DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan atas Pedoman Pengelolaan Risiko

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 38); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 38), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
6.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
8.Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Bali.
9.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi.
10.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.
11.Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah.
12.Kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
13.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
14.Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
15.Pengelolaan Risiko adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
16.Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
17.Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
18.Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
19.Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
20.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
21.Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
22.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
25.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
27.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
(2)Implementasi RTP meliputi kegiatan:
1. a.pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
2. b.pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian; dan
3. c.penerapan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (zero tolerance to fraud) oleh Pemerintah Provinsi menggunakan strategi pengendalian kecurangan yang dijabarkan ke dalam atribut;
  1. 1.kebijakan anti Kecurangan;
  2. 2.struktur anti Kecurangan;
  3. 3.standar perilaku dan disiplin;
  4. 4.penilaian Risiko Kecurangan;
  5. 5.manajemen sumber daya manusia;
  6. 6.manajemen pihak ketiga;
  7. 7.whistleblowing system;
  8. 8.deteksi proaktif;
  9. 9.investigasi; dan
  10. 10.tindakan korektif.
  11. 3.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA PEMBIAYAAN
  12. 4.Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

5.Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 15 Juli 2025 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Denpasar pada tanggal 15 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 32 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI A. PENDAHULUAN 1.1 Pengertian Dalam Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ini, yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
6.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
8.Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Bali.
9.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi.
10.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.
11.Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah.
12.Kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
13.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
14.Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
15.Pengelolaan Risiko adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
16.Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
17.Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
18.Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
19.Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
20.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
21.Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
22.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
25.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
27.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 1.2 Dasar Hukum
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidama Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 38); B. KRITERIA PENILAIAN RISIKO, WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN RISIKO I. KRITERIA PENILAIAN RISIKO

a.Skala Dampak Risiko Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko. Tabel 1.1 Tabel skala dampak Risiko Kategori dampak Skor Uraian Sangat signifikan/sangat besar 5 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan. Signifikan / Besar 4 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan. Sedang/Medium 3 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang. Kurang signifikan/kecil 2 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan. Tidak Signifikan/Sangat Kecil 1 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan
b.Skala Probabilitas Risiko Tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya Risiko. Tabel 1.2 Tabel skala probabilitas Risiko Kategori Probabilitas Skor Penjelasan Kejadian Tunggal Kejadian Berulang Sangat sering 5 Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%) Dapat terjadi beberapa kali dalam1 tahun Sering 4 Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%) Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun Moderat 3 Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%) Kemungkinan terjadi sekali dalam 1-5 tahun Jarang 2 Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%) Kemungkinan terjadi sekali dalam 5–10 tahun Sangat Jarang 1 Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%) Kemungkinan terjadi sekali dalam 10-20 tahun
c.Skala Nilai Risiko Skor nilai Risiko atau matriks Risiko merupakan hasil perkalian skor dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan dapat diterima (acceptable) atau area tidak dapat diterima (unacceptable). Tabel 1.3 Matriks Analisa Risiko Matriks Analisis Risiko 5 x 5 Tingkat Dampak 1 2 3 4 5 Rendah Sekali Rendah Sedang Tinggi Tinggi Sekali Tingkat Kemungkinan 5 Sangat Sering 5 10 15 20 25 4 Sering 4 8 12 16 20 3 Kadang- kadang 3 6 9 12 15 2 Jarang 2 4 6 8 10 1 jarang sekali 1 2 3 4 5 SKALA KEMUNGKINAN Konsekuensi/Dampak Tindak Signifikan Kurang Signifikan Sedang Signifikan Sangat Signifikan 5 Sangat Sering Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 4 Sering Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 3 Kadang-Kadang Sangat Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi 2 Jarang Sangat Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang 1 Sangat Jarang Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rendah Rendah Keterangan: No Status Risiko Skor Status Risiko 1 rendah sekali (low) 0 < SR < 4 2 rendah (low) 4 < SR < 9 3 sedang (moderate) 9 < SR <14 4 tinggi (high) 14 < SR < 16 5 tinggi sekali (very high) 16 < SR < 25 Kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki Sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas sangat tinggi (unacceptable risk). Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (unacceptable risk), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (acceptable risk). Tabel 1.4 Tabel 1.5 Tingkat Dampak Terjadinya Risiko Fraud Skala Dampak Kriteria Nilai Sebutan Keterlambatan Penyelesaian Perkerjaan Terdapat Penyimpangan Kerugian Keuangan Negara/Daerah 1 Tidak Signifikan Sampai dengan 20 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan Dilakukan oleh pejabat empat tingkat dibawah Penanggung Jawab < Rp10.000.000,00 2 Kurang Signifikan Lebih dari 20 hari kalender sampai dengan 30 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan Dilakukan oleh pejabat tiga tingkat dibawah Penanggung Jawab Rp10.000.000 s.d < Rp 100.000.000 3 Sedang Lebih dari 30 hari kalender sampai dengan 40 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan Dilakukan oleh pejabat dua tingkat dibawah Penanggung Jawab Rp100.000.000 s.d < Rp 250.000.000 4 Signifikan Lebih dari 40 hari kalender sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan Dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawah Penanggung Jawab Rp250.000.000 s.d < Rp 1.000.000.000 5 Sangat Signifikan Lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan Dilakukan oleh Penanggung Jawab > Rp1.000.000.000 II. WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN RISIKO Tabel 2.1 Timeline Pengelolaan Risiko No. Waktu Tahapan Manajemen Pemda Tahapan Pengelolaan Risiko Pelaksana Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1. 1.Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan) Proses penyusunan RPJMD - Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Provinsi - Komite pengelolan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemerintah Provinsi (Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah) Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Provinsi
2. 2.Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan) Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Penyusunan Risiko Strategis Perangkat Daerah - Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es.II (Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah) Daftar Risiko dan RTP Strategis (Perangkat Daerah)
3. 3.Januari – Mei Tahun XXXX-1 Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan Komite Pengelolaan Risiko Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4. 4.Agustus- September XXXX-1 Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan) Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daera - Kepala Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es III, IV Perangkat Daerah Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5. 5.Oktober Tahun XXXX - 1 Penyusunan RAPBD, Perda APBD - Pengomuni kasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomuni kasian perubahan KSOP - Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV- - Sekda selaku koordinator - Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomuni kasian - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6. 6.November – Desember Tahun XXXX - 1 Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah
7. 7.Januari sd Desember Tahun XXXX Pelaksanaa n APBD Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP) - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemerintah Provinsi, Tingkat Eselon II, III, dan IV KSOP Pelaksanaan KSOP - Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan kegiatan Bukti pelaksanan KSOP Berkala Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP - UPR Tingkat Pemerintah Provinsi, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuha - Sekda selaku koordinator - Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko - Notulen rapat - Laporan pemantauan (tahunan, 5 tahunan) Juni-Juli Tahun XXXX Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Provinsi) Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah Provinsi. - UPR Pemerintah Provinsi (Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah - Sekda selaku Koordinator Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Provinsi yang dimutakhirkan
8. 8.Agustus- September XXXX Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan) Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Perangkat Daerah - Gubernur - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid OPD) Daftar Risiko dan RTP Strategis (Perangkat Daerah Januari – Februari Tahun 201X+1 Pelaporan Keuangan Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun XXXX - Gubernur - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator Laporan Pengelolaan Risiko Tahun XXXX Informasi & Komunikasi (4) Februari – Maret Tahun 201X+1 Reviu APIP Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP Inspektorat (APIP Daerah) Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko C. BAGAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH D. PROSES PENGELOLAAN RISIKO Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan tahapan sebagai berikut: Alur Proses Pengelolaan Risiko GUBERNUR Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian (1) Penilaian Risiko Kegiatan Pengendalian (3) Analisis Risiko Identifikasi Risiko (2) Penetapan Kontek/Tujuan Informasi & Komunikasi (4) Pemantauan (5) Rencana Tindak Pengendalian Kecurangan ALUR PROSES PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH PROVINSI Proses pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi yaitu:
a.Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian Tujuannya adalah penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Provinsi Bali. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. 1.Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian; a) Persiapan Data; Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Provinsi dapat berupa: 1) Laporan hasil audit pada Pemerintah Provinsi yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait; 2) Hasil Reviu/Evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah; 3) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Provinsi; 4) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/ pilihan Pemerintah Provinsi dari berbagai sumber misalnya Media massa, Internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan. b) Penyusunan lembar kuesioner survey lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner.
2. 2.Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Provinsi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.
3. 3.Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/ Control Self Assessment (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/ pilihan yang dilakukan penilaian. Format Lingkungan Pengendalian intern disajikan dalam Form 1.a. dan Form 1.B. Form 1.a Format Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Control Environment Evaluation (CEE) PEMERINTAH PROVINSI BALI Tahun Penilaian : NO. PERTANYAAN /KUESIONER JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN KUESIONER CEE R1 R2 R3 R4 R5 R6 Modus A B C D A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 1 Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll) 2 Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai 3 Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik 4 Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 1 Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan 2 Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan 3 Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai 4 Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala. C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF 1 Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko 2 Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. 3 Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah. 4 Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja. 5 Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda. 6 Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (cascading). 7 Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko. 8 Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko. D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 1 Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat. 2 Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing- masing dalam pengelolaan risiko. 3 Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara). 4 Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing- masing dalam pengelolaan risiko. E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT 1 Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat. 2 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat. 3 Kewenangan direviu secara periodik. F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai). 2 Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik. 3 Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja. 4 Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko. 5 Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja). 6 Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan. 7 Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM. G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF 1 Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik. 2 Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya. 3 Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP. 4 APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko. 5 Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti. H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT 1 Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun. 2 Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun. Keterangan: Kolom c diisi dengan jawaban responden. Keterangan Jawaban: 1 : Tidak setuju/Belum ada/Belum dibangun. 2 : Kurang setuju/Telah dibangun/diterapkan akan tetapi belum Konsisten. 3 : Setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan. 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain. Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian. Misal: kesimpulan tiap pertanyaan: "Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2. kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian: "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai". Form 1.b Format CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah Provinsi Bali Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : No. Sumber data Uraian Kelemahan Klasifikasi A B C D 1 Media massa 2 LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK 3 SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat 4 Dst *) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008. Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan sumber data Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau
4. 4.Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Pemerintah Provinsi dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam Form 1.c. Form 1.c Format Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Bali Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : No. Sub unsur Hasil Reviu Dokumen Hasil Survei Persepsi Simpulan Penjelasan Hasil Uraian Hasil Uraian A B C D E F G H 1 Penegakan integritas dan nilai etika. 2 Komitmen terhadap kompetensi. 3 Kepemimpinan yang kondusif. 4 Struktur organisasi sesuai kebutuhan. 5 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. 6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM. 7 Perwujudan peran APIP yang efektif. 8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait. Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya Kolom h diisi dengan uraian kelemahan
b.Penilaian Risiko Langkah-langkah dalam penilaian Risiko yaitu: 1.Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah menetapkan “konteks/ tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Provinsi, tingkat strategis Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian Risikonya. Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran pada tahap ini adalah adanya daftar Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Gubernur dan Pimpinan Perangkat Daerah. Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN. Penilaian Risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan. Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut: a) Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Provinsi Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Provinsi pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD dan atau RKPD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Gubernur atau pertimbangan professional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/ FGD dan selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan”. Form 2.a Format Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Sumber Data Visi Misi Strategis RPJMD Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda Tujuan Strategis RPJMD Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda Sasaran RPJMD Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda IKU Sasaran RPJMD Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda Prioritas pembangunan dan program unggulan Urusan Pemerintahan Daerah Nama Dinas Terkait Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko Bali, bulan tahun Gubernur Bali ……………………………….. b) Penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah Penetapan tujuan/konteks strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah sesuai urusan. Format penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Form 2b. Form 2.b Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Urusan Pemerintahan : OPD yang Dinilai : Sumber Data Tujuan Strategis Sasaran Strategis IKU Renstra OPD No IKU Target Program Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko Tujuan : Strategis: Sasaran : Strategis: IKU Strategis: Program: Bali ………….., ........xx Kepala Perangkat Daerah, ........................... Langkah-langkah penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut: Dokumen yang digunakan adalah Renstra Perangkat Daerah dan atau Renja Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya; ➢ Identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda; ➢ Menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; ➢ Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b. c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/ konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah. Format penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Form 2c. Form 2.c Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Urusan Pemerintahan : OPD yang Dinilai : Sumber Data Tujuan Strategis Program Dinas ……………….. (Renja XXXX) dan Kegiatan Utama Keluaran/Hasil Kegiatan No. Nama Keluaran/Hasil Kegiatan Target Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko Program: Kegiatan: Keluaran/Hasil Kegiatan: Bali ………….., .. XXXX Kepala Perangkat Daerah, ........................... Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut: a) mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya; b) identifikasi kegiatan utama dan indicator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya; c) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/ kegiatan/ sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya; d) menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.
1. 2.Menyiapkan penilaian Risiko a) Identifikasi Risiko Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko. Penulisan Kode Risiko sebagai berikut: RSO 21 01 01 01 Penjelasan: RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD 21 = Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2021 01 = Kode urusan 01 = Kode OPD 01 = Nomor urut Risiko Pengkodean Risiko disajikan dalam format berikut. KODE RISIKO Tingkat Risiko Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko Jenis Risiko Entitas/ OPD yang Menilai Nomor Urut di Entitas/ OPD Kode RSP 21 01 01 01 RSP.20.01.01.01 Tingkat Risiko terdiri dari: RSP Strategis Pemda RSO Strategis OPD ROO Operasional OPD Teknik Identifikasi Risiko dengan menggunakan CSA/ FGD. Peserta CSA/ FGD untuk penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah, Peserta CSA/ FGD untuk penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/ Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/ FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala OPD Kabag/ Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/ Kasi. Dalam CSA/FGD, juga melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD. Langkah-langkah identifikasi Risiko yaitu (a) Risiko Strategis Pemerintah Provinsi Identifikasi Risiko strategis Pemerintah Provinsi dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Provinsi. Risiko strategis Pemerintah Provinsi merupakan:

(1)Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Gubernur;
(2)pengendalian yang menjadi tanggung jawab Gubernur, atau hanya bisa dilakukan oleh Gubernur;
(3)kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Provinsi untuk memastikan/ membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
(4)berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Provinsi;
(5)melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Gubernur;
(6)Risiko yang menurut Gubernur merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Gubernur;
(7)Risiko strategis Pemerintah Provinsi disetujui/ divalidasi Gubernur. Format Identifikasi Risiko strategis Pemerintah Provinsi sesuai dengan Form 3a. Form 3.a Format Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Nama OPD : Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Urusan Pemerintahan : No Tujuan/Sasaran Strategis/ Program Unggulan Indikator Kinerja Risiko Sebab C/UC Dampak Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena Risiko a b c d e F g h i j k Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Bali: Sasaran: Program: Keterangan: Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom e diisi dengan Kode Risiko Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar- benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi (b) Risiko Strategis Perangkat Daerah Identifikasi Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Provinsi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Perangkat Daerah:
(1)Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah / SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya. Dimana pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
(2)Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah / SOP Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/ membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
(3)Risiko strategis Pemerintah Provinsi dapat berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
(4)Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah;
(5)Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang menurut Kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala Perangkat Daerah;
(6)Risiko strategis Pemerintah Provinsi disetujui/ divalidasi Formulir Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Form 3b. Form 3.b Format Identifikasi Risiko Strategis OPD Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Nama OPD : Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan : No Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Risiko Sebab C/ UC Dampak Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena Risiko a b c d e f g h i j k Tujuan: Sasaran Strategis OPD: Program: Keterangan: Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom e diisi dengan Kode Risiko Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi (c) Risiko Operasional Identifikasi Risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Formulir Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah disajikan dalam Form 3c. Form 3.c Format Identifikasi Risiko Operasional OPD Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Nama OPD : Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Tujuan Strategis : Sasaran strategis OPD : Urusan Pemerintahan : No Kegiatan Indikator Keluaran Risiko Sebab*) C/UC Dampak**) Tahap Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena Risiko a b c d e f g h i j k l Program : Kegiatan : Keterangan: Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom f diisi dengan Kode Risiko Kolom g diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko Kolom K diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

3.Analisis Risiko a) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko Langkah- langkah analisa yaitu: 1) berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, masing- masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Penentuan skala dampak dan kemungkinan sesuai dengan Tabel 1.1 dan 1.2; 2) nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan Risiko; dan 3) hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh “Matriks Analisis Risiko”. Bentuk hasil analisis Risiko sesuai dengan Form 4. Form 4 Format Hasil Analisis Risiko Keterangan: Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi Kolom c diisi dengan kode risiko Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan : No. “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko Analisis Risiko Skala Dampak*) Skala Kemungki nan *) Skala Risiko a b c d e f=dxe I Risiko Strategis II Risiko Strategis OPD III Risiko Operasional OPD Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata- rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata- rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan b) Memvalidasi Risiko Hasil Analisis Risiko tingkat strategis Pemerintah Provinsi selanjutnya dikomunikasikan kepada Gubernur, sedangkan tingkat strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Prioritas penanganan Risiko sesuai dengan area pada “Matriks Analisis Risiko” sesuai dengan Tabel 1.3. Atas Risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani, dibangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko (preventif), menurunkan dampak dari Risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Bentuk daftar Risiko prioritas sesuai dengan Form 5. Form 5 Format Daftar Risiko Prioritas Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan : No Risiko Prioritas Kode Risiko Skala Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak a b c d e f g I Risiko Strategis II Risiko Strategis OPD III Risiko Operasional OPD Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko prioritas Kolom c diisi dengan kode risiko Kolom d diisi dengan skala risiko Kolom e diisi dengan pemilik risiko Kolom f diisi dengan penyebab Kolom g diisi dengan dampak c) Mengevaluasi Pengendalian yang ada dan yang Dibutuhkan Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika: 1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi; 2) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan; 3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; 4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya. Penilaian terhadap pengendalian yang ada disajikan dalam Form 6. Form 6 Format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan No. Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian Penanggung jawab Target Waktu Penyelesaian Realisasi Waktu Penyelesaian a b c d e f I Penegakan Integritas dan Nilai Etika II Komitmen Terhadap Kompetensi III Kepemimpinan yang kondusif IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM V Perwujudan Peran APIP yang Efektif Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP d) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut: 1) Merumuskan Tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan Pengendalian Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. 2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko. Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Formulir kegiatan pengendalian atas Risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam Form 7 Form 7 Format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan : No Risiko Prioritas Kode Risiko Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) Celah Pengendalian Rencana Tindak Pengendalian Pemilik/ Penangung Jawab Target Waktu Penyelesaian a b c d e f g h I Risiko Strategis II Risiko Strategis OPD III Risiko Operasional OPD Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko prioritas Kolom c diisi dengan kode risiko Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

(1)Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi
(2)Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan
(3)Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
(4)Kebijakan dan Prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP 3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. 4) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Format rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun sesuai dengan Form 8. Form 8 FORMAT RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DIBANGUN Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan : No Kegiatan Pengendalin yang Dibutuhkan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian Penyedia Informasi Penerima Informasi Rencana Waktu Pelaksanaan Realisasi Waktu Pelaksanaan Ket a b c d e f g h Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan Kolom c diisi dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian Kolom d diisi dengan penyedia informasi Kolom e diisi dengan penerima informasi Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan Kolom h diisi dengan keterangan tambahan 5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Format Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP sesuai dengan Form 9. Form 9 FORMAT RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan : No Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan Penanggung Jawab Pemantauan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan Realisasi Waktu Pelaksanaan Keterangan a b c d e f g Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang diperlukan Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan Kolom e diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan Kolom f diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya MITIGASI RISIKO DALAM MONITORING TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL IDENTIFIKASI RISIKO KECURANGAN
1. c.Kegiatan Pengendalian Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: 1) Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi: a) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun; b) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan; c) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian; d) Melakukan uji coba penerapan pengendalian; e) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; f) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian. 2) Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. 3) Penerapan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (Zero Tolerance to Fraud) oleh Pemerintah Daerah dengan Penerapan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (Zero Tolerance to Fraud) oleh Pemerintah Daerah menggunakan strategi pengendalian kecurangan yang dijabarkan kedalam atribut;
  1. 1.Kebijakan Anti Kecurangan; Kebijakan Antikecurangan merupakan kerangka regulasi implementasi FCP di suatu organisasi dalam upaya mengelola risiko kecurangan. Dalam konteks FCP, kebijkan tersebut mengatur mengenai apa dan bagaimana Kebijakan Antikecurangan Terintegrasi berperan memperkuat pengendalian intern organisasi gar tercapai tujuan organisasi dan tujuan pembangunan nasional. Kebijkan Antikecurngan juga mengatur bagaimana sinergi antar atribut FCP. Kebijakan Antikecurangan dapat berjalan efektif apabila syarat fundamental telah terpenuhi, yaitu komitmen pimpinan orgnisasi untuk mengimplementsikannya serta terciptanya budaya antikecurangan organisasi yang selaras dengan strategi pengendalian kecurangan yang ditetapkan organisasi.
  2. 2.Struktur Antikecurangan; Tata kelola yang jelas dan akuntabel menjadi bagian penting dalam pengembangan pengendalian kecurangan. Tata kelola tersebut terwujud apabila terdapat Struktur Antikecurangan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa outcome strategi antikecurangan dapat tercapai secara keberlanjutan. Selain mendemonstrasikan komitmen antikecurangan, Struktur Antikecurangan juga bertujuan menyelaraskan FCP dengan tujuan organisasi dan memastikan FCP sejalan dengan implementasi sistem lain dalam organisasi. Struktur Antikecurangan adalah unit kerja yang memiliki fungsi mengelola sistem pengendalian kecurangan, menentukan uraian tugas para pihak yang diperankan sebagai penanggung jawab, serta mengatur bagaimana mereka melaksanakan tugas pengendalian kecurangan. Fungsi unit kerja antikecurangan ini adalah melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh organisasi. Unit kerja ini bertugas: a. Membuat desain pengendalian kecurangan secara umum; b. Memantau implementasi FCP; c. Melakukan reviu atas sistem yang dijalankan; dan d. Melaporkan kinerja pengendalian kecurangan yang telah diterapkan. Unit kerja ini dapat berupa satu divisi/sub divisi/bagian tersendiri, dibentuk tim/komite yang terdiri dari berbagai fungsi di organisasi, atau dapat dilakukan oleh satu orang pegawai yang ditunjuk jika ukuran suatu organisasi masih kecil. Pembentukan struktur ini mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat dan perlu ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Syarat utama dari unit kerja ini adalah memiliki akses langsung ke pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa atau dewan komisaris Badan Usaha/Badan Lainnya agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat independen dan memiliki kewenangan lebih tinggi untuk mengoordinasikan implementasi FCP dengan unit kerja lain. 5. Standar Perilaku dan Disiplin Standar Perilaku dan Disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan jika pegawai melanggar Standar Perilaku dan Disiplin. Standar ini merupakan penjabaran nilai-nilai etik dan budaya antikecurangan yang menjadi fondasi dalam pembangunan sistem pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada organisasi. Selain itu, Standar Perilaku dan Disiplin yang ditetapkan oleh organisasi harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Tujuan pengembangan standar perilaku antikecurangan antara lain: a. Menetapkan standar perilaku bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari; b. Memberikan arahan dan petunjuk mengenai perilaku yang sesuai dengan Standar Perilaku dan Disiplin di organisasi; c. Mendefinisikan kriteria yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh organisasi ketika terjadi pelanggaran etika/disiplin.
  3. 3.Standar Perilaku dan Disiplin; Standar Perilaku dan Disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan jika pegawai melanggar Standar Perilaku dan Disiplin. Standar ini merupakan penjabaran nilai-nilai etik dan budaya antikecurangan yang menjadi fondasi dalam pembangunan sistem pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada organisasi. Selain itu, Standar Perilaku dan Disiplin yang ditetapkan oleh organisasi harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Tujuan pengembangan standar perilaku antikecurangan antara lain:
2. a.Menetapkan standar perilaku bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
3. b.Memberikan arahan dan petunjuk mengenai perilaku yang sesuai dengan Standar Perilaku dan Disiplin di organisasi;
4. c.Mendefinisikan kriteria yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh organisasi ketika terjadi pelanggaran etika/disiplin.
  1. 4.Penilaian Risiko Kecurangan; Penilaian Risiko Kecurangan Penilaian Risiko Kecurangan atau Fraud Risk Assessment, selanjutnya disebut FRA, merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal. Sebagai salah satu atribut FCP, FRA merupakan bagian dari manajemen risiko kecurangan yang sangat penting dan krusial. Keberadaan atribut ini menunjukkan teridentifikasinya aktivitas atau proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi. FRA menghasilkan daftar dan peta risiko kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif. FRA juga menjadi alat analisis dan evaluasi kelemahan pengendalian kecurangan sehingga dapat ditemukan solusi atas kecurangan yang masih terjadi.
  2. 5.Manajemen Sumber Daya Manusia; Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan individu, tujuan organisasi dan tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks pengendalian kecurangan, manajemen SDM merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan suatu komunitas dalam organisasi yang imun terhadap kecurangan. Beberapa aspek utama manajemen SDM sebagai atribut FCP adalah:
5. a.Due dilligence pada proses rekrutmen dan promosi pegawai. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui wawancara dan background check terkait dengan keterlibatan pegawai pada kasus kecurangan, akurasi kualifikasi pegawai atau adanya relasi/kerabat dengan instansi pemerintah atau lembaga lain yang mungkin menimbulkan benturan kepentingan;
6. b.Klausul–klausul kebijakan antikecurangan pada kontrak kerja;
7. c.Larangan untuk melakukan retaliasi atau diskriminasi, atau memberikan sanksi kepada whistleblower yang beriktikad baik;
8. d.Klausul bonus forfeiture yaitu pegawai wajib mengembalikan bonus yang didapat apabila ditemukan unsur kecurangan dalam proses memperoleh bonus tersebut.
  1. 6.Manajemen Pihak Ketiga; Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi berhubungan dengan individu, organisasi dan entitas lain baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual. Hal ini menjadikan risiko kecurangan tidak hanya berasal dari internal organisasi namun juga dari pihak eksternal. Organisasi mungkin mempunyai hubungan dengan agen, terlibat dalam suatu kerja sama operasi (joint venture), konsorsium, memperkerjakan konsultan, kontraktor/subkontraktor, pemasok barang, penyedia jasa/layanan, distributor, dan bertransaksi dengan konsumen dan pengguna layanan publik serta berinteraksi dengan pollitically exposed person dan masyarakat secara umum. Organisasi perlu menilai risiko kecurangan yang bersumber dari pihak ketiga tersebut dengan mempertimbangkan perannya bagi organisasi, akses terhadap data dan sumber daya organisasi dan tingkat tanggung jawab organisasi apabila pihak ketiga melakukan kecurangan. Dalam rangka memitigasi risiko kecurangan tersebut, terdapat beberapa aspek utama manajemen pihak ketiga sebagai atribut FCP yaitu:
9. a.Sebelum berhubungan dengan pihak luar, organisasi perlu melakukan uji tuntas (due diligence) sesuai dengan risiko kecurangan yang terkandung dalam hubungan dengan pihak ketiga tersebut. Due diligence bertujuan untuk meyakinkan bahwa mitra (baik individu maupun organisasi) yang akan berhubungan dan bekerja sama dengan organisasi adalah pihak yang memiliki komitmen antikecurangan, serta kredibilitas, dan rekam jejak yang baik. Dengan melakukan uji tuntas, organisasi dapat mengidentifikasi risiko kecurangan yang dapat berdampak negatif dalam hubungan kerja sama dengan mitra.
10. b.Strategi komunikasi yang sesuai kepada pihak ketiga dalam rangka menginformasikan kepada pihak ketiga mengenai nilai-nilai antikecurangan yang dimiliki organisasi, praktik yang lazim, serta hak dan kewajiban layanan organisasi.
11. c.Pelatihan yang diperlukan untuk mengomunikasikan kepada pihak ketiga mengenai standar dan prosedur anti kecurangan, termasuk penggunaan saluran whistleblowing.
12. d.Klausul antikecurangan dalam kontrak, antara lain mensyaratkan komitmen pihak ketiga untuk mencegah penyuapan dan bentuk kecurangan lainnya yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga tersebut dan hak untuk memutuskan hubungan dengan pihak ketiga jika terdapat penyuapan yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga yang terkait dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan dengan organisasi.
  1. 7.Sistem Whistleblowing; Salah satu faktor penyebab pengendalian intern tidak sepenuhnya efektif adalah kemungkinan adanya kolusi dan pengabaian. Adanya sistem whistleblowing (WBS) dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan tersebut yaitu dengan mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan kecurangan. Untuk dapat efektif, WBS perlu dilengkapi dengan perlindungan bagi whistleblower. Perlindungan whistleblower adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh organisasi kepada whistleblower dari kemungkinan retaliasi dalam bentuk pemecatan, penurunan pangkat, mutasi yang tidak adil maupun sanksi sosial. Perlindungan tersebut memberikan rasa aman kepada whistleblower sehingga dapat memberikan motivasi kepada semua pihak untuk melaporkan kejadian atau indikasi kecurangan. Untuk dapat efektif, WBS memerlukan kepedulian anggota organisasi, mitra, dan masyarakat. Ketiganya berperan untuk melaporkan kejadian kecurangan, sedangkan organisasi memiliki tanggung jawab untuk:
13. a.Memberikan edukasi mengenai pentingnya kepedulian organisasi, mitra, dan masyarakat;
14. b.Mengambil tindakan jika menerima laporan;
15. c.Menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terkait;
16. d.Menyalurkan informasi kepada pejabat yang relevan;
17. e.Mengungkapkan kepada Instansi yang Berwenang sesuai kebijakan organisasi; dan
18. f.Memberikan umpan balik (feedback) kepada pemberi informasi untuk menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan ditangani dengan sungguh-sungguh dan ditindaklanjuti.
  1. 8.Deteksi Proaktif; Deteksi dini yang efektif memerlukan desain kebijakan yang mencerminkan komitmen organisasi untuk secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya sebuah kecurangan daripada menunggu kecurangan itu terjadi dan kemudian berdampak semakin membesar. Selain itu, peningkatan kemungkinan tertangkap saat melakukan perbuatan sering kali membuat pelaku kecurangan enggan untuk melakukan perbuatannya. Organisasi dapat membangun sistem deteksi dini sesuai dengan ukuran organisasi dan risiko yang dihadapi. Organisasi kecil dapat menggunakan sistem deteksi dini manual. Sedangkan untuk organisasi besar perlu menggunakan bantuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi kecurangan.
  2. 9.Investigasi; Organisasi memerlukan prosedur investigasi yang menjamin bahwa kecurangan yang terdeteksi ditangani dan diinvestigasi secara sistematis dan profesional. Investigasi adalah prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan. Organisasi dapat memilih untuk melakukan investigasi mandiri apabila memiliki sumber daya yang cukup dan kompeten, atau meneruskan kepada organisasi lain yang lebih kompeten, atau bekerja sama dengan organisasi lain.
  3. 10.Tindakan Korektif Tindakan Korektif merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Dalam konteks pengendalian kecurangan, organisasi dapat memilih tindakan hukuman disiplin, pelaporan kepada Instansi yang Berwenang, asset recovery, atau reframing budaya organisasi menjadi budaya antikecurangan agar upaya deterensi dapat berjalan lebih efektif. Tujuan dan manfaat dari Tindakan Korektif bagi organisasi adalah agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan kecurangan. Organisasi perlu memiliki kriteria yang jelas mengenai tindakan pelanggaran seperti apa yang akan ditindak melalui tindakan tertentu, serta bagaimana upaya memitigasi agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh pegawai lain, dan bagaimana menciptakan lingkungan organisasi yang imun terhadap perilaku kecurangan.
19. d.Informasi dan Komunikasi Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan disetujui, dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, dilakukan mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Bentuk pengkomunikasian bisa berupa Surat Edaran/ Sosialisasi/ workshop/ diseminasi/ upload kebijakan dalam situs resmi/ bentuk lainnya. Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP Form 8. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis Pemerintah Provinsi, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas Risiko strategis Perangkat Daerah, dan Risiko operasional Perangkat Daerah.
20. e.Pemantauan Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Gubernur, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon I atau Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko pemerintah daerah oleh Gubernur didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko. Tujuan pemantauan yaitu:
  1. 1.untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian;
  2. 2.untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Unit pemilik Risiko, baik tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah, melakukan pendokumentasian keterjadian Risiko yang telah diidentifikasi berupa catatan mengenai kapan Risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko, melakukan Evaluasi dan atau pemantauan pengelolaan risiko dalam bentuk Evaluasi terpisah. Pencatatan Pencatatan Kejadian Risiko sesuai dengan Form 10. Form 10 FORMAT PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP Nama Pemda :Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan : No “Risiko”yang Teridentifikasi Kode Risiko Kejadian Risiko Ket. RTP Rencana Pelaksanaan RTP Realisasi Pelaksanaan RTP Keterangn Tanggal terjadi Sebab Dampak a b c d e f g h I j k I Risiko Strategis Pemda 1 Masalah/Risiko Baru: …………………… …………………… II Risiko Strategis OPD 1 Masalah/Risiko Baru: …………………… …… ……………… II I Risiko Operasional OPD 1 Masalah/Risiko Baru: …………………… …… ……………………. Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi Kolom c diisi dengan kode risiko Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan Kolom g diisi dengan keterangan tambahan E. PELAPORAN Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Provinsi perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi.
21. a.Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Provinsi, penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Provinsi dibicarakan dengan Gubernur dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait. Bentuk laporan sesuai dengan format berikut. B. Dasar Hukum Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko. C. Maksud dan Tujuan Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah. D. Ruang Lingkup Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah. B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah. B. Hasil Identifikasi Risiko Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko). C. Hasil Analisis Risiko Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi. D. Pengendalian yang sudah dilakukan Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko. E. Pengendalian yang masih dibutuhkan Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Lampiran (Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).
22. b.Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Gubernur, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan. Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
  1. 1.Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
23. a.Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
24. b.Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
  1. 2.Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
25. a.Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
26. b.Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
  1. 3.Laporan Tingkat Pemerintah Provinsi, meliputi:
27. a.Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Provinsi Triwulanan;
28. b.Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Provinsi Tahunan. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Gubernur, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Bentuk laporan disajikan dalam format berikut. Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi Bali B. Dasar Hukum Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko. C. Maksud dan Tujuan Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah. D. Ruang Lingkup Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah. B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya. Lampiran-Lampiran Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan Pemerintah Provinsi Bali A. Rencana dan Realisasi Kegiatan Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah. C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan. D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. E. Lampiran-Lampiran
29. c.Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan Laporan berkala tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Bentuk laporan disajikan dalam format berikut: Format Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Bali A. Rencana dan Realisasi Kegiatan Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian. D. Rekomendasi/Feedback bagi UPR Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR. E. Lampiran-Lampiran GUBERNUR BALI, WAYAN KOSTER ttd

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 38); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 38), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
6.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
8.Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Bali.
9.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi.
10.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.
11.Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah.
12.Kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
13.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
14.Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
15.Pengelolaan Risiko adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
16.Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
17.Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
18.Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
19.Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
20.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
21.Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
22.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
25.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
27.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
(2)Implementasi RTP meliputi kegiatan:
1. a.pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
2. b.pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian; dan
3. c.penerapan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (zero tolerance to fraud) oleh Pemerintah Provinsi menggunakan strategi pengendalian kecurangan yang dijabarkan ke dalam atribut;
  1. 1.kebijakan anti Kecurangan;
  2. 2.struktur anti Kecurangan;
  3. 3.standar perilaku dan disiplin;
  4. 4.penilaian Risiko Kecurangan;
  5. 5.manajemen sumber daya manusia;
  6. 6.manajemen pihak ketiga;
  7. 7.whistleblowing system;
  8. 8.deteksi proaktif;
  9. 9.investigasi; dan
  10. 10.tindakan korektif.
  11. 3.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA PEMBIAYAAN
  12. 4.Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

5.Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 15 Juli 2025 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Denpasar pada tanggal 15 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 32 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI A. PENDAHULUAN 1.1 Pengertian Dalam Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ini, yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
6.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
8.Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Bali.
9.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi.
10.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.
11.Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah.
12.Kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
13.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
14.Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
15.Pengelolaan Risiko adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
16.Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
17.Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
18.Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
19.Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
20.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
21.Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
22.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
25.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
27.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 1.2 Dasar Hukum
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidama Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 38); B. KRITERIA PENILAIAN RISIKO, WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN RISIKO I. KRITERIA PENILAIAN RISIKO

a.Skala Dampak Risiko Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko. Tabel 1.1 Tabel skala dampak Risiko Kategori dampak Skor Uraian Sangat signifikan/sangat besar 5 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan. Signifikan / Besar 4 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan. Sedang/Medium 3 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang. Kurang signifikan/kecil 2 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan. Tidak Signifikan/Sangat Kecil 1 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan
b.Skala Probabilitas Risiko Tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya Risiko. Tabel 1.2 Tabel skala probabilitas Risiko Kategori Probabilitas Skor Penjelasan Kejadian Tunggal Kejadian Berulang Sangat sering 5 Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%) Dapat terjadi beberapa kali dalam1 tahun Sering 4 Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%) Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun Moderat 3 Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%) Kemungkinan terjadi sekali dalam 1-5 tahun Jarang 2 Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%) Kemungkinan terjadi sekali dalam 5–10 tahun Sangat Jarang 1 Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%) Kemungkinan terjadi sekali dalam 10-20 tahun
c.Skala Nilai Risiko Skor nilai Risiko atau matriks Risiko merupakan hasil perkalian skor dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan dapat diterima (acceptable) atau area tidak dapat diterima (unacceptable). Tabel 1.3 Matriks Analisa Risiko Matriks Analisis Risiko 5 x 5 Tingkat Dampak 1 2 3 4 5 Rendah Sekali Rendah Sedang Tinggi Tinggi Sekali Tingkat Kemungkinan 5 Sangat Sering 5 10 15 20 25 4 Sering 4 8 12 16 20 3 Kadang- kadang 3 6 9 12 15 2 Jarang 2 4 6 8 10 1 jarang sekali 1 2 3 4 5 SKALA KEMUNGKINAN Konsekuensi/Dampak Tindak Signifikan Kurang Signifikan Sedang Signifikan Sangat Signifikan 5 Sangat Sering Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 4 Sering Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 3 Kadang-Kadang Sangat Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi 2 Jarang Sangat Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang 1 Sangat Jarang Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rendah Rendah Keterangan: No Status Risiko Skor Status Risiko 1 rendah sekali (low) 0 < SR < 4 2 rendah (low) 4 < SR < 9 3 sedang (moderate) 9 < SR <14 4 tinggi (high) 14 < SR < 16 5 tinggi sekali (very high) 16 < SR < 25 Kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki Sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas sangat tinggi (unacceptable risk). Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (unacceptable risk), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (acceptable risk). Tabel 1.4 Tabel 1.5 Tingkat Dampak Terjadinya Risiko Fraud Skala Dampak Kriteria Nilai Sebutan Keterlambatan Penyelesaian Perkerjaan Terdapat Penyimpangan Kerugian Keuangan Negara/Daerah 1 Tidak Signifikan Sampai dengan 20 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan Dilakukan oleh pejabat empat tingkat dibawah Penanggung Jawab < Rp10.000.000,00 2 Kurang Signifikan Lebih dari 20 hari kalender sampai dengan 30 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan Dilakukan oleh pejabat tiga tingkat dibawah Penanggung Jawab Rp10.000.000 s.d < Rp 100.000.000 3 Sedang Lebih dari 30 hari kalender sampai dengan 40 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan Dilakukan oleh pejabat dua tingkat dibawah Penanggung Jawab Rp100.000.000 s.d < Rp 250.000.000 4 Signifikan Lebih dari 40 hari kalender sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan Dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawah Penanggung Jawab Rp250.000.000 s.d < Rp 1.000.000.000 5 Sangat Signifikan Lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan Dilakukan oleh Penanggung Jawab > Rp1.000.000.000 II. WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN RISIKO Tabel 2.1 Timeline Pengelolaan Risiko No. Waktu Tahapan Manajemen Pemda Tahapan Pengelolaan Risiko Pelaksana Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1. 1.Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan) Proses penyusunan RPJMD - Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Provinsi - Komite pengelolan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemerintah Provinsi (Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah) Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Provinsi
2. 2.Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan) Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Penyusunan Risiko Strategis Perangkat Daerah - Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es.II (Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah) Daftar Risiko dan RTP Strategis (Perangkat Daerah)
3. 3.Januari – Mei Tahun XXXX-1 Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan Komite Pengelolaan Risiko Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4. 4.Agustus- September XXXX-1 Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan) Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daera - Kepala Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es III, IV Perangkat Daerah Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5. 5.Oktober Tahun XXXX - 1 Penyusunan RAPBD, Perda APBD - Pengomuni kasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomuni kasian perubahan KSOP - Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV- - Sekda selaku koordinator - Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomuni kasian - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6. 6.November – Desember Tahun XXXX - 1 Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah
7. 7.Januari sd Desember Tahun XXXX Pelaksanaa n APBD Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP) - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemerintah Provinsi, Tingkat Eselon II, III, dan IV KSOP Pelaksanaan KSOP - Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan kegiatan Bukti pelaksanan KSOP Berkala Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP - UPR Tingkat Pemerintah Provinsi, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuha - Sekda selaku koordinator - Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko - Notulen rapat - Laporan pemantauan (tahunan, 5 tahunan) Juni-Juli Tahun XXXX Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Provinsi) Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah Provinsi. - UPR Pemerintah Provinsi (Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah - Sekda selaku Koordinator Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Provinsi yang dimutakhirkan
8. 8.Agustus- September XXXX Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan) Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Perangkat Daerah - Gubernur - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid OPD) Daftar Risiko dan RTP Strategis (Perangkat Daerah Januari – Februari Tahun 201X+1 Pelaporan Keuangan Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun XXXX - Gubernur - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator Laporan Pengelolaan Risiko Tahun XXXX Informasi & Komunikasi (4) Februari – Maret Tahun 201X+1 Reviu APIP Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP Inspektorat (APIP Daerah) Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko C. BAGAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH D. PROSES PENGELOLAAN RISIKO Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan tahapan sebagai berikut: Alur Proses Pengelolaan Risiko GUBERNUR Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian (1) Penilaian Risiko Kegiatan Pengendalian (3) Analisis Risiko Identifikasi Risiko (2) Penetapan Kontek/Tujuan Informasi & Komunikasi (4) Pemantauan (5) Rencana Tindak Pengendalian Kecurangan ALUR PROSES PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH PROVINSI Proses pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi yaitu:
a.Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian Tujuannya adalah penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Provinsi Bali. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. 1.Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian; a) Persiapan Data; Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Provinsi dapat berupa: 1) Laporan hasil audit pada Pemerintah Provinsi yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait; 2) Hasil Reviu/Evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah; 3) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Provinsi; 4) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/ pilihan Pemerintah Provinsi dari berbagai sumber misalnya Media massa, Internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan. b) Penyusunan lembar kuesioner survey lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner.
2. 2.Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Provinsi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.
3. 3.Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/ Control Self Assessment (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/ pilihan yang dilakukan penilaian. Format Lingkungan Pengendalian intern disajikan dalam Form 1.a. dan Form 1.B. Form 1.a Format Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Control Environment Evaluation (CEE) PEMERINTAH PROVINSI BALI Tahun Penilaian : NO. PERTANYAAN /KUESIONER JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN KUESIONER CEE R1 R2 R3 R4 R5 R6 Modus A B C D A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 1 Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll) 2 Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai 3 Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik 4 Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 1 Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan 2 Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan 3 Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai 4 Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala. C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF 1 Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko 2 Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. 3 Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah. 4 Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja. 5 Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda. 6 Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (cascading). 7 Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko. 8 Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko. D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 1 Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat. 2 Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing- masing dalam pengelolaan risiko. 3 Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara). 4 Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing- masing dalam pengelolaan risiko. E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT 1 Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat. 2 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat. 3 Kewenangan direviu secara periodik. F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai). 2 Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik. 3 Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja. 4 Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko. 5 Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja). 6 Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan. 7 Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM. G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF 1 Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik. 2 Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya. 3 Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP. 4 APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko. 5 Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti. H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT 1 Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun. 2 Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun. Keterangan: Kolom c diisi dengan jawaban responden. Keterangan Jawaban: 1 : Tidak setuju/Belum ada/Belum dibangun. 2 : Kurang setuju/Telah dibangun/diterapkan akan tetapi belum Konsisten. 3 : Setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan. 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain. Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian. Misal: kesimpulan tiap pertanyaan: "Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2. kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian: "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai". Form 1.b Format CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah Provinsi Bali Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : No. Sumber data Uraian Kelemahan Klasifikasi A B C D 1 Media massa 2 LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK 3 SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat 4 Dst *) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008. Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan sumber data Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau
4. 4.Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Pemerintah Provinsi dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam Form 1.c. Form 1.c Format Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Bali Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : No. Sub unsur Hasil Reviu Dokumen Hasil Survei Persepsi Simpulan Penjelasan Hasil Uraian Hasil Uraian A B C D E F G H 1 Penegakan integritas dan nilai etika. 2 Komitmen terhadap kompetensi. 3 Kepemimpinan yang kondusif. 4 Struktur organisasi sesuai kebutuhan. 5 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. 6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM. 7 Perwujudan peran APIP yang efektif. 8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait. Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya Kolom h diisi dengan uraian kelemahan
b.Penilaian Risiko Langkah-langkah dalam penilaian Risiko yaitu: 1.Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah menetapkan “konteks/ tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Provinsi, tingkat strategis Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian Risikonya. Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran pada tahap ini adalah adanya daftar Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Gubernur dan Pimpinan Perangkat Daerah. Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN. Penilaian Risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan. Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut: a) Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Provinsi Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Provinsi pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD dan atau RKPD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Gubernur atau pertimbangan professional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/ FGD dan selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan”. Form 2.a Format Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Sumber Data Visi Misi Strategis RPJMD Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda Tujuan Strategis RPJMD Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda Sasaran RPJMD Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda IKU Sasaran RPJMD Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda Prioritas pembangunan dan program unggulan Urusan Pemerintahan Daerah Nama Dinas Terkait Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko Bali, bulan tahun Gubernur Bali ……………………………….. b) Penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah Penetapan tujuan/konteks strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah sesuai urusan. Format penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Form 2b. Form 2.b Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Urusan Pemerintahan : OPD yang Dinilai : Sumber Data Tujuan Strategis Sasaran Strategis IKU Renstra OPD No IKU Target Program Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko Tujuan : Strategis: Sasaran : Strategis: IKU Strategis: Program: Bali ………….., ........xx Kepala Perangkat Daerah, ........................... Langkah-langkah penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut: Dokumen yang digunakan adalah Renstra Perangkat Daerah dan atau Renja Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya; ➢ Identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda; ➢ Menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; ➢ Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b. c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/ konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah. Format penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Form 2c. Form 2.c Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Urusan Pemerintahan : OPD yang Dinilai : Sumber Data Tujuan Strategis Program Dinas ……………….. (Renja XXXX) dan Kegiatan Utama Keluaran/Hasil Kegiatan No. Nama Keluaran/Hasil Kegiatan Target Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko Program: Kegiatan: Keluaran/Hasil Kegiatan: Bali ………….., .. XXXX Kepala Perangkat Daerah, ........................... Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut: a) mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya; b) identifikasi kegiatan utama dan indicator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya; c) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/ kegiatan/ sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya; d) menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.
1. 2.Menyiapkan penilaian Risiko a) Identifikasi Risiko Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko. Penulisan Kode Risiko sebagai berikut: RSO 21 01 01 01 Penjelasan: RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD 21 = Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2021 01 = Kode urusan 01 = Kode OPD 01 = Nomor urut Risiko Pengkodean Risiko disajikan dalam format berikut. KODE RISIKO Tingkat Risiko Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko Jenis Risiko Entitas/ OPD yang Menilai Nomor Urut di Entitas/ OPD Kode RSP 21 01 01 01 RSP.20.01.01.01 Tingkat Risiko terdiri dari: RSP Strategis Pemda RSO Strategis OPD ROO Operasional OPD Teknik Identifikasi Risiko dengan menggunakan CSA/ FGD. Peserta CSA/ FGD untuk penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah, Peserta CSA/ FGD untuk penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/ Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/ FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala OPD Kabag/ Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/ Kasi. Dalam CSA/FGD, juga melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD. Langkah-langkah identifikasi Risiko yaitu (a) Risiko Strategis Pemerintah Provinsi Identifikasi Risiko strategis Pemerintah Provinsi dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Provinsi. Risiko strategis Pemerintah Provinsi merupakan:

(1)Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Gubernur;
(2)pengendalian yang menjadi tanggung jawab Gubernur, atau hanya bisa dilakukan oleh Gubernur;
(3)kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Provinsi untuk memastikan/ membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
(4)berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Provinsi;
(5)melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Gubernur;
(6)Risiko yang menurut Gubernur merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Gubernur;
(7)Risiko strategis Pemerintah Provinsi disetujui/ divalidasi Gubernur. Format Identifikasi Risiko strategis Pemerintah Provinsi sesuai dengan Form 3a. Form 3.a Format Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Nama OPD : Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Urusan Pemerintahan : No Tujuan/Sasaran Strategis/ Program Unggulan Indikator Kinerja Risiko Sebab C/UC Dampak Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena Risiko a b c d e F g h i j k Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Bali: Sasaran: Program: Keterangan: Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom e diisi dengan Kode Risiko Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar- benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi (b) Risiko Strategis Perangkat Daerah Identifikasi Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Provinsi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Perangkat Daerah:
(1)Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah / SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya. Dimana pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
(2)Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah / SOP Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/ membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
(3)Risiko strategis Pemerintah Provinsi dapat berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
(4)Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah;
(5)Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang menurut Kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala Perangkat Daerah;
(6)Risiko strategis Pemerintah Provinsi disetujui/ divalidasi Formulir Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Form 3b. Form 3.b Format Identifikasi Risiko Strategis OPD Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Nama OPD : Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan : No Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Risiko Sebab C/ UC Dampak Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena Risiko a b c d e f g h i j k Tujuan: Sasaran Strategis OPD: Program: Keterangan: Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom e diisi dengan Kode Risiko Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi (c) Risiko Operasional Identifikasi Risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Formulir Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah disajikan dalam Form 3c. Form 3.c Format Identifikasi Risiko Operasional OPD Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Nama OPD : Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Tujuan Strategis : Sasaran strategis OPD : Urusan Pemerintahan : No Kegiatan Indikator Keluaran Risiko Sebab*) C/UC Dampak**) Tahap Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena Risiko a b c d e f g h i j k l Program : Kegiatan : Keterangan: Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom f diisi dengan Kode Risiko Kolom g diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko Kolom K diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

3.Analisis Risiko a) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko Langkah- langkah analisa yaitu: 1) berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, masing- masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Penentuan skala dampak dan kemungkinan sesuai dengan Tabel 1.1 dan 1.2; 2) nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan Risiko; dan 3) hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh “Matriks Analisis Risiko”. Bentuk hasil analisis Risiko sesuai dengan Form 4. Form 4 Format Hasil Analisis Risiko Keterangan: Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi Kolom c diisi dengan kode risiko Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan : No. “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko Analisis Risiko Skala Dampak*) Skala Kemungki nan *) Skala Risiko a b c d e f=dxe I Risiko Strategis II Risiko Strategis OPD III Risiko Operasional OPD Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata- rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata- rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan b) Memvalidasi Risiko Hasil Analisis Risiko tingkat strategis Pemerintah Provinsi selanjutnya dikomunikasikan kepada Gubernur, sedangkan tingkat strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Prioritas penanganan Risiko sesuai dengan area pada “Matriks Analisis Risiko” sesuai dengan Tabel 1.3. Atas Risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani, dibangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko (preventif), menurunkan dampak dari Risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Bentuk daftar Risiko prioritas sesuai dengan Form 5. Form 5 Format Daftar Risiko Prioritas Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan : No Risiko Prioritas Kode Risiko Skala Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak a b c d e f g I Risiko Strategis II Risiko Strategis OPD III Risiko Operasional OPD Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko prioritas Kolom c diisi dengan kode risiko Kolom d diisi dengan skala risiko Kolom e diisi dengan pemilik risiko Kolom f diisi dengan penyebab Kolom g diisi dengan dampak c) Mengevaluasi Pengendalian yang ada dan yang Dibutuhkan Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika: 1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi; 2) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan; 3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; 4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya. Penilaian terhadap pengendalian yang ada disajikan dalam Form 6. Form 6 Format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan No. Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian Penanggung jawab Target Waktu Penyelesaian Realisasi Waktu Penyelesaian a b c d e f I Penegakan Integritas dan Nilai Etika II Komitmen Terhadap Kompetensi III Kepemimpinan yang kondusif IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM V Perwujudan Peran APIP yang Efektif Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP d) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut: 1) Merumuskan Tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan Pengendalian Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. 2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko. Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Formulir kegiatan pengendalian atas Risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam Form 7 Form 7 Format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan : No Risiko Prioritas Kode Risiko Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) Celah Pengendalian Rencana Tindak Pengendalian Pemilik/ Penangung Jawab Target Waktu Penyelesaian a b c d e f g h I Risiko Strategis II Risiko Strategis OPD III Risiko Operasional OPD Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko prioritas Kolom c diisi dengan kode risiko Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

(1)Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi
(2)Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan
(3)Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
(4)Kebijakan dan Prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP 3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. 4) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Format rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun sesuai dengan Form 8. Form 8 FORMAT RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DIBANGUN Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan : No Kegiatan Pengendalin yang Dibutuhkan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian Penyedia Informasi Penerima Informasi Rencana Waktu Pelaksanaan Realisasi Waktu Pelaksanaan Ket a b c d e f g h Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan Kolom c diisi dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian Kolom d diisi dengan penyedia informasi Kolom e diisi dengan penerima informasi Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan Kolom h diisi dengan keterangan tambahan 5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Format Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP sesuai dengan Form 9. Form 9 FORMAT RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan : No Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan Penanggung Jawab Pemantauan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan Realisasi Waktu Pelaksanaan Keterangan a b c d e f g Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang diperlukan Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan Kolom e diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan Kolom f diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya MITIGASI RISIKO DALAM MONITORING TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL IDENTIFIKASI RISIKO KECURANGAN
1. c.Kegiatan Pengendalian Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: 1) Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi: a) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun; b) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan; c) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian; d) Melakukan uji coba penerapan pengendalian; e) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; f) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian. 2) Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. 3) Penerapan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (Zero Tolerance to Fraud) oleh Pemerintah Daerah dengan Penerapan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (Zero Tolerance to Fraud) oleh Pemerintah Daerah menggunakan strategi pengendalian kecurangan yang dijabarkan kedalam atribut;
  1. 1.Kebijakan Anti Kecurangan; Kebijakan Antikecurangan merupakan kerangka regulasi implementasi FCP di suatu organisasi dalam upaya mengelola risiko kecurangan. Dalam konteks FCP, kebijkan tersebut mengatur mengenai apa dan bagaimana Kebijakan Antikecurangan Terintegrasi berperan memperkuat pengendalian intern organisasi gar tercapai tujuan organisasi dan tujuan pembangunan nasional. Kebijkan Antikecurngan juga mengatur bagaimana sinergi antar atribut FCP. Kebijakan Antikecurangan dapat berjalan efektif apabila syarat fundamental telah terpenuhi, yaitu komitmen pimpinan orgnisasi untuk mengimplementsikannya serta terciptanya budaya antikecurangan organisasi yang selaras dengan strategi pengendalian kecurangan yang ditetapkan organisasi.
  2. 2.Struktur Antikecurangan; Tata kelola yang jelas dan akuntabel menjadi bagian penting dalam pengembangan pengendalian kecurangan. Tata kelola tersebut terwujud apabila terdapat Struktur Antikecurangan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa outcome strategi antikecurangan dapat tercapai secara keberlanjutan. Selain mendemonstrasikan komitmen antikecurangan, Struktur Antikecurangan juga bertujuan menyelaraskan FCP dengan tujuan organisasi dan memastikan FCP sejalan dengan implementasi sistem lain dalam organisasi. Struktur Antikecurangan adalah unit kerja yang memiliki fungsi mengelola sistem pengendalian kecurangan, menentukan uraian tugas para pihak yang diperankan sebagai penanggung jawab, serta mengatur bagaimana mereka melaksanakan tugas pengendalian kecurangan. Fungsi unit kerja antikecurangan ini adalah melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh organisasi. Unit kerja ini bertugas: a. Membuat desain pengendalian kecurangan secara umum; b. Memantau implementasi FCP; c. Melakukan reviu atas sistem yang dijalankan; dan d. Melaporkan kinerja pengendalian kecurangan yang telah diterapkan. Unit kerja ini dapat berupa satu divisi/sub divisi/bagian tersendiri, dibentuk tim/komite yang terdiri dari berbagai fungsi di organisasi, atau dapat dilakukan oleh satu orang pegawai yang ditunjuk jika ukuran suatu organisasi masih kecil. Pembentukan struktur ini mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat dan perlu ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Syarat utama dari unit kerja ini adalah memiliki akses langsung ke pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa atau dewan komisaris Badan Usaha/Badan Lainnya agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat independen dan memiliki kewenangan lebih tinggi untuk mengoordinasikan implementasi FCP dengan unit kerja lain. 5. Standar Perilaku dan Disiplin Standar Perilaku dan Disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan jika pegawai melanggar Standar Perilaku dan Disiplin. Standar ini merupakan penjabaran nilai-nilai etik dan budaya antikecurangan yang menjadi fondasi dalam pembangunan sistem pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada organisasi. Selain itu, Standar Perilaku dan Disiplin yang ditetapkan oleh organisasi harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Tujuan pengembangan standar perilaku antikecurangan antara lain: a. Menetapkan standar perilaku bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari; b. Memberikan arahan dan petunjuk mengenai perilaku yang sesuai dengan Standar Perilaku dan Disiplin di organisasi; c. Mendefinisikan kriteria yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh organisasi ketika terjadi pelanggaran etika/disiplin.
  3. 3.Standar Perilaku dan Disiplin; Standar Perilaku dan Disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan jika pegawai melanggar Standar Perilaku dan Disiplin. Standar ini merupakan penjabaran nilai-nilai etik dan budaya antikecurangan yang menjadi fondasi dalam pembangunan sistem pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada organisasi. Selain itu, Standar Perilaku dan Disiplin yang ditetapkan oleh organisasi harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Tujuan pengembangan standar perilaku antikecurangan antara lain:
2. a.Menetapkan standar perilaku bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
3. b.Memberikan arahan dan petunjuk mengenai perilaku yang sesuai dengan Standar Perilaku dan Disiplin di organisasi;
4. c.Mendefinisikan kriteria yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh organisasi ketika terjadi pelanggaran etika/disiplin.
  1. 4.Penilaian Risiko Kecurangan; Penilaian Risiko Kecurangan Penilaian Risiko Kecurangan atau Fraud Risk Assessment, selanjutnya disebut FRA, merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal. Sebagai salah satu atribut FCP, FRA merupakan bagian dari manajemen risiko kecurangan yang sangat penting dan krusial. Keberadaan atribut ini menunjukkan teridentifikasinya aktivitas atau proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi. FRA menghasilkan daftar dan peta risiko kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif. FRA juga menjadi alat analisis dan evaluasi kelemahan pengendalian kecurangan sehingga dapat ditemukan solusi atas kecurangan yang masih terjadi.
  2. 5.Manajemen Sumber Daya Manusia; Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan individu, tujuan organisasi dan tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks pengendalian kecurangan, manajemen SDM merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan suatu komunitas dalam organisasi yang imun terhadap kecurangan. Beberapa aspek utama manajemen SDM sebagai atribut FCP adalah:
5. a.Due dilligence pada proses rekrutmen dan promosi pegawai. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui wawancara dan background check terkait dengan keterlibatan pegawai pada kasus kecurangan, akurasi kualifikasi pegawai atau adanya relasi/kerabat dengan instansi pemerintah atau lembaga lain yang mungkin menimbulkan benturan kepentingan;
6. b.Klausul–klausul kebijakan antikecurangan pada kontrak kerja;
7. c.Larangan untuk melakukan retaliasi atau diskriminasi, atau memberikan sanksi kepada whistleblower yang beriktikad baik;
8. d.Klausul bonus forfeiture yaitu pegawai wajib mengembalikan bonus yang didapat apabila ditemukan unsur kecurangan dalam proses memperoleh bonus tersebut.
  1. 6.Manajemen Pihak Ketiga; Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi berhubungan dengan individu, organisasi dan entitas lain baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual. Hal ini menjadikan risiko kecurangan tidak hanya berasal dari internal organisasi namun juga dari pihak eksternal. Organisasi mungkin mempunyai hubungan dengan agen, terlibat dalam suatu kerja sama operasi (joint venture), konsorsium, memperkerjakan konsultan, kontraktor/subkontraktor, pemasok barang, penyedia jasa/layanan, distributor, dan bertransaksi dengan konsumen dan pengguna layanan publik serta berinteraksi dengan pollitically exposed person dan masyarakat secara umum. Organisasi perlu menilai risiko kecurangan yang bersumber dari pihak ketiga tersebut dengan mempertimbangkan perannya bagi organisasi, akses terhadap data dan sumber daya organisasi dan tingkat tanggung jawab organisasi apabila pihak ketiga melakukan kecurangan. Dalam rangka memitigasi risiko kecurangan tersebut, terdapat beberapa aspek utama manajemen pihak ketiga sebagai atribut FCP yaitu:
9. a.Sebelum berhubungan dengan pihak luar, organisasi perlu melakukan uji tuntas (due diligence) sesuai dengan risiko kecurangan yang terkandung dalam hubungan dengan pihak ketiga tersebut. Due diligence bertujuan untuk meyakinkan bahwa mitra (baik individu maupun organisasi) yang akan berhubungan dan bekerja sama dengan organisasi adalah pihak yang memiliki komitmen antikecurangan, serta kredibilitas, dan rekam jejak yang baik. Dengan melakukan uji tuntas, organisasi dapat mengidentifikasi risiko kecurangan yang dapat berdampak negatif dalam hubungan kerja sama dengan mitra.
10. b.Strategi komunikasi yang sesuai kepada pihak ketiga dalam rangka menginformasikan kepada pihak ketiga mengenai nilai-nilai antikecurangan yang dimiliki organisasi, praktik yang lazim, serta hak dan kewajiban layanan organisasi.
11. c.Pelatihan yang diperlukan untuk mengomunikasikan kepada pihak ketiga mengenai standar dan prosedur anti kecurangan, termasuk penggunaan saluran whistleblowing.
12. d.Klausul antikecurangan dalam kontrak, antara lain mensyaratkan komitmen pihak ketiga untuk mencegah penyuapan dan bentuk kecurangan lainnya yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga tersebut dan hak untuk memutuskan hubungan dengan pihak ketiga jika terdapat penyuapan yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga yang terkait dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan dengan organisasi.
  1. 7.Sistem Whistleblowing; Salah satu faktor penyebab pengendalian intern tidak sepenuhnya efektif adalah kemungkinan adanya kolusi dan pengabaian. Adanya sistem whistleblowing (WBS) dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan tersebut yaitu dengan mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan kecurangan. Untuk dapat efektif, WBS perlu dilengkapi dengan perlindungan bagi whistleblower. Perlindungan whistleblower adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh organisasi kepada whistleblower dari kemungkinan retaliasi dalam bentuk pemecatan, penurunan pangkat, mutasi yang tidak adil maupun sanksi sosial. Perlindungan tersebut memberikan rasa aman kepada whistleblower sehingga dapat memberikan motivasi kepada semua pihak untuk melaporkan kejadian atau indikasi kecurangan. Untuk dapat efektif, WBS memerlukan kepedulian anggota organisasi, mitra, dan masyarakat. Ketiganya berperan untuk melaporkan kejadian kecurangan, sedangkan organisasi memiliki tanggung jawab untuk:
13. a.Memberikan edukasi mengenai pentingnya kepedulian organisasi, mitra, dan masyarakat;
14. b.Mengambil tindakan jika menerima laporan;
15. c.Menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terkait;
16. d.Menyalurkan informasi kepada pejabat yang relevan;
17. e.Mengungkapkan kepada Instansi yang Berwenang sesuai kebijakan organisasi; dan
18. f.Memberikan umpan balik (feedback) kepada pemberi informasi untuk menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan ditangani dengan sungguh-sungguh dan ditindaklanjuti.
  1. 8.Deteksi Proaktif; Deteksi dini yang efektif memerlukan desain kebijakan yang mencerminkan komitmen organisasi untuk secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya sebuah kecurangan daripada menunggu kecurangan itu terjadi dan kemudian berdampak semakin membesar. Selain itu, peningkatan kemungkinan tertangkap saat melakukan perbuatan sering kali membuat pelaku kecurangan enggan untuk melakukan perbuatannya. Organisasi dapat membangun sistem deteksi dini sesuai dengan ukuran organisasi dan risiko yang dihadapi. Organisasi kecil dapat menggunakan sistem deteksi dini manual. Sedangkan untuk organisasi besar perlu menggunakan bantuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi kecurangan.
  2. 9.Investigasi; Organisasi memerlukan prosedur investigasi yang menjamin bahwa kecurangan yang terdeteksi ditangani dan diinvestigasi secara sistematis dan profesional. Investigasi adalah prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan. Organisasi dapat memilih untuk melakukan investigasi mandiri apabila memiliki sumber daya yang cukup dan kompeten, atau meneruskan kepada organisasi lain yang lebih kompeten, atau bekerja sama dengan organisasi lain.
  3. 10.Tindakan Korektif Tindakan Korektif merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Dalam konteks pengendalian kecurangan, organisasi dapat memilih tindakan hukuman disiplin, pelaporan kepada Instansi yang Berwenang, asset recovery, atau reframing budaya organisasi menjadi budaya antikecurangan agar upaya deterensi dapat berjalan lebih efektif. Tujuan dan manfaat dari Tindakan Korektif bagi organisasi adalah agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan kecurangan. Organisasi perlu memiliki kriteria yang jelas mengenai tindakan pelanggaran seperti apa yang akan ditindak melalui tindakan tertentu, serta bagaimana upaya memitigasi agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh pegawai lain, dan bagaimana menciptakan lingkungan organisasi yang imun terhadap perilaku kecurangan.
19. d.Informasi dan Komunikasi Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan disetujui, dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, dilakukan mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Bentuk pengkomunikasian bisa berupa Surat Edaran/ Sosialisasi/ workshop/ diseminasi/ upload kebijakan dalam situs resmi/ bentuk lainnya. Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP Form 8. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis Pemerintah Provinsi, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas Risiko strategis Perangkat Daerah, dan Risiko operasional Perangkat Daerah.
20. e.Pemantauan Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Gubernur, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon I atau Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko pemerintah daerah oleh Gubernur didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko. Tujuan pemantauan yaitu:
  1. 1.untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian;
  2. 2.untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Unit pemilik Risiko, baik tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah, melakukan pendokumentasian keterjadian Risiko yang telah diidentifikasi berupa catatan mengenai kapan Risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko, melakukan Evaluasi dan atau pemantauan pengelolaan risiko dalam bentuk Evaluasi terpisah. Pencatatan Pencatatan Kejadian Risiko sesuai dengan Form 10. Form 10 FORMAT PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP Nama Pemda :Pemerintah Provinsi Bali Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan : No “Risiko”yang Teridentifikasi Kode Risiko Kejadian Risiko Ket. RTP Rencana Pelaksanaan RTP Realisasi Pelaksanaan RTP Keterangn Tanggal terjadi Sebab Dampak a b c d e f g h I j k I Risiko Strategis Pemda 1 Masalah/Risiko Baru: …………………… …………………… II Risiko Strategis OPD 1 Masalah/Risiko Baru: …………………… …… ……………… II I Risiko Operasional OPD 1 Masalah/Risiko Baru: …………………… …… ……………………. Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi Kolom c diisi dengan kode risiko Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan Kolom g diisi dengan keterangan tambahan E. PELAPORAN Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Provinsi perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi.
21. a.Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Provinsi, penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Provinsi dibicarakan dengan Gubernur dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait. Bentuk laporan sesuai dengan format berikut. B. Dasar Hukum Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko. C. Maksud dan Tujuan Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah. D. Ruang Lingkup Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah. B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah. B. Hasil Identifikasi Risiko Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko). C. Hasil Analisis Risiko Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi. D. Pengendalian yang sudah dilakukan Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko. E. Pengendalian yang masih dibutuhkan Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Lampiran (Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).
22. b.Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Gubernur, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan. Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
  1. 1.Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
23. a.Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
24. b.Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
  1. 2.Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
25. a.Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
26. b.Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
  1. 3.Laporan Tingkat Pemerintah Provinsi, meliputi:
27. a.Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Provinsi Triwulanan;
28. b.Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Provinsi Tahunan. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Gubernur, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Bentuk laporan disajikan dalam format berikut. Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi Bali B. Dasar Hukum Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko. C. Maksud dan Tujuan Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah. D. Ruang Lingkup Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah. B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya. Lampiran-Lampiran Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan Pemerintah Provinsi Bali A. Rencana dan Realisasi Kegiatan Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah. C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan. D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. E. Lampiran-Lampiran
29. c.Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan Laporan berkala tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Bentuk laporan disajikan dalam format berikut: Format Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Bali A. Rencana dan Realisasi Kegiatan Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian. D. Rekomendasi/Feedback bagi UPR Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR. E. Lampiran-Lampiran GUBERNUR BALI, WAYAN KOSTER ttd