DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 30 Tahun 2023

Nomor: 30
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum,Rencana Kerja Perangkat Desa,Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
15.Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
16.Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 23); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024.
6.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
(2)Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 3

Susunan dan sistematika Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA-SKPD.
(2)Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
2. b.Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
3. c.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; dan
4. d.Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 4 Agustus 2023 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 4 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 30 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

1.Renja Inspektur Daerah Provinsi Bali.
2.Renja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
3.Renja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
4.Renja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
5.Renja Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
6.Renja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
7.Renja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
8.Renja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
9.Renja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
10.Renja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
11.Renja Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali.
12.Renja Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
13.Renja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
14.Renja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
15.Renja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
16.Renja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
17.Renja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
18.Renja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
19.Renja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
20.Renja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
21.Renja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
22.Renja Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
23.Renja Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
24.Renja Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
25.Renja Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
26.Renja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
27.Renja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
28.Renja Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
29.Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali. GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…