DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Summer Pengelolaan, Sasaran Penerima dan Penjaminan Dana Penguatan Modal, Prosedur Pengajuan Dana Penguatan Modal, Insentif dan Disinsentif, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Penguatan Modal, Ketentuan Pent-up

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera sesuai dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, perlu pengaturan bantuan pendanaan dengan bunga rendah dan persyaratan yang mudah;
b.bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat diperlukan fasilitasi melalui pemberian pinjaman dana penguatan modal;
c.bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian Hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian pinjaman Dana Penguatan Modal, perlu pengaturan bantuan pendanaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal;

1.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 1649);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); SALINAN jdih.baliprov.go.id
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); jdih.baliprov.go.id Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Bali selaku penanggung jawab teknis pelaksanaan Dana Penguatan Modal.
6.Dana Penguatan Modal yang selanjutnya disingkat DPM adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri Kecil Menengah dan Orang Pribadi yang diperuntukkan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usahanya.
7.Kelompok Usaha Ekonomi Produktif adalah kelompok usaha ekonomi pada sektor pertanian, sektor peternakan, sektor kelautan dan perikanan, sektor ketahanan pangan.
8.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
9.Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Provinsi Bali.
10.Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah.
11.Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat CPMI adalah orang pribadi yang berdomosili di Provinsi Bali.
12.PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selanjutnya disingkat Bank BPD Bali adalah Bank Pembangunan daerah yang berbentuk badan usaha milik daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota yang ada di Bali.
13.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara selanjutnya disingkat PT. Jamkrida Bali Mandara adalah Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah. jdih.baliprov.go.id
14.Pengelolaan adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan.
15.Pola Executing adalah mekanisme penyaluran Dana Penguatan Modal melalui Bank BPD Bali yang bertanggung jawab menyeleksi, menetapkan penerima Dana Penguatan Modal, menyalurkan dan menagih kembali serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.
16.Kearifan Lokal Bali adalah Nilai-nilai kebijaksanaan lokal Bali yang meliputi tata nilai, norma, dan bentuk kebijaksanaan luhur lainnya.

BAB II

SUMBER, PENGELOLAAN, SASARAN PENERIMA DAN PENJAMINAN DANA PENGUATAN MODAL

Pasal 2

DPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi.

Pasal 3

(1)DPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan pada Bank BPD Bali dalam bentuk rekening giro.
(2)Penempatan DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Bank BPD Bali.
(3)Penyaluran DPM oleh Bank BPD Bali melalui pola executing.

Pasal 4

Sasaran Penerima DPM meliputi:

a.Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
b.Koperasi;
c.UMKM;
d.IKM; dan
e.CPMI. jdih.baliprov.go.id

Pasal 5

DPM diberikan kepada sasaran penerima DPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.Kriteria Umum:
1. 1.tidak sedang menerima dana dari program Pemerintah yang sejenis; dan
2. 2.mempunyai perencanaan pemanfaatan DPM.
b.Kriteria Khusus:
1. 1.Kelompok Usaha Ekonomi pada sektor pertanian, sektor peternakan, sektor kelautan dan perikanan, dan sektor pada ketahanan pangan penerima DPM paling rendah kelompok tani pemula yang aktif dan dinamis serta telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan;
2. 2.Koperasi : a) Koperasi Simpan Pinjam yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 2 (dua) kali berturut-turut; b) Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 1 (satu) kali; dan c) Khusus Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) yang kegiatan usahanya mendukung Kearifan Lokal Bali yang telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 3 (tiga) bulan setelah terbitnya akta pendirian yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. 3.UMKM penerima DPM yang telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan;
4. 4.IKM penerima DPM yang telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan; dan
5. 5.CPMI penerima DPM yang sudah memiliki surat kepastian berangkat ke negara tujuan.

Pasal 6

(1)Penjaminan terhadap DPM dilakukan oleh Jamkrida Bali Mandara.
(2)Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penjaminan penyaluran kredit kepada debitur. jdih.baliprov.go.id

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DANA PENGUATAN MODAL

Pasal 7

(1)Pemohon mengajukan proposal DPM secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.
(2)Persyaratan permohonan DPM sebagai berikut:
1. a.proposal, dibuat pemohon paling sedikit memuat:
  1. 1.latar belakang/pendahuluan;
  2. 2.maksud dan tujuan; dan
  3. 3.rencana pengajuan, penggunaan, dan pengembalian DPM.
2. b.materi khusus proposal untuk:
  1. 1.Kelompok Usaha Ekonomi pada sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan dan kelautan dan sektor pada ketahanan pangan, proposal dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota, diketahui petugas penyuluh lapangan dan fotocopy surat pengukuhan/berita acara pengukuhan;
  2. 2.Koperasi: a) Koperasi Simpan Pinjam, proposal dilengkapi fotocopy akta pendirian yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan hasil penilaian kesehatan Koperasi dengan predikat paling rendah cukup sehat; b) Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa, proposal dilengkapi fotocopy akta pendirian yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan hasil penilaian pemeringkatan Koperasi dengan kualifikasi paling rendah cukup berkualitas dengan predikat ABB; dan c) Khusus Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf b), proposal dilengkapi dengan surat keterangan melaksanakan kegiatan usahanya yang mendukung Kearifan Lokal Bali dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah di Provinsi atau Kabupaten/Kota, serta fotocopy akta pendirian yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  3. 3.UMKM, proposal dilengkapi fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha dari kepala desa/lurah setempat; dan
  4. 4.IKM, proposal dilengkapi fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha dari kepala desa/perbekel/lurah setempat.
3. c.fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon/pengurus dan pengawas;
4. d.fotocopy kartu keluarga untuk pemohon perorangan;
5. e.fotocopy rekening pada Bank BPD Bali yang masih aktif atas nama pemohon; jdih.baliprov.go.id
6. f.surat pernyataan bermaterai cukup tidak sedang menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah bermaterai cukup; dan
7. g.surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan mengembalikan DPM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
(3)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilegalisasi oleh Kepala Desa/Perbekel/Lurah dan Camat di Wilayah tempat usaha, dikecualikan untuk Koperasi.

Pasal 8

Mekanisme seleksi permohonan DPM sebagai berikut:

a.Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan DPM;
b.Perangkat Daerah dalam melaksanakan verifikasi dapat melakukan peninjauan lokasi;
c.Perangkat Daerah berdasarkan verifikasi dan hasil peninjauan lokasi menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan/penolakan sebagai calon penerima dana penguatan modal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak proposal diterima secara lengkap dan benar;
d.dalam hal permohonan disetujui, Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi calon penerima dan besaran DPM disertai berkas permohonan calon penerima dana penguatan modal yang asli kepada Bank BPD Bali paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan persetujuan; dan
e.Bank BPD Bali melakukan analisa kredit sesuai dengan teknis Bank dan memberikan keputusan kredit paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan calon penerima DPM dinyatakan lengkap.

Pasal 9

Bank BPD Bali melakukan perjanjian pemberian pinjaman DPM atas permohonan yang telah disetujui dengan penerima DPM.

Pasal 10

Bank BPD Bali mencairkan DPM kepada penerima DPM paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian pinjaman DPM. jdih.baliprov.go.id

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…