DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 30 Tahun 2020

Nomor: 30
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

mengatur mengenai ketentuan umum, maksut pemberian insentif, besaran pemberian insentif, pendanaan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu diberikan insentif kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang terlibat langsung;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7.Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
9.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Kabupaten/Kota adalah daerah Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Bali.
5.Tenaga Medis adalah dokter spesialis dan dokter umum yang memberikan pelayanan medis kepada pasien COVID-19.
6.Tenaga Paramedis adalah tenaga perawat yang memberikan asuhan keperawatan kepada pasien atau terduga penderita COVID-19.
7.Tenaga Kesehatan Lainnya adalah tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan dan penanganan COVID-19.
8.Tenaga Pendukung adalah tenaga diluar profesional pemberi asuhan dan penunjang medis yang terlibat dalam penanganan COVID-19.
9.Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dalam pelayanan dan penanganan wabah COVID-19.
10.Pelayanan dan Penanganan wabah COVID-19 adalah suatu usaha untuk membantu, menyiapkan atau mengurus serta menangani hal yang diperlukan orang lain dalam penanggulangan COVID-19.
11.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2.

BAB II

MAKSUD PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

Maksud pemberian Insentif kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang memberikan Pelayanan dan Penanganan wabah COVID-19 untuk meningkatkan semangat dan etos kerja untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19.

BAB III

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi memberikan Insentif kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang memberikan Pelayanan dan Penanganan wabah COVID-19.
(2)Sasaran penerima Insentif diberikan kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang bertugas di Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit khusus COVID-19, Dinas Kesehatan Provinsi, Karantina, Laboratorium Universitas Warmadewa dan Kabupaten/Kota se-Bali dalam pelayanan dan penanganan wabah COVID-19.
(3)Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit khusus COVID-19, Karantina dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
(4)Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Tenaga Medis terdiri dari:
  1. 1.dokter spesialis;
  2. 2.dokter umum/biomed; dan
  3. 3.dokter gigi;
2. b.Tenaga Paramedis terdiri dari:
  1. 1.perawat; dan
  2. 2.bidan
3. c.Tenaga Kesehatan Lainnya terdiri dari:
  1. 1.analis kesehatan;
  2. 2.tracking contact;
  3. 3.radiografer; dan
  4. 4.perekam medis;
4. d.Tenaga Pendukung terdiri dari:
  1. 1.binatu;
  2. 2.pramusaji;
  3. 3.sopir ambulance;
  4. 4.cleaning service;
  5. 5.laboratorium kesehatan/petugas rapid test; dan
  6. 6.desinfeksi.
(5)Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

(1)Besaran Insentif yang diberikan kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang memberikan Pelayanan dan Penanganan wabah COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan besaran yang setinggi-tingginya setiap bulan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Insentif diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei Tahun 2020.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Diundangkan di Bali pada tanggal 10 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA Ditetapkan di Bali pada tanggal 10 Juni 2020 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 30

Pasal 6

PARAF KOORDINASI Ass. Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala Dinas Kesehatan BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 NO. TEMPAT BERTUGAS DAN JENIS TENAGA BESAR INSENTIF SETINGGI-TINGGINYA SETIAP BULAN 1 2 3 A. DI RUMAH SAKIT KHUSUS

1.Tenaga Medis :

a.dokter spesialis
b.dokter umum
c.dokter gigi
a.Rp. 15.000.000,-
b.Rp. 10.000.000,-
c.Rp. 10.000.000,-
1. 2.Tenaga Paramedis :
a.perawat
b.bidan
a.Rp. 7.500.000,-
b.Rp. 7.500.000,-
1. 3.Tenaga Kesehatan Lainnya :
a.analis kesehatan
b.tracking contact
c.radiografer
d.perekam medis
a.Rp. 5.000.000,-
b.Rp. 5.000.000,-
c.Rp. 5.000.000,-
d.Rp. 5.000.000,-
1. 4.Tenaga Pendukung :
a.binatu
b.pramusaji
c.sopir ambulance
d.cleaning service
a.Rp. 2.500.000,-
b.Rp. 2.500.000,-
c.Rp. 2.500.000,-
d.Rp. 2.500.000,- B. DI DINAS KESEHATAN Tenaga Kesehatan Lainnya :
a.tracking contact
b.laboratorium kesehatan/petugas rapid test
c.desinfeksi
a.Rp. 5.000.000,-
b.Rp. 5.000.000,-
c.Rp. 2.500.000,- C. DI KARANTINA
1. 1.Tenaga Paramedis : perawat Rp. 5.000.000,-
2. 2.Tenaga Pendukung :
a.pengelola
b.cleaning service
c.pramusaji
d.sopir ambulance
a.Rp. 2.500.000,-
b.Rp. 2.500.000,-
c.Rp. 2.500.000,-
d.Rp. 2.500.000,- LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 1 2 3 D. DI LABORATORIUM UNIVERSITAS WARMADEWA Tenaga Medis :
a.dokter spesialis
b.dokter umum/biomed
a.Rp. 5.000.000,-
b.Rp. 5.000.000,- E. DI KABUPATEN/KOTA SE-BALI Rumah Sakit Rujukan : Tenaga Pendukung :
a.cleaning service
b.binatu
c.sopir ambulance
d.pramusaji
a.Rp. 2.500.000,-
b.Rp. 2.500.000,-
c.Rp. 2.500.000,-
d.Rp. 2.500.000,- GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 30 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

Pasal 4

PENDANAAN

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 53 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

Pasal 4

PENDANAAN

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 53 Tahun 2020