DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/ 2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/ 2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 588);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/ Per/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
17.Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
18.Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, angka 37 dihapus, serta diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a dan diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5.Rumah Sakit adalah unit organisasi yang bersifat khusus yang memberikan pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan rehabilitasi.
6.Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
7.Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RSBM adalah Rumah Sakit Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8.Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
9.Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disebut RS Mata adalah Rumah Sakit Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan Rumah Sakit dengan memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.
10.Rumah Sakit Jiwa Manah Santhi Mahottama Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan jiwa. 10a. Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RSDY adalah Rumah Sakit Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
11.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12.Pola Tata Kelola adalah tata kelola Rumah Sakit yang menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 15a. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang ditetapkan dan/atau dikukuhkan berdasarkan hasil hibah dan/atau melalui mekanisme perekrutan sesuai ketentuan yang berlaku dengan perjanjian kerja.
16.Pegawai Dari Profesional Lainnya adalah pegawai yang direkrut dengan perjanjian kerja.
17.Direktur Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
18.Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah wadah nonstruktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di Rumah Sakit.
19.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Rumah Sakit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
21.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Rumah Sakit.
22.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan Rumah Sakit dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23.Basis Akrual adalah bisnis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
24.Rekening Kas Rumah Sakit adalah rekening tempat penyimpanan uang Rumah Sakit yang dibuka oleh Pemimpin pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Rumah Sakit.
25.Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit.
26.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
27.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit yang selanjutnya disebut DPA Rumah Sakit adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Biaya, proyeksi arus kas, jumlah, dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Rumah Sakit.
28.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
29.Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
31.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
32.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
33.Pinjaman BLUD, yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Rumah Sakit sebagai pelaksana BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Rumah Sakit dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
34.Satuan Organisasi adalah yang mencakup instalasi dan unit-unit di rumah sakit.
35.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
36.Pejabat Pengelola adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pengelola Rumah Sakit.
37.Hospital by Laws adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate by laws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit.
2.Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Rumah Sakit dapat membentuk unit sesuai kebutuhan Rumah Sakit untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan guna mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
(2)Pembentukan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemimpin.
(3)Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh kepala unit dan bertanggung jawab kepada ketua tim.
(4)Setiap penyusunan dan tata kerja unit, harus berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
1. a.Pejabat Pengelola; dan
2. b.pegawai.
(2)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari:
1. a.ASN;
2. b.Pegawai BLUD; dan
3. c.Pegawai Dari Profesional Lainnya.
  1. 4.Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1)Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan dan/atau mengukuhkan pegawai BLUD.
(2)Penetapan dan/atau pengukuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan hibah atau mekanisme perekrutan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian.
(3)Penetapan dan/atau pengukuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(4)Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap dengan perjanjian kerja.
(5)Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerima dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berhak atas:
1. a.remunerasi;
2. b.cuti; dan
3. c.pelindungan.
(2)Remunerasi untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari unsur ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Remunerasi Pegawai Dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.gaji; dan
2. b.pesangon.
(4)Selain remunerasi, Pejabat Pengelola dan pegawai dapat diberikan insentif berupa jasa pelayanan sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.
(5)Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.cuti tahunan ASN dan pegawai BLUD sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
2. b.cuti bersalin.
(6)Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan ketenagakerjaan; dan
3. c.bantuan hukum.
  1. 6.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pemberhentian Pejabat Pengelola disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pegawai BLUD dan Pegawai Dari Profesional Lainnya diberhentikan dengan hormat, karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.atas permintaan sendiri;
3. c.mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
4. d.perampingan organisasi Rumah Sakit;
5. e.tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai BLUD dan Pegawai Dari Profesional Lainnya; dan
6. f.tidak tersedia anggaran untuk memberikan nafkah kepada Pegawai BLUD dan Pegawai Dari Profesional Lainnya.
(3)Pejabat Pengelola, Pegawai BLUD dan Pegawai Dari Profesional Lainnya dapat diberhentikan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:
1. a.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
2. b.melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; dan/atau
3. c.melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara atau pemerintah.
  1. 7.Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A, sehingga Pasal 47A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

(1)Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi:
1. a.Kerja Sama Perseorangan; dan
2. b.Kerja Sama dengan Badan Usaha.
(2)Kerja Sama Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Tenaga Medis;
2. b.Tenaga Kesehatan; dan
3. c.Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.
(3)Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

8.Diantara Bab XIX dan Bab XX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIXA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIXA
9.Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Layanan kesehatan dan tarif layanan kesehatan pada RSDY sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai tarif layanan RSDY. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 30 Juni 2025 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Denpasar pada tanggal 30 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 30 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…