DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial, Pelaksanaan Jaminan Sosial, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan jaminan sosial merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Bali dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat khususnya bagi rohaniwan merupakan upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan penghargaan dan perlindungan bagi rohaniwan dalam melaksanakan tugas pelayanan umat yang memiliki risiko sosial dan rentan dalam melayani umatnya;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan program jaminan sosial bagi rohaniwan, diperlukan kebijakan yang komprehensif sehingga pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial bagi rohaniwan dapat berjalan dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Rohaniwan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8671);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247); Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI ROHANIWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5.Rohaniwan adalah setiap orang yang memiliki tugas melayani umat sesuai dengan agama yang diakui oleh negara, Warga Negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk Provinsi dan berdomisili tetap di Provinsi.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
7.Lembaga Lainnya adalah instansi/unit organisasi keagamaan di luar Perangkat Daerah.
8.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9.Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10.Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11.Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Rohaniwan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program JKK dan JKM.
12.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Rohaniwan di Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.terwujudnya pelindungan terhadap risiko sosial bagi Rohaniwan; dan
b.terwujudnya kesejahteraan sosial bagi Rohaniwan. P a s a l

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.program dan kepesertaan Jaminan Sosial;
b.pelaksanaan Jaminan Sosial;
c.monitoring dan evaluasi; dan
d.pendanaan.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Provinsi memfasilitasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Rohaniwan di Provinsi.
(2)Program Jaminan Sosial bagi Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.JKK; dan
2. b.JKM.
(3)Program Jaminan Sosial bagi Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. K e t e n a g a k

Pasal 6

(1)Pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Rohaniwan dilaksanakan bersinergi dengan:
1. a.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2. b.BPJS Ketenagakerjaan; dan
3. c.Lembaga lainnya.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I s l a m y a i t u u l a m a ; w a n a g a m a K r i s t e n y a i t u n

Pasal 7

(1)Rohaniwan yang menjadi peserta Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
1. a.Rohaniwan Agama Islam yaitu ulama;
2. b.Rohaniwan Agama Kristen yaitu pendeta;
3. c.Rohaniwan Agama Katolik yaitu pastor;
4. d.Rohaniwan Agama Hindu yaitu:
  1. 1.sulinggih; dan
  2. 2.pemangku, meliputi: a) pemangku kahyangan jagat; dan b) pemangku kahyangan desa (tri kahyangan) atau sebutan lainnya yang menjadi kewenangan desa adat.
5. e.Rohaniwan Agama Budha, yaitu bhiksu/bhiksuni; dan
6. f.Rohaniwan Agama Konghucu, yaitu xue shi.
(2)Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Rohaniwan yang sudah memperoleh Pelindungan Jaminan Sosial dari pemerintah kabupaten/kota atau lembaga keumatan.
(3)Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan berhenti, apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(4)Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
1. a.diberhentikan oleh lembaga keumatan;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan berdasarkan surat dari lembaga keumatan;
3. c.tidak lagi berdomisili di Provinsi; dan/atau
4. d.melakukan perbuatan tindak pidana yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB III

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 8

(1)Pemerintah Provinsi membuat nota kesepakatan dalam rangka pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan dengan:
1. a.BPJS Ketenagakerjaan; dan
2. b.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
(2)Penandatanganan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 9

(1)Pemerintah Provinsi membentuk tim penyelenggara dalam rangka pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan.
(2)Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi:
1. a.perencanaan; dan
2. b.monitoring dan evaluasi.
(3)Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Perangkat Daerah yang terkait;
2. b.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. c.BPJS Ketenagakerjaan; dan
4. d.Unsur terkait.
(4)Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. P a s a l 1 0

Pasal 10

(1)Program Jaminan Sosial bagi Rohaniwan disusun berdasarkan perencanaan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.pendataan calon peserta Jaminan Sosial bagi Rohaniwan;
2. b.verifikasi calon peserta Jaminan Sosial bagi Rohaniwan;
3. c.penetapan calon peserta Jaminan Sosial Rohaniwan; dan
4. d.pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial Rohaniwan.
(3)Pendataan, verifikasi, dan pendaftaran calon peserta Jaminan Sosial bagi Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d dilaksanakan oleh tim penyelenggara.
(4)Pelaksanaan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara. P a s a l 1 1 .

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…