DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 27 Tahun 2018

Nomor: 27
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, petunjuk teknis SOP Satpol PP Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705); Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Bali.
6.Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
7.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8.Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
9.Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/ masyarakat melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencegahan pelanggaran peraturan daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya, melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah, melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum dengan cara preventif non yustisial dan penindakan yustisial.
10.Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana, serta gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Polisi Pamong Praja berwenang :

a.melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur;
b.menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c.memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur; dan
e.melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

Pasal 3

(1)Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja berkewajiban:

a.menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma hak asasi manusia, norma lokal genius dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b.mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
c.membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;
d.melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
e.menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut di duga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

BAB III

LINGKUP SOP

Pasal 5

(1)Lingkup SOP Satpol PP meliputi:
1. a.SOP penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
2. b.SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. c.SOP pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
4. d.SOP pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
5. e.SOP pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting;
6. f.SOP pelaksanaan operasional patroli;
7. g.SOP perlindungan masyarakat; dan
8. h.SOP pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.
(2)SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 27 April 2018 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 27 April 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 27

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…