat Jumlah keluaran pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat 6213 456.962.879.341,00 6652 Dokumen 469.896.605.985,00 7545 467.816.542.067,00 113,42% 99,56% DPMA 2.22.09.1.01.01 Pembinaan Pemerintahan Desa Adat Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai ketentuan 1364 8.026.995.026,00 300 Desa Adat 468.700.600.241,00 1432 467.170.470.712,00 477,33% 99,67% DPMA Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan 1492 448.472.007.455,00 1493 Desa Adat - 1492 - 99,93% DPMA Jumlah Desa Adat yang meyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan 1492 1493 Desa Adat 1492 99,93% DPMA Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun 1 1 juknis 0 0,00% DPMA Jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi 1492 1493 proposal 1492 99,93% DPMA 2.22.09.1.01.02 Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat Jumlah produk hukum Desa Adat yang diregistrasi 3 463.876.860,00 500 produk hukum 1.196.005.744,00 294 646.071.355,00 58,80% 54,02% DPMA Jumlah Produk Hukum Adat yang teraploud melalui aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT) 363 375 produk hukum 1338 356,80% DPMA Jumlah Wicara Adat yang difasilitasi 6 4 wicara adat 5 125,00% DPMA 2.22.09.1.01.03 Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan 1492 448.472.007.455,00 0 Desa Adat - 0 - - - DPMA Jumlah Desa Adat yang meyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan 1492 0 Desa Adat 0 - DPMA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket. K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 9 10 115 6 7 8 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) K 12 13 Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun 1 0 juknis 0 - DPMA Jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi 1492 0 proposal 0 #DIV/0! DPMA 2.22.09.1.02 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses 22 207.419.420,00 36 705.727.988,00 43 648.307.963,00 119,44% 91,86% DPMA 2.22.09.1.02.01 Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat Jumlah LPD yang mengikat kreterianya menjadi sehat 4 20.321.000,00 15 LPD 151.055.550,00 10 119.517.625,00 66,67% 79,12% DPMA Jumlah Pararem LPD yang tersusun 1 Pararem 0 0,00% 2.22.09.1.02.02 Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi 15 181.180.420,00 15 BUPDA 554.672.438,00 33 528.790.338,00 220,00% 95,33% DPMA Jumlah Desa Adat yang memiliki kerjasama 2 dokumen 0 0,00% Jumlah Pararem BUPDA yang tersusun 1 pararem 0 0,00% Jumlah Pararem Kerjasama yang tersusun 1 pararem 0 0,00% 2.22.09.1.02.03 Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga Jumlah kerjasama perekonomian Desa Adat yang difasilitasi 3 5.918.000,00 0 dokumen - 0 - - - DPMA 2.22.09.1.03 Penyelenggaraan Desa Adat Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dan Subak yang diproses 3080 272.611.482,00 2930 Dokumen 632.068.892,00 2832 440.117.542,00 96,66% 69,63% DPMA Persentase Subak berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan 0 persen 2.22.09.1.03.01 Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan Jumlah laporan pendataan penyelenggaraan pembangunan di desa adat 1 61.395.550,00 0 laporan - 0 - - - DPMA 2.22.09.1.03.02 Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan Jumlah Desa Adat yang sudah menyusun dokumenperencanaan pembangunan Desa Adat yang berkualitas 400 170.406.232,00 0 Desa Adat - 0 - - - DPMA Jumlah Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun Desa Adat yang tersusun 1 0 dokumen 0 - DPMA 2.22.09.1.03.03 Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan Jumlah data dan informasi potensi Desa Adat yang tersusun 1 40.809.700,00 1 Dokumen 632.068.892,00 1 440.117.542,00 100,00% 69,63% DPMA Jumlah proposal pencairan dana Subak dan SubakAbian yang diverifikasi 2677 2726 proposal 2830 103,82% DPMA Jumlah laporan Pendataan Subak dan Subak Abian yang tersusun 1 Dokumen 1 100,00% 2.22.09.1.04 Pembinaan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen, SDM, dan Lembaga Adat yang berkualitas 305 1.212.453.774,00 2330 Dokumen 3.008.843.629,00 7836 2.150.844.860,00 336,31% 71,48% DPMA 2.22.09.1.04.01 Pembinaan Prajuru Desa Adat Jumlah Prajuru Desa Adat yang memahami tatakelola pemerintahan Desa Adat 300 27.119.450,00 0 orang - 0 - - - DPMA 2.22.09.1.04.02 Pembinaan Pendidikan Pasraman Jumlah Pasraman Non Formal di Desa Adat yang dikembangkan 0 11.983.500,00 0 pasraman non formal - 0 - - - DPMA Jumlah pedoman / juknis pembentukan Pasraman yang disusun 1 0 pedoman/ juknis 0 - DPMA 2.22.09.1.04.03 Pembinaan SDM Lembaga Adat Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibentuk 1 1.173.350.824,00 2000 paiketan/ juknis 3.008.843.629,00 7833 2.150.844.860,00 391,65% 71,48% DPMA Jumlah buku/pedoman/juknis Lembaga Adat yang disusun 3 - 3 buku/pedoman/j uknis 3 100,00% DPMA 281 A. Kendala/Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya-Upaya Penyelesaian Permasalahan. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah, secara umum terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:
9. 1.Adanya sub kegiatan yang dihapuskan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, sehingga mengakibatkan perubahan input realisasi anggaran dan kinerja pada triwulan sebelumnya.
10. 2.Sub kegiatan pendukung indikator kinerja belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022
11. 3.Realisasi pelaksanaan sub kegiatan tidak maksimal sebagaimana yang direncanakan karena terkendala kebijakan dan aturan yang terbit pertengahan tahun.
12. 4.Realisasi belanja yang tidak mencapai target karena direalisasikan sesuai dengan kebutuhan (seperti Belanja Listrik, Air danTelepon).
13. 5.Keterlambatan proses pengadaan karena terkendala juknis dan ketentuan pengadaan, barang yang akan diadakan belum tayang atau baru tayang pada pertengahan tahun di e-katalog dan beberapa barang di e-katalog mengalami penurunan harga sehingga dana banyak yang efisensi.
14. 6.Sering terjadi keterlambatan penyampaian data laporan bulanan/triwulanan secara berjenjang dari kelompok ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi sehingga data yang ada bukan data terbaru hal ini menyebabkan sulit dipergunakan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan.
15. 7.Terbatasnya personil dalam penyelesaian administrasi kegiatan/sub kegiatan dengan sumber pendanaan khusus seperti Dana Alokasi Khusus (DAK).
16. 8.Adanya pergantian admin SiDalev pada beberapa Perangkat Daerah sehingga admin yang baru perlu waktu untuk mempelajari SiDalev. 282
17. 9.Adanya kelambatan admin SiDalev pada beberapa Perangkat Daerah dalam melakukan input realisasi anggaran dan capaian target kinerja.
18. 10.Perbaikan pagu anggaran dan target indikator kinerja pada triwulan sebelumnya akibat perubahan anggaran pada aplikasi SiDalev, masih memerlukan waktu dan dilakukan secara per tahap (per triwulan) Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan:
19. 1.Mengoptimalkan pelaksaaan program/kegitan/sub kegiatan sesuai dengan perencanaan/aliran kas.
20. 2.Program/kegiatan yang direncanakan dapat didukung dengan anggaran yang memadai sehingga apa yang ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal .
21. 3.Bersinergi dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dan dengan Stakeholder/lembaga terkait dalam pencapaian target karena keterbatasan sumber daya yang tersedia.
22. 4.Menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
23. 5.Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian serta instansi terkait lainnya.
24. 6.Melaksanakan pengembangan sistem untuk menunjang pemanfaatan data cepat dan akurat, baik berupa data spasial maupun data tektual yang mampu mengintegrasikan antar data-data tersebut.
25. 7.Merencanakan pengusulan bimbingan teknis administrasi keuangan
26. 8.Melakukan penginputan realisasi anggaran dan capaian kinerja langsung di Bappeda Provinsi Bali bagi admin SiDalev yang baru dan yang lambat dalam melakukan penginputan.
27. 9.Tetap melakukan penyempurnaan aplikasi sehingga SiDalev semakin mudah dan cepat dioperasionalkan. 283 2.2.2. Realisasi RPJMD Pelaksanaan Urusan dan Program Kegiatan sampai dengan tahun 2022 mengacu pada target Pembangunan Provinsi Bali tahun 2018- 2023 yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-
28. 2023.Evaluasi tahun 2022 merupakan tahun ketiga dalam mendukung pencapaian pembangunan untuk lima tahun ke depan. Berdasarkan RPJMD tersebut diatas, sampai dengan tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bali dalam setiap tahunnya telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai kewenangan pelaksanaan urusan yang selanjutnya dituangkan dalam RKPD, KUA, PPAS, dan APBD.
a.Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perjanjian kinerja sebagai ukuran yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Mengacu pada penjabaran Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terdapat 30 (tiga puluh) Indikator Kinerja Utama, yang realisasi capaian pada Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 2.37 berikut: Tabel 2.37. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Realisasi dan Target Tahun 2022 Target Kondisi Akhir 2023Target Realisasi* 1 Tingkat Inflasi Bali % 3.00±1% 6,44 3,00% ±1% (yoy) 2 Ketersediaan pangan utama % 100 104,007 100 3 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB % 22.00 14.85 (SMT I) 25 284 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Realisasi dan Target Tahun 2022 Target Kondisi Akhir 2023Target Realisasi* 4 Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP) % 33 36 35 5 Nilai Tukar Petani (NTP) % 105.50 95.43 106 6 Nilai Tukar Nelayan (NTN) % 118.5 100.44 119.2 7 Umur Harapan Hidup (UHH) Dalam tahun 72.5 72.6 72.5 8 Rata-rata lama sekolah Tahun 10.84 9.39 11.4 9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16 -18 tahun % 83,11 (belum rilis) 83.3 10 Angka harapan lama sekolah Tahun 13.91 13,48 14.05 11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) % 76,93 (75.61- 78.25) 76.44 77,78 (75,56- 80,00) 12 Indeks Daya Saing SDM Bali Indeks 69,09 69,09 74.55 13 Persentase Kemiskinan % 4,25 (4,00-4,50) 4,53 3,75 (3,50-4,00) 14 Tingkat pengangguran terbuka % 3,19 (2.77-3.61) 4.8 2,32 (1,90-2,74) 15 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 76.55 76.86 76.8 16 Indeks Kebahagiaan Indeks 73.98 71,44 (realisasi 2021, perhitungan dilakukan 2 tahun sekali) 74.98 17 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB % 20,86 17,93 25.93 18 Jumlah devisa sektor pariwisata USD 2.642.000 1.223.000.00 0 17,373,460 19 Indeks kepuasan wisatawan % 83 (belum rilis) 85 20 Pertumbuhan Ekonomi % 3,10 (2,70-3,50) 3.05 (SMT I) 5,00 (4,60-5,40) 21 Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali % 12,5 (belum rilis) 13 22 Indeks konektivitas Rata- rata waktu tempu h (jam/1 00km) 2,4 (belum rilis) 2.3 23 Angka kriminalitas Kasus 2,731 1,533 2,262 24 Indeks demokrasi % 81 (belum rilis) 81 25 Indeks pemberdayaan gender Indeks 64,9 (belum rilis) 65 285 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Realisasi dan Target Tahun 2022 Target Kondisi Akhir 2023Target Realisasi* 26 Daya dukung lingkungan % 17.64 (belum rilis) 17.82 27 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) % 63.77 70,89 64.34 28 Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) % 14.8 (belum rilis) 15 29 Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) % 1,2 1,26 1.4 30 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 74 (BB, nilai RB belum rilis) 76 Ket. Data realisasi sementara per 31 Januari 2023 Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian IKU Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 seperti pada Tabel 2.37 diatas, dari 30 IKU terdapat 6 indikator yang telah mencapai/melebihi target kinerja akhir periode Tahun 2023, sebanyak 5 indikator yang capaiannya 90% s.d <100%, 9 indikator yang capaiannya dibawah 90%, 1 indikator yang datanya tidak tersedia karena pengukurannya dilakukan setiap 2 tahun dan terdapat 9 indikator yang datanya belum rilis sampai laporan ini disusun.
b.Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi kedalam 3 (tiga) aspek meliputi : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum mengacu pada pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum penetapan target-target IKK cenderung moderat dan mendukung secara langsung capaian IKU Daerah. Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja Pemerintahan Provinsi Bali pada masing-masing aspek dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. 286 Tabel 2.38. Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Kesejahteraan Masyarakat No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Pertumbuhan Ekonomi % 6.33 3.10 (2.70-3.50) 4,84 BPS pertumbuhan c-to-c (akumulasi) triwulan I- triwulan IV tahun 2022 2 Laju Inflasi % 3.4 3.00±1% 6,20 BPS Inflasi gabungan Kota Denpasar dan Kota SIngaraja tahun ke tahun (YoY) Desember 2021 – Desember 2022 3 PDRB per kapita Jumlah 54.62 juta 62 juta – 67 juta 55,54 juta BPS 4 Indeks Gini % 0.364 0.357 0,362 BPS angka semester II dari Susenas Sept 5 Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan % 3.91 4.25 (4.00-4.50) 4,53 BPS angka semester II dari Susenas Sept 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) % 74.45 76.93 (75.61-78.25) 76.44 BPS IPM Tahun 2022 7 Angka Melek Huruf % 89.17 92.9 95.53 BPS Statistik Pendidikan 2022 (AMH penduduk 15 tahun ke atas) bersumber dari Susenas Maret 2022. AMH 15-24 thn : 99,94 AMH 15-59 thn : 99,09 8 Angka rata-rata lama sekolah tahun 9.72 10.84 9.39 BPS 9 Angka usia harapan hidup tahun 71.4 72.5 72.6 BPS 10 Persentase balita gizi buruk % 2 1 0.2 Dinkes 11 Prevalensi balita gizi kurang % 13.1 8.5 1.8 Dinkes 12 Cakupan Desa Siaga Aktif % 100 100 100 Dinkes 13 Angka partisipasi angkatan kerja Jumlah 2,561,518 2,723,567 2,738,539 BPS Sakernas Agustus 2022 14 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 76.56 76.55 76.86 BPS Sakernas Agustus 2022 15 Tingkat pengangguran terbuka % 1.37 3.19 (2.77-3.61) 4.8 BPS Sakernas Agustus 2022 16 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 75 81 N/A BPS Data tidak tersedia 287 No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 17 Opini BPK Status Belum WTP WTP Inspektorat Berdasarkan LHP BPK No. 65/LHP/XIX.DPS/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 18 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nilai 95.90 96.62 88.3 Distan TP 19 Penguatan cadangan pangan % 20 20 20 Distan TP 20 Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB % 14.38 14.57 9,93% BPS Keseluruhan kontribusi sektor pertanian (pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian) dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 21 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB % 2.52 1.93 1,65 BPS Kontribusi sub sektor Tanaman Pangan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 22 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB % 1.48 1.43 1,47 BPS Kontribusi sub sektor perkebunan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 23 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB % 16.84 14.38 - BPS PDRB tidak menghitung kontribusi kelompok petani Sumber: Evaluasi RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 288 Tabel 2.39. Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Daya Saing Daerah No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% terbawah % 17.45 16.21 18.81 BPS 2 Nilai Tukar Petani % 103.87 105.50 95.43 BPS Menggunakan angka indeks NTP berjalan dgn keterangan sbb: Semester I : NTP berjalan bulan Januari-Juni 2022 (BRS No. 38/07/51/Th. XVI, 1 Juli 2022) Semester II : NTP berjalan bulan Januari- Desember 2022 (BRS No. 02/01/51/Th. XVII, 2 Januari 2023) 3 Angka kriminalitas Kasus 4,607 2,731 1,533 Polda Bali 4 Indeks Kebahagiaan Indeks 72.48 (2017) 73.98 - BPS Diperoleh dari hasil survey pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2021 5 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Persentase (%) 23.40 20.86 17,93 BPS Dalam klasifikasi PDRB, secara khusus tidak disebutkan kategori lapangan usaha pariwisata. Karena aktivitas pariwisata sangat luas dan saling terkait satu sama lain. Namun aktivitas pariwisata pada umumnya sangat terkait dengan aktivitas pada Kategori lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan makan minum, sehingga seringkali Pariwisata didekati dengan kategori tersebut. Namun sebagai catatan, bahwa kategori lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tidak 100% menggambarkan pariwisata. Terdapat Kategori lapangan usaha lain yang juga berhubungan dengan pariwisata, misalnya Perdagangan, Transportasi, Jasa Perusahaan serta Jasa lainnya. Dan sebaiknya perlu 289 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) diketahui pula bahwa yang dicakup dalam Kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga tidak hanya kegiatan pariwisata, tapi juga aktivitas lain yang tidak terkait dengan pariwisata. Angka pada kolom realisasi adalah kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2022 6 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB % 15 22.00 14,68 BPS Kontribusi Lapangan Usaha A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sumber: Evaluasi RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 290 Tabel 2.40. Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Pelayanan Umum No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Layanan Urusan Wajib Dasar 1 Pendidikan 1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 79.1 83.1 29.58 Disdikpora 1.2 Angka Partisipasi Kasar 1.2.1 Angka Partisipasi Kasar SD/MI % 105.9 109.052 101.72 Disdikpora 1.2.2 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs % 106.95 112.39 95.76 Disdikpora 1.2.3 Angka Partisipasi Kasar SMA/MA % 100.4 103.616 100.51 Disdikpora 1.3 Angka Pendidikan yang Ditamatkan 1.3.1 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A % 24.55 25.73 20.67 Disdikpora 1.3.2 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS/Paket B % 11.73 12.91 19.51 Disdikpora 1.3.3 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/ MA/Paket C % 23.41 24.59 32.77 Disdikpora 1.4 Angka Partisipasi Murni 1.4.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 96.06 100 93.38 Disdikpora 1.4.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 84.54 100 78.92 Disdikpora 1.4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C % 73.15 100.00 74.00 Disdikpora 1.5 Angka Partisipasi Sekolah 291 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.5.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A % 99.56 99.56 93.38 Disdikpora 1.5.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B % 97.92 97.92 78.92 Disdikpora 1.5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/ Paket C % 82.35 82.35 74.00 Disdikpora 1.6 Angka Putus Sekolah 1.6.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0.05 0.01 0.00 Disdikpora 1.6.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0.10 0.06 0.00 Disdikpora 1.6.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA % 0.25 0.21 0.03 Disdikpora 1.7 Angka Kelulusan 1.7.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100 100 100 Disdikpora 1.7.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 100 100 99.99 Disdikpora 1.7.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA % 99.99 100 99.98 Disdikpora 1.8 Angka Transisi (AT) 1.8.1 Angka Transisi (AT) SMP/MTs % 96.24 100.47 104.83 Disdikpora 1.8.2 Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA % 95.85 100.47 94.14 Disdikpora 1.9 Fasilitas Pendidikan 1.9.1 Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 93.28 96.26 62.38 Disdikpora 1.9.2 Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik % 92.07 95.05 69.04 Disdikpora Kewenangan disdikpora kabupaten/kota 1.9.3 Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik % 96.00 97.87 71.72 Disdikpora Adanya recofusing anggaran dan perlunya koordinasi yang lebih intensif 292 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.10 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar % 63.77 63.97 49.26 Disdikpora Kewenangan disdikpora kabupaten/kota 1.11 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah % 18.12 23.95 20.32 Disdikpora karena adanya recofusing anggaran dan perlunya koordinasi yang lebih intensif 1.12 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar % 60.61 66.09 62.03 Disdikpora Kewenangan disdikpora kabupaten/kota 1.13 Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah % 61.27 65.37 63.38 Disdikpora - SMA/MA (per 1000 murid) % 78.88 62.04 Disdikpora - SMK (per 1000 murid) % 70.05 64.92 Disdikpora 1.14 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 1.14.1 SD/MI % 0.03 0.03 0.01 Disdikpora 1.14.2 SMP/MTS % 0.09 0.09 0.07 Disdikpora 1.14.3 SMA/SMK/MA % 0.10 0.10 0.10 Disdikpora 1.15 Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar % 100.00 108.72 108.20 Disdikpora 1.16 Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki- laki % 99.87 99.90 99.94 BPS 1.17 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) % 92.98 93.22 95.53 Disdikpora 1.18 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV 1.18.1 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD) % 87.96 77.26 70.73 Disdikpora 1.18.2 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI) % 93.16 96.84 95.88 Disdikpora 293 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.18.3 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS) % 95.91 97.95 97.27 Disdikpora 1.18.4 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA) % 96.39 97.55 93.95 Disdikpora 2 Kesehatan 2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup /1000 KH 4,55 10 4.83 Dinas Kesehatan Data absolut sampai bulan oktober 319 dengan jumlah LH 66008 2.2 Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup /1000 KH 5.17 6.5 4.95 Dinas Kesehatan Data absolut sampai bulan oktober 325 dengan jumlah LH 66008 2.3 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup /1000 KH 3.2 4.41 4.27 Dinas Kesehatan Data absolut sampai bulan oktober 282 dengan jumlah LH 66008 2.4 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup /100.000 KH 54.03 66 84.83 Dinas Kesehatan Data absolut sampai bulan oktober 56 dengan jumlah LH 66008 2.5 Rasio Posyandu per Satuan Balita % 1.45 1.52 1.61 Dinas Kesehatan Data dipakai data tahunan sesuai profil kesehatan 2.6 Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk 2.6.1 Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk % 1.17 0.027 0.027 Dinas Kesehatan Jumlah Puskesmas 120 2.6.2 Rasio klinik % 0.021 0.032 0.05 Dinas Kesehatan Jumlah klinik 220 2.6.3 Rasio Puskesmas Pembantu % 0.12 0.12 0.12 Dinas Kesehatan Jumlah pustu 515 2.7 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk % 0.016 0.0018 0.0021 Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit 74 2.8 Rasio dokter per satuan penduduk % 0.35 0.97 0.93 Dinas Kesehatan data mg II des 2022 2.9 Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk % Dinas Kesehatan 2.9.1 Rasio Tenaga Perawat per Penduduk % 1.85 2.60 2.75 Dinas Kesehatan data mg II des 2022 2.9.2 Rasio Tenaga Bidan per % 1.07 1.25 1.27 Dinas data mg II des 2022 294 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Penduduk Kesehatan 2.10 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 86.53 88.50 100.00 Dinas Kesehatan 2.11 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 95.97 96.7 100 Dinas Kesehatan 2.12 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 99.16 100 0.67 Dinas Kesehatan data bulan November 2022 2.13 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100 100 100 Dinas Kesehatan 2.14 Case Detection Rate TBC % 30 36 0.3 Dinas Kesehatan Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022 2.15 Persentase keberhasilan pengobatan TBC % 89 90 0.8232 Dinas Kesehatan Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022 2.16 Cakupan penanganan penderita penyakit DBD % 100 100 1 Dinas Kesehatan Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022 2.17 Incidence Rate DBD /100.000 penduduk 21.1 104 108 Dinas Kesehatan Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022 2.18 Penderita diare yang ditangani % 70.20 100 100 Dinas Kesehatan Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022 2.19 Angka kematian Malaria % 0 <1 0 Dinas Kesehatan data s/d bln November tahun 2022 2.20 Annual Parasite Incidence (API) % 0.02 < 1 0.005 Dinas Kesehatan data s/d bln November tahun 2022 2.21 Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS % 66.4 85 84 Dinas Kesehatan Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022 2.22 Persentase Kasus HIV yang diobati % 57.54 55 55 Dinas Kesehatan Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022 2.23 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS % 21 22.2 22 Dinas Kesehatan Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022 2.24 Cakupan pelayanan % 100 100 100 Dinas 295 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kesehatan 2.25 Cakupan kunjungan bayi % 102.92 100 83.53 Dinas Kesehatan Data Cakupan sampai dengan bulan Oktober 2.26 Cakupan Kunjungan Puskesmas % 80 100 100 Dinas Kesehatan 2.27 Cakupan puskesmas pembantu % 0.12 0.12 0.12 Dinas Kesehatan 2.28 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 % 94.49 96 70.89 Dinas Kesehatan Data Cakupan sampai dengan bulan Oktober 2.29 Cakupan Pelayanan nifas % 96.81 98.5 73.37 Dinas Kesehatan Data Cakupan sampai Oktober 2.30 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani % 100 100 58.88 Dinas Kesehatan Data Cakupan sampai dengan bulan Oktober 2.31 Cakupan pelayanan anak balita % 100 100 68.84 Dinas Kesehatan Data Cakupan sampai dengan bulan Oktober 2.32 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin % 100 100 100 Dinas Kesehatan 2.33 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % 100 100 98.54 Dinas Kesehatan data sampai tgl 15 Des 2022 2.34 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % 100 100 100 Dinas Kesehatan 2.35 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) % 100 100 100 Dinas Kesehatan 2.36 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam % 100 100 100 Dinas Kesehatan 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 296 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3.1 Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik % 71.51 77.96 76.84 Dinas PUPR Perkim 3.2 Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap % 68.00 48.33 49.00 Dinas PUPR Perkim 3.4 Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap % 80.81 76.89 74.00 Dinas PUPR Perkim 3.5 Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik % 58 72.00 72.00 Dinas PUPR Perkim 3.6 Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi yang bersertifikat % 70 16.51 16.51 Dinas PUPR Perkim 3.7 Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah % 100 100 100 Dinas PUPR Perkim 3.8 Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan pengujian Jasa Konstruksi % 100 90.00 100.00 Dinas PUPR Perkim 3.9 Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota % 100 41.00 50.31 Dinas PUPR Perkim Data 2021 Semester 2, Karena Belum Dilakukan Survei Tahun 2022 3.10.1 Persentase cakupan layanan Air Minum Aman % 86 92.00 92.00 Dinas PUPR Perkim 3.10.2 Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak % 82 89.79 89.79 Dinas PUPR Perkim 3.11 Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang % 90 94 94.0 Dinas PUPR Perkim 297 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.5 Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah % 12 70.0 70.0 Dinas PUPR Perkim Thn 2022 terbangun 2 unit rumah pasca bencana/ dampak proyek pemerintah Provinsi dengan lokasi Desa Tista. Kec Abang. Kab Karangasem (DPA: DPPA/A.2/I.03.I.04.2.10.01.0000/001/2022) 4.6 Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh % 8.2 8.0 45.0 Dinas PUPR Perkim Tahun 2021 dalam tahap perencanaan dgn no. DPA: DPPA/A.2/I.03.I.04.2.10.01.0000/001/2022, Keg: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, Sub Keg: Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Paket Pekerjaan : Perencanaan Rehabilitasi PSU Permukiman, Lokasi : Desa Serahi, Desa Mengani dan Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. 5 Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat 5.1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) % 29.83 30.39 30.26 Satpol PP 5.2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) % 100 100 100 Satpol PP 5.3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota % 35.54 35.58 60 Satpol PP 5.4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran % 44.62 44.66 73.20 Satpol PP 298 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (WMK) 5.5 Persentase Penegakan PERDA % 100 100 100 Satpol PP 6 Sosial 6.1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 0.58 0.31 0,40 Dinsos P3A Tidak terdapat bansos pada APBD Dinsos P3A Provinsi Bali sejak tahun 2021 6.2 Persentase PMKS yang tertangani % 0.67 1.05 0,98 Dinsos P3A 6.3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % 0.41 0.7 0,51 Dinsos P3A 6.4 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial % 3,8 60 60 Dinsos P3A 6.5 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial % 25 20 N/A Dinsos P3A Tidak teralokasi anggaran untuk untuk WKBSM 6.6 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat % 100 100 100 Dinsos P3A 6.7 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap % 100 100 100 BPBD 6.8 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial % 60.03 60 11,27 Dinsos P3A 299 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Layanan Urusan Wajib Non Dasar 1 Tenaga Kerja 1.1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Per 1000 perusahaan 0,006:1000 perusahaan 0,004:1000 perusahaan 0,002: 1000 perusahaan Disnaker ESDM 1.2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) % 100 100 47.83 Disnaker ESDM 1.3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 78.05 100 73.84 Disnaker ESDM 1.4 Keselamatan dan perlindungan % 0.94 6.28 7, 16 Disnaker ESDM 1.5 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek % 29.93 36.39 49.40 Disnaker ESDM 1.6 Besaran Pemeriksaan Perusahaan % 4.49 7.40 5, 13 Disnaker ESDM 1.7 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan % 42.26 19.37 39.95 Disnaker ESDM 1.8 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 38.4 18.01 12.34 Disnaker ESDM 1.10 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat % 100 100 100.00 Disnaker ESDM 1.10 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan % 80 - - Disnaker ESDM Dari tahun 2021 tidak ada dilaksanakan secara khusus terkait pelatihan kewirausahaan. 1.11 Rasio lulusan S1/S2/S3 Per 10.000 Pendu duk 0.073:10.000 penduduk 0.069:10.000 penduduk 0,075: 10.000 penduduk Disnaker ESDM Data jumlah lulusan menggunakan data tahun sebelumnya, karena data tahun 2022 belum tersdia, dan data jumlah penduduk menggunakan data proyeksi BPS. 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 300 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 46.03 46.83 49,65 Dinsos P3A 2.2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR % 9.09 15.90 16,36 Dinsos P3A 2.3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 46.70 48.60 52,00 Dinsos P3A 2.4 Rasio KDRT % 0.056 0.046 0,442 Dinsos P3A 2.5 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur % - - Dinsos P3A Belum rilis 2.6 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 72.55 72.95 69,5 Dinsos P3A 2.7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu % 100 100 100 Dinsos P3A 2.8 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit % 100 100 0 Dinsos P3A 2.9 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu % 100 100 74,14 Dinsos P3A 2.10 Cakupan penegakan hukum dari tingkat % 100 100 1,72 Dinsos P3A 301 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 2.11 Cakupan perempuan dan anak korban kkerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum % 100 100 74,14 Dinsos P3A 2.12 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan % 100 100 74,14 Dinsos P3A 2.13 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan % 88.50 88.5 74,14 Dinsos P3A 2.14 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD % 1.01 1.00 1,00 Dinsos P3A 2.15 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP % 0.97 1.00 0,99 Dinsos P3A 2.16 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA % 0.94 0.97 0,99 Dinsos P3A 2.17 Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi % 0.93 0.97 - BPS Belum rilis untuk tahun 2022. Data terakhir adalah 2021 yaitu 25,28 (akumulasi laki-laki dan perempuan) 2.18 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15-24 tahun % 0.93 0.97 1.00 BPS 3 Pangan 3.1 Ketersediaan Pangan Utama 302 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3.1.1 Padi Ton 847,523 855,523 814,434 Distan TP 3.1.2 Jagung Ton 43,892 45,500 61,310 Distan TP 3.1.3 Kedelai Ton 2,500 2,706 2,945 Distan TP 3.1.4 Kacang Tanah Ton 4,408 4,871 5,541 Distan TP 3.1.5 Ubi Kayu Ton 53,267 55,500 80,946 Distan TP 3.1.6 Kacang Hijau Ton 170 179 213 Distan TP 3.1.7 Ubi Jalar Ton 25,042 27,106 19,734 Distan TP 3.2 Ketersediaan energi dan protein perkapita Kkal/Kap/Hari 2,646 2,650 2,672 Distan TP Ketersediaan energi sudah melebihi angka rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kapita/hari Gram/Kap/Hari 63 63 72.01 Distan TP Ketersediaan protein sudah melebihi angka rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 63 gram protein/kapita/hari 3.3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan % 80.00 95 85 Distan TP 4 Pertanahan 4.1 Persentase data informasi pertanahan yang handal % 0 40 99 BPN 1. Adanya sengketa adat yang membutuhkan Perarem/ awig/ aturan yang tegas (komunal/ perorangan);

2.Arsip BT dan SU yang hilang/ rusak/ terbakar/ tidak tersedia menghambat proses K4;
3.Bidang PTSL tumpang Tindih dengan K4 yang baru terplotting, dan hasil pengukuran pihak ketiga yang butuh pengukuran ulang;
4.Untuk bidang K3, subyek tidak diketahui pemiliknya perangkat desa atau tidak berdomisili di Bali;
5.Kesulitan penunjukan batas untuk topografi yang curam/di sempadan sungai/ 303 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) batas hutan. 5 Lingkungan Hidup 5.1 Tersedianya dokumen RPPLH provinsi Ya/Tidak Ya Ya Ya Dishut dan LH 5.2 Tersusunnya RPPLH Provinsi Ya/Tidak Ya Ya Ya Dishut dan LH 5.3 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi Ya/Tidak Ya Ya Ya Dishut dan LH 5.4 Tersedianya dokumen KLHS Provinsi Dokumen 15 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen Dishut dan LH Pemuthakiran dan Finalisasi Dokumen RPPLH Prov. Bali 5.5 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi Ya/Tidak ya ya Ya Dishut dan LH 5.6 Peningkatan Indeks Kualitas Udara Indeks 91.89 87.38 89.19 Dishut dan LH 5.7 Peningkatan Indeks Kualitas Air Indeks 63,17 68.03 53.5 Dishut dan LH 5.8 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks 38,57 41.49 43.36 Dishut dan LH 5.9 Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut Jumlah N/A 62.24 88.49 Dishut dan LH 5.10 Laporan Inventarisasi GRK Jumlah 6 1 - Dishut dan LH Laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi untuk tahun 2022 tidak dapat terlaksana karena tidak adanya anggaran pelaksanaan kegiatan 5.11 Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jumlah 1 1 Dinas PUPR Perkim 5.12 Jumlah limbah B3 yag dikelola 9 Kab/Kota Ada Dinas PUPR Perkim Pembinaan dan pengawasan dilakukan ke 9 Kab/Kota, namun belum semua Kab/Kota menginput data limbah B3. 5.13 Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 % 100 100 - Dishut dan LH Sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 304 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur sudah tidak ada izin pengumpulan Limbah B3, namun berubah menjadi Persetujuan Tenis. Tahun 2021 ada 1 perusahaan yang memperpanjang izin menjadi persetujuan teknis yaitu PT. Bali Bumi Berkarya dan 1 perusahaan yang mengajukan Persetujuan teknis yaitu PT. Bakti Bumi Berseri. Untuk Tahun 2022 belum ada perusahan yang mengajukan persetujuan teknis. 5.14 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Perusahaan 17 perusahaan 10 Perusahaan 10 Perusahaan Dishut dan LH 5.15 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi Orang 1 1 1 Dishut dan LH Pejabat Pengawas PPLHD belum dikukuhkan kembali 5.16 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA % 100 100 - Dishut dan LH Penetapan MHA dimaksud termasuk dalam Perda 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Tahun 2022 belum dilaksanakan fasilitasi MHA dalam menghimpun data dan informasi profil MHA kearifan lokasi atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 5.17 Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional % 100 100 - Dishut dan LH 5.18 Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional % 100 100 - Dishut dan LH 5.19 Penetapan hak MHA % 100 100 100 Dishut dan LH 5.20 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan Jumlah (Orang) 30 30 108 Dishut dan LH Terlaksananya penguatan dan pendampingan pengelolaan sampah 305 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) dan keterampilan sebanyak 16 TPS3R di Kabupaten Tabanan dan Gianyar, dengan jumlah lebih kuran 48 orang. 5.21 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana % 100 100 100 Dishut dan LH Tidak adanya alokasi anggaran untuk penyediaan sarana/prasarana dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota 5.22 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Jumlah (Orang) 30 30 48 Dishut dan LH Terlaksananya penguatan dan pendampingan pengelolaan sampah sebanyak 16 TPS3R di Kabupaten Tabanan dan Gianyar, dengan jumlah lebih kuran 48 orang. 5.23 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Jumlah 30 Adiwiyata, 2 Kota Adipura, 1 Kalpataru 30 Adiwiyata 17 Adiwiyata Dishut dan LH Adanya perubahan target menjadi 10 orang/kelompok/sekolah. Usulan calon penghargaan nasional 7 Kalpataru dan 17 Adiwiyata (10 Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan 7 Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri). Target 30 Adiwiyata merupakan penghargaan Adiwiyata Provinsi, namun tidak dilaksanakan. 5.24 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Jumlah (Kasus) 15 kasus 2 Kasus 8 Kasus Dishut dan LH - 5.25 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada) Ton/ tahun 9,305,453 991,573,370 584,896.25 Dishut dan LH 5.26 Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi % 73 73 0.55 Dishut dan LH 306 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada) 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.1 Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk % 0.93 0.99 0.99 DPMD Dukcapil 6.2 Rasio bayi berakte kelahiran % 84 94.17 96.68 DPMD Dukcapil 6.3 Rasio pasangan berakte nikah % 40 60.38 55.2 DPMD Dukcapil 6.4 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada/Tidak ada ada ada DPMD Dukcapil 6.5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/Belum sudah sudah sudah DPMD Dukcapil 6.6 Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 94.62 99.5 99.7 DPMD Dukcapil 6.7 Cakupan penerbitan akta kelahiran % 33.64 54 49.7 DPMD Dukcapil 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) % 43.78 75.94 75.31 DPMD Dukcapil 7.2 Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina % 12.29 12.29 12.29 DPMD Dukcapil 7.3 Persentase LPM Berprestasi % 14.24 20.79 18.93 DPMD Dukcapil 7.4 Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan % 60.61 100 100 DPMD Dukcapil 7.5 Persentase Posyandu aktif % 69.8 75.8 78.13 DPMD Dukcapil 307 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 7.6 Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat % 200 300 300 DPMD Dukcapil 7.7 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % 50 76.92 98.43 DPMD Dukcapil 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) % 2.15 2.15 0.19 DPMD Dukcapil Data Agregat Kependudukan Prov. Bali Semester I Tahun 2022 8.2 Total Fertility Rate (TFR) % 2.1 2.3 1.98 DPMD Dukcapil Data PK21 (sampai September 2022 TFR belum dapat diukur, menunggu hasil survey lebih lanjut) 8.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB % 29 40 100 DPMD Dukcapil Data BKKBN 8.4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk % 13.73 25 25 DPMD Dukcapil Bappeda, PKK, BKKBN Kanwil Agama, Koalisi Kependuduka n 8.5 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Jumlah 1 2 1 DPMD Dukcapil Instruksi Gubernur Nomor 1545 Tahun 2019 308 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 8.6 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Jumlah 3 6 6 DPMD Dukcapil BKKBN,PKK, DINKES, DISDIK, Dinas PMA, Perangkat Desa 8.7 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Jumlah 2 10 14 DPMD Dukcapil 7 Sekolah dan 7 DISDIK Kab/Kota 8.8 Rata-rata jumlah anak per keluarga % 2.02 2,3 1.41 DPMD Dukcapil Data Agregat Kependudukan Prov. Bali Smt I Tahun 2022 8.9 Angka pemakain kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 % 57,9 57 53.38 DPMD Dukcapil SIGA (sampai September 2022) 8.10 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15- 19 tahun (ASFR 15-19) % 36 28.02 15.5 DPMD Dukcapil Data PK21 (sampai September 2022 ASFR belum dapat diukur, menunggu hasil survey lebih lanjut) 8.11 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun % 35.12 38.20 N/A DPMD Dukcapil Hanya terdapat data untuk WUS Kawin Pertama <20 Tahun (Data Adpin BKKBN) Capaian = 20 8.12 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) % 18.56 9.86 17.9 DPMD Dukcapil Data PK21 (smp September 2022 Unmet Need belum dapat diukur, menunggu hasil survey lebih lanjut) 8.13 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 43.46 41.5 44.35 DPMD Dukcapil SIGA (sampai September 2022) 8.14 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi % 29.6 23 15.1 DPMD Dukcapil Data PK21 (Adpin BKKBN) 309 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 8.15 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB % 87.80 88.90 60.62 DPMD Dukcapil Data PK 21 8.16 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB % 85.2 89.0 59.9 DPMD Dukcapil Data PK 21 8.17 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB % 70.48 73 26.03 DPMD Dukcapil Data PK 21 8.18 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan % 77.2 90 40.35 DPMD Dukcapil Baru mencapai 23 Kegiatan yang memiliki PPKS, Data BKKBN 8.19 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa % 266 520 308 DPMD Dukcapil 308 Jumlah Kelompok (Data SIGA) 8.20 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk % 100 100 100 DPMD Dukcapil 8.21 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri % 88.6 93 49.5 DPMD Dukcapil Data PK 21 8.22 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Rasio 1 1 1 DPMD Dukcapil Terdapat 1 PPKDB di setiap Desa/Kelurahan 8.23 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat % 100 100 100 DPMD Dukcapil 310 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 8.24 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga % 7 14 14 DPMD Dukcapil Tidak ada menyebut secara spesifik 8 fungsi keluarga tersebut (Data SIGA) 8.25 Rata-rata usia kawin pertama wanita % 22,7 21,64 N/A DPMD Dukcapil Hanya terdapat Data Median Usia Kawin Pertama Wanita dari Data PK21 Capaian = 22,4 8.26 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes % 9.4 15.5 N/A DPMD Dukcapil Hanya dari dana APBD 9 Perhubungan 9.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 9.1.1 Angkutan Darat Jumlah 351,739 492,431 2,825,131 Dishub Bidang Angkutan (Dishub) 9.1.2 Angkutan Laut Jumlah 13,958,286 13,958,286 20,634,800 Dishub Bidang Angkutan (Dishub) 9.1.3 Angkutan Udara Jumlah 23,779,178 24,500,000 8,224,824 Dishub Bidang Moda (Dishub) 9.2 Jumlah ijin trayek Jumlah 141 160 387 Dishub Bidang Angkutan (Dishub) 9.3 Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah 146,324 156,817 81,466 Dishub Pada tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan di kabupaten klungkung dan jembrana tidak melaksanakan uji berkala karena tidak memiliki sertifikat akredibiltas pengujian kendaraan bermotor yang dikeluarkan ditjen perhubungan darat sesuai dengan PM No. 19 Tahun 2021, selain itu melakukan uji kir berkala sebanyak 2 kali dalam setahun untuk masing-masing kendaraan wajib uji 9.4.1 Jumlah Pelabuhan Jumlah 8 9 42 Dishub Sesuai dgn KP 432 thn 2017 9.4.2 Jumlah Bandara Jumlah 1 2 1 Dishub 9.4.3 Jumlah Terminal Bis Jumlah 20 20 20 Dishub 311 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9.5 Persentase layanan angkutan darat % 3 3 3 Dishub 9.7 Pemasangan Rambu-rambu % 25.41 55.00 29.43 Dishub 9.8 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio 1:470 1:350 0,000237538 Dishub 9.9 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 9.9.1 Angkutan Darat - Orang Jumlah 351,739 492,431 2,825,131 Dishub - Barang Jumlah 121,818 148,068 66,656 Dishub 9.9.2 Angkutan Laut - Orang Jumlah 13,958,286 16,749,943 20,634,800 Dishub - Barang Jumlah 543,159,485 651,791,382 11,256,303 Dishub 9.9.3 Angkutan Udara - Orang Jumlah 23,779,178 24,500,000 8,224,824 Dishub - Barang Jumlah 313,520,106 354,644,551 111,831,240 Dishub 9.10 Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun 9.10.1 Dermaga - Orang Jumlah 13,958,286 16,749,943 20,634,800 Dishub - Barang Jumlah 543,159,485 651,791,382 11,256,303 Dishub 9.10.2 Bandara - Orang Jumlah 23,779,178 24,500,000 8,224,823 Dishub - Barang Jumlah 313,520,106 354,644,551 111,831,240 Dishub 9.10.3 Terminal - Orang / Barang Jumlah 351739 / 121818 492431/ 148068 2825131/ 66656 Dishub 10 Komunikasi dan Informatika 10.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kim 120 Diskominfos 312 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 10.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi % 50.00 80.00 100.00 Diskominfos Data berdasarkan penerimaan sinyal telepon sesluler di desa/kelurahan 10.3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon 10.3.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan HP % 93.62 94.20 83.51 Diskominfos Data berdasarkan Penduduk yang menggunakan HP. Data Rumah Tangga menggunakan HP rilis pada Agustus 2023 10.3.2 Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon % 5.34 3.44 2.37 Diskominfos Data berdasarkan Rumah Tangga dengan KRT Laki-Laki. Data Rumah Tangga rilis pada Agustus 2023 10.4 Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet % 46.42 68.41 70.59 Diskominfos Data yang digunakan Penduduk dengan akses internet. Data Rumah Tangga rilis pada Agustus 2023 10.5 Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi % 33.25 50.00 27.72 Diskominfos 11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 11.1 Persentase Koperasi Aktif % 87.42 89.42 78.98 Diskop UKM 11.2 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jumlah 312,967 440,609 440,609 Diskop UKM 11.3 Persentase peningkatan produktifitas koperasi yang berbasis produk local % 4.1 6,85 6.440351239 Diskop UKM 12 Penanaman Modal 12.1 Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah 166 174 DPMPTSP Tahun 2022 menunggu data di Publish di NSWI dari BKPM RI 12.2 Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah (Triliun) 4.46 5.16 DPMPTSP Tahun 2022 menunggu data di Publish di NSWI dari BKPM RI 12.3 Rasio daya serap tenaga % 34.16 28.81 DPMPTSP Tahun 2022 menunggu data di Publish di 313 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) kerja NSWI dari BKPM RI 12.4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) % 0.16 0.16 DPMPTSP Tahun 2022 menunggu data di Publish di NSWI dari BKPM RI 12.5 Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan Indeks 86 86 DPMPTSP 13 Kepemudaan dan Olah Raga 13.1 Persentase Organisasi Pemuda yang aktif % 76 80 40 Disdikpora 13.2 Persentase Wirausaha Muda % 0.82 0.86 0.5 Disdikpora 13.3 Cakupan Pembinaan Olahraga % 51.2 58 60 Disdikpora 13.4 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi % 38.88 46 50 Disdikpora 13.5 Cakupan Pembinaan atlet muda % 3.31 12.5 15 Disdikpora 13.6 Jumlah atlet berprestasi Jumlah 924 orang 199 orang 226 orang Disdikpora 13.7 Jumlah prestasi Olahraga Jumlah 20 cabor 28 cabor 33 cabor Disdikpora 14 Statistik 14.1 Buku "Kabupaten dalam angka" Jumlah 9 9 9 Diskominfos 14.2 Buku "PDRB" Jumlah 1 Buku 1 Buku 1 Buku Diskominfos 15 Persandian 15.1 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah % 91.30 97.82 100.00 Diskominfos 16 Kebudayaan 16.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah 3 3 2 Disbud Kegiatan Bulan Bahasa Bali dan Pesta Kesenian Bali 16.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang 314 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) dilestarikan 16.2.1 Benda Cagar Budaya Jumlah 19,336 19,336 483 Disbud Cagar Budaya registrasi nasional + Cagar Budaya Penetapan + Benda Museum Bali + Benda Taman Budaya 16.2.2 Bangunan Cagar Budaya Jumlah 97 97 9 Disbud Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan 16.2.3 Situs Cagar Budaya Jumlah 611 691 23 Disbud Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan 16.2.4 Kawasan Cagar Budaya Jumlah 5 5 0 Disbud Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan 16.2.5 Struktur Cagar Budaya Jumlah 328 328 13 Disbud Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan 16.3 Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu 16.3.1 Benda Cagar Budaya Jumlah 19,336 19,336 483 Disbud 16.3.2 Bangunan Cagar Budaya Jumlah 97 97 9 Disbud 16.3.3 Situs Cagar Budaya Jumlah 611 691 23 Disbud 16.3.4 Kawasan Cagar Budaya Jumlah 5 5 0 Disbud 16.4 Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi Jumlah 233 341 0 Disbud 17 Perpustakaan 17.1 Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun % 6 8.5 6 B. Organisasi Setda Prov. Bali 17.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah 225.450 2.500 105,189 B. Organisasi Setda Prov. Bali 17.3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Rasio - N/A N/A B. Organisasi Setda Prov. 315 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Bali 17.4 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun Jumlah 61.823 38,000 3,968 B. Organisasi Setda Prov. Bali 17.5 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Jumlah 9,651 1,250 56,498 B. Organisasi Setda Prov. Bali 17.6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Jumlah 124 35 39 B. Organisasi Setda Prov. Bali 18 Kearsipan 18.1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku % 42 20 28 B. Umum dan Protokol Setda Prov. Bali 4 Perangkat Daerah memperoleh nilai pengawasan kearsipan internal kategori Sangat Baik dan 6 Perangkat Daerah memperoleh nilai pengawasan kearsipan internal kategori Baik 18.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan % 70 30 100 Biro Umum dan Protokol Setda Prov. Bali Seluruh SDM pengelola Kearsipan telah mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi pengelolaan kearsipan LAYANAN URUSAN PILIHAN 1 Pariwisata 1.1 Kunjungan Wisatawan 1.1.1 Wisatawan Nusantara Jumlah 9,757,991 5,000,000 8,052,974 Dispar 1.1.2 Wisatawan Mancanegara Jumlah 6,070,473 500,000 1,778,471 Dispar 1.2 Lama Tinggal Wisatawan 1.2.1 Wisatawan Nusantara Jumlah 4.00 2.45 1.97 Dispar 1.2.2 Wisatawan Mancanegara Jumlah 10.45 3.55 2.50 Dispar 1.3 PAD Sektor Pariwisata % 48.51 20.86 25.74 Dispar 2 Pertanian 2.1 Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap % 14.38 14.57 14,68 BPS 316 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) PDRB 2.2 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB % 2.25 1.93 1,65 BPS 2.3 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB % 1.48 1.43 1,47 BPS 2.4 Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB % 13.81 14.38 N/A BPS Yang dirilis BPS adalah kontribusi lapangan usaha/sektor pertanian, bukan kelompok tani. 2.5 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar 2.5.1 Padi Jumlah 60.70 58.80 61.29 Distan TP Anomali iklim yang bagus, serangan OPT yang rendah serta perawatan dan pemupukan yang tepat guna menyebabkan naiknya produktivitas. 2.5.2 Jagung Jumlah 43,892 31.22 40.97 Distan TP Anomali iklim yang bagus, serangan OPT yang rendah serta perawatan dan pemupukan yang tepat guna menyebabkan naiknya produktivitas. 2.5.3 Kedelai Jumlah 2,687 12.92 13.96 Distan TP Anomali iklim yang bagus, serangan OPT yang rendah serta perawatan dan pemupukan yang tepat guna menyebabkan naiknya produktivitas. 2.6 Cakupan Bina Kelompok Petani % 9,011 9.011 9.011 Distan TP 3 Kehutanan 3.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis % 1.6 1.48 4.88 Dishut dan LH RHL = 550 Ha. Target penurunan luas lahan kritis tahun 2022 yaitu 27.190 Ha. 3.2 Kerusakan Kawasan Hutan Jumlah (Ha) 105.50 835.00 835.00 Dishut dan LH Kerusakan kawasan hutan 0 Ha dari target penanganan penurunan kerusakan hutan 835 Ha. 3.3 Rasio Luas Kawasan % 60 60 71.19 Dishut dan HL = 97.405,95 Ha total luas kawasan hutan 317 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan LH 136.827,05 Ha sesuai dengan SK Penetapan kawasan Hutan Provinsi Bali. 4 Energi dan Sumber Daya Mineral 4.1 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik % 100 100 100 Disnaker ESDM Dari akhir tahun 2018 telah mencapai 100 persen 4.2 Rasio Ketersediaan Daya Listrik % 80 100 100 Disnaker ESDM Dari akhir tahun 2018 telah mencapai 100 persen 4.3 Persentase Pertambangan Tanpa Ijin % - - - Disnaker ESDM Data yang dikelola hanya data dari pelaku usaha pertambangan yang melakukan perizinan. Sejak terbitnya UU Nomor 3 tahun 2020 (yang efektif berlaku 11 Desember 2020), kewenangan pengelolaan mineral dan batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 5 Perdagangan 5.1 Ekspor Bersih Perdagangan % 2 2.85 95.45 Disperindag Angka target 2022 merupakan nilai PENINGKATAN Ekspor Bersih Perdagangan sedangkan angka capaian merupakan nilai ekspor bersih perdagangan 5.2 Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat % 15.09 30.19 17.25 Disperindag 6 Perindustrian 6.1 Cakupan Bina Perajin % 3.35 3.91 8.36 Disperindag Sudah sesuai rumus 7 Transmigrasi 7.1 Persentase Transmigran Swakarsa % - - - Disnaker ESDM Tidak terdapat transmigran swakarsa 318 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 8 Kelautan dan Perikanan 8.1 Produksi Perikanan Jumlah 136,496.55 124,147.71 133,667.74 Dinas Kelautan dan Perikanan 8.2 Konsumsi Ikan Jumlah 34.56 35.57 44.81 Dinas Kelautan dan Perikanan Masih menggunakan data sementara, karena rilis dibulan Pebruari 2022 8.3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan % 100 90 0 Dinas Kelautan dan Perikanan Untuk Pembinaan tidak dilaksanakan karena terbatasnya anggaran tahun 2022 8.4 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan % 107.36 97 78.91 Dinas Kelautan dan Perikanan 8.5 Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Ton 97,157.60 105,166.51 100,801.60 Dinas Kelautan dan Perikanan 8.6 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial % 80 80 80 Dinas Kelautan dan Perikanan 8.7 Nilai Tukar Nelayan % 104.64 118.5 100.44 Dinas Kelautan dan Perikanan PENUNJANG URUSAN 1 Perencanaan Pembangunan 1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA % 100 100 100 Bappeda 1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA % 100 100 100 Bappeda 319 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA % 100 100 100 Bappeda 1.4 Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak Ada Ada Ada Dinas PUPR Perkim 1.5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD % 100 100 100 Bappeda 1.6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD % 100 100 100 Bappeda 1.7 Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW % 100 100 100 Bappeda 2 Keuangan 2.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Nilai WTP WTP - BPKAD Untuk WTP Tahun 2022 Hasil Audit BPK disampaikan pd tahun 2023 2.2 Persentase SiLPA % 6 6 11.27 BPKAD Angka merupakan angka realisasi un audited 2.3 Persentase SILPA terhadap APBD % 6 6 5.56 BPKAD Angka merupakan angka realisasi un audited 2.4 Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana % 0 0 0 BPKAD/ Bappeda Tidak tersedianya data terkait program/kegiatan yg tidak terlaksana di bpkad 2.5 Persentase Belanja Pendidikan (20%) % 20 20 20.38 BPKAD Data persentase belanja Pendidikan mengunakan data APBD Induk dan Perubahan TA 2022 2.6 Persentase Belanja Kesehatan (10%) % 10 10 10.11 BPKAD Data persentase belanja Kesehatan mengunakan data APBD Induk dan Perubahan TA 2022 2.7 Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Rasio 26,70 : 73,30 29,28 : 70,71 N/A BPKAD Dengan Terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019, terdapat perubahan struktur belanja APBD Belanja Langsung dan Tidak langsung menjadi Belanja Operasi 320 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2.8 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Jumlah 1,249,485,906,461 1,900,172,786,199 1,231,251,353,817 BPKAD Angka merupakan angka realisasi un audited 2.9 Penetapan APBD Status Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu BPKAD 3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 3.1 Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan % 20 20 30 BKPSDM 3.2 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal % 32 3 29,11 BKPSDM 3.3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural % 7.61 36.00 39,46 BKPSDM 3.4 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Jumlah 45 52 38 BKPSDM 3.5 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Jumlah 4,355 3,981 3,783 BKPSDM 3.6 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah Jumlah 6,924 6,869 7,137 BKPSDM 4 Penelitian dan Pengembangan 4.1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan % 100 100 100 BRIDA 4.2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan % 100 100 100 BRIDA Penerapan SIDa: - - - BRIDA 4.3 Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi % 13,6 6/44 14%7/50 90,90 27/33 BRIDA 321 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) dalam Penerapan Inovasi Daerah 4.4 Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah % 66,6% 6/9 70%7/10 96,6 30/36 BRIDA 5 Pengawasan , 5.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan % 9 27 Inspektorat - Per 1 Juli 2022 jumlah rekomendasi 2005-2021= 1287, - Sesuai rekomendasi= 1254 - Belum sesuai = 13 - Tindak lanjut BPK tdk bisa ditentukan setiap tahun, melainkan akumulasi dari tahun 2005-2022. 5.2 Persentase Pelanggaran Pegawai % 0.06 5 0,009 BKPSDM 5.3 Jumlah Temuan BPK % 14 10 Inspektorat 6 Sekretariat Dewan 6.1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat- Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Ada/Tidak Ada Ada Ada Sekretariat DPRD Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat- alat kelengkapan DPRD Provinsi Bali telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun Sidang 2022 6.2 Tersusun dan Terintegrasinya Program- program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Ada/Tidak Ada Ada Ada Sekretariat DPRD Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) selalu mengacu kepada rencana Kerja DPRD sebagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD mendukung rencana kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. 6.3 Terintegrasi Program- program DPRD untuk Ada/Tidak Ada Ada Ada Sekretariat DPRD Anggaran Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD telah tertuang dalam DPA No: 322 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018 2022 Sumber Data Keterangan Target Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 3 Januari 2022, Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 Sumber: Evaluasi RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 323 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pembangunan Bali secara umum telah berlangsung dengan mencapai sejumlah kemajuan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, berupa: peningkatan pendapatan perkapita, pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Selain bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Bali, dinamika pembangunan Bali dalam berbagai bidang juga telah menimbulkan permasalahan dan tantangan besar yang berdampak pada keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan wilayah Bali pada masa kini maupun masa mendatang. Munculnya permasalahan tersebut tidak saja bersumber dari masalah lokal di Bali, melainkan juga bersumber dari interaksi kehidupan masyarakat dan dampak pembangunan pada tataran nasional dan global. Permasalahan utama dan mendasar yang dihadapi Bali saat ini maupun pada masa mendatang mencakup 3 (tiga) area kunci, yakni yang berkaitan dengan:
(1)Alam Bali;
(2)Krama (manusia) Bali; dan
(3)Kebudayaan Bali.
1. a.Permasalahan yang berkaitan dengan Alam Bali mencakup masalah pertanian, subak, air dan sumber mata air, seperti laut, danau, sungai, air terjun, mata air kelebutan, dan sumber lainnya, serta masalah lingkungan. Masalah utama dalam bidang pertanian adalah semakin berkurangnya lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) akibat derasnya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan sarana prasarana pariwisata, perumahan, dan properti lainnya. Selain itu, bidang pertanian juga menghadapi masalah derasnya perpindahan kepemilikan lahan kepada pihak luar Bali. Derasnya alih fungsi lahan pertanian juga mengakibatkan tergerusnya subak sebagai penyangga utama budaya pertanian Bali. Di Kota 324 Denpasar, misalnya, tiga subak telah tereliminasi, yaitu Subak Kreneng, Subak Yang Batu, dan Subak Sanglah, sehingga Kota Denpasar sekarang ini hanya memiliki 36 subak. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tabanan, yang semula memiliki jumlah subak terbesar di Bali, kini jumlah subak telah menurun drastis, sehingga mengancam posisi Kabupaten Tabanan sebagai daerah lumbung beras Bali. Penurunan lahan pertanian telah mengakibatkan penurunan produksi pangan serta hilangnya investasi untuk irigasi dan sarana prasarana pertanian lainnya. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pesatnya pembangunan di bidang pariwisata dan industri jasa juga mengakibatkan semakin rusaknya pantai akibat abrasi, terjadinya penggerusan dan pendangkalan danau, berkurangnya jumlah sungai (termasuk tukad, telabah, jelinjingan) yang mengalirkan air, berkurangnya sumber mata air yang aktif mengalirkan air, serta semakin berkurangnya air terjun. Bersamaan dengan itu juga terjadi penurunan kuantitas dan kualitas air, serta rusaknya ekosistem laut, danau, dan sungai. Tidak terkecuali juga muncul masalah-masalah lingkungan lain yang semakin kompleks, seperti perusakan hutan, pencemaran udara yang berupa polusi dan kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, serta penumpukan sampah. Pembangunan kepariwisataan di seluruh wilayah Bali belum tertata dengan baik dari sisi legislasi, kebijakan, maupun program yang berkaitan dengan pengembangan destinasi, promosi, produk, industri, dan jasa pariwisata, serta sumber daya manusia. Hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar- Kabupaten/Kota di Bali. Lebih jauh lagi hal ini berdampak pada terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan perekonomian antar- Kabupaten/Kota. Kondisi ini secara struktural dan sistematis mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan, baik dalam level antar-Kabupaten/Kota di Bali, pendapatan per kapita masyarakat Bali, maupun kesenjangan kesejahteraan masyarakat antara wilayah Bali Utara dengan Bali Selatan. Demikian juga halnya dengan pembangunan pertanian dan budaya pertanian masyarakat Bali belum tertata dengan baik di 325 seluruh wilayah Bali. Baik legislasi, kebijakan, maupun program pertanian dari hulu sampai ke hilir belum digarap sesuai dengan potensi alamiah yang dimiliki Kabupaten/Kota, khususnya pada bagian hilir masih sangat tertinggal baik dari segi jumlah maupun kualitas produksi/komoditas. Kondisi ini telah mengakibatkan tidak tersedianya pangan untuk beberapa jenis pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Bali serta para wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang datang ke Bali, sehingga harus didatangkan dari luar Bali. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana upacara adat dan keagamaan pun, seperti janur, bunga, dan buah-buahan sebagian sudah mulai didatangkan dari luar Bali.
2. b.Permasalahan dalam hubungan dengan sumber daya manusia adalah bahwa Krama Bali telah mengalami perubahan secara mendasar dari segi cara berpikir, sikap, dan perilaku kehidupan, baik dalam level individual maupun level sosial kolektif. Perubahan mendasar pada level individual, antara lain, berupa: dekadensi dan degradasi etika dan moral; pragmatisme; individualisme; materialisme; kehilangan identitas dan jati diri ke- Bali-an; kehilangan rasa percaya diri; dan meningkatnya penyakit gangguan mental. Adapun perubahan pada level sosial, antara lain, berupa: semakin renggangnya kohesi dan solidaritas sosial/manyama braya; melemahnya semangat gotong-royong dan rasa kekeluargaan; melemahnya kesadaran kolektif; melemahnya etika sosial; meningkatnya kriminalitas dan premanisme; meningkatnya perilaku asosial, seperti pelacuran, pelecehan seksual, fedofilia. Selain itu juga terjadi peningkatan korban akibat penyalahgunaan narkoba, semakin padatnya penduduk akibat membanjirnya pendatang yang mencari nafkah di Bali, meningkatnya konflik sosial, penyalahgunaan dan ketidakdisiplinan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dan meningkatnya peluang Bali menjadi target ancaman terorisme.
3. c.Eksistensi Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta keaarifan lokal juga terus mengalami kemunduran yang mencakup kuantitas dan kualitas, 326 baik dari segi kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, maupun pranata budaya. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya keberpihakan dari sisi politik legislasi dan politik anggaran, serta kurangnya komitmen, arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pembangunan kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali yang meliputi pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir belum berjalan secara optimal, bahkan masih jauh dari harapan dan potensi besar yang dimiliki Bali. Dari permasalahan pembangunan Daerah Bali tersebut, teridentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Bali. Isu-isu strategis dimaksud terutama mencakup tiga hal, yakni kebijakan, regulasi, dan tata kelola. Dalam hal kebijakan, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.
4. a.Arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Bali semakin meninggalkan nilai-nilai yang menyatukan Alam Bali, Krama (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali sebagai satu kesatuan kehidupan yang menjaga keharmonisan/keseimbangan/ keselarasan secara sakala dan niskala yang bersumber dari filosofi Tri Hita Karana dan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Bali yang dikonsepsikan dalam ajaran Sad Kerthi, mencakup: upaya untuk menyucikan jiwa (atma kerthi), menjaga kelestarian hutan (wana kerthi) dan danau (danu kerthi) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (segara kerthi), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (jagat kerthi), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (jana kerthi). Kondisi demikian telah, sedang, dan akan mengakibatkan pudarnya kesucian, spiritualitas, dan taksu Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat/muara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dunia.
5. b.Telah terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan kepariwisataan; pembangunan pertanian jauh tertinggal, 327 tidak selaras, dibandingkan dengan pembangunan kepariwisataan sehingga sektor pertanian tidak mampu menjadi penopang pembangunan kepariwisataan, selain juga tidak mampu memenuhi kebutuhan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Kondisi ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kontribusi sektor kepariwisataan yang justru terus meningkat terhadap PDRB.
6. c.Pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang kurang memadai serta transportasi yang kurang baik, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik lokal masyarakat Bali dan untuk memenuhi standar kualitas pelayanan wisatawan manca negara dan wisatawan domestik yang datang ke Bali. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas dan kemacetan di beberapa wilayah tertentu, seperti di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang berakibat pada menurunnya citra Bali sebagai destinasi wisata dunia. Dalam hal regulasi, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.
7. a.Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara nasional khususnya yang berkaitan dengan pengaturan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pendapatan negara dari sumber daya alam kurangmendukung/menguntungkan Pemerintah Bali secara keseluruhan, mengingat Bali tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diperhitungkan sebagai hasil berupa sumber pendapatan negara untuk dialokasikan sebagai Dana Bagi Hasil. Oleh karena itu, Bali harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya kebudayaan yang kaya raya, khas/unik, indah, dan menarik, agar bisa menjadi sumber perekonomian guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun dalam hal tata kelola, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.
8. a.Bali merupakan wilayah yang sangat kecil dan tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi potensi untuk dikelola sebagai 328 sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kondisi fiskal sangat kecil atau jauh dari kebutuhan yang memadai untuk mendukung pembiayaan pembangunan di segala bidang. Kondisi fiskal yang sangat kecil ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali, kecuali Kabupaten Badung, di mana besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung stagnan, tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan Bali masih sebagian besar mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi fiskal yang sangat rendah ini mengakibatkan Pemerintah Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali (kecuali Kabupaten Badung) tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pembangunan Bali di segala bidang, khususnya untuk: memelihara alam dan lingkungan Bali; memelihara adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali; serta pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan infrastruktur Bali secara terintegrasi.
9. b.Pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Bali pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali cenderung berjalan sendiri-sendiri; kurang terpola, kurang terarah, kurang terintegrasi, dan kurang bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Bali. Kondisi yang bersifat distorsi ini diakibatkan oleh adanya ego wilayah dan ego sektoral dalam kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Kepala Daerah yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Selain akibat berlakunya peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, kondisi distorsi tersebut juga diakibatkan oleh faktor-faktor yang bersifat politis, mengingat Kepala Daerah berasal dari partai politik yang berbeda-beda serta akibat dari kurangnya spirit kebersamaan dalam membangun wilayah Bali secara utuh. Oleh karena itu, maka tata pengaturan dan tata 329 pengelolaan pembangunan Bali tidak dapat dibiarkan terlepas sporadik dalam ego wilayah dan ego sektoral per Kabupaten/Kota, melainkan harus dalam satu kesatuan tata pengaturan dan tata kelolamenerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana, satu pulau satu tata kelola satu komando (one island one management one command). Perekonomian Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata membuatnya sangat rentan akan bencana atau pandemi yang harus memaksa dilakukannya pembatasan aktivitas maupun perjalanan. Beberapa bencana alam maupun tragedy kemanusiaan sempat membuat kepariwisataan Bali terpuruk seperti misalnya Tragedi Bom Bali, Letusan Gunung Agung maupun gunung berapi aktif di sekitar Bali, dan yang terakhir adalah Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman paling serius yang dirasakan oleh Bali yang menyebabkan pariwisata Bali lumpuh dari awal tahun 2020 hingga awal tahun 2022 ini. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 yang terkait dengan perekonomian Bali adalah sebagai berikut.
  1. 1.Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan hampir seluruh Kabupaten/Kota di Bali hingga menyentuh minus.
  2. 2.Menurunnya jumlah wisatawan domestik dan internasional yang tiba di Bandara Ngurah Rai.
  3. 3.Ditutupnya hampir seluruh daerah wisata yang membuat jumlah kunjungan dan tingkat hunian hotel di sekitarnya menjadi anjlok.
  4. 4.Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali akibat banyaknya pekerja sektor pariwisata yang harus dirumahkan
  5. 5.Meningkatknya jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Bali Menindaklanjuti upaya mengembalikan kondisi perekonomian Provinsi Bali yang mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID- 19, salah satu sektor yang perlu didorong peran dan pertumbuhannya adalah sektor pertanian. Mendorong peran 330 sektor pertanian dalam arti luas agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu menopang tumbuhnya gairah ekonomi masyarakat Bali serta dapat merangsang niat generasi muda untuk kembali ke desa dengan menggeluti sektor pertanian. 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
  6. 1.Pendidikan a) Belum optimalnya kualitas dan kompetensi guru dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). b) Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana pendukung Pendidikan. c) Belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi.
  7. 2.Kesehatan a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu b) Masih tingginya kejadian Penyakit Menular (Demam Berdarah Dengue/DBD) c) Digitalisasi pelayanan kesehatan belum terintegrasi d) Cakupan kepesertaan JKN-KBS belum konsisten setiap tahun e) Pelayanan kesehatan tradisional belum terintegrasi serta Industri kesehatan tradisional Bali yang belum berkembang sesuai dengan harapan f) Standar kualitas pelayanan kesehatan belum terstandar internasional (Kendala menyongsong Medical Tourism) g) Sistem Penanggulangan Gawat Darurat belum terintegrasi h) Belum terdeteksinya seluruh kasus Stunting
  8. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a) Potensi sumber air yang tidak merata antar wilayah; b) Makin menurunnya potensi sumber air dan makin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan sehingga sering terjadi konflik; c) Beberapa Sungai dalam kondisi rusak akibat longsor, erosi dan alur sempit; d) Abrasi pantai di Bali cukup tinggi; e) Masih rendahnya kapasitas dan daya dukung jalan provinsi; 331 f) Pembangunan jalan baru tidak seimbang dengan jumlah kendaraan; g) Kerusakan jalan diakibatkan oleh kendaraan yang melewati melebihi tonase dari rencana; h) Pemanfaatan bagian-bagian jalan yang tiak sesuai dengan fungsinya; i) Pelayanan air minum baik diperkotaan dan diperdesaan masih terbatas, mengingat keterbatasan ketersediaan air baku; j) Pengelolaan air limbah domestik/ rumah tangga belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal; k) Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi; l) Belum lengkapnya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penerapan; m) Belum optimalnya pembinaan penataan ruang; n) Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang
  9. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman a) Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai; b) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU); c) Keterbatasan penyediaan rumah karena pesatnya pertumbuhan penduduk;
  10. 5.Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat a) Belum optimalnya peningkatan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Perda/Perkada di Bali.
  11. 6.Sosial a) Masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan penanganan. b) Masih adanya penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang belum mendapat penanganan rehabilitas sosial. 332 c) Belum optimalnya peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). d) Belum optimalnya perlindungan kepada korban bencana serta jaminan sosial bagi masyarakat miskin. e) Masih adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandangnya. f) Belum optimalnya pelayanan sosial bagi penyandang keterlantaran.
  12. 7.Bencana a) Masih terjadinya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bencana; b) Kurang optimalnya kesadaran pengurangan risiko bencana dari aparatur, masyarakat, dan dunia usaha secara terpadu; c) Belum optimalnya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan; d) Belum optimalnya layanan akses peringatan dini bencana untuk seluruh masyarakat dan wisatawan; e) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengurangan risiko bencana. B. URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR
  13. 1.Tenaga Kerja a) Pandemi Covid-19 serta pertumbuhan ekonomi yang terkonstraksi minus 9-->meningkatnya jumlah pengangguran b) Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi --> meningkatkan daya saing tenaga kerja. c) Terbatasnya sertifikasi profesi selain Sektor Pariwisata. d) Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri, terhadap perlindungan dan hak-haknya --> penempatan PMI tidak sesuai ketentuan. 333 e) Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja dan Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja.
  14. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) IDG Provinsi Bali pada tahun 2020 adalah sebesar 72,16% masih lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 75,57% b) Keterlibatan Perempuan di lembaga Legislatif, Provinsi Bali Tahun 2020 mencapai 16,36%. Perempuan yang menduduki jabatan struktural sebesar 36,55% dari total 7.198 pejabat structural. c) Partisipasi Angkatan Kerja perempuan tahun 2020 sebesar 67,86% mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 65,67%, namun masih lebih rendah dari laki-laki yaitu sebesar 80,75% (Data Sakernas, 2020). d) Belum semua OPD memiliki data terpilah sehingga menyulitkan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). e) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2020 sebesar 48,31% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sebesar 51,69%. f) Partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2020 sebesar 48,21% lebih rendah dibandingkan dengan laki- laki sebesar 51,79%. g) Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 252 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak..
  15. 3.Pangan a) Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong sebagai sumber pangan belum Optimal b) Adanya Alih Fungsi Lahan dan pemilikan lahan petani sempit c) Keterbatasan Air Irigasi dan kualitas jaringan irigasi d) Akses Pemasaran dan Permodalan Petani Lemah e) Penguasaan teknologi bagi petani lemah f) Masih adanya cemaran pada pangan segar yang dapat membahayakan kesehatan. 334 g) Koordinasi lintas sektor belum berjalan maksimal.
  16. 4.Pertanahan a) Belum optimalnya pelaksanaan urusan pertanahan di daerah.
  17. 5.Lingkungan Hidup a) TPA Sarbagita dan TPA Kabupaten/Kota sebagian besar sudah overload b) Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis sumber c) Belum semua desa/kelurahan dan desa adat memiliki TPS3R dan TPST d) Belum optimalnya pembangunan rendah karbon menuju ekonomi hijau e) Masih adanya pencemaran air, air laut, dan udara f) Belum optimalnya pengawasan implementasi regulasi pemanfaatan lahan.
  18. 6.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil a) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan dan dokumen atas peristiwa penting
  19. 7.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a) Masih lemahnya kemampuan aparatur dan peran kelembagaan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, b) Belum optimalnya Pengembangan Usaha Ekonomi Desa c) Kondisi prasarana/sarana desa dan teknologi tepat guna belum memadai untuk mengembangkan potensi sumber daya perdesaan d) Peran lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa kurang optimal. e) Rendahnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa.
  20. 8.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana a) Pertumbuhan penduduk Krama Bali stagnan.
  21. 9.Perhubungan a) Terjadi Kemacetan lalu lintas terutama di daerah kawasan Sarbagita dan dan pusat-pusat kegiatan wisata masih kurang dari waktu tempuh rata-rata 2,5 Km/100Km; 335 b) Masih tingginya korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali, dimana 1.984 kejadian kecelakaan 318 (16,02%) korban meninggal dunia; c) Rendahnya penggunaan angkutan umum, dimana load factor angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita pada tahun 2022 sebesar 23,39% masih berada jauh di bawa persentase ideal sebesar 70%; d) Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (bandara, pelabuhan, jalan, dan terminal); e) Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.
  22. 10.Komunikasi dan Informatika a) Literasi informasi terhadap Program dan Kebijakan Pemerintah untuk mencegah penyebarluasan informasi yang tidak benar belum optimal b) Keterbukaan informasi publik yang dirasakan masyarakat belum optimal c) Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan belum optimal d) Kualitas tata kelola pemerintahan secara elektronik belum optimal
  23. 11.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah a) Belum optimalnya jaringan kemitraan Koperasi dan UMKM b) Sebagian besar pelaku UMKM merupakan Usaha Mikro c) Rendahnya kompetensi SDM pengelola koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM d) Rendahnya daya saing, produktivitas, dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM e) Belum ada peta data perkembangan usaha koperasi dan UMKM yang komprehensif dan terkini 336
  24. 12.Penanaman Modal a) Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor. b) Belum memadainya infrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat. c) Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal. d) Belum memadainya informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah pada masing–masing Kabupaten/Kota. e) Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.
  25. 13.Kepemudaan dan Olah Raga a) Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dan pemuda yang mandiri dan kreatif. b) Belum optimalnya budaya gerak dan berolahraga di masyarakat. c) Belum optimalnya sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga. d) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.
  26. 14.Statistik a) Pengolahan, analisis data dan informasi sektoral belum optimal;.
  27. 15.Persandian a) Pengamanan data dan informasi belum optimal.
  28. 16.Kebudayaan a) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman b) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi c) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Kesenian d) Perlunya pengoptimalan Pemberdayaan Tenaga Kebudayaan e) Perlunya pengoptimalan Pelindungan Hasil Karya Budaya Bali 337 f) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra g) Perlu ditingkatkannya sistem informasi dan database mengenai kekayaan seni dan budaya Bali h) Perlu ditingkatkannya sistem informasi dan database mengenai kekayaan seni dan budaya Bali i) Kapasitas prajuru desa adat dalam pemerintahan desa adat belum optimal j) Masih ada desa adat yang menyampaikan LPJ Desa Adat tidak tepat waktu yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Tahun 2022 k) Prajuru Desa Adat belum menyusun awig-awig dan perarem sesuai ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali sehingga registrasi awig-awig dan perarem desa adat belum berjalan maksimal l) Terjadi penurunan LPD dengan kriteria sehat dibandingkan tahun sebelumnya m) Pengembangan sektor riil sebagai rintisan BUPDA di desa adat belum maksimal n) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa adat belum maksimal o) Pendataan subak dan subak abian belum maksimal
  29. 17.Perpustakaan a) Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat b) Terbatasnya SDM Perpustakaan yang profesional c) Terbatasnya jumlah Koleksi Perpustakaan d) Belum maksimalnya penyediaan Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan Perpustakaan E-Library e) Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi pendukung penyelenggaraan Perpustakaan
  30. 18.Kearsipan a) Terbatasnya SDM Pengelola Kearsipan b) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi yang mendukung Penyelenggaraan Kearsipan c) Belum Optimalnya Pengelolaan Arsip 338 d) Kurangnya pemahaman terhadap keberadaan dan manfaat tentang arsip e) Pemerataan Pembinaan Arsip belum optimal. C. URUSAN PILIHAN
  31. 1.Kelautan dan Perikanan a) Aktualisasi Tradisi/Budaya Bahari Dan Penerapan Nilai- Nilai Kearifan Lokal Bali Semakin Luntur; b) Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Belum Didukung Oleh Tata Kelola Yang Baik, Terutama Kebijakan Dan Regulasi c) Eksplorasi Dan Pemanfaatan/Pengusahaan Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belum Optimal d) Produktivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Masih Rendah e) Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Ekosistem & Konservasi Untuk Keberlanjutan Masih Lemah f) Perlindungan Terhadap Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan- Kecil Dan Pengerajin Garam Belum Optimal g) Penerapan Teknologi Dan Modernisasi Perikanan Belum Optimal h) Kapasitas Dan Kualitas SDM Masih Rendah i) Pelaku Utama Kelautan Dan Perikanan Cenderung Menurun Seiring Dengan Kemajuan Pariwisata j) Tingkat Kegemaran Konsumsi Ikan Masih Rendah k) Akses Masyarakat Terhadap Pembiayaan Dan Permodalan Usaha Masih Rendah l) Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Kelautan Dan Perikanan Belum Optimal m) Hilirisasi Produk Perikanan, Jaringan Dan Outlet Pemasaran Belum Berkembang Optimal Sehingga Daya Saing Produk Dan Nilai Tambah Masih Rendah n) Pembangunan Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Berbasis Kawasan Dari Hulu Sampai Hilir Belum Berkembang Secara Optimal 339 o) Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan Masih Rendah p) Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi Bagi Pelaku Utama, Literasi, Kewirausahaan Dan Kelembagaan Usaha Terhadap Bisnis Kelautan Dan Perikanan Masih Lemah.
  32. 2.Pariwisata a) Belum terkelolanya keseimbangan pengembangan destinasi antara Kawasan Pariwisata Bali Selatan dengan Bali Utara b) Masih banyak SDM yang tidak berkompeten sesuai bidangnya c) Belum optimalnya koordinasi tata kelola pemasaran pariwisata antara pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota dan stakeholder pariwisata d) Belum optimalnya penerapan standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya bali pada industri pariwisata.
  33. 3.Pertanian a) Keterbatasan sarana produksi (pupuk dan bibit), infrastruktur pertanian dan alat mesin pertanian. b) Alih fungsi lahan pertanian produktif c) Persaingan pemanfaatan air irigasi d) Penerapan rekomendasi teknologi usahatani belum optimal e) Menurunnya kesuburan lahan f) Untuk tanaman keras/tahunan sebagian besar sudah tidak produktif g) Gangguan iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan h) Belum berkembangnya unit-unit/ kelompok pengolah dan pemasaran hasil i) Kesulitan pemasaran pada saat panen raya (karena produk bersifat musiman) dan belum optimalnya sistim pemasaran hasil j) Akses permodalan usaha tani terbatas k) Relatif terbatasnya ketersediaan peralatan/mesin pasca panen dan pengolahan hasil l) Masih adanya pengeluaran sapi antar pulau secara illegal 340 m) Masih ada penyakit hewan menular strategis/zoonosis n) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak
  34. 4.Kehutanan a) Masih adanya perambahan kawasan, illegal logging, dan kebakaran hutan. b) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan c) Masih banyaknya permasalahan tata batas d) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan e) Masih adanya konflik pemanfaatan sumber daya hutan.
  35. 5.Energi dan Sumber Daya Mineral a) Pengembangan energi terbarukan belum optimal -->risiko tinggi dan perlu investasi awal yang cukup tinggi serta kejelasan regulasi untuk jaminan berinvestasi. b) Terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. c) Pengambilan dan pemanfaatan sumber daya mineral (air tanah dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan) secara berlebihan dan tidak terkendali -->potensi intrusi/pencemaran air laut, penurunan kualitas dan muka air tanah serta resiko kerusakan lingkungan di areal/kawasan tambang. d) Belum optimalnya Ketahanan Energi dan Lingkungan--> penurunan kualitas hidup dan Lingkungan
  36. 6.Perdagangan a) Masih banyak pasar yang terkesan kumuh b) Kurangnya pelayanan dengan pemanfaatan teknologi c) Kurangnya pelayanan kepada pelanggan d) Masih bervariasinya harga antar pedagang dengan produk yang sama e) Belum optimalnya menggunakan E-Money f) Display barang kurang menarik g) Pedagang kurang memperhatikan kualitas produk h) Belum tersedianya penyimpanan untuk barang pokok 341 i) Masih rendahnya kecintaan masyarakat akan produk produk lokal j) Masih rendahnya permodalan k) Kurangnya promosi baik dalam Negeri maupun Luar Negeri l) Kurangnya Kemampuan Pelaku Usaha menganalisa pasar m) Kurangnya kemampuan mengakses informasi pasar luar negeri n) Kurangnya kemampuan Eksportir/Importir memanfaatkan hasil perundingan perdagangan o) Kebijakan/Regulasi di bidang perdagangan yang terlalu sering mengalami perubahan p) Belum Optimalnya Kelembagaan Ekspor/Impor q) Kurangnya Sarana Pengujian Mutu Barang r) Kurangnya Jumlah SDM dan Kemampuan Penguji Mutu Barang s) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mentaati peraturan t) Masih rendahnya edukasi konsumen tentang haknya. u) Belum optimalnya penyaluran distribusi produk lokal yang terintegrasi dari hulu sampai hilir v) Semakin tingginya impor barang dari luar Bali w) Belum optimalnya akses dan pemasaran virtual
  37. 7.Perindustrian a) Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun b) Keterbatasan bahan baku industri c) Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing d) Jumlah produksi masih rendah e) Penguasaan teknologi produksi masih rendah f) Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah g) Masih banyaknya produk lokal belum memiliki sertifikat mutu produk h) Masih Banyaknya Produk kayu yang belum memiliki SVLK i) Kemasan produk masih belum sesuai standar j) Kurangnya Inovasi desain produk k) Kurangnya pendampingan 342 l) Kurangnya komitmen menjalankan usaha/Jiwa Kewirausahaan m) Kurangnya kesadaran tentang HKI n) Belum jelasnya kebijakan hilirisasi produk pertanian pengolahan dan industri kreatif o) Belum optimalnya pengolahan industri hasil produk pertanian p) Belum optimalnya perkembangan industri kreatif q) Belum optimalnya hilirisasi produk industri. D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
  38. 1.Sekretariat Daerah a) Biro Hukum 1) Pengawalan efektifitas produk hukum Daerah belum optimal; 2) Sinergitas antar perangkat daerah dalam penyusunan produk hukum daerah belum optimal. 3) Penyusunan produk hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara digital; 4) Kesadaran hukum aparat dan masyarakat masih rendah; 5) Kompetensi sumberdaya manusia (SDM); dan 6) Kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi yang masih kurang b) Biro Pengadaan Barang dan Jasa 1) Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya, dan layanan) 2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan 3) Pengadaan Barang/Jasa pemerintah menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%-sd 40% dari total APBD) 4) Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap pendapatan asli daerah. 343 5) Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah terkait pengendalian inflasi dan penguatan akses keuangan daerah. 6) Belum optmalnya pengendalian administrasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah c) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali yang mencakup:  Belum optimalnya perolehan nilai/skor penyusunan LPPD  Masih adanya potensi sengketa batas wilayah  Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah dalam mengembangkan potensi daerah 2) Belum optimalnya pelaksanaan sradha dan bhakti di kalangan Krama Bali d) Biro Umum dan Protokol 1) Tingginya dinamika pekerjaan yang butuh atensi cepat dan tepat 2) Belum memadai kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT pengampu dan pengelola kantor virtual, keuangan, dan BMD/Aset dan kearsipan 3) Belum memadainya tenaga keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan asing 4) Belum optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip 5) Masih kurangnya sarana dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang kearsipan
  39. 2.Sekretariat DPRD a) Belum optimalnya kualitas layanan pimpinan dan anggota DPRD; b) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait Tupoksi DPRD dalam kerangka representasi rakyat; c) Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD Provinsi Bali pada setiap Masa Persidangan sering berubah–ubah, karena dinamika Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali maupun aspirasi masyarkat yang terus 344 berkembang sesuai keadaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat; d) Kurang terpublikasinya setiap pembahasan Raperda dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sehingga partisipasi masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik; dan e) Belum optimalnya kualitas sumberdaya aparatur dalam memberikan hasil yang maksimal untuk mendukung tugas, pokok, dan fungsi secretariat DPRD. E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
  40. 1.Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah b) Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah
  41. 2.Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan a) Belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Bali baik dari sektor pajak maupun retirbusi daerah b) Kurangnya sarana prasarana penunjang dalam peningkatan pelayanan pembayaran pajak khususnya kendaraan operasional samling dan motor untuk optimalisasi razia door to door c) Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah yang disebabkan masih lemahnya aturan dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak tertib d) Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur dalam pengelolaan PAD dan pengasaan IT e) Kondisi sosial ekonomi nasional yang menurun akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan kemampuan untuk membayar pajak menurun.
  42. 3.Kepegawaian a) Pengembangan aparatur dan kinerja pengawai belum optimal b) Sistem layanan kepegawaian belum terintegrasi
  43. 4.Pendidikan dan Pelatihan a) Pengembangan aparatur dan kinerja pengawai belum optimal 345 b) Sistem layanan kepegawaian belum terintegrasi
  44. 5.Koordinasi dengan Pemerintah Pusat a) Belum memadainya sarana dan prasarana seperti bangunan dan fasilitas penginapan/wisma yang representative serta alat transportasi untuk mendukung pelayanan prima baik kepada pimpinan maupun untuk operasional hubungan antar lembaga b) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM untuk teknis pelaksanaan koordinasi antar lembaga dan teknis promosi seni budaya c) Kurangnya kegiatan-kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya Bali di Jakarta d) Pemanfaatan anjungan daerah Bali sebagai Show Window penyebaran informasi dan potensi daerah Bali belum maksimal. F. UNSUR PENGAWAS
  45. 1.Inspektorat Daerah
10. a.Perlu penerapan SPIP/MRI di lingkungan Pemprov Bali yang efektif
11. b.Perlunya penguatan APIP yang lebih optimal
12. c.Perlunya memberikan pelayanan publik yang prima
13. d.Perlunya optimalisasi pencegahan korupsi melalui MCP, Stranas PK, dan SPI
14. e.Perlunya pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal. G. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
  1. 1.Kesejahteraan Bangsa
15. a.Radikalisme dan Terorisme masih berpotensi menjadi ancamana bagi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Bali
16. b.Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilu 2024 serta terbatasnya pendidik politik pda masyarakat dan generasi muda
17. c.Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap 4 konsensus dasar nasional
18. d.Belum maksimalnya kesadaran sebagai sebuah bangsa yang multi culture secara nasional dan akhirnya berimbas ke daerah 346 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai berikut. 347 Tabel 3.1. Strategi dan Arah Kebijakan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 No STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 Mengembangkan produk unggulan dalam negeri dan peningkatan pemasaran Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal "Branding Bali" serta memperluas pemasarannya mendukung transformasi ekonomi kerthi Bali 2 Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata
19. a.Mengembangkan daya tarik wisata dan meningkatkan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif
20. b.Meningkatkan SDM Pariwisata dan pemasaran pariwisata 3 Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversifikasi Komoditi lainnya Mendorong peningkatan kualitas barang dan jasa serta kemudahan ekspor 4 Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi 5 Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
21. a.Mendorong Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
22. b.Memberikan Insentif dan Disinsentif Pajak
23. c.Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah 6 Meningkatkan kerjasama daerah Mendorong kerjasama promosi dan pemasaran produk lokal Bali 7 Meningkatkan investasi daerah
24. a.Mendorong kerjasama, promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal
25. b.Memberikan insentif investasi 8 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 9 Menurunkan angka pengangguran terbuka
26. a.Mengupayakan peningkatan akses dan kesempatan kerja
27. b.Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari kerja 10 Meningkatkan kemandirian PMKS Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial 11 Meningkatkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan menjamin kelancaran distribusinya
28. a.Mendorong ketersediaan bahan kebutuhan pokok di daerah
29. b.Mendorong kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah
30. c.Mendorong penegakan hukum terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok 12 Peningkatan hasil dan nilai produk pertanian
31. a.Mendorong peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani
32. b.mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana pertanian
33. c.Mendorong penguatan kelembagaan petani terintegrasi hulu hilir berbasis kawasan 348 No STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 13 Peningkatan kuantitas dan kualitas serta keragaman bahan pangan
34. a.Meningkatkan produksi, ketersedian dan keragaman bahan pangan
35. b.Mengembangkan aneka olahan pangan yang bergizi aman dikonsumsi
36. c.meningkatkan akses pangan masyarakat
37. d.Mendorong pemerataan distribusi bahan pangan yang terjangkau 14 Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkesinambungan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
38. a.Mengutamakan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat rentan
39. b.Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
40. c.Transformasi bidang kesehatan pada upaya pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan serta Upaya Kesehatan Tradisional 15 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
41. a.Meningkatan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan
42. b.Meningkatkan sarana prasarana pendidikan
43. c.Mendorong pengembangan pendidikan vokasi
44. d.Meningkatkan capaian literasi dan numerasi 16 Meningkatkan peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
45. a.Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
46. b.Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat
47. c.Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga 17 Meningkatkan partisipasi perempuan
48. a.Meningkatkan pengarusutamaan gender
49. b.Menurunkan kekerasan terhadap perempuan 18 Memperkuat sistem perlindungan anak
50. a.Meningkatkan kualitas keluarga
51. b.Meningkatkan sistem data gender dan anak
52. c.Meningkatkan pemenuhan hak anak
53. d.Meningkatkan perlindungan khusus anak 19 Meningkatkan produktivitas dan sertifikasi kompetensi Mendorong peningkatan produktivitas dan sertifikasi kompetensi 20 Meningkatkan perlindungan tenaga kerja Mendorong peningkatan perlindungan tenaga kerja 21 Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat
54. a.Memperkuat Pemerintahan Desa Adat.
55. b.Memperkuat dan memberdayakan perekonomian Desa Adat
56. c.Memperkuat Desa Adat dalam Pemajuan hukum Adat
57. d.Memantapkan pembangunan Desa Adat 349 No STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 22 Penguatan penyelenggaraan Bina Mental Spiritual yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual Pengembangan sarana prasarana Bina Mental Spiritual yang mendukung penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Non Pelayanan Dasar 23 Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali
58. a.Memberdayakan lembaga , tenaga dan pranata kebudayaan dalam melestarikan dan membina seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk generasi muda
59. b.Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah serta Event, atraksi budaya, pameran kesenian, serta kegiatan adat dan budaya
60. c.Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, karya Seni, sastra dan budaya
61. d.Melestarikan cagar budaya 24 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Krama Bali secara Menyeluruh di setiap sektor pembangunan 25 Mewujudkan Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal, dan Mitigasi Bencana/Pengurangan Resiko Bencana
62. a.Mendorong pembangunan infrastruktur berbasis kearifan lokal dan mitigasi bencana/pengurangan resiko bencana
63. b.Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah
64. c.Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM Penataan Ruang, pengembangan sistem informasi dan komunikasi tata ruang, Pengawasan Teknis Kinerja TURBINLAK Penyelenggaraan Penataan Ruang serta penguatan regulasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.
65. d.Meningkatkan penegakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali 26 Meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan Mendorong pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan 27 Menurunkan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Mendorong masyarakat/penghasil sampah melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber 28 Meningkatkan infrastruktur darat, laut, dan udara. Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur darat, laut dan udara secara merata 29 Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air baku, air minum, sanitasi dan kawasan kumuh Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air baku, air minum, sanitasi, dan penataan kawasan kumuh 30 Meningkatkan layanan dan keselamatan transportasi publik Peningkatan fasilitas/sarana prasarana perhubungan 350 No STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 31 Meningkatkan fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi Membangun, peningkatan, dan rehabilitasi fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi 32 Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat
66. a.Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional
67. b.Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum 33 Meningkatkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat mendorong peningkatan kecerdasan, kedewasaan, dan partisipasi masyarakat di bidang politik sesuai Pancasila dan UUD 1945 34 Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana
68. a.Peningkatan Investasi pengurangan RB
69. b.Meningkatkan kolaborasi multi pihak dalam PRB, penanganan darurat dan pemulihan
70. c.Peningkatan Penanggulangan bencana secara inklusif 35 Meningkatkan pelayanan korban kebencanaan Peningkatan sarana prasarana dan optimalisasi penanganan korban kebencanaan 36 Meningkatkan Indeks Sistem Merit Mendorong pelaksanaan merit sistem untuk mewujudkan 37 Memperkuat sistem perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
71. a.Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah
72. b.Meningkatkan sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasisi teknologi informasi
73. c.Meningkatkan peran aparat pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintahan 38 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah
74. a.optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudah
75. b.Mendorong Implementasi Riset dan Inovasi daerah 3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali Tantangan dan prospek perekonomian Bali, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri. Berdasarkan hasil pemaparan Outlook Ekonomi Jangka Menengah 2023-2026 pada bulan Desember 2022 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Provinsi Bali di tahun 2024 ini adalah menghadapi resesi global yang akan dialami sebagian negara-negara berpengaruh di dunia. Setelah membaik di tahun 2022, diperkirakan 351 di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh lebih rendah dari perkiraan bahkan disertai resiko resesi di beberapa negara. Revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi terjadi di sejumlah negara maju terutama AS dan Eropa, dan juga di Tiongkok. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu fragmentasi perekonomian, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Dampak rambatan dari fregmentasi ekonomi global juga akan menyebabkan perlambatan ekonomi di Emerging Market Economies (EMEs). Seiring dengan berlanjutnya gangguan rantai pasokan, tekanan inflasi global masih tinggi sehingga mendorong bank sentral di banyak negara menempuh kebijakan moneter yang lebih agresif. Kenaikan Federal Funds Rate (FFR) yang diprakirakan lebih tinggi dengan siklus yang lebih panjang (higher for longer) mendorong semakin kuatnya mata uang dolar AS sehingga memberikan tekanan depresiasi terhadap nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Terkanan pelemahan nilai tukar tersebut semakin tinggi seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat, dan di Indonesia diperberat dengan aliran keluar investasi portofolio asing Berdasarkan proyeksi beberapa lembaga internasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diperkriakan membaik pada tahun 2022 dan cukup tinggi pada tahun 2023. Kondisi ini disertai dengan tingkat inflasi Indonesia yang masih tergolong lebih rendah dibandingkan global. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Bali akan menyamai level tahun 2019 di tahun 2024. Hal ini karena dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 4,6% dan dengan asumsi pertumbuhan PDRB konsisten 5% setiap tahun. Sementara Bappenas memproyeksikan ekonomsi Bali akan pulih paling cepat 2025 (optimis) atau 2025 (moderat). Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2022 diproyeksikan menguat didukung oleh penlonggaran PPLN yang diiringi dengan berlanjutnya restrukturisasi, perkembangan pariwisata, (penambahan jumlah maskapai, dan frekuensi direct flight), dan perkembangan kapasitas pertambangan. Oleh karena itu proyeksi pertumuhan ekonomi juga 352 akan sangat dipengaruhi oleh percepatan pemulihan dan perkembangan pembiayaan ke depan. Meskipun demikian, ekonomi 2023 diperkirakan sedikit melambat akibat ketidakpastian ekonomi dan ancaman resesi global. Pada tahun 2023, BI memperkirakan perekonomian Bali akan tumbuh pada angka 4.40% hingga 5,20%. Rekomendasi oleh BI untuk Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi resiko global adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
76. a.Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan Tujuan dari strategi ini adalah pariwisata Bali diarahkan untuk mempertahankan identitasnya sebagai destinasi unggulan namun berkualitas dan berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 1) Mengurangi ketimpangan pariwisata Ketimpangan pariwisata dapat dikurangi dengan cara: a) Pembangunan infrastruktur yang mendukung destinasi pariwisata potensial b) Peningkatan investasi antraksi dan amenitas pariwisata Bali Utara dan Bali Timur. c) Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media 2) Peningkatan pariwisata Bali dan Kawasan Sekitar Dilakukan Untuk Mendorong Pembangunan Balinusra a) Pembuatan alur berwisata dengan tujuan Senggigi, Mataram, Gili Trawangan, Mandalika, dan Labuan Bajo. b) Investasi untuk melengkapi sarana atraksi pariwisata c) Peningkatan infrastruktut konektivitas 3) Program Penguatan Pariwisata 4) Penguatan SDM Pariwisata Bali yang berlandaskan kearifan lokal dan berkelanjutan. Kunjungan wisatawan diperkirakan membaik di tahun 2023 yang ditopang oleh pelaksanaan event strategis dan penetapan berbagai kebijakan pelonggaran mobilitas. Sampai Juli 2022 jumlah wisman yang datang ke Indonesia didominasi oleh wisman yang datang ke Bali. 353 Kunjungan wisatawan di Balinusra membaik sejalan dengan penambahan jumlah maskapai dan frekwensi penerbangan melayani international direct flight khususnya ke Bali. Pada tahun 2022, share wisman Bali terhadap wisman nasional lebih dari 50%. Faktor-faktor pendorong pemulihan perekonomian Bali hingga tahun 2025 adalah sebagai berikut. 1) Faktor Penyelenggaraan MICE • Pelaksanaan KTT G20 dan KTT AIS pada bulan November 2022 • Bali Democracy Forum di bulan Desember 2022 • KTT ASEAN Summit di NTT pada bulan Februari tahun 2023 dimana Provinsi Bali sebagai hub • Paris Fashion Week di bulan Juni Tahun 2023 • Euro Trading Event di bulan September Tahun 2023 • World Superbike dan IAMRA Conference di bulan November Tahun 2023 2) Faktor Kebijakan • Pembukaan border internasional pada Februari 2022 • Pemberian Visa On Arrival bagi wisman ke Indonesia pada Maret 2022 • Pemberian izin melepas masker di ruang terbuka pada Mei 2022 • Penghapusan kewajiban PCR untuk kedatangan dan asuransi pada Juni 2022 • Perluasan VoA ke 86 negara pada September 2022 • Ketersediaan 26 penerbangan langsung ke Bandara Ngurah Rai pada Oktober 2022 BI memperkirakan di tahun 2023 ini jumlah wisman yang akan berkunjung ke Bali adalah sebesar 51% dari level tahun 2019. Pariwisata Bali akan ditunjang oleh penambahan akses international direct flight dari negara kantong wisman utama. Proyeksi wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Bali pada tahun 2023 adalah 3,29 Juta dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara diproyeksikan 11.63 Juta. 354
77. b.Pengembangan UMKM Bali yang tangguh dan berorientasi ekspor guna mendorong perekonomian Ekonomi kreatif di Bali mempunyai potensi besar ditinjau dari jumlah pelaku usaha yang mencapai 196,999 pelaku dan tersebar di 9 kab/kota. Namun, ekonomi kreatif masih menghadapi beberapa kendala, utamanya perluasan pasar, kompetensi SDM, dan akses ke lembaga keuangan. Pengembangan UMKM Bali bertujuan untuk Menjadikan Bali sebagai hub etalase ekspor produk kreatif dan hub produk digital. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Penguatan akses permodalan bagi usaha ekraf menjadi prasyarat pelaku usaha ekraf untuk meningkatkan ekspor. 2) Kompetensi dan ketersediaan SDM ekraf menjadi persyaratan dasar untuk mampu bersaing di pasar global. 3) Perluasan pemasaran produk ekonomi kreatif perlu diperkuat dengan inovasi diversifikasi produk bernilai tambah tinggi dan global branding seperti “Made in Bali” 4) Penguatan sarana dan prasarana serta teknologi sebagai penunjang daya saing ekonomi kreatif 5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ekraf perlu diperluas dan diperkuat kelembagaannya.
78. c.Perluasan digitalisasi Implementasi digitalisasi terbukti dapat mendorong aktivitas ekonomi dalam kondisi apapun (termasuk saat terjadi pembatasan mobilisasi di masa Pandemi COVID-19). Selain transaksi retail, digitalisasi juga mampu mendorong penerimaan Pemerintah Daerah, tercermin dari peningkatan penerimaan pajak dan retribusi di Provinsi Bali melalui kanal digital.
79. d.Transformasih ekonomi Bali (Bali Kerthi) Pengembangan enam sektor unggulan untuk pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan yaitu: 1) Sektor pertanian dalam arti luas 2) Sektor Kelautan dan Perikanan 3) Sektor IKM dan UMKM 4) Sektor Industri Branding Bali 355 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital 6) Sektor Pariwisata
80. e.Kebutuhan pembiayaan Investasi Bali
81. f.Keberlanjutan proyek konstruksi menopang perekonomian Bali. Berbagai proyek pembangunan multi-years yang masih berlanjut pada tahun 2022 dan tahun 2023 juga diperkirakan mampu menopang perekonomian Bali secara keseluruhan. Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan diantaranya proyek pemerintah dalam rangka pengembangan pariwisata Bali dan pengembangan KEK Kesehatan. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Struktur keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
82. a.Pendapatan Daerah;
83. b.Belanja Daerah; dan
84. c.Pembiayaan Daerah. Kebijakan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu 356 penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:
  1. 1.Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
85. a.Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. 357
86. b.Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
87. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.
88. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, Penerimaan jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pendapatan denda pajak, Pendapatan denda retribusi, Pendapatan denda pemanfaatan asset daerah, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, Pendapatan dari pengembalian, Fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan penyelenggaraan sekolah dan pendidikan pelatihan, Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan badan layanan umum daerah, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya.
  1. 2.Pendapatan Transfer, terdiri dari:
89. a.Transfer Pemerintah Pusat; dan
90. b.Transfer Antar Daerah.
  1. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
91. a.Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja;
92. b.Dana Darurat; dan
93. c.Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU. Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber- sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu : 358
  1. 1.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui : Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah, intensifikasi, dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :
94. a.Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, telah ditetapkan Peraturan Daerah yaitu: ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 359 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
95. b.Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti : ✓ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah. ✓ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat. ✓ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu. ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait melalui Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Bali dengan pelaksana Samsat di seluruh Bali. ✓ Mengembangkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Samsat melalui Samsat Online, E-Samsat Bali, Samsat Qris, Samsat Ibu jari dan Samsat Vast. ✓ Mengembangkan dan mengoptimalkan akses pelayanan SAMSAT di wilayah Kabupaten/Kota se-Bali melalui SAMSAT Pembantu, Gerai SAMSAT, SAMSAT Corner, SAMSAT Link, SAMSAT Keliling dan SAMSAT Ke Rumah Tinggal (Kerti) serta layanan Samsat Gelis (Samsat Drivethru). ✓ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota dan kepada Perangkat Daerah Penghasil. ✓ Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti LPD dan BUMDes dengan harapan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor.
96. c.Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut : ✓ Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat; ✓ Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya; ✓ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi 360 komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan ✓ Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
97. d.Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
  1. 2.Peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu melaui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. 361 Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Permendagri 13 Tahun 2006) No Rek Uraian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 4.1 Pendapatan Asli Daerah 3,041,192,945,534.15 3,398,472,278,306.41 3,718,499,635,346.14 3,762,785,679,903.00 3.069.474.217.923,49 4.1.1 Pajak Daerah 2,593,093,540,850.00 2,872,354,212,630.00 3,230,732,169,802.50 3,235,176,956,048.00 2.607.990.396.693,00 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 63,858,566,092.00 46,431,881,689.84 40,241,780,029.00 49,803,474,650.00 18.966.859.393,00 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 172,408,361,957.52 188,456,139,544.28 170,219,137,368.48 170,885,580,850.00 177.395.020.194,90 4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 211,832,476,634.63 291,230,044,442.29 277,306,548,146.16 306,919,668,355.00 265.121.941.642,59 4.2 Dana Perimbangan 1,867,010,930,284.00 2,535,995,754,659.00 2,493,979,973,047.00 2,662,026,888,500.00 2.564.355.199.688,00 4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 171,994,343,152.00 169,597,184,795.00 182,554,549,512.00 185,994,009,500.00 206.614.864.352,00 4.2.2 Dana Alokasi Umum 850,144,224,000.00 1,260,842,523,000.00 1,268,585,388,000.00 1,325,847,555,000.00 1.204.700.789.000,00 4.2.3 Dana Alokasi Khusus 844,872,363,132.00 1,105,556,046,864.00 1,042,840,035,535.00 1,150,185,324,000.00 1.153.039.546.336,00 4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 340,811,565,515.65 57,693,635,493.03 46,888,000,000.00 74,038,406,000.00 84.510.282.004,00 4.3.1 Hibah 4,890,000,000.00 15,654,526,300.77 5,388,000,000.00 5,604,000,000.00 5.708.000.004,00 4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5,000,000,000.00 7,500,000,000.00 41,500,000,000.00 68,434,406,000.00 78.802.282.000,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 330,921,565,515.65 34,539,109,192.26 0.00 0.00 0.00 Jumlah Pendapatan Daerah 5,249,015,441,333.80 5,992,161,668,458.44 6,259,367,608,393.14 6,498,850,974,403.00 5.718.339.699.615,49 Sumber : Realisasi APBD 2016-2020 362 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah. Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut. 363 Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Realisasi Tahun 2022, Ringkasan Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024 (PP Nomor 12 Tahun 2019) NO URAIAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 (Rp) REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 (Rp) RINGKASAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 (Rp) PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024 (Rp)
  2. 4.PENDAPATAN DAERAH 5.923.153.297.394,76 5.905.037.523.797,34 6.933.947.319.883,00 5.041.197.053.961,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah 3.117.070.012.473,76 3.862.875.261.848,23 4.731.419.182.089,00 3.547.130.530.639,00 4.1.1. Pajak Daerah 2.458.530.858.700,00 3.230.839.407.191,00 2.960.437.850.589,00 2.970.671.152.089,00 4.1.2. Retribusi Daerah 14.298.569.091,00 14.348.341.509,00 59.595.436.500,00 59.413.399.000,00 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 160.711.862.041,73 220.323.008.247,47 810.711.860.000,00 143.435.645.800,00 4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 483.528.722.641,03 397.364.504.900,76 900.674.035.000,00 373.610.333.750,00 4.2 Pendapatan Transfer 2.801.186.284.925,00 2.037.237.485.177,00 2.146.820.137.794,00 1.438.358.523.322,00 4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat 2.801.186.284.925,00 2.037.237.485.177,00 2.146.820.137.794,00 1.438.358.523.322,00 4.2.1.1 Dana Perimbangan 2.763.602.021.925,00 1.986.877.822.177,00 2.084.419.079.794,00 1.438.358.523.322,00 - DBH 217.120.439.637,00 180.221.083.308,00 136.760.061.000,00 194.793.770.322,00 - DAU 1.201.511.839.000,00 1.194.632.100.845,00 1.243.564.753.000,00 1.243.564.753.000,00 - DAK 1.344.969.743.288,00 612.024.638.024,00 704.094.265.794,00 0,00 4.2.1.2 Dana insentif Daerah 37.584.263.000,00 50.359.663.000,00 62.401.058.000,00 0,00 4.2.2 Transfer Antar Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.2.1 Bagi Hasil Dari Pemerintah daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.2.2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 364 NO URAIAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 (Rp) REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 (Rp) RINGKASAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 (Rp) PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024 (Rp) 4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 4.896.999.996,00 4.924.776.772,11 55.708.000.000,00 55.708.000.000,00 4.3.1 Hibah 4.896.999.996,00 4.924.776.772,11 55.708.000.000,00 55.708.000.000,00 4.3.2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai PUU 0,00 0,00 0,00 0,00 Sumber : LRA APBD 2021, LRA APBD 2022, Ringkasan APBD Tahun 2023, dan RPD Tahun 2024-2026 365 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2024 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:
  3. 1.Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
  4. 2.Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara 366 berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.
  5. 3.Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
  6. 4.Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
  7. 5.Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara menurut kelompok belanja, belanja dibagi menjadi 4 yaitu: 367
  8. 1.Belanja Operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:
98. a.Belanja pegawai
99. b.Belanja barang dan jasa
100. c.Belanja bunga
101. d.Belanja subsidi
102. e.Belanja hibah
103. f.Belanja bantuan sosial
  1. 2.Belanja Modal Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.
  2. 3.Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  3. 4.Belanja Transfer Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerag kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:
104. a.Belanja Bagi Hasil
105. b.Belanja Bantuan Keuangan 368 Tabel 3.4. Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Provinsi Bali Tahun 2016-2020 No Rek Uraian Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 5.1 Belanja Tidak Langsung 3,857,591,080,125.33 4,348,259,186,136.59 4,495,096,869,911.27 4,960,823,190,882.47 4.273.707.904.538,51 5.1.1 Belanja Pegawai 753,995,649,371.00 1,493,989,761,722.94 1,571,381,339,168.00 1,673,097,219,437.27 1.572.773.890.739,53 5.1.3 Belanja Subsidi 9,990,000,000.00 10,000,000,000.00 9,566,400,000.00 10,000,000,000.00 4.936.000.000,00 5.1.4 Belanja Hibah 1,116,809,328,526.00 1,122,239,172,548.00 1,072,780,454,888.96 1,065,541,042,600.00 916.157.568.906,50 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 155,774,827,000.00 11,143,000,000.00 3,189,000,000.00 4,220,000,000.00 3.581.000.000,00 5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa 1,026,250,937,576.02 1,098,555,278,556.60 1,207,451,785,444.09 1,339,553,585,283.20 1.054.748.783.171,60 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 794,578,160,468.85 612,177,419,409.05 630,540,390,410.22 856,313,067,054.00 386.649.305.012,58 5.1.8 Belanja Tidak Terduga 192,177,183.46 154,553,900.00 187,500,000.00 12,098,276,508.00 334.861.356.708,30 5.2 Belanja Langsung 1,563,344,832,441.20 1,722,277,737,598.69 1,503,450,162,370.54 2,240,373,168,887.00 2.084.413.570.725,10 5.2.1 Belanja Pegawai 96,558,764,493.00 13,311,657,356.00 19,056,178,494.00 26,560,930,404.00 24.912.936.161,15 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 735,861,830,573.66 1,048,533,246,877.49 1,043,683,821,530.14 1,439,077,715,343.00 1.601.051.747.498,12 5.2.3 Belanja Modal 730,924,237,374.54 660,432,833,365.20 440,710,162,346.40 760,471,523,140.00 458.448.887.065,83 Jumlah Belanja Daerah 5,420,935,912,566.53 6,070,536,923,735.28 5,998,547,032,281.81 7,201,196,359,769.47 6.358.121.475.263,61 Sumber : Realisasi APBD 2016-2020 369 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi Belanja Daerah. Belanja Daerah dirinci menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Tidak lagi diklasifikasikan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung. Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut. 370 Tabel 3.5. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Realisasi Tahun 2022, Ringkasan Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024 NO URAIAN REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2021 (Rp) REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2022 (Rp) RINGKASAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023 (Rp) PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2024 (Rp)
  1. 5.BELANJA DAERAH 6.270.667.217.646.29 6.749.127.037.109,59 7.522.393.048.914,00 5.983.126.584.360,00 5.1 Belanja Operasi 4.218.534.729.447,08 3.791.897.703.325,73 4.343.716.844.932,00 4.064.814.021.476,00 5.1.1 Belanja Pegawai 1.653.001.007.665,15 1.740.899.431.377,08 2.072.564.871.779,00 1.998.902.326.497,00 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.580.080.276.691,00 1.690.049.421.497,65 1.348.709.586.876,00 1.123.403.993.138,00 5.1.3 Belanja Bunga 2.775.000.000,00 0,00 0,00 2.506.377.057,00 5.1.4 Belanja Subsidi 0,00 4.372.945.000,00 10.025.000.000,00 5.025.000.000,00 5.1.5 Belanja Hibah 982.678.445.090,63 356.436.889.451,00 881.696.186.277,00 915.976.324.784,00 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 0,00 139.016.000,00 30.721.200.000,00 19.000.000.000,00 5.2 Belanja Modal 839.010.470.016,80 1.451.748.423.386,86 1.419.978.951.582,00 407.304.736.275,00 5.2.1 Belanja Modal Tanah 439.080.181.058,00 623.659.331.572,00 182.964.805.976,00 10.416.000.000,00 5.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 105.838.658.813,28 109.213.603.835,00 207.854.510.993,00 51.344.864.147,00 5.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 170.812.068.572,52 340.651.767.017,86 705.969.048.170,00 294.957.001.088,00 5.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 92.544.410.552,00 354.881.755.251,00 269.502.569.533,00 47.798.872.640,00 5.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 30.735.151.021,00 23.276.736.561,00 53.688.016.910,00 1.595.000.000,00 5.2.6 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.192.998.400,00 5.3 Belanja Tidak Terduga 13.503.458.494,00 4.759.779.107,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 13.503.458.494,00 4.759.779.107,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 5.4 Belanja Transfer 1.199.618.559.688,41 1.500.721.131.290,00 1.708.697.252.400,00 1.461.007.826.609,18 5.4.1 Belanja Bagi Hasil 845.466.055.345,93 1.231.251.353.817,00 1.186.722.448.892,00 1.189.858.039.342,30 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 354.152.504.342,48 269.469.777.473,00 521.974.803.508,00 271.149.787.266,88 Sumber : LRA APBD 2021, LRA APBD 2022, Ringkasan APBD Tahun 2023, dan RPD Tahun 2024-2026 371 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah dapat berasal dari:
  2. 1.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
  3. 2.Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
  4. 3.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  5. 4.Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembagan keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat.
  6. 5.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 372
  7. 6.Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pemberian pinjaman daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  8. 1.Pembayaran Cicilan Pokok Utang digunakan unuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
  9. 2.Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
  10. 3.Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  11. 4.Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
  12. 5.Pengeluaran Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 373 Tabel 3.6. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020 No Rek Uraian Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 674.677.370.022,76 486.687.088.163,58 441.914.809.255,14 702.345.385.366,47 832.637.635.863,48 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 674.677.370.022,76 452.761.594.975,09 404.137.168.978,49 702.345.385.366,47 831.863.603.723,48 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 33.925.493.188,49 37.777.640.276,65 0,00 774.032.140,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 674.677.370.022,76 486.687.088.163,58 441.914.809.255,14 702.345.385.366,47 832.637.635.863,48 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 0,00 6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 50.000.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 0,00 6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembiayaan Neto 624.677.370.022,76 486.687.088.163,58 441.524.809.255,14 702.345.385.366,47 832.637.635.863,48 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 452.756.898.790,03 408.311.832.886,74 702.345.385.366,47 0,00 192.855.860.215,36 Sumber : Realisasi APBD 2016- 2020 374 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah. Adapun realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut. 375 Tabel 3.7. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021, Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022, Ringkasan PembiayaanTahun 2023, dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024. NO URAIAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2021 (Rp) REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2022 (Rp) RINGKASAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2023 (Rp) PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2024 (Rp)
  13. 6.PEMBIAYAAN DAERAH 1.197.855.592.021,05 1.193.798.304.068,62 588.445.729.031,00 941.929.530.399,00 6.1 Penerimaan Pembiayaan 1.242.855.592.021,05 1.293.798.304.068,62 1.025.945.729.031,00 1.190.846.543.751,00 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 192.855.592.021,05 850.296.343.468,62 1.025.945.729.031,00 1.043.238.669.351,00 6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 147.607.874.400,00 6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 1.050.000.000.000,00 443.501.960.600,00 0,00 0,00 6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1.6 Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2 Pengeluaran Pembiayaan 45.000.000.000,00 100.000.000.000,00 437.500.000.000,00 248.917.013.352,00 6.1.1 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 0,00 0,00 187.500.000.000,00 248.917.013.352,00 6.1.2 Penyertaan Modal 45.000.000.000,00 0,00 100.000.000.000,00 0,00 6.1.3 Pembentukan Dana Cadangan 100.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00 6.1.4 Pemberian Dana Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1.5 Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU 0,00 0,00 0,00 0,00 376 NO URAIAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2021 (Rp) REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2022 (Rp) RINGKASAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2023 (Rp) PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2024 (Rp) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 850.341.671.769,52 349.708.790.756,37 0,00 0,00 Sumber : LRA APBD 2021, LRA APBD 2022, Ringkasan APBD Tahun 2023, dan RPD Tahun 2024-2026 377 Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2024 mendasarkan dan memperhatikan:
  14. 1.Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
  15. 2.Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026.
  16. 3.Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi.
  17. 4.Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun
  18. 2024.Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali tahun 2024 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang disusun dengan tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. 378 A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:
  19. 1.Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  20. 2.Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
  21. 3.Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
  22. 4.Penguatan Daya Saing Usaha;
  23. 5.Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
  24. 6.Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
  25. 7.Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
  26. 8.Pelaksanaan Pemilu 2024. Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:
  27. 1.Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain:
106. a.Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
107. b.Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:  MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
  1. 2.Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
108. a.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
109. b.Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
110. c.Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
111. d.Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota; 379
112. e.Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:  MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;  MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);  MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
  1. 3.Arah Kebijakan Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
113. a.Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
114. b.Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:  MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;  MP Pengelolaan Terpadu UMKM;  MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;  MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);  Transformasi Digital.
  1. 4.Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
115. a.Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
116. b.Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:  MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
  1. 5.Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
117. a.Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
118. b.Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17% Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:  MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;  MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
  1. 6.Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian: 380
119. a.Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
120. b.Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
121. c.Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
122. d.Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
123. e.Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
124. f.Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
  1. 7.Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian: Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:
125. a.Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
126. b.Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
127. c.Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:  MP Ibu Kota Nusantara;  MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
  1. 8.Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
128. a.Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:  Didukung oleh proyek-proyek prioritas. Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:
  1. 1.Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
  2. 2.Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
  3. 3.Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
  4. 4.Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
  5. 5.Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02; 381
  6. 6.Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%. Serta indikator lainnya yaitu:
  7. 1.Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
  8. 2.Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108. B. Prioritas Pembangunan Nasional Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:
  9. 1.Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
  10. 2.Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
  11. 3.Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
  12. 4.Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
  13. 5.Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:
  14. 1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 382
129. a.pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
130. b.akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
131. a.Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan; 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati; 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
132. b.Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif); 2) pengelolaan hutan berkelanjutan; 3) penyediaan air untuk pertanian; 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas; 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan 6) pengembangan waduk multiguna.
133. c.Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan; 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar; 383 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
134. d.Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut; 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
135. e.Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
136. f.peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok; 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; 384 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan 6) pengembangan industri halal.
137. g.peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor; 3) pengelolaan impor; 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global; 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan 7) peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
138. h.penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan; 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0; 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga; 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
  1. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
139. a.pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 385
140. b.distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
141. c.peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
142. d.memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
143. e.meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
  1. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
144. a.pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
145. b.penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
146. c.peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
147. d.peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
148. e.peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
149. f.pengentasan kemiskinan; dan
150. g.peningkatan produktivitas dan daya saing. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
151. a.Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu: 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan; 2) integrasi sistem administrasi kependudukan; 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
152. b.Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) sistem jaminan sosial nasional; 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan 3) kesejahteraan sosial. 386
153. c.Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi; 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat; 3) peningkatan pengendalian penyakit; 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:  Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,  Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan,  Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan,  Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan  Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.
154. d.Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun; 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan; 4) penjaminan mutu pendidikan; dan 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
155. e.Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan 3) kualitas pemuda.
156. f.Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga; 2) keperantaraan usaha dan dampak sosial; 3) reforma agraria; dan 4) perhutanan sosial. 387
157. g.Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri; 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas; 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan 4) prestasi olahraga.
  1. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
158. a.revolusi mental dalam sistem pendidikan;
159. b.revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
160. c.revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
161. a.revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter; 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental; 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan 388 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
162. b.meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; 3) pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
163. c.memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama; 3) penyelarasan relasi agama dan budaya; 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
164. d.peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
  1. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 389 Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
165. a.menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
166. b.peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
167. c.pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
168. d.rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
169. e.mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
170. a.infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau; 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman; 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; 4) keselamatan dan keamanan transportasi; 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
171. b.infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) konektivitas jalan; 2) konektivitas kereta api; 3) konektivitas laut; 4) konektivitas udara; dan 5) konektivitas darat.
172. c.infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) transportasi perkotaan; dan 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
173. d.energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan; 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik. 390
174. e.transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
  1. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
175. a.peningkatan kualitas lingkungan hidup;
176. b.peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
177. c.pembangunan rendah karbon Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
178. a.peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
179. b.peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penanggulangan bencana; dan 2) peningkatan ketahanan iklim.
180. c.pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pembangunan energi berkelanjutan; 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan 391 3) pengembangan industri hijau
  1. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
181. a.reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
182. b.meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
183. c.memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
184. d.mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
185. e.mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iuar negeri. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
186. a.konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi; 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
187. b.Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
188. c.reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penguatan implementasi manajemen ASN; 2) transformasi pelayanan publik; 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
189. d.menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penguatan keamanan dalam negeri; 2) penguatan keamanan laut; dan 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. 392 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sub Bab ini akan membahas terkait dengan tujuan, dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Bali selama tiga tahun mendatang yaitu tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu- isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Perumusan tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan dapat diukur dalam jangka waktu perencanaan. Dalam mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam menyusun tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu perencanaan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut. Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 No Tujuan Sasaran 1 Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali
  1. 1.Meningkatnya perekonomian Krama Bali
  2. 2.Optimalnya kemandirian Fiskal Provinsi Bali
  3. 3.Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan
  4. 4.Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul
  5. 1.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  6. 2.Meningkatnya kualitas pendidikan 393 No Tujuan Sasaran dan berdaya saing 3. Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali 3 Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali
  7. 1.Meningkatnya kemandirian Desa Adat
  8. 2.Meningkatnya pengembangan budaya spiritual di kalangan masyarakat Bali
  9. 3.Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayan Bali 4 Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim
  10. 1.Meningkatnya kualitas lingkungan
  11. 2.Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah
  12. 3.Meningkatnya penggunaan energi bersih
  13. 4.Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 5 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi
  14. 1.Meningkatnya kualitas infrastruktur publik
  15. 2.Meningkatnya konektivitas transportasi publik
  16. 3.Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi 6 Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan
  17. 1.Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat
  18. 2.Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat
  19. 3.Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
  20. 4.Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan 7 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
  21. 1.Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN
  22. 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan
  23. 3.Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah 4.2. Prioritas Pembangunan Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu : Prioritas 1 : Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 394 Prioritas 2 : Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Prioritas 3 : Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Prioritas 4 : Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya Prioritas 5 : Lingkungan Hidup Prioritas 6 : Infrastruktur Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Selaras dengan tema pembangunan RKP tahun 2024, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai berikut : “PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH” 4.3. Paradigma Pembangunan Bali Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/ pendekatan yang meliputi berbagai aspek. 1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala Niskala Pembangunan yang mengandung dimensi sakala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, suskses dan rahayu. 395 2) Pembangunan Bersifat Holistik Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali. 3) Pembangunan Bersifat Integratif Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan. Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se- Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran. 4) Pembangunan Berbasis Perencanan yang Bersifat Sinergis Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota. 396 5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya. 6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. 7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam nindihin Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara Genuine Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali. 397 Provinsi Bali terdiri dari 9 Kabupaten dan Kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Jembrana. Masing-masing wilayah kabupaten dan kota memiliki karakteristik wilayah yang berbeda sehingga dibutuhkan pendekatan pembangunan yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Provinsi Bali sendiri memiliki arah pengembangan wilayah yang disusun untuk dapat menjadi guide lines bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun kebijakan pengembangan wilayahnya. Tujuannya adalah agar tercipta keserasian dan keterpaduan pengembangan baik antar wilayah maupun dengan kepentingan Pemerintah Provinsi Bali. 5.1. Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Sebagai bentuk optimal dalam membangun wilayah Provinsi Bali maka ditetapkan arahan pengembangan skala wilayah kabupaten/kota sebagai bentuk implementasi yang lebih teknis sesuai dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota. A. Kabupaten Badung Kabupaten Badung, yang menjadi pintu gerbang internasional Provinsi Bali sekaligus pusat pariwisatanya, terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan. Kabupaten Badung memiliki luas 418,52 Km2 atau 7,42% dari luas wilayah Provinsi Bali.
  24. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Badung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator 398 yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan,
(3)Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
1. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami fluktuasi namun dengan kecenderungan menurun pada periode tahun 2018-2022. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 9,97% dan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -16,52%. Kontraksi pada laju pertumbuhan ekonomi Badung pada tahun 2020 merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Bahkan angka ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang mengalami kontraksi -9,31% pada tahun 2020. Kabupaten Badung yang mengandalkan sektor pariwisata dan transportasi sebagai tulang punggung ekonominya tentu mengalami dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 paling besar di Provinsi Bali. Adanya penutupan pintu masuk internasional bagi wisatawan asing, pembatasan wisatawan domestik, dan penutupan sebagian kawasan wisata menyebabkan perekonomian Kabupaten Badung mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Badung sudah mengalami peningkatan meskipun masih kontraksi di angka -6,74%. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami peningkatan sangat signfikan bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi. Sektor pariwisata merupakan tulang punggu Kabupaten Badung, dengan dibukanya kembali Pintu Pariwisata secara penuh membuat banyak sektor kembali bangkit dari keterpurukan. 399 Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023 Gambar 5.1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2018-2022
2. b.Angka Kemiskinan Meskipun pertumbuhan ekonominya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, namun angka kemiskinan Kabupaten Badung memiliki trend yang tidak terlalu bagus selama periode 2018-2021. Angka kemiskinan di Kabupaten Badung sebelum terjadinya pandemi COVID-19 mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2016 tercatat terdapat 2,06% penduduk di Kabupaten Badung yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2019, angka penduduk miskin ini berkurang menjadi hanya 1,78%. Namun, pasca Pandemi COVID-19 angka kemiskinan perlahan meningkat. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,02% dan 2021 meningkat ke angka 2,62%. Angka kemiskinan Kabupaten Badung pada tahun 2022 akhirnya mengalami penurunan yaitu 2,53%. Penurunan angka kemiskinan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan pengendalian pandemi Covid-19 oleh Pemerintah. Indonesia yang statusnya sudah menuju endemic memberikan kelonggaran pada penyelenggaraan aktivitas masyarakat dengan salah satunya pembukaan pintu 400 pariwisata. Kembali bangkitnya pariwisata Bali sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Badung sehingga mampu menekan pertumbuhan angka kemiskinannya. Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023 Gambar 5.2. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2018-2022
3. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi namun pada jalur yang positif pada periode 2018-2022. Pada tahun 2017 angka pengangguran mengalami peningkatan menjadi 0,48% atau meningkat 0,14 poin. Namun, trend positif terjadi yaitu angka pengangguran mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 0,44% dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 0,38%. Pada tahun 2020 terjadi lonjakan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung menjadi 6,92% dan kembali meningkat menjadi 6,93% di tahun 2021. Lonjakan secara massif dan dalam waktu singkat ini merupakan imbas dari pembatasan sosial skala besar yang dilakukan di Kabupaten Badung. 401 Pada tahun 2022 TPT Kabupaten Badung mengalami penurunan ke angka 6,87%. Meskipun masih tergolong tinggi namun penurunan TPT ini merupakan dampak dari kembali bangkitnya pariwisata di Kabupaten Badung. Penurunan TPT ini akan terus berlanjut selama pariwisata Badung dapat terus mengalami peningkatan hingga mencapai kondisi seperti sebelum tahun 2019. Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023 Gambar 5.3. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2018-2022
4. d.Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2018-2022 yang menandakan kualitas sumber daya manusia-nya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kabupaten Badung adalah 80,87 dan pada tahun 2022 meningkat 82,13. IPM Kabupaten Badung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali IPM Nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Badung lebih baik dari rata-rata wilayah lainnya baik di Provinsi Bali maupun nasional. Pada tahun 2022, 402 IPM Badung merupakan tertinggi kedua di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar. Hanya Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan yang memiliki IPM di atas Provinsi Bali. Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023 Gambar 5.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2018-2022
5. e.Gini Ratio Gini ratio di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi selama periode 2018-2022 namun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar kelompok penduduk di dalam Kabupaten Badung semakin menurun meskipun tidak secara signifikan. Berdasarkan klasifikasi ketimpangan yang dikeluarkan oleh BPS, pada tahun 2018- 2022, Kabupaten Badung tergolong pada kelompok wilayah dengan ketimpangan rendah. Indeks Gini Ratio tertinggi dialami oleh Kabupaten Badung pada tahun 2018 yaitu dengan indeks 0,340 meningkat dari tahun 2017 dengan indeks 3,20. Pada tahun 2019 Gini Ratio Badung menurun menjadi 0,324 dan kembali menurun tahun berikutnya menjadi 0,317. 403 Meskipun pada tahun 2021 Kabupaten Badung mengalami imbas yang cukup signifikan akibat Pandemi Covid-19 yang ditandai dengan jatuhnya laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran, dan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan antar kelompok penduduk. Pada tahun 2022, ketimpangan penduduk Kabupaten Badung semakin menurun (0,332) berkat mulai dilonggarkannya protokol kesehatan oleh pemerintahan dimana pariwisata sudah mulai dibuka kembali. Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023 Gambar 5.5. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2018-2022
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Penyelarasan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Badung terhadap tema dan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. 404 Tabel 5.1. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG “PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH” “PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN INVESTASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN STABILITAS EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH” Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023 Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024 yang sudah terselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Tabel 5.2. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata
  2. 1.Pangan, Sandang dan Papan
  3. 5.Pariwisata 2 Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan 2. Kesehatan dan Pendidikan 3 Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 4 Adat, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 5 Lingkungan Hidup 9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan 6 Infrastruktur 6. Infrastruktur
  4. 8.Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
  5. 7.Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023 Untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung 2023 adalah sebagai berikut. A. Bidang Pangan, Sandang dan Papan : 405
  6. 1.Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan).
  7. 2.Revitalisasi sistem pertanian organik
  8. 3.Mengoptimalkan jaringan pemasaran produk Pertanian
  9. 4.Memperkuat aksesibilitas jaringan irigasi pertanian (JUT) dan aksesibilitas antar wilayah
  10. 5.Mendukung dan memperkuat terbangunnya usaha ekonomi yang mendukung produktivitas sandang dan pangan B. Bidang Kesehatan dan Pendidikan :
  11. 1.Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk setiap warga
  12. 2.Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
  13. 3.Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui sisi promotif dan preventif
  14. 4.Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan
  15. 5.Peningkatan kualitas layanan mulai pustu, puskesmas hingga RSUD
  16. 6.Peningkatan sarana prasarana pendidikan, antara lain melalui penambahan sekolah baru
  17. 7.Perluasan cakupan penerima beasiswa pendidikan C. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan :
  18. 1.Memperluas cakupan Sistem Jaminan Sosial Daerah
  19. 2.Pemberdayaan terhadap warga rentan secara sosial dan Ekonomi
  20. 3.Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja
  21. 4.Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja
  22. 5.Perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja
  23. 6.Perluasan Penyerapan Tenaga Kerja D. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya :
  24. 1.Memperkuat aktivitas kemasyarakatan yang dapat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama 406
  25. 2.Memperkuat pelaksanaan sradha bakti yang berbasis pada penguatan budi pekerti
  26. 3.Mendorong dan memfasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat melalui peran sekaa kesenian, sekaa teruna, majelis alit dan majelis madya
  27. 4.Mendorong apresiasi, aktualisasi dan penggalian kesenian langka
  28. 5.Memfasilitasi pengembangan kesenian modern yang memperkaya keragaman seni budaya masyarakat. E. Bidang Pariwisata :
  29. 1.Mewujudkan pariwisata pedesaan/Desa Wisata yang berkualitas dan ramah lingkungan
  30. 2.Memperkuat citra dan “positioning” kepariwisataan Kabupaten Badung
  31. 3.Memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan
  32. 4.Memperkuat sarana prasarana yang menunjang aktivitas kepariwisataan
  33. 5.Memfasilitasi dan mendukung terwujudnya destinasi- destinasi baru yang berkualitas
  34. 6.Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran pariwisata. F. Penguatan Infrastruktur :
  35. 1.Mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pedidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata
  36. 2.Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
  37. 3.Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastructure).
  38. 4.Pembangunan daya tarik wisata baru 407 G. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik :
  39. 1.Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  40. 2.Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
  41. 3.Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD
  42. 4.Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
  43. 5.Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
  44. 6.Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi
  45. 7.Meningkatkan Profesionalitas ASN
  46. 8.Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
  47. 9.Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Badung untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut. Tabel 5.3. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024 No Indikator Target Capaian 2024 1 Pertumbuhan Ekonomi 6,00-6,50% 2 Angka Kemiskinan 2,17% 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,4% 4 Indeks Pembangunan Manusia 82,33 5 Gini Ratio 0,31 Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023 B. Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem, yang merupakan kabupaten di ujung timur Provinsi Bali sekaligus menjadi pintu gerbang bagian Timur Pulau Bali. Kabupaten Karangasem memiliki luas wilayah 839,54 Km2 atau 14,89% dari total luas wilayah Provinsi Bali. Secara adminsitrasi Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan 408 Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, dan Kecamatan Selat.
  48. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Karangasem merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
6. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem pada periode 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi ekonomi Kabupaten Karangasem terjadi pada tahun 2019 yaitu berada pada angka 5,50%. Namun, angka ini kemudian menurun menjadi -4,49% di tahun 2020. Kabupaten Karangasem juga mengalami dampak kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 yang dapat terlihat pada laju pertumbuhan ekonominya yang terkontraksi ke angka -4,49%. Angka ini adalah yang terendah selama lima tahun terakhir. Namun, seiring dengan semakin terkendalinya penyebaran covid-19 di Bali dan Karangasem, perlahan pertumbuhan ekonominya mulai membaik. Tahun 2021 tercatat pertumbuhan ekonomi Karangasem masih terkontraksi ke angka -0,56% namun jauh membaik dari tahun 2020. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Karangasem meningkat pesat ke angka 2,58%. Pembukaan kembali pintu pariwisata Bali setelah pandemi melandai dan akan memasuki endemic memberikan dampak instan dan signifikan pada perekonomian Kabupaten Karangasem. 409 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Gambar 5.6. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022
7. b.Angka Kemiskinan Angka kemiskinan merupakan angka yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin pada suatu daerah. Angka kemiskinan Kabupaten Karangasem pada periode tahun 2018-2022 mengalami trend peningkatan akibat pandemi. Tahun 2018 tercatat angka kemiskinan Kabupaten Karangasem adalah 6,28% dan menurun terus hingga tahun 2020 menjadi 5,91%. Pada tahun 2021 angka kemiskinan ini meningkat cukup signifikan menjadi 6,78%. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem ini merupakan salah satu dampak dari Pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2022 kemiskinan di Karangasem kembali meningkat menjadi 6,98%. 410 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Gambar 5.7. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022
8. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem mengalami fluktuasi pada periode tahun 2018-
  1. 2022.Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 3,09%. Artinya terdapat 3,09% penduduk yang menganggur pada penduduk usia kerja di Kabupaten Karangasem. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem tahun 2022 jauh berada di bawah Provinsi Bali yaitu dengan angka 4,80%. Artinya, tingkat pengangguran di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali. Namun demikian, lonjakan TPT Karangasem tergolong signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun 2019 TPT Kabupaten Karangasem tercatat hanya 0,60%. Tahun 2021, TPT Karangasem berangsur menurun ke angka 2,32% seiring semakin membaiknya perekonomian akibat semakin terkendalinya penyebarluasan covid-19 di Karangasem maupun Bali. 411 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Gambar 5.8. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022.
9. d.Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki manfaat, salah satunya, adalah sebagai tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya. Semakin tinggi IPM suatu daerah maka kualitas sumber daya manusia masyarakatnya juga semakin baik. IPM Kabupaten Karangasem mengalami trend positif selama 5 tahun terakhir dimana secara bertahap terus meningkat selama periode 2018-2022. Pada tahun 2018, IPM Kabupaten Karangasem adalah 66,49 dan pada tahun 2022 adalah 68,28. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, IPM Kabupaten Karangasem pada tahun 2022 ini masih berada jauh di bawah IPM Provinsi Bali yaitu 76,44. Artinya kualitas sumberdaya manusia masyarakat di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali bahkan menjadi yang terendah diantara kabupaten/kota lainnya. 412 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Gambar 5.9. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022.
10. e.Gini Ratio Gini Ratio Kabupaten Karangasem, sebagai salah satu indikator ketimpangan antar wilayah, menunjukkan angka yang fluktuatif selama periode 2018-2022. Gini ratio tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 0,339 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 0,297. Kecenderungan indeks Gini Ratio Kabupaten Karangasem mengalami penurunan pada 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 tercatat gini ratio Karangasem adalah 0,339 dan terakhir di tahun 2022 telah jauh menurun menjadi 0,297. Semakin kecilnya Gini Rasio menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut menjadi semakin kecil pula. Tidak terjadi kesenjangan kesejahteraan yang terlalu mencolok. Apabila disandingkan dengan Provinsi Bali, Gini Rasio Kabupaten Karangasem masih berada di bawahnya dan merupakan yang terendah ketiga setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli. 413 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Gambar 5.10. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022.
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Penyelarasan tema pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Tabel 5.4. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGASEM “PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH” “PENGUATAN EKONOMI DAN SOSIAL MELALUI PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG TANGGUH DAN MANDIRI, PENGEMBANGAN SDM YANG HANDAL, PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN BUDAYA, PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DIDUKUNG INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI” Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Keselarasan antara prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. 414 Tabel 5.5. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata Bidang Pangan, Sandang dan Papan (mendukung Prioritas Provinsi nomor 1) 2 Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Bidang Kesehatan dan Pendidikan (mendukung Prioritas Provinsi nomor 2) 3 Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan (mendukung Prioritas Provinsi nomor 3) 4 Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya (mendukung Prioritas Provinsi nomor 4) 5 Lingkungan Hidup Bidang Pariwisata (mendukung Prioritas Provinsi nomor 1) 6 Infrastruktur Penguatan Insfrastruktur (mendukung Prioritas Provinsi nomor 1, 5 dan 6) 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik (mendukung Prioritas Provinsi nomor 7) Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Arah kebijakan Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tema dan prioritas pembangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut.
  2. 1.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui :
11. a.Pemetaan dan pengembangan potensi pertanian, revitaliasasi subak, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian.
12. b.Pengembangan kawasan wisata terpadu berbasis Desa Adat, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.
  1. 2.Menurunkan Kemiskinan melalui :
13. a.Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, pemberian santunan dan tunjangan kepada disabilitas dan lansia.
14. b.Pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terutama bagi masyarakat miskin. 415
15. c.Penuntasan kemiskinan ekstrem melalui pemutakhiran DTKS dan P3KE serta pengurangan beban pegeluaran masyarakat miskin.
  1. 3.Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui :
16. a.Peningkatan akses dan layanan kesehatan berbasis sistem dan data based riwayat Kesehatan.
17. b.Penyediaan mobil keliling pelayanan kesehatan ke desa- desa (pelayanan kegawat daruratan) atau antar jemput pasien.
18. c.Penyediaan tenaga kesehatan dan peningkatan sarana prasarana serta alat kesehatan puskesmas, puskesmas rawat inap dan RSUD.
19. d.Peningkatan akses dan layanan pendidikan, pengembangan pendidikan non formal dan peningkatan sarana dan prasara pendidikan.
  1. 4.Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui :
20. a.Pengembangan IKM, UMKM dan ekonomi kreatif, Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan sertifikasi, Fasilitasi program magang tenaga kerja ke luar negeri bagi lulusan LPKS di Kabupaten Karangasem.
21. b.Menciptakan lapangan pekerjaan melalui investasi dan kemudahan berusaha.
22. c.Mewajibkan kepada para investor untuk memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja sektor di lingkungan setempat (Desa Adat).
  1. 5.Menurunkan Indeks Gini Rasio melalui :
23. a.Pemerataan pembangunan sampai dengan ke tingkat Desa.
24. b.Peningkatan lapangan kerja di sektor formal.
  1. 6.Meningkatkan Ketahanan Bencana melalui :
25. a.Pembangunan keamanan dan ketertiban serta memperkuat ketahanan masyarakat Karangasem dalam menghadapi bencana secara terpadu. 416
26. b.Pemenuhan sarana/prasarana penanggulangan bencana untuk peningkatan pelayanan, mitigasi bencana, serta memenuhi tanggap cepat darurat. Untuk dapat mencapai arah pembangunan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan Kabupaten Karangasem yang ditetapkan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut. Tabel 5.6. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 No Indikator Target Capaian 2024 1 Pertumbuhan Ekonomi (3,80%-4,20%) 2 Angka Kemiskinan (5,85%-6,34%) 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (2,98%-3,09%) 4 Indeks Pembangunan Manusia (69,20-69,34) 5 Gini Ratio (0,2962-0,2970) Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023 C. Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar, yang menjadi salah satu episentrum pariwisata budaya dan sejarah di Provinsi Bali, terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Ubud, Kecamatan Tegallalang, dan Kecamatan Payangan. Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah 368 Km2 atau 6,53% dari luas wilayah Provinsi Bali.
  1. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Gianyar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
27. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi pada periode tahun 2018-2022 namun cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana tercatat mencapai angka 6,01%. Namun, pada tahun-tahun berikutnya mengalami 417 penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 menurun menjadi 5,62% dan tahun 2020 kontraksi ke angka -8,40% dan merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar mulai membaik meski masih terkontraksi di angka -1,07%. Pada tahun 2022, ekonomi Kabupaten Gianyar mengalami pertumbuhan sebesar 4,04%. Angka ini sedikit berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu -2,47%. Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023 Gambar 5.11. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022
28. b.Angka Kemiskinan Angka kemiskinan di Kabupaten Gianyar mengalami kecenderungan peningkatan selama periode tahun 2018-
  1. 2022.Pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan yaitu 4,19% menjadi 3,88%. Pada tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan Kabupaten Gianyar terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 meningkat menjadi 4,08% dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 4,85%. Angka 418 kemiskinan Kabupaten Gianyar pada tahun 2021 merupakan yang tertinggi selama periode tahun 2018-2022. Angka kemiskinan Kabupaten Gianyar pada tahun 2022 berada di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,53% dan di bawah angka kemiskinan Nasional yaitu 10,14%. Hanya Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar saja yang memiliki angka kemiskinan di bawah Provinsi Bali. Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023 Gambar 5.12. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022
29. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang positif. Pada tahun 2018 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,60% namun menurun di tahun 2019 menjadi 1,42% dan meningkat dengan signifikan di tahun 2020 menjadi 7,53%. Pada tahun 2022, mengalami penurunan menjadi 6,78%. Angka ini berada jauh di atas Provinsi Bali yaitu 5,37%. Bahkan, Kabupaten Gianyar merupakan wilayah 419 dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi kedua di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar. Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023 Gambar 5.13. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022
30. d.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gianyar mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kabupaten Gianyar sebesar 76,61 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 78,39 di tahun 2022. IPM Kabupaten Gianyar pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 maupun IPM Nasional yaitu 72,29. 420 Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023 Gambar 5.14. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022
31. e.Gini Ratio Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Gianyar pada tahun 2022 adalah sebesar 0,307 atau meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,317. Peningkatan Indeks Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Gianyar semakin meningkat jaraknya mengingat pendapatan masyarakat cenderung kurang tersebar. Apabila ditarik ke 5 tahun ke belakang, pada periode 2018-2022, Indeks Gini Ratio Kabupaten Gianyar memang mengalami kecenderungan meningkat. Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Gianyar tercatat terjadi di tahun 2021 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 0,288. Angka Gini Ratio di Kabupaten Gianyar pada tahun 2022 berada jauh di atas Gini Ratio Provinsi Bali yaitu 0,378. 421 Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023 Gambar 5.15. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2024 dengan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebagai berikut. Tabel 5.7. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024. TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN GIANYAR “PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH” “PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT GIANYAR YANG BAHAGIA, SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI, MANDIRI, BERINTEGRITAS” Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2022 Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut. 422 Tabel 5.8. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024. NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN 1 Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata Pertanian, Perikanan, IKM UMKM, dan Pariwisata 2 Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan, Kesehatan dan IPTEK 3 Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan 4 Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Adat, Budaya, Tradisi dan Seni 5 Lingkungan Hidup Infrastruktur dan Lingkungan Hidup6 Infrastruktur 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023 Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gianyar pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut. Tabel 5.9. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2024 No STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 Meningkatkan dan memperluas akses dan kualitas pelayanan kesehatan Meningkatkan jumlah fasilitas, inovasi pelayanan kesehatan dan ketersedian obat Meningkatkan pengelolaan jaminan kesehatan 2 Meningkatkan peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan Mengoptimalkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri kreatif dan berdaya saing Mengoptimalkan kapasitas daya saing keolahragaan masyarakat 3 Meningkatkan literasi masyarakat dalam pelayanan perpustakaan Peningkatan kompetensi SDM dan penguatan kelembagaan perpustakaan 4 Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung WAJAR 12 tahun 5 Meningkatkan partisipasi perempuan dan Peningkatan pemenuhan hak perempuan 423 No STRATEGI ARAH KEBIJAKAN perlindungan anak Peningkatan pemenuhan hak anak 6 Optimalisasi sumber daya wilayah dalam pembangunan daerah Implementasi Digitalisasi Desa dalam mengembangkan potensi desa wisata 7 Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi Pendapatan Asli Daerah Meningkatkan PAD 8 Meningkatkan produktivitas dan sertifikasi kompetensi Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi 9 Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 10 Peningkatan produktivitas tenaga kerja Mendorong pembukaan lapangan usaha baru berbasis kewirausahaan 11 Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Mengoptimalkan kerjasama dengan masyarakat dan pihak- pihak terkait dalam perlindungan, pengembangan dan pembinaan serta pemanfaatan warisan budaya 12 Penguatan penyelenggaraan bina mental spiritual yang mendukung pengembangan budaya spiritual Pengembangan sarana prasarana bina mental spiritual 13 Mengembangkan produk unggulan Gianyar dan pemasarannya Mengembangkan kelembagaan pemangku kepentingan terkait kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan yang berdampak pada peningkatan ekonomi Meningkatkan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku IKM melalui pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan dan menumbuhkan kemitraan dengan usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat 14 Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah , luar daerah maupun luar negeri 15 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 16 Meningkatkan pengelolaan kebencanaan daerah Menerapkan sikap Tanggap,Tangkas, Tangguh dalam menghadapi bencana alam 17 Merancang kegiatan untuk Meningkatkan kualitas 424 No STRATEGI ARAH KEBIJAKAN meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah melalui program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan untuk peningkatan kualitas infrastruktur. infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis 18 Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada Mensosialisasikan dan penegakan pelaksanaan Perda dan Perkada 19 Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat Mengendalikan gangguan keamanan dan ketertiban serta penegakan peraturan 20 Memperkuat sistem perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, partisipatif dan bebas korupsi Meningkatkan peran aparat pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 21 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah Mengoptimalkan pelayanan publik cepat dan mudah serta mendorong implementasi riset dan inovasi daerah Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023 Untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Gianyar yang harus terwujud di Tahun 2024 adalah sebagai berikut. Tabel 5.10. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2024 No Indikator Target Capaian 2024 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,80 (5,30 – 6,30) 2 Angka Kemiskinan 4,10 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 5,60 4 Indeks Pembangunan Manusia 79,60 5 Gini Ratio 0,279 Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023 425 D. Kabupaten Bangli Kabupaten Bangli terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut, dan Kecamatan Tembuku. Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Bali yang tidak memiliki garis pantai. Kabupaten Bangli memiliki luas 520,81 Km2 atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali.
  2. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Bangli merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
32. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi pada periode tahun 2018-2022. Terdapat penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada tahun 2020. Tahun 2019 tercatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli adalah 5,45% menurun dari tahun 2018 yaitu 5,48%. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu -4,41%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dengan dimulainya Pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Bangli membaik ke angka -0,33% dan pada tahun 2022 meningkat signifikan ke angka 2,79%. Pembukaan aktivitas masyarakat secara penuh setelah sebelumnya selalu dibatasi untuk penanggulangan pandemi ternyata membawa dampak signfikan dan instan pada pertumbuhan ekonomi Bangli. Tahun 2022 sebagai tahun pembukaan kembali pariwisata Bali secara penuh dan pembukaan aktivitas masyarakat menyebabkan perekonomian Bangli kembali bangkit dan pertumbuhannya langsung melesat ke angka 2,79% 426 Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023 Gambar 5.16. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022
33. b.Angka Kemiskinan Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli mengalami kondisi positif selama periode tahun 2018-2022. Tahun 2018 tercatat angka kemiskinan Kabupaten Bangli adalah 5,23% dan tahun 2020 menurun menjadi 4,19%. Pada tahun 2022 angka kemiskinan Bangli meningkat cukup signifikan menjadi 5,28%. Angka kemiskinan Kabupaten Bangli pada tahun 2022 berada jauh di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,53%. Namun, di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 10,14%. Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, angka kemiskinan Kabupaten Bangli menempati urutan ke-5 tertinggi pada tahun 2022. 427 Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023 Gambar 5.17. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022
34. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang tidak menggembirakan. Pada tahun 2018 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 0,80% dan meningkat di tahun berikutnya yaitu 0,80%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 0,72% namun meningkat sangat tajam di tahun 2020 menjadi 1,86%. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Bangli menurun menjadi 1,80%. Peningkatan TPT pada tahun 2020 ini ditenggarai terjadi karena dampak merebaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali. 428 Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023 Gambar 5.18. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022
35. d.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangli mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kabupaten Bangli sebesar 68,96 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 70,26 di tahun 2022. Peningkatan IPM Kabupaten Bangli pada tahun 2021-2022 merupakan peningktan tertinggi yang terjadi pada rentan waktu 2018-2022. IPM Kabupaten Bangli pada tahun 2021 ini berada jauh di bawah IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 maupun IPM Nasional yaitu 72,29. Apabila disandingkan dengan IPM kabupaten/kota lainnya, IPM Kabupaten Bangli tahun 2021 merupakan kedua terendah di Provinsi Bali setelah Kabupaten Karangasem. 429 Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023 Gambar 5.19. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022
36. e.Gini Ratio Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Bangli pada tahun 2020 adalah sebesar 0,283 atau naik 0,009 poin dari tahun 2019 sebesar 0,274. Peningkatan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Bangli semakin lebar jaraknya meskipun tidak signifikan. Pada periode tahun 2018-2022, kecenderungan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bangli adalah menurun meski di tahun terakhir mengalami sedikit peningkatan. Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Bangli tercatat terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0,312. Secara umum ketimpangan antar kelompok penduduk di dalam wilayah Kabupaten Bangli merupakan yang terendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. 430 Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023 Gambar 5.20. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022
  1. 2.Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Bangli terhadap tema pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut. Tabel 5.11. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI “PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH” “PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN DASAR, PEREKONOMIAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN DIDUKUNG OLEH TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN” Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023 Dalam menyelaraskan antara tema dan prioritas pembangunan antara Provinsi Bali, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut. 431 Tabel 5.12. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pemenuhan kebutuhan dasar krama Bangli di Bidang Pangan, Sandang, dan Papan dengan Kualitas yang Layak Memperkuat sektor perekonomian melalui penguatan sektor pariwisata dan menjaga keseimbangan pembentuk sektor perekonomian 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Penguatan Kualitas SDM melalui Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Penyediaan Jaminan Sosial Terpadu dan Ketenagakerjaan 4. Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi 5. Lingkungan Hidup Memantapkan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan 6. Infrastruktur 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Birokrasi yang mengelola pembangunan yang efektif dan efisien Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023 Guna mewujudukan prioritas pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan di Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.
  2. 1.Stabilitas harga pangan Krama Bangli
  3. 2.Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bangli" 432
  4. 3.pembangunan industri kerajinan rakyat yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan krama dan wisatawan yang berorientasi ekspor
  5. 4.Meningkatkan kualitas permukiman melalui pembangunan RTLH
  6. 5.penempatan transmigran untuk layak huni, layak usaha dan layak pengembangan
  7. 6.Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan
  8. 7.Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
  9. 8.Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat
  10. 9.Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
  11. 10.Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
  12. 11.Mendorong peningkatan pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
  13. 12.mendorong peningkatan pengelolaan unsur pembangunan literasi masyarakat
  14. 13.Mendorong Peningkatan Pelayanan, Kapasitas dan Peran serta Kepemudaan
  15. 14.mendorong peningkatan penyediaan sarana prasarana olahraga dan pembinaan atlet
  16. 15.Meningkatkan jaminan sosial dan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin) atau terdampak bencana
  17. 16.Membangun sistem, sarana dan prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten
  18. 17.Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja
  19. 18.Memperkuat Desa Adat dalam melaksankana fungsi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, serta awig-awig 433 dan pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa
  20. 19.penguatan kelembagaan seni dan budaya tradisional Bali
  21. 20.Penguatan pelestarian sejarah dan kepurbakalaan
  22. 21.Penguatan pelestarian sejarah dan kepurbakalaan
  23. 22.Memberdayakan Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya mempunyai nilai ekonomis
  24. 23.Mempromosikan distinasisi wisata dan produk pariwisata baru
  25. 24.pengembangan Rumah kreatif untuk pelaku industri kreatif pariwisata
  26. 25.Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
  27. 26.Memperkuat dukungan kebijakan dibidang investasi
  28. 27.Meningkatkan perekonomian yang mandiri dan adil melalui kemudahan investasi serta Pengembangan industri kreatif skala kecil dan menengah
  29. 28.Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan
  30. 29.Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
  31. 30.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah
  32. 31.meningkatkan kemitraan, kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang responsif
  33. 32.Mewujudkan Bangli yang hijau, produktif dan berkelanjutan Melalui Perencanaan Tata Ruang dan Infrastruktur berwawasan Lingkungan Untuk dapat mencapai arah kebijakan pengembangan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Bangli Tahun 2024 adalah sebagai berikut. 434 Tabel 5.13. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2024 No Indikator Target Capaian 2024 1 Pertumbuhan Ekonomi 5% 2 Angka Kemiskinan 4,19% 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 0,75% 4 Indeks Pembangunan Manusia 71,78 5 Gini Ratio 0,280 Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023 E. Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Nusa Penida. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten satu-satunya yang terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan (Kecamatan Nusa Penida). Kabupaten Klungkung memiliki luas wilayah 315 Km2 atau 5,59% dari wilayah Provinsi Bali yang menjadikannya kabupaten dengan luas wilayah paling kecil kedua setelah Kota Denpasar.
  34. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Klungkung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
37. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung mengalami trend fluktuatif pada periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2019, ekonomi Kabupaten Klungkung (5,44%) mengalami pertumbuhan yang berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu 5,63%. Tahun 2020, ekonomi Klungkung mengalami kontraksi paling dalam selama 5 tahun terakhir menjadi -6,35%. Kondisi ini terjadi akibat imbas pandemi Covid-19 yang menghantam sektor pariwisata. Pada tahun 2022, perekonomian Klungkung mulai mengalami perbaikan yang 435 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik ke angka 3,12%. Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023 Gambar 5.21. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022
38. b.Angka Kemiskinan Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung mengalami kondisi positif selama tahun 2018-
  1. 2022.Pada periode tahun 2018-2022, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan dengan gap yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,86% dan menurun secara signifikan pada tahun 2020 menjadi 4,87%. Pada tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Klungkung meningkat menjadi 6,07%. Angka kemiskinan Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 masih berada di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,53%. Namun, di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 10,14%. Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, angka kemiskinan Kabupaten Klungkung merupakan tertinggi ketiga di 436 Provinsi Bali di bawah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem. Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023 Gambar 5.22. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022
39. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran di Kabupaten Klungkung mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Terjadi peningkatan pada angka pengangguran terbuka meskipun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2018 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,42% dan terus mengalami peningkatan di tahun- tahun berikutnya. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung menjadi 5,42%, tertinggi selama 5 tahun terakhir. Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang cukup signifikan pada peningkatan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan di Kabupaten Klungkung yang berimbas pada tingkat pengangguran terbuka meningkat secara drastis. Pada tahun 2022, pengangguran berkurang ke angka 1,96%. 437 Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023 Gambar 5.23. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022
40. d.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kabupaten Klungkung sebesar 70,90 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 72,55 di tahun 2022. IPM Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 ini masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 maupun IPM Nasional yaitu 72,29. 438 Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023 Gambar 5.24. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022
41. e.Gini Ratio Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah. Indeks Gini Ratio Kabupaten Klungkung mengalami dinamika yang positif selama 5 tahun terakhir. Selama periode tahun 2018-2022, Indeks Gini Ratio terus mengalami penurunan yang mengindikasikan tingkat ketimpangan antar kelompok penduduk mengalami penurunan Indeks Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0,39 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 0,35. Dengan semakin baiknya pemerataan pendapatan diantara kelompok penduduk, mengindikasikan pembangunan di Kabupaten Klungkung sudah semakin merata. Kabupaten Klungkung sendiri merupakan wilayah yang meliputi daratan dan kepulauan yang menyebabkan pemerataan pembangunan menjadi salah satu kendala. Pembangunan di Klungkung kepulauan cenderung lebih lamban dibandingkan dengan di daratan akibat kendala aksesibilitas. Namun dengan berkembangnya pariwisata di 439 Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan menyebabkan perekonomian masyarakat di Klungkung kepulauan mengalami peningkatan dan turut memberikan andil penurunan Indeks Gini Ratio. . Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023 Gambar 5.25. Perkembangan Indeks Gini Ratio Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap tema pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut. Tabel 5.14. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KLUNGKUNG " PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH" " MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA UNTUK MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI" Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023 440 Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut. Tabel 5.15. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 2 Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 3 Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 4 Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia 5 Lingkungan Hidup Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia 6 Infrastruktur Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023 441 Untuk mendukung tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2024, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan adalah sebagai berikut.
  2. 1.Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia
  3. 2.Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  4. 3.Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan public
  5. 4.Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Dengan arah pembangunan wilayah tersebut, sasaran atau target capaian pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebagai berikut. Tabel 5.16. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 No Indikator Target Capaian 2024 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,86% 2 Angka Kemiskinan 4,85% 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 1,85% 4 Indeks Pembangunan Manusia 72,55 5 Gini Ratio 0,34 Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023 F. Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Tabanan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Marga, Kecamatan Penebel, dan Kecamatan Pupuan. Kabupaten Tabanan memiliki 442 luas wilayah 839,33 Km2 atau 14,89% dari luas wilayah Provinsi Bali.
  6. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Tabanan merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
42. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan mengalami trend penurunan pada periode tahun 2018-
  1. 2022.Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana tercatat mencapai angka 5,71%. Pada tahun- tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019, ekonomi Kabupaten Tabanan mengalami pertumbuhan sebesar 5,59% atau sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali namun menurun cukup signifikan di tahun selanjutnya. Tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan mengalami kontraksi yang sangat dalam akibat pandemi covid-19. Tahun 2020 kontraksi ke angka -6,14% dan tahun 2021 mengalami peningkatan meski masih terkontraksi ke angka -1,97%. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan perlahan membaik menjadi 2,94% 443 Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023 Gambar 5.26. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022
43. b.Angka Kemiskinan Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 angka kemiskinan tercatat sebesar 4,46% menurun menjadi 4,21% tahun 2019. Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 4,27%. Tahun 2021 kembali meningkat cukup signifikan menjadi 5,12% dan 2022 meningkat kembali menjadi 5,15%. Angka kemiskinan Kabupaten Tabanan di tahun 2022 berada di atas angka kemiskinan Provinsi Bali. Angka kemiskinan Provinsi Bali adalah 4,53%. Namun lebih baik dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,14%. 444 Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023 Gambar 5.27. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022
44. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran di Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tabanan mampu menekan tingkat pengangguran terbuka di wilayahnya dengan cukup baik. Tahun 2017 tercatat TPT Kabupaten Tabanan adalah 1,79% dimana kemudian menurun menjadi 1,29% pada tahun 2019. Pada periode ini, TPT Kabupaten Tabanan selalu berada di bawah TPT Provinsi Bali. Namun pada tahun 2020, TPT Kabupaten Tabanan melonjak tajam menjadi 4,21%. Seperti halnya kabupaten lainnya yang mengalami kondisi serupa, imbas pandemi Covid-19 merupakan faktor utama penyebab banyaknya pengangguran yang muncul secara tiba-tiba di tahun 2020. Pada tahun 2021 TPT Tabanan menurun menjadi 3,94% seiring dapat semakin terkendalinya pandemi covid-19. Tahun 2022 TPT Tabanan turun menjadi 3,83% 445 Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023 Gambar 5.28. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022
45. d.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabanan mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kabupaten Tabanan sebesar 75,45 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 76,75 di tahun 2022. IPM Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 maupun IPM Nasional yaitu 72,29. Bahkan selama 5 tahun terakhir, IPM Kabupaten Tabanan selalu berada di atas IPM Provinsi Bali. Artinya adalah kualitas SDM penduduk Kabupaten Tabanan di atas rata-rata Provinsi Bali dan nasional. 446 Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023 Gambar 5.29. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022
46. e.Gini Ratio Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 adalah sebesar 0,299 atau menurun dari tahun 2021 sebesar 0,311. Penurunan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar kelompok penduduk di Kabupaten Tabanan semakin sempit jaraknya. Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0,325. Sedangkan terendah terjadi di tahun 2022 yaitu 0,299. 447 Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023 Gambar 5.30. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Tabel 5.17. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN TABANAN " PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH" “PENGEMBANGAN LANJUT INFRASTRUKTUR MENUJU AWAL KEMAJUAN TEKNIS DAN PROFESIONAL PENUNJANG DAERAH AGROWISATA” Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023 Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. 448 Tabel 5.18. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN TABANAN 1 Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata
  2. 1.Pangan, Sandang dan Papan
  3. 2.Pariwisata 2 Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan 3. Pendidikan dan Kesehatan 3 Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
  4. 4.Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 4 Adat, Tradisi, Seni dan Budaya 5. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 5 Lingkungan Hidup 6. Bidang Prioritas Penunjang 6 Infrastruktur 6. Bidang Prioritas Penunjang 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
  5. 6.Bidang Prioritas Penunjang Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023 Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.
  6. 1.Penanganan Bencana
  7. 2.Implementasi Smart City
  8. 3.Pelaksanaan Pelayanan Publik Sesuai Standar Mutu
  9. 4.Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persampahan)
  10. 5.Penerapan Inovasi Program Berbasis Riset
  11. 6.Pemenuhan Sarana Prasarana Pengembangan Sdm
  12. 7.Transparansi Perijinan Dan Jaminan Keamanan Investasi
  13. 8.Update Data Desa Yang Presisi Secara Kontinyu
  14. 9.Pemasaran Produk Pertanian & Penciptaan Branding Produk Lokal Tabanan
  15. 10.Pengembangan Kelompok Ukm Ikm Bidang Seni Budaya
  16. 11.Mengembangkan Paket-Paket Wisata Terintegrasi
  17. 12.Meningkatkan Daya Tarik Obyek Wisata Agro, Desa Wisata, Dan Pengembangan Pariwisata Spriritual Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Tabanan yang harus terwujud di Tahun 2024 adalah sebagai berikut. 449 Tabel 5.19. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2024 No Indikator Target Capaian 2024 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,75 (4,9-6,6) 2 Angka Kemiskinan 2,53% 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,22% 4 Indeks Pembangunan Manusia 77,68 5 Gini Ratio 0,301 Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023 G. Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng, yang merupakan wilayah paling utara di Provinsi Bali yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busung Biu, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Seririt, Kecamatan Sukasada, dan Kecamatan Tejakula. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah 1.365,88 Km2 atau sebesar 24,23% dari luas wilayah Provinsi Bali dan menjadikannya kabupaten dengan wilayah terluas.
  18. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Buleleng merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
47. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi pada periode tahun 2018-2022. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana tercatat mencapai angka 5,60%. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 5,51%. Selama kurun waktu tahun 2016-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Artinya adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tergolong 450 rendah dibandingkan dengan rata-rata wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar -5,76% sebagai akibat dampak dari Pandemi Covid-
  1. 19.Pada tahun 2021, sudah mengalami peningkatan meskipun masih kontraksi di angka -1,22%. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng sudah mencapai angka 3,11% Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023 Gambar 5.31. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022
48. b.Angka Kemiskinan Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng mengalami kondisi positif selama tahun 2018-2022. Pada periode tahun 2018 - 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2018 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,36% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 5,32%. Pada tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Buleleng meningkat cukup 451 signifikan menjadi 6,21% bahkan menjadi yang tertinggi selama tahun 2018-2022. Angka kemiskinan Kabupaten Buleleng masih lebih tinggi dari Provinsi Bali. Tahun 2022 persentase penduduk miskin di Provinsi Bali adalah 4,53%. Namun, masih jauh di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 10,19%. Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, angka kemiskinan Kabupaten Buleleng merupakan yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Karangasem. Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023 Gambar 5.32. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022
49. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,84% dan kemudian meningkat secara drastis di tahun 2021 menjadi 5,38%. Tahun 2020 merupakan tahun dimulainya pandemi Covid-19 di Indonesia dan Provinsi Bali dimana sektor- 452 sektor ekonomi unggulan mengalami penghentian secara paksa dan mendadak selama kurun waktu yang belum bisa dipastikan. Akibatnya banyak tenaga kerja yang harus dirumahkan termasuk di Kabupaten Buleleng. Itulah menjadi penyebab mengapa pada tahun 2020 lonjakan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Buleleng menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka kembali menurun ke angka 5,2%. Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023 Gambar 5.33. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022
50. d.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kabupaten Buleleng sebesar 71,70 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 73,45 di tahun 2022. IPM Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 namun lebih tinggi dari IPM Nasional yaitu 72,29. Artinya, secara 453 rata-rata, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Buleleng tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023 Gambar 5.34. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022
51. e.Gini Ratio Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 adalah sebesar 0,281 atau menurun dari tahun 2020 dengan indeks 0,2851. Selama 5 tahun terakhir, ketimpangan antar kelompok penduduk di Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang positif. Meskipun fluktuatif pada periode 2016-2018, namun pada periode 2018-2022, Indeks Gini Ratio Kabupaten Buleleng mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,3446 dan menurun drastis di tahun 2022 menjadi 0,281. Gini Ratio Kabupaten Buleleng merupakan yang terendah kedua setelah Kabupaten Bangli. 454 Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023 Gambar 5.35. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Tabel 5.20. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BULELENG " PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH" “PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK PENGUATAN DAYA SAING DAERAH” Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023 Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. 455 Tabel 5.21. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 NO PRIORITAS PROVINSI BALI PRIORITAS KABUPATEN BULELENG 1 Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2 Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan 3 Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar 4 Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Perlindungan Sosial 5 Lingkungan Hidup Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat 6 Infrastruktur Pelestarian Adat dan Budaya Lokal 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 8 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023 Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut. 1) Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat. 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan 3) Meningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan 4) Konvergensi integrasi penurunan stunting 5) Pemenuhan layanan pendidikan merata dan berkualitas 6) Meningkatkan dan memeratakan pelayanan pemberdayaan perempuan 7) Mengembangkan Pendidikan dan pelatihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja 8) Mengembangkan Pendidikan dan latihan kewirausahaan di tingkat pemula dan menengah 9) Meningkatkan pelayanan perijinan berbasis elektronik 10) Pengembangan sentra- sentra produksi dan kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan 11) Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif 456 12) Pengembangan sentra- sentra industri pengolahan dan kawasan industri 13) Fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM 14) Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 15) Meningkatkan kualitas konektivitas pusat-pusat kegiatan wilayah 16) Meningkatkan kualitas jaringan irigasi Daerah Irigasi 17) Mengembangkan jaringan air minum perpipaan dan prasaran air limbah domistik 18) Meningkatkan kualitas jaringan drainase 19) Mengembangkan prasarana persampahan skala kabupaten dan skala Kawasan 20) Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial 21) Meningkatkan penanganan RTLH dan kawasan kumuh 22) Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial 23) Peningkatan deteksi dini dan desa tangguh bencana 24) Peningkatan sarana prasarana kebencanaan 25) Melestarikan benda situs dan cagar budaya 26) Pengembangan dan pelestarian lembaga adat dan kesenian tradisional yang memiliki keunikan dan adiluhung 27) Pengendalian pencemaran air dan udara 28) Pengelolaan RTH publik dan Gerakan penghijauan 29) Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana E- Government 30) Peningkatan kualitas perencanaan kinerja daerah 31) Peningkatan kualitas pengawasan pembangunan daerah Untuk mendukung arah pembangunan di atas, target capaian pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2022 adalah sebagai berikut. 457 Tabel 5.22. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2024 NO INDIKATOR TARGET TAHUN 2024 1 Pertumbuhan Ekonomi 4,6% 2 Persentase Kemiskinan 4,9% 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,3% 4 Indeks Pembangunan Manusia 73,75 5 Gini Ratio 0,2827 Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023 H. Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten paling barat di Provinsi Bali yang menjadi pintu gerbang dengan kawasan Barat Indonesia. Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Jembrana, Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Mendoyo, dan Kecamatan Pekutatan. Kabupaten Jembrana memiliki luas wilayah 841,80 Km2 atau 14,93% dari luas wilayah Provinsi Bali atau terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng.
  2. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Jembrana merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
52. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi pada periode tahun 2018-2022. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana tercatat mencapai angka 5,59%. Sedangkan terendah terjadi Pada tahun 2020 yaitu sebesar -4,96%. Sebelum tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi. Tertinggi tercatat di tahun 2018 yaitu 5,59% dan terendah di tahun 2019 yaitu dengan laju 5,56%. 458 Pada tahun 2020 dan 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana anjlok. Seperti halnya daerah lain dengan LPE yang mengalami kontraksi, Kabupaten Jembrana mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Meskipun secara struktur sektor pertanian masih mendominasi PDRBnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sektor transportasi dan pariwisata memegang peranan penting bagi roda perekonomian Kabupaten Jembrana. Kedua sektor ini merupakan yang paling terpuruk pada era pandemi sehingga menyebabkan daerah dengan pendapatan dominan dari kedua sektor pasti mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana telah mencapai 2,98% Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2023 Gambar 5.36. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022
53. b.Angka Kemiskinan Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Jembrana mengalami kondisi positif selama tahun 2018-
  1. 2022.Pada periode tahun 2018-2022, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan hingga tahun 459 2020 meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2018 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,20% dan menurun secara signifikan hingga tahun 2020 menjadi 4,51%. Namun pada tahun 2021, seperti kabupaten- kabupaten lainnya di Provinsi Bali, angka kemiskinan Kabupaten Jembrana meningkat cukup signifikan ke angka 5,06%. Angka kemiskinan Kabupaten Jembrana pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali dengan angka kemiskinan 5,3% namun lebih rendah daripada nasional dengan angka kemiskinan 10,14%. Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, angka kemiskinan Kabupaten Jembrana terendah keempat setelah Kabupaten Gianyar dengan angka kemiskinan 4,85%. 5.20 4.88 4.51 5.06 5.3 2018 2019 2020 2021 2022 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022 (Dalam %) Angka Kemiskinan Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2023 Gambar 5.37. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022
54. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 460 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1.41%. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jembrana meningkat sangat signifikan menjadi 4,52%. Peningkatan yang sangat signfikan ini terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang memaksa banyak usaha khususnya di bidang pariwisata, perdagangan, industri, dan transportasi tutup dalam waktu yang belum bisa dipastikan. Sehingga banyak karyawan yang harus dirumahkan. Namun pada tahun 2021, TPT Kab Jembrana berangsur menurun ke angka 4,11%. Pada tahun 2022 tingkat pengangguran di Kabupaten Jembrana sudah menurun menjadi 3,94%. Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2023 Gambar 5.38. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022
55. d.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jembrana mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kabupaten Jembrana sebesar 71,65 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 73,58 di tahun 2022. 461 IPM Kabupaten Jembrana pada tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 namun lebih tinggi dari IPM Nasional yaitu 72,29. Artinya, secara rata-rata, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jembrana tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2023 Gambar 5.39. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022
56. e.Gini Ratio Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Jembrana pada tahun 2022 adalah sebesar 0,326 atau meningkat dari tahun 2020 dengan indeks 0,353. Indeks Gini Ratio Kabupaten Jembrana merupakan kedua tertinggi di Provinsi Bali setelah Kabupaten Klungkung. Ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Jembrana merupakan salah satu wilayah dengan tingkat ketimpangan antar kelompok penduduk tertinggi di Provinsi Bali. Meskipun tertinggi di Bali, namun Kabupaten Jembrana termasuk ke dalam wilayah dengan ketimpangan antar 462 kelompok penduduk rendah karena memiliki Indeks Gini Ratio <0,390. Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2023 Gambar 5.40. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Jembrana terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Tabel 5.23. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN JEMBRANA " PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH" “MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DENGAN OPTIMALISASI SEKTOR DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA” Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2022 463 Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Tabel 5.24. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata
  2. 3.Peningkatan Perekonomian 2 Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia3 Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial 4 Adat, Tradisi, Seni dan Budaya 3. Peningkatan Perekonomian 5 Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup6 Infrastruktur 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
  3. 4.Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2023 Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jembrana pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.
  4. 1.Penguatan eksistensi lembaga agama dan adat.
  5. 2.Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga dalam pelestarian adat, seni, dan budaya.
  6. 3.Pengembangan inovasi dan pemanfaatan IPTEKs.
  7. 4.Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
  8. 5.Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
  9. 6.Meningkatkan kualitas generasi muda dan olahraga.
  10. 7.Penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis data.
  11. 8.Meningkatkan daya saing SDM dan keterampilan tenaga kerja.
  12. 9.Peningkatan peran perempuan dan pemenuhan hak anak.
  13. 10.Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan sosialisasi KB.
  14. 11.Pemerataan jaringan transportasi konektivitas antar wilayah. 464
  15. 12.Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
  16. 13.Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
  17. 14.Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah.
  18. 15.Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana.
  19. 16.Peningkatan akses pelayanan dasar serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  20. 17.Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian PMKS.
  21. 18.Meningkatkan hasil produksi dan kualitas pertanian berkelanjutan.
  22. 19.Meningkatkan kuantitas dan pemasaran hasil produk perikanan.
  23. 20.Peningkatan kualitas dan kapasitas IKM dan UMKM melalui digitalisasi.
  24. 21.Pengembangan dan promosi pariwisata.
  25. 22.Menggerakkan industri kreatif yang mampu menghasilkan produk unggulan melalui ekonomi kreatif.
  26. 23.Peningkatan kerjasama dan investasi serta potensi peluang usaha.
  27. 24.Optimalisasi peran koperasi dan Perumda.
  28. 25.Pemberdayaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
  29. 26.Pelayanan publik terselenggara dengan tepat, mudah, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
  30. 27.Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.
  31. 28.Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pengawasan yang tepat guna.
  32. 29.Peningkatan PAD dan pengelolaan aset daerah.
  33. 30.Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi Guna mewujudkan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka target capaian pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut. 465 Tabel 5.25. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2024 NO INDIKATOR TARGET TAHUN 2024 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,03 – 5, 53 2 Persentase Kemiskinan 4,58 – 4,61 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 3,50 – 3,87 4 Indeks Pembangunan Manusia 74,41 – 74,61 5 Gini Ratio 0,3130 – 0,3230 Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Jembrana Tahun 2023 I. Kota Denpasar Kota Denpasar merupakan satu-satunya kota yang terdapat di Provinsi Bali yang sekaligus menjadi Ibu Kota dan pusat kegiatan di Provinsi Bali. Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Barat. Luas wilayah Kota Denpasar adalah 127,78 Km2 atau 2,27% dari luas wilayah Provinsi Bali dan menjadikannya wilayah dengan luas terkecil.
  34. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kota Denpasar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
57. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar mengalami fluktuasi pada periode tahun 2018-2022. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana tercatat mencapai angka 6,41%. Sedangkan terendah terjadi Pada tahun 2020 yaitu sebesar -9,44%. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu 5,84%. Namun, pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat dalam ke angka -9,42% akibat Pandemi COVID-19. Tahun 2022, perekonomian Kota Denpasar sudah mengalami peningkatan meskipun masih kontraksi di angka 5,06%. 466 Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023 Gambar 5.41. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2018-2022
58. b.Angka Kemiskinan Perkembangan angka kemiskinan di Kota Denpasar mengalami kondisi positif selama tahun 2018-2022. Pada periode tahun ini, angka kemiskinan terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2018 angka kemiskinan tercatat sebesar 2,24% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 2,14%. Namun, angka kemiskinan Kota Denpasar tahun 2022 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan 5 tahun terakhir ke angka 2,97% dan menjadi tertinggi selama periode 2018-2022 Meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan selama 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Kota Denpasar pada tahun 2022 berada jauh di bawah Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,53% dan Nasional dengan angka kemiskinan 10,14%. 467 Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023 Gambar 5.42. Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2018-2022
59. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran di Kota Denpasar mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,82% dimana kemudian mengalami peningkatan signifikan hingga tahun 2020 menjadi 7,62%. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar berada pada angka 7,02%. Angka ini berada jauh di atas Provinsi Bali yaitu 1,52%. Artinya, secara rata-rata, tingkat pengangguran di Kota Denpasar tergolong tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Pada tahun 2022, angka tingkat pengangguran Kota Denpasar mulai menurun menjadi 5,08%. 468 Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023 Gambar 5.43. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2018-2022
60. d.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kota Denpasar sebesar 83,30 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 84,37 di tahun 2022 dan menjadi yang tertinggi diantara wilayah lainnya di Provinsi Bali. IPM Kota Denpasar pada tahun 2022 ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 maupun Nasional yaitu 72,29. Artinya, secara rata-rata, kualitas sumber daya manusia di Kota Denpasar tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. 469 Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023 Gambar 5.44. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar Tahun 2018-2022
61. e.Gini Ratio Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah sebesar 0,368 atau mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu sebesar 0,375. Menurunnya indeks Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar kelompok penduduk di Kota Denpasar mengalami penurunan, semakin menyempit. Kondisi ini turut memberikan indikasi bahwa perekonomian di Kota Denpasar cenderung untuk semakin merata, dimana antar kecamatan atau kawasan memiliki tingkat perekonomian yang cenderung merata. Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 0,347 sedangkan terendah terjadi di tahun 2020. Pada tahun 2020, Indeks Gini Ratio Kota Denpasar berada di atas Provinsi Bali dengan indeks 0,369 470 Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023 Gambar 5.45. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Denpasar Tahun 2018-2022
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Keselarasan tema pembangunan Kota Denpasar terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Tabel 5.26. Keselarasan Tema Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KOTA DENPASAR " PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH" “MEMPERKUAT DAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH UNTUK DENPASAR MAJU” Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023 Keselarasan prioritas pembangunan Kota Denpasar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. 471 Tabel 5.27. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan 2 Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan 3 Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Sosial dan Ketenagakerjaan 4 Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan 5 Lingkungan Hidup Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan 6 Infrastruktur Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Reformasi Birokrasi Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023 Arah kebijakan pembangunan Kota Denpasar dalam mewujudkan tema dan prioritas pembangunan di atas adalah sebagai berikut.
  2. 1.Pendidikan dan Kesehatan : Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; Peningkatan sarana prasarana kesehatan; Peningkatan layanan Pendidikan dan Kesehatan; dan Penanganan Stunting
  3. 2.Ekonomi Kreatif, Pariwisata & Kebudayaan : Pengendalian Inflasi; Pariwisata Budaya; Pemberdayaan Ekonomi Kreatif; Pemberdayaan UMKM dan IKM
  4. 3.Sosial dan Ketenagakerjaan : Penanganan Kemiskinan Ekstrem; Peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja; dan menciptakan Wirausaha Baru
  5. 4.Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan : Penataan Wajah Kota; dan Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
  6. 5.Reformasi dan Birokrasi : Peningkatan potensi PAD dan Investasi; Peningkatan SAKIP dan Pencapaian Indeks RB; dan Peningkatan SPBE (Transformasi Digital) 472 Guna mewujudkan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka ditetapkan target capaian pembangunan di Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. Tabel 5.28. Target Capaian Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2024 NO INDIKATOR TARGET 2023 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,4% 2 Persentase Kemiskinan 1,99% 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 3,95% 4 Indeks Pembangunan Manusia 84,55 5 Gini Ratio 0,36 Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023 473
  7. 1.Keterkaitan antara penganggaran dan sasaran yang dituju;
  8. 2.Memperhatikan kemanfaatan kegiatan, efektifitas dan efisiensi dalam anggaran; dan
  9. 3.Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang tertib. PRIORITAS 1: Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata Gambar 6.1. Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1 Berdasarkan gambar 6.1 yang menempatkan bidang Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata sebagai prioritas 1 daerah Provinsi Bali. Untuk mewujudkan prioritas tersebut maka arah 474 kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:
  10. 1.Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) penanganan rentan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.
  11. 2.Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
  12. 3.Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Peningkatan Pemasaran Produk Lokal, (2) Pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar, dan (3) Pelaksanaan IKM Bali Bangkit.
  13. 4.Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, dan (3) promosi penganekaragaman pangan.
  14. 5.Pengembangan industri pengolahan hasil pangan melalui kegiatan prioritas pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.
  15. 6.Pengembangan koperasi pengerajin tenun merupakan industri kerajinan rakyat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa, tradisi menenun masih ada dan terus dikembangkan dalam mejaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan koperasi tenun.
  16. 7.Pariwisata melalui kegiatan prioritas dalam rangka: (1) Peningkatan Pemasaran Parwisata, (2) Pengembangan SDM Pariwisata, dan (3) Pengembangan Produk Pariwisata. 475 PRIORITAS 2: Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan. Gambar 6.2. Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2 Berdasarkan Gambar 6.2 yang menggambarkan prioritas pendidikan dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara Tematik, Holistik (menyeluruh), Integrated dan Spasial ditentukan 4 (empat) Program Prioritas yaitu:
  17. 1.Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, melalui kegiatan prioritas dalam rangka: (1) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP, (2) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTL, (3) penanggulangan bencana kluster kesehatan, (4) peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, (5) peningkatan obsteri neonatal emergency komprehensif/Ponek.
  18. 2.Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) peningkatan kesehatan gizi masyarakat,
(2)peningkatan kesehatan keluarga, (3) pengembangan promosi kesehatan dan penggerakan masyarakat hidup sehat, (4) upaya kesehatan kerja, (5) upaya kesehatan olah raga, (6) peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana BOK, (7) memantapkan pelaksanaan progam pencegahan dan penanganan stunting, (8) memantapkan pelayanan kesehatan tradisional Bali, dan (9) memantapkan koordinasi penanganan covid-19.

3.Jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera, dilakukan melalui meningkatkan kualitas pelaksanaan program JKN Krama Bali Sejahtera (KBS). 476
4.Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/Kota, membangun atau mengembangkan laboratorium dan sarana dan prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2) menetapkan regulasi tentang SPM pendidikan menengah Provinsi Bali, (3) penetapan pemenuhan sarana prsarana pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan, dan (4) pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterserapan tamatan SMK bekerja di dunia usaha/dunia industri. PRIORITAS 3: Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Gambar 6.3. Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3 Berdasarkan Gambar 6.3 yang menguraikan tentang prioritas 3 yaitu Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan ditentukan oleh empat (empat) dimensi/Program Prioritas yaitu:
1.Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan jumlah tenaga kerja yang 477 bersertifikasi kompetensi dan pelatihan calon tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi.
2.Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas melalui:

(1)pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, dan (3) pelayanan lanjut usia di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.

3.Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui: (1) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan (2) pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia.
4.Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), (2) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (3) pengelolaan informasi pasar kerja, (4) penumbuhan dan pengembangan kawasan pekerja sektor informal berciri khas Bali. PRIORITAS 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Gambar 6.4. Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4 478 Berdasarkan Gambar 6.4 yang menguraikan tentang prioritas 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dalam rangka pengembangan pembinaan dalam rangka mengembangkan tata kehidupan karma Bali ditentukan oleh 6 (enam) dimensi yaitu:
1.Pemajuan nilai sejarah dan tradisi, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui: (1) penyusunan peristiwa sejarah, (2) pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda, (3) Utsawa Dharma Gita, (4) penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, dan (5) Perlindungan tari sakral.
2.Penguatan desa adat, merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan melalui: (1) pembinaan desa adat, dan (2) pendidikan dan pelatihan prajuru desa adat.
3.Penguatan subak, dilakukan melalui kegiatan: (1) pembinaan subak dan subak abian, dan (2) pembinaan penyusunan awig- awig/perarem subak dan subak abian.
4.Pemajuan bahasa, aksara dan sastra, melalui kegiatan: (1) alih aksara dan alih bahasa naskah kuno atau lontar, dan (2) perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra.
5.Pemajuan cagar budaya dan permuseuman, melalui kegiatan: (1) penyusunan purana pura, (2) pembinaan permuseuman, (3) perlindungan Kawasan Suci Besakih.
6.Pemajuan seni dan tenaga kebudayaan, dilaksanakan melalui (1) penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali/PKB, (2) penyelenggaraan festival seni Bali Jani, (3) diplomasi kebudayaan, (4) pembinaan SDM tenaga kebudayaan, (5) festival seni masa kini, (6) penghargaan seni, (7) pameran standarisasi dan sertifikasi lembaga seni (sanggar, yayasan dan sekaa), dan (8) memantapkan pembinaan lembaga seni. 479 PRIORITAS 5: Lingkungan Hidup Gambar 6.5. Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5 Berdasarkan Gambar 6.5 yang menguraikan tentang prioritas 5, yaitu Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana. Terdapat 3 Program Prioritas yaitu:
1.Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, (2) pengelolaan, perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam, dan

(3)pengendalian/pengamanan pantai.

2.Ketangguhan Terhadap Bencana, yang dilakukan melalui kegiatan:

(1)Kapasitas dalam mengantisipasi bencana, (2) Kapasitas dalam kesiapsiagaan bencana, dan (3) Kapasitas dalam merespon dan pulih dari dampak bencana.

3.Pelayanan Korban Bencana, yang dilakukan melalui kegiatan: (1) Penanganan korban bencana, dan (2) Penanganan kebutuhan korban tanggap darurat. 480 PRIORITAS 6: Infrastruktur Gambar 6.6. Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6 Berdasarkan Gambar 6.6 yang menggambarkan Prioritas Penguatan Infrastruktur (darat, laut dan udara) untuk mendukung semua program prioritas. Kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk pembangunan jalan, jembatan, waduk, pabrik, pasar, sentra industry yang akan mendukung konektifitas antar daerah. Terdapat 4 (empat) Program Prioritas yaitu:
1.Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan: (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan aksesibilitas pelayaran, (4) peningkatan keterpaduan moda, dan (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi.
2.Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan melalui kegiatan: (1) peningkatan penyebarluasan informasi, (2) pengembangan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi,

(3)pengembangan data/informasi/statistik daerah, dan (4) pemantapan hubungan jaringan sandi dan telekomunikasi.

3.Fasilitasi kesesuaian ruangan dan bangunan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan: (1) validasi kebijakan perencanaan penataan ruang, (2) peningkatan kesesuaian pembangunan dengan 481 perencanaan penataan ruang, dan (3) pengendalian dan pengawasan penataan ruang.
4.Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan: (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, dan (3) peningkatan layanan air limbah. PRIORITAS 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Gambar 6.7. Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7 Berdasarkan Gambar 6.7 yang menguraikan Prioritas 7, tentang Tata Kelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah birokrasi bersih melayani (WBBK), ditentukan oleh 6 (enam) dimensi/Program Prioritas yaitu:
1.Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanaka melalui kegiatan: (1) penerapan atau implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan (2) penyusunan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah/KDH tentang penjabaran APBD.
2.Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, program prioritas ini dilaksanakan melalui pelatihan, pendidikan dan melalui pemberian bantuan pendidikan. 482
3.Efektifitas, efisiensi dan transparansi, kegiatan ini dilaksanakan melalui: (1) pengawasan program prioritas, (2) pengembangan potensi pembiayaan daerah, dan (3) perumusan kebijakan daerah.
4.Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, dilakukan melalui kegiatan: (1) penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah, dan (2) penyusunan peraturan dokumen NJKB.
5.Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan pengembangan kepemerintahan.
6.Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik, program ini dilaksanakan dalam upaya: (1) untuk mengetahui tingkat indek kepuasan masyarakat/IKM, (2) meningkatkan pelayanan publik, dan (3) peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam mendorong bertumbuhnya investasi dan pergerakan ekonomi daerah. Secara menyeluruh, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024, maka disusun berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2024. Program- program diatas akan di break down ke dalam berbagai kegiatan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 Program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2023 dilihat berdasarkan urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024. RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PROVINSI BALI TAHUN 2024 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.334.722.386.877,00 1.399.935.894.235,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.274.584.543.677,00 1.366.035.894.235,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.274.584.543.677,00 1.366.035.894.235,00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Disdikpora) - 81.50 Nilai 949.457.688.459,00 - 1.031.534.122.835,00 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu - 8 Dokumen 140.000.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur - 144.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 95.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 97.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 45.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 47.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu - 59 Laporan 922.100.582.241,00 - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur - 1.006.963.622.835,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7684 Orang/ Bulan 921.839.383.341,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 1.006.693.622.835,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60 Dokumen 102.942.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 28 Dokumen 158.256.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 160.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah - 4 Jenis 43.025.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur - 57.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 43.025.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 57.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik - 100 Persen 43.675.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur - 57.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 43.675.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 57.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu - 100 Persen 1.013.806.250,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur - 2.286.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 47 Paket 544.956.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 1.575.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.840.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 27.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 31.526.250,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 33.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 426.484.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 650.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia dan siap digunakan - 100 Persen 14.660.790.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur - 10.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 14.660.790.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 10.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah - 100 Persen 9.836.834.918,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur - 9.975.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.050.981.150,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 1.075.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 8.785.853.768,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 8.900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan - 100 Persen 1.618.975.050,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur - 2.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 24 Unit 540.910.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 695.875.550,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 382.189.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun - 100 Persen 325.051.856.418,00 - 334.301.771.400,00 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Atas Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional - 92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 88 Sekolah 73.74 Nilai 74.59 Nilai 60.23 Nilai 189.069.426.292,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMA - 191.790.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 12 Unit 122.000.000.000,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMA 122.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 127 Paket 1.266.324.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMA 2.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0043 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 90 Unit 2.250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMA 2.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 6761 Peserta didik 8.339.250.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMA 8.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 910 Peserta Didik 1.270.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMA 1.300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1249 Orang 53.163.853.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMA 53.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 200 Orang 125.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMA 375.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 89 Satuan Pendidikan 149.999.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMA 365.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 89 Orang 29.999.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMA 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 99.999.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMA 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan 300 Orang 124.999.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMA 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 89 Satuan Pendidikan 249.999.700,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMA 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK - 92.88 Indeks 96.98 Indeks 85.39 Indeks 65.06 Nilai 69.50 Nilai 56.75 Nilai 79.00 Persen 90.81 Persen 124.592.187.118,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMK - 133.260.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 6 Unit 62.500.000.000,00 - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Banjar, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Sukasada, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMK 65.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 58 Unit 1.450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMK 2.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 7909 Peserta didik 11.521.196.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMK 14.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 680 Peserta Didik 1.600.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMK 2.600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1325 Orang 46.870.991.118,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMK 47.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 375 Orang 125.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMK 775.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 58 Satuan Pendidikan 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMK 375.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 173 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMK 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMK 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang 124.999.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar SMK 375.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional - 92.88 Indeks 92.88 Indeks 92.88 Indeks 98.00 Indeks 92.84 Indeks 88.18 Indeks 92.00 Indeks 98.00 Indeks 89.12 Indeks 73.21 Nilai 76.90 Nilai 77.28 Nilai 61.55 Nilai 66.66 Nilai 11.390.243.008,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar Disabilitas - 9.251.771.400,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0036 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia 6 Paket 3.396.220.000,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar Disabilitas 1.140.284.200,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 12 Unit 429.560.000,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar Disabilitas 430.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 430 Peserta Didik 512.250.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar Disabilitas 563.475.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 500 Peserta Didik 1.087.180.800,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar Disabilitas 1.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus 149 Orang 5.602.213.808,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar Disabilitas 5.600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 14 Satuan Pendidikan 210.079.200,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar Disabilitas 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 84 Orang 16.547.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar Disabilitas 18.202.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 14 Dokumen 17.559.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar Disabilitas 19.315.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 14 Satuan Pendidikan 118.632.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pelajar Disabilitas 130.495.200,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Minimal Baik - 100 Persen 74.998.800,00 - 200.000.000,00 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal - 66.00 Persen 74.998.800,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 2 Dokumen 34.999.300,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 3 Laporan 39.999.500,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.137.843.200,00 33.900.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 60.137.843.200,00 33.900.000.000,00
1.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan - 71.5 Persen 1.499.999.100,00 - 2.325.000.000,00 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Jumlah pemuda yang berprestasi - 90 Orang 1.499.999.100,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pemuda - 2.325.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi 1 Dokumen 199.999.600,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pemuda 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda 100 Persentase 299.999.800,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pemuda 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 90 Orang 499.999.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pemuda 525.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 90 Orang 499.999.900,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pemuda 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi - 50.00 Persen 58.137.844.100,00 - 29.575.000.000,00 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan - 4 Kejuaraan 7.787.844.100,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Atlet - 23.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event 250 Orang 2.500.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Atlet 11.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi 2 Dokumen 5.287.844.100,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Atlet 12.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional - 250 Orang 300.000.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Atlet - 325.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Dokumen 300.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Atlet 325.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan - 59 Organisasi 50.050.000.000,00 - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Organisasi Olahraga - 5.750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 2 Dokumen 50.050.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Organisasi Olahraga 5.750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan - 52.5 Persen 500.000.000,00 - 2.000.000.000,00 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka - 50 Persen 500.000.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Organisasi Kepramukaan - 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.1.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi 1 Laporan 500.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Organisasi Kepramukaan 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2.606.105.320,00 4.104.250.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.606.105.320,00 4.104.250.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.606.105.320,00 4.104.250.000,00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen - 81.5 Nilai 1.000.751.320,00 - 1.254.250.000,00 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah - 100 Persen 132.973.400,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur - 319.250.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 59.988.900,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 165.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 2.999.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 4.250.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 69.985.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 150.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia - 100 Persen 751.317.920,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur - 785.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 751.317.920,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 785.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan - 100 Persen 116.460.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur - 150.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 103.340.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 125.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 3.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 7.500.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 10.120.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 17.500.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK - 77.5 Persen 1.605.354.000,00 - 2.850.000.000,00 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK - 88 sekolah 917.726.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik SMA - 1.630.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 750 Orang 103.520.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik SMA 300.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 12 Konten Digital 211.851.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik SMA 315.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 182 Orang 61.705.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik SMA 315.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 91 Satuan Pendidikan 540.650.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik SMA 700.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK - 56 Sekolah 687.628.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik SMK - 1.220.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 895 Orang 83.400.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik SMK 175.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital 186.636.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik SMK 325.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 118 Orang 61.705.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik SMK 325.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 59 Satuan Pendidikan 355.887.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik SMK 395.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.005.756.340,00 1.298.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.005.756.340,00 1.298.500.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.005.756.340,00 1.298.500.000,00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen - 81.5 Nilai 700.757.340,00 - 688.500.000,00 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu - 100 Persen 46.458.900,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur - 61.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 Paket 8.623.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 15.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.547.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 11.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 31.288.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 35.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia - 100 Persen 563.488.440,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur - 535.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 563.488.440,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 535.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan - 100 Persen 90.810.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur - 92.500.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 90.810.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Aparatur 92.500.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
2.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal - 60 Persen 227.999.300,00 - 415.000.000,00 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah - 1 Kurikulum 194.999.900,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik SMA/SMK - 250.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya 72 Orang 194.999.900,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik SMA/SMK 250.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan - 1 Kurikulum 32.999.400,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik SLB - 165.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya 20 Orang 32.999.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik SLB 165.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
3.1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan - 70.4 Nilai 76.999.700,00 - 195.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali - 87.2 Persen 76.999.700,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik - 195.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.06.1.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi 225 Peserta Didik 76.999.700,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Peserta Didik 195.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN DINAS KESEHATAN 263.856.257.811,00 266.571.719.532,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 263.856.257.811,00 266.571.719.532,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 238.104.258.611,00 239.825.222.433,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 82 nilai 236.661.868.675,00 - 238.382.832.497,00 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 1 laporan 216.813.760.595,00 - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 216.805.677.009,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1514 Orang/ Bulan 216.757.232.395,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 216.757.114.498,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 56.528.200,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 48.562.511,00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP - 100 persentase 1.192.993.600,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 1.739.771.461,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 227.692.200,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 619.832.588,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 965.301.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 1.119.938.873,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa pelayanan umum kantor - 1 Tahun 18.077.264.280,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 18.077.890.416,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 480.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 480.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 17.597.264.280,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 17.597.890.416,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 1 Laporanse 577.850.200,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 1.759.493.611,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 27 Unit 457.800.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 418.824.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 100.050.200,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 84.094.133,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 1.256.575.478,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Desa UCI Persentase Faskes yang Terakreditasi Cakupan Kepesertaan JKN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan - 95 Persen 96 Persen 100 Persen 98,2 Persen 88,5 Nilai 1.442.389.936,00 - 1.442.389.936,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan - 1 dokumen 1.442.389.936,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 1.442.389.936,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3 Dokumen 1.442.389.936,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 1.442.389.936,00 DINAS KESEHATAN - - 25.751.999.200,00 26.746.497.099,00 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar 4380824 Orang 150.918.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan - 950.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 130000 Orang 117.726.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan - 300.557.664,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1 Dokumen 175.310.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan - 210.251.032,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 173.309.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - 273.309.856,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan - 155.120.526,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 43.412.700,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan - 16.713.807,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 23.382.187.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan - 23.375.221.199,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 92.560.700,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan - 92.560.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 1 Dokumen 96.396.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan - 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 150 Paket 16.250.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan - 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Puskesmas yang menerapkan e-Kesehatan Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan E-kesehatan melalui komunikasi data terintegrasi - 120 puskesmas 100 persen 40.159.600,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 14.113.440,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 40.159.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 14.113.440,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Rekomendasi yang diterbitkan Persentase faslitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar - 20 dokumen 100 persen 165.069.600,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - Seluruh lapisan masyarakat - 251.293.680,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 25 Unit 31.766.700,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - Seluruh lapisan masyarakat 31.767.040,00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 192 Unit 133.302.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 219.526.640,00 DINAS KESEHATAN
1.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan - 75 persen 525.220.800,00 - 720.637.751,00 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Jumlah Dokumen Kebutuhan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan ( SDMK ) Persentase perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi sesuai kebutuhan - 1 dokumen 100 persen 41.969.500,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 13.815.460,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 28500 Orang 41.969.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 13.815.460,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi - 90 persen 483.251.300,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 706.822.291,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 109 Orang 102.093.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 677.727.020,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 381.157.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 29.095.271,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase kabupaten/kota denngan ketersediaan obat esensial - 85 persen 240.786.600,00 - 107.786.448,00 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK - 100 persen 103.190.100,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 48.674.640,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan 40 Sarana 103.190.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 48.674.640,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Persentase pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional - 100 persen 137.596.500,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 59.111.808,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 20 Sarana 137.596.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 59.111.808,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan desa/kelurahan siaga aktif mandiri - 66.67 persen 146.025.000,00 - 96.605.600,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan - 1 kebijakan 146.025.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 96.605.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 1 Dokumen 146.025.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 96.605.600,00 DINAS KESEHATAN
4.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 82 nilai 286.665.900,00 - 62.325.396,00 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen LKjIP yang disusun dan disampaikan tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 1 dokumen 7 dokumen 286.665.900,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 62.325.396,00 DINAS KESEHATAN - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 42.974.100,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 20.741.616,00 DINAS KESEHATAN - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 243.691.800,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 41.583.780,00 DINAS KESEHATAN UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 5.613.004.168,00 4.699.203.979,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.175.833.168,00 4.509.989.464,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.175.833.168,00 4.509.989.464,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen - 82 nilai 4.926.450.268,00 - 4.260.606.464,00 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah tersedianya sarana penunjang administrasi umum - 1 Tahun 169.130.700,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 131.922.518,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 169.130.700,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 131.922.518,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen SPJ/ SPM Jasa Layanan Umum kantor - 1 Tahunase 1.603.574.568,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 1.603.574.568,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 363.900.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 363.900.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.239.674.568,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 1.239.674.568,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 1 Laporan 1.153.745.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 525.109.378,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 39.175.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 37.020.375,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 114.570.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 75.505.500,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.000.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 412.583.503,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas - 100 persen 2.000.000.000,00 - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 2.000.000.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.000.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN DARI BLUD - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 2.000.000.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
2.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan - 100 persentase 249.382.900,00 - 249.383.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Peserta Pelatihan yang lulus sesuai standar - 30 orang 249.382.900,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 249.383.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 145 Orang 249.382.900,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 249.383.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT X NON URUSAN 437.171.000,00 189.214.515,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 437.171.000,00 189.214.515,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen - 82 nilai 437.171.000,00 - 189.214.515,00 X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah tersedianya sarana penunjang administrasi umum - 1 Tahun 437.171.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan - - 189.214.515,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 437.171.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan - 189.214.515,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN 10.323.640.968,00 10.584.507.558,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.323.640.968,00 10.584.507.558,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 10.323.640.968,00 10.584.507.558,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 82 nilai 9.893.657.094,00 - 10.154.507.558,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah bahan logistik, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia - 8 paket 702.664.600,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 865.255.514,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 16 Paket 702.664.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 865.255.514,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta pelayanna umum kantor - 1 Tahun 2.560.280.744,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 2.511.820.744,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 589.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 540.540.000,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 62 Laporan 1.971.280.744,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 1.971.280.744,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang di pelihara Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP - 12 jenis 100 persentase 395.060.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 541.779.550,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 108.100.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 212.341.500,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 198.960.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 241.438.050,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 88.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 88.000.000,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali - 100 persen 6.235.651.750,00 - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 6.235.651.750,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 6.235.651.750,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN DARI BLUD - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 6.235.651.750,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan - 88.5 nilai 429.983.874,00 - 430.000.000,00 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase pelayanan laboratorium kesehatan sesuai standar - 100 persen 429.983.874,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 430.000.000,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit 429.983.874,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 430.000.000,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 8.143.967.360,00 4.200.005.924,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.143.967.360,00 4.200.005.924,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8.143.967.360,00 4.200.005.924,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 82 nilai 7.913.311.460,00 - 3.969.349.224,00 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP - 1 Laporan 100 persentase 317.976.700,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 151.080.552,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 168.896.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 60.831.540,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 149.079.900,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 90.249.012,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP - 100 Persen 5.191.303.236,00 - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 1.447.374.798,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 4.272.540.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 427.137.500,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 918.763.236,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 1.020.237.298,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun dan disampaikan tepat waktu Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP - 1 Laporan 100 persentase 2.049.306.824,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 2.049.074.824,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 25 Laporan 2.049.306.824,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 2.049.074.824,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP - 1 Laporan 100 persentase 354.724.700,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 321.819.050,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 57.400.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 57.400.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 71.288.900,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 89.878.950,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 226.035.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 174.540.100,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan - 88.5 nilai 230.655.900,00 - 230.656.700,00 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga - 1219 kunjungan 3 persentase 230.655.900,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 230.656.700,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 15.200.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 15.200.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 58.756.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 58.756.700,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 156.699.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 156.700.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL RSUD BALI MANDARA 222.341.698.500,00 231.453.657.442,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 222.341.698.500,00 231.453.657.442,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 222.341.698.500,00 231.453.657.442,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 82 nilai 201.341.698.500,00 - 201.341.698.500,00 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa kebersihan kantor, jasa tenaga kesehatan, non kesehatan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP - 1 Tahun 100 persentase 41.341.698.500,00 - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 41.341.698.500,00 RSUD BALI MANDARA 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.806.240.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 6.806.240.000,00 RSUD BALI MANDARA 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 34.535.458.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 34.535.458.500,00 RSUD BALI MANDARA 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara Jumlah Pasien yang dilayani sesuai Standar Pelayanan RS - 90 nilai 70000 pasien 160.000.000.000,00 - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 160.000.000.000,00 RSUD BALI MANDARA 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 160.000.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur PENDAPATAN DARI BLUD - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 160.000.000.000,00 RSUD BALI MANDARA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan - 88.5 nilai 21.000.000.000,00 - 30.111.958.942,00 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana - 1 Tahun 21.000.000.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 30.111.958.942,00 RSUD BALI MANDARA 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 9.111.958.942,00 RSUD BALI MANDARA 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 0 Unit 21.000.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 21.000.000.000,00 RSUD BALI MANDARA RUMAH SAKIT JIWA 36.756.079.426,00 37.619.038.259,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 36.756.079.426,00 37.619.038.259,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 36.756.079.426,00 37.619.038.259,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 82 nilai 36.756.079.426,00 - 36.973.616.801,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan - 100 persentase 1 Tahun 12.256.079.426,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 12.473.616.801,00 RUMAH SAKIT JIWA 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.114.110.402,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 1.052.834.330,00 RUMAH SAKIT JIWA 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 11.141.969.024,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 11.420.782.471,00 RUMAH SAKIT JIWA 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah pasien yang dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan - 81 nilai 24.500.000.000,00 - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 24.500.000.000,00 RUMAH SAKIT JIWA 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 24.500.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN DARI BLUD - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 24.500.000.000,00 RUMAH SAKIT JIWA
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan - 88.5 nilai 0,00 - 645.421.458,00 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan - 1 Tahun 100 persentase 0,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 645.421.458,00 RUMAH SAKIT JIWA 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 0 Unit 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 645.421.458,00 RUMAH SAKIT JIWA RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA 72.000.000.000,00 72.000.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 72.000.000.000,00 72.000.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 72.000.000.000,00 72.000.000.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di BLUD - 81,5 nilai 72.000.000.000,00 - 72.000.000.000,00 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Pasien yang dilayani tuntas - 99 persen 72.000.000.000,00 - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 72.000.000.000,00 RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 72.000.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN DARI BLUD - 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 72.000.000.000,00 RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN 22.774.193.184,00 14.497.047.340,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.784.959.600,00 6.400.632.999,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.784.959.600,00 6.400.632.999,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 82 nilai 1.227.019.800,00 - 2.446.868.844,00 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 1 laporantase 24.300.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan - - 1.179.785.250,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 24.300.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan - 1.179.785.250,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 1 laporanase 1.202.719.800,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 1.267.083.594,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 40.800.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 38.556.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 98 Unit 85.571.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 194.738.229,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 1.076.348.200,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 1.033.789.365,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan - 81,5 nilai 1.557.939.800,00 - 3.953.764.155,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Pengelolaan instalasi farmasi sesuai standar - 70 persentase 957.277.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 3.782.824.155,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Dokumen 91.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 104.101.754,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 865.777.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 3.678.722.401,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase sarana produksi dan pengujian obat tradisional yang memenuhi standar - 50 persentase 600.662.800,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat - 170.940.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 7 Dokumen 600.662.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Seluruh lapisan masyarakat 170.940.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN X NON URUSAN 19.989.233.584,00 8.096.414.341,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 19.989.233.584,00 8.096.414.341,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 82 nilai 19.989.233.584,00 - 8.096.414.341,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 2 Laporan 1.137.856.600,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 497.274.782,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 775.233.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 219.088.800,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9 Paket 362.623.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 278.185.982,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 1 laporantase 15.746.402.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 4.494.164.575,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 81 Paket 46.402.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 55.342.980,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 15.700.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 4.438.821.595,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 1 laporan 3.104.974.984,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN - 3.104.974.984,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 65 Laporan 3.104.974.984,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan ASN dan Non ASN 3.104.974.984,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 3.963.027.250,00 3.827.117.058,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.963.027.250,00 3.827.117.058,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.963.027.250,00 3.827.117.058,00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan - 85 Nilai 1.066.175.032,00 - 907.946.340,00 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran - 100 % 99.792.900,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 99.740.700,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 11.971.200,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 11.791.200,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 19.614.900,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Infrastru ktur Aparatur 19.853.600,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 32.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 32.500.000,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 5.236.800,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 5.125.900,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 5.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 5.000.000,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 13.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 13.500.000,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 11.970.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 11.970.000,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 % 172.168.700,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 0,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 157.318.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 0,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 14.850.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 0,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani - 100 % 134.300.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 134.200.000,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.200.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 1.100.000,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 53.100.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 53.100.000,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 80.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 80.000.000,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani - 100 % 659.913.432,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 674.005.640,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 309.895.848,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 309.895.848,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit 18.010.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 31.950.000,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 332.007.584,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 332.159.792,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
2.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi - 100 % 2.896.852.218,00 - 2.919.170.718,00 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan - 100 % 2.896.852.218,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 2.919.170.718,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 12 Paket Pekerjaan 2.896.852.218,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 2.919.170.718,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM 29.018.411.568,00 30.475.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 29.018.411.568,00 30.475.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 29.018.411.568,00 30.475.000.000,00
1.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase cakupan layanan Air Minum Layak - 95.00 % 29.018.411.568,00 - 30.475.000.000,00 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh Pelanggan - 40 % 29.018.411.568,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 30.475.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM 1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara 5 Unit 29.018.411.568,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 30.475.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH 11.064.918.400,00 12.929.094.479,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.064.918.400,00 12.929.094.479,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11.064.918.400,00 12.929.094.479,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah - 100 % 11.064.918.400,00 - 12.929.094.479,00 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik UPTD.PAL - 1 SPALD 11.064.918.400,00 - 6. Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 12.929.094.479,00 UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH 1.03.05.1.01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara 1 Unit 11.064.918.400,00 - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD - 6. Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 12.929.094.479,00 UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 326.919.539.328,00 480.168.505.962,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 316.111.349.328,00 479.850.186.262,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 308.478.278.144,00 468.705.615.052,00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 85 Nilai 32.674.801.929,00 - 33.203.802.641,00 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi keuangan - 100 % 27.010.004.009,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 28.311.315.507,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 178 Orang/ Bulan 27.010.004.009,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 28.311.315.507,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 % 782.540.300,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 758.821.230,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.171.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 24.205.600,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 65.549.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Infrastru ktur Aparatur 52.305.630,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 57.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 57.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 85.009.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Infrastru ktur Aparatur 85.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 32.520.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 32.520.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 52.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 42.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 465.290.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 465.290.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 % 207.861.900,00 - 6. Infrastru ktur Aparatur - 155.100.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 207.861.900,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Infrastru ktur Aparatur 155.100.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 % 1.093.826.448,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 1.093.226.448,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.600.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 3.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 572.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 572.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Laporan 200.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 318.226.448,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 318.226.448,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 % 3.580.569.272,00 - 6. Infrastru ktur Aparatur - 2.885.339.456,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 1.965.833.380,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Infrastru ktur Aparatur 1.710.974.940,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 119 Unit 205.497.688,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 299.788.452,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 1.409.238.204,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 874.576.064,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik - 48.63 % 8.757.070.276,00 - 54.816.827.513,00 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani - 5 Unit 2.439.385.324,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 34.115.542.316,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun 0.17 KM 1.465.830.524,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 24.105.542.316,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 Unit 304.315.300,00 - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 5.104.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 1 Dokumen 127.473.000,00 - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai 4 Dokumen 541.766.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 4.356.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya - 14 D.I 6.317.684.952,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 20.701.285.197,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 0.1 KM 1.644.116.788,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 12.217.611.384,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 172.972 KM 3.645.687.292,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 5.775.541.877,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun 7 Dokumen 1.027.880.872,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 2.708.131.936,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase cakupan layanan Air Minum Layak - 95.00 % 15.071.635.500,00 - 5.895.800.768,00 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Meningkatnya kapasitas layanan SPAM - 5 SPAM 15.071.635.500,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 5.895.800.768,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun 10 Liter/Detik 15.071.635.500,00 - Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 5.895.800.768,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak - 90.90 % 1.293.344.600,00 - 957.090.552,00 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani - 4200 SR 1.293.344.600,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 957.090.552,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 150 Rumah Tangga 1.029.463.900,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 852.090.552,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun 2 Dokumen 263.880.700,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 105.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik - 75.00 % 191.986.821.717,00 - 280.043.511.683,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik - 19 Kawasan 191.986.821.717,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 280.043.511.683,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 20 Kawasan 190.404.216.117,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 267.543.511.683,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun 16 Dokumen 757.605.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 4.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan 20 Dokumen 825.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 8.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap - 78.67 % 55.178.233.658,00 - 90.095.474.585,00 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap - 601,92 Km 55.178.233.658,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 90.095.474.585,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 3 Dokumen 1.228.582.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 5.126.381.540,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 0.20 KM 4.504.930.236,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 10.609.977.845,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 2,86 KM 14.640.858.300,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 805.35 KM 24.340.043.440,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 31.598.456.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 0.56 KM 6.010.245.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 34.217.659.200,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian 4 Dokumen 2.798.530.482,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 6.540.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan 3 Dokumen 1.455.044.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 1.802.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat - 22.77 % 1.499.014.344,00 - 1.474.014.976,00 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota - 10 Kegiatan 892.811.484,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 880.295.540,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi 330 Orang 892.811.484,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 880.295.540,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi - 4 Kegiatan 606.202.860,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 593.719.436,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 1 Paket Pekerjaan 299.325.280,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 295.808.856,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 16 Lembaga 306.877.580,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 297.910.580,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang - 93.62 % 2.017.356.120,00 - 2.219.092.334,00 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan - 1 Perda 82.459.600,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 90.706.163,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.12.1.01.0005 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Jumlah publikasi informasi penataan ruang 1 Publikasi 82.459.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 90.706.163,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang - 1 Kegiatan 731.335.564,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 804.469.120,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota 9 Dokumen 731.335.564,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 804.469.120,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Bali - 1 Dokumen 551.464.980,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 606.611.478,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 1 Laporan 401.000.680,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 441.100.748,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.12.1.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Dokumen 150.464.300,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 165.510.730,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali - 2 Dokumen 652.095.976,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 717.305.573,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 1 Dokumen 237.354.992,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 261.090.491,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.12.1.04.0014 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 414.740.984,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 456.215.082,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.191.810.000,00 5.563.294.300,00
1.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi - 100 % 936.229.356,00 - 1.007.403.152,00 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan - 1 Paket 318.926.480,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 384.794.376,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen 297.293.580,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 364.205.676,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.01.0008 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi 1 Dokumen 21.632.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 20.588.700,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Jumlah rumah kewenangan provinsi yang dibangun - 1 Paket 617.302.876,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 622.608.776,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan 1 Unit Rumah 617.302.876,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 622.608.776,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh - 5.94 % 1.860.525.100,00 - 2.697.504.572,00 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi - 7.82 % 1.860.525.100,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 2.697.504.572,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki 12 Unit Rumah 371.650.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 107.170.100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar 0.97 Ha 1.488.875.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 2.590.334.472,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU - 70 % 2.395.055.544,00 - 1.858.386.576,00 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman - 2.50 % 2.395.055.544,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 1.858.386.576,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 2 Dokumen 237.340.000,00 - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 326.621.100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman 1 Lokasi 2.115.500.544,00 - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 1.514.571.176,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 1 Laporan 42.215.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 17.194.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.808.190.000,00 318.319.700,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 10.808.190.000,00 318.319.700,00
1.2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan - 9.72 Ha 10.500.000.000,00 - 0,00 2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Bali - 9.72 Ha 10.500.000.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.10.05.1.01.0003 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan 1 Laporan 10.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi - 100 % 32.817.000,00 - 37.896.400,00 2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi - 1 Dokumen 32.817.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 37.896.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.10.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria. 1 Berita Acara 32.817.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 37.896.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase data informasi pertanahan yang handal - 30 % 275.373.000,00 - 280.423.300,00 2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi - 1 Dokumen 275.373.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 280.423.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.10.10.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi 1 Laporan 275.373.000,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 280.423.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 316.111.349.328,00 479.850.186.262,00 - - 2.441.261.184,00 5.581.276.910,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase cakupan layanan Air Minum Layak - 95.00 % 1.613.794.952,00 - 1.679.199.232,00 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Meningkatnya kapasitas layanan SPAM - 5 SPAM 1.613.794.952,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur - - 1.679.199.232,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM 2 Dokumen 1.613.794.952,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur - 1.679.199.232,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN undefined - undefined undefined 0,00 - 2.675.000.000,00 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Meningkatnya kapasitas layanan SPAM - 5 SPAM 0,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 2.675.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.07.1.01.0031 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional 0 SR 0,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 2.675.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap - 78.67 % 0,00 - 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap - 601,92 Km 0,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun 15 M 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 85 Nilai 827.466.232,00 - 1.227.077.678,00 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 15 Dokumen 827.466.232,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 1.227.077.678,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 453.212.460,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 680.220.215,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 374.253.772,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 546.857.463,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 50.133.628.066,00 48.139.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50.133.628.066,00 48.139.000.000,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 50.133.628.066,00 48.139.000.000,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 83.3 Nilai 28.556.329.790,00 - 25.349.000.000,00 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 24 Dokumen 19.000.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 21.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13 Dokumen 15.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 16.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan 4.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 persen 21.000.149.146,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 22.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 110 Orang/ Bulan 21.000.149.146,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 22.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya - 2 Paket 199.682.500,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 199.682.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 5 Jenis 534.160.300,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 410.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 44.980.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 55.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 349.337.100,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 65.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 24.847.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 54.995.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 65.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah - 2 Paket 4.215.027.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 40.492.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 4.124.535.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 50.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Bulan 1.138.310.844,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.168.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 150.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 160.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 59.390.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 65.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 925.920.844,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 940.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 12 Bulan 1.450.000.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.550.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 40 Unit 1.450.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.550.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti - 100 persen 21.577.298.276,00 - 22.790.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti - 190 Pelanggaran 21.177.321.384,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur - 22.350.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokumen 79.999.796,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur 90.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 50 Unit 16.860.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar - Masyarakat dan Aparatur 18.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 1 Dokumen 149.999.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 2 Laporan 29.899.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 99.999.496,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur 120.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan 190 Kasus 3.782.291.504,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur 3.840.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 50 Orang 175.131.588,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur 120.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi - 195 Kasus 259.977.392,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat - 290.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 2 Laporan 29.983.300,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 35.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 12 Laporan 49.994.300,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 55.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP 4 Laporan 179.999.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina - 4 Orang 139.999.500,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda 1 Laporan 139.999.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 28.188.974.608,00 28.628.002.534,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 28.188.974.608,00 28.628.002.534,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 28.188.974.608,00 28.628.002.534,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 83,60 Persen 23.750.236.708,00 - 23.660.325.534,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun - 100 Persen 184.163.100,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah - 310.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 65.640.700,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 160.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 118.522.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu - 100 Persen 14.128.410.708,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah - 14.128.339.262,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 78 Orang/ Bulan 14.128.410.708,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 14.128.339.262,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah - 1 Paket 71.400.000,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah - 286.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 71.400.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 286.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu - 100 Persen 696.746.900,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah - 714.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.996.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 125.678.300,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 45.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 82.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 75.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 11.220.700,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 23.995.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 24.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 399.862.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 500.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 43.494.900,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara - 1 Tahun 999.994.500,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah - 580.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 18 Unit 999.994.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 580.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu - 100 Persen 1.602.568.856,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah - 1.548.152.128,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6.420.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 178.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 125.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.418.148.856,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 1.418.152.128,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara - 1 Tahun 6.066.952.644,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah - 6.093.334.144,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 38 Unit 1.748.717.372,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 1.748.717.372,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 60.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 15.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 4.179.616.772,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 4.179.616.772,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 9.988.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 70.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 93 Unit 68.630.100,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana - 3 Persen 4.438.737.900,00 - 4.967.677.000,00 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan - 9 Kabupaten/ Kota 246.895.300,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 350.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota 360 Orang 246.895.300,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 350.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana - 100 Persen 1.877.051.300,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 2.277.677.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 2 Kawasan 493.938.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 510.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 80 Orang 171.999.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana 50 Orang 292.918.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 267.677.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0017 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas 1 Dokumen 149.668.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana 70 Orang 96.762.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 400.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0021 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana 118 Unit 671.764.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 800.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran - 9 Kabupaten/ Kota 1.345.235.200,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 1.600.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 1 Laporan 638.455.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 800.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 900 Orang 706.779.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 800.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana - 5 Jenis 969.556.100,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 740.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun 2 Dokumen 467.028.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 475.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 53.059.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah Jumlah Dokumen yang dilegalkan 1 Dokumen 258.772.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) 1 Dokumen 72.222.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 75.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0020 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 9 kabupaten/ kota 118.474.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 120.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 8.625.665.050,00 8.897.421.516,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.625.665.050,00 8.897.421.516,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.625.665.050,00 8.897.421.516,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 83,60 Persen 5.565.307.610,00 - 5.921.844.076,00 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase administrasi umum kantor yang tersedia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku - 100 Persen 113.984.800,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah - 137.000.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.740.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 17.000.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.998.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 20.000.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 22.245.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 30.000.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 60.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 70.000.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara - 1 Tahun 554.500.000,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah - 600.500.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 40 Unit 554.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 600.500.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu - 100 Persen 3.816.133.036,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah - 425.160.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 240.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 244.200.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 9 Laporan 3.576.133.036,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 180.960.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara - 1 Tahun 1.080.689.774,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah - 4.759.184.076,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 835.879.774,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 4.382.673.326,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 45.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 166.196.250,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 83 Unit 199.810.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah 210.314.500,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana - 3 Persen 3.060.357.440,00 - 2.975.577.440,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana - 100 Persen 1.029.589.440,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 1.075.577.440,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0014 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana 8 Dokumen 1.029.589.440,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 1.075.577.440,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran - 9 Kabupaten/ Kota 373.520.000,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 400.000.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 1 Laporan 373.520.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 400.000.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana - 1 Jenis 1.657.248.000,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 1.500.000.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0017 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 1 Dokumen 1.657.248.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 1.500.000.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 31.294.831.535,00 30.216.607.230,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 30.346.458.835,00 29.225.607.230,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 30.346.458.835,00 29.225.607.230,00
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - A Nilai 26.422.930.935,00 - 26.857.147.230,00 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 8 Dokumen 32.044.600,00 - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor - 59.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 9.222.200,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 29.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.602.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 6.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 19.219.900,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 23.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi keuangan - 1 Tahun 19.523.163.815,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor - 20.170.802.108,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 116 Orang/ Bulan 19.523.163.815,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 20.170.802.108,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan - 1 Orang 13.500.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur Sipil Negara - 12.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 13.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur Sipil Negara 12.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan operasional perkantoran - 1 Tahun 314.737.600,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor - 347.831.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.652.200,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 16.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 57.926.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 87.246.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 100.924.200,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 121.085.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 5.648.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 13.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 3.660.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 5.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 136.926.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 104.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran - 1 Tahun 370.489.040,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor - 227.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 492.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 3.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 180.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 24.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 189.997.040,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 200.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah - 1 Tahun 6.168.995.880,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor - 6.040.014.122,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 34 Unit 1.148.658.232,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 1.350.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 3.742.705.272,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 3.385.958.632,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 1.277.632.376,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 1.304.055.490,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS - 13.88 Persen 59.140.800,00 - 251.500.000,00 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial - 100 persen 3.530.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga dunia usaha - 51.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 20 Dokumen 3.530.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga dunia usaha 51.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial - 51 Orang 55.610.800,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) - 200.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya 57 Orang 55.610.800,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 200.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani - 100 Persen 2.198.900,00 - 2.200.000,00 1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota - 5 Orang 2.198.900,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan - 2.200.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota 5 Orang 2.198.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 2.200.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya - 27.14 persen 3.306.069.100,00 - 1.149.700.000,00 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - 241 Orang 2.318.700.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti - 153.700.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 51 Orang 28.700.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 28.700.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 30 Orang 2.000.000.000,00 - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 160 Orang 290.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - 520 Orang 632.242.300,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Anak terlantar dalam panti - 450.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 600 Orang 349.540.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Anak terlantar dalam panti 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 30 Orang 237.502.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Anak terlantar dalam panti 250.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 30 Orang 45.200.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Anak terlantar dalam panti 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - 300 Orang 270.726.800,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti - 250.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 100 Orang 56.650.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 260 Orang 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 60 Orang 65.840.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 30.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 14 Orang 123.236.200,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - 220 Orang 84.400.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Gelandangan dan Pengemis - 296.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 220 Orang 10.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Gelandangan dan Pengemis 146.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi 220 Orang 74.400.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Gelandangan dan Pengemis 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan - 0.16 persen 21.458.000,00 - 352.500.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur - 20 Orang 9.000.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Anak terlantar - 47.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi 20 Orang 9.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Anak terlantar 47.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin - 150 Keluarga 12.458.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Fakir Miskin - 305.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi 95 Keluarga 6.814.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Fakir Miskin 155.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota 100 Keluarga 5.643.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Fakir Miskin 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang tertangani - 100 persen 262.497.800,00 - 354.560.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Jumlah korban bencana yang terfasilitasi - 700 Orang 262.497.800,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial - 354.560.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi 2 Unit 2.280.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 2.280.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi 100 Orang 2.280.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 2.280.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi 650 Orang 257.937.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 350.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase penanganan Taman Makam Pahlawan sesuai standar - 100 persen 272.163.300,00 - 258.000.000,00 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara - 1 TMP 272.163.300,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Taman Makam Pahlawan - 258.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 898 Makam 272.163.300,00 - Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Taman Makam Pahlawan 258.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 948.372.700,00 991.000.000,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 948.372.700,00 991.000.000,00
1.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG - 100 Persen 25.834.200,00 - 26.000.000,00 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Pemerintah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi PUG dan PPRG - 30 Orang 10.836.500,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Organisasi atau lembaga - 11.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi 30 Orang 10.836.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Organisasi atau lembaga 11.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi - 10 Lembaga 14.997.700,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga atau organisasi perempuan - 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/duni a usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 100 Orang 14.997.700,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga atau organisasi perempuan 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio Perempuan korban kekerasan - 12.10 Nilai 119.998.200,00 - 120.000.000,00 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan - 3 Dokumen 19.998.200,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Perempuan korban kekerasan - 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 19.998.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Perempuan korban kekerasan 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga - 1 Laporan 100.000.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan - 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indeks Kualitas Keluarga - 72.89 Nilai 14.999.900,00 - 35.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan - 5 Lembaga 14.999.900,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga - 35.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 45 Orang 14.999.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga 35.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah - 28 Persen 9.997.100,00 - 10.000.000,00 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan - 1 Dokumen 9.997.100,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Data Gender dan Anak - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia 1 Dokumen 9.997.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Data Gender dan Anak 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA) - 75.95 Nilai 767.543.700,00 - 790.000.000,00 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA - 20 Lembaga 14.990.900,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga Pemenuhan Hak Anak - 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi 20 perangkat daerah 14.990.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga Pemenuhan Hak Anak 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak - 5 Dokumen 752.552.800,00 - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak - 775.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 200 Orang 653.093.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 675.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota 3 Kegiatan 95.499.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak 1 Kegiatan 3.960.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Rasio anak korban kekerasan - 1.32 Nilai 9.999.600,00 - 10.000.000,00 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak - 1 Lembaga 9.999.600,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi 20 Orang 9.999.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK UPTD PELAYANAN SOSIAL 6.835.613.704,00 4.845.137.292,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.835.613.704,00 4.845.137.292,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6.835.613.704,00 4.845.137.292,00
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - A Nilai 5.273.904.636,00 - 2.708.749.792,00 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 1 Dokumen 1.900.000,00 - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor - 11.400.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.900.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 11.400.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan operasional perkantoran - 1 tahun 188.418.500,00 - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor - 290.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 9.837.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 15.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 159.954.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 250.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.638.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 5.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 15.988.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 20.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran - 1 Tahun 220.197.400,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor - 302.500.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 201.100.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 275.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 19.097.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 27.500.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah - 1 Tahun 4.863.388.736,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor - 2.104.849.792,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 34 Unit 273.332.392,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 300.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3.395.845.468,00 - Kab. Buleleng, Banjar, Banjar - Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 450.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1.194.210.876,00 - Kab. Buleleng, Banjar, Banjar - Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 1.354.849.792,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL
2.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya - 27.14 persen 1.561.709.068,00 - 2.136.387.500,00 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - 520 orang 783.528.768,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Anak terlantar dalam panti milik pemerintah - 1.350.987.500,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi 45 Orang 59.546.000,00 - Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Anak terlantar dalam panti milik pemerintah 300.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 45 Orang 400.000.000,00 - Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Anak terlantar dalam panti milik pemerintah 377.775.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 45 Orang 89.750.000,00 - Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Anak terlantar dalam panti milik pemerintah 100.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 45 Orang 10.000.000,00 - Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Anak terlantar dalam panti milik pemerintah 25.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 45 Orang 47.912.100,00 - Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Anak terlantar dalam panti milik pemerintah 150.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 45 Orang 158.840.668,00 - Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Anak terlantar dalam panti milik pemerintah 298.212.500,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 45 Orang 17.480.000,00 - Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Anak terlantar dalam panti milik pemerintah 100.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - 125 Orang 778.180.300,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lanjut Usia Terlantar dalam panti milik pemerintah - 785.400.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 90 Orang 565.000.000,00 - Kab. Buleleng, Banjar, Banjar - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lanjut Usia Terlantar dalam panti milik pemerintah 650.400.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 90 Orang 60.000.000,00 - Kab. Buleleng, Banjar, Banjar - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - Lanjut Usia Terlantar dalam panti milik pemerintah 30.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 90 Orang 109.580.300,00 - Kab. Buleleng, Banjar, Banjar - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - Lanjut Usia Terlantar dalam panti milik pemerintah 50.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 90 Orang 7.600.000,00 - Kab. Buleleng, Banjar, Banjar - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lanjut Usia Terlantar dalam panti milik pemerintah 30.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 20 Orang 36.000.000,00 - Kab. Buleleng, Banjar, Banjar - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lanjut Usia Terlantar dalam panti milik pemerintah 25.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 610.208.484,00 1.435.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 32.438.800,00 32.500.000,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 32.438.800,00 32.500.000,00
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - A Nilai 32.438.800,00 - 32.500.000,00 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan operasional perkantoran - 1 Tahun 32.438.800,00 - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor - 32.500.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 19.962.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 20.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 12.476.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 12.500.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 577.769.684,00 1.402.500.000,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 577.769.684,00 1.402.500.000,00 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 1.530.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 5.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 800.700,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 5.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran - 1 Tahun 5.000.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor - 20.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 5.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 20.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah - 1 Tahun 546.479.084,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor - 1.200.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 159.117.592,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 300.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 38.846.696,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 450.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 348.514.796,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur dan Perangkat Kantor 450.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
1.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio Perempuan korban kekerasan - 12.10 Nilai 15.960.000,00 - 132.500.000,00 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar - 1 Tahun 15.960.000,00 - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Perempuan Korban Kekerasan - 132.500.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat 30 Orang 7.980.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Perempuan Korban Kekerasan 65.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 10 Layanan 7.980.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Perempuan Korban Kekerasan 67.500.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Rasio anak korban kekerasan - 1.32 Nilai 7.999.900,00 - 40.000.000,00 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga - 1 Dokumen 7.999.900,00 - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial anak korban kekerasan - 40.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 7.999.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial anak korban kekerasan 40.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 1.017.961.272,00 1.819.656.536,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.017.961.272,00 1.819.656.536,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 676.361.272,00 869.656.536,00
1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata) - 86.80 Nilai 676.361.272,00 - 869.656.536,00 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 38.566.900,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - - 107.570.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.276.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 8.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.974.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 29.400.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 13.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 13.650.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1.090.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 8.820.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 1.200.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 5.700.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 12.026.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 42.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 16.057.700,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - - 45.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 16.057.700,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 45.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 220.304.984,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - - 251.050.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 36.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 196.304.984,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 215.050.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai - 100 Persen 401.431.688,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - - 466.036.536,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 118.361.024,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 354.036.536,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 36.015.288,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 86.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 37 Unit 247.055.376,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 26.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA - - 341.600.000,00 950.000.000,00
1.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi - 70 Persen 341.600.000,00 - 950.000.000,00 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi - 32 Orang 341.600.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Pencari Kerja - 950.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n 32 Orang 341.600.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Pencari Kerja 950.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 698.319.164,00 1.190.050.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 698.319.164,00 1.190.050.000,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 546.819.164,00 755.000.000,00
1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja) - 86.80 Nilai 546.819.164,00 - 755.000.000,00 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 35.803.900,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - - 83.800.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 16.500.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 13.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 33.750.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 17.050.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.803.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 16.500.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 99.243.792,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - - 117.832.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 960.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 1.650.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 12.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 13.882.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 86.283.792,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 102.300.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai - 100 Persen 411.771.472,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - - 553.368.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 127.065.896,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 181.368.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 15.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 22.000.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 29 Unit 269.705.576,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 350.000.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA - - 151.500.000,00 435.050.000,00
1.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3 - 100 Persen 151.500.000,00 - 435.050.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku - 85 Perusahaan 151.500.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Perusahaan - 435.050.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 85 Perusahaan 151.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Perusahaan 435.050.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 31.158.630.020,00 32.964.765.470,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 30.931.130.520,00 32.259.765.470,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 30.624.179.920,00 31.629.316.612,00
1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral) - 86.80 Nilai 30.624.179.920,00 - 31.629.316.612,00 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu - 100 Persen 27.275.729.312,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - - 28.002.128.153,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 140 Orang/ Bulan 27.275.729.312,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 28.002.128.153,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 325.781.800,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali - 402.889.691,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 14.994.200,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali 14.175.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 45.947.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali 85.649.267,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 64.800.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali 68.047.344,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 27.795.100,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali 37.810.080,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 9.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali 9.450.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.025.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali 3.750.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 158.220.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali 184.008.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 116.411.800,00 - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - - 120.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 9 Unit 116.411.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 120.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 992.887.064,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - - 1.080.650.032,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.880.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 1.650.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 396.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 480.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 594.007.064,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial - 599.000.032,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai - 100 Persen 1.913.369.944,00 - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali - 2.023.648.736,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 9 Unit 659.127.168,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali 845.866.784,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 170.263.584,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali 179.905.792,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 72 Unit 1.083.979.192,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali 997.876.160,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 227.499.500,00 705.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 186.499.500,00 330.000.000,00
1.3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan - 70 MW 186.499.500,00 - 330.000.000,00 3.29.05.1.08 Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah - 4 Persen 186.499.500,00 - 6. Infrastru ktur Masyarakat - 330.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.08.0005 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi 1 Laporan 186.499.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Infrastru ktur Masyarakat 330.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 30.931.130.520,00 32.259.765.470,00 - - 306.950.600,00 630.448.858,00
1.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi - 30 Persen 44.997.600,00 - 90.000.000,00 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi - 44 Orang 44.997.600,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - Tenaga Kerja - 90.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah 44 Dokumen 44.997.600,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - Tenaga Kerja 90.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Penyerapan Tenaga Kerja - 30 Persen 179.974.000,00 - 225.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitasi bekerja/ berwirausaha - 40 Orang 139.974.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Pencari Kerja - 225.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja 40 Orang 139.974.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Pencari Kerja 225.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya - 180 Orang 40.000.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial PMI (Pra dan Purna Penempatan) - 0,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 180 Orang 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial PMI (Pra dan Purna Penempatan) 0,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan - 10.44 Persen 54.479.000,00 - 284.000.000,00 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan - 100 Persen 6.527.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Perusahaan - 52.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 8 Perkara 6.527.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Perusahaan 52.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan - 2 Kep Gub 47.952.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Tenaga Kerja dan Perusahaan - 232.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jumlah Penetapan UMP 1 Surat Keputusan 46.152.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Tenaga Kerja dan Perusahaan 206.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jumlah penetapan UMK 1 Surat Keputusan 1.800.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Tenaga Kerja dan Perusahaan 26.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos - 100 Persen 27.500.000,00 - 31.448.858,00 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja - 70 Perusahaan 27.500.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Perusahaan dan Tenaga Kerja - 31.448.858,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) 70 Perusahaan 27.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Perusahaan dan Tenaga Kerja 31.448.858,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 227.499.500,00 705.000.000,00 - - 16.000.000,00 290.000.000,00
1.3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan - 62.50 Persen 8.000.000,00 - 60.000.000,00 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan - 62.50 Persen 8.000.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur - - 60.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1 Laporan 8.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur - 60.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan - 58.00 Persen 8.000.000,00 - 230.000.000,00 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan - 15 Dokumen 8.000.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur - - 230.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 15 Dokumen 8.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur - 230.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - - 25.000.000,00 85.000.000,00
1.3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD - 100 Persen 25.000.000,00 - 85.000.000,00 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target - 100 Persen 25.000.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Transmigran - 85.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 1 Lokasi 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Transmigran 85.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 24.887.880.677,00 24.887.902.627,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 24.887.880.677,00 24.887.902.627,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 910.364.476,00 850.000.000,00
1.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target - 100 Persen 483.475.588,00 - 450.000.000,00 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk - 100 Persen 483.475.588,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 450.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan 1 Dokumen 483.475.588,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 450.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target - 100 Persen 426.888.888,00 - 400.000.000,00 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil - 79 Persen 426.888.888,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 1 Laporan 426.888.888,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 23.166.810.325,00 23.307.673.272,00
1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 82.75 Nilai 16.588.563.933,00 - 17.830.564.256,00 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja - 0.12 Persen 311.580.288,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Pemerintah Desa - 411.811.955,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 19.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Pemerintah Desa 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 292.080.288,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Pemerintah Desa 391.811.955,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi keuangan - 100 Persen 12.785.659.237,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 14.377.413.864,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 61 Orang/ Bulan 12.655.281.149,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 14.236.963.864,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 130.378.088,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 140.450.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum - 12 Bulan 1.091.143.700,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur - 1.060.310.864,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.765.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 6.043.354,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 614.274.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 814.900.235,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 75.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 83.238.750,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.767.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 6.227.692,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 7.350.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 4.630.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 14.550.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 8.351.438,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 363.937.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 136.918.895,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang terselesaikan - 100 Persen 207.340.000,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor - 8.092.350,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 207.340.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor 8.092.350,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan - 100 Persen 690.697.052,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur - 680.005.657,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 182.400.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 151.483.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 508.297.052,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 528.522.157,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang terselesaikan - 100 Persen 1.502.143.656,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor - 1.292.929.566,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 19 Unit 1.397.483.656,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor 1.250.373.066,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 49 Unit 104.660.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor 42.556.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa - 27 Desa 320.194.588,00 - 139.046.540,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan - 4.25 Persen 320.194.588,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Desa yang melakukan kerja sama di lintas kabupaten/kota/ pihak ketiga - 139.046.540,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.03.1.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota 1 Dokumen 320.194.588,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Desa yang melakukan kerja sama di lintas kabupaten/kota/ pihak ketiga 139.046.540,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa cepat berkembang - 84.90 Persen 1.488.121.384,00 - 924.047.080,00 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa - 84.90 Persen 1.488.121.384,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan - 924.047.080,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 1 Dokumen 770.037.604,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan 286.047.080,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.04.1.01.0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 578.084.080,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan 488.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.04.1.01.0016 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 139.999.700,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif - 99.53 Persen 4.769.930.420,00 - 4.414.015.396,00 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif - 100 Persen 4.769.930.420,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan - 4.414.015.396,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.05.1.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1000 Unit 720.616.684,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan 299.881.429,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 2 Dokumen 489.406.384,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan 432.101.396,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 641.770.488,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan 705.947.328,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Laporan 2.918.136.864,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan 2.976.085.243,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 810.705.876,00 730.229.355,00
1.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan keluarga berencana - 4 Sektor 810.705.876,00 - 730.229.355,00 2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali - 1351 Orang 810.705.876,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat,Siswa setingkat SMA/SMK - 730.229.355,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1 Dokumen 810.705.876,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3.Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat,Siswa setingkat SMA/SMK 730.229.355,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PERHUBUNGAN 26.830.889.350,00 28.077.500.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 26.830.889.350,00 28.077.500.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 26.830.889.350,00 28.077.500.000,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Kinerja - 83,85 Persen 23.906.479.331,00 - 24.737.500.000,00 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 8 Dokumen 94.679.800,00 - 6. Infrastru ktur Aparatur - 67.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 51.727.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 6. Infrastru ktur Aparatur 43.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 42.952.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 24.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen gaji , tunjangan dan administrasi penyediaan perlengkapan kantor - 2 Dokumen 18.696.021.383,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 19.030.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 96 Orang/ Bulan 18.667.614.283,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 19.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 28.407.100,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah pelayanan administrasi perkantoran - 6 Dokumen 1.346.716.500,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 1.598.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.489.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 7.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 916.029.700,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 1.100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 80.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.303.300,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 9.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 25.202.500,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 32.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 311.692.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 350.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pelayanan administrasi perkantoran - 2 Dokumen 627.681.000,00 - 6. Infrastru ktur Aparatur - 670.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 9 Unit 325.036.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 6. Infrastru ktur Aparatur 350.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 55 Paket 302.645.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 6. Infrastru ktur Aparatur 320.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pelayanan administrasi perkantoran - 3 Dokumen 616.323.164,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 702.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.500.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 2.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 245.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 369.823.164,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pelayanan administrasi perkantoran - 3 Dokumen 2.525.057.484,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 2.670.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 1.005.963.584,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 1.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 Unit 68.774.400,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 70.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 1.450.319.500,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 1.600.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio konektivitas layanan angkutan darat - 0,86 Rasio 1.521.611.467,00 - 1.740.000.000,00 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Peningkatan Keselamatan Pengguna Jaringan jalan - 2 Laporan 534.487.073,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur - 550.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 1 Laporan 361.160.462,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 1 Laporan 173.326.611,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur 150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi yang ditindaklanjuti - 13 Laporan 86.665.026,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur - 90.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 8 Laporan 43.333.512,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur 45.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi 8 Laporan 43.331.514,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur 45.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan Yang Melampui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1 Laporan 489.472.800,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur - 550.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.10.0004 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi 3000 Dokumen 489.472.800,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur 550.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - 1 Laporan 410.986.568,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur - 550.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan 10 Unit 410.986.568,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur 550.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
3.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Aksesibilitas Pelayaran - 75 Persen 905.389.976,00 - 1.000.000.000,00 2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah dokumen kajian - 1 Dokumen 905.389.976,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur - 1.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional 1 Dokumen 905.389.976,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur 1.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
4.2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Persentase lintasan kereta api yang terbangun - 25 Persen 497.408.576,00 - 600.000.000,00 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian - 1 Dokumen 497.408.576,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur - 600.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.05.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian 1 Dokumen 497.408.576,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur 600.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.557.882.088,00 2.619.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.557.882.088,00 2.619.000.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.557.882.088,00 2.619.000.000,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Kinerja - 83,85 Persen 328.720.704,00 - 369.000.000,00 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 11 Paket 136.179.712,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 154.800.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.850.812,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 4.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 90.693.300,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 100.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 719.600,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 800.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 40.916.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 50.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 5 Laporan 43.116.496,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 48.200.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.197.800,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 2.500.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 700.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 40.918.696,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 45.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya - 20 Unit 149.424.496,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 166.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 138.134.496,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 150.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 11.290.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 16.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional - 65 Persen 2.229.161.384,00 - 2.250.000.000,00 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara - 14 Unit 588.507.600,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur - 600.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara 14 Unit 588.507.600,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur 600.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi - 6 Laporan 1.640.653.784,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur - 1.650.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 1 Laporan 1.640.653.784,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur 1.650.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 8.490.561.152,00 9.138.050.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.490.561.152,00 9.138.050.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8.490.561.152,00 9.138.050.000,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Kinerja - 83,85 Persen 618.855.672,00 - 638.050.000,00 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia - 1 Tahun 188.469.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 198.600.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 964.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 1.100.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 99.215.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 100.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 27.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.999.600,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 17.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 2.988.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 3.500.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 45.302.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 50.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah kursi yang disediakan - 10 Unit 13.740.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 15.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 13.740.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 15.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan - 1 Laporan 57.102.296,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 60.450.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 396.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 450.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 17.700.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 18.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 39.006.296,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 42.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia - 25 Unit 359.544.376,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 364.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 346.434.376,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 350.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 29 Unit 13.110.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 14.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita - 82,5 Persen 7.871.705.480,00 - 8.500.000.000,00 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita - 7332 RIT 7.871.705.480,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur - 8.500.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 10 Unit 7.871.705.480,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur 8.500.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.049.428.864,00 2.344.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.049.428.864,00 2.344.000.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.049.428.864,00 2.344.000.000,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Kinerja - 83,85 Persen 314.429.696,00 - 344.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 1 Dokumen 35.232.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 39.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.091.800,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 7.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22 Laporan 29.140.200,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 32.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan - 24 Unit 129.951.500,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 150.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 23 Unit 129.951.500,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 150.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya - 15 Unit 149.246.196,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 155.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 140.926.196,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 145.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 8.320.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 10.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik - 38,58 Persen 1.734.999.168,00 - 2.000.000.000,00 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara - 388 Unit 760 Unit 1.734.999.168,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur - 2.000.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia 363 Unit 1.134.999.684,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur 1.350.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara 998 Unit 599.999.484,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur 650.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 1.116.139.460,00 1.184.900.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.116.139.460,00 1.184.900.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1.116.139.460,00 1.184.900.000,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Kinerja - 83,85 Persen 654.869.460,00 - 684.900.000,00 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran - 1 Dokumen 496.372.060,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 552.200.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 85.272.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 76.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.496.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 3.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.540.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 3.200.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 405.063.960,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 470.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan - 13 Unit 37.797.400,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 25.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 37.797.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 25.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah materai tersedia untuk administrasi perkantoran - 150 Lembar 1.800.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 1.700.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.800.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 1.700.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia - 10 Unit 118.900.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 106.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 113.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 100.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 5.400.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 6.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM - 50 Persen 461.270.000,00 - 500.000.000,00 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional - 19 Laporan 461.270.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur - 500.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 19 Laporan 461.270.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Masyarakat dan Aparatur 500.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 53.926.425.368,00 104.350.347.550,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 53.926.425.368,00 104.350.347.550,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 52.844.205.965,00 102.949.827.550,00
1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS) - 82.75 Nilai 18.015.875.645,00 - 22.674.827.550,00 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia - 16 Dokumen 30.832.200,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 34.609.300,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 19.286.700,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 21.215.700,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.074.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 6.274.400,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 6.471.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 7.119.200,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia - 75 Dokumen 13.908.322.059,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 16.643.680.900,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 78 Orang/ Bulan 13.715.947.459,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 15.081.523.600,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11 Dokumen 192.374.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 6. Infrastru ktur Aparatur 1.562.157.300,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia - 12 Bulan 367.162.690,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 697.171.200,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.488.840,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 5.769.500,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 79.999.700,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 294.151.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 45 Paket 87.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 96.250.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 13.660.900,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 24.471.700,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 13505 Dokumen 31.526.250,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 43.890.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 12.639.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 149.987.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 220.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan - 3 Paket 0,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 98.565.500,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 32.496.200,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 66.069.300,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan - 12 Bulan 533.000.000,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 626.125.500,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 3.690.500,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 350.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 402.435.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 180.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 220.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai - 674 Unit 3.176.558.696,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 4.574.675.150,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 28 Unit 1.520.880.544,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 2.353.052.900,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel yang Dipelihara 489 Unit 6.400.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 8.215.900,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 99 Unit 99.860.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 199.518.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 1.464.938.152,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 1.863.738.350,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 51 Unit 84.480.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 150.150.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase informasi yang disebarluaskan - 93.40 persen 12.802.691.140,00 - 24.893.000.000,00 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi - 82.00 Indeks 12.802.691.140,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 24.893.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.02.1.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 120 Dokumen 1.467.999.376,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 1.918.180.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.02.1.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 30000 Dokumen 3.878.999.480,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 11.257.730.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 96 Dokumen 1.794.599.976,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 4.748.425.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.02.1.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 200 Orang 3.128.899.232,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 3.505.216.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 4 Dokumen 1.578.099.576,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 1.938.530.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.02.1.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 20000 Dokumen 954.093.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 1.524.919.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Layanan Teknologi Informatika - 91,00 Persen 22.025.639.180,00 - 55.382.000.000,00 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi - 100 Persen 22.025.639.180,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 55.382.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.03.1.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 1 Unit 1.185.841.588,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 21.478.498.700,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.03.1.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 1 Dokumen 11.355.099.996,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 19.367.539.300,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.03.1.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 28 Unit 9.484.697.596,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 14.535.962.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 504.219.880,00 652.520.000,00
1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indeks Pembangunan Statistik - 4.00 nilai 504.219.880,00 - 652.520.000,00 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi - 11 Sektor 504.219.880,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 652.520.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1 Dokumen 176.570.396,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 228.503.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.20.02.1.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 1 Dokumen 179.814.092,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 232.700.600,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.20.02.1.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun 1 Dokumen 147.835.392,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 191.316.400,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 577.999.523,00 748.000.000,00
1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indeks Evalaksan - 75.00 nilai 577.999.523,00 - 748.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan - 29 OPD 441.702.627,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat - 575.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan 2 Dokumen 37.431.231,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 81.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1 Laporan 181.474.096,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 215.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 81.767.300,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 159.100.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 29 Perangkat Daerah 141.030.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur dan Masyarakat 120.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun - 29 OPD 136.296.896,00 Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur - 172.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 29 Perangkat Daerah 136.296.896,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6.Infrastru ktur Aparatur 172.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 20.280.215.888,00 20.621.898.938,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.280.215.888,00 20.621.898.938,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 20.280.215.888,00 20.621.898.938,00
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP) - 82.31 Nilai 18.953.766.176,00 - 18.710.946.042,00 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 3 Dokumen 91.000.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran, dokumen perencanaan dan evaluasi - 104.650.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 85.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran, dokumen perencanaan dan evaluasi 97.750.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 6.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran, dokumen perencanaan dan evaluasi 6.900.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1 Dokumen 14.168.705.429,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Keuangan Perkantoran - 14.522.923.065,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 Orang/ Bulan 14.168.705.429,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Keuangan Perkantoran 14.522.923.065,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 1 Dokumen 20.000.000,00 Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pegawai ASN - 15.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 20.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pegawai ASN 15.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah - 2 Dokumen 239.631.704,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran - 314.739.820,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.613.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran 11.498.965,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 54.505.500,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran 57.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 80.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran 109.250.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 16.729.100,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran 14.015.855,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4.500.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran 5.175.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 73.284.104,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran 117.300.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Dokumen 408.806.887,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN, Non ASN, BMD - 400.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 408.806.887,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN, Non ASN, BMD 400.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Dokumen 1.222.147.400,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN - 1.426.117.530,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 2.289.650,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 280.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 311.880.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 939.147.400,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 1.111.947.880,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Dokumen 2.803.474.756,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN, Non ASN, BMD - 1.927.515.627,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 825.761.272,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN, Non ASN, BMD 920.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 76 Unit 50.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN, Non ASN, BMD 143.750.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 1.927.713.484,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN, Non ASN, BMD 863.765.627,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP - 3.00 Persen 237.829.480,00 - 257.040.000,00 2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan - 10 Unit Usaha 217.829.480,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi - 182.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.02.1.01.0002 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam 10 Unit Usaha 217.829.480,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi 182.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.02.1.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan - 1 Unit Usaha 20.000.000,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi - 75.040.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.02.1.02.0003 Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 Unit Usaha 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi 75.040.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi berkualitas - 7.00 Persen 175.131.792,00 - 151.452.896,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi - 47 Unit Usaha 50.000.000,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi - 75.726.448,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 47 Unit Usaha 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi 75.726.448,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi - 45 Unit Usaha 125.131.792,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi - 75.726.448,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 45 Unit Usaha 125.131.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi 75.726.448,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta - 3.20 Persen 225.131.792,00 - 477.360.000,00 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - 146 Unit Usaha 225.131.792,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Koperasi - 477.360.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 76 Unit Usaha 175.131.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Koperasi 175.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan 70 Unit Usaha 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Koperasi 302.360.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase pertumbuhan wirausaha - 6.00 Persen 475.658.960,00 - 683.400.000,00 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan - 200 Unit Usaha 475.658.960,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok, UMKM, Wirausaha baru - 683.400.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 200 Unit Usaha 425.658.960,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok, UMKM, Wirausaha baru 533.400.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan 100 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok, UMKM, Wirausaha baru 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase UMKM Naik Kelas - 3.00 Persen 212.697.688,00 - 341.700.000,00 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah - 125 Unit Usaha 212.697.688,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok, UMKM, UKM - 341.700.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 100 Unit Usaha 182.697.688,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok, UMKM, UKM 205.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum 25 Orang 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok, UMKM, UKM 136.700.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 994.601.968,00 2.668.783.547,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 994.601.968,00 2.668.783.547,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 994.601.968,00 2.668.783.547,00
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP) - 82.31 Nilai 859.470.176,00 - 582.053.958,00 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah - 2 Dokumen 39.892.300,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran - 75.763.380,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 666.400,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran 766.360,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.725.900,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran 4.873.470,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.500.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran 46.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran 1.150.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran 1.150.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran 21.823.550,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Dokumen 207.229.084,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN - 240.778.136,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 1.151.150,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 48.500.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 55.775.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 157.729.084,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 183.851.986,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Dokumen 612.348.792,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN, Non ASN, BMD - 265.512.442,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 95.900.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN, Non ASN, BMD 129.984.942,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 2.850.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN, Non ASN, BMD 32.027.500,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 513.598.792,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN, Non ASN, BMD 103.500.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi - 25.00 Persen 135.131.792,00 - 2.086.729.589,00 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian - 400 Orang 135.131.792,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Koperasi, Pengelola Koperasi, UMKM - 2.086.729.589,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 400 Orang 135.131.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Koperasi, Pengelola Koperasi, UMKM 2.086.729.589,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 17.467.325.355,00 24.113.187.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 17.442.326.955,00 24.088.187.000,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 17.442.326.955,00 24.088.187.000,00
1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 15.770.354.863,00 - 20.988.187.000,00 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 0,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 150.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 0,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 150.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 13.558.224.471,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 14.000.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 70 Orang/ Bulan 13.558.224.471,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 14.000.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 0,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 307.604.200,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 480.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 39.999.400,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 150.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 72.500.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 19.992.800,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 175.112.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.099.187.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.099.187.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.506.476.712,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.659.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.992.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 178.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 154.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.326.484.712,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 398.049.480,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 3.400.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 20 Unit 373.179.480,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 2.500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 24.870.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 900.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - - - 350.263.584,00 - 600.000.000,00 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi - - - 150.263.584,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor - 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 150.263.584,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi - - - 200.000.000,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor - 400.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi 2 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor 400.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - - - 300.263.584,00 - 600.000.000,00 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi - - - 300.263.584,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor - 600.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi 1 Dokumen 225.263.584,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor 400.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - - - 638.356.548,00 - 1.100.000.000,00 2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 457.738.960,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor - 900.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.1.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 400 Pelaku Usaha 457.738.960,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor 900.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi - - - 180.617.588,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor - 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 10 Pelaku Usaha 180.617.588,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - - - 207.956.584,00 - 600.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi - - - 207.956.584,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor - 600.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 100 Kegiatan usaha 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 321 Kegiatan usaha 207.956.584,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 325 Pelaku Usaha 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - - - 175.131.792,00 - 200.000.000,00 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi - - - 175.131.792,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor - 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 2 Dokumen 175.131.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X NON URUSAN 24.998.400,00 25.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 24.998.400,00 25.000.000,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 24.998.400,00 - 25.000.000,00 X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 24.998.400,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.998.400,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS KEBUDAYAAN 83.859.610.016,00 103.565.672.560,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 83.859.610.016,00 103.565.672.560,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 83.859.610.016,00 103.565.672.560,00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 82 Poin 28.149.098.476,00 - 31.872.309.250,00 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun - 10 Dokumen/ Laporan 172.697.288,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi - 203.701.241,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 162.697.288,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 175.856.006,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 10.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 27.845.235,00 DINAS KEBUDAYAAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi Keuangan - 100 Persen 23.668.377.828,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi - 25.974.285.618,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 129 Orang/ Bulan 23.182.587.076,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 25.476.820.597,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1000 Dokumen 475.790.752,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 486.465.021,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 Dokumen 10.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan - Organisasi 11.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana - 100 Persen 442.647.200,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi - 706.030.094,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 30 Paket 36.048.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 46.320.670,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 231.292.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 336.088.720,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 103.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 113.309.064,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 9.996.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 21.771.640,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 25.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 27.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 15.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 16.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 22.310.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 144.540.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia - 100 Persen 1.356.409.528,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi - 1.672.767.598,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.496.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 6.050.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 500.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 550.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 100.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 245.465.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 750.913.528,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 871.252.598,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 2.508.966.632,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi - 3.315.524.699,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 14 Unit 825.059.376,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 902.944.557,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 31.535.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 110.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1.652.372.256,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 2.302.580.142,00 DINAS KEBUDAYAAN
2.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan - 5 Persen 53.637.370.088,00 - 68.741.352.208,00 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Tercapainya Pelindindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Terbinanya Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan - 2040 Objek 28.158.075.176,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t - 34.146.156.608,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan 20 Objek 375.395.272,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t 6.146.156.608,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 2000 Orang 27.782.679.904,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t 28.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Penghargaan pada Objek/ Lembaga yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan - 525 Objek/ Sertifikat 17.310.036.652,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t - 24.550.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 500 Objek 15.502.207.672,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t 22.550.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 25 Sertifikat 1.807.828.980,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t 2.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Terbinanya Lembaga Adat Lintas Kabupaten/Kota - 110 Organisa si/lembaga 8.169.258.260,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi/Lembaga - 10.045.195.600,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 110 Unit 8.169.258.260,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi/Lembaga 10.045.195.600,00 DINAS KEBUDAYAAN
3.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan - 5 Persen 1.460.180.580,00 - 1.496.493.258,00 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Terbinanya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional serta tata kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas daerah Kabupaten/Kota - 250 Orang/S ertifikat 1.460.180.580,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t - 1.496.493.258,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 135 Orang 596.429.100,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t 561.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 200 Sertifikat 863.751.480,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t 935.493.258,00 DINAS KEBUDAYAAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi - 5 Persen 49.999.600,00 - 149.397.380,00 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Tersedianya dan terlaksananya Data dan Dokumen Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi - 2 Dokumen 49.999.600,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t - 149.397.380,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat 2 Dokumen 49.999.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t 149.397.380,00 DINAS KEBUDAYAAN
5.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar Budaya yang lestari dan terkelola - 0,2 Persen 562.961.272,00 - 1.306.120.464,00 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Terinventarisasi dan ditetapkannya Cagar Budaya Tingkat Provinsi - 5 Objek 287.829.480,00 - 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t - 536.120.464,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 2 Objek 287.829.480,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t 536.120.464,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Dikelolanya Cagar Budaya Peringkat Provinsi - 201 Objek 275.131.792,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t - 770.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi 1 Objek 125.131.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t 165.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 20 Objek 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t 165.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 2 Objek 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t 220.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 18 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Lembaga/Masyaraka t 220.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN UPTD TAMAN BUDAYA 3.581.050.268,00 5.633.017.704,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.581.050.268,00 5.633.017.704,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.581.050.268,00 5.633.017.704,00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 82 Poin 3.581.050.268,00 - 5.633.017.704,00 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik - 100 Persen 172.704.200,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi - 304.010.410,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 84.999.200,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 196.443.500,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.920.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 8.712.880,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 47.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 60.500.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 8.920.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 9.813.100,00 UPTD TAMAN BUDAYA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 8.377.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 9.218.330,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 14.986.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 19.322.600,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai - 100 Persen 49.989.600,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - - 277.596.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 49.989.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 277.596.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai - 100 Persen 2.035.855.484,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - - 2.732.603.602,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.320.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 1.464.100,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 896.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 985.600.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Laporan 24.125.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 305.679.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.114.410.484,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 1.439.860.502,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik - 100 Persen 1.322.500.984,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - - 2.318.807.692,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 6 Unit 158.800.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 174.680.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 24.290.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 189.629.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 1.139.410.984,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 1.954.498.692,00 UPTD TAMAN BUDAYA UPTD MUSEUM BALI 2.380.504.860,00 3.521.917.295,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.380.504.860,00 3.521.917.295,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.380.504.860,00 3.521.917.295,00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 82 Poin 2.380.504.860,00 - 3.521.917.295,00 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik - 100 Persen 226.713.940,00 - 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - - 321.006.280,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 94.994.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 100.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 106.050.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 116.655.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 4.999.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 27.674.680,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 5.768.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 6.352.500,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 14.901.640,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 70.324.100,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai - 100 Persen 24.986.800,00 - 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - - 55.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 24.986.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 55.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai - 100 Persen 288.398.800,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - - 1.145.480.015,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 6.552.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 7.218.200,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 206.850.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 227.535.000,00 UPTD MUSEUM BALI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 49.999.200,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 100.168.750,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 24.997.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya - 810.558.065,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai - 100 Persen 1.840.405.320,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi - 2.000.431.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 74.990.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 129.734.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 49.950.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 70.697.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1.715.465.320,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 1.800.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 3.303.127.936,00 6.172.960.270,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.303.127.936,00 6.172.960.270,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.303.127.936,00 6.172.960.270,00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 82 Poin 3.303.127.936,00 - 6.172.960.270,00 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik - 100 Persen 158.624.000,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi - 439.429.334,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 34.999.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 118.967.024,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 Paket 49.998.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 209.489.720,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 48.950.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 53.845.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 5.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 15.517.590,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 5.004.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 5.610.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 14.672.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 36.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah "Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai" - 100 Persen 50.000.000,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi - 110.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 50.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 110.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai - 100 Persen 2.905.813.936,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi - 3.092.263.936,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 2.843.500,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 350.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 385.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 49.970.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 80.630.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.504.343.936,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 2.623.790.436,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai - 100 Persen 188.690.000,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi - 2.531.267.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4 Unit 148.930.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 163.823.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 14.760.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 92.444.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 25.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Organisasi 2.275.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 482.218.721.241,00 494.835.831.060,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 482.218.721.241,00 494.835.831.060,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 482.218.721.241,00 494.835.831.060,00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas PMA) 80.90 Nilai 80.80 Nilai 13.912.808.617,00 80.85 Nilai 17.546.250.000,00 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 21 Dokumen 7 Dokumen 23.224.800,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 7 Dokumen 37.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18 Dokumen 6 Dokumen 18.160.200,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 6 Dokumen 26.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 1 Laporan 5.064.600,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 1 Laporan 11.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Proses 156 Dokume n 52 Dokumen 10.875.000.785,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 52 Dokumen 11.500.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 156 Orang/ Bulan 52 Orang/ Bulan 10.875.000.785,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 52 Orang/ Bulan 11.500.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses 3039 Dokum en 847 Dokumen 580.682.900,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 847 Dokume n 659.250.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1 Paket 6.432.900,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 1 Paket 6.750.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 1 Paket 34.303.800,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 1 Paket 35.500.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2160 Dokumen 720 Dokumen 16.438.200,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 720 Dokumen 17.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 375 Laporan 125 Laporan 523.508.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 125 Laporan 600.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai 60 Unit 15 Unit 95.918.000,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 15 Unit 1.300.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 60 Unit 15 Unit 95.918.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 15 Unit 1.300.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai 105 Laporan 35 Laporan 305.778.300,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 35 Laporan 350.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 105 Laporan 36 Laporan 305.778.300,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 35 Laporan 350.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai 105 Unit 35 Laporan 2.032.203.832,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 35 Unit 3.700.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 19 Unit 6 Unit 603.139.776,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 6 Unit 900.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 36 Unit 12 Unit 1.429.064.056,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Aparatur 12 Unit 2.800.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
2.2.22.09 PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI Indeks Membangun Desa Adat 0.8750 Nilai 0.8750 Nilai 0.8750 Nilai 0.8750 Nilai 0.7090 Nilai 468.305.912.624,00 0.8025 Nilai 0.8025 Nilai 0.8025 Nilai 0.8025 Nilai 477.289.581.060,00 2.22.09.8.01 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina 900 Desa Adat 1800 Desa Adat 600 Desa Adat 467.480.253.764,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Desa Adat se Bali 300 Desa Adat 600 Desa Adat 475.589.581.060,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.09.8.01.0001 Pembinaan Pemerintahan Desa Adat Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya 1800 Desa 600 Desa 467.167.556.076,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Desa Adat se Bali 600 Desa 474.714.581.060,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.09.8.01.0002 Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat Jumlah Produk Hukum Desa Adat 900 Dokumen 300 Dokumen 312.697.688,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Desa Adat se Bali 300 Dokumen 875.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.09.8.02 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses 740 Dokume n 245 Dokumen 525.395.276,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Desa Adat se Bali 245 Dokumen 1.050.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.09.8.02.0001 Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya 600 Desa 200 Desa 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Desa Adat se Bali 200 Desa 450.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.09.8.02.0002 Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya 140 Desa 50 Desa 375.395.276,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Desa Adat se Bali 45 Desa 600.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.09.8.03 Penyelenggaraan Desa Adat Jumlah laporan hasil koordinasi parahyangan, pawongan dan palemahan 12 Dokumen 4 Dokumen 300.263.584,00 Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Desa Adat dan Subak se Bali 4 Dokumen 650.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.09.8.03.0003 Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan 12 Laporan 4 Laporan 300.263.584,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan
4.Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Desa Adat dan Subak se Bali 4 Laporan 650.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 24.567.023.921,00 28.911.688.313,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 24.560.183.921,00 28.896.688.313,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 24.560.183.921,00 28.896.688.313,00
1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali) - 81 Nilai 23.741.179.157,00 - 23.549.928.452,00 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 6.840.000,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 45.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 6.840.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 25.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN - 60 Dokumen 20.500.001.173,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 21.500.797.916,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 118 Orang/ Bulan 20.500.001.173,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 21.500.797.916,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 906.173.500,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 250.712.380,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 10.565.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 12.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 598.987.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 10.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 108.990.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 124.712.380,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 26.509.700,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 4.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 161.120.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 182.022.000,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 182.022.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 129.540.000,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 6.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 1.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 126.540.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik - 100 Persen 2.016.602.484,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 1.647.418.156,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 9 Unit 788.974.868,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 571.337.984,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 708.897.616,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 776.080.172,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 518.730.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 300.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil - 44 Persen 192.697.488,00 - 541.526.531,00 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - 102575.33 Ha 59.999.800,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 254.001.411,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K 1 Dokumen 59.999.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 75.320.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola 57862.83 Ha 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 130.226.311,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi 1 Ha 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 48.455.100,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan verifikasi teknis kesesuaian ruang - 15 Pelaku Usaha 0,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 50.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan 5 Rekomend asi 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 50.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan - 4 Kelompok 132.697.688,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 237.525.120,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 40 Orang 132.697.688,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 65.540.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 4 Kelompok 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 71.445.120,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 40 Orang 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 55.340.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 4 Kelompok 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 45.200.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap - 2 Persen 328.697.688,00 - 647.984.752,00 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Jumlah produksi perikanan tangkap - 103696.10 Ton 308.697.688,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 593.984.752,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 3 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 193.658.136,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 4 Unit 308.697.688,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 400.326.616,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan - 8000 Ton 20.000.000,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 54.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.09.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 30 Rekomen dasi 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 54.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya - 2 Persen 65.000.000,00 - 3.188.166.631,00 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terbit - 150 Sertifikat 0,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 24.580.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko 1 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 24.580.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Produksi Perikanan Budidaya - 32645.10 Ton 65.000.000,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 3.163.586.631,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut 5 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 3.123.586.631,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat 20 Dokumen 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 40.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku - 2 Persen 87.478.696,00 - 330.000.000,00 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil - 30 Pelaku Usaha 87.478.696,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 299.542.800,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 67.528.696,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 37.680.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 80.138.500,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 68.194.500,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif 40 Kelompok 19.950.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 113.529.800,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Pengawasan kepada unit usaha oengolahan dan distribusi hasil perikanan - 20 Unit Usaha 0,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 30.457.200,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 30.457.200,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase produksi olahan hasil perikanan Tingkat Konsumsi Ikan - 2 Persen 48.68 Kg/Ka pita/Tahun 145.130.892,00 - 639.081.947,00 3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha - 25 Unit Usaha 0,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 295.471.321,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 1 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 295.471.321,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina - 25 Unit Usaha 145.130.892,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 343.610.626,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 25 Unit Usaha 145.130.892,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 343.610.626,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X NON URUSAN 6.840.000,00 15.000.000,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 6.840.000,00 15.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali) - 81 Nilai 6.840.000,00 - 15.000.000,00 X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 6.840.000,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 15.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 6.840.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 15.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 881.159.468,00 1.838.232.896,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 881.159.468,00 1.838.232.896,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 881.159.468,00 1.838.232.896,00
1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 81 Nilai 613.227.876,00 - 729.807.896,00 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 49.769.200,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 50.500.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.955.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 7.500.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.318.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 6.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 35.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1.995.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 2.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 32.088.000,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 15.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 32.088.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 15.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 111.052.600,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 2.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 960.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 500.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 110.092.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 1.500.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik - 100 Persen 420.318.076,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 662.307.896,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 152.681.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 152.307.896,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 262.636.284,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 500.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 10.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
2.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya - 2 Persen 267.931.592,00 - 1.108.425.000,00 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas - 1250000 Ekor 267.931.592,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 1.108.425.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit 107.277.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 800.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4 Unit 160.653.992,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 308.425.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 1.132.457.368,00 1.906.862.739,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.132.457.368,00 1.906.862.739,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.132.457.368,00 1.906.862.739,00
1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali) - 81 Nilai 879.573.868,00 - 1.529.196.896,00 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 51.141.700,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 104.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.052.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 7.500.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.589.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 6.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 90.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1.999.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 500.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 49.569.500,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 15.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 49.569.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 15.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 110.592.000,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 2.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.992.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 500.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 108.600.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 1.500.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik - 100 Persen 668.270.668,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 1.408.196.896,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 193.556.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 193.196.896,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 50.460.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 5.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 424.253.876,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 1.200.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 10.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
2.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan - 2 Persen 252.883.500,00 - 377.665.843,00 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan - 2500 Rekom endasi 252.883.500,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 377.665.843,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 30 Unit Usaha 222.884.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 297.118.843,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing 7 Unit Usaha 29.999.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 80.547.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI 1.342.043.604,00 1.924.079.617,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.303.873.604,00 1.885.898.417,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.303.873.604,00 1.885.898.417,00
1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali) - 81 Nilai 1.233.874.104,00 - 1.085.898.417,00 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 17.984.600,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 14.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 9.986.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 7.500.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.999.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 6.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1.998.700,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 500.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 50.000.000,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 15.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 15.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 11.992.000,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 2.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.992.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 500.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 1.500.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik - 100 Persen 1.153.897.504,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 1.054.898.417,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 81.210.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 82.211.113,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 962.686.804,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 962.687.304,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 109.999.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 10.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
2.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah - 71 Persen 69.999.500,00 - 800.000.000,00 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan - 4 Kawasan 69.999.500,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 800.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola 44712.5 Ha 69.999.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 750.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi 1 Ha 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 50.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI X NON URUSAN 38.170.000,00 38.181.200,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 38.170.000,00 38.181.200,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali) - 81 Nilai 38.170.000,00 - 38.181.200,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 38.170.000,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 38.181.200,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 38.170.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 38.181.200,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI UPTD PELABUHAN PERIKANAN 429.285.296,00 615.553.500,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 429.285.296,00 615.553.500,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 429.285.296,00 615.553.500,00
1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali) - 81 Nilai 375.537.696,00 - 248.553.500,00 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 54.485.800,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 51.553.500,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.969.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 7.500.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 6.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 6.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 36.517.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 36.053.500,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1.999.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 2.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 47.182.500,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 15.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 47.182.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 15.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 11.992.000,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 2.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.992.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 500.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 1.500.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik - 100 Persen 261.877.396,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 180.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 65.881.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 70.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 99.995.896,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 100.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 96.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 10.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN
2.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap - 2 Persen 53.747.600,00 - 367.000.000,00 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan - 8000 Ton 53.747.600,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 367.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia 50 Unit 39.999.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 117.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 5 Layanan 13.748.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 250.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA 21.600.026.440,00 19.442.099.903,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 9.962.141.520,00 7.579.185.125,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 871.138.832,00 1.079.828.936,00
1.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - - - 145.345.692,00 - 281.000.000,00 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi - - - 0,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.01.0005 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi 1 Lokasi 0,00 - Kab. Buleleng, Sukasada, Ambengan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi - - - 31.803.400,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1 Dokumen 31.803.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar - 25 Usaha 113.542.292,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 281.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.04.0009 Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) 10 Unit Usaha 15.347.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 100.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.04.0013 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha 9 Laporan 98.195.192,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 180.500.000,00 DINAS PARIWISATA
2.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan - 12,50 Persen 340.942.572,00 - 368.228.640,00 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata - 2800000 Orang 340.942.572,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 368.228.640,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen 183.723.284,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 152.650.092,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Kegiatan 157.219.288,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 215.578.548,00 DINAS PARIWISATA
3.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang bersertifikat pelatihan - 46 Persen 384.850.568,00 - 430.600.296,00 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan - 230 Orang 384.850.568,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 430.600.296,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 20 Orang 193.587.184,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 247.549.452,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 100 Orang 191.263.384,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 183.050.844,00 DINAS PARIWISATA X NON URUSAN 11.637.884.920,00 11.862.914.778,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 11.637.884.920,00 11.862.914.778,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 84 Nilai 11.637.884.920,00 - 11.862.914.778,00 X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan - 80 Dokumen 11.637.884.920,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 11.862.914.778,00 DINAS PARIWISATA X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 62 Orang/ Bulan 11.637.884.920,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 11.862.914.778,00 DINAS PARIWISATA Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 11.637.884.920,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 11.862.914.778,00 DINAS PARIWISATA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 9.962.141.520,00 7.579.185.125,00 - - 9.091.002.688,00 6.499.356.189,00
1.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - - - 484.844.268,00 - 437.744.055,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi - - - 46.329.100,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 48.191.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 1 Dokumen 46.329.100,00 - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 48.191.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - - - 438.515.168,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 389.553.055,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1 Dokumen 438.515.168,00 - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 389.553.055,00 DINAS PARIWISATA
2.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan - 12,50 Persen 161.915.788,00 - 150.000.000,00 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata - 2800000 Orang 161.915.788,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 161.915.788,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - - - 232.514.584,00 - 254.100.000,00 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif - - - 112.932.792,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 127.050.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 45 Laporan 112.932.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 127.050.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - - - 119.581.792,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 127.050.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 119.581.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 127.050.000,00 DINAS PARIWISATA
4.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang bersertifikat pelatihan - 46 Persen 162.644.788,00 - 214.554.920,00 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan - 230 Orang 162.644.788,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 214.554.920,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya 35 Orang 162.644.788,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 214.554.920,00 DINAS PARIWISATA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 8.049.083.260,00 - 5.442.957.214,00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 228.304.200,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 505.000.000,00 DINAS PARIWISATA - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 189.204.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 5.000.000,00 DINAS PARIWISATA - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 139.318.988,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 130.755.942,00 DINAS PARIWISATA - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 Laporan 75.621.792,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 85.742.027,00 DINAS PARIWISATA - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.699.369.200,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 988.004.000,00 DINAS PARIWISATA - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.484.700,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 35.784.000,00 DINAS PARIWISATA - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1.390.879.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 450.000.000,00 DINAS PARIWISATA - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.982.090.872,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 3.819.197.272,00 DINAS PARIWISATA - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 510.016.700,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 600.000.000,00 DINAS PARIWISATA - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 228.304.200,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 505.000.000,00 DINAS PARIWISATA - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.982.090.872,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 3.819.197.272,00 DINAS PARIWISATA - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 34.310.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 75.000.000,00 DINAS PARIWISATA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.699.369.200,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 988.004.000,00 DINAS PARIWISATA - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 67.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 9.999.700,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 139.318.988,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 130.755.942,00 DINAS PARIWISATA - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 63.697.196,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 45.013.915,00 DINAS PARIWISATA - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.699.369.200,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 988.004.000,00 DINAS PARIWISATA - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 2.220.000,00 DINAS PARIWISATA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 228.304.200,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 505.000.000,00 DINAS PARIWISATA - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 39.100.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 300.000.000,00 DINAS PARIWISATA - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.982.090.872,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 3.819.197.272,00 DINAS PARIWISATA - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.437.764.172,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 3.144.197.272,00 DINAS PARIWISATA - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.699.369.200,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 988.004.000,00 DINAS PARIWISATA - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 220.505.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 300.000.000,00 DINAS PARIWISATA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 63.322.085.808,00 67.329.985.437,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.335.591.188,00 1.377.173.980,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.335.591.188,00 1.377.173.980,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi - 89 Persen 534.536.952,00 - 586.809.934,00 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah dokumen bimtek pengolahan dan pengawalan mutu serta pemasaran hasil pertanian - 3 Dokumen 534.536.952,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Tani/Masyarakat - 586.809.934,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 534.536.952,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Tani/Masyarakat 586.809.934,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Angka Kecukupan Energi (AKE) - 2.675 kkal/k apita/hari 654.356.548,00 - 601.913.207,00 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Jumlah dokumen ketersediaan pangan - 1 Dokumen 221.829.380,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur/Kelompok Masyarakat - 239.120.464,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan 1 Dokumen 221.829.380,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur/Kelompok Masyarakat 239.120.464,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina - 5 Unit 432.527.168,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur dan Kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) - 362.792.743,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 Dokumen 432.527.168,00 - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur dan Kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) 362.792.743,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - - - 146.697.688,00 - 188.450.839,00 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 146.697.688,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur dan Kelompok Masyarakat - 188.450.839,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina 1 Dokumen 146.697.688,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur dan Kelompok Masyarakat 188.450.839,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 61.986.494.620,00 65.952.811.457,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 57.364.661.312,00 60.448.566.118,00
1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 44.643.724.508,00 - 45.785.146.260,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 44.643.724.508,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 45.785.146.260,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 275 Orang/ Bulan 44.643.724.508,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 45.785.146.260,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - - 9.906.747.256,00 - 9.986.016.051,00 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian - - - 5.387.377.184,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Tani - 5.978.100.579,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 2 Laporan 5.387.377.184,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Tani 5.978.100.579,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman - - - 2.243.711.112,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Masyarak at/Kelompok Tani - 234.092.254,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 3 Laporan 2.243.711.112,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Masyarak at/Kelompok Tani 234.092.254,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi - - - 2.275.658.960,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Tani Ternak - 3.773.823.218,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 3 Dokumen 2.275.658.960,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Tani Ternak 3.773.823.218,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian - 15 Persen 1.391.925.964,00 - 1.458.406.656,00 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian - 2 Jenis 1.391.925.964,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Tani/Subak Abian, Perusahaan Besar Swasta/Negara - 1.458.406.656,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 1 Dokumen 1.139.410.984,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Tani/Subak Abian, Perusahaan Besar Swasta/Negara 1.235.661.892,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 2 Laporan 252.514.980,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Tani/Subak Abian, Perusahaan Besar Swasta/Negara 222.744.764,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis - 5 Persen 1.422.263.584,00 - 3.218.997.151,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi - 250.000 Ekor 1.422.263.584,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Masyarakat Umum - 3.218.997.151,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2 Laporan 1.422.263.584,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Masyarakat Umum 3.218.997.151,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - - 4.621.833.308,00 5.504.245.339,00 3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan - - - 52.565.896,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata RPH / TPH - 58.395.093,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.1.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani 3 Kasus 52.565.896,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata RPH / TPH 58.395.093,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
1.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - - 178.463.584,00 - 372.638.570,00 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian - - - 178.463.584,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Tani - 372.638.570,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan 10 Kelompok 178.463.584,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Tani 372.638.570,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 4.390.803.828,00 - 5.073.211.676,00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 635.725.768,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 799.093.552,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 317.725.768,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 351.393.552,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.584.690.464,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 2.925.584.072,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 58 Unit 1.600.502.544,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 1.962.569.809,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 380 Unit 232.870.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 159.076.500,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 650.115.336,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 771.633.134,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 322.942.368,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 419.369.922,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 327.172.968,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 352.263.212,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 119.613.300,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 139.245.370,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.234.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 18.431.270,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.296.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 13.856.700,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 13.884.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 15.272.400,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.400.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 17.325.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 57.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 63.250.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.298.200,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 11.110.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 635.725.768,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 799.093.552,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 318.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 447.700.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.584.690.464,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 2.925.584.072,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 24 Unit 751.317.920,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 803.937.763,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 400.658.960,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 437.655.548,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 400.658.960,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 437.655.548,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 1.729.911.398,00 2.288.291.644,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.195.148.534,00 1.592.974.220,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 621.397.452,00 819.937.700,00
1.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Produk Bersertifikat Organik - 0,87 Persen 621.397.452,00 - 819.937.700,00 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Tersertifikasi dan Teregistrasi - 18 Pelaku Usaha 621.397.452,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pelaku Usaha Pertanian Organik dan Pelaku Usaha PSAT - 819.937.700,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 6 Sertifikat 445.046.268,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pelaku Usaha Pertanian Organik dan Pelaku Usaha PSAT 614.304.700,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan 12 Dokumen 176.351.184,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pelaku Usaha Pertanian Organik dan Pelaku Usaha PSAT 205.633.000,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - - 573.751.082,00 773.036.520,00
1.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 573.751.082,00 - 773.036.520,00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 256.203.388,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 352.508.900,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 116.973.388,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 130.062.500,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 55.191.100,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 66.237.820,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.180.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 5.518.260,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.748.200,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 14.859.680,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 35.750.000,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8.762.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 10.109.880,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 256.203.388,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 352.508.900,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 139.230.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 222.446.400,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 262.356.594,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 354.289.800,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 7 Unit 177.884.802,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 218.650.100,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 75.131.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 9.873.600,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 73 Unit 9.340.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 125.766.100,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 534.762.864,00 695.317.424,00 - - 534.762.864,00 695.317.424,00
1.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - - 534.762.864,00 - 695.317.424,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan - - - 534.762.864,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha - 695.317.424,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi 1000 Unit 253.698.380,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha 326.209.224,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 75 Dokumen 281.064.484,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha 369.108.200,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.729.357.392,00 3.712.200.087,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.729.357.392,00 3.712.200.087,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 2.225.886.740,00 538.512.900,00
1.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - - 2.225.886.740,00 - 538.512.900,00 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman - - - 2.225.886.740,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - - 538.512.900,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 87 Laporan 2.225.886.740,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata - 538.512.900,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - - 1.503.470.652,00 3.173.687.187,00 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Jumlah Sertifikat Benih 75 Sertifikat 682.363.532,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Petani, Penangkar, BBP/BBU 750.309.300,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi - - - 106.457.400,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Masyarakat, Pemda - 1.417.145.983,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme 3 Laporan 106.457.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Masyarakat, Pemda 1.417.145.983,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 714.649.720,00 - 1.006.231.904,00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 364.353.440,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 461.121.474,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 174.998.600,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 245.966.600,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 66.978.700,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 107.742.030,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.999.500,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 14.745.060,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 54.998.000,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 63.250.000,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.998.900,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 13.773.210,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 283.317.580,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 437.368.400,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 65 Unit 5.000.000,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 117.538.100,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 39 Unit 198.685.788,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 308.830.300,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 364.353.440,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 461.121.474,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 189.354.840,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 215.154.874,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 283.317.580,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 437.368.400,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 79.631.792,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 11.000.000,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 66.978.700,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 107.742.030,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.982.300,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 15.973.760,00 UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 2.919.196.136,00 3.398.850.264,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.919.196.136,00 3.398.850.264,00 - - 2.919.196.136,00 3.398.850.264,00
1.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - - - 1.648.572.240,00 - 1.850.718.300,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi - - - 1.648.572.240,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Tani/Subak - 1.850.718.300,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 6 Ha 542.237.052,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Tani/Subak 563.114.200,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 8 Ha 666.599.932,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Tani/Subak 784.249.900,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 1 Laporan 439.735.256,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Kelompok Tani/Subak 503.354.200,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
2.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 1.270.623.896,00 - 1.548.131.964,00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 862.288.916,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 1.010.083.200,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 78 Unit 183.192.788,00 - Kab. Buleleng, Seririt, Seririt - Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 247.677.600,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 350.554.780,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 450.114.654,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 191.194.780,00 - Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia - Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 217.827.654,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 57.780.200,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 87.934.110,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.780.500,00 - Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 9.627.420,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 350.554.780,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 450.114.654,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 159.360.000,00 - Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia - Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 232.287.000,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 862.288.916,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 1.010.083.200,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 676.186.128,00 - Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia - Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 747.533.600,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 57.780.200,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 87.934.110,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.772.700,00 - Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia - Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 9.700.790,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 862.288.916,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 1.010.083.200,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 134 Unit 2.910.000,00 - Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia - Kab. Gianyar, Sukawati, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 14.872.000,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 57.780.200,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 87.934.110,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.227.000,00 - Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia - Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 5.355.900,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 - Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia - Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 63.250.000,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 2.345.364.550,00 3.677.062.990,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.345.364.550,00 3.677.062.990,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1.390.771.194,00 2.530.808.500,00
1.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Populasi Ternak - 0,81 Persen 1.390.771.194,00 - 2.530.808.500,00 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak - 3 Jenis 1.390.771.194,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 2.530.808.500,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 3 laporan 1.390.771.194,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 2.530.808.500,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK - - 954.593.356,00 1.146.254.490,00
1.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 954.593.356,00 - 1.146.254.490,00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 558.635.256,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 633.405.000,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 300.527.168,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 368.292.000,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 69.780.891,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 102.669.490,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.648.004,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 22.387.200,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.678.271,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 38.148.770,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 36.075.000,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 35.750.000,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4.379.616,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 6.383.520,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 326.177.209,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 410.180.000,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 49.200.000,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 110.220.000,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 276.977.209,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 299.960.000,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 558.635.256,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur - 633.405.000,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 8 Unit 250.315.888,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 258.018.000,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7.792.200,00 - Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur 7.095.000,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 41.328.802.244,00 42.633.429.792,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.012.822.580,00 1.318.100.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.012.822.580,00 1.318.100.000,00
1.2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik - 100 Persen 370.127.092,00 - 315.000.000,00 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan - 100 Persen 119.996.300,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 9 Kabupaten/Kota - 105.000.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun 1 Dokumen 119.996.300,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 9 Kabupaten/Kota 105.000.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yang dilaksanakan - 100 Persen 250.130.792,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Provinsi Bali - 210.000.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun 1 Dokumen 250.130.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Provinsi Bali 210.000.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks kualitas air laut Indeks kualitas air Indeks kualitas udara Persentase Penurunan Emisi GRK - 69.90 Nilai 63.05 Nilai 88.59 Nilai 12.37 Persen 132.999.700,00 - 297.500.000,00 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - 100 Persen 132.999.700,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Provinsi Bali - 297.500.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 32.999.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Provinsi Bali 157.500.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 99.999.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Provinsi Bali 140.000.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) - 100 Persen 100.000.000,00 - 0,00 2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Persentase Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang disusun - 100 Persen 100.000.000,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Provinsi Bali - 0,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Provinsi Bali 0,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan - 68 Persen 39.999.100,00 - 94.500.000,00 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH - 100 Persen 39.999.100,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Perusahaan/pelaku usaha - 94.500.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 Badan Usaha 39.999.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Perusahaan/pelaku usaha 94.500.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Persentase pelaksanaan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan MHA terkait PPLH - 100 Persen 19.999.700,00 - 53.550.000,00 2.11.07.1.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Persentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang dilaksaankan - 100 Persen 19.999.700,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 9 Kabupaten/Kota - 53.550.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan 1 Dokumen 19.999.700,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 9 Kabupaten/Kota 53.550.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga - 71 Persen 28 Persen 279.697.688,00 - 368.550.000,00 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengelolaan sampah - 9 Kab/Kota 279.697.688,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 9 Kabupaten/Kota - 368.550.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 279.697.688,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 9 Kabupaten/Kota 368.550.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - 30 Persen 44.999.400,00 - 94.500.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembag a/pendidikan dalam PPLH - 100 Persen 44.999.400,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Provinsi Bali - 94.500.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 20 Entitas 44.999.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Provinsi Bali 94.500.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan - 100 Persen 24.999.900,00 - 94.500.000,00 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi - 100 Persen 24.999.900,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana masyarakat di 9 Kabupaten/Kota - 94.500.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani 1 Dokumen 24.999.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana masyarakat di 9 Kabupaten/Kota 94.500.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 40.315.979.664,00 41.315.329.792,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 40.315.979.664,00 41.315.329.792,00
1.3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup) - A Nilai 40.028.282.176,00 - 40.755.804.742,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentasae Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 35.899.600,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali - 37.695.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 35.899.600,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali 37.695.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu - 100 Persen 35.642.881.576,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali - 37.423.802.432,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 213 Orang/ Bulan 35.601.281.576,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali 37.380.122.432,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 41.600.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali 43.680.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu - 100 Persen 397.192.000,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali - 441.717.568,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.296.200,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali 17.115.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.782.800,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali 35.577.568,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 92.500.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali 97.125.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.681.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali 38.850.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 61.950.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali 65.100.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 178.982.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali 187.950.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan - 100 Persen 300.092.500,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali - 315.000.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 300.092.500,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali 315.000.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan - 100 Persen 547.597.472,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali - 595.915.463,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 172.500.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali 196.560.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 375.097.472,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali 399.355.463,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan - 100 Persen 3.104.619.028,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali - 1.941.674.279,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 47 Unit 1.047.482.380,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali 1.099.873.937,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1.481.330.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali 227.250.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 575.806.648,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana DKLH Provinsi Bali 614.550.342,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan - 3.06 Persen 150.131.592,00 - 317.730.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - 100 Persen 150.131.592,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Provinsi Bali - 317.730.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 1 Dokumen 150.131.592,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Provinsi Bali 317.730.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Persentase peningkatan kelas kelompok - 2.82 Persen 60.000.000,00 - 37.170.000,00 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - 100 Persen 60.000.000,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Provinsi Bali - 37.170.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 28 Orang 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Provinsi Bali 37.170.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Indeks Kualitas Lahan - 6.61 Persen 41.66 Nilai 77.565.896,00 - 204.625.050,00 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi - 100 Persen 77.565.896,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Provinsi Bali - 204.625.050,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.06.1.01.0002 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS 1 Dokumen 77.565.896,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Provinsi Bali 204.625.050,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 2.365.990.132,00 888.194.999,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.365.990.132,00 888.194.999,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 2.365.990.132,00 888.194.999,00
1.3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Utara) - A Nilai 2.365.990.132,00 - 888.194.999,00 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara - 100 Persen 56.044.200,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Utara - 58.923.904,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.058.300,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Utara 3.212.370,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.685.900,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Utara 7.033.534,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 33.000.000,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Utara 34.650.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 13.300.000,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Utara 14.028.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara - 100 Persen 69.494.096,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Utara - 72.876.875,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 30.000.000,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Utara 31.500.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 39.494.096,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Utara 41.376.875,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara - 100 Persen 2.240.451.836,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Utara - 756.394.220,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 149.453.396,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Utara 156.844.220,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 1.520.000.000,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Utara 0,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 14 Unit 570.998.440,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Utara 599.550.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 5.496.271.264,00 671.895.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.496.271.264,00 671.895.000,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 5.496.271.264,00 671.895.000,00
1.3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Timur) - A Nilai 5.496.271.264,00 - 671.895.000,00 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur - 100 Persen 54.638.500,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Timur - 57.292.305,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.975.600,00 - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Timur 3.131.520,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.832.700,00 - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Timur 13.450.185,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.250.000,00 - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Timur 37.012.500,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.580.200,00 - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Timur 3.698.100,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur - 100 Persen 36.318.500,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Timur - 38.194.800,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 36.318.500,00 - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Timur 38.194.800,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur - 100 Persen 54.627.096,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Timur - 57.382.622,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 14.600.000,00 - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Timur 15.330.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 40.027.096,00 - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Timur 42.052.622,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur - 100 Persen 5.350.687.168,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Timur - 519.025.273,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 484.317.168,00 - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Timur 508.546.273,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 4.856.390.000,00 - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Timur 0,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 14 Unit 9.980.000,00 - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Timur 10.479.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 1.007.970.908,00 441.315.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.007.970.908,00 441.315.000,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 1.007.970.908,00 441.315.000,00
1.3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Selatan) - A Nilai 1.007.970.908,00 - 441.315.000,00 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan - 100 Persen 75.151.600,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Selatan - 101.728.515,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.175.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Selatan 2.302.125,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.748.500,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Selatan 13.387.290,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Selatan 26.250.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.728.100,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Selatan 2.879.100,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 13.500.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Selatan 17.010.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 19.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Selatan 39.900.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan - 100 Persen 126.049.988,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Selatan - 139.468.877,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 8.000.000,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Selatan 15.796.996,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 118.049.988,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Selatan 123.671.881,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan - 100 Persen 806.769.320,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Selatan - 200.117.608,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 34 Unit 256.265.896,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Selatan 189.628.108,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 540.513.424,00 - Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Selatan 0,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 9.990.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Selatan 10.489.500,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.726.660.369,00 398.265.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.726.660.369,00 398.265.000,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3.726.660.369,00 398.265.000,00
1.3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Barat) - A Nilai 3.726.660.369,00 - 398.265.000,00 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat - 100 Persen 55.772.200,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Barat - 58.563.393,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.989.200,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Barat 3.140.130,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.299.400,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Barat 10.814.475,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.500.000,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Barat 34.125.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.383.600,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Barat 2.503.788,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 7.600.000,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Barat 7.980.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat - 100 Persen 62.769.696,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Barat - 65.909.180,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 22.800.000,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Barat 23.940.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 39.969.696,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Barat 41.969.180,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat - 100 Persen 3.608.118.473,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Barat - 273.792.427,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 175.896.792,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Barat 184.696.886,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3.347.429.889,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Barat 0,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 14 Unit 84.791.792,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD KPH Bali Barat 89.095.541,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 411.002.196,00 223.515.001,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 411.002.196,00 223.515.001,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 411.002.196,00 223.515.001,00
1.3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Tahura Ngurah Rai) - A Nilai 411.002.196,00 - 223.515.001,00 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai - 100 Persen 41.314.000,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Tahura Ngurah Rai - 43.394.715,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.410.400,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Tahura Ngurah Rai 2.542.365,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.429.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Tahura Ngurah Rai 22.503.390,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Tahura Ngurah Rai 15.750.000,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.474.600,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Tahura Ngurah Rai 2.598.960,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai - 100 Persen 226.620.196,00 Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Tahura Ngurah Rai - 41.487.545,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 226.620.196,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Tahura Ngurah Rai 41.487.545,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai - 100 Persen 143.068.000,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Tahura Ngurah Rai - 138.632.741,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 126.878.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Tahura Ngurah Rai 121.223.741,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 24 Unit 16.190.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Tahura Ngurah Rai 17.409.000,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 423.293.500,00 641.570.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 423.293.500,00 641.570.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 423.293.500,00 641.570.000,00
1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup) - A Nilai 363.300.400,00 - 381.570.000,00 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH - 100 Persen 9.995.400,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Laboratorium LH - 10.500.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.995.500,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Laboratorium LH 8.400.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.999.900,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Laboratorium LH 2.100.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH - 100 Persen 99.948.000,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Laboratorium LH - 105.000.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 99.948.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Laboratorium LH 105.000.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH - 100 Persen 253.357.000,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Laboratorium LH - 266.070.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 253.357.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Laboratorium LH 266.070.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
2.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan - 94.46 Persen 59.993.100,00 - 260.000.000,00 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi - 26 Persen 59.993.100,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Laboratorium LH - 260.000.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan 1 Dokumen 59.993.100,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Laboratorium LH 260.000.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 4.856.559.980,00 8.568.651.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.856.559.980,00 8.568.651.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4.856.559.980,00 8.568.651.000,00
1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Pengelolaan Sampah) - A Nilai 595.467.976,00 - 557.025.000,00 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah - 100 Persen 81.860.500,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Pengelolaan Sampah - 68.670.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.721.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Pengelolaan Sampah 5.250.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.875.800,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Pengelolaan Sampah 8.400.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 44.500.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Pengelolaan Sampah 42.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4.013.700,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Pengelolaan Sampah 7.350.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 6.750.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Pengelolaan Sampah 5.670.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah - 100 Persen 71.487.100,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Pengelolaan Sampah - 21.611.310,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 9 Unit 71.487.100,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Pengelolaan Sampah 21.611.310,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah - 100 Persen 442.120.376,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Pengelolaan Sampah - 466.743.690,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 323.040.376,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Pengelolaan Sampah 341.709.690,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 28 Unit 119.080.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana UPTD Pengelolaan Sampah 125.034.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
2.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional - 100 Persen 4.261.092.004,00 - 8.011.626.000,00 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana - 100 Persen 4.261.092.004,00 - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TPA Sarbagita - 8.011.626.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik 1 Unit 4.261.092.004,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TPA Sarbagita 8.011.626.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 23.292.448.212,00 31.976.300.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.292.448.212,00 31.976.300.000,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 20.779.092.064,00 24.281.300.000,00
1.3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali) - 82,40 19.401.126.532,00 - 20.346.300.000,00 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 3 Dokumen 92.216.400,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 120.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 92.216.400,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 120.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1 Sub Kegiatan 16.627.431.612,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 17.000.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 81 Orang/ Bulan 16.627.431.612,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 17.000.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 6 Sub Kegiatan 551.328.000,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 556.300.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.997.300,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 18.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 105.008.800,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 80.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 102.500.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 110.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.123.900,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 22.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 5.840.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 6.300.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28 Laporan 302.858.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 320.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan - 3 Sub Kegiatan 1.141.058.248,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.070.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 340.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 330.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 567.616.648,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 490.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 233.441.600,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 250.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Sub Kegiatan 989.092.272,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.600.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 17 Unit 842.539.480,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.150.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 146.552.792,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 450.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - 82,00 Indeks 321.625.968,00 - 350.000.000,00 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) Jumlah Pelaku Usaha Ekspor dan Impor yang di Bina - 75 Pelaku Usaha 321.625.968,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pelaku Usaha/Eksportir - 350.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 14000 Dokumen 321.625.968,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pelaku Usaha/Eksportir 350.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Jumlah Pasar ber SNI - 1 Pasar 111.478.100,00 - 150.000.000,00 3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas Jumlah Pasar yang dibina - 8 Pasar 111.478.100,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pasar/Pengelola Pasar - 150.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 8 Laporan 111.478.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pasar/Pengelola Pasar 150.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING Persentase stabilitas harga barang Pokok - <7 Persen 50.000.000,00 - 105.000.000,00 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah - 2 Kali 50.000.000,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Masyarakat - 105.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 12 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Masyarakat 105.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif - 55 Persen 50.000.000,00 - 15.000.000,00 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran - 10 Pelaku Usaha 50.000.000,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pelaku Usaha/Eksportir - 15.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina 25 Pelaku Usaha 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pelaku Usaha/Eksportir 15.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indeks Keberdayaan Konsumen - 49,70 Indeks 610.302.988,00 - 765.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses - 100 % 498.595.896,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Konsumen/Masyarak at/Pelaku Usaha - 555.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif 1 BPSK 456.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Konsumen/Masyarak at/Pelaku Usaha 500.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.1.01.0002 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif 7 LPKSM 42.595.896,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Konsumen/Masyarak at/Pelaku Usaha 55.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Produk SNI yang diawasi - 10 Produk 111.707.092,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Konsumen/Masyarak at/Pelaku Usaha - 210.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi 90 Laporan 111.707.092,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Konsumen/Masyarak at/Pelaku Usaha 210.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali - 30 Persen 234.558.476,00 - 2.550.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah Toko yang memasarkan produk lokal Bali Hasil : Persentase produk lokal bali terhadap total produk yang di jua - 100 Toko 234.558.476,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pelaku Usaha - 2.550.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.1.03.0005 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer 5 Laporan 234.558.476,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pelaku Usaha 2.550.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.513.356.148,00 7.695.000.000,00
1.3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase industri kreatif yang tumbuh - 1,5 Persen 2.513.356.148,00 - 7.420.000.000,00 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Persentase Industri yang dibina - 1,5 % 2.513.356.148,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Industri di Bali - 7.420.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 10 Dokumen 62.565.396,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Industri di Bali 270.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 10 Dokumen 2.450.790.752,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Industri di Bali 7.150.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Ketersediaan Data Industri - 100 Persen 0,00 - 275.000.000,00 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Persentase Data Industri yang terkumpul - 100 % 0,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Industri di Bali - 275.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 270 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Industri di Bali 275.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD RUMAH KREATIF 1.024.068.692,00 892.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.024.068.692,00 892.000.000,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.024.068.692,00 892.000.000,00
1.3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif) - 82,40 196.854.492,00 - 252.000.000,00 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 4 Sub Kegiatan 44.097.700,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 96.000.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 33.437.700,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 85.000.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.100.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 2.200.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 4.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 4.200.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 4.560.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 4.600.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan - 1 Sub Kegiatan 51.205.896,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 53.000.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 51.205.896,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 53.000.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah umlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan - 1 Sub Kegiatan 101.550.896,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 103.000.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 101.550.896,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 103.000.000,00 UPTD RUMAH KREATIF
2.3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase industri kreatif yang tumbuh - 1,5 Persen 827.214.200,00 - 640.000.000,00 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Persentase Industri yang dibina - 1,5 % 827.214.200,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Industri di Bali - 640.000.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 827.214.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Industri di Bali 640.000.000,00 UPTD RUMAH KREATIF UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 550.707.368,00 543.300.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 550.707.368,00 543.300.000,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 550.707.368,00 543.300.000,00
1.3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang) - 82,40 318.059.080,00 - 263.300.000,00 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 5 Sub Kegiatan 44.309.600,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 93.300.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.492.800,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.600.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 19.987.800,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 62.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 15.500.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.100.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 2.200.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 5.729.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 12.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan - 2 Sub Kegiatan 171.603.584,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 63.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 12.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 13.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 159.603.584,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 50.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Sub Kegiatan 102.145.896,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 107.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 102.145.896,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 107.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indeks Keberdayaan Konsumen - 49,70 Indeks 232.648.288,00 - 280.000.000,00 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan - 55 Sertifikat 232.648.288,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pelaku Usaha / Eksportir - 280.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang 56 Dokumen 232.648.288,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Pelaku Usaha / Eksportir 280.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG BIRO UMUM DAN PROTOKOL 97.252.852.649,00 97.359.959.924,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 97.252.852.649,00 97.359.959.924,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 97.252.852.649,00 97.359.959.924,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 97.252.852.649,00 - 97.359.959.924,00 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 692.753.436,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 763.760.467,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 692.753.436,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 763.760.467,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 735.773.624,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 811.191.069,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 735.773.624,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 811.191.069,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 Persen 504.654.848,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 560.382.054,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21 Laporan 504.654.848,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 560.382.054,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 18.586.573.884,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 20.102.544.496,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 668.934.884,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 737.500.727,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2.098.378.516,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 2.806.307.930,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 5.431.628.680,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 7.642.120.950,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 9.773.211.760,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 8.239.216.539,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 614.420.044,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 677.398.350,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 18.073.459.304,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 24.140.935.380,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2.011.354.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 2.217.518.886,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 11.252.364.188,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 16.495.412.740,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4.809.740.316,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.428.003.754,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan - 100 Persen 9.689.612.022,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 13.635.033.355,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 141 Unit 6.609.282.870,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 7.961.464.364,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 3.080.329.152,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.673.568.991,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil - 100 Persen 26.527.797.711,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 7.320.309.418,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/ Bulan 26.527.797.711,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 7.320.309.418,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - 100 Persen 19.770.472.524,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 26.554.666.195,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 47 Paket 12.940.201.440,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 19.162.541.684,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 40 Paket 6.520.771.084,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 7.052.214.493,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 Paket 309.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 339.910.018,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan - 100 Persen 521.914.100,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 795.910.847,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 521.914.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 795.910.847,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan - 100 Persen 2.149.841.196,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 2.675.226.643,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 12 Laporan 2.149.841.196,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 2.675.226.643,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL BIRO HUKUM 7.066.309.000,00 7.392.993.909,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 7.066.309.000,00 7.392.993.909,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 7.066.309.000,00 7.392.993.909,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 80,5 Nilai 2.743.971.724,00 - 2.638.815.264,00 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan - 4 Paket 1.518.834.700,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.292.723.586,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.995.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 16.498.680,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.349.999.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.100.000.000,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 14.999.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 16.499.450,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 138.840.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 159.725.456,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan - 27 Unit 1.225.137.024,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.346.091.678,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 8 Unit 491.346.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 540.496.708,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 678.820.232,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 745.127.970,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 5.500.000,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 69 Unit 49.970.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 54.967.000,00 BIRO HUKUM
2.4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Diselesaikan dalam Kepastian Hukum - 100 Persen 4.322.337.276,00 - 4.754.178.645,00 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum - 1195 Dokumen 2.133.618.708,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 2.346.981.453,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun 45 Dokumen 1.276.798.884,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.404.479.331,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun 1000 Dokumen 161.550.784,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 177.705.871,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya 50 Dokumen 238.508.176,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 262.359.226,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 100 Dokumen 456.760.864,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 502.437.025,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan - 55 Kasus 2.188.718.568,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 2.407.197.192,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan 45 Kasus 1.963.263.584,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 2.159.196.371,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan 10 Kasus 225.454.984,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 248.000.821,00 BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 64.752.543.252,00 86.085.579.237,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 570.197.764,00 628.644.213,00 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 570.197.764,00 628.644.213,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip Nilai Evaluasi Kearsipan - 100 Persen 63 Nilai 570.197.764,00 - 628.644.213,00 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Terwujudnya Penataan Arsip - 100 Persen 262.363.484,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 289.256.301,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis Jumlah Daftar Arsip Dinamis 1000 Arsip 262.363.484,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 289.256.301,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik - 21 Persen 307.834.280,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 339.387.912,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 400 Pengguna 40.757.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 44.935.916,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 45 Laporan 267.076.380,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 294.451.996,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 64.182.345.488,00 85.456.935.024,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 64.182.345.488,00 85.456.935.024,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 64.182.345.488,00 - 85.456.935.024,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 63.934.996.428,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 85.209.585.964,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 298 Orang/ Bulan 63.934.996.428,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 85.209.585.964,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 247.349.060,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 247.349.060,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 247.349.060,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 247.349.060,00 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 27.122.915.892,00 16.805.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 27.122.915.892,00 16.805.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 27.122.915.892,00 16.805.000.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 82 nilai 2.184.805.464,00 - 2.055.000.000,00 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 387.287.464,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 380.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 387.287.464,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 380.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum - 100 % 788.223.000,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 735.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.836.100,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 15.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 419.287.900,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 400.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 24.999.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 20.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 330.099.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 300.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tertata - 100 % 1.009.295.000,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 940.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 15 Unit 877.495.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 800.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 105 Unit 86.800.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 90.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 45.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 50.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali - 70 % 1.767.153.456,00 - 1.850.000.000,00 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Persentase Tugas Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti - 100 % 652.248.772,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 700.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 11 Dokumen 462.334.572,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 500.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah 2 Dokumen 189.914.200,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 200.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti - 100 % 365.000.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 400.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 2 Dokumen 190.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 200.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan 2 Dokumen 175.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 200.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - - - 749.904.684,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 750.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi 1 Dokumen 349.905.184,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 350.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi 1 Laporan 399.999.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 400.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase tindaklanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual - 100 % 23.170.956.972,00 - 12.900.000.000,00 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Persentase Pengembangan Mental Spiritual - 100 % 6.529.234.304,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan tokoh agama - 5.400.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola 100 Unit 5.886.099.532,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan tokoh agama 5.000.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi 6 Lembaga 643.134.772,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan tokoh agama 400.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar - 100 % 16.641.722.668,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 7.500.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 1 Dokumen 16.641.722.668,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 7.500.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO ORGANISASI 3.605.298.830,00 3.815.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 628.093.064,00 795.000.000,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 628.093.064,00 795.000.000,00
1.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Peningkatan Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik - 60 % 524.961.272,00 - 675.000.000,00 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik - 22,35 % 337.263.584,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perpustakaan - 450.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 80 Perpustak aan 67.565.896,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perpustakaan 100.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1000 Eksemplar 137.565.896,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perpustakaan 200.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK 3 Perpustaka an 64.565.896,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perpustakaan 75.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.02.1.01.0016 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 50 Dokumen 67.565.896,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perpustakaan 75.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca - 37 % 187.697.688,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perpustakaan - 225.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus 5 Lokus 62.565.896,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perpustakaan 75.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan 15 Perpustak aan 125.131.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perpustakaan 150.000.000,00 BIRO ORGANISASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun - 4,20 % 103.131.792,00 - 120.000.000,00 2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun - 300 Eksemplar 51.565.896,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Koleksi KCKR - 60.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR 300 Eksemplar 51.565.896,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Koleksi KCKR 60.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan - 10 Naskah 51.565.896,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Naskah Kuno - 60.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.03.1.03.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 10 Eksemplar 51.565.896,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Naskah Kuno 60.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.977.205.766,00 3.020.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 2.977.205.766,00 3.020.000.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi - 85 Nilai 2.024.522.478,00 - 2.070.000.000,00 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan - 1 Dokumen 4.355.700,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN Setda Provinsi Bali - 10.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 4.355.700,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN Setda Provinsi Bali 10.000.000,00 BIRO ORGANISASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu - 100 % 998.796.610,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN Biro Organisasi - 695.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 17.059.760,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN Biro Organisasi 25.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 706.748.850,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN Biro Organisasi 380.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 274.988.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN Biro Organisasi 290.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik. - 1 Laporan 1.021.370.168,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN Biro Organisasi - 1.365.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 15 Unit 871.410.168,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN Biro Organisasi 1.200.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 130 Unit 149.960.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi ASN Biro Organisasi 165.000.000,00 BIRO ORGANISASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik - 87 % 952.683.288,00 - 950.000.000,00 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran - 87 % 387.565.896,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali - 420.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali 90.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 120.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali 130.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan 29 Dokumen 187.565.896,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali 200.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik - 87 % 565.117.392,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali - 530.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 187.562.196,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali 175.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 1 Dokumen 129.999.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali 80.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja 1 Laporan 19.990.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali 50.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan 2 Dokumen 74.999.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali 60.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 4 Dokumen 152.565.896,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali 165.000.000,00 BIRO ORGANISASI BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.194.833.960,00 4.614.319.734,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.044.232.200,00 1.144.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 1.044.232.200,00 1.144.000.000,00
1.4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti - 83 % 5.5 % 100 % 478.892.200,00 - 526.814.200,00 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 12 Bulan 74.814.000,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur dan Masyarakat - 82.295.400,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 2 Dokumen 74.814.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur dan Masyarakat 82.295.400,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan - 100 % 332.339.200,00 - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur dan Masyarakat - 365.591.600,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 2 Dokumen 332.339.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Aparatur dan Masyarakat 365.591.600,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha - 100 % 71.739.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat - 78.927.200,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 1 Dokumen 71.739.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat 78.927.200,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
2.4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik - 90 % 490.315.000,00 - 534.619.800,00 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - 100 % 124.784.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 137.262.400,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 12 Laporan 24.760.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 27.236.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Laporan 75.344.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 82.878.400,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 12 Laporan 24.680.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 27.148.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik - 100 % 99.598.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 109.568.800,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 12 Laporan 50.061.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 55.068.200,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 12 Laporan 49.537.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 54.500.600,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa - 4 Level 265.933.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 287.788.600,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 200 Orang 153.442.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 164.628.200,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 12 Dokumen 24.960.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 27.456.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 12 Dokumen 87.531.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 95.704.400,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
3.4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 87 % 75.025.000,00 - 82.566.000,00 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku - 100 % 25.100.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat - 27.610.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 1 Laporan 25.100.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat 27.610.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 100 % 49.925.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat - 54.956.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2 Laporan 49.925.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat 54.956.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN X NON URUSAN 3.150.601.760,00 3.470.319.734,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.150.601.760,00 3.470.319.734,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 3.150.601.760,00 - 3.470.319.734,00 X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 13.500.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 14.850.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 13.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 14.850.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.561.332.160,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 2.792.115.174,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.319.833.160,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 2.552.139.174,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 46.367.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 82.187.600,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 195.132.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 157.788.400,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 575.769.600,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 663.354.560,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 37 Unit 473.199.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 550.769.560,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 291 Unit 102.570.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 112.585.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DPRD 267.885.919.555,00 273.106.101.815,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 267.885.919.555,00 273.106.101.815,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 267.885.919.555,00 273.106.101.815,00
1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SETWAN) - 85 Persen 129.131.993.589,00 - 100.378.189.300,00 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Kesesuaian Perencanaan Terhadap Penganggaran Belanja OPD - 100 Persen 356.878.192,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat - 483.534.949,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 212.199.796,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat 256.122.450,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 144.678.396,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat 227.412.499,00 SEKRETARIAT DPRD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu - 100 Persen 58.774.524.081,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat. - 12.214.169.632,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 62 Orang/ Bulan 58.501.715.489,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat. 11.654.559.412,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 136.827.996,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat. 289.475.220,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 135.980.596,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat. 270.135.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu - 100 Persen 6.730.029.788,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat - 10.318.518.752,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 255.396.570,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 468.036.300,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 1.181.594.480,00 SEKRETARIAT DPRD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 1.300.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 2.033.482.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 109.798.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 226.044.060,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 561.425.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 191.928.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 4.290.269.188,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 6.430.073.642,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu - 100 Persen 0,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat - 1.924.532.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 1.924.532.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas - 100 Persen 83.914.588,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat - 3.305.227.485,00 SEKRETARIAT DPRD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 9.996.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 10.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 900.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 73.918.588,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 2.395.227.485,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik - 100 Persen 1.325.681.300,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali dan Sekretariat DPRD Provinsi Bali - 5.467.508.085,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 61 Unit 1.325.681.300,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali dan Sekretariat DPRD Provinsi Bali 4.525.127.085,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali dan Sekretariat DPRD Provinsi Bali 196.504.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 22 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali dan Sekretariat DPRD Provinsi Bali 745.877.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD - 100 Persen 60.183.273.424,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali - 64.549.655.949,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 55 Orang/ Bulan 59.646.050.828,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali 62.253.485.207,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 385 Paket 372.442.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali 1.907.481.950,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 55 Orang 164.780.596,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali 388.688.792,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase Layanan Administrasi Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD - 100 Persen 1.677.692.216,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pejabat Negara, Aparatur dan Masyarakat. - 2.115.041.948,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 30 Laporan 213.995.080,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pejabat Negara, Aparatur dan Masyarakat. 230.870.464,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 48 Laporan 1.463.697.136,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pejabat Negara, Aparatur dan Masyarakat. 1.884.171.484,00 SEKRETARIAT DPRD
2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Presentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN) - 100 Persen 138.753.925.966,00 - 172.727.912.515,00 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD - 100 Persen 40.784.304.372,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali - 48.462.827.597,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Dokumen 1.810.067.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali 2.087.521.597,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda 21 Dokumen 13.723.847.588,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali 16.819.598.193,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 12 Dokumen 24.690.057.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali 28.620.375.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 3 Dokumen 560.331.192,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali 935.332.807,00 SEKRETARIAT DPRD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD - 100 Persen 8.272.638.980,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali - 8.818.477.266,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 1.649.215.796,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali 1.797.645.928,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 1.655.855.796,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali 1.738.649.270,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1.655.855.796,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali 1.804.883.528,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD 1 Dokumen 1.655.855.796,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali 1.738.649.270,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1.655.855.796,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali 1.738.649.270,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD - 100 Persen 32.432.250.698,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Masyarakat Bali - 39.282.971.373,00 SEKRETARIAT DPRD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 12 Laporan 7.852.262.514,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Masyarakat Bali 9.456.644.727,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 12 Laporan 7.624.688.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Masyarakat Bali 9.188.420.640,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 12 Laporan 7.041.840.492,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Masyarakat Bali 9.461.832.683,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 12 Laporan 8.295.079.192,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Masyarakat Bali 9.363.487.723,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 1.618.380.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Masyarakat Bali 1.812.585.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD - 100 Persen 13.090.139.752,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat - 15.342.862.292,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04.0001 Orientasi DPRD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 1 Dokumen 1.010.513.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 4 Dokumen 2.310.547.588,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 4.262.733.371,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 18 Orang 3.240.820.700,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 3.499.200.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 5 Orang 900.635.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 972.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 1.995.487.992,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 2.942.445.847,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 60 Dokumen 3.632.134.372,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat 3.666.483.074,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD - 100 Persen 36.936.713.180,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat/ konstituen sesuai dapil (daerah pemilihan) Pimpinan dan Anggota DPRD - 42.972.483.990,00 SEKRETARIAT DPRD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 12 Laporan 821.919.592,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat/ konstituen sesuai dapil (daerah pemilihan) Pimpinan dan Anggota DPRD 3.581.088.066,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 2 Dokumen 1.748.545.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat/ konstituen sesuai dapil (daerah pemilihan) Pimpinan dan Anggota DPRD 1.905.991.440,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 34.366.247.688,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat/ konstituen sesuai dapil (daerah pemilihan) Pimpinan dan Anggota DPRD 37.485.404.484,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD dalam Rangka Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD - 100 Persen 817.247.392,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Bali - 890.768.596,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 3 Laporan 817.247.392,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Bali 890.768.596,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD - 100 Persen 6.420.631.592,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pejabat Negara, Aparatur dan Masyarakat - 16.957.521.401,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 10 Dokumen 2.613.340.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pejabat Negara, Aparatur dan Masyarakat 11.149.469.745,00 SEKRETARIAT DPRD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 180 Laporan 434.783.192,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pejabat Negara, Aparatur dan Masyarakat 2.662.491.656,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 6 Dokumen 3.372.507.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pejabat Negara, Aparatur dan Masyarakat 3.145.560.000,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 28.485.902.928,00 32.635.208.898,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 28.485.902.928,00 32.635.208.898,00 5.01 PERENCANAAN 28.485.902.928,00 32.635.208.898,00
1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 87.17 Nilai 87,13 Nilai 21.737.061.428,00 87.15 Nilai 22.888.346.356,00 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30 Dokumen 30 Dokumen 375.098.480,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 30 Dokumen 412.608.809,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 241.192.580,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 10 Dokumen 238.546.645,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 13.360.100,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 1 Dokumen 18.919.802,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 13.360.100,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 1 Dokumen 18.919.802,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.548.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 1 Dokumen 17.005.824,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.071.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 1 Dokumen 15.722.498,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 41.004.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 4 Laporan 47.995.448,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 43.561.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 12 Laporan 55.498.790,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Jenis 3 Jenis 15.350.204.436,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 3 Jenis 16.908.435.209,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 71 Orang/ Bulan 71 Orang/ Bulan 15.018.973.568,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 71 Orang/ Bulan 16.520.870.414,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 540 Dokumen 540 Dokumen 197.625.480,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 540 Dokumen 240.597.295,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 14 Dokumen 14 Dokumen 133.605.388,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 14 Dokumen 146.967.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 48 Jenis 48 Jenis 1.316.586.172,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 48 Jenis 1.352.045.692,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 47.499.496,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 1 Paket 57.367.489,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 341.491.396,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 6 Paket 294.535.838,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 105.577.096,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 3 Paket 126.942.610,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 49.542.596,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 2 Paket 85.258.957,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 75.004.796,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 12 Dokumen 90.648.902,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 103.565.896,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 12 Laporan 103.476.448,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 593.904.896,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 12 Laporan 593.815.448,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan 3 Jenis 3 Jenis 246.661.896,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 3 Jenis 107.446.502,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 199.650.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 2 Paket 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 47.011.896,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 1 Unit 57.446.502,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9 Laporan 9 Laporan 970.590.932,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 9 Laporan 983.447.216,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 40.553.896,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 1 Laporan 40.776.448,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 337.165.896,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 4 Laporan 347.076.448,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 592.871.140,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 4 Laporan 595.594.320,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 177 Unit 177 Unit 3.477.919.512,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 177 Unit 3.124.362.928,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 31 Unit 31 Unit 776.592.664,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 31 Unit 1.183.736.480,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 140 Unit 140 Unit 168.215.896,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 140 Unit 185.626.448,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 2.533.110.952,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 6 Unit 1.755.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku 100 Persen 100 persen 4.248.270.636,00 100 Persen 6.614.353.965,00 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi 2 Dokumen 2 Dokumen 2.199.877.676,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Legislatif dan Masyarakat 2 Dokumen 3.460.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 1 Berita Acara 84.999.900,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Legislatif dan Masyarakat 1 Berita Acara 125.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi 1 Berita Acara 1 Berita Acara 194.008.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Legislatif dan Masyarakat 2 Berita Acara 210.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 1.920.869.476,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Legislatif dan Masyarakat 3 Dokumen 3.125.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 617.234.984,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 7 Dokumen 905.652.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 6 Dokumen 6 Dokumen 595.262.184,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 6 Dokumen 874.445.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 1 Buku 21.972.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 1 Buku 31.207.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku 31 Dokumen 40 Dokumen 1.198.934.980,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 40 Dokumen 1.872.605.365,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 8 Laporan 8 Laporan 390.555.700,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 8 Laporan 656.371.881,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 5 Laporan 5 Laporan 576.644.780,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 5 Laporan 846.585.260,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi 18 Dokumen 27 Dokumen 231.734.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 27 Dokumen 369.648.224,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Data SIPD 1 Dokumen 1 Dokumen 232.222.996,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 376.096.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 232.222.996,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 376.096.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 Persen 100 Persen 2.500.570.864,00 100 Persen 3.132.508.577,00 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1 Dokumen 1 Dokumen 824.373.352,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1 Dokumen 1.093.344.484,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 156.793.492,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1 Dokumen 157.300.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 7 Laporan 7 Laporan 137.142.892,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 7 Laporan 127.600.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 268.161.584,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 2 Dokumen 506.407.077,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 5 Laporan 5 Laporan 262.275.384,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5 Laporan 302.037.407,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 4 Dokumen 4 Dokumen 941.313.456,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 4 Dokumen 1.150.977.911,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 255.522.584,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1 Dokumen 281.074.948,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 292.650.584,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1 Laporan 504.048.964,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 95.321.096,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1 Dokumen 144.161.323,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 297.819.192,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1 Laporan 221.692.676,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan 1 Dokumen 1 Dokumen 734.884.056,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1 Dokumen 888.186.182,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 305.836.676,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1 Dokumen 369.435.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 80.427.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1 Laporan 97.350.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 266.633.580,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1 Dokumen 324.066.604,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 81.986.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1 Laporan 97.334.578,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.544.834.608.521,00 1.523.061.406.007,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.544.834.608.521,00 1.523.061.406.007,00 5.02 KEUANGAN 1.544.834.608.521,00 1.523.061.406.007,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 24.841.905.725,00 - 26.150.845.427,00 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu - 9 dokumen 37.005.500,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 38.855.775,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 37.005.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 38.855.775,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu - 2244 dokumen 18.981.894.907,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 20.020.989.652,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 119 Orang/ Bulan 18.633.263.107,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 19.654.926.262,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2200 Dokumen 348.631.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 366.063.390,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu - 1 Tahun 1.668.372.500,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.756.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.372.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 18.500.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 750.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 787.500.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 600.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 630.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 23.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 25.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 13.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 15.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 65.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 70.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 200.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 210.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu - 1 Tahun 288.300.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 303.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 285.300.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 300.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu - 1 Tahun 3.866.332.818,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 4.032.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 10 Unit 714.332.818,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 720.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 12.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 15.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 140.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 147.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 3.000.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.150.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 1.518.609.471.396,00 - 1.495.457.897.610,00 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu - 72 dokumen 1.920.977.292,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 2.017.026.157,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 67.645.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 71.027.880,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 58.436.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 61.357.800,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 32 Dokumen 347.253.700,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 364.616.385,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 32 Dokumen 80.488.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 84.512.820,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 711.407.696,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 746.978.081,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 655.745.896,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 688.533.191,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu - 27 SK 943.784.200,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 990.973.410,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 9 Laporan 170.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 178.500.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 9 Laporan 129.626.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 136.108.140,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 9 Laporan 144.157.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 151.365.270,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi 2 Dokumen 500.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 525.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah laporan perbendaharaan disusun tepat waktu - 6 dokumen 627.000.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 658.350.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 Laporan 627.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 658.350.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu - 2 dokumen 533.949.239,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 557.278.200,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 387.884.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 407.278.200,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 2 Dokumen 146.065.239,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 150.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu - 4 dokumen 1.513.514.203.665,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.490.111.234.993,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 1 Laporan 2.506.377.057,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.423.390.408,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 271.149.787.266,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 246.829.805.243,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 50.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 50.000.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 1 Laporan 1.189.858.039.342,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.189.858.039.342,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah laporan pelaksanaan implementasi SIPD - 12 dokumen 1.069.557.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.123.034.850,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 12 Dokumen 1.069.557.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.123.034.850,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 1.383.231.400,00 - 1.452.662.970,00 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu - 1 dokumen 1.383.231.400,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.452.662.970,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Standar Harga yang Disusun 2 Dokumen 141.353.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 148.421.490,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 71.877.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 75.741.480,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 350.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 367.500.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 820.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 861.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.339.114.100,00 3.507.569.805,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.176.321.500,00 3.336.637.575,00 5.02 KEUANGAN 3.176.321.500,00 3.336.637.575,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 576.321.500,00 - 606.637.575,00 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu - 1 Tahun 158.121.500,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 167.527.575,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 41.670.700,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 43.754.235,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8.999.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 9.449.790,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 4.200.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 4.410.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 12.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 93.251.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 97.913.550,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu - 1 Tahun 58.200.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 61.110.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.200.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.260.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 57.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 59.850.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu - 1 Tahun 360.000.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 378.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 360.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 378.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 2.600.000.000,00 - 2.730.000.000,00 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Realisasi PAD dari Pemanfaatan BMD - 43 Persen 2.600.000.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 2.730.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 6 Laporan 2.600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 2.730.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH X NON URUSAN 162.792.600,00 170.932.230,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 162.792.600,00 170.932.230,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 162.792.600,00 - 170.932.230,00 X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu - 1 Tahun 162.792.600,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 170.932.230,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 6 Unit 147.532.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 154.909.230,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 15.260.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 16.023.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 136.862.495.850,00 136.922.888.798,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 136.862.495.850,00 136.922.888.798,00 5.02 KEUANGAN 50.000.000,00 50.000.000,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 50.000.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 50.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 14 Orang 50.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 50.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - - 136.812.495.850,00 136.872.888.798,00
1.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH [deleted] Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 15.025.800,00 - 100.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 15.025.800,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 100.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 2 Laporan 15.025.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 100.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 1.123.109.800,00 - 1.284.229.500,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD pada UPTD PPRD Bapenda Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yag ditetapkan - 60,45 Persen 100 Persen 100 Persen 1.123.109.800,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.284.229.500,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 340.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 506.755.600,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 2 Laporan 302.809.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 385.828.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 175.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 141.625.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Laporan 260.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 213.116.600,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan 45.300.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 36.903.500,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 135.674.360.250,00 - 135.488.659.298,00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 945.627.104,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 767.136.703,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.994.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.740.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 37.913.400,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 37.913.400,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 19.045.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 19.045.600,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.999.917.640,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 3.256.751.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 20 Unit 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 391.729.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 409 Unit 2.549.917.640,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.741.193.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.239.828.780,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 9.465.290.993,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 115.845.396,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 115.476.848,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.957.642.300,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 2.471.478.390,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2.428.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 2.437.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 13.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 14.985.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 393.388.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 806.571.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.239.828.780,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 9.465.290.993,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 1.300.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 5.946.697.553,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 125.493.431.026,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 119.490.088.012,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 402 Orang/ Bulan 125.493.431.026,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 119.490.088.012,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 37.913.400,00 Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 37.913.400,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 18.867.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 18.867.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 945.627.104,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 767.136.703,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 387.433.104,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 387.433.104,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.239.828.780,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 9.465.290.993,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 685.345.376,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.233.502.088,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.957.642.300,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 2.471.478.390,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.727.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 6.927.590,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 233.891.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 200.124.700,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 75.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 75.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 1.231.707.500,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.365.432.300,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.239.828.780,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 9.465.290.993,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 43 Unit 1.281.594.192,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.313.069.096,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 98 Unit 857.043.816,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 856.545.408,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 945.627.104,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 767.136.703,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 555.200.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 375.963.599,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.999.917.640,00 - - - - 3.256.751.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 Unit 450.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.123.829.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.487.795.260,00 5.694.574.084,00 X NON URUSAN 1.446.763.348,00 1.746.891.524,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 225.000.000,00 225.000.000,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 88 Niai Sakip 225.000.000,00 - 225.000.000,00 X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 25.000.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 25.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 - Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 25.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 200.000.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 200.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 200.000.000,00 - Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 200.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.041.031.912,00 3.947.682.560,00 - - 4.041.031.912,00 3.947.682.560,00
1.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 4.041.031.912,00 - 3.947.682.560,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 4.041.031.912,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 3.947.682.560,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 1.765.255.840,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.713.557.920,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 5000 Dokumen SSPD 2.275.776.072,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 2.234.124.640,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG X NON URUSAN 1.446.763.348,00 1.746.891.524,00 - - 1.221.763.348,00 1.521.891.524,00
1.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 1.221.763.348,00 - 1.521.891.524,00 - Fasilitasi Keprotokolan - - - 9.300.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 18.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG - Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 9.300.000,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 18.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 784.863.648,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 911.789.624,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 33 Unit 24.810.000,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 32.120.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 530.790.752,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 567.717.376,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 54 Unit 13.520.000,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 38.140.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 161.559.296,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 202.774.348,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 54.183.600,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 71.037.900,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 221.992.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 291.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 220.000.000,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 288.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.992.000,00 - Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 205.607.700,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 301.101.900,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 53.850.000,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 88.800.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 5.068.800,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 8.760.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 11.937.500,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 15.914.800,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 28 Paket 128.995.000,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 179.505.200,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 5.756.400,00 - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 8.121.900,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 1.973.358.180,00 2.021.669.838,00 X NON URUSAN 925.574.156,00 966.152.326,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 175.000.000,00 174.500.000,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 88 Niai Sakip 175.000.000,00 - 174.500.000,00 X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 25.000.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 25.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 - Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 25.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 150.000.000,00 - - - - 149.500.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 150.000.000,00 - Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 149.500.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.047.784.024,00 1.055.517.512,00 - - 1.047.784.024,00 1.055.517.512,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 903.792.024,00 - 867.057.512,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 903.792.024,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 867.057.512,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 433.758.064,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 421.339.480,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 14518 Dokumen SSPD 470.033.960,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 445.718.032,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
2.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 88 Niai Sakip 143.992.000,00 - 188.460.000,00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 143.992.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 188.460.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 142.000.000,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 185.460.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.992.000,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA X NON URUSAN 925.574.156,00 966.152.326,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - 750.574.156,00 791.652.326,00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 134.672.700,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 188.342.150,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.665.600,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 5.115.500,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 101.084.000,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 138.276.650,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 13.365.000,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 21.880.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 615.901.456,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 603.310.176,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 470.939.960,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 421.288.032,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17 Unit 10.050.400,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 11.877.400,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 102.534.496,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 123.945.344,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 3.530.000,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 8.520.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 28.846.600,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 37.679.400,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 134.672.700,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 188.342.150,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.158.100,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 18.750.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 2.400.000,00 - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 4.320.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 2.289.200.115,00 2.428.012.884,00 X NON URUSAN 1.268.821.152,00 1.476.447.476,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 243.950.000,00 243.950.000,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 88 Niai Sakip 243.950.000,00 - 243.950.000,00 X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 25.000.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 25.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 25.000.000,00 - Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 25.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 218.950.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 218.950.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 218.950.000,00 - Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 218.950.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.020.378.963,00 951.565.408,00 - - 1.020.378.963,00 951.565.408,00
1.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 1.018.386.963,00 - 948.565.408,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 1.018.386.963,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 948.565.408,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 546.328.003,00 - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 494.600.928,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 12620 Dokumen SSPD 472.058.960,00 - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 453.964.480,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
2.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 88 Niai Sakip 1.992.000,00 - 3.000.000,00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 1.992.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 3.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.992.000,00 - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN X NON URUSAN 1.268.821.152,00 1.476.447.476,00 - - 1.024.871.152,00 1.232.497.476,00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 656.153.052,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 729.853.676,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 29.791.000,00 - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 38.900.800,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 165.718.100,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 236.177.600,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 4.500.000,00 - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 8.388.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 6.366.700,00 - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 7.920.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.491.500,00 - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 12.074.700,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1074 Dokumen 2.996.000,00 - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 4.716.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 656.153.052,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 729.853.676,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 217.014.792,00 - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 264.139.696,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 33 Unit 25.378.300,00 - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 31.788.700,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 378.858.960,00 - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 378.964.480,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 5.110.000,00 - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 16.060.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 165.718.100,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 236.177.600,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 13.365.000,00 - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 21.880.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 129.998.900,00 - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 181.198.900,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 203.000.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 266.466.200,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 203.000.000,00 - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 266.466.200,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 4.610.861.242,00 4.808.094.052,00 X NON URUSAN 1.461.013.690,00 1.745.953.620,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 1.275.758.740,00 1.482.802.720,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 88 Niai Sakip 1.275.758.740,00 - 1.482.802.720,00 X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 46.975.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 61.180.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 - Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 25.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 21.975.000,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 36.180.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 428.500.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 500.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 228.500.000,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 300.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 200.000.000,00 - Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 200.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 % 800.283.740,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 921.622.720,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 22.985.100,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 29.999.400,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 142.056.096,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 176.053.048,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 78 Unit 19.920.000,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 55.420.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 575.922.544,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 598.670.272,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 62 Unit 39.400.000,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 61.480.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.149.847.552,00 3.062.140.432,00 - - 3.149.847.552,00 3.062.140.432,00
1.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 3.147.855.552,00 - 3.059.140.432,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 3.147.855.552,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 3.059.140.432,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 2.174.183.528,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 2.124.644.368,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 288 Dokumen SSPD 973.672.024,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 934.496.064,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
2.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 88 Niai Sakip 1.992.000,00 - 3.000.000,00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 1.992.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 3.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.992.000,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X NON URUSAN 1.461.013.690,00 1.745.953.620,00 - - 185.254.950,00 263.150.900,00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 185.254.950,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 263.150.900,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Paket 132.478.800,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 184.076.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.600.000,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 20.790.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 96 Dokumen 5.772.500,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 9.600.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 31.321.650,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 41.500.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5.082.000,00 - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 7.184.900,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 4.912.966.512,00 5.112.248.248,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.245.419.368,00 3.035.412.944,00 5.02 KEUANGAN 3.245.419.368,00 3.035.412.944,00
1.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah - 60.62 % 3.245.419.368,00 - 3.035.412.944,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)

(5)- 100 % 3.245.419.368,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 3.035.412.944,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 2 Laporan 2.897.508.096,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 2.703.327.808,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 194053 Dokumen SSPD 347.911.272,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 332.085.136,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X NON URUSAN 1.667.547.144,00 2.076.835.304,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 1.667.547.144,00 2.076.835.304,00

1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 88 Niai Sakip 1.667.547.144,00 - 2.076.835.304,00 X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 308.283.400,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 440.374.500,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.819.400,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 8.157.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 134.944.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 186.917.300,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 25.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 25.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 82.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 108.828.200,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 3.212.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 6.424.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 35.515.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 68.994.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 21.793.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 36.054.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 583.492.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 701.486.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.992.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.496.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 381.500.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 500.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 200.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 199.990.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ersentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 % 775.771.744,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 934.974.804,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 47.986.500,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 62.702.400,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 133.421.992,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 152.354.996,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 6.640.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 18.500.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 500.790.752,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 598.307.408,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 86.932.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 103.110.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 3.230.507.676,00 3.408.557.788,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.980.177.320,00 1.951.010.160,00 5.02 KEUANGAN 1.980.177.320,00 1.951.010.160,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 88 Niai Sakip 1.992.000,00 - 3.000.000,00 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 1.992.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 3.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.992.000,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah - 60.62 % 1.978.185.320,00 - 1.948.010.160,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)

(6)- 100 % 1.978.185.320,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.948.010.160,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 1.187.133.296,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.173.287.648,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 12176 Dokumen SSPD 791.052.024,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 774.722.512,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR X NON URUSAN 1.250.330.356,00 1.457.547.628,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 1.250.330.356,00 1.457.547.628,00

1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 88 Niai Sakip 1.250.330.356,00 - 1.457.547.628,00 X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 218.139.500,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 287.581.200,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.189.700,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 17.247.500,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 139.139.800,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 177.714.700,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 25.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 13.210.000,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 17.159.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12.400.000,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 23.760.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 16.200.000,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 26.700.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 375.800.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 427.500.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 176.000.000,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 228.400.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 199.800.000,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 199.100.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 % 656.390.856,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 742.466.428,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 31.246.000,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 40.727.200,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 86.400.000,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 116.447.700,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 31 Unit 10.750.000,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 29.130.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 493.224.856,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 515.101.528,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 29 Unit 34.770.000,00 - Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 41.060.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 2.076.577.948,00 2.140.714.754,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.120.119.192,00 1.085.364.096,00 5.02 KEUANGAN 1.120.119.192,00 1.085.364.096,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah - 60.62 % 1.120.119.192,00 - 1.085.364.096,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)

(7)- 100 % 1.120.119.192,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.085.364.096,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 590.552.544,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 565.470.272,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 10 Dokumen SSPD 529.566.648,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 519.893.824,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X NON URUSAN 956.458.756,00 1.055.350.658,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 956.458.756,00 1.055.350.658,00

1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 88 Niai Sakip 956.458.756,00 - 1.055.350.658,00 X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 149.333.400,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 200.049.730,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.088.400,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 9.995.700,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 104.198.800,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 142.608.830,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 25.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.946.200,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 6.477.200,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4.600.000,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 8.748.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 4.500.000,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 7.220.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 252.992.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 286.020.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.992.000,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 4.020.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 101.000.000,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 132.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 150.000.000,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 150.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 % 554.133.356,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 569.280.928,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 45.600.000,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 46.525.200,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 71.991.000,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 72.185.200,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 6.370.000,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 16.600.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 421.224.856,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 423.740.928,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 8.947.500,00 - Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 10.229.600,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 2.461.015.248,00 2.563.300.476,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.167.181.712,00 1.130.175.408,00 5.02 KEUANGAN 1.167.181.712,00 1.130.175.408,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 88 Niai Sakip 181.992.000,00 - 201.000.000,00 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 181.992.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 201.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.992.000,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 180.000.000,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 198.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah - 60.62 % 985.189.712,00 - 929.175.408,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)

(8)- 100 % 985.189.712,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 929.175.408,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 522.130.752,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 482.570.928,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 10.963 Dokumen SSPD 463.058.960,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 446.604.480,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG X NON URUSAN 1.293.833.536,00 1.433.125.068,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 1.293.833.536,00 1.433.125.068,00

1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 88 Niai Sakip 1.293.833.536,00 - 1.433.125.068,00 X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 193.895.100,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 272.982.800,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.697.000,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.796.800,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 108.999.000,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 152.065.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 25.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.999.600,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 10.554.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 1.999.500,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.139.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 3.200.000,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 6.048.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 44.000.000,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 72.380.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 199.800.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 179.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 199.800.000,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 179.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 % 900.138.436,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 981.142.268,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 37.504.000,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 49.049.200,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 152.996.000,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 202.933.800,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 29 Unit 7.500.000,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 20.610.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 681.054.336,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 683.623.168,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 23 Unit 21.084.100,00 - Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 24.926.100,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 1.780.119.100,00 1.889.271.096,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 879.019.024,00 835.292.512,00 5.02 KEUANGAN 879.019.024,00 835.292.512,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 88 Niai Sakip 1.992.000,00 - 3.000.000,00 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 1.992.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 3.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.992.000,00 - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah - 60.62 % 877.027.024,00 - 832.292.512,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)

(9)- 100 % 877.027.024,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 832.292.512,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 539.574.856,00 - Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 508.777.376,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 13155 Dokumen SSPD 337.452.168,00 - Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 323.515.136,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X NON URUSAN 901.100.076,00 1.053.978.584,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 901.100.076,00 1.053.978.584,00

1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai evaluasi manajemen kinerja - 88 Niai Sakip 901.100.076,00 - 1.053.978.584,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 165.186.100,00 - - - - 225.343.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 2.062.800,00 - Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.816.300,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 108.995.900,00 - Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 151.229.700,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 25.000.000,00 - Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 25.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 5.499.900,00 - Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 7.160.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 Dokumen 2.647.500,00 - Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 4.307.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 2.500.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 4.320.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 18.480.000,00 - Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 30.510.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 % 280.200.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 312.800.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 103.000.000,00 - Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 135.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 177.200.000,00 - Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 177.800.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 % 455.713.976,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 515.835.584,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 33.495.800,00 - Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 43.620.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 89.861.896,00 - Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 107.080.448,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 5.680.000,00 - Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 17.040.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 315.429.480,00 - Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 334.835.136,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 19 Unit 11.246.800,00 - Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 13.260.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 39.080.621.739,00 42.520.709.712,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 39.080.621.739,00 42.520.709.712,00 5.03 KEPEGAWAIAN 37.967.476.655,00 41.351.892.240,00
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 86 Nilai 28.348.157.303,00 - 28.721.465.484,00 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana - 7 Jenis 122.719.400,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 122.870.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 4.500.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 4.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 3.168.300,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.250.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 2.250.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 231.200,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 231.600,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 231.200,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 231.600,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 83.989.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 83.989.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 31.518.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 28.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang disusun - 3 Laporan 24.891.065.735,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 25.133.219.762,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 138 Orang/ Bulan 24.891.065.735,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 25.133.219.762,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana - 1 Jenis 210.860.000,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 304.016.104,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 24 Orang 210.860.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 304.016.104,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana - 6 Layanan 716.324.300,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 740.632.750,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.015.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 15.101.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 158.451.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 158.464.250,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 99.232.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 99.275.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 9.745.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 9.798.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 4.800.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 4.800.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 429.080.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 453.194.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana - 1 Layanan 53.661.300,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 113.768.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 53.661.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 113.768.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana - 3 Jenis 1.187.068.408,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.224.695.504,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 960.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 253.600.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 253.600.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 932.508.408,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 970.095.504,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana - 4 jenis 1.166.458.160,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.082.262.864,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 758.645.160,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 649.443.864,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 221.113.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 221.119.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 50.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 75.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 136.700.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 136.700.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks Profesionalitas ASN Instansi - 59,00 Nilai 9.619.319.352,00 - 12.630.426.756,00 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana - 44 sineJJenis 6.322.791.212,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 6.322.792.008,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 10.386.800,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 10.387.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Laporan 5.987.743.440,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.987.743.736,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 143.597.688,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 143.597.688,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 181.063.284,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 181.063.584,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik - 3 Jenis 381.525.788,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 448.447.788,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah 1 Dokumen 82.439.996,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 82.439.996,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 12 Laporan 125.088.896,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 125.088.896,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 173.996.896,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 240.918.896,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan - 3 Jenis 2.258.502.976,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 5.168.793.584,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dokumen 1.981.124.192,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 4.391.414.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 1 Dokumen 113.737.192,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 613.737.792,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 12 Dokumen 163.641.592,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 163.641.792,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana - 4 Jenis 656.499.376,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 690.393.376,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 133.899.792,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 167.779.792,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 800 Orang 350.137.792,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 350.141.792,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 1200 Orang 141.765.792,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 141.775.792,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 30.696.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 30.696.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.113.145.084,00 1.168.817.472,00
1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi - 100 persen 1.113.145.084,00 - 1.168.817.472,00 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah dokumen Data Penyelenggaraan Pengembangan Pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi - 4 dokumen 1.113.145.084,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.168.817.472,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, 3 Dokumen 335.965.896,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 294.093.896,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi 85 Orang 469.929.196,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 567.472.984,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga 20 Dokumen 307.249.992,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 307.250.592,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 1.220.695.968,00 1.220.696.368,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.220.695.968,00 1.220.696.368,00 5.03 KEPEGAWAIAN 1.220.695.968,00 1.220.696.368,00
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 86 Nilai 518.553.368,00 - 518.248.468,00 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana - 2 Jenis 52.381.200,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 53.657.500,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 11.815.200,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 13.091.500,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 40.566.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 40.566.000,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana - 1 Layanan 75.537.000,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 73.959.000,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 75.537.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 73.959.000,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah terlaksana - 1 Jenis 300.527.168,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 300.527.168,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 300.527.168,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 300.527.168,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan barang milik daerah penunjang terlaksana - 2 Layanan 90.108.000,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 90.104.800,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 78.218.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 78.214.800,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 11.890.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 11.890.000,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks Profesionalitas ASN Instansi - 59.00 Nilai 702.142.600,00 - 702.447.900,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN - 1 Jenis 702.142.600,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 702.447.900,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 14 Dokumen 702.142.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 702.447.900,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 6.959.832.000,00 6.959.832.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6.959.832.000,00 6.959.832.000,00 5.03 KEPEGAWAIAN 6.959.832.000,00 6.959.832.000,00
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 86 Nilai 6.959.832.000,00 - 6.959.832.000,00 5.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia - 100 Persen 6.959.832.000,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 6.959.832.000,00 UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 6.959.832.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 6.959.832.000,00 UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 23.374.352.871,00 25.721.788.157,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 23.374.352.871,00 25.721.788.157,00 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 9.796.155.700,00 10.785.773.250,00
1.5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 79 Nilai 25.000.000,00 - 27.500.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 2 Unit 25.000.000,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 27.500.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 25.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 27.500.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan - 100 Persen 9.771.155.700,00 - 10.758.273.250,00 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - 13 Laporan 8.446.157.500,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota - 9.290.773.800,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 5 Laporan 7.860.329.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 8.646.361.900,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.01.0008 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 1 Laporan 249.999.900,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 275.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola 6 Dokumen 335.828.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 369.411.900,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - 10 Dokumen 1.324.998.200,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat, Aparatur dan Akademisi - 1.467.499.450,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 5 Dokumen 380.000.200,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat, Aparatur dan Akademisi 418.000.770,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 3 Dokumen 900.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat, Aparatur dan Akademisi 1.000.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Dokumen 22.499.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat, Aparatur dan Akademisi 24.749.340,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 22.499.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat, Aparatur dan Akademisi 24.749.340,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - - 13.578.197.171,00 14.936.014.907,00 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - 13 Laporan 67.841.400,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 74.626.200,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.01.0006 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 Laporan 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan 1 Rekomend asi 67.841.400,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 74.626.200,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - 100 Persen 0,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat, Aparatur dan Akademisi - 0,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 0 Dokumen 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat, Aparatur dan Akademisi 0,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 0 Dokumen 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat, Aparatur dan Akademisi 0,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 0 Dokumen 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Masyarakat, Aparatur dan Akademisi 0,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - 10 Dokumen 0,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 0,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 Dokumen 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 0 Dokumen 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 0 Dokumen 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin - Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 1 Dokumen 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi - 4 Laporan 299.998.400,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi - 330.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 2 Laporan 99.999.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi 110.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 64.999.900,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi 71.500.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 134.999.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi 148.500.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
1.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 79 Nilai 13.210.357.371,00 - 14.531.388.707,00 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 51 Orang/ Bulan 10.148.440.607,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 11.163.270.028,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/ Bulan 10.148.440.607,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 11.163.270.028,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 0,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 0,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 0,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan - 1 Dokumen 1 Laporan 12 Paket 100 Persen 517.537.300,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 569.300.208,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.952.700,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 24.153.800,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 198.912.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 218.803.578,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 107.495.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 118.244.500,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 24.180.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 26.598.330,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 15.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 16.500.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 149.997.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 165.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 2 Unit 0,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 0,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 0,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan - 3 Laporan 100 Persen 479.009.272,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 526.910.380,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 3.300.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 152.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 167.200.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 324.009.272,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 356.410.380,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 15 Unit 2.019.099.192,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 2.221.009.111,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 850.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 935.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 1.169.099.192,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.286.009.111,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 17 Dokumen 46.271.000,00 Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 50.898.980,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 11.011.900,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 12.113.310,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 35.259.100,00 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi Aparatur 38.785.670,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN PENGHUBUNG 8.678.749.909,00 10.959.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.678.749.909,00 10.959.000.000,00 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 6.068.364.225,00 7.107.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 82 nilai 3.054.638.865,00 - 3.407.000.000,00 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat - 100 persen 4.876.800,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 7.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 4.876.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 7.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan - 100 persen 3.049.762.065,00 - - - - 3.400.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/ Bulan 3.049.762.065,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 3.400.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG
2.5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung - 90 indeks 3.013.725.360,00 - 3.700.000.000,00 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung - 90 indeks 3.013.725.360,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 3.700.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan 12 Laporan 45.569.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 200.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 12 Laporan 242.982.072,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 500.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 12 Laporan 2.725.173.888,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.000.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - - 2.610.385.684,00 3.852.000.000,00
1.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 2.610.385.684,00 - 3.852.000.000,00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.074.385.648,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.650.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 500.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 13 Unit 879.877.176,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.000.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.208.686.136,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.515.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 920.690.136,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.200.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 278.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 300.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 9.996.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik
7.Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 15.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 99.827.900,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 300.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 33 Unit 99.827.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 300.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 227.486.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 387.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 74.990.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 200.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 7.499.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 12.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 85.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 90.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 49.996.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 60.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.999.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 25.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.074.385.648,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.650.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 94.508.472,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 150.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG INSPEKTORAT 37.136.745.394,00 45.661.920.633,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 37.136.745.394,00 45.661.920.633,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 37.136.745.394,00 45.661.920.633,00
1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Inspektorat) - 87 Persen 29.321.068.306,00 - 33.128.870.633,00 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu - 100 Persen 130.000.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 130.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 80.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 80.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 50.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 50.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu - 100 Persen 21.068.568.090,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 22.794.253.558,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 93 Orang/ Bulan 21.068.568.090,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 22.794.253.558,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi yang terpenuhi - 100 Persen 1.839.441.600,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.569.264.955,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 49.999.500,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 50.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 118.473.200,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 100.472.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 169.979.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 166.696.496,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.995.600,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 26.520.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 44.996.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 46.675.200,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 80.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 85.560.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1.349.998.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.093.341.259,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana - 100 Persen 1.660.347.300,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.492.465.545,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 1.660.347.300,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.492.465.545,00 INSPEKTORAT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang terpenuhi - 100 Persen 680.097.876,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 833.337.490,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.100.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 5.100.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 275.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 362.100.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 399.997.876,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 466.137.490,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang terpelihara - 100 Persen 3.942.613.440,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 6.309.549.085,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 39 Unit 2.149.988.064,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 2.076.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1.486.181.792,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 3.757.769.085,00 INSPEKTORAT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 306.443.584,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 475.280.000,00 INSPEKTORAT
2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota - 100 Persen 4.514.127.136,00 - 7.929.510.000,00 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal - 100 Persen 3.049.847.956,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 5.368.544.800,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 9 Laporan 449.999.884,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 625.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 15 Laporan 249.999.992,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 500.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 45 Laporan 199.999.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 324.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 2 Laporan 299.999.596,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 357.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 58 Laporan 899.848.892,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 2.098.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepakatan 449.999.700,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 700.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 58 Dokumen 499.999.992,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 764.044.800,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu - 100 Persen 1.464.279.180,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 2.560.965.200,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Laporan 149.999.992,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 169.120.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 5 Laporan 1.314.279.188,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.391.845.200,00 INSPEKTORAT
3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI [deleted] Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan - 100 Persen 3.301.549.952,00 - 4.603.540.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan - 100 Persen 1.601.557.364,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 2.481.400.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 105 Rekome ndasi 549.999.988,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.081.400.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 3 Rekomend asi 1.051.557.376,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.400.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan - 100 Persen 1.699.992.588,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 2.122.140.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 12 Perangkat Daerah 549.999.788,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 683.100.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 33 Perangkat Daerah 299.999.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 381.280.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3 Kegiatan 700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 848.640.000,00 INSPEKTORAT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 1 Perangkat Daerah 149.993.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 209.120.000,00 INSPEKTORAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 200.351.521.521,00 45.269.927.768,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 200.351.521.521,00 45.269.927.768,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 200.351.521.521,00 45.269.927.768,00
1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - 83 Nilai 11.995.542.565,00 - 13.198.168.092,00 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja - 8 Dokumen 50.000.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 70.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 35.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 35.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 15.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 35.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah - 100 % 9.926.772.925,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 9.920.786.427,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 Orang/ Bulan 9.926.772.925,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 9.920.786.427,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah - 100 % 340.564.100,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 477.712.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 14.989.100,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 78.585.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 99.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 80.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 80.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 35.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 45.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 5.000.000,00 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 18.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 126.990.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 219.912.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase paket pengadaan selesai - 100 % 137.796.200,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 188.198.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 14 Unit 137.796.200,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 188.198.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terealisasi - 100 % 810.222.440,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 887.099.616,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6.960.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 110.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 110.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 693.262.440,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 762.099.616,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase barang milik daerah terpelihara - 100 % 730.186.900,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.654.372.049,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 12 Unit 544.600.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 581.976.400,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 12.000.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 12.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 25.640.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 197.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 133.456.900,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 833.465.649,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 Unit 14.490.000,00 - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 29.930.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila - 90 % 1.512.428.684,00 - 3.561.995.144,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - 100 % 1.512.428.684,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 3.561.995.144,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 500 Orang 712.428.684,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.961.995.144,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 36 Orang 800.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 1.600.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik - 80 % 178.156.029.440,00 - 18.000.000.000,00 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - 100 % 178.156.029.440,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 18.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 178.156.029.440,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 18.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Ormas yang terdata - 80 % 50.000.000,00 - 332.500.000,00 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - 100 % 50.000.000,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 332.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 332.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah - 80 % 7.425.091.544,00 - 8.854.657.544,00 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - 100 % 7.425.091.544,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 8.854.657.544,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 7.425.091.544,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 8.854.657.544,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial - 90 % 1.212.429.288,00 - 1.322.606.988,00 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - 100 % 1.212.429.288,00 - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - - 1.322.606.988,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 40 Orang 212.429.288,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 422.606.988,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 12 Dokumen 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi - 900.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 5.983.126.584.360,00 6.182.843.840.064,00 911 Pada tahun 2023, seiring dengan ditetapkannya perubahan status COVID-19 menjadi endemi, perekonomian nasional dan Provinsi Bali berangsur-angsur terus bertambah baik. Meskipun dibayang-bayangi oleh resesi yang diramalkan akan dihadapi sebagian negara di dunia, perekonomian nasional dan perekonomian Provinsi Bali diperkirakan tidak akan mengalami dampak yang signifikan. Optimisme yang dibangun oleh pemerintah akan pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah di tahun 2023 dan tahun 2024 tentu tercermin pada (salah satunya) penetapan target-target ekonomi makronya. Adapun target makro ekonomi Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 7.1. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Bali Tahun 2024 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI AWAL

(2022)TARGET 2024 1 Angka Kemiskinan Persen 4.53 4.07 2 Pertumbuhan Ekonomi Persen 3.05 5,75 (5,25-6,25) 3 Angka Pengangguran Persen 4.8 2.57 4 Indeks Gini Nilai 0.363 0.366 5 Laju Inflasi Persen 6.44 3±1 6 Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah Persen 60.45 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nilai 76.44 76.50 8 Angka umur harapan hidup Tahun 72.6 72.60 9 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 9.39 9.8 10 Indeks Daya Saing Krama Nilai 69.09 63.189 912 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI AWAL
(2022)TARGET 2024 Bali 11 Indeks Pembangunan Kebudayaan Nilai 67.97 16 IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Nilai 70,89 71.81 17 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Persen (belum rilis) 12.37 18 Persentase penyelenggaraan penataan ruang Persen 92,45 19 Persentase Energi Baru Terbarukan Persen 1,26 8,45 20 Persentase Pengelolaan Sampah Persen 100 21 Persentase Desa Adat Mandiri Persen 14.06 22 Indeks Pemajuan Tradisi Persen 15.00 23 Indeks Pemajuan Kebudayaan Nilai 65 24 Indeks Provinsi Hijau Nilai 67.05 25 Indeks Infrastruktur Nilai 73.75 26 Indeks Layanan Infrastruktur Nilai 76.18 27 Rasio Konektivitas Transportasi Nilai (belum rilis) 0.86 28 Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nilai 79.85 29 Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Nilai 96.50 30 Indeks demokrasi Nilai (belum rilis) 76.00 31 Indeks resiko bencana Nilai 115.14 32 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai (BB, nilai RB belum rilis) 74.00 33 Indeks Merit Sistem Nilai 0.82 34 Nilai AKIP Nilai 81 35 Opini BPK Opini WTP WTP 36 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Nilai N/A 88.5 37 Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita Nilai 82.5 38 Indeks Inovasi Daerah Nilai 65.75 Sumber: RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 Untuk lebih rincinya, penetapan target capaian kinerja Pemerintahan Provinsi Bali dapat dilihat dalam tabel 7.2 berikut. 913 Tabel 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,84 5,75 (5,25-6,25) 5,85 (5,35-6,35) 2 Laju Inflasi Persen 6,20 3±1 3±1 3 PDRB per kapita Jumlah 55,54 juta 56 - 61 juta 59- 64 juta 4 Indeks Gini Persen 0,362 0.366 0.362 5 Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan Persen 4,53 4.07 3.97 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Persen 76.44 76.5 76.65 7 Angka Melek Huruf Persen 95.53 95.8 97 8 Angka rata-rata lama sekolah tahun 9.39 9.8 10.6 9 Angka usia harapan hidup tahun 72.6 72.6 72.8 10 Persentase balita gizi buruk Persen 0.2 1.8 1.6 11 Prevalensi balita gizi kurang Persen 1.8 2.7 2.5 12 Cakupan Desa Siaga Aktif Persen 100 2.7 2,5 13 Angka partisipasi angkatan kerja Jumlah 2,738,539 2,709,549 2,987,273 14 Tingkat partisipasi angkatan kerja Persen 76.86 77.22 85.13 15 Tingkat pengangguran terbuka Persen 4.8 2.57 1.41 16 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai N/A 88.5 89.5 17 Opini BPK Status WTP WTP WTP 18 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nilai 88.3 92.90 96.00 19 Penguatan cadangan pangan Persen 20 2.30 4.60 20 Kontribusi sektor pertanian/perkebun an terhadap PDRB Persen 9,93% 1.59 1.61 21 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Persen 1,65 1.74 1.76 22 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Persen 1,47 2.14 2.16 23 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Persen - 4.95 4.97 914 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Nilai Tukar Petani Persen 95.43 98.00 102.00 2 Angka kriminalitas Kasus 1,533 1,850 1500 3 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Persen 17,93 18.56 19.34 4 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Persen 14,68 10.62 10.64 ASPEK PELAYANAN UMUM Layanan Urusan Wajib Dasar 1 Pendidikan 1.1 Angka Partisipasi Kasar 1.1. 1 Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Persen 100.51 104.68 105 1.2 Angka Pendidikan yang Ditamatkan 1.2. 1 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Pak et C Persen 32.77 100 100 1.3 Angka Partisipasi Murni 1.3. 1 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Pak et C Persen 74.00 85.00 90.00 1.4 Angka Partisipasi Sekolah 1.4. 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Pak et C Persen 74.00 100 100 1.5 Angka Putus Sekolah 1.5. 1 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persen 0.03 0.18 0.12 1.6 Angka Kelulusan 1.6. 1 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Persen 99.98 99.82 99.88 1.7 Angka Transisi (AT) 1.7. 1 Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA Persen 94.14 99.5 99.8 1.8 Fasilitas Pendidikan 1.8. 1 Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Persen 71.72 98.35 98.45 1.9 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Persen 63.38 23.98 24 1.10 Rasio Guru Persen 67 67.08 915 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) terhadap murid pendidikan menengah - SMA/MA (per 1000 murid) 62.04 67 67.08 - SMK (per 1000 murid) 64.92 67.08 68 1.11 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 1.11 .1 SMA/SMK/MA Persen 0.10 0.10 0.11 1.12 Angka melek huruf penduduk usia 15- 24 tahun, perempuan dan laki-laki Persen 99.94 99.92 99.96 1.13 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persen 95.53 93.35 94 1.14 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV 1.14 .1 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA) Persen 93.95 97.92 97.98 2 Kesehatan 2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup /1000 KH 4.83 9,5 9,5 2.2 Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup /1000 KH 4.95 6,5 6,5 2.3 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup /1000 KH 4.27 4,4 4,4 2.4 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup /100.000 KH 84.83 65 65 2.5 Rasio Posyandu per Satuan Balita Persen 1.61 1.61 1.61 2.6 Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk 2.6. 1 Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persen 0.027 0.027 0.026 2.6. 2 Rasio klinik Persen 0.05 0.056 0.065 2.6. 3 Rasio Puskesmas Pembantu Persen 0.12 0.113 0.111 2.7 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Persen 0.0021 0.0166 0.0167 2.8 Rasio dokter per satuan penduduk Persen 0.93 0.98 1.00 2.9 Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk 916 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) 2.9. 1 Rasio Tenaga Perawat per Penduduk Persen 2.75 2.67 2.69 2.9. 2 Rasio Tenaga Bidan per Penduduk Persen 1.27 1.25 1.27 2.10 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persen 100.00 88.50 88.50 2.11 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persen 100 96.8 96.8 2.12 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persen 0.67 100 100 2.13 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Persen 100 2.14 Case Detection Rate TBC Persen 0.3 40 44 2.15 Persentase keberhasilan pengobatan TBC Persen 0.8232 90 90 2.16 Cakupan penanganan penderita penyakit DBD Persen 1 100 100 2.17 Incidence Rate DBD /100.000 penduduk 108 70 50 2.18 Penderita diare yang ditangani Persen 100 100 100 2.19 Angka kematian Malaria Persen 0 0 0 2.20 Annual Parasite Incidence (API) /1000 penduduk 0.005 <1 <1 2.21 Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS Persen 84 85 90 2.22 Cakupan kunjungan bayi Persen 83.53 97.7 97.7 2.23 Cakupan Kunjungan Puskesmas Persen 100 100 100 2.24 Cakupan puskesmas pembantu Persen 0.12 0.808 0.811 2.25 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Persen 70.89 96 96 2.26 Cakupan Pelayanan nifas Persen 73.37 98 98 2.27 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persen 58.88 100 100 2.28 Cakupan pelayanan Persen 68.84 97.7 97.7 917 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) anak balita 2.29 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6- 24 bulan keluarga miskin Persen 100 100 100 2.30 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Persen 98.54 100 100 2.31 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam Persen 100 100 100 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1 Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik Persen 76.84 81.18 83.13 3.2 Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik Persen 49.00 48.63 48.87 3.4 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Persen 74.00 79.27 88.07 3.5 Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik Persen 72.00 75 77 3.6 Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat Persen 16.51 14.78 19.01 3.7 Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah Persen 100 100 100 3.8 Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi Persen 100.00 100 100 3.9 Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota Persen 50.31 44 50 3.10 .1 Persentase cakupan layanan Air Minum Aman Persen 92.00 93.05 95.51 3.10 .2 Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak Persen 89.79 95.1 97 918 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) 3.11 Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang Persen 94.0 96 98 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.5 Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi Persen 70.0 100 100 4.6 Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh Persen 45.0 5.94 3.84 5 Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat 5.1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persen 30.26 31.00 31.02 5.2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Persen 100 100 100 5.3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Persen 60 36.00 36.02 5.4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Persen 73.20 44.68 44.70 5.5 Persentase Penegakan PERDA Persen 100 100 100% 6 Sosial 6.1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persen 0,40 0.43 0.862 6.2 Persentase PMKS yang tertangani Persen 0,98 1.87 1.88 6.3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persen 0,51 25.9 26.21 6.4 Persentase panti sosial yang menyediakan Persen 60 18.08 20.21 919 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial 6.5 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persen N/A 5 15 6.6 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persen 100 100 100 6.7 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persen 100 100 100 6.8 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persen 11,27 0.92 0.92 Layanan Urusan Wajib Non Dasar 1 Tenaga Kerja 1.1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Per 1000 Perusahaan 0,002: 1000 perusahaan 0.009 0.024 1.2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Persen 47.83 100 100 1.3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Persen 73.84 66.23 66.53 1.4 Keselamatan dan perlindungan Persen 7, 16 20.53 63.08 1.5 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Persen 49.40 43.37 44.37 1.6 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Persen 5, 13 21.04 64.91 1.7 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Persen 39.95 20.24 59.78 1.8 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persen 12.34 19.39 20.73 920 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) 1.9 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Persen 100.00 100 100 1:10 Rasio lulusan S1/S2/S3 Per 10.000 Penduduk 0,075: 10.000 penduduk 0.076 0.076 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persen 49,65 46.5 48.59 2.2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Persen 16,36 17.45 19.56 2.3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Persen 52,00 48.15 48.45 2.4 Rasio KDRT Persen 0,442 0.011 0.01 2.5 Partisipasi angkatan kerja perempuan Persen 69,5 68.25 68.95 2.6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persen 100 100 100 2.7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Persen 0 100 100 2.8 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Persen 74,14 100 100 2.9 Cakupan penegakan hukum dari tingkat Persen 1,72 100 100 921 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 2.10 Cakupan perempuan dan anak korban kkerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Persen 74,14 100 100 2.11 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Persen 74,14 100 100 2.12 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Persen 74,14 100 100 2.13 Rasio APM perempuan/laki- laki di SD Persen 1,00 97.30 97.45 2.14 Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP Persen 0,99 87.18 97.27 2.15 Rasio APM perempuan/laki- laki di SMA Persen 0,99 74.94 75.02 2.16 Rasio APM perempuan/laki- laki di perguruan tinggi Persen - 26.79 28.70 2.17 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun Persen 1.00 95,10 95,26 3 Pangan 3.1 Ketersediaan Pangan Utama 3.1. 1 Padi Ton 814,434 684,887 695,198 3.1. 2 Jagung Ton 61,310 68,400 69,430 3.1. 3 Kedelai Ton 2,945 3,298 3,347 3.1. 4 Kacang Tanah Ton 5,541 5,446 5,528 3.1. 5 Ubi Kayu Ton 80,946 194,201 197,125 3.1. 6 Kacang Hijau Ton 213 214 218 3.1. 7 Ubi Jalar Ton 19,734 13,875 14,084 922 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) 3.2 Ketersediaan energi dan protein perkapita Kkal/Kap/H ari 2,672 2,675 2,690 Gram/Kap/ Hari 72.01 57.00 57.00 3.3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persen 85 95.80 96.00 4 Pertanahan 4.1 Persentase data informasi pertanahan yang handal Persen 99 60 80 5 Lingkungan Hidup 5.1 Tersedianya dokumen RPPLH provinsi Ya/Tidak Ya Ya Ya 5.2 Tersusunnya RPPLH Provinsi Ya/Tidak Ya Ya Ya 5.3 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi Ya/Tidak Ya Ya Ya 5.4 Tersedianya dokumen KLHS Provinsi Dokumen 1 Dokumen 1 3 5.5 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi Ya/Tidak Ya Ya Ya 5.6 Peningkatan Indeks Kualitas Udara Indeks 89.19 88.59 88.70 5.7 Peningkatan Indeks Kualitas Air Indeks 53.5 63.05 63.15 5.8 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks 43.36 41.66 41.66 5.9 Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut Indeks 88.49 69.90 69.98 5.10 Laporan Inventarisasi GRK Jumlah - 1 3 5.11 Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jumlah 1 1 5.12 Jumlah limbah B3 yag dikelola Ada 9 9 5.13 Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur Persen - 100 100 5.14 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab Perusahaan 10 Perusahaan 68 72 923 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 5.15 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi Orang 1 1 1 5.16 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Persen - 0.067 0.201 5.17 Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Persen - 0.067 0.201 5.18 Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional Persen - 0.067 0.201 5.19 Penetapan hak MHA Persen 100 100 100 5.20 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Jumlah (Orang) 108 30 90 5.21 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Jumlah (Orang) 48 30 90 5.22 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Jumlah 17 Adiwiyata 45 150 5.23 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Jumlah (Kasus) 8 Kasus 2 6 5.24 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Ton/tahun 584,896.25 727,477.025 729,878.916 924 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) Jakstrada) 5.25 Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada) Persen 0.55 71 70 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.1 Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk Persen 0.99 1 1 6.2 Rasio bayi berakte kelahiran Persen 96.68 98.96 99.96 6.3 Rasio pasangan berakte nikah Persen 55.2 67.38 71.38 6.4 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada/Tidak ada ada ada 6.5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/ Belum sudah sudah sudah 6.6 Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Persen 99.7 100 100 6.7 Cakupan penerbitan akta kelahiran Persen 49.7 60 64 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Persen 75.31 88.05 94.35 7.2 Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina Persen 12.29 31.84 47.76 7.3 Persentase LPM Berprestasi Persen 18.93 25.25 29.71 7.4 Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan Persen 100 100 100 7.5 Persentase Posyandu aktif Persen 78.13 79 80 7.6 Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Persen 300 330 340 7.7 Pemeliharaan Pasca Program Persen 98.43 98.43 99.06 925 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) pemberdayaan masyarakat 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Persen 0.19 -0.02 -0.02 8.2 Total Fertility Rate (TFR) Persen 1.98 2.1 2.0 8.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Persen 100 100 100 8.4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Persen 25 50 66 8.5 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Jumlah 1 1 1 8.6 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Jumlah 6 6 8 8.7 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Jumlah 14 18 26 8.8 Rata-rata jumlah anak per keluarga Persen 1.41 2 2 8.9 Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Persen 53.38 54 55 926 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) 8.10 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Persen 15.5 28 27 8.11 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Persen 17.9 9.86 9.5 8.12 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persen 44.35 50 52 8.13 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Persen 15.1 23 23 8.14 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Persen 60.62 60.62 60.62 8.15 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB Persen 59.9 62.0 64.0 8.16 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Persen 26.03 26.2 26.9 8.17 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Persen 40.35 42 44 8.18 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Persen 308 68 70 8.19 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Persen 100 100 100 8.20 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri Persen 49.5 93 95 8.21 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Rasio 1 1 1 927 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) 8.22 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Persen 100 100 100 8.23 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Persen 14 100 100 8.24 Rata-rata usia kawin pertama wanita Persen N/A 21.7 21.9 9 Perhubungan 9.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 9.1. 1 Angkutan Darat Jumlah 2,825,131 1,720,202 2,907,141 9.1. 2 Angkutan Laut Jumlah 20,634,800 1,976,817 2,391,948 9.1. 3 Angkutan Udara Jumlah 8,224,824 3,814,357 3,852,123 9.2 Jumlah ijin trayek Jumlah 387 197 217 9.3 Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah 81,466 110,200 130,120 9.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Termin al Bis 9.4. 1 Jumlah Pelabuhan Jumlah 42 40 40 9.4. 2 Jumlah Bandara Jumlah 1 1 1 9.4. 3 Jumlah Terminal Bis Jumlah 20 20 20 9.5 Persentase layanan angkutan darat Persen 3 3 3 9.7 Pemasangan Rambu-rambu Persen 29.43 38.58 49.48 9.8 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio 0,000237538 0,00023 0,00022 9.9 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 9.9. 1 Angkutan Darat - Orang Jumlah 2,825,131 1,720,202.00 2,907,141.00 - Barang Jumlah 66,656 166,240.00 171,350.00 9.9. 2 Angkutan Laut - Orang Jumlah 20,634,800 1,976,817 2,391,948 - Barang Jumlah 11,256,303 100,722,259 145,040,053 9.9. Angkutan Udara 928 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) 3 - Orang Jumlah 8,224,824 3,814,357 3,852,123 - Barang Jumlah 111,831,240 63,716,394 64,662,677 9.10 Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/t erminal per tahun 9.10 .1 Dermaga - Orang Jumlah 20,634,800 1.976.816,6 2,391,948 - Barang Jumlah 11,256,303 100,722,259 145,040,053 9.10 .2 Bandara - Orang Jumlah 8,224,823 3,814,357 3,852,123 - Barang Jumlah 111,831,240 63,716,394 64,662,677 9.10 .3 Terminal - Orang / Barang Jumlah 2825131/ 66656 1720202/166240 2907141/171 350 10 Komunikasi dan Informatika 10.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 120 120 120 10.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi Persen 100.00 100 100 10.3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon 10.3. 1 Persentase rumah tangga yang menggunakan HP Persen 83.51 96.95 98.90 10.3. 2 Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon Persen 2.37 1.89 1.71 10.4 Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet Persen 70.59 94.09 97.89 10.5 Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi Persen 27.72 26.14 26.93 11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 11.1 Persentase Koperasi Aktif Persen 78.98 70.45 72.75 11.2 Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi Persen 440,609 4.00 12.00 929 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) dari Informal ke Formal 11.3 Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Persen 6.440 8.00 24.00 12 Penanaman Modal 12.1 Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah 5,500 6,500 12.2 Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah (Triliun) 13.00 13.50 12.3 Rasio daya serap tenaga kerja Persen 5 6 12.4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Persen 17 17,5 12.5 Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan Indeks 88.5 89.5 13 Kepemudaan dan Olah Raga 13.1 Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persen 40 81.5 82.02 13.2 Persentase Wirausaha Muda Persen 0.5 0.88 1 13.3 Cakupan Pembinaan Olahraga Persen 60 60.25 60.78 13.4 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Persen 50 49 55 13.5 Cakupan Pembinaan atlet muda Persen 15 16 18.7 13.6 Jumlah atlet berprestasi Orang 226 orang 215 230 13.7 Jumlah prestasi Olahraga Cabor 33 cabor 30 35 14 Statistik 14.1 Buku "Kabupaten dalam angka" Jumlah 9 9 9 14.2 Buku "PDRB" Jumlah 1 Buku 1 1 15 Persandian 15.1 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Persen 100.00 100 100 16 Kebudayaan 16.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah 2 6 6 16.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar 930 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) Budaya yang dilestarikan 16.2 .1 Benda Cagar Budaya Jumlah 483 20 22,869 16.2 .2 Bangunan Cagar Budaya Jumlah 9 5 568 16.2 .3 Situs Cagar Budaya Jumlah 23 5 695 16.2 .4 Kawasan Cagar Budaya Jumlah 0 5 5 16.2 .5 Struktur Cagar Budaya Jumlah 13 533 535 16.3 Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu 16.3 .1 Situs Cagar Budaya Jumlah 23 122 122 16.3 .2 Kawasan Cagar Budaya Jumlah 0 4 4 16.4 Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi Jumlah 0 220 17 Perpustakaan 17.1 Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun Persen 6 5 16.5 17.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah 105,189 300 1025 17.3 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun Jumlah 3,968 120 375 17.4 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Jumlah 56,498 300 1025 17.5 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Jumlah 39 27 27 18 Kearsipan 18.1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Persen 28 50 20 18.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Persen 100 50 100 LAYANAN URUSAN PILIHAN 1 Pariwisata 1.1 Kunjungan Wisatawan 1.1. 1 Wisatawan Nusantara Orang 8,052,974 7,500,000 10,000,000 1.1. 2 Wisatawan Mancanegara Orang 1,778,471 1,500,000 2,500,000 931 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) 1.2 Lama Tinggal Wisatawan 1.2. 1 Wisatawan Nusantara Jumlah 1.97 2.65 2.85 1.2. 2 Wisatawan Mancanegara Jumlah 2.50 3.65 3.85 1.3 PAD Sektor Pariwisata Persen 25.74 26.33 42.18 2 Pertanian 2.1 Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB Persen 14,68 1.59 1.61 2.2 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB Persen 1,65 1.74 1.76 2.3 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB 0 1,47 2.14 2.17 2.4 Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB Persen N/A 4.96 5.03 2.5 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar 2.5. 1 Padi Ku/Ha 61.29 60.95 61.87 2.5. 2 Jagung Ku/Ha 40.97 43.47 44.08 2.5. 3 Kedelai Ku/Ha 13.96 15.88 16.11 2.6 Cakupan Bina Kelompok Petani Persen 9.011 1 1 3 Kehutanan 3.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Persen 4.88 6,61 7,46 3.2 Kerusakan Kawasan Hutan Jumlah (Ha) 835.00 31,658.84 31,593.52 3.3 Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan Persen 71.19 70 70 4 Energi dan Sumber Daya Mineral 4.1 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Persen 100 100 100 4.2 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Persen 100 1.52 1.48 5 Perdagangan 5.1 Ekspor Bersih Perdagangan Persen 95.45 96 96 5.2 Cakupan Pembinaan Pasar Persen 17.25 19.41 23.72 932 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) Rakyat 6 Perindustrian 6.1 Cakupan Bina Perajin Persen 8.36 1 1 7 Transmigrasi 7.1 Persentase Transmigran Swakarsa Persen - 0 0 8 Kelautan dan Perikanan 8.1 Produksi Perikanan Ton 133,667.74 156,667.96 189,568.24 8.2 Konsumsi Ikan Kg/Kapita/t ahun 44.81 49.29 59.64 8.3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persen 0 100 100 8.4 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Persen 78.91 82.24 90.66 8.5 Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Ton 100,801.60 104,897.51 115,649.51 8.6 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Persen 80 84% 92% 8.7 Nilai Tukar Nelayan Persen 100.44 100.22 100.28 PENUNJANG URUSAN 1 Perencanaan Pembangunan 1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak Ada Ada Ada 1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada 1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada 1.4 Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak Ada Ada Ada 1.5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Persen 100 100 100 933 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) 1.6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Persen 100 100 100 1.7 Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Persen 100 100 100 2 Keuangan 2.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Nilai - WTP WTP 2.2 Persentase SiLPA Persen 11.27 6 6 2.3 Persentase SILPA terhadap APBD Persen 5.56 6 6 2.4 Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana Persen 0 0 0 2.5 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Persen 20.38 20 20 2.6 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Persen 10.11 10 10 2.7 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Jumlah 1,231,251,353,817 1,192,689,709,947 1,129,187,96 3,042 2.8 Penetapan APBD Status Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 3.1 Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Persen 30 30 30 3.2 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persen 29,11 2.04 2.66 3.3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Persen 39,46 10 10.43 3.4 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Jabatan 38 42 42 3.5 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Orang 3,783 3,489 3,076 3.6 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah Orang 7,137 5,636 4,881 4 Penelitian dan Pengembangan 4.1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Persen 100 100 100 934 No ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode (2022) Target Capaian Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)(2) (3) (4) (5) (8) 4.2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Persen 100 100 100 Penerapan SIDa: - 4.3 Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Persen 90,90 27/33 80 90 4.4 Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah Persen 96,6 30/36 80 90 5 Pengawasan 5.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan Persen 85 95 5.2 Persentase Pelanggaran Pegawai Persen 0,009 85 95 5.3 Jumlah Temuan BPK Persen 85 95 6 Sekretariat Dewan 6.1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Ada/Tidak Ada Ada Ada 6.2 Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Ada/Tidak Ada Ada Ada 6.3 Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD Ada/Tidak Ada Ada Ada Dukungan tersebut sangat penting artinya agar target-target yang direncanakan dapat direalisasikan untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang termuat dalam RKPD tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan. GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER 935