DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 28 Tahun 2020

Nomor: 28
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, saha Pariwisata, tata kelola saha Pariwisata, koordinesi antar pelaku usaha Pariwisata, pembinaan dan pengawasan, eran masyarakat, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kepariwisataan Bali yang bersumber pada budaya dan nilai-nilai Sad Kerthi telah memberikan kontribusi untuk meningkatkan pembangunan daerah dan memperkenalkan Daya Tarik Wisata Bali;
c.bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya, maka diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Tata Kelola Pariwisata Bali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Pariwisata Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PARIWISATA BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4.Gubernur adalah Gubernur Bali.
5.Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan di Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah.
6.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan di Kabupaten/Kota.
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9.Pariwisata Budaya Lokal adalah Pariwisata yang dilandasi filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
13.Tata Kelola Pariwisata adalah rangkaian kegiatan terstruktur sinergi terkordinasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara inovatif serta terpola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
14.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
15.Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
16.Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
17.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18.Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pariwisata.
19.Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata spiritual dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
20.Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.
21.Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
22.Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.
23.Biro Perjalanan Wisata yang selanjutnya disingkat BPW meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
24.Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.
25.Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
26.Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata.
27.Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran yang selanjutnya disingkat PPIKP yang dikenal dengan istilah MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa berskala nasional, regional, dan internasional.
28.Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
29.Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
30.Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.
31.Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
32.Usaha Solus Per Aqua yang selanjutnya disingkat SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
33.Usaha Wisata Kesehatan (medical tourism) adalah usaha jasa wisata perawatan kesehatan yang bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk perawatan kesehatan tradisional.
34.Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kepemanduan wisata.
35.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
36.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha yang selanjutnya disingkat TSLDU adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan kondisi yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 2

Tata kelola Pariwisata Bali dilakukan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola yang bertujuan untuk:

a.menata pengelolaan penyelenggaraan Pariwisata Bali;
b.meningkatkan kinerja tata kelola penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi Tata Kelola Pariwisata;
c.memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan terhadap produk Pariwisata yang ditawarkan;
d.memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku industri Pariwisata dalam menyelenggarakan Tata Kelola Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
e.menyediakan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pariwisata.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Usaha Pariwisata;
b.Tata Kelola Usaha Pariwisata;
c.koordinasi antar pelaku Pariwisata;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.peran serta masyarakat; dan
f.pendanaan.

BAB II

USAHA PARIWISATA

Pasal 4

(1)Usaha Pariwisata meliputi:
1. a.Daya Tarik Wisata;
2. b.kawasan Pariwisata;
3. c.jasa transportasi wisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi;
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
9. i.jasa informasi Pariwisata;
10. j.jasa konsultan Pariwisata;
11. k.jasa pramuwisata;
12. l.wisata tirta;
13. m.SPA; dan
14. n.wisata kesehatan.
(2)Sub jenis Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi legalitas usaha dan standar Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Setiap pengelola Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menjadi anggota asosiasi Pariwisata Provinsi.
(2)Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum, memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, kode etik asosiasi dan menjalankan fungsinya secara efektif sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan Tata Kelola Pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB III

TATA KELOLA USAHA PARIWISATA

Pasal 7

(1)Pengusaha Pariwisata wajib menyediakan barang dan/atau jasa Pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, natural, dan ramah lingkungan.
(2)Dalam menyediakan barang dan/atau jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha Pariwisata harus mengutamakan:
1. a.pelayanan kepada wisatawan;
2. b.persaingan usaha yang sehat;
3. c.etika bisnis;
4. d.produk lokal;
5. e.kearifan lokal;
6. f.kesejahteraan karyawan; dan
7. g.kerjasama antar pelaku Usaha Pariwisata lokal.
(3)Pengusaha Pariwisata dalam menyediakan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam perizinan.
(4)Wisatawan yang berkunjung ke Bali merupakan wisatawan yang berkualitas, yaitu:
1. a.menghormati nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal;
2. b.ramah lingkungan;
3. c.waktu tinggal lebih lama;
4. d.berbelanja lebih banyak;
5. e.memberdayakan sumber daya lokal;
6. f.melakukan kunjungan ulang; dan
7. g.berperilaku tertib dengan selalu menggunakan sarana transportasi usaha jasa perjalanan wisata.
(5)Dalam penentuan harga paket wisata yang berisiko tinggi, pengusaha wisata telah memperhitungkan asuransi jiwa bagi wisatawan.
(6)Asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan menggunakan perusahaan asuransi nasional.

Pasal 8

(1)Daya Tarik Wisata dapat berupa alam, budaya, spiritual, buatan dan/atau gabungan yang berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
(2)Daya Tarik Wisata harus menjamin kepuasan wisatawan, pelestarian budaya, alam, dan pemberdayaan sumber daya lokal.
(3)Daya Tarik Wisata harus menyediakan produk kerajinan rakyat yang menjadi penciri (ikon) di wilayah destinasi wisata.
(4)Produk kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dijual di destinasi tersebut.
(5)Pemberdayaan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pengelola;
2. b.tenaga kerja;
3. c.komoditas;
4. d.produk; dan
5. e.investasi.

Pasal 9

(1)Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelola secara profesional, melembaga, dan berbasis digital.
(2)Pengelolaan secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keahlian dan kompetensi.
(3)Pengelolaan secara melembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum, memiliki izin dan/atau ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota.
(4)Pengelolaan berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sistem pemetaan area Daya Tarik Wisata;
2. b.sistem informasi dan promosi;
3. c.sistem reservasi dan pembayaran satu pintu/tiket tunggal; dan
4. d.sistem monitoring keamanan dan kenyamanan.
(5)Sistem pembayaran satu pintu/tiket tunggal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c meliputi:
1. a.tiket masuk;
2. b.parkir;
3. c.transportasi dalam kawasan;
4. d.pemandu wisata khusus;
5. e.busana adat;
6. f.tempat penitipan barang; dan
7. g.toilet.

Pasal 10

(1)Daya Tarik Wisata Spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kegiatan wisata minat khusus berupa perjalanan wisata menuju tempat melakukan kegiatan spiritual yang meliputi penyucian diri (pengelukatan), tapa, brata, yoga, semadi, darmayatra dan tirtayatra.
(2)Pengelolaan Daya Tarik Wisata Spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbentuk badan hukum atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…